Xcloud.id

Tag: Titiek Soeharto

  • Beras Oplosan Bikin Swasembada Pangan Terancam, Titiek Soeharto Minta Mentan Tindak Perusahaan Nakal

    Beras Oplosan Bikin Swasembada Pangan Terancam, Titiek Soeharto Minta Mentan Tindak Perusahaan Nakal

    JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Hediati Hariyadi meminta Kementerian Pertanian mengusut tuntas kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat. 

    Ia menilai perlu tindakan tegas agar praktik curang itu tidak kembali terulang, terutama di tengah semangat mewujudkan swasembada pangan.

    “Mengenai beras oplosan tadi kita sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian. Intinya kita minta supaya ini diusut tuntas, jangan sampai terjadi seperti ini,” ujar Titiek Soeharto kepada wartawan usai rapat kerja dengan Kementan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 16 Juli.

    Menurutnya, praktik pengoplosan yang mencampur beras kualitas rendah dengan beras premium tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan.

    “Kita ini lagi semangat-semangatnya swasembada beras. Tapi kok masih ditemukan beras oplosan. Ini jelas merugikan masyarakat,” lanjut politisi Partai Gerindra yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina partai tersebut.

    Titiek mendorong Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan merek yang terbukti melakukan praktik curang. Ia tak ingin masyarakat terus-menerus menjadi korban.

    “Yang mestinya beras kualitas rendah, dicampur yang bagus jadi premium. Kan gitu. Kami minta supaya menteri pertanian segera menindaklanjuti ini,” ucapnya.

    Bahkan, jika pelaku berasal dari perusahaan besar, Titiek menegaskan perlu ada tindakan tegas agar memberi efek jera.

    “Kalau memang ada yang nakal, apalagi dari perusahaan besar, itu supaya ditindak. Paling tidak diberi efek jera agar hal seperti ini tidak terulang kembali,” tegasnya.

    Sebelumnya, Mentan Amran menyebut bahwa pihaknya telah menemukan 212 merek beras medium dan premium yang tidak sesuai standar mutu, bahkan sebagian di antaranya terindikasi dioplos. Dari hasil pengujian di 13 laboratorium, ditemukan beras curah yang dikemas ulang dan dijual dengan harga premium.

    Amran menyebut hal ini menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola distribusi beras nasional, apalagi stok beras saat ini mencapai lebih dari 4 juta ton.

  • Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Minta Menko Pangan Zulhas Turun Tangan Atasi Beras Oplosan – Page 3

    Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Minta Menko Pangan Zulhas Turun Tangan Atasi Beras Oplosan – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Kementan bersama Satgas Pangan menemukan 212 merek beras yang diduga tidak memenuhi standar kualitas, mutu, dan volume.

    Atas temuan tersebut, Amran telah menyampaikan langsung ke Kapolri dan Jaksa Agung, di mana diharapkan itu ditangani dengan cepat.

    Terkait hal itu, Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap empat produsen beras terkait dugaan praktik kecurangan pada Kamis, 10 Juli 2025.

    Hal itu dibenarkan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf. “Betul (dalam proses pemeriksaan),” ujar Helfi kepada wartawan, seperti dikutip Sabtu 12 Juli 2025.

    Empat produsen beras yang menjalani pemeriksaan terkait dugaan praktik kecurangan itu adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari/ Japfa Group.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku.

    “Temuan ini kami sampaikan langsung ke Kapolri dan Jaksa Agung. Mudah-mudahan diproses dengan cepat,” ujar Amran dalam keterangannya, Sabtu 12 Juli 2025.

     

  • Titiek Soeharto Minta Kementan Tindak Perusahaan Pengoplos Beras: Kasih Efek Jera – Page 3

    Titiek Soeharto Minta Kementan Tindak Perusahaan Pengoplos Beras: Kasih Efek Jera – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus beras oplosan.

    Menurut dia, penindakan tegas akan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi petani dan masyarakat luas. Amran pun menegaskan, sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

    “Sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek dan kami menyurati Kapolri. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Selasa 15 Juli 2025.

    Amran menuturkan, saat ini petugas terkait telah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan tersebut secara maraton. Dirinya yakin kasus ini akan ditindak tegas, mengingat kerugiannya diperkirakan mencapai Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    “Menurut informasi yang kami terima beberapa daerah sudah menurunkan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan juga kualitasnya sesuai standar,” ungkap Amran.

    Amran juga juga mengingatkan para pengusaha untuk tidak berbuat zalim terhadap petani dan konsumen. Ia menekankan bahwa beras adalah kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia yang jumlahnya mencapai 287 juta jiwa.

    “Kami terima kasih ke pengusaha, sadar jangan zalim ke petani. Konsumen ada 287 juta sekarang seluruh Indonesia. Yang menengah ke atas masih aman tapi yang menengah ke bawah di garis kemiskinan kasihan. Kita harus peduli ke saudara kita. Siapa yang mau menjaga bangsa ini kalau bukan kita semua,” ujar dia.

    Amran menuturkan, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk media untuk turut menjaga. Dia juga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan perintah untuk melindungi petani, meningkatkan produksi dan melayani petani di seluruh Indonesia.

  • Dugaan Beras Oplosan: Diusut Polisi, Dipelototi Senayan

    Dugaan Beras Oplosan: Diusut Polisi, Dipelototi Senayan

    Jakarta –
    Terkuak beras oplosan beredar di masyarakat. Polisi hingga DPR mengawal permasalahan ini.

    Polemik praktik beras oplosan bermula dari investigasi di Kementerian Pertanian (Kementan). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran menyatakan 212 merek beras yang terbukti melanggar telah diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung.

    “Saya sampaikan, 212 kami sudah kirim merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Mulai ada 10 perusahaan, yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan,” ujar Amran kepada wartawan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Amran menyayangkan sejumlah perusahaan besar terindikasi melakukan pengoplosan beras premium dengan beras berkualitas rendah. Dia menilai tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencoreng tata niaga pangan nasional serta mengkhianati perjuangan petani.

    “Sangat kami sayangkan, sejumlah perusahaan besar justru terindikasi tidak mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Masyarakat membeli beras premium dengan harapan kualitasnya sesuai standar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kalau diibaratkan, ini seperti membeli emas 24 karat namun yang diterima ternyata hanya emas 18 karat,” ujar Amran.

    Amran menegaskan pihaknya tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku pengoplosan. Dia menyebutkan praktik ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap petani, konsumen, dan juga semangat swasembada pangan.

    Bareskrim Periksa 25 Pemilik Merek

    Satgas Pangan Polri terus menyelidiki kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras oleh sejumlah produsen. Diketahui penyidik akan memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan 5 kg.

    “Mulai hari ini penyidik Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan terhadap 25 pemilik merek beras kemasan 5 kg lainnya,” kata Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf saat dikonfirmasi, Selasa, (15/7).

    Namun, Helfi tidak memerinci ke-25 pemilik merek beras yang dimaksudnya. Begitu pula terkait waktu pemeriksaan, apakah semua dilakukan hari ini atau tidak.

    Dia hanya menerangkan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 PT dan 8 merek beras kemasan 5 kg. Totalnya, ada 22 orang saksi yang diperiksa.

    “Pemeriksaan tersebut untuk pendalaman, ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atas dugaan penjualan beras dalam kemasan yang tidak sesuai komposisi yang tertera pada kemasannya,” pungkas Helfi.

    Puan Pastikan DPR Awasi

    Ketua DPR Puan Maharani (dok DPR RI)

    Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pengusutan tuntas temuan pengoplosan beras premium dengan kualitas rendah. Puan mewanti-wanti jangan sampai masyarakat dirugikan.

    “Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat,” kata Puan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

    Puan mengatakan saat ini temuan tersebut telah ditindaklanjuti. Namun, dia memastikan pihaknya akan mengawal pengusutan tersebut.

    “Kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti. Diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat,” paparnya.

    “Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu,” imbuh dia.

    Titiek Soeharto Ingin Ada Efek Jera

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto turut menyoroti permasalahan ini. Titiek meminta agar perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak.

    “Beras oplosan ya, prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jera gitu,” kata Titiek.

    Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. (Foto: YouTube Komisi IV DPR)

    Dia mengatakan pemerintah sedang berupaya mewujudkan swasembada pangan. Dia berharap semua pihak mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

    “Kita semua ini lagi ingin swasembada, ingin meningkatkan urusan pangan, kita sama bareng-bareng lah semuanya supaya tertib gitu,” ujarnya.

    Titiek mengatakan Komisi IV DPR akan menggelar rapat bersama Kementerian Pertanian terkait temuan tersebut. Rapat akan digelar pada Rabu (16/7).

    “Kita setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok (saat rapat) ditanyain sama kita,” kata dia.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR minta pemerintah usut tuntas kasus dugaan beras oplosan

    DPR minta pemerintah usut tuntas kasus dugaan beras oplosan

    Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ist)

    DPR minta pemerintah usut tuntas kasus dugaan beras oplosan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengusut tuntas kasus dugaan beras oplosan yang melanggar mutu dan takaran agar tidak merugikan masyarakat.

    “Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia juga menekankan agar aparat penegak hukum segera memproses lebih lanjut terhadap para produsen nakal tersebut.

    “Saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti. Diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat,” ujarnya.

    Legislator perempuan itu pun menegaskan bahwa DPR RI akan melakukan fungsi pengawasan terhadap kasus dugaan beras oplosan tersebut.

    “DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu,” katanya.

    Terpisah, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinan atas temuan dugaan beras oplosan yang melanggar mutu dan takaran di tengah swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

    “Kami prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak supaya ada efek jera. Kita semua lagi ingin swasembada, ingin meningkatkan pangan,” kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Meski demikian, dia menyebut Komisi IV DPR RI belum akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk mengecek langsung peredaran beras oplosan di pasaran.

    “Belum, kami masih sibuk urusan (rapat) anggaran,” ujarnya.

    Dia pun tak menutup kemungkinan untuk menanyakan langsung ihwal temuan dugaan beras oplosan di masyarakat saat Komisi IV DPR RI rapat bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    “Hampir setiap hari kami pasti ada rapat dengan Mentan, pasti nanti ditanyakan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.

    “Total saksi yang telah diperiksa saat ini ada 22 orang,” kata Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf kepada awak media di Jakarta, Selasa.

    Dari jumlah tersebut, penyidik pada Satgas Pangan Polri telah memeriksa saksi-saksi dari enam perusahaan dan delapan pemilik merek beras kemasan lima kilogram. Akan tetapi, nama-namanya tidak diungkapkan. Adapun Kementerian Pertanian bersama Bapanas, Satgas Pangan, Kepolisian hingga Kejaksaan melakukan investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan setelah adanya anomali soal beras.

    Padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton. Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.

    Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan. Pelanggaran itu ditemukan terhadap 212 merek beras.

    Sumber : Antara

  • Titiek Minta Perusahaan Terlibat Beras Oplosan Ditindak: Harus Ada Efek Jera

    Titiek Minta Perusahaan Terlibat Beras Oplosan Ditindak: Harus Ada Efek Jera

    Jakarta –

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titiek meminta perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak.

    “Beras oplosan ya, prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindaklah gitu, supaya ada efek jera gitu,” kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

    Dia mengatakan pemerintah sedang berupaya mewujudkan swasembada pangan. Dia berharap semua pihak mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

    “Kita semua ini lagi ingin swasembada, ingin meningkatkan urusan pangan, kita sama bareng-bareng lah semuanya supaya tertib gitu,” ujarnya.

    Titiek mengatakan Komisi IV DPR akan menggelar rapat bersama Kementerian Pertanian terkait temuan tersebut. Rapat akan digelar Rabu (16/7).

    “Kita setiap hari, hampir setiap minggu kita pasti ada rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Pasti nanti besok (saat rapat) ditanyain sama kita,” kata dia.

    Praktik ini diketahui usai dilaksanakannya investigasi oleh Kementerian Pertanian. Hasilnya di sejumlah wilayah ditemukan beras bermerek dijual dengan harga premium, namun isinya ternyata campuran dengan beras medium atau tidak sesuai standar mutu beras premium.

    “Sangat kami sayangkan, sejumlah perusahaan besar justru terindikasi tidak mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Masyarakat membeli beras premium dengan harapan kualitasnya sesuai standar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kalau diibaratkan, ini seperti membeli emas 24 karat namun yang diterima ternyata hanya emas 18 karat,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Senin (14/7).

    (amw/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gibran Dinilai Mantapkan Hubungan Politiknya dengan Kubu Prabowo Lewat Titiek Soeharto

    Gibran Dinilai Mantapkan Hubungan Politiknya dengan Kubu Prabowo Lewat Titiek Soeharto

    Gibran Dinilai Mantapkan Hubungan Politiknya dengan Kubu Prabowo Lewat Titiek Soeharto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keakraban Wakil Presiden (Wapres) RI
    Gibran Rakabuming Raka
    dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau
    Titiek Soeharto
    dinilai memiliki makna tertentu.
    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, salah satu makna yang terlihat di publik adalah bahwa itu merupakan cara Gibran untuk semakin memantapkan komunikasi politiknya dengan kubu Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Tapi, kan kadang publik tidak bisa berhenti untuk selalu mengatakan bahwa ini mungkin cara bagaimana
    komunikasi politik
    Gibran gitu ya, untuk terus memantapkan bagaimana hubungan politiknya yang semakin akrab lah terutama dengan kubu Pak Prabowo Subianto,” kata Adi Prayitno, saat dikonfirmasi, Jumat (11/7/2025).
    Sebab, lanjut Adi, Titiek Soeharto adalah sosok penting dalam
    Partai Gerindra
    yang juga dipimpin oleh Prabowo Subianto.
    “Apapun judulnya, Mbak Titiek ini adalah sosok yang saat ini juga merupakan bagian penting dari Partai Gerindra dan cukup dekat dengan Prabowo Subianto,” tutur dia.
    Analisis lainnya, menurut Adi, keakraban keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab Wapres RI dalam membangun relasi politiknya, termasuk dengan Titiek Soeharto.
    Terlebih, ia berpandangan bahwa seorang Wakil Presiden RI memang mesti menunjukkan relasi dan hubungan yang baik dengan semua kalangan, baik itu dengan DPR hingga pimpinan-pimpinan partai politik.
    “Jadi, bagi saya, sebenarnya ketika ada fenomena di mana Gibran itu menunjukkan keakrabannya dengan Titiek Soeharto, itu tentu bagian dari tanggung jawab, dan bagian dari bagaimana seharusnya wakil presiden yang memang membangun relasi politik dengan semua kalangan dengan baik,” kata dia.
    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto tampak akrab dalam kunjungan kerja di Sleman, Yogyakarta.
    Keakraban seharian antara Gibran dan Titiek Soeharto di Sleman berlangsung pada Selasa (8/7/2025).
    Mereka berdua bahkan berangkat bersama satu pesawat dari Jakarta menuju Yogyakarta, yang merupakan daerah pemilihan dari Titiek Soeharto.
    Titiek menyebut, kegiatan bareng Gibran tersebut sebagai “blusukan bersama” yang berguna bagi masyarakat.
    Sementara, Gibran berkelakar bahwa Titiek adalah ketua komisi paling sakti, sehingga dia mengajak Titiek dalam kunjungan kerja ke Sleman ini.
    “Biar masalah-masalahnya cepat terselesaikan. Beliau kan ketua komisi paling sakti ini,” kata Gibran, usai melakukan panen tebu di Kawasan Pangan Lanud Adisutjipto, Selasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bapanas Minta Tambah Anggaran Jadi Rp 16,1 T buat Bansos-SPHP

    Bapanas Minta Tambah Anggaran Jadi Rp 16,1 T buat Bansos-SPHP

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan penambahan anggaran untuk 2026 menjadi Rp 16,1 triliun. Usulan ini melonjak dari pagu indikatif yang diterima sebesar Rp 79,4 miliar.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan Bapanas mengusulkan tambahan anggaran Rp 16,02 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk bantuan pangan, bantuan bencana, hingga penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Bapanas mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 79,4 miliar dan kami mengusulkan penyesuaian pagu indikatif sebesar Rp 16,02 triliun sehingga total pagu indikatif 2026 menjadi Rp 16,1 triliun,” kata Arief dalam RDP bersama Komisi IV DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Arief merinci penambahan usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk bantuan pangan Rp 13,71 triliun, bantuan bencana alam Rp 13,14 miliar serta penyaluran SPHP Rp 2,05 triliun, serta reguler Rp 250 miliar.

    “Total anggaran tersebut seperti sudah disampaikan sebesar pagu anggaran Rp 79,42 miliar usulan tambahan reguler sebesar Rp 250 miliar bantuan pangan Rp 13,71 triliun bantuan bencana alam Rp 13,14 miliar serta stabilisasi pasokan dan harga pangan Rp 2,05 triliun,” imbuh Arief.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto pun menerima permohonan usulan penyesuaian pagu indikatif Bapanas untuk tahun anggaran 2026. Selanjutnya, pihaknya akan menyampaikan kepada Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti.

    “Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penyesuaian Pagu indikatif belanja badan pangan nasional tahun 2026 sebesar Rp 16.105.652.575.000. Untuk selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Titiek.

    (kil/kil)

  • Trenggono Minta Dana Rp 26,71 T buat Tambak Garam-Kampung Nelayan

    Trenggono Minta Dana Rp 26,71 T buat Tambak Garam-Kampung Nelayan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran pada 2026 menjadi Rp 26,71 triliun dari pagu semula Rp 3,61 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun 500 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) serta revitalisasi tambak garam di pantai utara Jawa (Pantura).

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mendorong empat program prioritas yang menjadi direktif Presiden Prabowo Subianto, yakni mendukung swasembada pangan yang bersumber dari PNBP swasembada garam, peningkatan industri perikanan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelaku usaha perikanan. Program tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 13,11 triliun.

    “Kami mengusulkan penyesuaian pagu indikatif KKP tahun 2026 dari semula Rp 3,61 triliun menjadi sebesar Rp 26,71 triliun,” kata Trenggono dalam Raker dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Dari total dana Rp 13,11 triliun, Trenggono menyebut akan digunakan untuk pengembangan tambak garam di Rote Ndao sebesar Rp 738 miliar, pembangunan 500 kampung nelayan merah putih Sebesar Rp 11,28 triliun di 500 desa di seluruh Indonesia.

    Lalu pengembangan budidaya ikan nila salin di Karawang sebesar Rp 712 miliar, serta revitalisasi peralatan laboratorium sebesar Rp 382 miliar untuk 46 UPT dan satu laboratorium guna menjamin mutu dan keamanan produk perikanan.

    “Usulan tambahan kedua adalah anggaran untuk belanja pegawai operasional perkantoran, operasional kapal pengawas, operasional pendidikan, pelayanan publik dan perizinan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta program pemberdayaan masyarakat. Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 9,99 triliun,” tambah Trenggono.

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto mengatakan pihaknya menerima usulan penyesuaian pagu indikatif KKP untuk tahun anggaran 2026. Selanjutnya, pihaknya akan menyampaikan kepada Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti.

    “Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penyesuaian pagu indikatif belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026, Sebesar Rp 26.710.683.587.000. Untuk selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI Untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Titiek.

    Lihat juga Video: Trenggono-Dedi Mulyadi Kerja Sama Beresin Tambak Pantura di Jabar

    (kil/kil)

  • Gibran Dinilai Mantapkan Hubungan Politiknya dengan Kubu Prabowo Lewat Titiek Soeharto

    4 Acara yang Jadi Momen Akrab Wapres Gibran dan Titiek Soeharto di Sleman Nasional 10 Juli 2025

    4 Acara yang Jadi Momen Akrab Wapres Gibran dan Titiek Soeharto di Sleman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau
    Titiek Soeharto
    nampak akrab dalam kunjungan kerja di
    Sleman
    , Yogyakarta. Berikut adalah empat kegiatan mereka.
    Keakraban seharian antara
    Gibran dan Titiek Soeharto
    di Sleman berlangsung pada Selasa (8/7/2025) kemarin.
    Mereka berdua bahkan berangkat bareng satu pesawat dari Jakarta.
    Yogyakarta merupakan daerah pemilihan dari Titiek yang merupakan wakil rakyat dari Partai Gerindra.
    Dia menyebut kegiatan bareng Gibran tersebut sebagai “blusukan bersama” yang berguna bagi masyarakat.
    “Alhamdulillah hari ini senang sekali saya bisa jalan dengan Mas Wapres ini,” ungkap Titiek kepada
    Kompas.com
    di sela kegiatannya hari itu.
    Gibran berkelakar bahwa Titiek adalah ketua komisi paling sakti sehingga dia mengajak Titiek dalam kunjungan kerja ke Sleman ini.
    “Biar masalah-masalahnya cepat terselesaikan. Beliau kan ketua komisi paling sakti ini,” kata Gibran usai melakukan panen tebu Kawasan Pangan Lanud Adisutjipto, Selasa.
    Berikut adalah empat kegiatan mereka berdua di Yogyakarta:
    Gibran dan Titiek mengikuti panen tebu dalam acara Rembuk Tani di lahan milik TNI AU di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Gibran, Titiek, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memanen tebu menggunakan arit. Hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
    Gibran mengaku senang dapat didampingi Titiek Soeharto dalam kunjungan kerjanya ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan lembaga legislatif.
    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ketua Komisi yang sudah berkenan hadir mendampingi saya dari pagi, satu pesawat. Ini penting ya untuk sinergi pemerintah dengan legislatif, apalagi beliau di Komisi IV Pertanian, jadi ini penting sekali untuk bisa bersinergi di antara kami dan DPR,” kata Gibran seusai panen tebu hari itu.
    Gibran dan Titiek menghadiri silaturahim bersama dengan sekitar 1.500 ibu peserta program Membina Keluarga Ekonomi Sejahtera (MEKAAR) dan pembina dari PT Pemodalan Nasional Madani (PNM).
    Dalam acara yang digelar di halaman kantor Pemerintah Daerah Sleman itu, Gibran dan Titiek kompak berdiskusi dengan ibu-ibu yang memiliki produk hasil pemanfaatan modal dan pendampingan dari pemerintah.
     
    Gibran dan Titiek sama-sama bersantap siang di Kopi Klotok, tempat makan terkenal di provinsi ini.
    Waroeng Kopi Klotok ada di Jl Kaliurang, Pakem, Sleman.
    Gibran nampak berkemeja lengan panjang warna krem dengan dua kantong di dada, dan Titiek mengenakan kemeja putih. Mereka melayani permintaan foto bersama dari warga di lokasi.
    Gibran dan Titiek berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Pandanaran di Sleman.
    Kepada piminan pesantren dan santri di lokasi, Gibran memperkenalkan pejabat yang turut mendampinginya. Saat dia menyebut nama Titiek, santri bersorak meriah.
    “Ada Bu Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI,” kata Gibran disambut tepuk tangan.
    Sore harinya, Gibran dan Titiek berziaran ke makam pendiri Ponpes Sunan Pandanaran, KH M Mufid Mas’ud, di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.
    Sempat ada momen akrab saat Titiek hendak pamit ke Gibran untuk beranjak lebih dahulu karena Titiek harus melanjutkan perjalanan ke Solo. Adapun Gibran hendak melanjutkan perjalanan ke Kota Yogyakarta.
    Gibran menolak untuk diantar Titiek ke mobil lebih dulu, alih-alih Gibran ingin mengantar Titiek lebih dulu ke mobil karena Titiek hendak ke Solo.
    “Oh ndak, ndak. Aku antar Ibu dulu ya,” ujar Gibran menolak diantar Titiek, perempuan yang lebih tua ketimbang Gibran.
    Mendengar pernyataan itu, awalnya Titiek sempat menolak. Tetapi, Gibran telanjur berjalan ke arah mobil Titiek.
    Akhirnya, Titiek pun mengalah karena sang Wapres bersikukuh untuk mengantarnya ke mobil.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.