Xcloud.id

Tag: Titiek Soeharto

  • Petani Tebu Ancam Kepung Kemendag, Ini Sebabnya!

    Petani Tebu Ancam Kepung Kemendag, Ini Sebabnya!

    Jakarta –

    Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa jika Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTRI, M Nur Khabsyin, mengatakan permintaan ini disampaikan seiring menumpuknya stok molasis (tetes tebu) dari petani yang tak kunjung terserap imbas Permendag 16 Tahun 2025 yang membuka keran impor etanol tanpa kuota maupun persetujuan teknis dari badan terkait.

    Sebab etanol sendiri merupakan salah satu produk akhir dari pengolahan tetes tebu. Di mana menurut Nur saat ini tangki-tangki penyimpanan tetes tebu di pabrik gula akan segera meluap karena sudah kelebihan stok.

    “Kalau tidak direvisi atau tidak kembali ke Permendag yang sebelumnya (Permendag 8/2024), petani tebu tetap akan melakukan ujuk rasa di Kementerian Perdagangan,” kata Nur saat ditemui di sela-sela Seminar Ekosistem Gula Nasional di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    Senada, Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen meminta agar pemerintah tetap memberlakukan Permendag 8/2024, meski telah dicabut dan diganti dengan Permendag 16/2025. Menurutnya, langkah ini bisa mengendalikan tetes gula di pabrik.

    “Sambil menunggu revisi, maka dimohon pemberlakuan Permendag ini atau ditunda, kembali kepada Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Sehingga nanti impor bahan yang itu bisa kita hasilkan, impor etanol kita ini tidak hanya dibatasi bea masuknya tetapi juga dibatasi kuantitasnya,” ujar Soemitro.

    Menurutnya jika aturan ini tidak segera direvisi, maka stok tetes tebu petani di pabrik-pabrik penggilingan akan luber karena kapasitas tampung sudah penuh.

    Masalahnya, komoditas tetes tebu ini lebih rentan untuk disimpan dalam waktu lama daripada gula. Sebab komoditas ini harus disimpan dalam wadah khusus yang jumlahnya sangat terbatas.

    “Kalau ini tidak ditindak segera, 5 hari yang lalu teman-teman petani Rejoagung melaporkan tetes di Rejoagung akan luber. Kalau ini luber berarti pabrik harus berhenti giling. Kalau itu berhenti giling, tebu yang sekarang sudah saatnya tebang bisa juga tertunda dan ini akan menunda banyak tebu,” paparnya.

    “Terus kami terima laporan juga beberapa pabrik yang sudah ini akhirnya kita kerahkan kepada yang sudah memberikan DP. anehnya molasis ini sudah dikasih DP, tapi karena macet yang sudah dikasih DP juga tidak mau ambil. Karena dia tidak punya tempat penyimpanan,” tutup Soemitro.

    Lihat juga Video: Gibran Panen Tebu di Sleman, Ada Titiek Soeharto-Panglima TNI

    (igo/fdl)

  • Dirut Bulog pastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur “FIFO”

    Dirut Bulog pastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur “FIFO”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan proses penyaluran beras impor yang tersimpan di gudang BUMN pangan tersebut sudah mengikuti sistem FIFO (first in first out) untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan.

    “Semua kan sudah proses, sedang proses. Ya ini sedang proses. Jadi, kita kan menggunakan sistem kalau pergudangan FIFO, first in first out,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Bahkan dia menyampaikan sebelum dipasarkan, beras impor diperiksa secara ketat, termasuk kebersihan, kemungkinan kutu, hingga uji kelayakan konsumsi, untuk memastikan produk aman dan layak dikonsumsi masyarakat.

    “Kalau nggak dikeluarin nanti rusak, busuk, nanti negara rugi. Iya nggak? Oleh karena itu harus dikeluarkan, tapi sebelum dikeluarkan dicek dulu kebersihannya. Dicek dulu ada kutunya apa enggak. Dicek dulu berkuman atau tidak. Itu dilakukan tahapan-tahapan itu,” ujarnya.

    Setelah melewati pemeriksaan, beras dibersihkan, dikemas, kemudian disalurkan melalui berbagai skema distribusi, termasuk bantuan pangan serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dirut Bulog juga mengungkapkan sebagian besar beras impor sudah tersalurkan melalui berbagai jalur, sehingga sisa stok yang ada di gudang kini tinggal sedikit dan terus dipantau ketat.

    “Ya sudah, sekarang di pasaran kan sebagian beras itu. Sekarang tinggal sedikit. Kan sudah dipakai sama bantuan pangan, dipakai untuk SPHP, kan sudah habis banyak itu,” tuturnya.

    Penyaluran beras impor diprioritaskan agar tidak terjadi penumpukan, sekaligus mendukung stabilitas harga beras di pasar, sesuai arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan kebutuhan masyarakat.

    Meski begitu, Rizal belum menyebutkan jumlah stok beras impor yang dikelola di gudang Perum Bulog.

    “Jumlahnya berapa? Ntar gue cek dulu nanti ya. Nanti gue kabarin deh,” tuturnya.

    Lebih lanjut Bulog menegaskan perannya hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, bukan menentukan asal beras, sehingga penyaluran beras impor sepenuhnya mengikuti instruksi Bapanas dan kementerian terkait.

    Dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik, Bulog memastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur, menjaga kualitas, dan mendukung stabilitas pasokan pangan nasional secara berkelanjutan.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menyoroti stok beras impor yang lama dikeluarkan dari gudang Bulog.

    Titiek menegaskan pentingnya prinsip first in, first out (FIFO) agar beras lama segera disalurkan ke masyarakat sebelum kualitasnya menurun.

    Dia menyampaikan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog di Jakarta, Kamis (21/8).

    Dalam forum tersebut, Ia mempertanyakan alasan Bulog menahan stok lama di gudang, sementara yang baru justru lebih dulu dikeluarkan. Karena itu, ia mendesak Bulog segera menyalurkan beras lama terlebih dahulu sebelum kualitasnya menurun lebih jauh.

    “Kenapa harus ditahan-tahan ya Pak? Ya ini tolong dijadikan perhatian, untuk apa namanya manajemen dari pada perputaran stok Bulog ini? Mana yang first in, first out lah itu, ya jangan yang terakhir masuk yang dikeluarin dulu gitu,” kata Titiek.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran Sulaiman Disemprot Titiek Soeharto gegara Bandingkan Harga Beras du RI dengan Jepang

    Mentan Amran Sulaiman Disemprot Titiek Soeharto gegara Bandingkan Harga Beras du RI dengan Jepang

    GELORA.CO – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman diprotes Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto saat membandingkan harga beras di Jepang dengan di Indonesia. Momen itu terjadi saat rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

    Mulanya Amran memaparkan sejumlah data mengenai stok beras saat ini yang dinilai aman karena adanya kenaikan produksi. Hingga September, sesuai data BPS, potensi produksi beras mencapai 28,24 atau naik 12,76 persen dibanding 2024 yang hanya 25,04 juta ton.

    Jika dibandingkan dengan konsumsi beras Januari hingga September sebesar 23,38 juta ton. Artinya, terjadi surplus produksi beras Januari-September 2025 sebesar 4,86 jt ton.

    “Terkait harga kita sampaikan harga terakhir juga dari Bappenas, ini sudah terjadi penurunan, dan harga yang Kami terima terakhir tadi pagi Rp 6.500 untuk seluruh indonesia. Ini harga untuk gabah,” kata Andi Amran Sulaiman.

    Usai pemaparan, Titiek Soeharto menanyakan mengenai rencana satu harga untuk beras premium dan medium.  

    “Mengenai harga yang masuk disatukan harga (beras) premium dan medium itu aoa tuh saya banyan ditanya,” kata Titiek.

    Amran menjelaskan, pembahasan tersebut telah di rapatkan sebanyak tiga kali dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Amran kemudian menyinggung soal sensitifnya kenaikan harga beras di Indonesia. 

    Padahal, kata dia, beras di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan Jepang. Dia menilai masyarakat terlalu reaktif menanggapi kenaikan harga beras belakangan ini.

    “Sekarang ini baru naik saja sedikit ribut. Jepang sudah Rp 100 ribu per kilo harga beras hari ini,” kata Amran.

    Pernyataan itu langsung ditanggapi Titiek Soeharto. Menurut dia, perbandingan harga beras Indonesia dan Jepang tidak tepat karena kondisi ekonomi kedua negara berbeda jauh.

    “Enggak bisa dibandingkan dengan Jepang. Income per capita kita juga sudah lain, Pak,” ujar Titiek. 

    Harga Beras di Indonesia

    Berdasar data SP2KP Kementerian Perdagangan, harga beras di Indonesia memang mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir, tepatnya pada periode 21 Juli–21 Agustus 2025.

    Harga beras medium naik 0,67 persen atau Rp 100 dari Rp 15.000 menjadi Rp 15.100. Harga beras premium naik 0,60 persen atau Rp 100 dari Rp 16.700 menjadi Rp 16.800.

    Meski sempat menyentuh harga fantastis, tren harga beras di Jepang justru menurun dalam beberapa bulan terakhir.

    Pada Mei 2025, harga beras di Jepang sempat mencapai 5.000 yen atau sekitar Rp 500 ribu per 5 kilogram. Namun kini harga mulai berangsur turun.

  • Mentan Tegaskan Penerapatan Beras Satu Harga Tak Bisa Buru-buru

    Mentan Tegaskan Penerapatan Beras Satu Harga Tak Bisa Buru-buru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan pihaknya masih menggodok rencana penerapan beras satu harga antara kategori premium dan medium.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebanyak empat kali. Bahkan, dia juga mengungkap pangan subsidi yang digelontorkan senilai Rp150 triliun. 

    “Pertimbangan kami dalam pembahasan, memang kita sudah bahas di Rakortas, ini sudah tiga kali, empat kali kita bahas. Pertimbangan kami, maaf, ini seluruh beras itu subsidi, pangan subsidi Rp150 triliun,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Namun, dia memastikan pemerintah akan mengambil kebijakan dengan memperhatikan konsumen dan kesejahteraan petani.

    “insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tetapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraan harus terjaga,” ujarnya.

    Terlebih, dia menyampaikan bahwa Komisi IV DPR juga mengimbau agar penerapan beras satu harga diperhitungkan secara matang, mengingat komoditas ini menyangkut hajat hidup orang banyak

    “Ibu Ketua [Titiek Soeharto] sudah perintahkan tadi, kita tidak boleh buru-buru. Ini persoalan hajat hidup orang banyak. Nggak boleh langsung gegabah mengambil keputusan. Kita sudah tiga kali rakortas,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga terkait telah melakukan rapat maraton untuk mencari alternatif dalam menentukan harga beras.

    “Misalnya alternatif satu, misalnya itu satu harga, tetapi harganya itu adalah harga yang mewakili misalnya broken 25%. Harganya berapa,” kata Arief dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Adapula alternatif lainnya adalah masih merujuk pada ketentuan beras patah (broken rice). Namun yang membedakan adalah adanya tambahan ongkos kirim (ongkir) untuk wilayah di zona 2 dan zona 3.

    “Alternatif dua, tetap seperti hari ini, tapi misalnya ada broken 25%, broken 15%. Broken 15% saya rasa di Rp14.900, misalnya masih oke. Nanti daerah Timur atau zona 2 dan 3 tinggal ada tambahan ongkos kirim,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menerangkan bahwa simulasi harga beras ini sejatinya telah dikerjakan bersama, namun masih menunggu persetujuan.

    “Jadi simulasi-simulasi ini sudah dikerjakan. Tinggal sepertinya memang harus menunggu persetujuan,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto meminta agar pemerintah tak gegabah dalam memutuskan beras satu harga.

    “Jangan terburu-buru lah [terkait beras satu harga], gitu ya. Nanti diterapkan satu harga, nggak taunya ini nggak cocok gitu buat kita. Nanti Pak Presiden harus mencabut lagi. Jadi harus benar-benar lah gitu,” ujar Titiek.

    Pasalnya, menurut Titiek, jika penerapan beras satu harga ini dilakukan tanpa perhitungan yang matang maka Kepala Negara RI akan kembali turun tangan menangani beras.

    “Jangan cepat-cepat kasih pernyataan ini itu, halnya nggak cocok buat kita. Presiden lagi harus turun tangan di hari berikutnya peraturan ini dicabut itu jangan sampai terjadi di perberasan ini,” pungkasnya.

  • Mentan tegaskan beras satu harga untuk lindungi subsidi

    Mentan tegaskan beras satu harga untuk lindungi subsidi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan tegaskan beras satu harga untuk lindungi subsidi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan bahwa beras satu harga bertujuan untuk mengunci harga dari seluruh beras yang disubsidi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan oleh swasta.

    “Kami ingin mengunci seluruh beras yang disubsidi negara. Itu harus dikontrol, diintervensi,” ucap Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV yang membidangi pertanian di Senayan, Jakarta, Kamis.

    Ia menyampaikan bahwa pemerintah sudah melaksanakan rapat koordinasi terbatas terkait dengan beras satu harga sekitar 3–4 kali.

    Adapun yang menjadi pertimbangan dari pemberlakuan beras satu harga adalah tingginya subsidi pangan yang berada di angka Rp164,4 triliun.

    Amran tidak ingin subsidi tersebut digunakan oleh pengusaha swasta untuk meraup keuntungan setinggi-tingginya.

    Apabila pengusaha swasta ingin menuai untung dari penjualan berasnya dengan menetapkan harga yang lebih tinggi, Amran mempersilakan dengan syarat beras tersebut berasal dari lahan sawahnya sendiri, bukan yang disubsidi oleh pemerintah.

    “Kalau swasta nanti mau membangun, korporasi-korporasinya mau membangun atau cetak sawah sendiri, kami tidak ikut campur (harga). Tapi tidak boleh menggunakan subsidi pemerintah, baik traktor, benih, dan pupuk,” ucap Amran.

    Meskipun demikian, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta kepada Amran untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan beras satu harga.

    Ia memperingatkan bahwa kebijakan tersebut akan memengaruhi hajat hidup orang banyak, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati dan pertimbangan yang matang.

    “Nanti kalau diterapkan (beras) satu harga, tahunya tidak cocok, nanti Presiden harus mencabut (aturan) lagi,” ucap Titiek.

    Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan untuk beras biasa hanya akan ada satu harga eceran tertinggi (HET), tak lagi ada HET medium atau HET premium.

    ‎‎”Akan satu harga aja, maksudnya maksimum aja. Kalau kemarin kan ada HET medium, HET premium,” ujarnya.

    Hal itu selaras dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menyatakan pemerintah mengubah klasifikasi penjualan beras, dari yang semula berdasarkan kualitas medium dan premium, menjadi beras biasa dan khusus yang berdasarkan jenis.

    Sumber : Antara

  • Mentan Akui Harga Beras Masih di Atas HET Meski Gabah Turun

    Mentan Akui Harga Beras Masih di Atas HET Meski Gabah Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui harga rata-rata beras di tingkat konsumen masih melampaui harga eceran tertinggi (HET), meski harganya berangsur mengalami penurunan.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Mengenai beras oplos dan HET. Betul yang disampaikan Bu Ketua [Titiek Soeharto] bahwa harga [beras] di atas HET,” kata Amran.

    Namun, Amran menyatakan bahwa rata-rata harga beras di tingkat konsumen berangsur mengalami tren penurunan pada Agustus 2025.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Kementan mengungkap rata-rata harga beras premium dan beras medium di tingkat konsumen mengalami penurunan di zona 1. Adapun, zona 1 mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Data menunjukkan, rata-rata harga beras premium dan medium di zona 1 masing-masing dibanderol Rp15.552 per kilogram dan Rp13.974 per kilogram. Untuk diketahui, HET beras premium dan medium di zona 1 ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram dan Rp12.500 per kilogram.

    “Harga ini sudah terjadi penurunan dan harga yang kami terima terakhir tadi pagi itu rata-rata average seluruh Indonesia posisi Rp6.900 untuk seluruh Indonesia. Ini harga di tingkat gabah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amran mengungkap bahwa produksi beras nasional tetap terjaga dengan harga gabah mengalami penurunan. Namun, kondisi ini berbeda dengan harga beras yang diterima konsumen.

    “Kami ingin menyampaikan hal penting tentang tata kelola perberasan Indonesia, mulai dari produksi aman, bahkan data tadi itu gabah produksi, harga gabah turun, tetapi [beras] harga di konsumen naik. Ini anomali juga terjadi,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan harga rata-rata beras mengalami tren penurunan, namun harganya masih melampaui HET.

    Data Bapanas menunjukkan, harga beras premium hanya turun tipis 0,94% atau sebesar Rp153 per kilogram dibandingkan pekan lalu.

    Dari sana, harga beras premium masih mahal di semua zonasi, yakni zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing sebesar Rp15.436 per kilogram atau naik 3,6%, Rp16.565 per kilogram atau naik 7,56%, dan Rp18.373 per kilogram atau naik 16,28%.

    Setali tiga uang, harga beras medium di zonasi naik di atas HET meski mengalami penurunan sebesar Rp134 per kilogram atau 0,93% dibandingkan pekan sebelumnya.

    Perinciannya, harga beras medium di zona 1 mencapai Rp13.873 per kilogram atau naik 10,98% dan zona 2 dibanderol Rp14.553 per kilogram atau naik 11,09%. Serta, harga beras medium di zona 3 terpantau melonjak 21,71% dari HET menjadi Rp16.431 per kilogram.

    “Harga beras premium tadi seperti disampaikan Pak Mentan di atas HET, tetapi juga terjadi penurunan. Harga medium di semua zona di atas HET, namun memang ada penurunan sebesar Rp134 per kilogram,” ujar Arief.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyoroti harga beras yang masih melambung tinggi di atas HET.

    Titiek menyebut, masyarakat kembali dihadapkan pada tantangan serius di sektor pangan dalam satu bulan terakhir, mulai dari harga beras, bawang merah, hingga minyak goreng.

    “Harga beberapa komoditas utama seperti beras, bawang merah, hingga minyak goreng mengalami kenaikan, masih berada di level tinggi, bahkan untuk komoditas beras melampaui harga eceran tertinggi yang ditentukan,” ujar Titiek.

    Menurut Titiek, kondisi harga beras yang mahal ini semakin menekan daya beli masyarakat, terutama masyarakat rumah tangga berpendapatan rendah.

    Dia juga menyoroti adanya kasus praktik beras oplosan yang dijual tak sesuai mutu dan kualitas beras. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beber Titiek, sebagian merek yang dipasarkan ke dalam kategori beras premium tidak memenuhi kriteria mutu dan tidak sesuai antara isi dengan yang tertulis pada kemasan.

    “Praktik seperti ini [beras oplosan tak sesuai mutu dan kualitas] tentu saja merugikan masyarakat, merusak kepercayaan konsumen, mengganggu stabilitas pasar dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial,” ujarnya.

    Titiek menyatakan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan praktik beras oplosan.

    Kendati demikian, menurutnya, adanya praktik beras oplosan menandakan bahwa masalah ini menyentuh aspek mendasar dari tata kelola pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengawasan.

    Di sisi lain, Titiek juga menyoroti rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mengalami kenaikan mencapai Rp7.000–Rp7.500 per kilogram. Harganya melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

    “Akibatnya, penggilingan kesulitan memproduksi beras dengan harga sesuai HET. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan serius antara regulasi harga, biaya produksi, dan tata niaga pangan kita,” tandasnya.

  • Iriana Jokowi dan Titiek Soeharto Kompak Ikut Joget Diiringi Lagu Tabola Bale usai Upacara HUT RI – Page 3

    Iriana Jokowi dan Titiek Soeharto Kompak Ikut Joget Diiringi Lagu Tabola Bale usai Upacara HUT RI – Page 3

    Sementara itu, Titiek Soeharto yang memakai baju adat Sumatera Barat bewarna merah juga ikut berjoget. Titiek yang duduk disebelah putranya, Didit Hediprasetyo terlihat tersenyum sambil menggoyangkan badannya mengikuti suara lagu Tabola Bale.

    Lagu Tabola Bale menjadi penutup rangkaian peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Saat lagu tersebut dinyanyikan, tamu undangan maju kedepan halaman Istana Merdeka untuk berjoget bersama.

    Para menteri Kabinet Merah Putih juga ikut berjoget, terutama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Presiden Prabowo Subianto yang awalnya duduk di mimbar kehormatan, akhirnya turun ke tengah masyarakat dan ikut berjoget.

  • Top 3 News: Prabowo Peringatkan Beking Tambang Ilegal – Page 3

    Top 3 News: Prabowo Peringatkan Beking Tambang Ilegal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas tambang-tambang illegal di Tanah Air. Hal ini ia ungkapkan dalam Sidang Tahunan DPR/MPR, Jumat 15 Agustus 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Prabowo mengaku mendapatkan laporan bahwa ada ribuan tambang illegal di Indonesia. Dan ini membuat RI mengalami potensi kerugian yang sangat besar.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku tak peduli jika tambang ilegal dibeking oleh aparat militer, kepolisian, atau politisi dari partai-partai besar. Semua akan diberantas.

    Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi memberikan dua jempol tangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Momen ini terjadi usai Prabowo selesai menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR-DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.

    Presiden Prabowo awalnya menghampiri satu per satu para mantan presiden, wakil presiden, dan tokoh politik yang duduk di tribun atas ruang paripurna.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya untuk pertama kali di sidang tahunan MPR menjelang HUT ke-80 RI, Jumat 15 Agustus 2025.

    Dalam pidatonya, sejumlah capaian dan persoalan disampaikan. Prabowo sampai mendapatkan standing ovation dari para anggota MPR/DPR. Setelah pidato, ada momen unik yang terpotret kamera. Prabowo sempat menghampiri sejumlah hadirin yang ada di kursi parlemen.

    Duduk di baris paling depan, Tampak ada Titiek Soeharto. Tak luput jadi orang yang dihampiri Prabowo. Momen inilah yang menjadi sorotan publik.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Jumat 15 Agustus 2025:

    Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, hingga Rapat Paripurna DPR RI penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 digelar hari ini, Jumat (15/8/2025). Sejumlah tokoh telah hadir, termasuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang sempat be…

  • Kementan target mendistribusikan beras SPHP 7.000 ton per hari

    Kementan target mendistribusikan beras SPHP 7.000 ton per hari

    Ada target capaian hariannya. Ini sekarang sudah di atas 3.000 ton per hari, kita target 7.000 ton per hari.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan dapat mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 7.000 ton per hari.

    “Ada target capaian hariannya. Ini sekarang sudah di atas 3.000 ton per hari, kita target 7.000 ton per hari,” ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Sudaryono mengatakan pendistribusian beras SPHP sangat penting di masa tidak ada panen raya saat ini, sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras di pasaran.

    “Di masa sekarang ini, dimana masa sekarang tidak ada panen, ini penting untuk penstabilan harga. Ini kan sebetulnya siklus biasa tahunan, siklusnya selalu ada dan kita harus lebih siap,” ujar Sudaryono.

    Pihaknya memastikan pemerintah siap untuk mencapai target distribusi beras SPHP sebanyak 7.000 ton per hari tersebut, seiring cadangan beras nasional yang memadai.

    “Kenapa kita harus lebih siap. Dan kita siap saat ini karena kita punya cadangan berasnya,” ujar Sudaryono.

    Ia menjelaskan, peningkatan distribusi beras SPHP akan dilakukan secara bertahap, di antaranya awalnya sebanyak 2.000 ton per hari, dan saat ini telah meningkat menjadi 3.000 ton per hari, kemudian akan ditingkatkan menjadi sebanyak 7.000 ton per hari.

    “Target 7.000 per hari ini kan naik terus tiap hari. Mulai dari awalnya 2.000 ton per hari, sekarang sudah 3.000 sekian, terus kita tingkatkan terus,” ujar Sudaryono.

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran beras melalui program SPHP secara merata ke seluruh daerah.

    “(Program) SPHP-nya jalan terus. Kita minta supaya cepat selesai, cepat dihabiskan,” ujar Titiek.

    Ia mengatakan sejauh ini hasil pemantauan pihaknya di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Selatan, menunjukkan penyaluran SPHP telah berjalan.

    Meski demikian, ia menekankan agar Bulog segera mengeluarkan stok-stok lama di gudang agar perputaran pasokan berjalan lancar.

    Menjelang peringatan 80 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, program pendistribusian beras SPHP yang dijalankan Perum Bulog secara masif di seluruh wilayah mulai membuahkan hasil positif.

    Harga beras di pasar berangsur turun, yang diikuti penurunan harga gabah di tingkat petani setelah sebelumnya sempat melambung tinggi.

    Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, dalam periode 1-14 Agustus 2025, harga GKP terkoreksi di sejumlah wilayah, antara lain: Aceh dari Rp7.750 menjadi Rp6.900 per kilogram, Jambi dari Rp6.867 menjadi Rp6.720/kg; Sumatera Selatan dari Rp6.666 menjadi Rp6.543/kg; Jawa Tengah dari Rp6.814 menjadi Rp6.809/kg; DIY dari Rp6.608 menjadi Rp6.547/kg; Banten dari Rp6.527 menjadi Rp6.500/kg; Kalimantan Selatan dari Rp6.581 menjadi Rp6.533/kg; dan Sulawesi Barat dari Rp6.759 menjadi Rp6.730/kg.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

    Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin khusus dari pemerintah untuk menjalani usahanya.

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyebut alasan di balik Kepala Negara RI itu mengatur usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin agar tidak mematikan penggilingan padi skala kecil.

    “Bapak [Prabowo Subianto] itu kan bilangnya yang penggilingan yang besar-besar jangan sampai matiin, mereka yang berkuasa terus matiin yang kecil-kecil,” ujar Titiek saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Dengan adanya kebijakan baru ini, Titiek menilai langkah ini bisa menghidupkan penggilingan padi skala kecil, sehingga usaha penggilingan di Tanah Air menjadi lebih adil.

    “Jadi yang kita hidupkan yang penggilingan yang kecil-kecil, nanti mereka bisa atur-atur harga, ada lagi tuh kayak gitu-gitu. Pemerintah yang atur harga, yang terbaik untuk masyarakat,” terangnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan akan meningkatkan pengawasan pada harga hingga kualitas beras, imbas dari mencuatnya temuan beras oplosan yang tak sesuai dengan mutu dan kualitas.

    “Saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapat beras yang tepat baik tepat takaran kualitas dan harga terjangkau,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di agenda Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI- DPD RI di kompleks Parlemen Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan bahwa usaha penggilingan beras skala besar nantinya harus mendapat izin khusus dari pemerintah.

    “Usaha penggilingan beras skala besar harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah,” terangnya.

    Dia juga mewanti-wanti, apabila pengusaha-pengusaha tersebut ingin tetap menjalankan bisnisnya maka perlu secara ketat menaati aturan tersebut.

    “Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini [penggilingan padi], [taati] kalau tidak, yang besar silakan pindah ke bidang lain jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tandasnya.