Xcloud.id

Tag: Titiek Soeharto

  • Apa Kabar Kasus Fufufafa? Roy Suryo Senggol Gibran: Kata-katanya Sangat Kotor, Gampang Mengusutnya

    Apa Kabar Kasus Fufufafa? Roy Suryo Senggol Gibran: Kata-katanya Sangat Kotor, Gampang Mengusutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo kembali menegaskan bahwa akun media sosial dengan nama Fufufafa dan Chilli Pari diduga memiliki keterkaitan dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

    Roy menyebut unggahan pada akun Fufufafa memuat konten yang dianggap menghina secara personal, khususnya terhadap Prabowo Subianto.

    Beberapa unggahan mencela perjalanan politik Prabowo, menyentuh isu sensitif seperti agama, perceraian, hingga penghinaan keluarga.

    Postingan tersebut, menurut Roy, juga melecehkan tokoh-tokoh politik lainnya, termasuk Habiburokhman, Fadli Zon, Titiek Soeharto, Didit Prabowo, dan Anies Baswedan.

    “Kata-katanya sangat kotor, bahkan diakhiri dengan singkatan yang merujuk pada organ kelamin pria,” kata Roy dalam diskusi bertajuk “Pelanggaran Konstitusi, Etika, Fufufafa dan Akibat Hukumnya” di Jakarta, dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Roy juga menyebut bahwa akun Fufufafa menunjukkan keterkaitan dengan nomor telepon yang diduga milik Gibran.

    Ia menegaskan bahwa proses investigasi akun tersebut bisa dilakukan dengan mudah karena servernya berada di Indonesia, khususnya melalui platform KasKus.

    “Gampang sebenarnya mengusut si Fufufafa itu karena servernya ada di Indonesia,” ujar Roy.

    Kasus ini menambah sorotan terhadap Wakil Presiden Gibran, yang sebelumnya mendapat kritik terkait etika politiknya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, dalam sebuah kesempatan, mengatakan bahwa ia sudah mengetahui siapa sebenarnya sosok “Fufufafa”. Hal ini memunculkan berbagai dugaan dan teori di kalangan netizen terkait sosok tersebut.

  • Terungkap Biang Kerok Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

    Terungkap Biang Kerok Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap penyebab petani sulit mendapatkan pupuk subsidi. Dia mengatakan alur penyaluran pupuk subsidi sangat panjang sampai 145 regulasi.

    Amran menyebut di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat dalam regulasi tersebut. Hal itu yang menyebabkan penyaluran pupuk subsidi sangat lama sampai ke petani.

    “Ditambah lagi bupati dan gubernur. Kemarin kami tanda tangan, kami tandatangan Januari, bulan 11 itu pupuknya belum sampai, November. Ini masalah petani kita,” ungkap dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/12/2024).

    Untuk itu, pemerintah memangkas aturan pupuk subsidi. Amran memastikan penyaluran tidak lagi melalui 12 K/L, hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian.

    “Kemudian ke Pupuk Indonesia, Gapoktan, pengecer, ke distributor. Kalau kami sudah tandatangan, sudah bisa berjalan di daerah. Jadi ini tidak ada masalah lagi, yang dulunya kalau bupati tidak tandatangan tidak bisa terima pupuk, ini masalah besar,” ungkapnya.

    Amran meyakini Perpres akan terbit bulan ini. Dalam aturan baru itu, penyaluran ke petani tidak perlu lagi persetujuan pemerintah daerah.

    “Perpres sudah selesai, insyaallah bulan ini terbit, bisa satu sampai dua minggu terbit. Kami sudah menghadap presiden, beliau sudah setuju. Harusnya tidak ada masalah lagi,” jelasnya.

    Melalui Perpres tersebut, penyaluran pupuk subsidi hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian, dilanjutkan ke Pupuk Indonesia (PI), distributor langsung ke petani. Ia menegaskan tak lagi 12 K/L masuk regulasi tersebut.

    Dia menegaskan kembali, tidak lagi butuh persetujuan pemerintah daerah untuk penyaluran pupuk subsidi. Jadi, setelah masuk data ke Pupuk Indonesia, maka langsung ke distributor, gudang di daerah, dan gabungan petani daerah.

    “Nggak main provinsi (persetujuan pemda), (langsung ke) kelompok petani, di mana petani, di situ gudang. Gudang kan di desa, langsung ke gudang,” jelasnya.

    Terkait masalah pupuk subsidi juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto. Ia menyebut permasalahan pupuk subsidi dapat menghambat target pemerintah mencapai swasembada pangan.

    Masalah penyaluran pupuk subsidi, terkait data, koordinasi antar-instansi pusat dan daerah, regulasi, serta distribusi. Temuan itu merupakan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI.

    “Komisi IV menilai perlu membahas mengenai penyaluran pupuk bersubsidi. Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana persiapan dan kesiapan instansi masing-masing terkait. Permasalahan pupuk subsidi dapat menghambat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ucapnya.

    (ara/ara)

  • KKP perkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan Bimtek kewirausahaan

    KKP perkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan Bimtek kewirausahaan

    Ini komitmen pemerintah, karena negara tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian, terutama bagi mereka yang ingin usahanya berkembang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kewirausahaan dan akses pembiayaan, sebagai upaya mendukung pengembangan usaha serta peningkatan kesejahteraan di wilayah pesisir.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo dalam keterangan di Jakarta Rabu mengatakan, Bimtek tersebut dilakukan kepada pelaku usaha yang ada di wilayah pesisir Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Bimtek dengan 100 peserta yang terdiri atas pelaku usaha dan calon pelaku usaha di Bantul, DIY. Alhamdulillah dari 100 peserta, sebagian besar perempuan yang merupakan keluarga nelayan,” kata Budi.

    Menurut Budi, perempuan bisa menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini bisa dimulai dengan memberdayakan mereka untuk berwirausaha sekaligus membuka peluang pemasukan selain mengandalkan hasil tangkapan sebagai sumber penghasilan utama.

    Terlebih berdasarkan data KUSUKA per Juli 2024, tercatat sekitar 3,02 juta pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Mereka terdiri atas nelayan 1,32 juta, pembudidaya 1,36 juta, pengolah 86 ribu, pemasar 280 ribu, dan 18,3 ribu petambak garam.

    “Jadi suami atau ayahnya melaut, kemudian perempuan mengolah hasil perikanan jadi suatu produk. Tentu ini memungkinkan untuk memperkuat ekonomi keluarga,” tuturnya.

    Senada, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP KKP Catur Sarwanto mengatakan, dalam kegiatan tersebut jajarannya menyosialisasikan prosedur pengajuan nomor induk berusaha (NIB) kepada UMKM kelautan dan perikanan.

    Menurutnya, NIB adalah pondasi dari segala perizinan di Indonesia. Dengan memahami NIB, Catur berharap calon wirausahawan tidak menemui persoalan di kemudian hari.

    “Misalkan ingin memperluas skala usaha, tinggal menyesuaikan perizinan lanjutan dan tidak perlu memulai izin dari awal karena NIB-nya sudah pas,” jelas Catur.

    Dikatakannya, di kegiatan tersebut juga disampaikan skema-skema pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM.

    Catur menilai selama ini pembiayaan menjadi permasalahan utama bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya.

    Karenanya, dia memaparkan sejumlah program pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro (UMi), dan sejumlah skema pembiayaan lain yang bisa dijangkau masyarakat pesisir.

    “Ini komitmen pemerintah, karena negara tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian, terutama bagi mereka yang ingin usahanya berkembang,” terangnya.

    Guna menginspirasi para peserta, Bimtek tersebut juga menghadirkan unit pengolah ikan (UPI) yang sudah merasakan jatuh-bangun membangun usaha.

    “Peluang sektor perikanan masih sangat terbuka, tentu kami ingin motivasi datangnya dari yang sudah sukses karena semua orang juga berhak untuk sukses,” ujarnya.

    Sementara Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan KKP untuk masyarakat pesisir tersebut.

    Sosok yang akrab disapa Titiek Soeharto itu berharap pelatihan ini menjadi solusi bagi para nelayan yang kerap kesulitan mengakses modal dan mengelola hasil tangkapan agar lebih bernilai ekonomis.

    Menurutnya, program ini bertujuan menciptakan pengusaha daerah yang tangguh, mampu bersaing, dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

    “Mereka sering kesulitan mendapatkan modal murah. Di sini kami ajarkan bagaimana cara mengakses modal, mengolah hasil tangkapan agar lebih tahan lama, tidak cepat busuk, dan bisa bersaing di pasar,” ujar Titiek Soeharto yang turut melihat langsung Bimtek tersebut.

    Bimtek digelar di Balai Desa Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul. Adapun narasumber Bimtek tersebut adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pimpinan BPD DIY, serta owner CV Siluang Mina Nisa.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis implementasi program prioritas KKP yang berbasis ekonomi biru akan memicu peningkatan kinerja koperasi dan UMKM menjadi lebih merata di Indonesia.

    Melalui program tersebut, KKP mendorong para nelayan kecil untuk berkelompok dan bergabung ke suatu koperasi, sehingga nantinya bisa mendapat kuota penangkapan yang lebih besar di zona-zona yang telah ditetapkan pemerintah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan: Pemerintah percepat penyaluran pupuk bersubsidi

    Mentan: Pemerintah percepat penyaluran pupuk bersubsidi

    Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain yang 11 tadi tidak terlibat lagi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani dengan menyederhanakan regulasi.

    “Kami mengubah regulasi, yang ada dulu 145 peraturan, kementerian ada 12 kementerian terlibat mengurus pupuk, tambah bupati, gubernur,” kata Mentan Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu.

    Penyederhanaan regulasi tersebut akan mempersingkat alur proses penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak perlu melalui 11 kementerian terkait.

    “Yang dulunya kalau bupati dan atau gubernur tidak tanda tangan tidak bisa terima pupuk. Nah ini masalah besar. Alhamdulillah Bapak Presiden sudah setuju, kita direct Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain yang 11 tadi tidak terlibat lagi. Insya Allah Perpresnya turun cepat,” ujarnya.

    Dengan demikian, ke depan rencananya, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pertanian, pupuk bersubsidi bisa didistribusikan langsung oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dilanjutkan ke pengecer atau distributor hingga ke tangan petani.

    Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    “Kami juga sudah memohon pada saat ratas (rapat terbatas), pupuk itu bukan rupiah tapi kuantum dalam APBN, sehingga saat bahan baku naik itu tidak mempengaruhi kuantum. Karena tanam itu butuh kuantum atau jumlah, sehingga bertahan pada 9,55 juta ton, Insya Allah pupuk aman,” ujarnya.

    Hal tersebut disampaikan Mentan Amran dalam merespons masalah penyaluran pupuk bersubsidi yang disoroti oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto.

    Dalam rapat kerja tersebut, Titiek menuturkan Komisi IV dalam melakukan kunjungan kerja menerima aspirasi atau keluhan dari masyarakat antara lain mengenai kebutuhan benih padi berkualitas, bantuan alsintan, jaringan irigasi hingga bantuan pupuk termasuk pupuk pakan ternak serta harapan peternak terhadap regulasi yang menjamin produksi susu dalam negeri diserap sepenuhnya oleh industri.

    Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

    Mengenai permasalahan pupuk bersubsidi, ia mengatakan Komisi IV DPR RI kerap kali mendapatkan keluhan dari petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan.

    Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain terkait permasalahan data, koordinasi instansi baik pusat maupun daerah, permasalahan regulasi dan permasalahan penyaluran pupuk subsidi.

    “Sehubungan dengan Komisi IV menilai perlu membahas mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana persiapan dan kesiapan instansi masing-masing terkait permasalahan pupuk bersubsidi dapat menghambat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Yang Nulis Sakit Jiwa, Enggak Jelas Pikirannya

    Yang Nulis Sakit Jiwa, Enggak Jelas Pikirannya

    GELORA.CO –  Pakar telematika Roy Suryo menyebut akun media sosial Fufufafa memiliki keterkaitan dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Roy Suryo dalam diskusi bertajuk “Apakah Gibran dapat Dimakzulkan dan Jokowi diadili?”

    Diskusi itu digelar oleh ASA Indonesia dan Komite Pemantau Legislatif Indonesia di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Dalam paparannya Roy Suryo menuding bahwa beberapa unggahan yang ditulis akun Fufufafa itu terindikasi sebagai gangguan jiwa dan menyerang sejumlah tokoh politik, termasuk Prabowo Subianto.

    “Orang yang menulis seperti ini, orang yang sakit jiwa. Tidak jelas ini pikirannya,” ujar Roy.

    Unggahan akun tersebut, menurut Roy, menghina Prabowo secara personal, termasuk mencemooh kegagalannya menjadi presiden, menyinggung agama, perceraian, dan isu mengenai anak. 

    Selain itu, akun tersebut juga diduga melecehkan sejumlah tokoh lainnya, seperti Habiburokhman, Fadli Zon, Titiek Soeharto, Didit Prabowo, hingga Anies Baswedan.

    Roy menambahkan, akun tersebut diduga memiliki keterhubungan dengan nomor telepon Gibran.

    Maka itu, ia meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti. 

    Menurut Roy Suryo, pengusutan dapat dilakukan dengan mudah karena server yang digunakan oleh akun Fufufafa berada di Indonesia.

    “Gampang sebenarnya mengusut si Fufufafa itu karena servernya ada di Indonesia,” tegas mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

    Diketahui beberapa waktu lalu akun Fufufafa sempat viral lantaran banyak dikaitkan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. 

    Namun belakangan manan Wali Kota Solo itu membantah dirinya sebagai pemilik akun tersebut.

    Roy Suryo sendiri sebelumnya pernah diadukan ke Bareskrim Polri terkait tudingan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai pemilik akun Fufufafa.

    Pihak pelapor adalah Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, Sri Kuntoro Budianto.

    Dalam laporannya Budianto meminta kepada Roy Suryo untuk membuktikan tudingannya tersebut dalam kurun waktu 1×24 jam.

    “Saya minta dibuktikan 1×24 jam apa saja buktinya sehingga dia bisa menyampaikan hal tersebut karena ini membuat kita resah dan gelisah,” ujarnya di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (27/9/2024).

    Budianto menilai Roy Suryo telah membuat keonaran di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

    Pelapor juga memandang ada unsur kesengajaan mengganggu proses pelantikan Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden terpilih.

    “Harusnya Pak Jokowi landing dengan smooth, diganggu-ganggu dan juga Mas Gibran selaku Wakil Presiden yang sudah jelas dipilih oleh rakyat 58 persen,” jelasnya.

    Budianto menyayangkan sikap Roy Suryo tersebut.

    Dalam aduannya itu, Budianto menduga Roy Suryo telah melanggar Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE terkait penyebaran berita bohong.

    Sebelumnya, Roy Suryo berkeyakinan 99,9 persen bahwa Gibran merupakan pemilik akun fufufafa.

    “Saya bicara teknis saja bahwa 99,9 persen memang akun fufufafa itu load and clear adalah akun milik mantan Wali Kota Solo atau pun Wakil Presiden Terpilih kita, Gibran,” ujarnya dalam acara Talkshow Overview Tribunnews.com, Rabu (18/9/2024).

    Roy Suryo menggunakan dua pendekatan untuk pernyataan tersebut, yakni dengan pendekatan socio technical dan pendekatan pure technical.

    Pada pendekatan pertama yakni socio technical, dirinya mengamati pada cara menulis di akun fufufafa, yang beberapa kata ditulis dengan gaya sama yang juga digunakan di akun media sosial Chili Pari.

    Diketahui Chili Pari merupakan usaha milik Gibran.

    “Cara menulis seseorang itu tidak pernah berubah, ketika dia menuliskan kata ‘yang’ itu dengan cara ‘yg’, clear betul ketika akun dia yang lain yakni Chili Pari, dia menggunakan gaya bahasa yang sama,” lanjut Roy.

    Roy juga mengatakan keberkaitan fufufafa dengan akun-akun disebut-sebut milik Gibran serta Kaesang Pangarep.

    Diketahui dalam gambar tangkapan layar yang diunggah menunjukkan akun fufufafa menulis ID Raka Gnarly dengan username Twitter @rkgbrn.

  • RI Ngebet Swasembada Pangan, Titiek Minta Prabowo Nyontek Soeharto

    RI Ngebet Swasembada Pangan, Titiek Minta Prabowo Nyontek Soeharto

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyarankan pemerintah saat ini bisa mencontek apa yang sudah dilakukan ayahnya, Soeharto dalam menghasilkan swasembada pangan.

    “Saya pribadi ya kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru. Kalau zamannya, bukan karena pak Harto ya, zaman pak Harto dulu kita bisa swasembada beras, kenapa kita nggak tinggal nyontek aja sesuaikan ke swasta sekarang. Jadi ngga usah malu lah nyontek dengan yang berhasil, yang jelek kita tinggalin,” kata Titiek, dikutip Minggu (17/11/2024).

    Karenanya Titiek berharap pemerintah di rezim Prabowo ini tidak perlu malu untuk mencontek apa yang sudah dilakukan oleh rezim Soeharto puluhan tahun silam.

    “Yang bagus ya kita lanjutkan, karena apapun program dulu keberhasilan bukan produk pak Harto, tapi produk anak-anak bangsa yang pintar-pintar, terusin aja,” ujar Titiek.

    Salah satunya permintaannya ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak perlu berorientasi dalam mencari keuntungan, melainkan fokus pada petani.

    Foto: Presiden RI Soeharto bersama Ronald Reagan. (Tangkapan Layar Youtube/Reagan Library)
    Presiden RI Soeharto bersama Ronald Reagan. (Tangkapan Layar Youtube/Reagan Library)

    “Yang penting Bulog nggak usah cari untung, dia khusus meningkatkan kesejahteraan petani,” sebut Titiek.

    Mengenai permintaan Mentan Amran Sulaiman yang meminta adanya satu komando dimana Bulog dan BUMN pangan lain berada di bawah Kementan, Ia menyerahkannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Lihat gimana nanti (keputusan) pak Presiden.” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan keinginan agar satu komando dalam hal pengelolaan pertanian demi program swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo segera terwujud.

    (wur)

  • Soal Peran Bulog, Titik Soeharto: Enggak Usah Malu Menyontek Kebijakan Era Pak Harto

    Soal Peran Bulog, Titik Soeharto: Enggak Usah Malu Menyontek Kebijakan Era Pak Harto

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau biasa dikenal Titiek Soeharto menilai pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak perlu malu menyontek kebijakan era Presiden Soeharto yang terbukti berhasil. Salah satunya mengembalikan peran Perusahaan Umum (Perum) Bulog seperti era Soeharto sebagaimana diwacanakan pemerintah saat ini.

    Menurut Titiek, ide mengembalikan peran dan fungsi Bulog, seperti pada era Soeharto terbukti telah berhasil mengendalikan pasokan dan harga pangan, sehingga layak untuk diterapkan di masa kini.

    “Kalau saya pribadi, kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru. Zamannya Pak Harto dahulu kita bisa swasembada beras. Kenapa kita enggak tinggal nyontek saja, lihat dan bisa disesuaikan dengan kekiniannya, ke suasana sekarang gitu,” ujar Titiek, Kamis (7/11/2024).

    Titiek menilai pemerintah tidak perlu ragu untuk mencontoh pengelolaan sektor pangan oleh Bulog di Era Soeharto. Pasalnya, pada era itu, Bulog melaksanakan pengendalian pangan agar harga di petani tetap baik dan harga ditingkat konsumen tetap terjaga.

    Titiek menegaskan bahwa keberhasilan Bulog dulu bukan karena Soeharto semata, tetapi keberhasilan anak-anak bangsa yang pintar era itu.

    “Jadi enggak usah malu lah kalau nyontek yang dilakukan dahulu dan terbukti berhasil. Yang jelek kita tinggalin, yang bagus bisa kita lanjutkan. Apa pun program-program dahulu, keberhasilan dahulu itu bukan produknya Pak Harto, tetapi produk dari anak-anak bangsa yang pintar-pintar. Jadi teruskan saja,” jelas Titiek.

    Karena itu, kata Titiek, Bulog sebaiknya tidak berada di bawah Kementerian BUMN, tetapi langsung di bawah presiden. Dengan itu, kata dia, Bulog dalam menjalankan perannya tidak lagi dibebani kepentingan mencari keuntungan.

    “Yang penting, Bulog itu enggak boleh cari untung, khusus untuk meningkatkan kesejahteraan petani. (Idealnya Bulog) di bawah Presiden mestinya,” tutur dia.

    Senada dengan Titiek, Anggota Komisi IV DPR Slamet, juga setuju dengan gagasan pemerintah yang akan mengembalikan peran Bulog.

    “Kalau (Bulog) kembali ke situ, keluarin dia (Bulog) dari BUMN. Kalau saya lihat cara berpikir Presiden Prabowo cenderung Bulog kembali seperti dahulu sehingga tidak profit oriented,” ucapnya.

    Ia menyebut Bulog harusnya bukan BUMN dan lebih kepada badan yang akan mengkoordinasikan seluruh logistik urusan pangan yang ada di indonesia.

    “Bulog seharusnya bukan menjadi BUMN dan itu lebih keren menurut saya,” ujar Slamet.

  • Titiek Soeharto Pimpin Raker Komisi IV dengan Mentan, Wanti-wanti soal Swasembada Pangan

    Titiek Soeharto Pimpin Raker Komisi IV dengan Mentan, Wanti-wanti soal Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Gerindra Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memimpin rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

    Saat membuka rapat perdananya tersebut, Titiek tampak mengucapkan selamat atas ditunjuknya Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono sebagai menteri dan wakil menteri pertanian Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024 – 2029.

    “Bapak-Ibu, sesuai dengan ketentuan pasal 276 dan pasal 281 ayat 1 peraturan tata tertib DPR RI, rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum” ungkap Titiek sembari mengetuk palunya satu kali, Selasa (5/11/2024).

    Lebih lanjut, Titiek lantas mengingatkan Mentan Amran untuk dapat membentuk rencana dan program kerja prioritas 2025 dengan fokus. Hal itu dilakukan guna meningkatkan produksi hingga berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

    Pasalnya, Kementerian Pertanian menjadi sektor terdepan yang bertanggung jawab mendorong pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

    Lebih lanjut, Titiek juga mengingatkan Mentan Amran mengenai fungsi utama Kementan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian menuju swasembada pangan.

    “Komisi IV DPR RI mengingatkan agar rencana program kerja prioritas yang tersusun harus fokus pada peningkatan produksi dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memang sempat menyebut bahwa Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto menjadi Ketua Komisi IV DPR periode 2024-2029.

    Adapun, penetapan tersebut dilakukan di Ruang Komisi IV DPR RI yang dihadiri oleh para anggota komisi itu sendiri seusai mereka menghadiri rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024).

  • Tiba-Tiba Titiek Soeharto Minta Prabowo Tiru Jurus Swasembada Soeharto

    Tiba-Tiba Titiek Soeharto Minta Prabowo Tiru Jurus Swasembada Soeharto

    GELORA.CO – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menginginkan satu komando pengelolaan pertanian demi program swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo segera terwujud. Namun, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menilai pemerintah saat ini bisa mencontek apa yang sudah dilakukan ayahnya, Soeharto dalam menghasilkan swasembada.

    “Saya pribadi ya kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru. Kalau zamannya, bukan karena pak Harto ya, zaman pak Harto dulu kita bisa swasembada beras, kenapa kita ngga tinggal nyontek aja sesuaikan ke swasta sekarang. Jadi ngga usah malu lah nyontek dengan yang berhasil, yang jelek kita tinggalin,” kata Titiek di gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

    Karenanya Titiek berharap pemerintah di rezim Prabowo ini tidak perlu malu untuk mencontek apa yang sudah dilakukan oleh rezim Soeharto puluhan tahun silam.

    “Yang bagus ya kita lanjutkan, karena apapun program dulu keberhasilan bukan produk pak Harto, tapi produk anak-anak bangsa yang pintar-pintar, terusin aja,” ujar Titiek.

    Salah satunya permintaannya ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak perlu berorientasi dalam mencari keuntungan, melainkan fokus pada petani.

    “Yang penting Bulog ngga usah cari untung, dia khusus meningkatkan kesejahteraan petani,” sebut Titiek.

    Mengenai permintaan Mentan Amran Sulaiman yang meminta adanya satu komando dimana Bulog dan BUMN pangan lain berada di bawah Kementan, Ia menyerahkannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Lihat gimana nanti (keputusan) pak Presiden,” sebutnya.

  • Prabowo Minta Kementerian Kurangi Kunjungan Dinas ke Luar Negeri

    Prabowo Minta Kementerian Kurangi Kunjungan Dinas ke Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta kepada para menteri Kabinet Merah Putih dan jajaran di bawahnya untuk mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri.

    Prabowo mengatakan, saat ini pemerintah berfokus untuk menyejahterakan rakyat sehingga dirinya meminta kepada seluruh kementerian agar tidak banyak melalukan perjalanan dinas ke luar negeri.

    “Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh,” kata Prabowo dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

    Prabowo pun meminta agar kementerian mengurangi kegiatan seminar dan studi banding ke luar negeri. Sebab, menurutnya, permasalahan yang dihadapi Indonesia umumnya sudah cukup jelas. 

    “Kunjungan kerja, studi banding? Mau studi apa? Kalian sudah tahu masalahnya. Tidak usah terlalu banyak studi,” ujar Prabowo.

    Adapun, Prabowo hadir dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

    GSN merupakan gerakan relawan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang terbentuk pada masa Pemilihan Presiden 2024.

    Dalam pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo datang ke Indonesia Arena didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum GSN Rosan Roeslani, dan sang adik Hashim Djojohadikusumo.

    Ketiganya nampak kompak memakai kemeja berwara biru muda dengan celana berwarna hitam. Tampak kedatangan Prabowo mendapat sambutan dari pendukungnya yang memadati Indonesia Arena.

    Dalam agenda ini tampak juga mantan istri Prabowo, Titiek Soeharto dan sang anak Didiet yang datang sebelum Prabowo memasuki Indonesia Arena.