Xcloud.id

Tag: Titiek Soeharto

  • Titiek Soeharto minta importir beras 250 ton di Sabang ditindak tegas

    Titiek Soeharto minta importir beras 250 ton di Sabang ditindak tegas

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta pelaku yang melakukan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh, ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    “Ini pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada beras. Jadi siapapun itu yang masukin, mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum,” kata Titiek dalam jumpa pers seusai rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi upaya yang bertentangan dengan komitmen pemerintah menjaga swasembada beras, sehingga memerlukan respons hukum tegas tanpa kompromi.

    Titiek mengungkapkan pihaknya telah menanyakan langsung kepada Menteri Pertanian mengenai asal-usul impor 250 ton beras dari Thailand yang dinilai tidak sesuai arah kebijakan pangan Indonesia saat ini.

    Menurutnya, pemerintah telah mencanangkan tidak ada impor beras karena produksi dalam negeri mencukupi, sehingga setiap pihak yang mencoba memasukkan beras impor harus siap menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

    “Karena ini sudah kebijaksanaan pemerintah, tidak ada impor dan kita sudah swasembada (beras). Jadi jangan coba-coba macam-macam,” tegasnya.

    Titiek mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba bermain-main dengan aturan impor pangan, mengingat keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras harus dijaga bersama demi kepentingan nasional.

    “Kalau sudah sampai di sini, masuk ke daerah kita ya nanti kebijaksanaan pemerintah bagaimana gitu. Yang penting tidak dijual di sini,” ucap Titiek.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titiek Soeharto nilai sektor pertanian terus membaik menuju swasembada

    Titiek Soeharto nilai sektor pertanian terus membaik menuju swasembada

    Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai sektor pertanian terus menunjukkan perbaikan signifikan menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi, penguatan program pemerintah, serta kolaborasi kuat lintas pemangku kepentingan.

    “Kami atas nama Komisi IV sampaikan penghargaan atas Kementan yang sudah mencapai indikator penilaian, membaik, bahkan dapat penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization),” kata Titiek dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dalam rapat kerja terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana program tahun 2026 itu, Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas capaian sektor pertanian yang terus membaik dan berhasil memperoleh penghargaan dari FAO.

    Titiek menegaskan, sektor pertanian menghadapi tantangan serius, mulai dari perubahan iklim yang sulit diprediksi, kekeringan, organisme pengganggu tanaman, hingga pola tanam yang berpengaruh pada produktivitas.

    Ia juga menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada harus diikuti percepatan program strategis di lapangan, termasuk optimalisasi lahan, penyediaan irigasi, benih unggul, pupuk subsidi, hingga modernisasi alsintan.

    “Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Kementan bergerak cepat menghadapi tantangan pangan dan memastikan ketersediaan secara berkelanjutan.

    “Pada tahun 2025 Kementan fokus pada cetak sawah, oplah, pompanisasi, pengembangan padi gogo, dan irigasi bersama PU,” jelas Amran.

    Ia menyebut pagu alokasi 2025 sebesar Rp31,91 triliun dengan pagu efektif Rp31,12 triliun, telah dioptimalkan untuk menjalankan berbagai program strategis.

    Termasuk tambahan anggaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk peningkatan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kakao, mete, lada, dan pala.

    Mentan Amran menambahkan progres realisasi anggaran hingga 20 November 2025 mencapai 72,29 persen dan diproyeksikan minimal mencapai 93 persen pada akhir tahun.

    Dia mengaku, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran yang diproyeksikan realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai minimal 93 persen.

    “Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan dengan tetap menjaga pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel,” jelasnya.

    Dalam raker tersebut, Mentan juga memaparkan rencana kerja tahun 2026 dengan pagu anggaran Rp40,145 triliun, sejalan dengan tema kerja pemerintah tahun depan yang diarahkan untuk kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

    Kementan menegaskan komitmennya untuk menjaga percepatan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan swasembada dapat dicapai secara berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kita Pemakan Tahu-Tempe, Impor Kedelai 2,6 Juta Ton

    Kita Pemakan Tahu-Tempe, Impor Kedelai 2,6 Juta Ton

    Jakarta –

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menyentil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait Indonesia yang masih banyak mengimpor kedelai. Padahal, makanan pokok Indonesia tahu dan tempe membutuhkan banyak kedelai.

    Titiek mengatakan kebutuhan kedelai dalam negeri setahun mencapai 2,9 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya 300 ribu hingga 400 ribu ton.

    “Kita bangsa pemakan tahu tempe, mustinya kedelai jadi prioritas. Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun, produksi kita cuma 300 ribu, 350 ribu, 400 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, banyak sekali. Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya pak,” kata dia dalam rapat kerja dengan Kementan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

    Titiek mengatakan pihaknya mengapresiasi capaian Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah mempercepat target swasembada beras pada tahun ini. Namun menurutnya, komoditas kedelai jangan sampai terlupakan, bahkan seharusnya jadi prioritas.

    “Ini kan harus jadi konsentrasi juga. Sekarang kami mengapresiasi sudah bisa swasembada beras, swasembada jagung. Tolong ke depan swasembada kedelai,” jelasnya.

    Ia meminta agar program peningkatan produksi kedelai kembali dihidupkan. Sebelumnya, pemerintah melalui Perum Bulog memiliki program peningkatan produksi tiga komoditas utama yakni Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale)

    “Dulu bapak punya program Pajale, coba dihidupkan kembali, supaya ke depan jangan impor 2,6 juta (ton). Itu malu pak. Kita makan tempe tahu, impor kedelai segitu,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Bantah ada ikan tercemar, Titiek Soeharto: Ikan itu sangat bergizi

    Bantah ada ikan tercemar, Titiek Soeharto: Ikan itu sangat bergizi

    Untuk pencemaran, saya rasa itu isu nggak ada, ya. Yang penting kita harus meningkatkan budaya untuk makan ikan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang dikenal sebagai Titiek Soeharto membantah kabar ikan yang tercemar dan mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya memakan ikan.

    “Untuk pencemaran, saya rasa itu isu nggak ada, ya. Yang penting kita harus meningkatkan budaya untuk makan ikan,” ujar Titiek, di sela-sela acara Puncak Hari Ikan Nasional 2025, yang digelar di Jakarta, Minggu.

    Ketua Komisi IV DPR, yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mempromosikan keunggulan-keunggulan ikan, sebab sangat bergizi dan berperan dalam meningkatkan kecerdasan anak.

    Yang lebih utama lagi, ujarnya melanjutkan, ikan bisa diperoleh dengan memancing di laut, tanpa perlu memeliharanya selama berbulan-bulan.

    “Ikan itu kan tinggal ngambil di laut, nggak usah pelihara kayak ayam gitu berbulan-bulan. Tinggal ambil,” ujar Titiek.

    Titiek juga menyampaikan, agar masyarakat mau memakan ikan, mereka bisa membuat variasi masakan ikan sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing.

    “Iya harus divariasikan masakan-masakan setiap daerah itu lain-lain. Masakannya harus disesuaikan dengan daerahnya masing-masing,” kata Titiek lagi.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan target Indonesia mencapai swasembada protein pada 2026 ketika memperingati Hari Ikan Nasional.

    Zulhas menyampaikan protein berperan penting untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, khususnya generasi muda yang saat ini masih menempuh jenjang pendidikan.

    Apabila diukur berdasarkan Intelligence Quotient (IQ), Zulhas menyampaikan rata-rata IQ di negara-negara maju sudah berada di atas 109 poin, sedangkan IQ Indonesia masih di kisaran 90-an.

    Untuk menjadi hebat selayaknya negara-negara maju, kata dia, maka pemerintah harus berbenah untuk mewujudkan swasembada pangan, terutama protein.

    “Harus swasembada, kemudian dihidangkan di meja anak-anak kita, dilatih agar cerdas, dengan demikian kita berubah. Gizinya, IQ-nya berubah,” kata dia pula.

    Dalam peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-12 pada 2025, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan yang mengusung tema “Protein Ikan untuk Generasi Emas 2045”.

    Tema tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam RPJMN 2025-2029 dan Astacita kedua yang menekankan pentingnya sistem pertahanan negara dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta penguatan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas: RUU Pangan Mendesak, Impor Harus Dipangkas

    Bapanas: RUU Pangan Mendesak, Impor Harus Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (BPN) (Bapanas) menilai percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan merupakan hal krusial untuk memperkuat kedaulatan pangan dan menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas strategis.

    Deputi Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menuturkan RUU Pangan harus menempatkan kedaulatan pangan sebagai pondasi utama.

    “Pemenuhan kebutuhan pangan nasional harus mengutamakan produksi dalam negeri, meminimalkan impor, dan secara bertahap menghentikan ketergantungan pada komoditas luar negeri,” kata Andriko dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (23/11/2025).

    Andriko menilai, tekanan dinamika global, penyusutan lahan, perubahan iklim, hingga kebutuhan data pangan presisi menuntut regulasi yang lebih adaptif.

    “Regulasi pangan ke depan harus memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, menjamin perlindungan dalam ekosistem pangan secara berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” terangnya.

    Lebih lanjut, Andriko menambahkan Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan lokal, termasuk substitusi hingga 30% konsumsi pangan lokal sebagai pengganti terigu untuk mengurangi impor gandum.

    Untuk itu, Andriko menyatakan Bapanas berkomitmen mengawal penyempurnaan regulasi pangan agar sejalan dengan visi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, serta mimpi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kedaulatan pangan nasional.

    Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan RUU Pangan harus mampu menjawab tantangan nyata sektor pangan, mulai dari perubahan iklim hingga penyusutan lahan.

    Titiek menilai penguatan tata kelola pangan berkelanjutan dan perlindungan petani menjadi prioritas.

    “RUU Pangan harus memastikan perlindungan petani, menjamin akses air, mendorong digitalisasi pupuk, memperkuat pertanian organik, dan membuka ruang tumbuh UMKM pangan,” tutup Titiek.

  • Momen Keluarga Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Momen Keluarga Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Momen Keluarga Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-2 RI Soeharto resmi mendapat gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 November 2025.
    Merespons penganugerahan ini, anak-anak serta cucu dari pasangan Soeharto dan Siti Hartinah atau Ibu Tien menggelar acara syukuran.
    Momen
    syukuran keluarga Soeharto
    ini turut diunggah di Instagram milik Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, anak ke-4 Soeharto dan Ibu Tien.
    ”
    Jkt, 10 Nov 2025. Lengkap kami 6 orang putra/putri dan cucu alm Pak Harto dan Ibu Tien berkumpul dlm acara Syukuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional utk Ayahanda tct Bpk Jenderal Besar HM Soeharto. Alfatihah…
    ,” tulis Titiek dalam narasi Instagram
    @titieksoeharto
    .
    Dilihat dari akun Instagram-nya, Titiek mengunggah beberapa foto kebersamaan keluarga Soeharto dalam acara syukuran pada dua hari lalu.
    Sebanyak 19 foto ditampilkan di Instagram, di antaranya foto Titiek bersama lima saudara kandungnya dan para tamu undangan.
    Ada foto mereka berdiri dengan pigura foto ayahnya beserta piagam dan sejumlah penghargaan.
    Selain itu, ada juga foto anak sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau akrab dipanggil Tutut, sedang memotong tumpeng nasi kuning.
    Diketahui, Soeharto dan Ibu Tien memiliki enam anak, yakni Siti Hardijanti Rukmana, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.
    Cucu-cucu dari Presiden ke-2 RI juga turut hadir memeriahkan acara, termasuk Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo.
    Dalam acara syukuran ini, sejumlah tamu undangan turut hadir dan berfoto bersama keluarga Soeharto.
    Beberapa tamu itu, antara lain  Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengono.
    Sebagai informasi, Soeharto menjadi satu dari 10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025).
    Penganugerahan itu diberikan langsung kepada ahli warisnya yang hadir di Istana, yakni Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardijanti Rukmana.
    Berdasarkan pemaparan, Soeharto dikategorikan sebagai pahlawan bidang perjuangan karena perjuangannya menonjol sejak masa kemerdekaan.
    “Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata Jepang, Kota Baru 1945,” sebut narator saat Prabowo memberikan tanda gelar kepada ahli waris yang menerima.
    Pengaungerahan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto ini menuai kritik keras dari publik.
    Sejumlah pihak menilai Soeharto tak layak mendapat gelar pahlawan karena rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama 32 tahun masa kepresidenan Soeharto.
    Merespons kritik publik tersebut, Tutut menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. “Masyarakat Indonesia kan macam-macam ya, ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar-wajar saja,” kata Tutut, dikutip dari tayangan
    Kompas TV
    , Senin pekan lalu.
    “Yang penting kita melihat apa yang dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat. Itu semua kan untuk masyarakat Indonesia,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tuai Capaian Besar di Sektor Pangan, Amran Banjir Apresiasi dari DPR

    Tuai Capaian Besar di Sektor Pangan, Amran Banjir Apresiasi dari DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi besar dari Komisi IV DPR RI, yang menilai berbagai kebijakan strategis di era Presiden Prabowo Subianto telah membawa dampak nyata bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), menyatakan arah swasembada pangan kini semakin nyata berkat reformasi besar yang dijalankan pemerintah.

    “Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional,” ujar Titiek, dikutip Sabtu (15/11/2025).

    Titiek menegaskan capaian tersebut merupakan buah konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Dia juga mencermati data BPS yang menunjukkan bahwa Indonesia akan sepenuhnya menghentikan impor beras pada 2025, setelah sebelumnya mengimpor lebih dari 7,5 juta ton pada 2023-2024.

    “Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” tegasnya.

    Berdasarkan laporan resmi BPS, produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024. Titiek menilai capaian ini merupakan hasil gotong royong petani yang diperkuat oleh keberpihakan kebijakan Kementerian Pertanian di bawah komando Amran Sulaiman.

    Nilai Tukar Petani (NTP) pangan yang mencapai 124,36, melampaui target pemerintah dinilainya sebagai bukti bahwa petani kini memiliki ruang ekonomi yang lebih baik.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menyatakan bahwa kebijakan pangan nasional saat ini terbukti memberikan hasil konkret bagi petani dan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah pemerintah semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani di berbagai daerah.

    “Kebijakan yang dijalankan pemerintah sudah berada pada jalur yang benar dan semakin terlihat manfaatnya. Saat ini, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para petani,” ujar Yohan.

    Yohan juga menekankan bahwa keberhasilan ini terlihat dari semakin tertatanya distribusi pupuk, terjaganya harga gabah di tingkat petani, serta penguatan cadangan beras pemerintah.

    Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping, turut mengapresiasi perbaikan tata kelola pertanian dalam satu tahun terakhir. Ia menyatakan bahwa peningkatan produktivitas di berbagai daerah telah berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.

    “Di bawah kepemimpinan Pak Amran, sektor pertanian bukan hanya mampu mencukupi kebutuhan beras nasional, tetapi juga menjadi pendorong penting bagi roda ekonomi masyarakat di desa maupun perkotaan. Dengan menguatnya ekonomi desa secara lebih merata dan nyata, dampaknya langsung menyentuh masyarakat,” ujar Riyono.

    Ia memastikan Komisi IV akan terus mendukung program pembangunan pertanian, termasuk proyeksi produksi beras 2025 yang menjadi modal memperkuat kesejahteraan petani.

    Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, Alex Indra Lukman, juga mengapresiasi perbaikan tata kelola pertanian dalam satu tahun terakhir. Alex menyoroti kebijakan pupuk pemerintah sebagai salah satu perubahan besar yang langsung membantu petani.

    “Kebijakan yang ditempuh Kementan membuat kerja petani jauh lebih efektif, dari akses pupuk hingga penggunaan alsintan yang kini lebih tepat sasaran,” ujarnya.

    Dia menilai simplifikasi alur distribusi pupuk serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, juga menyampaikan apresiasi kepada Amran. Dia menilai peningkatan kinerja sektor pangan merupakan hasil konsistensi kebijakan dan kerja terarah Kementan sebagai leading sector pembangunan pangan nasional.

    “Kami memberikan apresiasi kepada Mentan dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras mengimplementasikan visi besar Presiden Prabowo dalam pembangunan pangan,” ujarnya.

    Kharis menilai berbagai terobosan, mulai dari reformasi tata kelola pupuk, penetapan HPP gabah Rp6.500/kg, penguatan stok Bulog, hingga peningkatan produktivitas di lapangan menjadi pendorong perbaikan kesejahteraan petani.

    “Reformasi sistem pupuk ini sangat penting agar petani kecil hingga menengah dapat memperoleh pupuk dengan akses yang lebih sederhana dan harga yang lebih bersahabat,” jelasnya.

    Serangkaian apresiasi dari Komisi IV DPR RI ini menegaskan bahwa sektor pertanian berada pada jalur yang tepat. Kerja keras Amran tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi yang luas, tetapi juga menghadirkan perubahan mendasar yang memperkuat fondasi masa depan pangan Indonesia.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi IV Sebut RI Menuju Swasembada Pangan, Produksi Beras Melonjak

    Komisi IV Sebut RI Menuju Swasembada Pangan, Produksi Beras Melonjak

    Jakarta –

    Produksi beras Indonesia tahun ini diprediksi naik 13,54% dibandingkan 2024. Kenaikan produksi ini memberi jalan Indonesia menuju cita-cita swasembada pangan.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) mengatakan pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025. Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54% dibandingkan 2024.

    “Capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis sebagai prioritas nasional,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

    Dia juga mencermati data yang dirilis BPS bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025, sebuah pencapaian penting mengingat pada 2023-2024 impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

    “Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” kata Titiek.

    DPR menilai pencapaian ini merupakan buah dari gotong royong petani serta keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor pangan melalui penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi. Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.

    Titiek menyebut angka ini sebagai bukti bahwa kebijakan negara memberikan ruang ekonomi lebih baik bagi petani, serta mendorong mereka semakin produktif dan kompetitif.

    Selain itu Titiek turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional. Ketahanan stok ini menjadi penopang utama stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global.

    Reformasi Distribusi Pupuk

    Pimpinan Komisi IV DPR RI lainnya, Alex Indra Lukman, juga menilai reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis. Simplifikasi alur distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20% telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan.

    Menurutnya, pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah. Salah satunya, dengan menetapkan HPP gabah sebesar Rp 6.500/kg dengan jaminan pembelian oleh negara.

    “Dengan kebijakan ini, Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah serta memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani,” jelasnya.

    Menurutnya, kebijakan ini efektif memutus praktik ketergantungan petani kepada tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani di pasar. Alex menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan ini harus dijaga keberlanjutannya dengan memperkuat koordinasi, memperluas teknologi pertanian modern, serta meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang.

    Untuk itu Komisi IV berkomitmen mendukung kebijakan dan regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional, serta mengapresiasi Menteri Pertanian beserta tim yang telah bekerja keras merealisasikan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto pada sektor pangan.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • Titiek Soeharto: “Pro-kontra kepahlawanan itu boleh-boleh saja”

    Titiek Soeharto: “Pro-kontra kepahlawanan itu boleh-boleh saja”

    keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dengan mengubah lahan kering sehingga kini menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari peran ayahnya saat masih menjadi presiden. Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah

    Mataram (ANTARA) – Putri Presiden ke-2 Indonesia, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai pro dan kontra terkait penetapan kepahlawanan ayahnya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah merupakan hal yang “boleh-boleh saja” dan biasa di sebuah negara demokrasi.

    “Pro kontra boleh-boleh saja, nggak apa-apa ini negara demokrasi,” ujarnya setelah memimpin rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu.

    Ia melihat mayoritas masyarakat Indonesia, juga menginginkan Presiden ke-2 RI tersebut mendapatkan penghargaan dan dihargai meski ada pro dan kontra yang muncul.

    “Saya rasa itu sudah jelas terang benderang nggak usah kita lanjutkan lagi,” kata Titiek Soeharto, didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

    Titiek mencontohkan keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dengan mengubah lahan kering sehingga kini menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari peran ayahnya saat masih menjadi presiden. Bahkan, pada zaman itu sejumlah bendungan dibangun untuk NTB, sehingga hasilnya bisa dinikmati sampai saat ini.

    “Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah subur. Jadi lumbung padi, pabrik dan sebagainya, pokoknya yang jelas daerah kering jadi lumbung padi itu berkat dari pertanian dan bendungan-bendungan yang ada, saluran-saluran irigasi dirasakan oleh semua masyarakat NTB,” terangnya.

    Meski demikian Titiek menepis penetapan pahlawan itu ada campur tangan keluarga Cendana. Namun, terlepas dari pro dan kontra itu, diberi atau tidak gelar Pahlawan Nasional, bagi keluarga Cendana, maka ayahnya Presiden ke-2 RI Soeharto adalah pahlawan bagi keluarga.

    “Buat kami, diberi gelar atau tidak, bapak adalah pahlawan buat kami (keluarga),” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.

    Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:
    1. K.H. Abdurrachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.
    2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah.
    3. Marsinah – Jawa Timur
    4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.
    5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.
    6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.
    7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.
    8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.
    9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.
    10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral, Postingan Lawas Fufufafa Soal Presiden Prabowo Beri Gelar Pahlawan Ke Soeharto

    Viral, Postingan Lawas Fufufafa Soal Presiden Prabowo Beri Gelar Pahlawan Ke Soeharto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Yusuf Muhammad kembali mengungkit postingan lawas diduga milik akun Fufufafa.

    Postingan ini ramai setelah Prabowo menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada beberapa tokoh berpengaruh di Indonesia.

    Salah satunya diberikan kepada mertuanya sekaligus presiden kedua RI, Soeharto.

    Dalam unggahannya Fufufafa yang diambil pada 2014 itu mengungkap soal pemberian gelar ini dimasa depan.

    “Saya lagi membayangkan Prabowo ngasih gelar pahlawan nasional kepada Soeharto,” tulisnya dikutip Selasa (11/11/2025).

    Lalu kemudian Fufufafa menyebut Prabowo akan berteriak pada istrinya Titiek Soeharto untuk kembali padanya.

    “Terus pas udah dinyatakan resmi
    lalu dia berteriak, ‘titiekkkkk kembalilah ke pelukanku’,” sambungnya.

    Postingan ini kemudian disebut Yusuf sebagai sebuah tanda. Bahkan dia menyebut Fufufafa seolah bisa meramal masa depan.

    “Ternyata fufufafa punya bakat jadi peramal 🤔,” ungkapnya.

    Yusuf melanjutkan masih ada satu perkataan Fufufafa yang menurutnya belum terbukti. Tidak dijelaskan pasti apa yang dimaksudnya.

    “Tinggal satu lagi yang belum terbukti. Kita tunggu saja,” pungkasnya.

    Seperti diketahui akun Fufufafa cukup kontroversial. Akun tersebut diduga milik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Sempat juga disebut milik Roy Suryo.

    (Elva/Fajar)