Xcloud.id

Tag: Titiek Soeharto

  • Berakhir Ricuh, Acara Sosialisasi Reklamasi SWL Dapat Penolakan Keras Nelayan Surabaya

    Berakhir Ricuh, Acara Sosialisasi Reklamasi SWL Dapat Penolakan Keras Nelayan Surabaya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Analisis Dampak Lingkungan Pengembangan Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL), Selasa (11/2/2025), berakhir ricuh.

    Seluruh nelayan tegas menolak proyek reklamasi tersebut.

    Berlangsung di Hotel Palm Park Surabaya, acara sosialisasi ini digelar oleh PT Granting Jaya.

    Merupakan calon pengembang SWL, PT Granting Jaya turut mengundang beberapa pihak dalam forum tersebut. 

    Namun kenyataannya, tidak semua pihak mendapatkan tempat di acara tersebut.

    Bahkan, KUB nelayan, petani tambak, LPMK, mahasiswa, hingga organisasi keagamaan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim (F3M) mendapat penolakan untuk hadir di acara tersebut. 

    “Masyarakat pesisir pada awalnya diwakili oleh 10 orang untuk hadir dalam kegiatan tersebut secara damai. Namun, mendapatkan penolakan oleh PT Granting Jaya dengan alasan tidak diundang,” ujar Koordinator Aksi F3M, Indi Nuroini, saat dikonfirmasi pasca aksi, Selasa (11/2/2025).

    Massa nelayan yang sempat tertahan di luar ruangan pun meminta kesempatan untuk masuk ke dalam ruangan acara.

    Namun, mereka justru mendapat penolakan dari petugas keamanan yang berjaga.

    Akhirnya, kericuhan pun tak terelakkan.

    “Kami menyayangkan sikap dari tim keamanan, baik dari pihak PT Granting Jaya, hotel dan aparat keamanan, karena tidak menggunakan pendekatan humanis,” kata Indi. 

    “Petugas justru membentak, mendorong, hingga melakukan pemukulan terlebih dahulu. Sehingga, kekerasan secara verbal dan fisik memicu kemarahan masyarakat pesisir yang justru mendesak untuk masuk ruangan secara paksa,” katanya. 

    Mengetahui kondisi tidak kondusif, penyelenggara akhirnya menghentikan acara.

    “Pasca masyarakat pesisir masuk dalam ruangan sosialisasi dan konsultasi AMDAL, kegiatan tersebut langsung dihentikan oleh penyelenggara acara,” lanjutnya.

    Pasca masuk ke dalam ruangan, massa aksi pun menyampaikan 6 pernyataan sikap.

    Koordinator F3M Heroe Budiarto mengungkapkan, hal ini sejalan dengan sikap pihaknya yang telah disuarakan kepada DPR RI dan pemerintah pusat. 

    Untuk diketahui, Surabaya Waterfront Land (SWL) menjadi satu di antara 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diumumkan pemerintah pusat, April 2024 lalu.

    Diklaim tanpa memakai uang negara, proyek ini akan mengerjakan pembangunan pulau buatan seluas 1.084 hektare yang terbagi dalam 4 blok dengan rincian Blok A 84 ha, Blok B 120 ha, Blok C 380 ha dan Blok D 500 ha. 

    Merupakan proyek panjang yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 tahun, pekerjaan ini akan dilaksanakan PT Granting Jaya.

    Ditargetkan bisa mengangkat nilai produksi nelayan, proyek ini baru masuk pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    Berikut Pernyataan Forum Masyarakat Madani Maritim: 

    a. Menegaskan kembali penolakan masyarakat terhadap Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land karena berpotensi merusak ekosistem pesisir dan laut, menghilangkan mata pencaharian nelayan dan petani tambak, menurunkan daya dukung lingkungan yang berdampak pada berbagai hasil, serta potensi dampak sosial budaya.

    b. Kami sangat berkomitmen untuk melakukan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land dan telah melakukan upaya mulai dari tingkat kota hingga pusat.

    c. Gerakan penolakan yang diinisiasi oleh masyarakat pesisir telah mendapatkan dukungan dari Komisi C DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya yang telah berkirim surat agar pemerintah pusat meninjau kembali PSN Surabaya Waterfront Land karena adanya berbagai dampak negatif.

    d. Aspirasi penolakan terhadap reklamasi PSN Surabaya Waterfront Land telah disampaikan dan diterima langsung oleh Komisi IV DPR RI. Aspirasi tersebut telah ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada 23 Januari 2025.

    Dalam rapat kerja tersebut, aspirasi telah disampaikan oleh anggota Komisi IV dan dokumen penolakan telah diterima baik oleh Titiek Soeharto selaku Ketua Komisi IV dan telah diterima juga oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

    e. Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian ATR/BPN RI, Ombudsman RI dan Komnas HAM RI untuk menyampaikan aspirasi penolakan kami serta permohonan bantuan untuk turut serta mengawal penolakan reklamasi Surabaya Waterfront Land.

    f. Kami menolak sosialisasi dan konsultasi publik AMDAL PSN Surabaya Waterfront Land pada Selasa (11/2/2025) karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun pemerhati lingkungan.

  • Kementerian Kebudayaan Gelar Pameran Akulturasi Budaya Tionghoa di Museum Nasional

    Kementerian Kebudayaan Gelar Pameran Akulturasi Budaya Tionghoa di Museum Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Museum dan Cagar Budaya (MCB), menggelar Pameran Kongsi yang mengangkat tema Akulturasi Budaya Tionghoa di Nusantara di Museum Nasional Jakarta. Pameran ini dibuka oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, pada Senin (10/2/2025) malam.

    Fadli Zon menjelaskan, Indonesia merupakan titik temu berbagai peradaban dunia yang telah mengalami proses akulturasi sejak ribuan tahun lalu. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu “melting pot” tertua di dunia.

    Fadli menekankan, pameran ini diselenggarakan untuk menyoroti pentingnya akulturasi budaya, khususnya antara budaya Tionghoa dan budaya lokal Indonesia yang telah berlangsung lama dan menghasilkan kebudayaan baru yang saling memengaruhi.

    “Pameran ini menunjukkan bagaimana kerja sama antara budaya Tionghoa dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Kini, budaya tersebut telah bercampur dan menjadi bagian dari kebudayaan kita yang baru,” ujar Fadli Zon.

    Lebih lanjut, digelarnya pameran Kongsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejarah serta peran penting yang dimainkan oleh masyarakat Tionghoa dalam membangun warisan budaya Indonesia.

    Fadli Zon menambahkan, pameran ini bukan hanya sekadar menggali masa lalu, tetapi juga mengingatkan kita tentang keberagaman merupakan kekuatan bangsa.

    “Melalui pameran ini, kami ingin memberikan literasi budaya agar masyarakat, terutama generasi muda, bisa lebih memahami bagaimana akulturasi budaya terjadi dalam berbagai aspek kehidupan,” jelas Fadli.

    Berbagai koleksi bersejarah yang mencerminkan peradaban Tionghoa di Indonesia, termasuk kesenian dan tradisi yang merupakan hasil perpaduan antara budaya Tionghoa dan Indonesia, dipamerkan di Museum Nasional Jakarta.

    Fadli menambahkan, pameran ini berlokasi di Museum Nasional dan digelar selama tiga bulan agar menarik perhatian generasi anak muda, khususnya generasi Z.

    “Nantinya mereka bisa berwisata edukasi sambil belajar tentang perpaduan budaya Tionghoa dengan budaya Indonesia, yang diharapkan dapat menambah pengetahuan mereka dan memperkuat rasa penghargaan terhadap sejarah bangsa,” tutur Fadli Zon.

    Pameran Kongsi juga menampilkan lukisan-lukisan dari tokoh-tokoh terkenal yang dipinjamkan untuk pameran, kerajinan tangan kuno, dan artefak lainnya yang menjadi bagian dari koleksi masyarakat dan Museum Nasional.

    Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati seni dan kesenian khas Tionghoa, seperti barongsai dan berbagai tarian yang menggabungkan dua kebudayaan tersebut.

    Selain Fadli Zon, pembukaan pameran Kongsi dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto (Titiek Prabowo), Putra Presiden Prabowo, Didit Hediprasetyo, Istri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Annisa Pohan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

  • Ramadan, Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Daging Bebas PMK – Halaman all

    Ramadan, Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Daging Bebas PMK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih berlangsung di Indonesia. 

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap negara asal impor daging agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia.  

    “Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/2/2025).  

    Hal yang sama juga diungkapkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV.

    Ia mengingatkan agar impor daging tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.  

    “Masalah ini juga kami bahas karena ada Perum Bulog dan PT Berdikari sebagai mitra kerja kami. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dampak PMK agar tidak semakin meluas dan merugikan peternak lokal,” ujar Abdul Kharis.  

    Ia menekankan bahwa jika impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka daging harus dipastikan berasal dari negara yang sudah bebas dari PMK.

    “Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal,” pungkasnya.  

    Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi menjelang Idulfitri 2025. 

    Arief menjelaskan bahwa impor ini bersifat reguler, seperti impor daging kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan.  

    Dalam RDP yang juga melibatkan Perum Bulog, Bapanas, Pupuk Indonesia, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memastikan ketersediaan komoditas pangan utama agar tidak terjadi lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan.  

    “Kami mempertanyakan kesiapan Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam menghadapi bulan suci Ramadan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan,” ujar Titiek Soeharto.  

    Ia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Bapanas dan Bulog menjamin stok bahan pokok cukup tersedia sehingga tidak akan terjadi gejolak harga di masyarakat.  

    “Mereka menjamin bahwa pangan sudah tersedia, dan saya juga meminta agar tidak ada lonjakan harga. Semoga pemerintah dapat memenuhi harapan ini,” ungkapnya.  

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menambahkan bahwa RDP ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan. 

     
    “Menjelang bulan suci Ramadan, kebutuhan pangan biasanya meningkat, dan harga menjadi cukup dinamis. Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan dipersiapkan dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak berfluktuasi tajam,” jelasnya.  

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memastikan bahwa stok 12 komoditas pangan strategis akan aman dan cukup selama bulan Ramadan. 

    Namun, ia mengakui bahwa saat ini terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah, seperti Minyakita, cabai rawit merah, cabai keriting, serta beras medium.  

    Dengan adanya koordinasi antara DPR dan pemerintah, diharapkan kebijakan pangan nasional dapat berjalan efektif, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan harga pangan yang stabil dan terjangkau.

     

    Foto: TITIEK SOEHARTO – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2025). Titiek meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional jelang Ramadan. (ISTIMEWA)

  • KKP Periksa Kepala Desa Kohod dan 13 Nelayan Terkait Pagar Laut Tangerang

    KKP Periksa Kepala Desa Kohod dan 13 Nelayan Terkait Pagar Laut Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memeriksa Kepala Desa Kohod Arsin Asip berserta 13 nelayan terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) KKP terus mengembangkan pemeriksaan kasus pagar laut di Tangerang.

    “Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil kepala desa Kohod dan 13 nelayan untuk dimintai keterangan,” kata Doni, Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, yakni PP 2 Tahun 2021, PP 85 Tahun 2021, dan Permen Kelautan Perikanan No 31 Tahun 2021.

    Doni menuturkan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya terhadap dua perwakilan Jaringan Rakyat Pantura (JRP) pada 21 Januari 2025.

    Dengan demikian, hingga saat ini secara keseluruhan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang terkait kasus pagar laut Tangerang yang tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).

    Meski begitu, Doni tak menyebutkan identitas seperti nama orang-orang yang telah diperiksa. Termasuk materi pemeriksaan dengan pertimbangan tahap penyelidikan masih akan panjang.

    “Sebelumnya (yang diperiksa) dua orang, tambah yang kemarin (kepala desa dan 13 nelayan),” ucap dia dikutip dari Antara.

    Ia menambahkan, pemeriksaan akan terus dilakukan karena KKP akan melakukan pengembangan terhadap keterangan dari hasil interogasi kepala desa Kohod dan 13 nelayan lainnya.

    KKP, kata Doni, memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam koridor hukum.

    “KKP menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan ketertiban dan ketaatan pengelolaan ruang laut yang berkeadilan,” kata Doni.

    Sebelumnya Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta KKP agar berani mengungkap dalang pembuatan pagar laut di Tangerang, tanpa harus takut terhadap oligarki.

    “Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat juga,” katanya seusai rapat kerja bersama KKP di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut Tangerang bisa secepat mungkin.

  • Video Titiek Soeharto Banjir Interupsi saat Desak Menteri KKP Bongkar dan Hukum Dalang Pagar Laut – Halaman all

    Video Titiek Soeharto Banjir Interupsi saat Desak Menteri KKP Bongkar dan Hukum Dalang Pagar Laut – Halaman all

    Komisi IV menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Trenggono pada Kamis (23/1/2025).

    Tayang: Minggu, 26 Januari 2025 12:22 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi IV menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis (23/1/2025).

    Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto mendesak dalang berdirinya pagar laut di Tangerang segera diungkap dan dihukum agar jera.

    Namun, pernyataan Titiek mendapat interupsi dari sejumlah pihak.

    Mereka mempermasalahkan soal tenggat waktu yang diberikan kepada menteri soal pengusutan pagar laut tersebut.

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Di Tengah Isu Pertemuan Megawati-Prabowo, Muzani Sebut Gerindra dan PDIP Mesra – Page 3

    Di Tengah Isu Pertemuan Megawati-Prabowo, Muzani Sebut Gerindra dan PDIP Mesra – Page 3

    Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Siti Hediati Hariyadi, lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto juga angkat bicara soal wacana pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Dia menyambut positif rencana pertemuan kedua tokoh tersebut.

    “Tentu saja positif namanya tokoh-tokoh bangsa kalau ketemu jadi adem ayem,” kata Titiek, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Kendati demikian, Titiek mengaku, tak mengetahui kapan pertemuan Prabowo dengan Megawati akan terlaksana. Sebab, dia hanya mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan.

    “Saya hanya mendengar dari media media aja bahwa mau ada pertemuan ya baik baik aja kalau tokoh-tokoh masyarakat bisa ketemu bisa membahas mengenai bagaimana bangsa ini lebih maju dan sejahtera,” ujar Titiek.

    Saat ditanya, perihal kemungkinan PDIP akan gabung dalam pemerintahan Prabowo dibalik pertemuan itu, Titiek enggan menjawabnya.

    “Itu bukan ranah saya,” imbuh Titiek.

     

     

    Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com

  • Rocky Gerung Soroti Menteri Cari Sumbangan untuk Partai, Kebijakan Prabowo Bikin Kelabakan

    Rocky Gerung Soroti Menteri Cari Sumbangan untuk Partai, Kebijakan Prabowo Bikin Kelabakan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti soal menteri yang mencari sumbangan untuk partai.

    Jika menteri semacam itu, maka akan kelabakan dengan kebijakan efisiensi anggaran ala Presiden Prabowo.

    Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Rocky menilai Inpres yang akan menghemat anggaran sampai  Rp 306,6 triliun itu erupakan peristiwa politik sekaligus evaluasi postur Kabinet Merah Putih.

    “Saya kira keputusan presiden untuk memangkas anggaran dan menghemat Rp 300 Triliun itu juga jadi semacam berita buruk bagi menteri-menteri yang datang dari partai-partai yang sebetulnya dari awal mengincar anggaran itu sebagai tambahan sumbangan buat partai,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2024).

    Rocky menilai menteri-menteri tersebut dikirim oleh partai politik untuk misi internal yakni memanfaatkan keuangan negara untuk membiayai proyek-proyek partai politik.

    Selain itu, kata Rocky, keputusan Prabowo itu merupakan ujian bagi para menteri apakah memiliki daya tahan psikologi yang cukup. 

    Para menteri yang tidak memiliki daya tahan, kata Rocky, akan merasa gelisah.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Pantau Langsung Pagar Laut Dibongkar. Rocky Gerung Lihat Sinyal Jokowi-Prabowo Masih Lekat atau Tak Nyambung Lagi.

    “Sementara tidak bisa nyolong kecil-kecilan atau bahkan nyolong yang sudah  direncanakan,” imbuhnya.

    Rocky melihat ada banyak menteri yang memboroskan anggaran. Ia mengungkit banyak kementerian yang belum memiliki staf serta gedungnya mesti berbagi.

    “Jadi terlihat bahwa memang 100 hari ini akan ada perampingan sekaligus perampingan anggaran harus paralel dengan perampingan Kementerian,” imbuh Rocky.

    Rocky pun memprediksi adanya kementerian yang tadinya dipisah akan disatukan kembali untuk menghemat anggaran. Terutama anggaran rutin meskipun bukan anggaran ASN yang tidak bisa dikurangi.

    “Jadi hubungan antara penghematan ini dan sedikit ketegangan politik akan terjadi KIM Plus pasti akan sedikit risau bahwa mereka mengirimkan menteri tapi dengan dan akibat cuma duduk-duduk aja tuh enggak bisa lagi mempermainkan jabatan itu untuk jalan-jalan, untuk mengatur proyek supaya bisa dihasilkan semacam keuntungan terselubung dari proyek-proyek negara,” jelas Rocky.

    Oleh karena itu, Rocky mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadi taruhan dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

    “Sangat mungkin mereka dievaluasi karena harus ada penghematan anggaran sekaligus perampingan postur kabinet,” ujarnya.

    Instruksi Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

    Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

    Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

    “Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

    1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

    2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

    3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

    4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

    5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

    7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

    Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

    a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

    b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

    Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

    Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

    Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

    Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo. 

    “Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

  • Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Demi Rakyat, Rocky Gerung: Akibat Rencana Ugal-ugalan Jokowi

    Prabowo Pangkas Anggaran Perjalanan Demi Rakyat, Rocky Gerung: Akibat Rencana Ugal-ugalan Jokowi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran perjalanan dinas merupakan kabar baik bagi rakyat.

    Rocky Gerung menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penghematan anggaran tersebut berdampak baik bila dialokasikan untuk program MBG.

    Ia mencontohkan adanya beberapa video dari daerah miskin yang memperlihatkan siswa SD tidak menghabiskan makan bergizi gratis. 

    Alasannya, makanan tersebut dibawa pulang untuk ibunya.

    Yang dalam pengakuan dia, ibunya belum makan adiknya belum makan maka anak itu mulai belajar tentang etiket dari awal dia simpan makanan itu,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2025).

    Menurut Rocky, hal itu juga memperlihatkan kesulitan yang dialami sejumlah keluarga di Indonesia. 

    Ia pun mengungkit Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) terkait kesulitan yang dialami masyarakat Indonesia.

    “Keluarga-keluarga kita itu betul-betul sedang parah-parahnya itu akibat dari perencanaan ugal-ugalan yang dibuat oleh Presiden Jokowi sebelumnya yang tidak mempedulikan aspek sosial. Ada bantuan BLT tapi itu dihubungkan dengan kepentingan politik Jokowi pada waktu itu kan Nah sekarang akibatnya kita terima itu,” kata Rocky.

    Selain itu, Rocky melihat instruk Presiden Prabowo Subianto itu mengedepankan prinsip pembelaan kepada rakyat.

    “Artinya pembelaan piring-piring emak-emak, pembelaan kehidupan sosial yang makin lama makin terpapar oleh kemiskinan,” katanya.

    Pemangkasan anggaran itu, kata Rocky, sebagai upaya Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Rocky Gerung Komentari Poster Touring Bareng Jokowi yang viral. Ia bandingkan dengan Titiek Soeharto Naik Amfibi Tinjau Pembongkaran Pagar Laut.

    Contohnya hasil pemangkasan anggaran itu, kata Rocky, dapat dialihkan untuk menjamin program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terus berjalan. 

    Ia mengakui penghematan anggaran dengan cara memangkas kebutuhan tersier dan sekunder dari lembaga dan kementerian. Pasalnya, anggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa diutak-atik.

    “Jadi semua tema Presiden Prabowo adalah tema untuk memelihara peradaban. Minimal kita yaitu kesehatan dan dapur emak-emak kan itu dasarnya tuh jadi itu yang kelihatannya akan jadi paradigma penuntun dari kebijakan Presiden Prabowo,” katanya.

    Di sisi lain, Rocky melihat banyak menteri yang menjerit karena anggarannya berkurang semisal perjalanan ke luar negeri, pembelian kendaraan dinas atau kebutuhan kementerian.

    “Penghematan sebanyak kira-kira Rp 300 Triliun dan itu pasti setara dengan kebutuhan untuk memberi makan 15 juta atau 8 juta sementara ini dari murid-murid SD kita,” katanya.

    Instruksi Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

    Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

    Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

    “Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

    1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

    2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

    3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

    4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

    5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

    7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

    Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

    a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

    b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

    Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

    Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

    Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

    Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo. 

    “Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/TribunJabar)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo Pangkas Anggaran Demi Hemat Rp 306,6 T, Rocky Gerung: Berita Buruk Bagi Menteri Asal Parpol

    Prabowo Pangkas Anggaran Demi Hemat Rp 306,6 T, Rocky Gerung: Berita Buruk Bagi Menteri Asal Parpol

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi untuk efisiensi anggaran demi penghematan sebesar Rp 306,6 triliun.

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan peristiwa politik sekaligus evaluasi postur Kabinet Merah Putih.

    “Saya kira keputusan presiden untuk memangkas anggaran dan menghemat Rp 300 Triliun itu juga jadi semacam berita buruk bagi menteri-menteri yang datang dari partai-partai yang sebetulnya dari awal mengincar anggaran itu sebagai tambahan sumbangan buat partai,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (24/1/2024).

    Rocky menilai menteri-menteri tersebut dikirim oleh partai politik untuk misi internal yakni memanfaatkan keuangan negara untuk membiayai proyek-proyek partai politik.

    Selain itu, kata Rocky, keputusan Prabowo itu merupakan ujian bagi para menteri apakah memiliki daya tahan psikologi yang cukup. 

    Para menteri yang tidak memiliki daya tahan, kata Rocky, akan merasa gelisah.

    “Sementara tidak bisa nyolong kecil-kecilan atau bahkan nyolong yang sudah  direncanakan,” imbuhnya.

    Rocky melihat ada banyak menteri yang memboroskan anggaran. Ia mengungkit banyak kementerian yang belum memiliki staf serta gedungnya mesti berbagi.

    “Jadi terlihat bahwa memang 100 hari ini akan ada perampingan sekaligus perampingan anggaran harus paralel dengan perampingan Kementerian,” imbuh Rocky.

    Rocky pun memprediksi adanya kementerian yang tadinya dipisah akan disatukan kembali untuk menghemat anggaran. Terutama anggaran rutin meskipun bukan anggaran ASN yang tidak bisa dikurangi.

    “Jadi hubungan antara penghematan ini dan sedikit ketegangan politik akan terjadi KIM Plus pasti akan sedikit risau bahwa mereka mengirimkan menteri tapi dengan dan akibat cuma duduk-duduk aja tuh enggak bisa lagi mempermainkan jabatan itu untuk jalan-jalan, untuk mengatur proyek supaya bisa dihasilkan semacam keuntungan terselubung dari proyek-proyek negara,” jelas Rocky.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Pantau Langsung Pagar Laut Dibongkar. Rocky Gerung Lihat Sinyal Jokowi-Prabowo Masih Lekat atau Tak Nyambung Lagi.

    Oleh karena itu, Rocky mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto menjadi taruhan dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih.

    “Sangat mungkin mereka dievaluasi karena harus ada penghematan anggaran sekaligus perampingan postur kabinet,” ujarnya.

    Instruksi Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan tujuh instruksi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu diteken pada 22 Januari 2025.

    Bukan cuma kepada jajaran kementerian, instruksi itu juga menyasar ke pemerintah daerah. Bahkan, ada perintah agar anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen.

    Selengkapnya berikut poin terkait instruksi Presiden Prabowo kepada gubernur hingga bupati terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam poin keempat:

    “Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

    1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

    2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen).

    3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Sauan Regional.

    4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

    5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

    6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.

    7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.”

    Dalam instruksi ini ditargetkan, negara bakal menghemat anggaran hingga Rp 306,6 triliun dengan perincian anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Adapun target tersebut tertuang dalam poin kedua Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi:

    “Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tuju juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

    a. Anggaran belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000 (du ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).

    b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

    Setelah adanya revisi anggaran terkait penghematan tersebut, tiap kementerian atau lembaga wajib menyampaikannya ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, paling lambat 14 Februari 2025.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Prabowo menegaskan dirinya telah memotong perjalanan dinas lebih dari 50 persen.

    Dia menegaskan hal tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 20 triliun.

    Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

    “Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melarang jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar kegiatan seremonial.

    Dia mengatakan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dicoret.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini hari itu, kita tidak anggarkan,” ujar Prabowo. 

    “Perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir 15 orang sisanya di video conference,” ucapnya. (TribunJakarta/Tribunnews)

  • Puan Minta Pemerintah Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

    Puan Minta Pemerintah Segera Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mendorong Komisi IV untuk segera mengungkap pemilik dari pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Tangerang, Banten.

    Dia pun menuturkan hingga saat ini pagar laut tak ‘bertuan’ itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR RI.

    “Jadi ya segera ungkap milik siapa, kenapa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang menjadi kecurigaan, nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh komisi IV,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Menurut cucu proklamator RI ini, laut seyogyanya milik negara, artinya juga milik seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, dia berharap dalang dari hal ini akan segera diungkap oleh komisi yang dipimpin oleh Titiek Soeharto.

    Sebagai informasi, persoalan pagar laut itu kini sudah memasuki babak di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan polemik pagar laut di wilayah pesisir Tangerang, Banten. 

    Perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) termasuk pihak yang bakal dipanggil. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil sejumlah pihak terkait pagar laut. 

    Saat dikonfirmasi apakah KKP juga bakal memanggil dua perusahaan terafiliasi Aguan yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, Trenggono menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil semua pihak terkait untuk dimintai klarifikasi. 

    “Kalau nama yang mencuat dan seterusnya, bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang terdengar, termasuk yang disampaikan di media, itu kita akan undang, akan kita pertanyakan,” kata Trenggono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid resmi membatalkan sebagian sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik anak usaha Agung Sedayu Group (ASG) yang berlokasi di sekitar wilayah pagar laut Tangerang, Banten.

    Nusron menjelaskan, dirinya membatalkan setidaknya 50 bidang SHGB milik PT Intan Agung Makmur (IAM). Perusahaan yang terafiliasi Agung Sedayu Group tersebut diketahui memiliki SHGB untuk total 243 bidang di area pagar laut. 

    “Hari ini, ada lah kalau sekitar 50-an sertifikat [yang dibatalkan]. [Sisanya] Insya Allah secepatnya selesai,” kata Nusron saat ditemui di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Jumat (24/1/2025).