Tag: Titiek Soeharto

  • 300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu Sisa Tahun Lalu, Anas Urbaningrum: Silahkan Dihitung Berapa Nilai Rupiahnya

    300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu Sisa Tahun Lalu, Anas Urbaningrum: Silahkan Dihitung Berapa Nilai Rupiahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan ribu ton beras impor ditemukan berkutu oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. 

    Beras berkutu itu merupakan sisa beras impor tahun lalu yang disimpan di gudang Perum Bulog di Yogyakarta.

    Ketua Partai PKN, Anas Urbaningrum sangat menyayangkan hal itu. “Sayang sekali. Sudah beras impor, berkutu lagi,” kata Anas Urbaningrum melalui keterangannya, dikutip, Sabtu, (15/3/2025).

    Menurutnya, temuan Ketua Komisi IV Titiek Soeharto saat reses di Yogyakarta ini mesti disikapi bukan sekadar tentang beras berkutu itu mau diperlakukan. Tetapi ada poin sisa beras impor yg masih banyak dan kemudian rusak (berkutu). 

    “Artinya beras impor ternyata sisa. Jumlahnya besar. Berarti impor berlebihan volumenya? Lebih disayangkan lagi, sampai berasnya rusak di gudang. Berapa kerugian ekonomi dari kerusakan beras tersebut?,” tuturnya.

    Dia menyatakan, kejadian ini mewajibkan ada perbaikan tata kelola perberasan nasional. Termasuk dalam hal impor. Karena impor yang konteksnya untuk menambal kekurangan produksi beras dalam negeri sudah seharusnya dihitung dengan cermat. Tidak boleh serampangan angkanya. 

    “Istilah sisa hanya pantas untuk produksi dalam negeri. Kalau beras impor, lalu sisa dalam jumlah besar, apa gunanya impor itu? Impor yang sisa membuat basis argumen impor menjadi runtuh,” ujar Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini. 

    Hal inilah kata dia yang penting diperbaiki. Sekali lagi, perbaikan tata kelola. Jangan sampai justru mubazir dan merugikan petani negeri sendiri. 

  • Klakat Bambu di Sajian Buka Puasa Prabowo Bersama Titiek Soeharto dan Didit, Apa Kegunaannya?

    Klakat Bambu di Sajian Buka Puasa Prabowo Bersama Titiek Soeharto dan Didit, Apa Kegunaannya?

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka puasa bersama keluarga untuk pertama kalinya sebagai orang nomor satu RI di bulan Ramadan 1446 Hijriyah.

    Lantas, apa saja sajian berbuka Presiden Prabowo?

    Dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya, kepala negara memperlihatkan sajian menu di meja makan untuk santap berbuka.

    Menariknya, ada sejumlah menu yang dihidangkan menggunakan klakat bambu. Wadah itu acap kali digunakan untuk mengukus hidangan Asia Timur.

    Wadah kukusan ini merupakan warisan tradisi China yang sudah dimanfaatkan banyak negara di dunia.

    Penggunaanya bisa menyerap banyak uap pada makanan kukusan sehingga membuat sajian tetap lebih fresh dan lembut.

    Kelakat bambu atau wadah kukusan. (Pixabay)

    Selain itu, sajian lainnya terdapat roti, camilan berbentuk bulat, hingga kurma di ujung meja. 

    Sebagai penambah rasa makan, ada juga saus atau sambal dalam wadah mungil.

    Teman makan dari teh hingga air putih juga tersaji untuk diminum di meja yang juga dihiasi rangkaian bunga merah itu. 

    Buka puasa kali ini, Presiden Prabowo ditemani mantan istrinya, Titiek Soeharto. Buah hati hasil pernikahan keduanya, Didit Hediprasetyo yang kini telah berusia 40 tahun juga ikut dalam momen ini.

    Kepala negara terlihat santai mengenakan kemeja biru bercorak di bagian kerah dalam momen hangat buka puasa ini.Titiek Soeharto tampak berbusana kuning dengan syal melingkar di leher.

    Sementara Didit Hediprasetyo tampil kasual dengan tshirt putih dibalut outer kemeja biru muda.

    “Selamat berbuka puasa,” tulis Presiden dalam unggahannya ini pada Minggu 2 Maret 2025 malam.

  • Momen Prabowo Berbuka Puasa Bersama Didit dan Titiek Soeharto, Langsung Curi Perhatian Warganet! – Halaman all

    Momen Prabowo Berbuka Puasa Bersama Didit dan Titiek Soeharto, Langsung Curi Perhatian Warganet! – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo pada Sabtu (1/3/2025) malam.

    Tayang: Minggu, 2 Maret 2025 21:24 WIB |
    Diperbarui: Minggu, 2 Maret 2025 22:01 WIB

    Instagram @titieksoeharto

    PRABOWO TITIEK MESRA — Foto tangkapan layar Instagram @titieksoeharto yang diunggah Minggu (2/3/2025) menunjukkan Titiek Soeharto bersama Presiden Prabowo Subianto dan putra mereka Didit, buka puasa bersama. Prabowo dan Titiek kompak mengunggah momen kebersamaan mereka di akun Instagram mereka masing-masing meski keduanya sudah berpisah sejak 1998. (Instagram/ @titieksoeharto) 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berbuka puasa bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo pada Minggu (2/3/2025) malam.

    Momen hangat Presiden RI Prabowo Subianto berbuka puasa bersama sang putra Didit Hediprasetyo dan Titiek Soeharto mendapatkan respons positif dari warganet.

    Ribuan komentar itu ada terdapat di postingan terbaru akun Instagram resmi @prabowo.

    Prabowo mengunggah momen itu dengan caption, “Selamat Berbuka Puasa ????????,” tulis Prabowo.

    Dalam postingan itu nampak Prabowo, Titiek, dan Didit berada satu meja yang sama sembari menikmati hidangan makan berbuka puasa.

    Tampak raut wajah senyum hangat bahagia turut terpancar di raut wajah mereka.

    “Bapak berbuka dengan yang manis nih yeee,” tulis komentar akun @windastephenii_

    Komentar jenaka netizen lainnya turut membanjiri postingan foto momen berbuka puasa Prabowo bersama Titiek dan Didiet.

     “Ubur-ubur ikan lele, presidennya aja ngajarin HTS-an leee,” tulis komentar akun @mentarisenja.15

    Adapun, netizen lainnya turut berbahagia dapat melihat momen kebersamaan dan kehangatan keluarga kecil Prabowo yang melakukan berbuka puasa tepat di hari kedua Ramadan 2 Maret 2025.

    “Selamat berbuka puasa Bapak Presiden dan keluarga kecil,” tulis komentar @murtini981

    “Masyaallah, adem sekali lihatnya pak,” komentar akun @indah_pwn 

    “Berbuka dengan lihat yang manis-manis and happy family,” tulis komentar @siherss_

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Hari Kedua Puasa, Prabowo Unggah Momen Buka Bersama Titiek dan Didit

    Hari Kedua Puasa, Prabowo Unggah Momen Buka Bersama Titiek dan Didit

    Jakarta

    Hari kedua puasa digunakan Presiden Prabowo Subianto untuk berkumpul dengan keluarga. Prabowo pun membagikan momen berbuka bersama Titiek Soeharto dan putranya, Didit Hediprasetyo.

    Dilihat detikcom, Minggu (2/3/2025), momen itu diunggah Prabowo di akun Instagram resminya. Ia mengunggah dua foto bersama Titiek dan Didit.

    Prabowo mengenakan kemeja biru seperti Didit. Sementara Titiek tampil dengan blouse kelir kuning dengan syal terkalung di lehernya.

    Tampak ketiganya menikmati buka puasa bersama di sebuah ruangan. Di hadapan mereka, tersaji berbagai makanan dan minuman di meja.

    Prabowo duduk di satu sisi, sementara Titiek dan Didit berada di sisi hadapannya. Tampak mereka menikmati sajian seraya bercengkerama.

    “Selamat Berbuka Puasa,” tulis Prabowo dalam unggahan tersebut.

    (fca/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Di Depan DPR, Menteri KP Beberkan Perkembangan Terbaru Kasus Pagar Laut Bekasi

    Di Depan DPR, Menteri KP Beberkan Perkembangan Terbaru Kasus Pagar Laut Bekasi

    Jakarta

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI. Rapat ini membahas sejumlah agenda, termasuk di antaranya perkembangan dari kasus pagar laut.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan, pada Raker 23 Januari pihaknya telah meminta KKP untuk segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah disegel.

    “Oleh karena itu, melalui rapat kerja hari ini, Komisi IV ingin meminta penjelasan secara menyeluruh terhadap hasil investigasi tersebut dan sudah sejauh mana hasil pemeriksaannya,” kata Titiek, dalam sesi pembukaan rapat, Kamis (27/2/2025).

    Menjawab hal tersebut, Trenggono mengatakan, pihaknya saat ini telah menghentikan aktivitas pemagaran laut di Bekasi. Proses pemeriksaan juga masih terus berlangsung kepada PT TRPN, selaku pemilik pagar laut sepanjang 3 km itu, beserta kawasan reklamasinya.

    “Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” kata Trenggono.

    Trenggono menjelaskan, tindak lanjut terhadap kasus pagar laut telah dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan PermenKP Nomor 30 Tahun 2021 tentang pengawasan ruang laut dan PermenKP Nomor 31 Tahun 2021 tentang penanganan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh KKP sebagai berikut.

    Selain pagar laut Bekasi, langkah serupa juga telah dilakukan terhadap kasus pagar laut Tangerang. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan dua orang sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut.

    “Yaitu Saudara A selaku Kepala Desa dan Saudara T selaku Perangkat Desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

    Menurutnya, proses penetapan pelaku ini memakan proses yang sangat panjang. Hal ini berbeda dengan proses identifikasi di kasus pagar laut Bekasi yang jelas berada di bawah naungan perusahaan.

    “Pada akhirnya melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh KKP, dalam hal ini Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukan dua pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif,” kata Trenggono.

    Trenggono menjelaskan, proses pemeriksaan dan penyidikan, serta langkah tindak pidananya dilakukan dengan melibatkan Bareskrim Polri. Sedangkan dari sisi KKP sendiri berkewenangan dalam hal sanksi administratif

    “Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada report surat pernyataan, bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda. Kalau yang di Bekasi sudah lebih mudah karena memang dilakukan ada atas nama perusahaannya,” ujar dia.

    (shc/kil)

  • Jelang Ramadan, KKP Klaim Harga Ikan Stabil

    Jelang Ramadan, KKP Klaim Harga Ikan Stabil

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan harga ikan masih stabil menjelang Ramadan. Meski begitu, ada satu jenis ikan yang mengalami kenaikan harga, yakni ikan Kembung.

    Melansir dari akun Instagram @kkpgoid, berdasarkan pantauan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, menjelang Ramadan 2025 ini harga ikan segar masih relatif stabil. Meski begitu, Ikan Kembung mengalami kenaikan dari Rp 37.000/kg menjadi Rp 42.000/kg.

    “Dari pantauan kami, harga Ikan segar di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, jelang bulan Ramadan 2025 ini, relatif stabil lho, Namun Ikan Kembung yang sebelumnya Rp 37 ribu per kilo, kini naik menjadi Rp 42 ribu per kilo,” tulis KKP, Jumat (21/2/2025).

    Pada saat yang sama, Badan Mutu KKP mendampingi Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan Harga Pangan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta jelang Ramadan 1446 H. Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menjelaskan, kunjungan mereka bertujuan untuk melihat harga-harga bahan pokok di pasar tersebut. Dari hasil tinjauannya, Titiek menemukan beberapa harga pokok yang mengalami kenaikan harga.

    “Ternyata yang naik hanya cabai, sayur-sayuran turun tapi tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan harga,” kata Titiek.

    Berikut harga ikan-ikan segar menjelang Ramadan:

    1. Tenggiri Rp 70.000/kg

    2. Tongkol Rp 35.000/kg

    3. Kembung Rp 42.000/kg

    4. Bandeng Rp 40.000/kg

    5. Lele Rp 27.000/kg

    6. Nila Rp 35.000/kg

    7. Cumi Rp 75.000/kg

    8. Udang Vaname Rp 40.000/kg

    9. Gurame Rp 38.000/kg

    10. Cakalang Rp 70.000/kg

    11. Tuna Rp 40.000/kg

    12. Makarel: Rp 35.000/kg

    (rrd/rrd)

  • Berakhir Ricuh, Acara Sosialisasi Reklamasi SWL Dapat Penolakan Keras Nelayan Surabaya

    Berakhir Ricuh, Acara Sosialisasi Reklamasi SWL Dapat Penolakan Keras Nelayan Surabaya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Analisis Dampak Lingkungan Pengembangan Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL), Selasa (11/2/2025), berakhir ricuh.

    Seluruh nelayan tegas menolak proyek reklamasi tersebut.

    Berlangsung di Hotel Palm Park Surabaya, acara sosialisasi ini digelar oleh PT Granting Jaya.

    Merupakan calon pengembang SWL, PT Granting Jaya turut mengundang beberapa pihak dalam forum tersebut. 

    Namun kenyataannya, tidak semua pihak mendapatkan tempat di acara tersebut.

    Bahkan, KUB nelayan, petani tambak, LPMK, mahasiswa, hingga organisasi keagamaan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim (F3M) mendapat penolakan untuk hadir di acara tersebut. 

    “Masyarakat pesisir pada awalnya diwakili oleh 10 orang untuk hadir dalam kegiatan tersebut secara damai. Namun, mendapatkan penolakan oleh PT Granting Jaya dengan alasan tidak diundang,” ujar Koordinator Aksi F3M, Indi Nuroini, saat dikonfirmasi pasca aksi, Selasa (11/2/2025).

    Massa nelayan yang sempat tertahan di luar ruangan pun meminta kesempatan untuk masuk ke dalam ruangan acara.

    Namun, mereka justru mendapat penolakan dari petugas keamanan yang berjaga.

    Akhirnya, kericuhan pun tak terelakkan.

    “Kami menyayangkan sikap dari tim keamanan, baik dari pihak PT Granting Jaya, hotel dan aparat keamanan, karena tidak menggunakan pendekatan humanis,” kata Indi. 

    “Petugas justru membentak, mendorong, hingga melakukan pemukulan terlebih dahulu. Sehingga, kekerasan secara verbal dan fisik memicu kemarahan masyarakat pesisir yang justru mendesak untuk masuk ruangan secara paksa,” katanya. 

    Mengetahui kondisi tidak kondusif, penyelenggara akhirnya menghentikan acara.

    “Pasca masyarakat pesisir masuk dalam ruangan sosialisasi dan konsultasi AMDAL, kegiatan tersebut langsung dihentikan oleh penyelenggara acara,” lanjutnya.

    Pasca masuk ke dalam ruangan, massa aksi pun menyampaikan 6 pernyataan sikap.

    Koordinator F3M Heroe Budiarto mengungkapkan, hal ini sejalan dengan sikap pihaknya yang telah disuarakan kepada DPR RI dan pemerintah pusat. 

    Untuk diketahui, Surabaya Waterfront Land (SWL) menjadi satu di antara 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diumumkan pemerintah pusat, April 2024 lalu.

    Diklaim tanpa memakai uang negara, proyek ini akan mengerjakan pembangunan pulau buatan seluas 1.084 hektare yang terbagi dalam 4 blok dengan rincian Blok A 84 ha, Blok B 120 ha, Blok C 380 ha dan Blok D 500 ha. 

    Merupakan proyek panjang yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 tahun, pekerjaan ini akan dilaksanakan PT Granting Jaya.

    Ditargetkan bisa mengangkat nilai produksi nelayan, proyek ini baru masuk pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    Berikut Pernyataan Forum Masyarakat Madani Maritim: 

    a. Menegaskan kembali penolakan masyarakat terhadap Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land karena berpotensi merusak ekosistem pesisir dan laut, menghilangkan mata pencaharian nelayan dan petani tambak, menurunkan daya dukung lingkungan yang berdampak pada berbagai hasil, serta potensi dampak sosial budaya.

    b. Kami sangat berkomitmen untuk melakukan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land dan telah melakukan upaya mulai dari tingkat kota hingga pusat.

    c. Gerakan penolakan yang diinisiasi oleh masyarakat pesisir telah mendapatkan dukungan dari Komisi C DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya yang telah berkirim surat agar pemerintah pusat meninjau kembali PSN Surabaya Waterfront Land karena adanya berbagai dampak negatif.

    d. Aspirasi penolakan terhadap reklamasi PSN Surabaya Waterfront Land telah disampaikan dan diterima langsung oleh Komisi IV DPR RI. Aspirasi tersebut telah ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada 23 Januari 2025.

    Dalam rapat kerja tersebut, aspirasi telah disampaikan oleh anggota Komisi IV dan dokumen penolakan telah diterima baik oleh Titiek Soeharto selaku Ketua Komisi IV dan telah diterima juga oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

    e. Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kementerian ATR/BPN RI, Ombudsman RI dan Komnas HAM RI untuk menyampaikan aspirasi penolakan kami serta permohonan bantuan untuk turut serta mengawal penolakan reklamasi Surabaya Waterfront Land.

    f. Kami menolak sosialisasi dan konsultasi publik AMDAL PSN Surabaya Waterfront Land pada Selasa (11/2/2025) karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun pemerhati lingkungan.

  • Kementerian Kebudayaan Gelar Pameran Akulturasi Budaya Tionghoa di Museum Nasional

    Kementerian Kebudayaan Gelar Pameran Akulturasi Budaya Tionghoa di Museum Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Museum dan Cagar Budaya (MCB), menggelar Pameran Kongsi yang mengangkat tema Akulturasi Budaya Tionghoa di Nusantara di Museum Nasional Jakarta. Pameran ini dibuka oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, pada Senin (10/2/2025) malam.

    Fadli Zon menjelaskan, Indonesia merupakan titik temu berbagai peradaban dunia yang telah mengalami proses akulturasi sejak ribuan tahun lalu. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu “melting pot” tertua di dunia.

    Fadli menekankan, pameran ini diselenggarakan untuk menyoroti pentingnya akulturasi budaya, khususnya antara budaya Tionghoa dan budaya lokal Indonesia yang telah berlangsung lama dan menghasilkan kebudayaan baru yang saling memengaruhi.

    “Pameran ini menunjukkan bagaimana kerja sama antara budaya Tionghoa dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Kini, budaya tersebut telah bercampur dan menjadi bagian dari kebudayaan kita yang baru,” ujar Fadli Zon.

    Lebih lanjut, digelarnya pameran Kongsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejarah serta peran penting yang dimainkan oleh masyarakat Tionghoa dalam membangun warisan budaya Indonesia.

    Fadli Zon menambahkan, pameran ini bukan hanya sekadar menggali masa lalu, tetapi juga mengingatkan kita tentang keberagaman merupakan kekuatan bangsa.

    “Melalui pameran ini, kami ingin memberikan literasi budaya agar masyarakat, terutama generasi muda, bisa lebih memahami bagaimana akulturasi budaya terjadi dalam berbagai aspek kehidupan,” jelas Fadli.

    Berbagai koleksi bersejarah yang mencerminkan peradaban Tionghoa di Indonesia, termasuk kesenian dan tradisi yang merupakan hasil perpaduan antara budaya Tionghoa dan Indonesia, dipamerkan di Museum Nasional Jakarta.

    Fadli menambahkan, pameran ini berlokasi di Museum Nasional dan digelar selama tiga bulan agar menarik perhatian generasi anak muda, khususnya generasi Z.

    “Nantinya mereka bisa berwisata edukasi sambil belajar tentang perpaduan budaya Tionghoa dengan budaya Indonesia, yang diharapkan dapat menambah pengetahuan mereka dan memperkuat rasa penghargaan terhadap sejarah bangsa,” tutur Fadli Zon.

    Pameran Kongsi juga menampilkan lukisan-lukisan dari tokoh-tokoh terkenal yang dipinjamkan untuk pameran, kerajinan tangan kuno, dan artefak lainnya yang menjadi bagian dari koleksi masyarakat dan Museum Nasional.

    Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati seni dan kesenian khas Tionghoa, seperti barongsai dan berbagai tarian yang menggabungkan dua kebudayaan tersebut.

    Selain Fadli Zon, pembukaan pameran Kongsi dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto (Titiek Prabowo), Putra Presiden Prabowo, Didit Hediprasetyo, Istri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Annisa Pohan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

  • Ramadan, Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Daging Bebas PMK – Halaman all

    Ramadan, Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Daging Bebas PMK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih berlangsung di Indonesia. 

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap negara asal impor daging agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia.  

    “Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/2/2025).  

    Hal yang sama juga diungkapkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV.

    Ia mengingatkan agar impor daging tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.  

    “Masalah ini juga kami bahas karena ada Perum Bulog dan PT Berdikari sebagai mitra kerja kami. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dampak PMK agar tidak semakin meluas dan merugikan peternak lokal,” ujar Abdul Kharis.  

    Ia menekankan bahwa jika impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka daging harus dipastikan berasal dari negara yang sudah bebas dari PMK.

    “Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal,” pungkasnya.  

    Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi menjelang Idulfitri 2025. 

    Arief menjelaskan bahwa impor ini bersifat reguler, seperti impor daging kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan.  

    Dalam RDP yang juga melibatkan Perum Bulog, Bapanas, Pupuk Indonesia, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memastikan ketersediaan komoditas pangan utama agar tidak terjadi lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan.  

    “Kami mempertanyakan kesiapan Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam menghadapi bulan suci Ramadan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan,” ujar Titiek Soeharto.  

    Ia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Bapanas dan Bulog menjamin stok bahan pokok cukup tersedia sehingga tidak akan terjadi gejolak harga di masyarakat.  

    “Mereka menjamin bahwa pangan sudah tersedia, dan saya juga meminta agar tidak ada lonjakan harga. Semoga pemerintah dapat memenuhi harapan ini,” ungkapnya.  

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menambahkan bahwa RDP ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan. 

     
    “Menjelang bulan suci Ramadan, kebutuhan pangan biasanya meningkat, dan harga menjadi cukup dinamis. Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan dipersiapkan dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak berfluktuasi tajam,” jelasnya.  

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memastikan bahwa stok 12 komoditas pangan strategis akan aman dan cukup selama bulan Ramadan. 

    Namun, ia mengakui bahwa saat ini terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah, seperti Minyakita, cabai rawit merah, cabai keriting, serta beras medium.  

    Dengan adanya koordinasi antara DPR dan pemerintah, diharapkan kebijakan pangan nasional dapat berjalan efektif, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan harga pangan yang stabil dan terjangkau.

     

    Foto: TITIEK SOEHARTO – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2025). Titiek meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional jelang Ramadan. (ISTIMEWA)

  • KKP Periksa Kepala Desa Kohod dan 13 Nelayan Terkait Pagar Laut Tangerang

    KKP Periksa Kepala Desa Kohod dan 13 Nelayan Terkait Pagar Laut Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memeriksa Kepala Desa Kohod Arsin Asip berserta 13 nelayan terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) KKP terus mengembangkan pemeriksaan kasus pagar laut di Tangerang.

    “Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil kepala desa Kohod dan 13 nelayan untuk dimintai keterangan,” kata Doni, Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, yakni PP 2 Tahun 2021, PP 85 Tahun 2021, dan Permen Kelautan Perikanan No 31 Tahun 2021.

    Doni menuturkan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya terhadap dua perwakilan Jaringan Rakyat Pantura (JRP) pada 21 Januari 2025.

    Dengan demikian, hingga saat ini secara keseluruhan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang terkait kasus pagar laut Tangerang yang tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).

    Meski begitu, Doni tak menyebutkan identitas seperti nama orang-orang yang telah diperiksa. Termasuk materi pemeriksaan dengan pertimbangan tahap penyelidikan masih akan panjang.

    “Sebelumnya (yang diperiksa) dua orang, tambah yang kemarin (kepala desa dan 13 nelayan),” ucap dia dikutip dari Antara.

    Ia menambahkan, pemeriksaan akan terus dilakukan karena KKP akan melakukan pengembangan terhadap keterangan dari hasil interogasi kepala desa Kohod dan 13 nelayan lainnya.

    KKP, kata Doni, memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam koridor hukum.

    “KKP menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan ketertiban dan ketaatan pengelolaan ruang laut yang berkeadilan,” kata Doni.

    Sebelumnya Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta KKP agar berani mengungkap dalang pembuatan pagar laut di Tangerang, tanpa harus takut terhadap oligarki.

    “Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat juga,” katanya seusai rapat kerja bersama KKP di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut Tangerang bisa secepat mungkin.