Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Titiek dan Golkar Beda Sikap
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) mengusulkan Presiden ke-2 Republik Indonesia
Soeharto
menjadi
pahlawan nasional
.
Putri Soeharto, Siti Hediati Hariyadi atau
Titiek Soeharto
mengaku tidak berharap banyak dengan usulan pemberian
gelar pahlawan nasional
kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia itu.
Sebab wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kerap muncul di setiap pergantian pemerintahan, tetapi pernah terwujud.
“Pak Harto sudah wafat dari tahun, sudah lama sekali ya. Setiap tahun wacana ini, setiap hari pahlawan selalu muncul, muncul, muncul. Kita sampai sudah ah, sudah lah mau dikasih gelar atau enggak, pokoknya beliau pahlawan buat kita semua,” kata Titiek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Titiek menekankan, pihak keluarga tak bisa memaksakan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Namun, dia memastikan bahwa pihak keluarga menyambut baik apabila pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin mewujudkan wacana tersebut.
“Iya, alhamdulillah kalau pemerintah mau berkenan untuk menganugerahkan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto, karena mengingat jasanya begitu besar kepada bangsa negara,” kata Titiek.
“Akan tetapi buat kami, keluarga, diberi gelar atau tidak diberi gelar Pak Harto adalah pahlawan buat kami. Dan saya yakin pahlawan buat berjuta-juta rakyat Indonesia yang mencintai dia,” sambung Ketua Komisi IV DPR itu.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa partainya mendukung adanya usulan agar Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Menurutnya, selama demi kepentingan bangsa, Partai Golkar akan mendukung usulan tersebut.
“Kami sebagai ya tentu saja bagian dari Golkar akan men-support apapun hal yang positif untuk kepentingan bangsa,” kata Hetifah ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin (21/4/2025) malam.
Hetifah menjelaskan, usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional juga datang dari internal Partai Golkar.
Usulan itu datang dari Satkar Ulama, salah satu organisasi sayap partai berlambang pohon beringin ini.
Ditanya lebih lanjut soal bagaimana sikap Partai Golkar soal adanya penolakan dari sebagian pihak, Hetifah punya jawaban tersendiri. “Kalau ada penolakan, saya belum menerima (informasi penolakan),” tutup Hetifah.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengatakan, usulan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” ucap Gus Ipul, dikutip dari laman resmi Kemensos.
Selain Soeharto, terdapat nama lain yang juga diusulkan seperti KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Lalu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Titiek Soeharto
-
/data/photo/2025/04/18/6801f91037022.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Titiek dan Golkar Beda Sikap
Nasional
22 April 2025")
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Titiek dan Golkar Beda Sikap Nasional 22 April 2025
-
Diberi Gelar Atau Tidak, Pak Harto Tetap Pahlawan
GELORA.CO – Pemerintah melalui kementerian sosial berencana memberi gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto atas kontribusinya membangun bangsa dan telah direspon positif oleh istana.
Menanggapi rencana tersebut, puteri ketiga Soeharto, Siti Hediati Hariyadi Soeharto mengaku bersyukur jika pemerintah berencana memberikan gelar pahlawan nasional kepada sang ayah.
“Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau pemerintah mau berkenan untuk menganugerahkan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto, karena mengingat jasanya begitu besar kepada bangsa negara,” kata wanita yang akrab disapa Titiek Soeharto di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 22 April 2025.
Ketua Komisi IV DPR ini mengatakan meskipun tidak mendapatkan gelar pahlawan oleh negara, bagi anak dan keluarga Soeharto merupakan pahlawan dan meyakini seluruh rakyat Indonesia mencintai mendiang sang ayah.
“Akan tetapi buat kami, keluarga, diberi gelar atau tidak diberi gelar Pak Harto adalah pahlawan buat kami. Dan saya yakin pahlawan buat berjuta-juta rakyat Indonesia yang mencintai dia,” ucapnya.
Politikus Gerindra itu berterima kasih kepada pemerintah yang berencana memberikan gelar pahlawan kepada ayahandanya.
“Ya, alhamdulillah. Insya Allah itu kejadian. Terima kasih sebelumnya kalau memang itu terjadi,” tutupnya.
-
Titiek Soeharto Panggil Trenggono, Bahas Anggaran-Proteksionisme AS
Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi IV DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja untuk membahas efisiensi anggaran atau anggaran yang diblokir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini, Selasa (22/4/2025).
Saat membuka rapat, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyoroti anggaran KKP yang terbilang kecil. Menurutnya, anggaran yang terbatas itu menjadi perhatian serius karena tantangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia kian kompleks, terutama akibat adanya kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS).
“Berdasarkan raker tanggal 13 Februari 2025 tercatat alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar Rp6,2 triliun yang terblokir sebesar Rp2,1 triliun, sehingga anggarannya menjadi Rp4,1 triliun pascaditerapkannya kebijakan efisiensi anggaran,” kata Titiek.
“Kebijakan perdagangan AS terutama yang berkaitan dengan peningkatan tarif impor dan pajak atas produk asing telah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja ekspor perikanan Indonesia. Mengingat AS sebagai salah satu pasar utama bagi produk perikanan nasional, kebijakan proteksionisme tersebut harus dihadapi oleh KKP dalam melindungi atau menyelamatkan industri perikanan Indonesia,” sambungnya.
Ia juga mengingatkan perihal syarat baru ekspor yang diberlakukan sejumlah negara-negara tujuan produk kelautan dan perikanan Indonesia.
“Di sisi lain kebijakan Amerika dan Uni Eropa juga mempersyaratkan soal ketertelusuran produk atau traceability dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Artinya produk yang tidak bisa dibuktikan asal penangkapannya dan keberlanjutannya maka akan ditolak oleh pasar dunia,” lanjut dia.
Maka, dalam rapat tersebut DPR meminta kejelasan terkait anggaran mana yang sudah dibuka blokirnya, dan bagaimana pemanfaatannya untuk program prioritas dan bantuan ke masyarakat.
Alokasi Anggaran KKP Tahun 2025
Menanggapi hal itu, MenKP Sakti Wahyu Trenggono memaparkan rincian anggaran kementeriannya untuk tahun 2025 di hadapan Komisi IV DPR RI. Ia menyampaikan, Pagu Efektif Anggaran KKP yang bersumber dari APBN semula sebesar Rp4,84 triliun. Namun, setelah dilakukan efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, anggaran tersebut turun menjadi Rp3,58 triliun.
“Pagu Efektif KKP adalah sebesar Rp3,58 triliun, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,92 triliun, belanja barang Rp1,63 triliun dan belanja modal sebesar Rp37,93 miliar,” ujar Trenggono.
Ia juga merinci alokasi anggaran tersebut ke masing-masing unit kerja eselon I. Antara lain, Sekretariat Jenderal mendapat Rp358,26 miliar, Inspektorat Jenderal Rp45,41 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp1,05 triliun, dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp529,71 miliar. Sementara itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp1,09 triliun.
Selain anggaran rutin, dalam raker itu Trenggono juga menyoroti program bantuan dan proyek strategis yang akan dijalankan pada 2025. Ia menyebut kementeriannya telah merancang program pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan pada tahun 2025, kami telah merancang program bantuan pemerintah yang mencakup berbagai sarana produksi dan pemberdayaan,” jelasnya.
KKP juga akan melanjutkan proyek konservasi laut yang sempat tertunda. Salah satunya adalah program Ocean for Prosperity atau Lautra, yang menurut Trenggono telah dirancang sejak periode 2014-2019 dan menjadi bagian dari upaya pencapaian target Marine Protection Area yang dicanangkan PBB.
“Pada tahun 2025, KKP mengelola proyek-proyek strategis yang didanai melalui pinjaman dan hibah luar negeri,” katanya.
Adapun proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan infrastruktur budidaya udang dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi serta ramah lingkungan.
Menteri Trenggono Ajukan 2 Permintaan
Menutup pemaparannya, Trenggono mengajukan dua permohonan penting kepada DPR RI. Pertama, KKP meminta dukungan untuk relaksasi dan revisi anggaran agar dapat membuka blokir pembiayaan terhadap program-program prioritas, seperti swasembada pangan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, ia meminta dukungan terhadap pelaksanaan proyek strategis yang mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru dan misi Presiden-Wakil Presiden.
“Tentu karena anggaran APBN tidak mencukupi, maka kami mengusulkan dibiayai dengan metode pinjaman luar negeri,” ujarnya.
Trenggono menyatakan keyakinannya bahwa kerja sama dengan DPR akan memberikan dampak besar bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Kami percaya bahwa melalui kolaborasi yang erat antara KKP dan Komisi IV DPR RI, pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional, terutama untuk mencapai swasembada pangan dan garam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” ucap dia.
Ia pun menegaskan, seluruh saran dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program KKP ke depan.
(dce)
-
Nelayan Mengeluh Sulit Cari Ikan, Anggota DPR Desak Ketegasan Pemerintah soal Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan merespons keluhan para nelayan akibat masih adanya pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi.
Para nelayan tradisional di dua wilayah tersebut mengaku kesulitan untuk mencari ikan karena pagar laut belum sepenuhnya dibongkar.
Menurut Daniel, kondisi ini merupakan bentuk nyata dari perampasan ruang hidup rakyat kecil oleh korporasi yang difasilitasi pembiaran oleh negara.
Ia mengatakan, para nelayan menunggu ketegasan pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan penegakan hukum dalam pembongkaran pagar laut secara tuntas.
“Ini bukan hanya masalah akses. Ini adalah bentuk keadilan dan penegakan hukum. Jangan sampai nelayan tradisional semakin miskin. Mereka yang hidup dari laut kini dikungkung pagar. Negara harus bertindak tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum,” kata Daniel Johan, Rabu, 16 April.
Nelayan asal Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengeluhkan hingga hari ini akses melautnya masih tertutup pagar laut milik PT Tata Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN). Hal itu lantaran batang bambu yang masih membentang di lautan masih menancap hingga dasar laut, sehingga akses nelayan melaut menjadi terbatas.
Pagar bambu yang belum dibongkar itu juga disebut tidak memberikan celah bagi kapal nelayan kecil untuk melintas menuju laut lepas.
Hal yang sama juga terjadi di perairan Tangerang. Kondisi ini dianggap merugikan nelayan, terutama yang menggunakan alat tangkap sederhana. Pasalnya, potongan bambu yang tersembunyi di bawah permukaan air bisa merusak jaring ikan dan baling-baling kapal.
Daniel menegaskan praktik pemasangan pagar bambu di laut yang membatasi ruang gerak nelayan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan ekologis, bahkan melanggar konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Ia pun menyoroti pembongkaran pagar bambu yang hanya dilakukan secara simbolis di area reklamasi dekat daratan tanpa menyentuh wilayah laut lepas yang menjadi jalur utama nelayan kecil. Daniel menilai tindakan tersebut hanya pencitraan semu tanpa solusi nyata.
“Jangan main sandiwara di hadapan rakyat. Nelayan bukan butuh seremonial, mereka butuh akses nyata untuk melaut dan mencari nafkah. Setiap hari mereka berjuang, tapi hari ini mereka dikalahkan oleh bambu-bambu yang melanggar hukum,” ungkap Daniel.
Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan kelautan itu pun heran mengapa hingga hari ini tidak ada ketegasan negara dalam mengatasi persoalan pagar laut tersebut. Daniel mewajarkan, jika hal ini tidak diselesaikan secara tuntas maka akan menambah frustasi masyarakat khususnya nelayan sekitar.
“Harap diingat, nelayan kita kehilangan sumber nafkah, kehilangan martabat. Tapi kok Pemerintah terkesan lamban. Jika ini dibiarkan, maka masyarakat akan semakin frustasi,” kata Daniel.
Sementara terkait penetapan tersangka terhadap Kepala Desa Segarajaya dan stafnya, Daniel mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada aktor lokal semata. Menurutnya, aparat penegak hukum bersama pemerintah harus menelusuri dugaan keterlibatan lebih luas dari pihak yang disebut dalam laporan masyarakat.
Daniel juga mempertanyakan pembongkaran pagar laut di Tangerang masih belum tuntas. Padahal, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto bersama anggota lainnya sudah turun langsung ke lokasi untuk mengawal proses pembongkaran pagar laut pada akhir Januari lalu.
Karena itu, Daniel meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup, serta masing-masing Pemda untuk segera bertindak mengatasi persoalan pagar laut ini, baik di perairan Tangerang maupun Bekasi.
“Jika masalah itu terus berlarut, maka saya akan usulkan Komisi IV DPR RI menggunakan hak pengawasan secara penuh. Kita tidak akan tinggal diam saat rakyat pesisir dikhianati,” jelas Daniel.
Daniel pun mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut kasus pagar laut yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi.
Seperti diketahui, hari ini Jaksa penuntut umum (JPU) kembali mengembalikan lagi berkas perkara kasus pagar laut di Tangerang ke penyidik Bareskrim Polri terkait kasus penerbitan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan rujukan Perda dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Pengembalian berkas perkara ini merupakan kali kedua dilakukan Kejagung karena pihak kepolisian masih belum melengkapi berkas perkara dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi. Padahal jaksa telah memberikan petunjuk adanya indikasi korupsi dalam perkara tersebut mulai dari indikasi suap, pemalsuan hingga penyalahgunaan kewenangan.
“Ini juga yang menjadi pertanyaan. Mengapa kasusnya berlarut-larut, padahal dari kejaksaan sudah jelas menyatakan adanya indikasi korupsi. Saya harap penegak hukum bisa lurus, karena ini menyangkut nasib dan kebutuhan perut masyarakat kecil,” pungkas Daniel.
-
Titiek Soeharto tekankan penyerapan gabah petani dilakukan maksimal
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penyerapan gabah petani bisa dilakukan secara maksimal demi ketahanan pangan nasional.
“Koordinasi harus maksimal agar distribusi dan penyerapan hasil petani berjalan lancar,” kata Titiek sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.
Titiek menekankan hal itu saat melakukan kunjungan kerja bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Gudang Bulog Siron, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.
Menurutnya, Aceh Besar sebagai daerah produsen memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sehingga dia menekankan agar penyerapan gabah bisa dilakukan lebih maksimal.
Lebih lanjut dia menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga ketersediaan dan kualitas pangan.
“Kami ingin memastikan bahwa stok beras tersedia dengan baik, kualitas penyimpanannya terjaga, dan bantuan pangan tepat sasaran,” ucapnya.
Ia menambahkan, hal itu penting untuk melindungi masyarakat, apalagi dalam situasi ekonomi global yang masih belum stabil.
Dalam rangka mengakselerasi capaian target pengadaan setara 3 juta ton beras secara nasional, Bapanas bersama Komisi IV DPR RI melakukan pemantauan langsung terhadap serapan gabah dan beras petani di Provinsi Aceh untuk memastikan hasil panen petani terserap secara optimal.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan bahwa Aceh memiliki posisi strategis dalam mendukung penguatan cadangan beras nasional.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi peran Bulog dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyerap gabah petani.
“Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah penting dalam strategi pengadaan nasional. Kami ingin memastikan Bulog dan seluruh pemangku kepentingan menyerap gabah petani secara optimal,” ujar Ketut.
Disebutkannya, hingga 8 April 2025, realisasi pengadaan beras oleh Kanwil Bulog Aceh melalui mekanisme penugasan dan komersial telah mencapai 55.428 ton, dengan total stok beras yang dikuasai sebesar 81.853 ton, serta pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4.587 ton.
Sementara itu, secara nasional serapan Bulog mencapai 817 ribu ton setara beras atau 27 persen dari total target 3 juta ton. Hingga saat ini, stok beras di Bulog mencapai 2,2 juta ton.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan pemenuhan stok pangan dari produksi dalam negeri merupakan sejalan dengan tekad dan komitmen dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus mengutamakan pemenuhan stok pangan dari hasil produksi petani dalam negeri. Ini bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bentuk keberpihakan pada petani lokal dan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” kata Arief.
Arief menegaskan pemerintah terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pengadaan pangan nasional, termasuk memastikan serapan gabah petani berjalan maksimal, agar stok cadangan beras pemerintah terjaga dan harga di tingkat petani tetap menguntungkan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025 -
BPKS paparkan potensi Investasi strategis ke Komisi IV DPR
Banda Aceh (ANTARA) – Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) di Provinsi Aceh memaparkan peluang investasi strategis yang dimiliki dan dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kepada Komisi IV DPR RI.
“Komisi IV DPR memang bukan mitra kerja BPKS, tapi kami tetap memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan bahwa Sabang memiliki kekayaan sumber daya dan posisi geografis yang sangat potensial untuk dikembangkan melalui kerja sama investasi yang tepat sasaran,” kata Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen di Banda Aceh, Jumat.
Di sela mendampingi kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bersama anggota komisi dan Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni, ia menjelaskan Sabang bukan hanya gerbang barat Indonesia secara geografis, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk investasi yang menghubungkan potensi lokal dengan pasar global.
Sabang, merupakan gerbang pelayaran dunia karena letaknya yang strategis di Selat Malaka dan kawasan itu dapat menjadi titik singgah kapal-kapal dari berbagai negara seperti India, China, dan Malaysia.
Ia mengatakan dalam kesempatan tersebut pihaknya juga ikut membahas beberapa sektor untuk dapat dikembangkan yakni pengembangan pariwisata bahari berbasis konservasi, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dan pembangunan fasilitas shorebase untuk mendukung aktivitas logistik dan energi di wilayah Aceh dan sekitarnya.
BPKS juga menyampaikan kesiapan untuk menjalin kemitraan strategis dengan investor dalam dan luar negeri dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Pihaknya berharap dengan potensi yang besar tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Komisi IV DPR RI sehingga Sabang dapat semakin memperkuat posisinya sebagai kawasan unggulan investasi di barat Indonesia.
Ia menambahkan pemaparan berbagai potensi yang dimiliki Sabang kepada Komisi IV juga bagian agar kawasan tersebut mendapat perhatian semua pihak sehingga daerah itu benar-benar menjadi penopang ekonomi di ujung barat Indonesia
Pewarta: M Ifdhal
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025 -
Bupati Aceh Besar: Kunjungan Komisi IV DPR perkuat sektor pangan
Produksi petani kami cukup bagus, namun penyerapan dan akses pasar masih menjadi pekerjaan rumah
Banda Aceh (ANTARA) – Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyatakan kunjungan Komisi IV DPR ke daerah tersebut menjadi dorongan positif bagi daerah yang dipimpinnya dalam memperkuat pembangunan sektor pangan.
“Kami menyambut baik kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan anggota ke Aceh umumnya dan Aceh Besar khususnya. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Pusat benar-benar memperhatikan kondisi pangan di daerah,” kata Muharram di Aceh Besar, Kamis.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menyambut kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi dan anggota Komisi IV DPR RI dalam rangka pengawasan dan evaluasi ketahanan pangan nasional di Kabupaten Aceh Besar.
Ia menjelaskan, Aceh Besar merupakan salah satu sentra produksi pangan di Provinsi Aceh dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal infrastruktur dan distribusi.
“Produksi petani kami cukup bagus, namun penyerapan dan akses pasar masih menjadi pekerjaan rumah. Kami berharap ke depan ada dukungan lebih besar agar hasil petani bisa diserap maksimal dan masyarakat tetap mendapatkan pangan yang terjangkau dan berkualitas,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Komisi IV membahas strategi penguatan cadangan pangan dan pemberdayaan petani lokal.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi di sela-sela kunjungan ke Gudang Bulog Aceh di Gampong Siron Kecamatan Ingin Jaya mengatakan, kunjungannya itu bertujuan untuk melihat langsung kondisi distribusi dan ketersediaan stok beras, serta memastikan program bantuan pangan berjalan efektif di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa beras tersedia dengan baik, kualitas penyimpanannya terjaga, dan program-program bantuan pangan tepat sasaran. Ini penting agar masyarakat tidak mengalami kesulitan di tengah situasi ekonomi yang masih fluktuatif,” katanya.
Ia juga berpesan akan pentingnya kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
“Ketahanan pangan adalah isu strategis. Daerah seperti Aceh Besar punya peran penting dalam menjaga pasokan beras, maka koordinasi harus maksimal agar distribusi dan penyerapan hasil petani berjalan lancar,” katanya.
Pewarta: M Ifdhal
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025 -
Langkah Positif Redam Dinamika Politik
loading…
dalam Didit Prabowo dalam acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025). Foto/SINDOnews.
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) , Eddy Soeparno, memberikan tanggapannya terkait kehadiran putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo , dalam acara halalbihalal di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025).
Eddy menyambut baik langkah Didit yang bersilaturahmi dengan Megawati, karena menurutnya hal tersebut dapat meredakan ketegangan politik. Ia juga menilai bahwa perbedaan politik akan semakin mencair demi persatuan bangsa.
Baca juga: 2 Makna Silaturahmi Didit Prabowo ke Mega, SBY, dan Jokowi
“Inisiatif Mas Didit bertemu Bu Mega menunjukkan bahwa di atas perbedaan dan dinamika politik, pada akhirnya yang menyatukan semua adalah merah putih,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Kamis (3/4/2025).
Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Eddy menilai bahwa momen Lebaran merupakan waktu yang tepat untuk mempererat hubungan politik sekaligus menguatkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa.
Baca juga: Gibran Puji Didit Prabowo Temui Jokowi hingga Megawati: Tokoh yang Bisa Diterima Semua Pihak
“Momentumnya juga tepat di hari Lebaran untuk meneduhkan dinamika politik sekaligus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan,” kata Eddy.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam merangkul berbagai elemen bangsa demi mencapai target pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Baca juga: Prabowo Unggah Momen Lebaran Bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo
“Jadi bukan soal koalisi atau oposisi, tapi bentuk saling mendukung dalam kebijakan pemerintah yang pro-rakyat dan on the track untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” jelasnya.
-
Prabowo dan Megawati Segera Bertemu usai Lebaran? Ini Kata Dasco & Puan
Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra masih berupaya untuk mempertemukan kedua patron sekaligus ketua umum mereka yakni Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.
Hal itu diungkap oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di sela-sela acara gelar griya di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Rabu (2/4/2025).
Kedatangan Puan ke rumah dinas Muzani, yang juga Sekjen Partai Gerindra, untuk membalas kunjungannya ke rumah Megawati di Teuku Umar, Jakarta Pusat, beberapa hari yang lalu. Pada pertemuan tersebut, anak dari Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo juga diketahui hadir dan menyampaikan salam ayahnya ke Megawati.
Saat ditanya mengenai potensi kedua presiden itu bertemu, Puan mengatakan hal itu akan terjadi secepatnya.
“Secepatnya,” ungkap Puan secara singkat kepada wartawan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
Puan mengungkap pertemuan keduanya bisa terjadi setelah libur Idulfitri. Namun, dia memastikan pertemuannya bukan digelar pada open house masing-masing tokoh tersebut.
“Tidak ada open house, jadi Pak Prabowo pasti ada kesibukan, dan Ibu Mega juga tidak ada open house. Jadi setelah Lebaran ini, setelah libur Lebaran pasti ada pertemuan secepatnya,” kata perempuan yang juga menjabat Ketua DPR itu.
Menurut Puan, Prabowo dan Megawati sempat ingin berkomunikasi panggilan video melalui Didit. Namun, putra dari Prabowo dan Siti Hediati atau Titiek Soeharto itu tidak sempat melakukan hal tersebut karena harus bertolak ke Solo, Jawa Tengah.
Senada, Sufmi Dasco Ahmad juga berharap pertemuan Prabowo dan Megawati segera terlaksana. Dasco mengaku turut membicarakan potensi pertemuan itu dengan Puan saat keduanya berjumpa di rumah dinas Muzani.
“Nah itu sama-sama, sepakat, itu secepatnya, secepatnya itu kapan ayo kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan,” ungkap pria yang juga Wakil Ketua DPR itu.
Berdasarkan catatan Bisnis, rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sempat disinyalir akan terjadi saat sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober 2024 lalu. Namun, enam bulan pemerintahan Prabowo berjalan, keduanya juga belum kunjung bertemu.
Meski demikian, elite dari kedua partai mengaku bahwa Megawati dan Prabowo tetap memiliki hubungan yang baik. Sebagaimana diketahui, keduanya juga pernah maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 2009 silam.
-
/data/photo/2024/04/25/6629d5e2a7b32.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ketika Pemudik Ditanya \"Kapan Nikah\" di 7 Rumah yang Dikunjunginya Saat Lebaran…
Megapolitan
1 April 2025")
Ketika Pemudik Ditanya "Kapan Nikah" di 7 Rumah yang Dikunjunginya Saat Lebaran… Megapolitan 1 April 2025
Ketika Pemudik Ditanya “Kapan Nikah” di 7 Rumah yang Dikunjunginya Saat Lebaran…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Beragam
topik pembicaraan
mewarnai saat
silaturahmi
Hari Raya Idul Fitri 2025 pada Senin (31/3/2025).
Salah satunya Nuri (24) yang baru saja pulang ke kampung halamannya di Jawa Barat setelah kemarin bekerja setengah hari.
Sesampainya di sana, dia harus berkeliling ke tujuh rumah keluarganya untuk mempererat tali silaturahmi.
“Bayangin jam 16.00 WIB sampai maghrib itu tuh aku sudah (mengunjungi) tujuh rumah,” kata dia saat dihubungi
Kompas.com
, Selasa (1/4/2025).
Dalam hampir setiap kunjungannya ke rumah-rumah keluarganya, pertanyaan-pertanyaan yang sama selalu terulang kembali.
Nuri ditanya perihal kapan dia akan membawa calon suaminya berkunjung ketika Lebaran.
“Nah terus kayak dia nanya, ‘Gimana calonnya kapan dibawa?’ gitu. Orang gue aja belum punya calon gitu kan, kayak bingung kita,” kata dia.
Nuri sendiri sudah menduga topik itu bakal ditanyakan kepada dirinya. Mengingat dalam budaya di keluarganya, menikah sehabis lulus dari kuliah menjadi hal yang normal.
Meskipun sudah menduga pertanyaan-pertanyaan itu, Nuri mengaku tertekan dalam menjawabnya. Sebab, dia punya rencana lain selain ikut menjalankan kebiasaan yang dilakukan warga desanya.
“Ke-
pressure
jujur iya karena juga dari orangtuaku tuh kayak
hope
gitu loh. Kayak benar-benar berharap. Nah, aku enggak bisa tuh karena orangtuaku udah berharap gitu,” tambah dia.
Sementara itu, Luthfa (22) juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan serupa pada
Lebaran 2025
.
Topik obrolan yang mendominasi mengenai pekerjaan. Mengingat dirinya baru saja lulus dari kuliah dan diharapkan segera bekerja ke industri.
“Tadi kalau sama tante-tante gue yang rada tua, sempat ditanya kerjaan karena mungkin gue baru lulus juga kan tahun lalu,” kata dia.
Sama seperti Nuri, Luthfa sudah menduga pertanyaan itu bakal disampaikan keluarganya saat Lebaran.
Pasalnya, Luthfa dilahirkan dari keluarga yang hampir semua menjadi pekerja kantoran. Alhasil, ekspektasi bagi Luthfa segera mendapatkan pekerjaan semakin tinggi.
“Gue cuma bilang, gue lagi magang aja sih. Menerima pertanyaan itu ya gue
mood-mood
-an juga sih. Ada beberapa kali kadang pas ditanyain gitu,
mood
gue lagi enggak enak, jadi penerimaan gue tuh enggak enak juga,” kata dia.
Namun, Luthfa berusaha menjawab pertanyaan itu dengan baik. Dia berusaha untuk tidak terlihat tersinggung dengan pertanyaan yang keluarganya lontarkan padanya.
Selain mengenai kehidupan pribadi, keluarga Luthfa juga membicarakan obrolan mengenai Presiden Prabowo Subianto yang ditemani anaknya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, saat
open house
di Istana Negara.
Keluarga Luthfa bertanya-tanya perihal keberadaan Didit yang mendampingi Prabowo, bukan Titiek Soeharto.
“Tadi sih gue denger dari nenek gue, katanya, Prabowo tuh lagi nyambut tamu sendirian. Terus Titiek sama Didit dateng nih. Tapi si Titiek enggak nemenin, jadi si Didit yang ditaruh di sana,” katanya.
Sebetulnya pembicaraan mengenai politik tidak terbiasa terdengar di ruang keluarga Luthfa. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih pada persoalan-persoalan substansial yang keluarganya alami.
Sementara itu, Riski (26) mendengar lebih banyak pembicaraan mengenai politik di meja makan rumahnya saat Lebaran 2025.
Adapun persoalan politik yang dibicarakan di atas meja makan Riski mengenai pemerintahan Prabowo.
“Ngomongin Presiden aja, kebijakannya, terus soal menteri-menteri yang katanya mau di-
reshuffle
gitu,” kata dia.
Setiap tahunnya, pembicaraan mengenai politik selalu santer terdengar di meja makan Riski. Tidak banyak pertanyaan personal yang diajukan sebab keluarga mereka hampir setiap hari bertemu satu sama lain.
“Kakek gue nyeletuk soal politik dulu, soal kebijakannya Prabowo, bahkan soal RUU TNI,” tambah dia.
Selepasnya, obrolan mengenai nostalgia masa lalu keluarga mendominasi meja makan.
Keluarga Riski saling melontarkan kenangan terhadap orang-orang yang tidak dapat hadir dalam Lebaran tahun ini atau sekadar menertawakan masa lalu masing-masing dari mereka di atas meja makan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.