Xcloud.id

Tag: Titiek Soeharto

  • Gibran-Titiek Soeharto Panen Tebu Pakai Arit di Sleman

    Gibran-Titiek Soeharto Panen Tebu Pakai Arit di Sleman

    Gibran-Titiek Soeharto Panen Tebu Pakai Arit di Sleman
    Tim Redaksi
    SLEMAN, KOMPAS.com-
    Wakil Presiden (Wapres) RI
    Gibran Rakabuming
    mengikuti
    panen tebu
    di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (8/7/2025), bersama Ketua Komisi IV DPR RI
    Titiek Soeharto
    dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
    Gibran mengaku senang dapat didampingi Titiek Soeharto dalam kunjungan kerjanya ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan lembaga legislatif.
    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ketua Komisi yang sudah berkenan hadir mendampingi saya dari pagi, satu pesawat. Ini penting ya untuk sinergi pemerintah dengan legislatif, apalagi beliau di Komisi IV Pertanian, jadi ini penting sekali untuk bisa bersinergi di antara kami dan DPR,” kata Gibran seusai panen tebu, Selasa.
    Ketiganya memanen tebu dengan memakai arit, ukuran tebu yang dipanen pun terlihat lebih tinggi dibandingkan mereka.
    Acara panen ini juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf serta jajaran pemerintah daerah setempat.
    Adapun lokasi panen tebu ini merupakan lahan TNI AU yang diperbantukan untuk pertanian tebu.
    Selama meninjau lokasi panen tebu, Gibran juga diperlihatkan alat drone Agras yang berfungsi sebagai alat pengairan lahan tebu.
    Selain melakukan panen tebu, Gibran bersama Agus dan Amran juga sempat menyerahkan 10 ton pupuk nonsubsidi kepada perwakilan empat petani.
    Dalam acara ini, Gibran juga sempat menggelar kegiatan diskusi dan mendengar aspirasi para petani tebu setempat.
    “Banyak masukan-masukan terkait pengairan, kompanisasi terkait hama, terkait pupuk, terkait bibit, terkait KUR tani. Ini nanti ke depan akan segera kami tindaklanjuti,” kata dia.
    Sementara, Titiek Soeharto berpesan agar pemerintah segera mewujudkan swasembada di bidang pertanian, baik swasembada beras atau gula.
    Politikus Partai Gerindra ini tidak ingin pemerintah ketergantungan impor atas kebutuhan pokok.
    “Jadi, kami mendorong agar Kementerian Pertanian dan yang terkait dengan pangan ini bisa memberikan bantuan-bantuan sebanyak mungkin kepada para petani-petani sehingga swasmbada ini bisa tercapai dengan secepat-cepatnya sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah,” ujar Titiek.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan sebut belum terima ada laporan beras rusak di gudang Bulog

    Mentan sebut belum terima ada laporan beras rusak di gudang Bulog

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan sebut belum terima ada laporan beras rusak di gudang Bulog
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 16:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya beras rusak yang tersimpan di gudang Perum Bulog.

    “Tapi kami belum terima laporan (soal adanya beras yang rusak di gudang Bulog),” kata Mentan ditemui seusai penandatanganan  MoU bersama Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia di Jakarta, Senin.

    Ia menyatakan telah mendesak Bulog untuk segera melaporkan apabila ditemukan indikasi kerusakan, namun hingga kini belum ada informasi resmi yang masuk ke Kementerian Pertanian mengenai hal tersebut.

    “Kami desak Bulog, sampai hari ini belum ada laporan (soal beras rusak),” ujarnya.

    Menurut informasi sementara yang diterima, kondisi beras yang tersimpan di gudang Bulog dilaporkan masih dalam keadaan baik dan layak dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar penyimpanan pangan nasional.

    “Menurut laporan di sana (beras di gudang Bulog) baik-baik saja,” ucap Mentan.

    Mentan memastikan beras stok lama akan tersalurkan pada akhir tahun 2025, menyusul adanya kekhawatiran terkait kualitas beras lama yang tersimpan di gudang.

    Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI–yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan–di Jakarta, Rabu (2/7) Amran menjelaskan bahwa dari 1,7 juta ton beras stok lama yang ada, sebanyak 1,5 juta ton akan segera dikeluarkan.

    Dari jumlah tersebut sebanyak 360 ribu ton beras segera dikeluarkan untuk bantuan sosial (bansos), sementara 1,2 juta ton lainnya akan dialokasikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Amran menyebutkan penyaluran beras bansos 360 ribu ton diperkirakan tuntas pada Juni-Juli, sementara SPHP masih berjalan hingga Desember.

    “Insyaallah pada akhir tahun, semua beras di gudang (Bulog) akan menjadi beras baru,” katanya.

    Dijelaskan pula bahwa dari 1,7 juta ton stok beras lama pasti ada beberapa yang masih tergolong baik, mengingat sebagian di antaranya merupakan beras impor yang masuk pada Desember tahun lalu, bahkan ada yang tiba hingga Januari.

    Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menyuarakan kekhawatiran mengenai kualitas beras yang terlalu lama tersimpan di gudang.

    Ia mengungkapkan temuan kutu putih pada beras yang telah disimpan lebih dari 10 bulan. Ia mendesak agar beras-beras lama segera dikeluarkan dan didistribusikan untuk menghindari penurunan kualitas lebih lanjut.

    “Walaupun kutu bukan kutu hitam, kutu putih. Tapi tetap saja itu bukan beras yang fresh,” kata Titiek.

    “Kalau impor masuknya bulan 10, berarti sudah 10 bulan ada di gudang. Lebih dari 10 bulan mungkin sampai setahun. Itu saya rasa harus segera diambil tindakan untuk diapakan beras ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?

    Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkap pihaknya mengusulkan kenaikan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 menjadi Rp44,64 triliun.

    Amran menjelaskan lewat Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025, pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2026 ditetapkan Sebesar Rp13,75 triliun.

    “Berkenaan dengan terbatasnya pagu indikatif Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan pagu indikatif TA 2026 yang sebesar Rp13,75 triliun menjadi Rp44,64 triliun,” kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Dalam penjelasannya, usulan tambahan anggaran itu dilakukan guna memastikan target swasembada pangan dapat tetap terlaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

    Adapun, perinciannya, usulan tambahan anggaran menjadi Rp44,64 triliun itu pertama digunakan untuk mempertahankan pagu anggaran dan program tahun 2025 yang ditetapkan Sebesar Rp29,37 triliun.

    Selain itu, anggaran sebesar Rp10,07 triliun bakal diperuntukkan guna merealisasikan tambahan target cetak sawah dari 225.000 menjadi 275.000 hektare, tambahan bantuan benih dari 300.000 hektare menjadi 1 juta hektare.

    Serta, digunakan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala dan untuk mendukung pengadaan komoditas impor seperti bawang putih, kedelai, serta gandum.

    Sementara itu, sisanya yakni sebesar Rp5,20 triliun bakal digunakan untuk tambahan gaji dan tukin termasuk BOP (Biaya Operasional Penyuluh) karena pengalihan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Daerah ke Pusat.

    “Sehingga kami mohon dukungan yang pertama posisi tetap anggaran Rp44 triliun agar sektor lain perkebunan holtikultura bisa kita jalankan. Yang kedua adalah (Alokasi Biaya Tambahan) ABT tahun ini, agar kita mulai bekerja dan multi years kita kerja Januari dan Februari Rp10 triliun,” tandasnya.

    Menanggapi usulan tersebut, pimpinan Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menekankan pada dasarnya DPR RI setuju mengenai usulan tambahan anggaran tersebut. Asalkan, ke depan Kementan merinci kembali rencana penggunaan anggaran secara lebih detail.

    “Kalau bapak memberikan rincian prorgam-program kerjanya Rp44,64 triliun itu untuk apa saja, Insya Allah kami akan dukung dan dorong agar pemerintah dan Menteri Keuangan bisa mengeluarkan dan meningkatkan anggaran untuk Menteri Pertanian,” pungkasnya.

  • Titiek Sentil Amran Soal Tumpukan Beras Impor Berkutu: Itu Bukan Beras yang Fresh

    Titiek Sentil Amran Soal Tumpukan Beras Impor Berkutu: Itu Bukan Beras yang Fresh

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyentil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seiring adanya beras impor tahun lalu yang sudah lama menumpuk di gudang Perum Bulog.

    Titiek menilai tumpukan beras impor yang tersimpan di gudang Bulog selama 10 bulan membuat kualitas beras menjadi turun, bahkan berkutu alias sudah tidak segar.

    Hal ini mengingat beras yang disalurkan pemerintah lewat bantuan sosial (bansos) pangan merupakan beras sisa tahun lalu. Adapun, sebanyak 360.000 ton beras dan 1,5 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan disalurkan di tahun ini.

    “Saya rasa tidak aman [dikonsumsi] ya Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], karena kalau beras itu sudah terlalu lama disimpan di gudang, itu kami lihat sendiri sudah ada kutunya, walaupun bukan kutu hitam, kutu putih, tetapi tetap saja itu bukan beras yang fresh kalau terlalu lama disimpan,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Alhasil, dia pun mempertanyakan sudah berapa lama sebenarnya tumpukan beras impor itu tersimpan di gudang Bulog.

    “Kalau impor masuknya bulan 10, mungkin, berarti sudah berapa bulan itu? Sudah 10 bulan ada di gudang, lebih dari 10 bulan mungkin ya hampir setahun,” katanya.

    Menurut Titiek, beras impor tahun lalu yang sudah tersimpan selama hampir satu tahun itu harus segera dikeluarkan. Namun, dia menilai jika beras impor tahun lalu itu dikeluarkan dan dibagikan kepada masyarakat untuk bansos bukan merupakan hal yang baik.

    “Itu saya rasa harus segera diambil tindakan untuk diapakan beras ini. Kalau kita kasih bantuan juga dengan beras yang kurang bagus kualitasnya, yang sudah ada kutu dan sebagainya, itu kan tidak baik,” ucapnya.

    Terlebih, saat ini hasil panen Indonesia melimpah. Untuk itu, dia menyarankan agar beras impor tahun lalu segera dikeluarkan. Di sisi lain, Titiek juga mengaku Komisi IV selalu mempertanyakan nasib dari beras impor itu.

    “Jadi tolong diperhatikan mengenai beras-beras yang lama, walaupun setiap kali kami tanya selalu bilang sudah ada pengobatan penyemprotan, itu kan yang disemprot di luarnya saja. Itu tumpukan yang sampai setinggi plafon itu. Yang [tumpukan] tengah-tengah kan ya nggak dapat kesemprot, jadi tolong diperhatikan,” tuturnya.

  • Prabowo Kunjungi Sarinah Bareng Titiek Soeharto dan Didit, Cek Sepatu-Kain

    Prabowo Kunjungi Sarinah Bareng Titiek Soeharto dan Didit, Cek Sepatu-Kain

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sempat berkunjung ke Mall Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (24/6) siang. Prabowo tampak didampingi putranya Didit Hediprasetyo dan Titiek Soeharto.

    Momen Prabowo berkunjung ke Mal Sarinah itu dibagikan di akun Instagram @prabowo, Rabu (25/6/2025) dini hari tadi. Ada beberapa foto yang diunggah Prabowo.

    Dari foto-foto tersebut, Prabowo tampak melihat toko sepatu, kain, hingga buku. Prabowo juga sempat melihat-lihat lukisan yang ada di Mal tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi Sarinah bersama Titiek Soeharto dan Didit Hediprasetyo (Foto: Instagram pribadi Presiden Prabowo)

    Momen Prabowo berkunjung ke Sarinah ini juga diunggah di akun TikTok Wamen Perdagangan RI @sahabat.dyahroroesti. Wamendag Dyah Roro Esti juga terlihat mendampingi kunjungan Prabowo ke Mal Sarinah.

    Dalam video tersebut, terlihat momen lucu saat Prabowo melihat-lihat kain. Prabowo melontarkan candaan yang mengundang gelak tawa.

    “Bawa uang nggak kita?” tanya Prabowo sambil tertawa.

    Prabowo Kunjungi Sarinah Bareng Titiek Soeharto dan Didit (Foto: Instagram pribadi Presiden Prabowo)

    Di akhir video, Prabowo sempat menyapa warga di Mal Sarinah. Prabowo tampak bersalaman dan mengobrol sesaat dengan warga.

    Warga di lokasi terlihat antusias melihat Prabowo. Mayoritas mereka mengeluarkan telepon selulernya untuk mengabadikan momen itu.

    (eva/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sumbar Ekspor Perdana 8 Ton Kopi Perhutanan Sosial ke Dubai Regional 21 Juni 2025

    Sumbar Ekspor Perdana 8 Ton Kopi Perhutanan Sosial ke Dubai Regional 21 Juni 2025

    Sumbar Ekspor Perdana 8 Ton Kopi Perhutanan Sosial ke Dubai
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 8 ton
    kopi
    hasil Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
    Sumatera Barat
    diekspor perdana ke
    Dubai
    , Uni Emirat Arab, Sabtu (21/6/2025).
    Ekspor perdana itu dilepas Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Harau,
    Lima Puluh Kota
    .
    “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak perhutanan sosial karena pada hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang dicita-citakan Pak Prabowo Subianto mulai terlihat hasilnya,” ujar Raja Juli.
    Pemasaran kopi dari KUPS ini diketahui sudah menerapkan sistem
    traceability
    berbasis teknologi
    blockchain
    sesuai standar Europian Union Deforestation Regulation (EUDR).
    “Kita bisa
    ekspor kopi ke Dubai
    dan dengan teknologi
    traceability
    -nya bisa ketahuan kopi itu berasal dari sampai barangnya, tempat, nanti ketahuan. Kita bisa lacak asalnya dari mana sampai harganya berapa,” ujar Raja Antoni.
    Politisi Partai Solidarita Indonesia (PSI) ini menyebut, dirinya ingin melakukan klaster terhadap produk-produk Perhutanan Sosial. Ia menyebut, pada intinya hal ini bertujuan agar masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
    “Intinya adalah masyarakat sejahtera, itu yang dicita-citakan Pak Prabowo, dimaksimalkan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat, hutannya lestari,” tuturnya.
    Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Komisi IV Titiek Soeharto mengatakan, pihaknya sangat mendukung program perhutanan sosial.
    Ia menyebut, salah satu dukungan yang diberikan dengan pemberian pupuk subsidi kepada para petani hutan.
    “Komisi IV sangat mendukung program perhutanan sosial ini. Komisi IV DPR RI telah memberikan dukungan kepada program perhutanan sosial, mendorong Menteri Pertanian untuk memberikan pupuk subsidi pada para petani hutan,” ujat Titiek didampingi Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman.
    Titiek menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menhut Raja Antoni beserta jajaran terkait acara dan kemajuan perhutanan sosial.
    Ia berharap daerah lain dapat terus mensukseskan perhutanan sosial di wilayah masing-masing.
    “Kami sampaikan apresiasi pada Menteri Kehutanan dan jajaran, Bupati Lima Puluh Kota dan jajaran yang telah menggelar acara. Semoga menginspirasi pemerintah daerah lain agar mensukseskan perhutanan sosial di daerah masing-masing,” ungkapnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Titiek Soeharto Minta Budidaya Sawah Pokok Murah Dikembangkan di Banyak Daerah Nasional 21 Juni 2025

    Titiek Soeharto Minta Budidaya Sawah Pokok Murah Dikembangkan di Banyak Daerah Nasional 21 Juni 2025

    Titiek Soeharto Minta Budidaya Sawah Pokok Murah Dikembangkan di Banyak Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau
    Titiek Soeharto
    meminta inovasi
    Sawah Pokok Murah
    (SPM) oleh
    petani
    di Agam, Sumatera Barat (Sumbar), dapat dikembangkan ke daerah lain di Indonesia.
    Titiek mengungkapkan, sistem budidaya padi SPM menunjukkan bahwa petani Indonesia cerdas karena mampu membuat terobosan pertanian yang unggul dengan berbiaya rendah.
    “Saya rasa metode SPM ini patut dipertimbangkan untuk ditiru dan dilakukan di daerah lain agar
    swasembada pangan
    lebih cepat tercapai,” kata Titiek, dalam keterangannya, Sabtu (21/6/2025).
    Titiek memuji petani Kabupaten Agam yang kreatif karena mampu menghasilkan budidaya padi berbiaya rendah, ramah lingkungan, dengan produktivitas lebih tinggi hingga 40 persen dibandingkan pertanian konvensional.
    Menurut Titiek, SPM bisa menjadi solusi atas permasalahan yang kerap dihadapi petani dalam negeri, seperti ketergantungan pupuk anorganik hingga kebutuhan air yang tinggi.
    “Metode budidaya ini membuat petani hemat pupuk hingga 30 persen, tidak membutuhkan banyak air, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi jika musim tanam dilakukan saat kemarau datang. Bahkan, hama dan penyakit bisa dikendalikan dengan baik,” ungkap Titiek.
    Dia menegaskan SPM merupakan jawaban atas keterbatasan lahan serta menyusutnya tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia.
    Politikus Partai Gerindra ini menilai, sistem budidaya SPM bisa ditiru dan diterapkan petani di tempat lain demi tercapainya swasembada pangan.
    “Bayangkan, rata-rata kepemilikan lahan petani di Kabupaten Agam ini tidak lebih dari 3.000 meter persegi, namun hasil panen padinya jauh lebih baik,” kata dia.
    Pihaknya akan mendukung
    pertanian berkelanjutan
    guna meningkatkan kesejahteraan petani.
    Titiek memastikan pihaknya juga akan berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan petani.
    Diketahui, Sawah Pokok Murah adalah program dari pemerintah Kabupaten Agam.
    Program ini diharapkan menjadi solusi bagi mahalnya biaya bertani, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dengan cara yang lebih hemat dan ramah lingkungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhut-Pimpinan Komisi IV Lepas Ekspor Kopi KUPS dari Sumbar ke Dubai – Page 3

    Menhut-Pimpinan Komisi IV Lepas Ekspor Kopi KUPS dari Sumbar ke Dubai – Page 3

    Politisi Partai Solidarita Indonesia (PSI) ini menyebut dirinya ingin melakukan cluster terhadap produk-produk Perhutanan Sosial. Ia menyebut pada intinya hal ini bertujuan agar masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Intinya adalah masyarakat sejahtera, itu yang dicita-citakan Pak Prabowo, dimaksimalkan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat, hutannya lestari,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Komisi IV Titiek Soeharto mengatakan pihaknya sangat mendukung program perhutanan sosial. Ia menyebut salah satu dukungan yang diberikan dengan pemberian pupuk subsidi kepada para petani hutan.

    “Komisi 4 sangat mendukung program perhutanan sosial ini. Komisi 4 DPR RI telah memberikan dukungan kepada program perhutanan sosial, mendorong Menteri Pertanian untuk memberikan pupuk subsidi pada para petani hutan,” ujat Titiek.

     

  • RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis

    RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis

    Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono (kedua kiri), Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto (kanan), dan pejabat lainnya saat menghadiri The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) 2025 yang berlangsung 9-13 Juni 2025, di Nice, Prancis. ANTARA/HO-Humas KKP

    RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis
    Luar Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Delegasi Republik Indonesia (RI) mengenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi pertama di dunia dalam ajang The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) 2025 di Nice, Prancis, sebagai upaya menjaga kelestarian laut melalui skema pembiayaan berkelanjutan.

    “Indonesia memperkenalkan inovasi pendanaan kelautan terbaru melalui side event bertajuk Indonesia Coral Reef Bond: The World First Outcome Bond for Marine Protected Area and Its Underlying Strategic Activities, pada ajang UNOC yang berlangsung pada 9–13 Juni 2025 di Prancis,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan inisiatif itu menjadi langkah konkret menuju target 30 persen kawasan konservasi laut pada 2045. Langkah tersebut juga upaya menjembatani kekurangan pendanaan konservasi sebesar 100–200 juta dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.

    “Coral Reef Bond merupakan instrumen pendanaan outcome based pertama di dunia untuk konservasi dengan menggunakan sumber pendanaan bukan dari pihak pemerintah (non-sovereign) dan bukan utang (non-debt), serta principal protection oleh Bank Dunia,” ujar Trenggono.

    Instrumen pendanaan tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang diukur menggunakan standar global, yaitu IUCN Green List dengan indikator peningkatan biomassa ikan.

    Terdapat tiga lokasi konservasi prioritas yang menjadi fokus implementasi, yaitu Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Alor.

    “Indonesia akan mengelola dana dari forgone coupon untuk memastikan hasil konservasi yang terukur dan berkelanjutan di lokasi tersebut,” kata Trenggono.

    Trenggono juga mengajak komunitas global berkolaborasi menjaga terumbu karang, sebab tanggung jawab pelestarian tidak bisa dibebankan pada satu negara saja dan perlu dukungan investasi dari swasta, filantropi, serta masyarakat luas.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto turut hadir dalam ajang itu, menyebut pengenalan Coral Reef Bond sebagai tonggak penting dalam inovasi keuangan konservasi.

    Ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan regulasi, agar inisiatif seperti ini dapat terus tumbuh dan memberi dampak nyata.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno yang memfasilitasi jalannya diskusi menegaskan Coral Reef Bond bisa menjadi model global dalam pendanaan konservasi laut yang berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi oleh negara-negara lain di masa depan.

    Pelaksanaan Coral Reef Bond melibatkan kerja sama lintas lembaga, antara lain KKP, Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan IUCN. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multi-stakeholder untuk mencapai tujuan konservasi yang ambisius.

    Side event ini juga menghadirkan panelis internasional dari berbagai lembaga, seperti UN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan UNESCO-IOC. Mereka membahas peluang dan tantangan pembiayaan konservasi, serta strategi menggerakkan pendanaan sektor swasta untuk mendukung kelestarian laut.

    Side event ini dihadiri sekitar 180 peserta dari berbagai negara dan instansi, baik pemerintah, NGO, perguruan tinggi, dan swasta serta pihak terkait lainnya.

    Sumber : Antara

  • Alasan Kuat untuk Pemakzulan Wapres, Warga X Buktikan Fufufafa adalah Gibran

    Alasan Kuat untuk Pemakzulan Wapres, Warga X Buktikan Fufufafa adalah Gibran

    GELORA.CO – Jalan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa terbuka lebar. Putra sulung Jokowi itu bisa dimakzulkan melalui kasus akun Kaskus dengan nama Fufufafa.

    Hal itu dikatakan mantan Menteri Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam tayangan Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, dikutip Kamis, 12 Juni 2025.

    Mahfud mengatakan, jika benar akun Fufufa terbukti terkait dengan Gibran, maka itu bisa menjadi alasan yang kuat untuk memakzulkan Gibran.

    “Kalau kalau kalau Fufufafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu gitu ya,” jelas Mahfud MD.

    Namun, Mahfud menambahkan, meski akun Fufufafa bisa jadi alasan yang kuat jika terbukti, pemakzulan tetap berlangsung dengan tidak mudah.

    Sosok Akun fufufafa

    fufufafa adalah akun pengguna Kaskus yang menimbulkan kontroversi dan diduga kuat merupakan akun milik Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. fufufafa pertama kali menjadi sorotan publik setelah diungkap oleh sebuah akun X yang menemukan jejak digital penghinaan terhadap Prabowo Subianto dan putranya, Didit Hediprasetyo.

    Penelusuran selanjutnya menemukan bahwa fufufafa juga menghina Susilo Bambang Yudhoyono, Titiek Soeharto, dan Anies Baswedan.

    Tak hanya itu, fufufafa juga melecehkan sejumlah artis seperti Syahrini, Cinta Laura, Nadia Mulya, Bella Shofie, Pevita Pearce, Duo Serigala, Haruka Nakagawa, Nurul Arifin, Wanda Hamidah, Kartika Putri, dan Rachel Maryam.

    Selain itu, fufufafa juga didapati memberikan komentar bernada rasis dan ofensif terhadap berbagai kelompok, salah satunya terhadap etnis Papua.***