Tag: Thamrin

  • Bobibos Siapkan 2 Bahan Bakar Pengganti Bensin dan Solar

    Bobibos Siapkan 2 Bahan Bakar Pengganti Bensin dan Solar

    Liputan6.com, Jakarta Founder Bahan Bakar Original Buatan Indonesia (Bobibos), M. Ikhlas Thamrin menyambut baik langkah Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang meneruskan pembahasan uji coba dan proses perizinan bahan bakar Bobibos kepada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). 

    Ikhlas menilai keputusan tersebut menjadi tahap penting dalam memastikan standar teknis serta legalitas produk dapat terpenuhi. Ia menyatakan pihaknya siap mengikuti seluruh arahan dan prosedur yang ditetapkan regulator. 

    “Tentu kita akan mengikuti arahan dari EBTKE dan kita tentunya harus mengikuti tahapan-tahapan yang memang sudah ditentukan dan disepakati oleh EBTKE,” ujarnya, dikutip Kamis (20/11/2025).

    Ikhlas menjelaskan bahwa Bobibos memiliki dua jenis produk yang tengah dipersiapkan. Untuk produk berbahan bakar pengganti bensin, pihaknya cenderung menggunakan istilah biogasoline.

    Sementara untuk produk kedua yang bertujuan jadi bahan bakar pengganti solar, pihaknya masih berdiskusi dengan tim EBTKE mengenai istilah yang paling tepat.

    “Bobibos ini karena memiliki dua produk, maka produk yang pertama disebut sebagai biogasoline ya. Jadi Bobibos disebut sebagai biogasoline,” katanya.

    Ia menambahkan, penentuan istilah dan klasifikasi sangat berkaitan dengan proses penyusunan standar teknis yang menjadi dasar pengujian. Sebab, saat ini belum ada template parameter untuk biogasoline. Ikhlas menilai diperlukan forum diskusi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti produsen mesin, regulator, peneliti kampus, dan pengembang teknologi.

    “Karena template parameter biogasoline ini belum ada, sehingga untuk menentukan parameter-parameter ini perlu diadakan komunikasi teknis atau semacam FGD dengan beragam stakeholder,” ujarnya.

     

  • Dugaan Manipulasi Klaim JKN Tiga Rumah Sakit Dilaporkan kepada Kejaksaan Jember

    Dugaan Manipulasi Klaim JKN Tiga Rumah Sakit Dilaporkan kepada Kejaksaan Jember

    Jember (beritajatim.com) – Seorang advokat Mohammad Husni Thamrin melaporkan dugaan manipulasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional di tiga rumah sakit ke Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur.

    “Saya melapor ke Kejaksaan Negeri Jember kemarin sebagai tindak lanjut hasil hearing pada 6 November 2025 di DPRD Jember,” kata Thamrin, Selasa (18/11/2025).

    Thamrin mengadukan empat pihak yakni oknum dokter terduga pelaku manipulasi, Kepala BPJS Kesehatan Yessy Novita, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jember Akhmad Helmi Luqman, dan Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsi Khoris.

    Laporan dugaan Manipulasi klaim JKN ini berawal dari hasil temuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember di Rumah Sakit Daerah Balung, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Paru.

    “BPJS menyebutnya fraud, tapi saya menafsirkan itu bukan fraud biasa. Itu tindak pidana korupsi yang nilainya cukup besar, yang BPJS tidak berani membuka (nominal kerugian),” kata Thamrin.

    Thamrin menangkap adanya niat jahat dalam penyelesaian persoalan ini. Menurutnya, ada pertemuan tertutup di sebuah hotel di Jalan Karimata yang dihadiri Komisi D DPRD Jember, BPJS Kesehatan Jember, dan Dinas Kesehatan Jember pada 5 November 2025.

    Thamrin curiga pertemuan tertutup di hotel itu bertujuan menyelesaikan perkara tersebut tanpa harus ke jalur hukum. Sehari kemudian DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat di gedung parlemen. “Dalam hearing itu tidak ada niat BPJS Kesehatan, DPRD, maupun pihak lainnya untuk mengadukan ini ke ranah hukum,” kata Thamrin.

    Thamrin menyesalkan sikap BPJS Kesehatan, Dinkes, dan Komisi D DPRD Jember yang menilai manipulasi ini termasuk perkara keperdataan biasa. “Hanya cukup mengembalikan kerugian dan kemudian kasusnya ditutup,” katanya.

    Padahal, menurut Thamrin, dugaan manipulasi ‘mark up’ klaim ini sudah termasuk korupsi. “Dana BPJS ini uang negara, di antaranya hasil iuran masyarakat. Diakui bahwa ada manipulasi atau mark up,” katanya.

    Yessy Novita tak berkomentar banyak soal laporan tersebut. “Ya udah kita ikutin aja. Kita lihat aja,” katanya.

    Akhmad Helmi Luqman menyatakan penyelesaian temuan manipulasi klaim JKN itu dilakukan sesuai aturan. “Kami tidak punya kewenangan untuk itu (menyelesaikan secara hukum),” katanya.

    Helmi juga membantah anggapan Thamrin bahwa pertemuan tertutup di hotel pada 5 November 2025 sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut di luar prosedur hukum. “Pertemuan tertutup itu (rapat) dengar pendapat karena Komisi D merasa tidak dikasih tahu (soal temuan manipulasi tersebut). Tidak ada apa-apa,” katanya.

    Ketua Komisi D Sunarsi Khoris terkejut saat tahu dirinya diadukan ke kejaksaan. “Lho saya juga? kok bisa saya juga?”

    Sunarsi mengatakan tidak ada niat buruk dalam pertemuan tertutup dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes Jember di salah satu hotel itu. “Saya hanya ingin mengetahui (temuan manipulasi klaim JKN tersebut),” katanya.

    Dalam pertemuan tersebut, Sunarsi mendapat informasi bahwa temuan tersebut sudah diselesaikan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

    “Bu Yessy mengatakan, sesuai dengan permenkes, (persoalan) itu enggak masuk ranah hukum. Aku ngomong opo enek e. Tapi karena pertemuan tertutup itu, dipikir ada kongkalikong. Yakin, wallahi, aku ora enthuk opo-opo (demi Tuhan saya tidak memperoleh apa-apa, red),” kata Sunarsi.

    Anggota Komisi D Achmad Dhafir Syah menghormati hak Thamrin untuk mengadukan ini ke kejaksaan. “Andai kata boleh menyarankan, sebetulnya ada baiknya tabayyun dulu: apakah memang bisa berlanjut ke ranah pelaporan ke aparat penegak hukum atau cukup diselesaikan dengan konfirmasi atau tabayyun kepada beberapa pihak,” katanya.

    “Saya rasa kejaksaan akan melihat pelaporan itu, apakah nanti ditindaklanjuti atau seperti apa. Toh nanti akan ada klarifikasi ke para pihak, baik itu Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, maupun Ketua Komisi D,” kata Dhafir. [wir]

  • Polda Metro Sebar Anggota Sisir Jakarta Cegah Tawuran hingga Balap Liar

    Polda Metro Sebar Anggota Sisir Jakarta Cegah Tawuran hingga Balap Liar

    Jakarta

    Polda Metro Jaya bersama Polres jajaran dan stakeholder terkait melakukan patroli cipta kondisi (cipkon) menyusuri jalan Jenderal Sudirman-Thamrin. Patroli dilakukan untuk mencegah aksi balap liar.

    “Anggota gabungan Kepolisian Daerah Metro Jaya bersinergi dengan anggota Satpol-PP melaksanakan Apel dan dilanjutkan dengan patroli Cipta Kondusif (cipkon) di sepanjang Jl. Sudirman-Thamrin dan depan Kantor Kementerian PAN & RB antisipasi gangguan Kamtibmas dan balap liar,” tulis keterangan akun X TMC Polda Metro Jaya dikutip detikcom, Selasa (18/11/2025).

    Patroli juga dilakukan di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Polisi memastikan kelancaran arus lalu lintas.

    Selain itu, polisi juga melakukan patroli di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Polisi melakukan antisipasi aksi tawuran hingga gangguan Kamtibmas lainnya.

    “Anggota Sat Lantas Jakarta Timur melaksanakan Patroli Mobil di wilayah Kampung Melayu, BKT, dan Jl. Basuki Rahmat antisipasi gangguan Kamtibmas, balap liar, dan tawuran warga,” tulisnya.

    (wnv/wnv)

  • 7
                    
                        Warga Ramai-ramai Antre Kartu Gratis Transportasi Umum di Bundaran HI
                        Megapolitan

    7 Warga Ramai-ramai Antre Kartu Gratis Transportasi Umum di Bundaran HI Megapolitan

    Warga Ramai-ramai Antre Kartu Gratis Transportasi Umum di Bundaran HI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah warga memadati kawasan Bundaran HI untuk mengantre layanan pendaftaran serta pengambilan Kartu Layanan Gratis (KLG) yang kembali dibuka Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pada car free day (CFD), Minggu (16/11/2025).
    Berdasarkan pengamatan
    Kompas.com
    , antrean warga sudah terlihat mengular sejak pukul 06.00 WIB.
    Ratusan orang berdiri memanjang hingga sisi Jalan MH Thamrin.
    Suasana ramai tampak dari kerumunan warga lansia, keluarga yang mendampingi, dan petugas Dishub yang berupaya mengatur alur antrean.
    Di area tenda Dishub yang berdiri di tengah keramaian CFD, warga terlihat bergerak perlahan menuju meja pelayanan.
    Beberapa petugas memberikan pengarahan melalui pengeras suara, sementara lainnya memeriksa berkas dan membantu warga yang bingung dengan alur pendaftaran.
    Di dalam tenda, petugas tampak sibuk melayani proses verifikasi KTP, mencocokkan data, serta menyerahkan kartu bagi warga yang sudah terjadwal menerima KLG.
    Di luar tenda, antrean terus memanjang karena sebagian warga datang untuk pendaftaran langsung tanpa mendaftar secara daring.
    Salah satu yang hadir adalah Nila (62), warga Bendungan Hilir, yang datang untuk mengambil kartunya sesuai jadwal.
    “Saya daftar lewat online saja, anak saya yang bantu. Dua hari lalu saya dapat undangan untuk pengambilan kartu,” kata Nila saat ditemui di lokasi.
    Ia mengaku proses pengambilannya berlangsung cepat.
    “Tadi gampang, cuma nunjukin KTP saja. Enggak pakai syarat macam-macam. Saya dipanggil tanggal 11, cepat kok, nggak ada kendala,” ujarnya.
    Namun, menurutnya, antrean menjadi kacau karena banyak peserta yang datang tidak sesuai jadwal.
    “Di sini tertulis jelas pengambilan kartu itu pukul 06.00–07.00. Tapi banyak yang datang jam 8 atau 9, akhirnya numpuk,” tuturnya.
    Nila menilai petugas perlu mempertegas pengumuman di lapangan.
    “Sebaiknya yang telat diarahkan saja ke kantor TransJakarta. Ini kan layanan gratis dari pemerintah, jadi semua harus ikut aturan,” katanya.
    Nila menuturkan ia mengetahui informasi pendaftaran dari temannya sebelum memastikan kembali melalui internet.
    “Anak saya bantu daftar
    online
    , keluar jadwal, ya tinggal datang sesuai waktu,” ucapnya.
    Tidak hanya lansia, antrean juga dipadati kalangan keluarga miskin yang berharap bisa ikut mendapatkan bantuan transportasi ini.
    Salah satunya Rina (34), warga Tanah Abang, yang datang sejak subuh.
    “Saya tahu dari grup WhatsApp RT. Karena keluarga saya masuk DTKS, saya tanya Pak RT apa boleh ikut daftar. Katanya bisa, asal datang pagi,” ujar Rina.
    Ia mengaku datang tanpa pendaftaran
    online
    karena takut salah mengisi formulir.
    “Saya enggak daftar online soalnya takut salah isi. Jadi coba datang langsung saja,” ujarnya.
    Ketika tiba di lokasi sekitar pukul 06.00 WIB, antrean sudah sangat panjang.
    “Tetap saja sudah ramai. Katanya kuotanya terbatas, jadi deg-degan juga. Mudah-mudahan kebagian,” ujarnya.
    Rina mengatakan kartu tersebut sangat berarti untuk keluarganya.
    “Kalau dapat, lumayan banget mengurangi biaya transportasi saya dan suami. Kami keluarga pas-pasan, bantuan apa pun sangat berarti,” ucapnya.
    Ia berharap pemerintah lebih mempertimbangkan warga dengan keterbatasan akses digital.
    “Banyak yang ekonomi lemah justru paling kesulitan daftar
    online
    . Harapannya petugas bisa bantu warga kayak kami,” katanya.
    Sebelumnya layanan yang digelar pukul 06.00–10.00 WIB ini ditujukan bagi lansia berusia 60 tahun ke atas yang ingin mendapatkan fasilitas transportasi publik gratis dari Pemprov DKI Jakarta.
    Selain pendaftaran baru, Dishub juga membuka layanan pengambilan kartu bagi warga yang sebelumnya dijadwalkan hadir pada 2 dan 9 November 2025 atau yang sudah mendapatkan pemberitahuan resmi dari PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).
    Meskipun ramai, pelayanan tetap berjalan. Petugas memastikan verifikasi data dilakukan satu per satu untuk menghindari kesalahan input.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Rekomendasi wisata libur akhir pekan di Jakarta

    Rekomendasi wisata libur akhir pekan di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Akhir pekan menjadi waktu yang ditunggu-tunggu, khususnya bagi warga Jakarta untuk melepas penat setelah bekerja dan beraktivitas.

    Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga atau kerabat, berikut empat rekomendasi wisata dan acara yang dapat dikunjungi:

    1. Jakarta Kota Sinema

    Bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang suka menikmati film-film Indonesia, kunjungi acara “Jakarta Kota Sinema” yang berlangsung pada 15-16 November 2025 di depan kantor UPK Kota Tua, pukul 15.00-21.00 WIB.

    Acara ini sebagai bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung Jakarta sebagai kota sinema.

    Selain nobar film-film Indonesia pilihan, Anda juga bisa menikmati penampilan musik dan tarian yang bakal bikin suasana makin hidup.

    2. Indonesia Outing Expo 2025

    Bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati pameran, kunjungi “Indonesia Outing Expo 2025” yang digelar pertama kalinya di JICC, Jakarta Pusat, pada 14-16 November 2025.

    Pameran ini bisa menjadi kesempatan bagi siapa saja yang mencari inspirasi tempat rekreasi maupun menciptakan event yang seru untuk ragam aktivitas engagement.

    Lebih dari 100 vendor dan jenama yang telah dikurasi berpartisipasi dalam event tersebut, seperti Best Western Hotel, Bobobox, Super Park, Sunsetfalls, dan White Horse.

    Acara tersebut juga menghadirkan penyedia hotel, resort, destinasi wisata, restoran, dan penyedia kuliner event untuk kebutuhan konsumsi, serta event organizer dan penyedia aktivitas team bulding interaktif.

    Acara dimeriahkan dengan berbagai workshop yang bisa Anda ikuti secara gratis, salah satunya membatik, yang digelar oleh Kampung Batik Palbatu Jakarta.

    3. Jakarta Parade Hari Pahlawan 2025

    Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menyelenggarakan Jakarta Parade Hari Pahlawan 2025 di Ancol Taman Impian pada Sabtu, pukul 15.00 WIB.

    Acara itu menghadirkan semangat perjuangan dalam format perayaan publik yang meriah, inklusif, dan kreatif.

    Jakarta Parade dimulai dari Bundaran Symphony of The Sea pada pukul 15.00 WIB dengan pembacaan sajak perjuangan dan penampilan teater Abang None Jakarta yang memadukan unsur budaya Betawi dan narasi modern.

    Parade kendaraan hias (float) akan melintasi sepanjang pantai dan tokoh-tokoh pahlawan nasional, seperti MH Thamrin, Ki Hajar Dewantara, RA Kartini, serta Jenderal Soedirman turut dihadirkan dalam bentuk teatrikal dan instalasi visual modern.

    4. Pameran “The Red Shades of the Alhambra”

    Bagi Anda yang menyukai pameran, “The Red Shades of the Alhambra” yang digelar di Museum Seni Rupa Keramik dapat menjadi pilihan.

    Pameran itu berlangsung mulai 11 November 2025 hingga 10 Januari 2026 dan menampilkan pesona keindahan arsitektur serta seni Alhambra yang memikat

    Cukup dengan membayar tiket masuk museum, Anda sudah dapat menikmati pengalaman visual yang kaya warna dan makna.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pohon Tumbang Timpa Kendaraan, DKI Percepat Pemangkasan di 5 Wilayah

    Pohon Tumbang Timpa Kendaraan, DKI Percepat Pemangkasan di 5 Wilayah

    Jakarta

    Insiden pohon tumbang menimpa kendaraan terjadi lagi di Jakarta, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Raya, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat (Jakpus). Buntut peristiwa ini Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Jakarta akan menggencarkan proses pengecekan.

    Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta, Fajar Sauri, mengatakan proses pengecekan bakal dilakukan di 5 wilayah yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Pihaknya juga akan memotong batang pohon yang riskan tumbang.

    “Di 5 wilayah kami melakukan pengecekan kesehatan pohon terutama pohon-pohn besar dan sudah tua dan secara rutin dilakukan pemangkasan atau penopingan pohon,” kata Fajar kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

    Ia menyebut hari ini proses pemangkasan terhadap pohon yang riskan tumbang bakal dilakukan. Fajar mengatakan proses pemotongan ini akan dilakukan secara serentak.

    “Besok pagi serentak di 5 wilayah, kami melakukan penopingan atau pemangkasan pohon,” ungkapnya.

    “Untuk pohon palm raja kita remajakan dengan pohon tabebuya,” ucapnya.

    Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, sebelumnya mengatakan Pemprov DKI akan memasang peyangga pada 5.000 pohon yang berisiko tumbang buntut insiden di Pondok Indah. Ia menyebutkan pemasangan itu ditargetkan rampung dalam 3-6 bulan dan tak tertutup untuk dipercepat.

    Chico mengatakan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI juga sudah diminta untuk memetakan daerah rawan secara intensif. Pihaknya tengah berfokus pada pemetaan pohon di kawasan Pondok Indah hingga Sudirman-Thamrin.

    “Mengenai pemetaan khusus pohon rawan dekat aktivitas masyarakat, ya, Distamhut memang sudah diminta untuk intensifkan itu. Mereka sedang menyelesaikan inventarisasi menyeluruh berdasarkan data GIS dan survei lapangan, fokus spada pohon di kawasan padat, seperti Pondok Indah, Sudirman-Thamrin, dan koridor utama lainnya,” ungkapnya.

    Menurut Chico, pemasangan penyangga ditargetkan rampung dalam 3-6 bulan. Ia menyebutkan Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah berkoordinasi dengan BMKG mengantisipasi cuaca ekstrem.

    “Hasil pemetaan ini akan jadi dasar prioritas pemasangan penyangga dan pemangkasan dengan target selesai dalam 3-6 bulan ke depan, tapi percepatan dilakukan sekarang juga pasca-insiden ini,” ujar Chico.

    (dwr/jbr)

  • Pramono buka peluang gelar event resmi sepatu roda di Sudirman-Thamrin

    Pramono buka peluang gelar event resmi sepatu roda di Sudirman-Thamrin

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membuka peluang untuk menggelar event resmi sepatu roda di kawasan Sudirman-Thamrin menyusul viralnya pesepatu roda yang bermain di jalan raya tanpa alat pelindung diri di kawasan tersebut.

    “Kalau olahraga seperti ini seyogyanya pakai alat pelindung diri. Saya tadi sudah diskusi dengan Ketua Persatuan Sepatu Roda. Kalau perlu diadakan secara resmi di Sudirman-Thamrin,” kata Pramono usai membuka Kejuaraan Sepatu Roda Jakarta Open Internasional 2025 di JIRTA, Sunter, Jakarta Utara, Jumat.

    Pramono menilai, dengan adanya perhelatan resmi, hal ini dapat membuat olahraga sepatu roda berkembang lebih sehat. Selain itu, pemerintah dapat mengatur rute, keamanan, dan teknis pelaksanaan sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lain.

    “Jadi secara prinsip saya akan mendorong, tetapi tetap jangan kemudian nggak pakai alat pelindung diri dan juga secara tidak dikoordinasikan dengan aparat keamanan ataupun polisi setempat,” jelas Pramono.

    Dia pun membandingkan dengan berbagai kota besar dunia yang sudah lama menjadikan sepatu roda sebagai bagian dari event publik rutin. Salah satu contohnya adalah New York, yang menggelar kegiatan skating massal dua hari sebelum acara maraton.

    Untuk itu, dia mendorong agar Jakarta dapat menjadi kota yang ramah untuk berolahraga dengan aman dan nyaman.

    Sebelumnya, Pramono Anung sempat merespons soal adanya aktivitas sepatu roda di jalan umum Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat yang viral di media sosial.

    Pramono pun melarang aktivitas sepatu roda di jalan umum. Ia menekankan aksi serupa tidak boleh terulang karena membahayakan keselamatan pengguna jalan.

    “Nggak boleh sepatu roda atau apa pun melakukan aktivitas atau kegiatan di jalan terbuka seperti itu,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Pertimbangkan Event Resmi Sepatu Roda di Sudirman-Thamrin

    Pramono Pertimbangkan Event Resmi Sepatu Roda di Sudirman-Thamrin

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang penyelenggaraan event resmi sepatu roda di kawasan Sudirman-Thamrin. Gagasan itu muncul setelah adanya aksi viral pesepatu roda yang bermain di jalan raya tanpa alat pelindung diri di Kawasan Sudirman.

    Pramono mengatakan, sepatu roda adalah olahraga yang berkembang pesat di Jakarta dan berpotensi menjadi bagian dari sport tourism Ibu Kota. Namun, pelaksanaannya harus terorganisasi dan memenuhi standar keamanan, bukan dilakukan sembarangan di jalan umum.

    “Kalau olahraga seperti ini seyogyanya pakai alat pelindung diri. Saya tadi sudah diskusi dengan Ketua Persatuan Sepatu Roda. Kalau perlu diadakan secara resmi di Sudirman-Thamrin,” kata Pramono di JIRTA, Sunter, Jakarta Utara, Jumat (14/11/2025).

    Ia menilai perhelatan resmi justru bisa membuat olahraga sepatu roda berkembang lebih sehat. Selain itu, pemerintah dapat mengatur rute, keamanan, dan teknis pelaksanaan sehingga tidak membahayakan pengguna jalan lain.

    “Jadi secara prinsip saya akan mendorong tetapi tetap harus jangan kemudian enggak pakai alat pelindung diri dan juga secara apa ya, tidak dikoordinasikanlah dengan aparat keamanan ataupun polisi setempat,” ungkapnya.

    Pramono juga membandingkan dengan berbagai kota besar dunia yang sudah lama menjadikan sepatu roda sebagai bagian dari event publik rutin. Salah satu contohnya adalah New York, yang menggelar kegiatan skating massal dua hari sebelum acara maraton.

    “Di luar negeri yang seperti ini juga ada, seperti di Berlin, di Chicago, termasuk di New York. Dua hari sebelum maraton mereka juga melakukan sepatu roda, skateboard, dan sebagainya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Pramono Anung sempat merespons soal adanya aktivitas sepatu roda di jalan umum Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Video itu viral di media sosial.

    Pramono pun melarang aktivitas sepatu roda di jalan umum. Ia menekankan aksi serupa tidak boleh terulang karena membahayakan keselamatan pengguna jalan.

    “Enggak boleh sepatu roda atau apa pun melakukan aktivitas atau kegiatan di jalan terbuka seperti itu,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Kamis (13/11).

    Halaman 2 dari 2

    (bel/isa)

  • Kepolisian atur lalu lintas terkait kunjungan Raja Yordania

    Kepolisian atur lalu lintas terkait kunjungan Raja Yordania

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengumumkan pengaturan lalu lintas di delapan ruas jalan utama Jakarta yang akan dimulai pada Jumat. Pengaturan itu terkait kunjungan kenegaraan Raja Yordania ke Indonesia.

    Acara kunjungan berlangsung pada Jumat pukul 16.00 WIB hingga selesai dan dilanjutkan pada Sabtu pukul 10.30 WIB hingga selesai.

    Akan ada pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan utama Jakarta sebagai bentuk penghormatan, dilansir dari akun ofisial @TMCPoldaMetro, Jumat dinihari.

    Adapun penutupan jalan hanya dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas.

    Pengaturan lalu lintas hanya berlaku di ruas jalan utama Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur yang masuk dalam rute yang dilewati oleh tamu negara.

    Delapan ruas jalan yang masuk dalam rute yang dilewati antara lain Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan H.R. Rasuna Said, Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Jalan Raya Pondok Gede, dan Jalan Mayjen Sutoyo.

    Sementara itu, dilansir dari laman resmi Kerajaan Yordania, kehadiran Raja Abdullah II ke Indonesia adalah bagian dari kunjungan ke sejumlah negara Asia, antara lain Jepang, Vietnam, Singapura, dan Pakistan.

    Dalam kunjungan ke Indonesia, Raja Abdullah II disebut akan bertemu perwakilan dari Danantara Indonesia, serta bersama Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bilateral.

    Prabowo diketahui telah berkunjung ke Yordania pada 14 April 2025 lalu dan bertemu empat mata dengan Raja Abdullah II di Istana Al Husseiniya, Amman, pada hari kedua kunjungan ke negara itu.

    Sumber:

    https://x.com/TMCPoldaMetro/status/1989026693215055940

    https://m.antaranews.com/berita/5231933/menlu-pastikan-raja-yordania-akan-berkunjung-ke-indonesia-pekan-ini?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category

    Pewarta: Abdu Faisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keterbukaan informasi publik dinilai harus jadi budaya kerja

    Keterbukaan informasi publik dinilai harus jadi budaya kerja

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyebutkan keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja yang menyatu dalam pelayanan publik.

    “Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi cerminan dari kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Ketua KI DKI Harry Ara Hutabarat saat melanjutkan tahapan presentasi Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Badan Publik Tahun 2025 hari keempat, di Jakarta Creative Hub (JCH), Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis.

    Harry menjelaskan keterbukaan informasi publik sangat penting terlebih di tingkat kecamatan dan kelurahan.

    “Kecamatan dan kelurahan adalah garda terdepan pelayanan masyarakat, sehingga transparansi di level ini menjadi sangat penting,” katanya.

    Dalam sesi evaluasi, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menyoroti pentingnya pengelolaan media sosial yang otoritatif dan kredibel, khususnya pada platform seperti Instagram dan YouTube.

    “Akun media sosial badan publik sebaiknya diverifikasi agar lebih dipercaya publik. Misalnya, Kecamatan Kramat Jati sudah memiliki centang biru sebagai contoh baik yang bisa diikuti badan publik lainnya,” ujar Luqman.

    Ia juga menyoroti beberapa temuan, antara lain Kecamatan Menteng yang belum memiliki akun terverifikasi dan Kecamatan Pademangan yang memiliki dua akun aktif, sehingga perlu disatukan agar tidak membingungkan publik.

    Selain itu, Luqman mendorong badan publik untuk lebih aktif mempublikasikan informasi berkala serta membangun komitmen jangka panjang dalam tata kelola keterbukaan informasi publik (KIP).

    “Keterbukaan informasi publik tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memerlukan komitmen anggaran, program dan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW,” katanya.

    Sementara itu, perwakilan PPID Utama Provinsi DKI Jakarta, Herry Hidayat, menjelaskan bahwa pelaksanaan KIP di tingkat wilayah harus merujuk pada Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menegaskan Dinas Kominfotik sebagai PPID Provinsi.

    Kegiatan tersebut diikuti oleh 31 badan publik, terdiri atas 12 kecamatan dan 19 kelurahan di wilayah DKI Jakarta, yaitu:

    Kecamatan: 1. Kemayoran 2. Koja 3. Kramat Jati 4. Mampang Prapatan 5. Penjaringan 6. Pulo Gadung 7. Sawah Besar 8. Senen 9. Matraman 10. Menteng 11. Pademangan 12. Pasar Rebo

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.