Xcloud.id

Tag: Thamrin

  • Koalisi Pasti serukan penerapan cukai MBDK saat HBKB

    Koalisi Pasti serukan penerapan cukai MBDK saat HBKB

    Puluhan relawan dan aktivis masyarakat dari Koalisi Pangan Sehat Indonesia (Pasti) menyerukan dan mendesak pemerintah segera menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta, Minggu (13/7/2025). ANTARA/HO-Koalisi Pasti

    Koalisi Pasti serukan penerapan cukai MBDK saat HBKB
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Koalisi Pangan Sehat Indonesia (Pasti) menggelar aksi publik untuk menyerukan penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta, Minggu.

    Bersama puluhan relawan serta aktivis masyarakat, Koalisi Pasti menyerukan dan mendesak pemerintah segera menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Koalisi ini terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia.

    Aksi yang berlangsung dari kawasan Jalan Sudirman hingga Bundaran HI ini menampilkan beragam poster edukatif, visual teatrikal mengenai minuman tinggi gula serta ajakan untuk menandatangani petisi di laman change.org/cukaikanmbdk yang sudah ditandatangani lebih dari dua puluh ribu orang.

    Para peserta aksi menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera membatasi promosi dan akses publik terhadap produk tinggi gula yang membahayakan kesehatan masyarakat.

    Aksi ini merupakan respon atas keputusan pemerintah dan DPR yang membatalkan pemberlakuan cukai MBDK tahun ini menjadi tahun depan.

    Koalisi Pasti menilai penundaan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari risiko penyakit tidak menular, seperti obesitas dan diabetes.

    Project Lead for Food Policy CISDI, Nida Adzilah Auliani mengatakan, penundaan cukai MBDK tahun ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat.

    “Cukai MBDK adalah kebijakan strategis yang telah diterapkan di 99 negara dan terbukti menjadi kebijakan yang ‘cost-effective’ dalam menurunkan konsumsi minuman manis serta mencegah obesitas, diabetes dan penyakit tidak menular lainnya,” kata Nida dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut Nida, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja dari paparan produk pangan ultra-proses yang terbukti berkontribusi terhadap krisis kesehatan nasional.

    Apalagi tingkat konsumsi minuman manis di Indonesia saat ini sangat tinggi. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, sebanyak 67,21 persen rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi MBDK.

    Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023 menunjukkan hampir separuh populasi berusia tiga tahun ke atas mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali sehari.

    Karena itu, Koalisi Pasti mendorong pemerintah menerapkan kebijakan komprehensif yang meliputi cukai minuman manis, label peringatan pada bagian depan kemasan serta pembatasan iklan produk tidak sehat. Satu rangkaian instrumen kebijakan tersebut telah terbukti efektif di berbagai negara.

    “Di negara lain, yaitu Afrika Selatan, cukai minuman berpemanis berhasil menurunkan lebih dari 50 persen kadar gula pada produk MBDK,” katanya.

    Studi di Indonesia dan berbagai negara menunjukkan bahwa label peringatan di depan kemasan efektif membantu konsumen mengenali kandungan gula, garam dan lemak berlebih dalam produk sehingga mendorong pilihan yang lebih sehat.

    Label peringatan di depan kemasan juga telah terbukti sebagai satu-satunya pendekatan pelabelan yang berdampak nyata dalam pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak.

    Dua kebijakan tersebut terbukti tidak berdampak negatif terhadap lapangan kerja, upah atau keuntungan industri minuman. Industri hanya beralih menjual produk yang lebih sehat.

    “Hal ini membantah kekhawatiran pihak umum dari industri, jika cukai MBDK diterapkan bakal mengganggu perekonomian dan keberlangsungan usaha,” kata dia.

    Nida pun menyayangkan hingga saat ini implementasi sistem label peringatan depan kemasan di Indonesia juga masih mengalami hambatan.

    “Ada hambatan antar-lembaga, khususnya antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Kementerian Kesehatan yang belum berjalan optimal,” katanya.

    Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Ari Subagyo menegaskan, penerapan cukai MBDK tidak bisa ditawar lagi karena sudah berkali-kali ditunda.

    Keputusan pemerintah menunda cukai tahun ini justru mengindikasikan adanya intervensi industri dalam pembuatan regulasi. “Sebab, narasi yang selalu dipakai industri tentang perekonomian yang belum stabil tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

    Koalisi Pasti mengingatkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2025 telah memasukkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Barang Kena Cukai berupa MBDK ke dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (Progsun) Tahun 2025.

    Artinya, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dan mandat nasional untuk menyelesaikan regulasi teknis cukai MBDK tahun ini.

    Sumber : Antara

  • Kotak Misterius Mitsubishi Wara-wiri di Jakarta, Isinya Destinator?

    Kotak Misterius Mitsubishi Wara-wiri di Jakarta, Isinya Destinator?

    Jakarta –

    Mitsubishi sedang bikin campaign pemasaran calon mobil baru lewat kotak misterius. Apa isinya?

    Mystery Box ini dibawa mulai dari Gelora Bung Karno – Senayan, Ancol, hingga Stasiun Whoosh Halim.Mystery Box ini tiba di destinasi terakhirnya, Anjungan Sarinah Thamrin.

    PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) akan segera membuka selubung dari Mystery Box yang selama ini menjadi pusat perhatian, melalui acara spesial bertajuk World Premiere – Uncover Your Next Destinations, pada Kamis, 17 Juli 2025 mendatang.

    Acara ini akan disiarkan secara langsung melalui Live stream di Website dan YouTube resmi MMKSI, serta di Global Website Mitsubishi Motors. CEO Mitsubishi Motors, Takao Kato akan membuka kotak secara langsung di Jakarta untuk memperkenalkan produk terbaru Mitsubishi Motors kepada Indonesia dan dunia.

    Shabrina Leonita, pemenang Indonesian Idol 2025, sekaligus merupakan salah satu pengguna pertama kendaraan terbaru Mitsubishi Motors.

    Disinyalir mobil ini merupakan versi produksi massal dari DST Concept. Well, tak sedikit tenaga penjual Mitsubishi yang mulai menawarkan booking unit mobil dengan nama Destinator.

    Destinator juga telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor IDM001069857 sejak 30 Maret 2023. Pendaftarnya Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha yang beralamat di Tokyo, Jepang.

    Mitsubishi DST Concept telah terdaftar di Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025.

    Dalam dokumen itu, terdapat empat varian DST yang terdaftar. Berikut kode mobil baru Mitsubishi beserta nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)-nya:

    DST 1.5L H (4X2) A/T: NJKB Rp 212 jutaDST 1.5L M (4X2) A/T: NJKB Rp 193 jutaDST 1.5L P (4X2) A/T: NJKB Rp 230 jutaDST 1.5L P PLUS (4X2) A/T: NJKB Rp 240 juta

    DST menjadi salah satu produk yang menjembatani konsumen Indonesia yang mau naik kelas dari Xpander, mobil MPV baris tiga yang populer di Indonesia.

    “Ya sebenarnya produk ini didesain untuk pasar Indonesia. Karena pasar Indonesia baris ketiga besar dan sangat populer,” kata Presiden Direktur MMKSI, Atsushi Kurita, Mei lalu.

    “Produk ini buat mereka yang ingin naik kelas dari Xpander (termasuk Xpander Cross), kita memutuskan untuk rilis tahun ini di Asia Tenggara,” ujar dia.

    “Produksi pertama kali di Indonesia, dipasarkan juga pertama kali di Indonesia,” kata Kurita.

    (riar/lua)

  • KPK Bantah Ada Intervensi dalam Penetapan Tersangka Korupsi CSR BI

    KPK Bantah Ada Intervensi dalam Penetapan Tersangka Korupsi CSR BI

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tuduhan adanya intervensi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi dana CSR atau program sosial Bank Indonesia (PSBI) sehingga sampai sekarang belum menetapkan tersangka.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyebab belum ditetapkan tersangka kasus CSR BI karena kompleksitas perkaranya. 

    “Sejauh ini tidak ada intervensi, tetapi memang setiap perkara itu punya kompleksitas yang berbeda-beda begitu dalam penyidik mengumpulkan alat bukti yang dibutuhkan,” ujar Budi dikutip, Jumat (11/7/2025).

    Budi meminta publik bersabar karena pada waktunya KPK akan mengumumkan konstruksi perkara dan tersangka secara lengkap dalam perkara ini. Budi juga memastikan pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

    “Tentu pemanggilan para saksi juga bagaimana kebutuhan penyidik untuk mendalami informasi dan keterangan yang diduga diketahui oleh pihak-pihak tersebut,” tandas Budi.

    Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan pihaknya bakal segera menetapkan tersangka dalam kasus korupsi dana CSR. Menurutnya, penetapan tersangka akan diumumkan dalam waktu dekat, meskipun tidak menyebutkan detail waktu pastinya.

    “Dalam waktu dekat akan kami tetapkan tersangkanya. Ditunggu saja ya,” ujar Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Senin (7/7/2025). 

    Asep mengatakan hingga saat ini, KPK sedang fokus mengusut keterlibatan dua anggota Komisi XI DPR 2019-2024, yakni politisi Partai Nasdem Satori dan politisi Partai Gerindra Heri Gunawan. Keduanya telah diperiksa penyidik KPK beberapa kali terkait dengan kasus tersebut.  

    “Semua kami dalami, sementara ini kami fokus pada penggunaan dana CSR oleh ST dan HG. Sesuai laporan awal masyarakat kepada kami,” tandas Asep.

    KPK telah melakukan penggeledahan di kediaman Satori dan Heri Gunawan terkait kasus ini. Termasuk, KPK juga telah mengusut yayasan yang terafiliasi dengan Satori dan Heri Gunawan. KPK menduga yayasan-yayasan tersebut menerima dana PSBI, namun dana PSBI tersebut tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya.

    KPK juga sudah memeriksa beberapa pihak dari BI terkait kasus ini, antara lain mantan Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono serta mantan Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BI, Irwan. Keduanya masing-masing didalami soal proses serta prosedur dalam penganggaran, pengajuan sampai dengan pencarian PSBI, serta pembahasan anggaran tahunan bank sentral tersebut. 

    KPK terus memeriksa dan mendalami keterangan para saksi terkait kasus korupsi dana CSR BI ini, termasuk melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi seperti Gedung Bank Indonesia (BI) di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kediaman rumah anggota DPR RI Heri Gunawan.

    Hanya saja, hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Bahkan, kasus ini sempat mendapat sorotan publik karena KPK dinilai lambat dalam menangani kasus dugaan korupsi ini.

  • Menhub Apresiasi Pelindo soal Pelabuhan Pulau Baai Siap Beroperasi Optimal

    Menhub Apresiasi Pelindo soal Pelabuhan Pulau Baai Siap Beroperasi Optimal

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Dudy Purwagandhi mengapresiasi Pelindo yang telah bekerja keras dalam mengatasi masalah pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai. Proses tersebut selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025, yakni tanggal 31 Juli 2025.

    Ini menunjukkan kolaborasi yang solid antara Pelindo dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Baai, serta berbagai instansi terkait di Bengkulu.

    Menhub Dudy mengatakan sejak beberapa hari lalu telah dilakukan uji coba keluar masuk kapal di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Dua kapal yang diuji coba, yakni KM M.H. Thamrin yang mengangkut 110 penumpang dan KMP Pulo Tello yang bermuatan mobil tangki BBM.

    “Uji coba olah gerak kapal dilakukan untuk menguji kelayakan pergerakan kapal di alur pelayaran yang sedang dalam tahap pengerukan. Adapun uji coba pelayaran KM M.H. Thamrin dan KMP Pulo Tello dilakukan dalam cuaca baik dan kondisi air laut pasang tertinggi,” ungkap Menhub Dudy dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).

    Dari hasil uji coba tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Pelabuhan Pulau Baai telah dapat beroperasi kembali, setelah sebelumnya sempat mengalami kendala akibat terjadinya pendangkalan.

    Sementara itu Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Pelindo dalam upaya percepatan pengerukan dan pemulihan operasional pelabuhan.

    “Kami sangat bersyukur alur pelayaran telah dapat dilalui dengan lancar dan aman. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam melaksanakan penugasan Pemerintah untuk menjaga kelancaran rantai logistik nasional dengan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan RI,” ujar Arif.

    Arif menambahkan bahwa alur pelayaran secara bertahap akan kembali normal. Setelah selesai melakukan pengerukan alur darurat dengan kedalaman hingga -4 mLWS, proses akan dilanjutkan dengan normalisasi alur hingga mencapai kedalaman -6,5 mLWS, kemudian pengerukan akan dilanjutkan hingga mencapai kedalaman maksimal -12 mLWS.

    Apresiasi dan ungkapan terima kasih juga disampaikan Ketua DPW Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) Bengkulu, Indarto, atas terbuka kembali alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

    “Terbukanya alur ini tidak hanya menjadi kabar baik bagi dunia pelayaran, tetapi juga bagi dunia usaha dan juga menjadi tonggak penting dalam mendukung kelancaran arus logistik dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Bengkulu,” tutur Indarto.

    Hingga hari ini (11/7) pukul 08.00 WIB, setidaknya terdapat dua puluh enam kapal berhasil melewati alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.

    “Sinergi yang terbangun ini kami harapkan agar terus berlanjut untuk menyelesaikan proses pengerukan hingga benar-benar tuntas. Dengan demikian, distribusi logistik ke Pulau Enggano maupun wilayah lainnya dapat berjalan lancar dan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah,” pungkas Arif.

    Tonton juga Video: Penjelasan Pelindo soal Penyebab Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok

    (ega/ega)

  • Jalur “Car Free Night” tak akan sepanjang “Car Free Day”

    Jalur “Car Free Night” tak akan sepanjang “Car Free Day”

    Sebetulnya antara Dukuh Atas dengan Thamrin. Kita mau coba di situ dulu. Memang tidak mungkin bisa terlalu panjang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan trek atau jalur pelaksanaan malam bebas kendaraan bermotor (Car Free Night/CFN) tak akan sepanjang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/CFD) yang digelar setiap akhir pekan, yakni Jalan Sudirman hingga M.H Thamrin.

    “Sebetulnya antara Dukuh Atas dengan Thamrin. Kita mau coba di situ dulu. Memang tidak mungkin bisa terlalu panjang,” kata dia saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Jumat.

    Rano mengakui teknis pelaksanaan “CFN” tak mudah, membutuhkan kajian dan sosialisasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk menunda uji coba pelaksanannya yang semula direncanakan pada Sabtu (5/7).

    Dia menjanjikan “CFN” nantinya akan tetap diadakan di Jakarta.

    “Harus (berjalan CFN). Hanya memang tidak bisa kita jadi satu dengan kegiatan yang besar. Karena teknisnya tidak semudah seperti itu. ‘Car Free Night’ ini memang harus ada sosialisasi,” ujar Rano.

    Adapun pembatalan uji coba “CFN” yang dibarengi pawai obor dilakukan setelah Pemprov DKI mempertimbangkan arus lalu lintas serta aktivitas rutin sore dan malam hari warga.

    Tadinya, pawai dilakukan dengan rute melintasi Pintu Barat Daya Silang Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) melalui Bundaran Bank Indonesia dan Jalan MH Thamrin.

    “Sebetulnya kalau kegiatan perayaan 1 Muharram 1447 Hijriah berjalan. Hanya tidak di satu tempat. Kami memberikan santunan kepada 3.000 anak yatim,” ujar Rano.

    Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menyatakan terus melakukan kajian komprehensif agar penetapan lokasi “Car Free Night” memenuhi aspek keberlanjutan pelaksanaan program dan tidak mengganggu aktivitas lain yang sudah ada di sana.

    Dishub DKI juga melakukan benchmarking (proses membandingkan kinerja) secara sekunder terhadap kota-kota besar di dunia yang juga melaksanakan acara serupa dengan Car Fee Night.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjelang Akhir Pekan, Ganjil Genap Jakarta Tetap Berlaku Jumat 11 Juli 2025 – Page 3

    Menjelang Akhir Pekan, Ganjil Genap Jakarta Tetap Berlaku Jumat 11 Juli 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Meski akhir pekan semakin dekat, aturan pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil genap tetap diberlakukan di Jakarta pada Jumat (11/7/2025).

    Karena bertepatan dengan tanggal ganjil, maka hanya kendaraan dengan pelat nomor berakhiran angka ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9 yang diizinkan melintas pada jam-jam tertentu. Sedangkan genap yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8 dilarang.

    Pemerintah Daerah Khusus Jakarta tidak menonaktifkan sistem ganjil genap meski hari Jumat sering dianggap lebih longgar karena mendekati akhir pekan.

    Sebaliknya, justru pada hari Jumat, lalu lintas biasanya mulai padat sejak pagi hingga malam hari karena meningkatnya aktivitas warga menjelang libur.

    Untuk itu, kebijakan ganjil genap tetap diberlakukan penuh demi menjaga kelancaran lalu lintas, khususnya di jam padat. Jadwal penerapannya dibagi dua, yaitu pagi hari pukul 06.00 sampai 10.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 hingga 21.00 WIB. Di luar jam tersebut, kendaraan bebas melintas tanpa dibatasi oleh nomor pelat.

    Sebagai catatan, aturan ganjil genap Jakarta ini hanya berlaku saat hari kerja Senin sampai Jumat dan ditiadakan ketika akhir pekan Sabtu Minggu serta tanggal merah atau hari libur nasional.

    Sanksi terhadap pelanggaran aturan ganjil genap tidak hanya diberikan secara langsung oleh petugas di lapangan, tetapi juga dapat dikenakan melalui sistem pengawasan elektronik yang bekerja otomatis.

    Kamera pengawas elektronik atau kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dipasang di sejumlah titik untuk mendeteksi pelanggaran secara real-time, dan surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan yang tercatat.

    Aturan ganjil genap Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

    Pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Ancaman hukuman berupa denda maksimal Rp500.000 atau kurungan paling lama dua bulan tetap berlaku, termasuk bila pelanggaran terdeteksi oleh kamera pengawas yang tersebar di sejumlah titik.

    Selain itu, juga terdapat acuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2022, yang semuanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas di wilayah Jakarta.

    Sistem ini sudah menjadi bagian dari rutinitas warga Jakarta. Namun, masih saja terjadi pelanggaran, baik karena ketidaktahuan maupun kelalaian. Oleh sebab itu, penting bagi setiap pengendara untuk selalu memperhatikan tanggal dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

    Penerapan ganjil genap tidak hanya melibatkan petugas di lapangan, tetapi juga sistem tilang elektronik melalui kamera pengawas yang tersebar di berbagai titik. Pelanggar dapat langsung dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, bahkan meski tidak diberhentikan langsung oleh petugas.

    Untuk menghindari sanksi dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, masyarakat diminta untuk merencanakan perjalanan dengan lebih cermat. Pilihan transportasi umum, kendaraan daring, atau menyesuaikan jam keberangkatan bisa menjadi alternatif yang bijak.

    Penyesuaian aturan ganjil genap, kembali dibagi menjadi dua sesi, yaitu pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-22.00 WIB. Selain itu, per hari ini pesepeda diizinkan menggunakan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

  • Pembangunan MRT Bundaran HI-Kota Lampaui Target, Begini Progresnya

    Pembangunan MRT Bundaran HI-Kota Lampaui Target, Begini Progresnya

    Jakarta –

    Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase 2A melampaui target rata-rata yang telah ditetapkan. Diketahui, pembangunan MRT Jakarta fase ini akan menghubungkan Stasiun Bundaran HI-Kota yang terdiri dari tujuh stasiun pemberhentian, yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

    Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Persoda) Weni Maulina merinci, rata-rata pembangunan proyek MRT Bundaran HI-Kota sudah mencapai 49,99% dari target 48,54% hingga 25 Juni 2025. Sementara progres masing-masing proyek sipil, untuk CP 201 Bundaran HI-Harmoni telah mencapai 88,41%.

    “Ini ada dua stasiun ya, Thamrin dan Monas (Monumen Nasional). Ini sudah ada di angka 88,41%. Alhamdulillah ini sudah tinggal sedikit lagi, dan kita insyaallah mengoperasikan ini di tahun 2027,” jelas Weni dalam acara Forum Jurnalis di Transport Hub, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Sementara untuk CP 202 Harmoni-Mangga Besar, progres pembangunan sudah mencapai 53,84% dan CP 203 Mangga Besar-Kota sebesar sebesar 74,79%. Ia menyebut, stasiun-stasiun ini akan dioperasikan pada akhir 2029.

    Weni juga menjelaskan, untuk paket pekerjaan sistem perkeretaapian di CP 205 Bundaran HI-Kota sudah berjalan 17,32%. Kemudian untuk pake pengadaan kereta di proyek CP 206 Bundaran HI-Kota, akan melakukan pengadaan ulang lantaran tender sebelumnya gagal tercapai.

    “Paket pengadaan kereta ini sedang dalam proses pengadaan karena memang kemarin ada gagal tender dan kita akan melakukan pengadaan ulang,” jelasnya.

    Sementara untuk proyek CP 207 untuk sistem ticketing masih dalam proses tender. Hal ini juga telah berlangsung sejak akhir 2024. Ia menargetkan submission Juni yang telah diperpanjang hingga akhir Agustus.

    Untuk pembangunan MRT Fase 2A, terang Weni, nilai investasi yang telah direalisasikan sebesar Rp 12 triliun. Ia menyebut, pihaknya terus mengakselerasi pembangunan MRT hingga akhir 2029.

    “Untuk fase 2A kita kurang lebih sudah di angka sekitar Rp 12 triliun. Jadi, itu yang sudah terpasang di lapangan,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Ada HUT ke-79 Bhayangkara, Tarif TJ, MRT, LRT Jakarta Rp 1 Hari Ini

    (ara/ara)

  • Proyek MRT Thamrin-Monas ditargetkan selesai 91 persen pada akhir 2025

    Proyek MRT Thamrin-Monas ditargetkan selesai 91 persen pada akhir 2025

    Arsip foto – Pekerja berjalan di terowongan MRT Fase 2A Stasiun MRT Thamrin dan Monas di Jakarta, Senin (26/5/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU/am.

    Proyek MRT Thamrin-Monas ditargetkan selesai 91 persen pada akhir 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 15:55 WIB

    Elshinta.com – PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan proyek CP201 Stasiun Thamrin dan Monas selesai 91,62 persen pada akhir 2025.

    “CP201 akan menyelesaikan 91,62 persen pekerjaannya sehingga pada 2027 mendatang maka kedua stasiun ini telah dapat beroperasi,” kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo di Jakarta, Rabu.

    Ahmad menyatakan paket kontrak CP201 Stasiun Thamrin dan Monas telah mencapai 88,41 persen dengan sejumlah pekerjaan utama seperti instalasi dan pengujian eskalator Stasiun Thamrin hingga penyelesaian (finishing) pekerjaan arsitektural di Stasiun Monas masih terus dikerjakan.

    Kemudian, perkembangan signifikan juga terlihat di area konstruksi CP 202, yaitu Stasiun Harmoni, Sawah Besar dan Mangga Besar.

    Per 25 Juni, proyek tersebut telah mencapai 53,84 persen dari target 48,75 persen. Pekerjaan ekskavasi dan pengecoran masih terus dikerjakan di ketiga stasiun tersebut.

    “Sedangkan di paket kontrak CP203 yang mengerjakan Stasiun Glodok dan Kota, perkembangannya telah mencapai 74,79 persen,” ujarnya.

    Adapun pengerjaan proyek CP203 mencakup pembuatan akses pemeliharaan (maintenance) di terowongan, struktur tangga dan dinding di bok stasiun, hingga pemasangan penyaring udara (OTE Duct) dan pembangunan struktur tangga akses pemadam kebakaran.

    Selain pekerjaan sipil stasiun, pembangunan fase 2A juga mencakup CP205 sistem perkeretaapian dan rel yang per 25 Juni telah mencapai 17,32 persen. Seluruh rel telah tiba di Jakarta dan sedang dalam penyelesaian proses pengiriman ke lokasi konstruksi.

    Perkembangan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 2 dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Stasiun Kota mencapai 49 persen.

    Fase 2A MRT Jakarta akan menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer dan terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok dan Kota.

    Fase 2A tersebut dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI-Harmoni yang ditargetkan selesai pada 2027 dan segmen dua Harmoni-Kota yang ditargetkan selesai pada 2029.

    Fase 2A MRT Jakarta dibangun dengan biaya sekitar Rp25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

    Berbeda dengan Fase 1 dan Fase 2A dibangun sekaligus dengan mengembangkan kawasan stasiun dengan konsep kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD).

    Pembangunan dengan konsep ini tidak hanya menyiapkan infrastruktur stasiun MRT Jakarta saja, namun juga kawasan sebagai paduan antara fungsi transit dan ruang publik yang akan mengoptimalkan akses terhadap transportasi publik sehingga dapat menunjang daya angkut penumpang.

    Sumber : Antara

  • Menag Minta Kesakralan Masjid Dijaga, Jangan Dianggap Seperti Pasar

    Menag Minta Kesakralan Masjid Dijaga, Jangan Dianggap Seperti Pasar

    Menag Minta Kesakralan Masjid Dijaga, Jangan Dianggap Seperti Pasar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    meminta masyarakat menjaga
    kesakralan masjid
    sebagai tempat ibadah bagi umat Muslim.
    “Jangan sampai nanti sudah tidak ada lagi tempat sakral, masuk ke masjid seperti masuk ke pasar,” ujar Nasaruddin di Kantor Kementerian Agama, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
    Ia mengharapkan nuansa masjid harus memberikan rasa nyaman seperti rumah, kantor, maupun tempat rekreasi spiritual.
    “Jangan hanya merasa hidup ke masjid kalau datang ke masjid, tapi bagaimana merasa masjid seperti rumah, seperti kantor, tempat-tempat rekreasi,” kata dia.
    Bukan hanya masjid, Nasaruddin juga meminta rumah ibadah agama-agama lainnya di Indonesia mesti dijaga kesakralannya.
    “Tempat ibadah itu, apapun agama itu, itu meyakini bahwa rumah ibadah adalah
    meeting point
    untuk mempertemukan dirinya dengan langit, dengan Tuhan,” kata dia.
    Menag yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini meyakini jika kesadaran spiritual tertanam dalam diri setiap orang, maka akan menjauhkan perilaku menyimpang seperti korupsi.
    “Tanpa kesadaran ini, mustahil perbuatan-perbuatan seperti dosa maksiat korupsi itu bisa terhilangkan,” ucapnya.
    Sebelumnya, Kemenag meluncurkan forum Annual International Conference on Islam, Science, Society (AICIS+) 2025 yang bertujuan untuk mendorong Islam melahirkan
    perdamaian dunia
    melalui ilmu, sains, teknologi, dan ekonomi.
    Forum ini akan digelar pada 29-31 Oktober 2025 di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jawa Barat.
    Akademisi, peneliti, ulama muda, dan inovator sosial dapat bergabung dengan forum ini dengan mengirimkan abstrak minimal 750 kata.
    Adapun, tema abstrak antara lain, Ekoteologi dan keberlanjutan lingkungan, Transformasi teknologi, Hukum Islam dan ekofeminisme, Dekolonisasi kajian Islam, Krisis kemanusiaan, Kesehatan masyarakat Muslim, Ekonomi berkeadilan, dan Inovasi sosial berbasis nilai-nilai Islam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Masih Kaji Uji Coba Car Free Night, Bukan Dalam Waktu Dekat

    Pemprov DKI Masih Kaji Uji Coba Car Free Night, Bukan Dalam Waktu Dekat

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi Jakarta sempat membatalkan rencana uji coba car free night (CFN) di Jalan Sudirman-Thamrin. Saat ini, Pemprov Jakarta masih mengkaji lebih dalam uji coba tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan.

    “Kajiannya masih panjang, memperhatikan juga aktivitas rutin warga dan entitas-entitas, usaha-usaha yang ada di situ, termasuk para pekerjanya,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim saat dihubungi, Selasa (8/7/2025).

    Chico mengatakan Pemprov Jakarta akan meminta masukan dari penggiat ekonomi. Dia menyebut belum ada rencana uji coba CFN dalam waktu dekat.

    “Ini masih terus coba dikaji dan minta masukan dari pada para penggiat ekonomi di sekitar situ juga. Jadi belum ada rencana dalam waktu dekat untuk uji coba,” ujarnya.

    CFN Batal Diuji Coba

    Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta membatalkan uji coba malam bebas kendaraan bermotor atau car free night (CFN) bersamaan dengan Jakarta Muharram Festival 2025 besok. Pemprov DKI mengubah konsep acara Jakarta Muharram Festival 2025.

    “Kami memohon maaf kepada masyarakat. Setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, Pemprov DKl memutuskan mendorong peringatan di tingkat komunitas dan membatalkan Jakarta Muharram Festival 2025. Jadi yang batal konsep acaranya, bukan peringatan 1 Muharam,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/7).

    “Keputusan ini tentu tidak mudah, tapi dipandang sebagai langkah terbaik dalam situasi yang ada mempertimbangkan arus lalu lintas dan aktivitas rutin sore dan malam hari warga di hari tersebut,” ujarnya.

    (dek/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini