Tag: Teuku Riefky Harsya

  • Indonesia Dorong Aturan Internasional Soal Royalti Digital di WIPO

    Indonesia Dorong Aturan Internasional Soal Royalti Digital di WIPO

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah Indonesia mengambil langkah bersejarah dengan mengusulkan terbentuknya instrumen hukum internasional terkait tata kelola royalti di lingkungan digital. Usulan yang diberi nama The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment ini diajukan melalui World Intellectual Property Organization (WIPO).

    Proposal tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, inisiatif ini bertujuan memperkuat ekosistem musik dan memastikan para pencipta menikmati manfaat ekonomi dari karya mereka. Selain itu, proposal ini juga memasukkan elemen publisher right bagi karya jurnalistik.

    “Inisiasi ini kami dorong untuk memajukan ekosistem musik nasional. Jika nilai ekonomi dari karya tidak kembali ke pencipta, maka kreasi berikutnya tentu akan terhambat,” ujar Supratman dalam pertemuan daring dengan para duta besar dan perwakilan RI di luar negeri, Selasa (14/10/2025).

    Ciptakan Keadilan Global dalam Distribusi Royalti

    Menurut Supratman, proposal Indonesia tidak bertentangan dengan sistem hukum negara lain. Sebaliknya, ia memperkuat semangat keadilan bagi semua negara anggota WIPO dalam distribusi royalti lintas batas.

    “Saya percaya diri ini akan berhasil. Usulan ini tidak menimbulkan benturan antarnegara besar atau industri, justru menciptakan keadilan,” tegasnya.

    Ia juga mengungkapkan, beberapa industri dan negara telah menjalin komunikasi dengan Kemenkumham terkait reformasi tata kelola Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMN) yang kini tengah dibenahi.

    Supratman menilai, keberhasilan proposal ini sangat bergantung pada dukungan diplomasi multilateral, regional, dan bilateral. Karena itu, ia mengajak seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri turut memperjuangkan agenda penting ini.

    “Kementerian Hukum hanya menjadi pendobrak awal. Dukungan para diplomat sangat menentukan agar suara Indonesia semakin kuat di forum internasional,” ujarnya.

    Kolaborasi Lintas Sektor untuk Ekosistem Musik yang Adil

    Menteri asal Sulawesi itu menekankan, proposal ini bukan milik satu kementerian, melainkan gagasan kolektif Pemerintah Indonesia demi membangun tata kelola royalti yang transparan dan adil.

    “Ini adalah proposal Pemerintah Indonesia untuk memastikan keadilan bagi musisi, komposer, penerbit, serta pelaku industri musik nasional,” jelas Supratman.

    Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham Andry Indrady menambahkan, ada tiga pilar utama dalam usulan ini:

    Tata kelola royalti global melalui kerangka kerja WIPO yang mencakup pengelolaan fonogram dan dokumentasi audiovisual, proses lisensi, hingga pengawasan distribusi royalti.

    Sistem distribusi alternatif berbasis pengguna (user-centric payment), yang memberikan insentif secara proporsional kepada para pencipta.

    Penguatan tata kelola lembaga manajemen kolektif, dengan standardisasi antarnegara anggota WIPO dan mekanisme distribusi lintas batas.

    “Proposal Indonesia berupaya meretas hambatan struktural dalam rezim kekayaan intelektual global. Kami mendorong kerangka hukum yang adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Andry.

    Dukungan Penuh dari Diplomasi dan Ekonomi Kreatif

    Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno memastikan, Kemlu akan memberikan dukungan penuh agar Proposal Indonesia dapat diterima secara luas di forum WIPO.

    “Kami siap berdiri di belakang Kementerian Hukum dengan seluruh strategi diplomasi yang diperlukan,” tegasnya.

    Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai langkah ini penting untuk memastikan pembagian manfaat ekonomi digital yang lebih adil.

    “Reformasi tata kelola royalti sangat dibutuhkan untuk menjamin apresiasi yang berkeadilan bagi para pencipta dan pelaku industri musik,” ujarnya.

    Dengan dukungan lintas kementerian dan diplomasi aktif, Indonesia optimistis dapat menjadi pionir dalam menciptakan sistem royalti global yang lebih transparan dan berkeadilan. [aje]

  • Program Unggulan Prabowo, Menteri Ekraf Tinjau Sekolah Garuda di Kalsel

    Program Unggulan Prabowo, Menteri Ekraf Tinjau Sekolah Garuda di Kalsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meresmikan Sekolah Garuda Transformasi di SMAN Banua, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (8/10/2025). Dia mewakili Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari peluncuran serentak di 16 sekolah se-Indonesia, yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi.

    Program Sekolah Garuda merupakan inisiatif Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan talenta Indonesia menembus universitas kelas dunia.

    “Sekolah Garuda ini akan menjadi harapan baru untuk pendidikan unggul sehingga bisa mengatasi tantangan pendidikan ketertinggalan Indonesia dalam bidang sains dan teknologi,” ungkap Presiden Prabowo dalam sambutan melalui video dikutip dalam siaran pers, Kamis (9/10/2025).

    Data yang melatarbelakangi program ini menunjukkan dari 284 juta penduduk Indonesia, hanya 62.800 pelajar yang menempuh pendidikan di luar negeri.

    Angka ini tertinggal jauh dari Tiongkok (1 juta pelajar), India (622 ribu pelajar), dan Nigeria (112 ribu pelajar). Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru yang akan rampung pada 2029.

    “Di hari baik ini, kita menjadi saksi sejarah berdirinya Sekolah Garuda Transformasi di Kalimantan Selatan yang merupakan ikhtiar Presiden Prabowo Subianto dalam mentransformasi pendidikan Indonesia untuk melahirkan generasi pemimpin menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Teuku Riefky Harsya.

    Sekolah Garuda menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia sekaligus penyeimbang akses pendidikan unggul yang mencetak Generasi Emas berwawasan global dengan kepekaan lokal.

    Teuku Riefky juga menceritakan pengalaman menarik dan kisah inspiratif semasa SMA. Menurutnya, 3 tahun berada di SMA Negeri 6 Jakarta dan pendidikan militer yang ditempuh di luar negeri mampu menjadi awal pengembangan karier hingga saat ini.

    “Pak Prabowo menginginkan putra-putri terbaik Banua menjadi kader yang unggul, tangguh, dan inovatif, tidak hanya pada level nasional, tetapi juga kesempatan emas menuju level global,” jelasnya. 

    Teuku Riefky menambahkan sekolah ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif guna mencetak talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di seluruh penjuru negeri.

    Guru Bahasa Inggris Sekolah Garuda Banua, Tommy Prabowo mengatakan penetapan ini adalah kesempatan dan tantangan.

    “Keyakinan kami kuat di pundak para Guru Garuda terpikul tanggung jawab yang melahirkan generasi yang adaptif, kreatif, dan berkarakter sehingga siap membangun Indonesia dari bumi Kalimantan Selatan,” lanjut Tommy.

    Hadir pula dalam peresmian Sekolah Garuda SMAN Banua, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin; Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman; Inspektur II Kemdiktisaintek, Waluyo; Juru Bicara Badan Komunikasi Pemerintah RI, Ujang Komaruddin; Kepala SMAN Banua, Risa Lisdariani; dan para tamu undangan dari jajaran anggota DPR Kalimantan Selatan dan forkopimda.

  • Kemenekraf siap bersinergi untuk memajukan ekonomi kreatif

    Kemenekraf siap bersinergi untuk memajukan ekonomi kreatif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyatakan ​​​​​​bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) siap bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk TNI, dalam upaya untuk memajukan subsektor ekonomi kreatif.

    Pada perayaan ulang tahun ke-80 TNI, Minggu (5/10), dia mengemukakan peran penting TNI dalam menjaga stabilitas demi mewujudkan kemajuan bangsa.

    “Di balik stabilitas bangsa dan perekonomian yang semakin tumbuh, ada mereka yang bertugas siang dan malam di seluruh satuan dari Sabang sampai Merauke. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan pertahanan agar kita dapat terus berkreasi dan maju bersama,” katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta pada Senin.

    “TNI yang prima adalah simbol kekuatan dan profesionalisme. TNI rakyat adalah mereka yang selalu dekat dengan masyarakat. Dalam momentum HUT TNI Ke-80 ini, mari bersinergi bersama mewujudkan Indonesia Maju,” kata Riefky, yang menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 TNI di Jakarta pada Minggu (5/10).

    Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

    Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan bahwa TNI sebagai tulang punggung pertahanan negara harus siap menjadi pelindung dan penjaga stabilitas keamanan bangsa.

    “TNI merupakan benteng, benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia,” katanya.

    Selain upacara, rangkaian acara HUT ke-80 TNI mencakup pameran 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista), doa bersama lintas agama, makan gratis, panggung hiburan, pertunjukan atraksi militer, defile pasukan, dan parade pesawat tempur.

    Pewarta: Fitra Ashari
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah berkolaborasi untuk tingkatkan perekonomian masyarakat

    Pemerintah berkolaborasi untuk tingkatkan perekonomian masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif.

    “Ekonomi kreatif terbukti memberi dampak nyata bagi perekonomian dan kontribusi signifikan terhadap PDB. Kami siap menyelaraskan program dengan standar pertumbuhan nasional, termasuk sinergi bersama UMKM,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah pada Sabtu.

    “Fokus kami adalah memastikan kelas menengah tidak turun kelas dan mendorong masyarakat yang mendekati kelas menengah agar bisa naik. Ekonomi kreatif dapat menjadi solusi alternatif untuk mewujudkan hal itu,” kata Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

    Dia mengemukakan bahwa program-program pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi digital dapat membuka peluang kerja dan usaha baru bagi kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.

    “Banyak kelompok kelas menengah yang turun kelas. Mereka dapat dijangkau dengan pendekatan digital melalui program-program sederhana berbasis teknologi,” katanya.

    Kementerian Ekonomi Kreatif telah menyiapkan program-program untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital masyarakat serta membuka lapangan kerja.

    Misalnya, Program Emak-Emak Matic Digital Marketer menyediakan pelatihan pemasaran digital bagi ibu rumah tangga yang memasarkan produk kebutuhan keluarga. Program ini diproyeksikan menciptakan 100.000 lapangan kerja.

    Selain itu, ada Program Gen Matic Digital Marketer yang menawarkan pelatihan pemasaran digital produk gaya hidup kepada generasi muda. Program ini diperkirakan mampu membuka 100.000 peluang kerja baru.

    “Orientasi program ekonomi kreatif memang kami arahkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi tenaga muda sekaligus menopang kelas menengah,” kata Menteri Ekonomi Kreatif.

    Kementerian Ekonomi Kreatif juga mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah melalui Koperasi Merah Putih (KMP) Digital Marketer dengan sasaran sekitar 80.000 koperasi di desa serta Santri Matic Digital Marketer yang menyasar 40.000 pesantren dan lima juta santri di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Chairul Rohman
    Editor: Maryati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Majukan UMKM dan Potensi Lokal, Wali Kota Semarang Raih Penghargaan dari Kompas TV
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        13 September 2025

    Majukan UMKM dan Potensi Lokal, Wali Kota Semarang Raih Penghargaan dari Kompas TV Regional 13 September 2025

    Majukan UMKM dan Potensi Lokal, Wali Kota Semarang Raih Penghargaan dari Kompas TV
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Terbaru, Pemkot Semarang mendapatkan penghargaan dari Kompas TV sebagai “Daerah Peduli Pengembangan UMKM dan Potensi Sumber Daya Lokal”.
    Penghargaan tersebut diraih dalam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-14 Kompas TV di The Tribrata Hotel & Conventions Center Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).
    Penghargaan diberikan lantaran Pemkot Semarang memiliki komitmen kuat dalam mendorong kemajuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
    Penghargaan diserahkan langsung Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya kepada Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Margaritha Mita Dewi Sopha.
    Pada kesempatan terpisah, Agustina menyebut bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas konsistensi Pemkot Semarang dalam memperkuat usaha mikro serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.
    Keberhasilan Semarang, lanjutnya, tidak terlepas dari program dan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas serta daya saing UMKM. Langkah ini mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi, baik di level lokal maupun nasional.
    Pemkot Semarang telah menempuh beragam upaya pengembangan UMKM, mulai dari program pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, akses permodalan, hingga membantu memasarkan produk.
    “Pengelolaan dari hulu hingga hilir inilah yang akhirnya dinilai berhasil,” kata Agustina dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/9/2025).
    Prestasi tersebut, kata Agustina, tidak terlepas dari kerja sama erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dukungan dari seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi daerah.
    “Inilah wujud keberhasilan dan sekaligus kerja keras Pemkot Semarang, pelaku usaha, dan masyarakat Semarang untuk terus memajukan perekonomian di wilayahnya,” ujarnya.
    Pemkot Semarang terus memfasilitasi pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan yang digelar di Semarang. Dengan begitu, produk lokal bisa semakin dikenal, berkembang, dan memiliki daya saing.
    “UMKM yang kreatif dan inovatif tidak hanya soal produk, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” tutur Agustina.
    Sebagai informasi, Kompas TV menggelar Malam Puncak Syukuran HUT Ke-14 bertajuk “Harmones14”. Pada acara tersebut, Kompas TV memberikan tujuh apresiasi khusus kepada kepala daerah yang dinilai memberi kontribusi nyata dan berdampak positif bagi masyarakat.
    Kategori penghargaan yang diberikan meliputi Daerah Peduli Ketahanan Pangan, Daerah Peduli Layanan Kesehatan dan Pemenuhan Gizi Anak, Daerah Peduli Iklim Investasi, Daerah Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif, Daerah Peduli Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi, Daerah Peduli Pengembangan UMKM dan Potensi Sumber Daya Lokal, serta Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan.
    “Selamat ulang tahun untuk Kompas TV. Semoga terus menjadi saluran televisi yang menginspirasi, mendidik, dan menghadirkan optimisme bagi seluruh pemirsa Indonesia,” tutur Wali Kota Semarang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Gantikan Prabowo Kunker ke China saat Gibran Temui Perwakilan Ojol

    AHY Gantikan Prabowo Kunker ke China saat Gibran Temui Perwakilan Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja menuntaskan kunjungan kerjanya dari China.

    Begitu mendarat di Tanah Air pada Minggu (31/8/2025), Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku langsung menuju Istana Kepresidenan untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya baru saja ke Istana, menghadap Bapak Presiden dan kurang lebih dua jam berdialog,” kata AHY dalam jumpa pers di kediaman keluarga Yudhoyono, Cikeas, Kabupaten Bogor, Minggu (31/8/2025) malam.

    Dalam kesempatan itu, AHY tampil sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bersama sejumlah pengurus inti, antara lain Sekjen Herman Khaeron, Sekretaris MTP Teuku Riefky Harsya, Kepala BPOKK M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Wakil Ketua Umum Edhi Baskoro Yudhoyono yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI. 

    AHY menjelaskan dirinya mendapat penugasan ke Beijing di tengah rencana Presiden Prabowo melakukan lawatan ke Negeri Tirai Bambu. Namun karena situasi dalam negeri yang dinilai darurat, AHY segera kembali ke Jakarta dan langsung menghadap Presiden. 

    Usai bertemu Prabowo, dia kemudian melaporkan perkembangan politik dan keamanan nasional kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

    “SBY memang tidak lagi mengikuti day to day perkembangan politik, tetapi melihat situasi terakhir yang luar biasa, beliau memantau dengan sungguh-sungguh. Kita ingin menghadirkan solusi agar tidak berkepanjangan,” ujar AHY.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir mewakili Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025). 

    Ibas menjelaskan, AHY tidak bisa hadir karena masih dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke China. Mengingat dirinya seharusnya akan mendampingi kunjungan kenegaraan Prabowo sebelum dibatalkan karena situasi negara yang sedang tak kondusif.

    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi berjalan kembali dari China tugas negara sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Saya belum tahu topiknya mengenai apa,” kata Ibas kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025).

    Gibran Terima Perwakilan Pengemudi Ojol di Istana

    Sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming sempat bertemu dan santap siang bersama sejumlah perwakilan pengemudi Ojek Online (Ojol) di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Minggu (31/08/2025).

    Dalam pertemuan ini, Wapres dan para perwakilan pengemudi Ojol dari Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive tersebut membahas perkembangan situasi terkini pasca musibah yang menimpa salah seorang pengemudi Ojol, Affan Kurniawan saat terjadi aksi unjuk rasa pada Jumat (28/08/2025). 

    Salah seorang perwakilan pengemudi dari Gojek, Rahman, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para pengemudi Ojol untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Wapres.

    “Alhamdulillah, [dalam] pertemuan tadi lebih banyak kita yang meminta, mengajukan aspirasi kepada Pak Wapres dan Alhamdulillah kita sefrekuensi ya untuk permasalahan yang saat ini sedang terjadi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Rahman menyampaikan bahwa para pengemudi Ojol mengharapkan pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi dinamika yang terjadi di tanah air, khususnya gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah.

    “Dan juga kita minta kepada pihak pemerintah untuk lebih cepat, untuk mengkondisikan kejadian-kejadian dan keadaan hari ini. Karena terus terang, dengan [adanya unjuk rasa] beberapa hari ini kami teman-teman ojek online terganggu dalam mata pencaharian. Jumlah penumpang menurun, rasa was-was,” ujarnya. 

    Menurut Rahman, komunitas pengemudi Ojol di berbagai wilayah telah memberikan edukasi kepada para anggotanya agar tidak terprovokasi atau ikut serta dalam aksi-aksi anarkis.

    “Demo memang merupakan hak demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi jangan bersifat atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan penjarahan. Itu memang tidak kami inginkan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk meredam melalui teman-teman kami di wilayah kami masing-masing,” tegasnya.

    Menanggapi aspirasi tersebut, ungkap Rahman, Wapres Ke-14 RI itu merespons positif, termasuk berjanji akan mengawal proses hukum terkait insiden yang menyebabkan Affan Kurniawan meninggal dunia.

    “Alhamdulillah beliau tadi menangkapnya secara positif dan menjanjikan akan melakukan proses hukum kepada para pelaku insiden yang menimpa almarhum, rekan kita, Affan Kurniawan, kebetulan masih sahabat saya juga,” ucap Rahman. 

  • Kemensos & Kemenekraf Bakal Dorong Kreativitas Siswa Sekolah Rakyat

    Kemensos & Kemenekraf Bakal Dorong Kreativitas Siswa Sekolah Rakyat

    Jakarta

    Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) bakal memperkuat kolaborasi. Adapun kolaborasi kali ini mendorong kreativitas siswa Sekolah Rakyat melalui pengembangan ekonomi kreatif.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Kemenekraf telah menyusun kurikulum khusus untuk diajarkan ke siswa Sekolah Rakyat. Hal itu diungkapkan olehnya saat bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya di Kantor Kemensos, hari ini.

    “Agar mereka nanti secara terukur mampu meningkatkan kapasitas dan bisa mengembangkan dirinya, khususnya di bidang kreativitas,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).

    Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya berdampak pada para anak-anak namun juga untuk menjadikan keluarga mereka lebih mandiri.

    Sekolah Rakyat juga akan dijadikan creative-hub dan pusat kegiatan ekonomi kreatif lokal dengan menjadikan fasilitas asrama dan sekolah sebagai pusat pelatihan, pameran, dan kolaborasi komunitas kreatif daerah.

    “Dia pintar, berkarakter dan terampil. Nah keterampilannya ini nanti kita akan perkuat dan tentu pada saat yang sama itu akan membentuk karakter mereka sebagai orang yang profesional,” tuturnya.

    Sementara itu, Teuku Riefky Harsya menyatakan melihat potensi yang luar biasa dari program Presiden Prabowo untuk membina anak-anak melalui Sekolah Rakyat. Menurutnya, hal ini menjadi peluang untuk membangun keterampilan mereka sejak dini.

    Dia juga menambahkan keterampilan ini nantinya akan bisa digunakan untuk bekerja atau sebagai wirausaha juga melihat potensi industri kreatif di setiap kabupaten.

    “Sehingga kurikulum yang kita lakukan itu, begitu mereka lulus atau selesai, itu juga yang memang dibutuhkan di daerah tersebut,” tuturnya.

    Adapun potensi kolaborasi Ekraf dengan pengembangan siswa terampil di sekolah yaitu berkaitan dengan literasi digital dan teknologi; bekerja dan kewirausahaan; personal branding dan storytelling yang nantinya saat mereka lulus dari sekolah juga mendapatkan sertifikasi profesi.

    Sebelumnya, setiap siswa dan siswi Sekolah Rakyat telah menjalani talent mapping sebelum masuk sekolah, untuk mengukur minat dan bakatnya.

    Selaras dengan hal itu, Riefki juga menjelaskan kolaborasi ini didukung dengan siswa sekolah rakyat yang memiliki talenta seni, media, dan teknologi untuk dapat diinkubasi menjadi pelaku ekonomi kreatif yang unggul di masa depan.

    Selain itu juga mengintegrasikan kewirausahaan kreatif, HKI, dan project-based learning untuk menghasilkan karya bernilai ekonomi dan terlindungi hukum.

    “Selanjutnya, memberikan jalur pengembangan karier kreatif sejak dini melalui pelatihan digital, magang, dan akses ke Industri,” tutupnya.

    (anl/ega)

  • Menteri minta daerah bentuk dinas ekraf guna kembangkan potensi daerah

    Menteri minta daerah bentuk dinas ekraf guna kembangkan potensi daerah

    Dan sifatnya ini memang imbauan, ketika kalau seorang kepala daerah melihat bahwa potensi ekrafnya bisa dikembangkan.

    Kendari (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meminta daerah-daerah di Indonesia untuk membentuk dinas ekraf guna mengembangkan potensi daerah, khususnya di bidang ekonomi kreatif.

    Teuku Riefky Harsya saat ditemui di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu, mengatakan bahwa dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait panduan untuk penguatan kelembagaan ekraf di daerah.

    “Dan sifatnya ini memang imbauan, ketika kalau seorang kepala daerah melihat bahwa potensi ekrafnya bisa dikembangkan,” kata Teuku Riefky saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025, di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra.

    Dia menyebutkan pembentukan dinas ekraf tersebut tidak hanya untuk membantu perkembangan industri kreatif, tetapi juga apabila industri kreatif di daerah dianggap bisa membuka lapangan kerja, investasi, hingga berdampak pada peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB.

    “Dan membantu visi kepala daerah tersebut, di situ tentu ada will, ada niat untuk pembentukan dinas ekraf di daerah masing-masing,” ujarnya pula.

    Teuku Riefky juga sepakat dengan pendapat dari Mendagri Tito Karnavian jika pembentukan dinas ekraf harus melihat kondisi keuangan dan kesiapan dari daerah tersebut. Sehingga, pihaknya telah menyiapkan mekanisme dengan dua opsi, yakni pembentukan dinas ekraf sendiri atau dinas ekraf gabungan dengan beberapa dinas lainnya.

    “Misalnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif, dan seterusnya,” ujar Teuku Riefky.

    Dia menjelaskan pascadikeluarkan SKB tersebut, pada semester kedua tahun 2024 ini telah banyak para kepala daerah yang tengah menyiapkan peraturan daerah (perda) dan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) terkait ekraf.

    Berdasarkan data, untuk pemerintah provinsi di Indonesia telah dilakukan pendampingan oleh Kementerian Ekraf sebanyak 20 daerah. Sedangkan delapan provinsi sudah mempunyai dinas ekraf.

    “Yang sudah ada akan menjadi 28 atau 75 persen dari jumlah provinsi di Indonesia,” katanya pula.

    Kemudian untuk pemerintah kabupaten/kota, saat ini telah terdapat sekitar 70-an daerah yang telah dilakukan pendampingan untuk membentuk dinas ekraf gabungan.

    Teuku Riefky menambahkan, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra saat ini pihaknya masih mendiskusikan bersama dengan Gubernur Andi Sumangerukka terkait pembentukan atau gabungan dinas ekraf.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.