Xcloud.id

Tag: Teuku Faizasyah

  • 6 Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli Bandung

    6 Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli Bandung

    Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi melantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah, Kamis (11/9/2025).
    Pelantikan pejabat eselon II itu dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail didampingi Wakil Bupati Asep Ismail.
    Jeje menegaskan, rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
    “Rotasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi amanah besar untuk memperkuat birokrasi yang profesional dan melayani,” kata Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya, Kamis (11/9/2025).
    Menurut Jeje, pelantikan pejabat baru ini juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan program prioritas daerah dan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
    “Harapan saya, para pejabat dapat segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.
    Rotasi jabatan kali ini terbagi dalam tiga kategori, yakni satu orang dimutasi sebagai tindak lanjut putusan PTUN, tiga orang berdasarkan evaluasi kinerja, dan 10 orang melalui uji kompetensi.
    Dari daftar pejabat yang dilantik, sejumlah nama menempati posisi baru strategis di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
    Drs. Meidi, M.Si kini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    Drs. Hasanuddin, M.Si yang sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja kini bergeser menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.
    Duddy Prabowo, S.Sos., M.M. dari Kepala Badan Pendapatan Daerah kini dipercaya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
    Rini Sartika, S.Sos., M.Si bergeser dari Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan menjadi Asisten Administrasi Umum.
    Ahmad Fauzan Azima, S.Sos., MH sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan kini menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
    Sementara Ricky Riyadi, S.Sos yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kini mengisi posisi Sekretaris DPRD.
    Mochamad Ridwan Evi, BE., S.Sos., MM yang semula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan.
    Yoppie Indrawan Iskandar, SE bergeser dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.
    Akhmad Panji Hernawan, SH., M.Si dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
    Drs. Tony Prihantoro, M.T yang sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
    Drs. Rony Rudyana bergeser dari Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
    Asep Dendih, S.Pd., M.M yang semula Kepala Dinas Pendidikan kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
    Drs. Asep Sehabudin dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kini menempati jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    Terakhir, dr. Ridwan Abdullah Putra, Sp.OG yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan kini dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
    Dengan pelantikan ini, Jeje menegaskan komitmen Pemkab Bandung Barat untuk menghadirkan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Hanura akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional. Bimtek ini akan diikuti 525 anggota DPRD dari Partai Hanura yang ada di provinsi, dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, Bimtek tahun ini merupakan terobosan baru. Di mana Hanura tidak ingin menjadikan Bimtek ini menjadi siklus tahunan semata, tanpa menghasilkan peningkatan kualitas anggota DPRD dan kader partai di daerah.

    “Ini merupakan evaluasi sejauh mana anggota dewan Partai Hanura di daerah mampu menyentuh kehidupan masyarakat di daerah,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (11/9/2025).

    Benny mengatakan, Bimtek Hanura tahun 2025 ini akan digelar serentak di tiga lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Medan, dan Makassar. Bimtek pertama digelar di Surabaya pada 12-14 September 2025 yang diikuti 189 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari 11 provinsi meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Bimtek kedua, lanjut Benny, di Medan pada 19-21 September 2025. Bimtek di Medan akan diikuti 172 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

    Bimtek ketiga dilanjutkan di Makassar pada 26-28 September 2025 yang diikuti 164 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya.

    Benny menyebut tema utama Bimtek yaitu ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ dengan Sub Tema ‘Memberdayakan Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran’.

    Benny mengungkapkan, Hanura akan menggali persoalan kesulitan anggaran di daerah di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

    Harapannya, para anggota DPRD dari Hanura bisa menghasilkan terobosan baru bersama pemerintah daerah yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.

    “Kami harap bimtek kelililng daerah ini menjadi role model agar kader Hanura di daerah lebih dekat dan merasa lebih memiliki partai ini. Hal ini juga menjadi tolak ukur kekuatan Hanura di daerah menyongsong pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.

    Ketua Panitia Bimtek Nasional Partai Hanura, Bambang Irianto mengatakan, seluruh kader Hanura se Jawa Timur dan para anggota DPRD se Jawa, NTT, Bali, NTB, dan Kalimantan siap menyambut kehadiran Ketum Hanura Oesman Sapta.

    “Persiapan Kami sudah matang. Bapak Oesman Sapta akan hadir dan membuka bimtek keliling nasional ini. Kerja sama dan sinergitas panitia DPP dengan DPD Hanura Jawa Timur sangat baik dan kami mengapresiasi itu semua,” ungkapnya.

    Bambang menambahkan sebelum digelar bimtek di Surabaya, Ketum Hanura Oesman Sapta akan melantik Pengurus DPD Hanura Jatim periode 2025-2030. Diketahui Sumarzen Marzuki telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Jatim periode 2025-2030 pada musda yang telah digelar pada 1-2 juli 2025 lalu.

    Bimtek Hanura ini rencananya akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura DR. Oesman Sapta beserta jajaran elit pengurus DPP Pattai Hanura. Bimtek serentak ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Partai Hanura dan belum pernah ada partai lain yang menggelar bimtek serentak di berbagai daerah.

    Sederet narasumber akan memberikan materi dalam bimtek ini seperti Pengamat Politik Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi yang akan mengupas positioning Partai Hanura dalam politik Indonesia.

    Selanjutnya, ada Wakil Ketua Umum Partai Hanura Dr. Patrice Rio Capella yang menganalisa posisi strategis DPRD Partai Hanura dalam konstelasi politik nasional. Lalu dari Kementrian Dalam Negeri Dr.Drs. Agus Fathoni M.Si akan menyampaikan sambutan sekaligus mengisi materi tentang APBD berdaulat dan tantangan efisiensi kebijakan pemerintah pusat dalam politik anggaran.

    Di internal DPP Partai Hanura, Irjen Pol Purn Marwan Paris akan mengisi materi tentang Fungsi pengawasan Internal Partai Hanura. Materi yang menarik juga akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Porludem), Heroik Mutaqin Pratama. Dia akan menyampaikan materi Pengaruh ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) terhadap kualitas pemilu Indonesia.

    Tidak kalah menarik materi yang akan disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo. Suko akan mengupas persoalan Fungsi pengawasan legislator sebagai kontrol demokrasi. Mantan anggota DPR RI Akbar Faisal juga akan hadir dan mengisi materi tentang Dinamika Politik Nasional dan implikasinya terhadap Partai Hanura. (tok/ian)

  • Kepala Bappenas angkat 25 anggota Forum Masyarakat Statistik

    Kepala Bappenas angkat 25 anggota Forum Masyarakat Statistik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) resmi mengangkat 25 anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) periode 2025–2026.

    Forum ini dibentuk untuk memberikan masukan, saran, dan pertimbangan strategis kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait isu-isu statistik nasional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

    “Forum Masyarakat Statistik harus menjadi mitra strategis BPS dalam menjawab berbagai isu penting, mulai dari penghitungan angka kemiskinan hingga mengenai pertumbuhan ekonomi. Dengan data akurat dan dapat dipercaya, kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

    Saat ini, BPS disebut sebagai lembaga statistik resmi Indonesia yang menempati peringkat kedua di Asia Tenggara dan peringkat ke-37 di dunia dalam hal pengelolaan data statistik.

    Pencapaian ini dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk selalu meningkatkan kualitas data, sekaligus memperkuat kredibilitas lembaga statistik nasional di mata internasional.

    Melalui FMS, pemerintah berharap adanya sinergi lebih kuat antara pengambil kebijakan, pakar, dan masyarakat dalam mengawal penyediaan data yang akurat, inklusif, serta mudah diakses.

    Dengan begitu, lanjutnya, data statistik dapat menjadi landasan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mendorong pembangunan Indonesia lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

    Anggota FMS beranggotakan 25 orang, terdiri atas perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, serta unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan reputasi, karya penelitian, serta kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu dan praktik statistik.

    Keberagaman latar belakang anggota forum ini diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam menyusun rekomendasi strategis bagi BPS.

    “Tantangan kita saat ini adalah literasi statistik masyarakat. FMS diharapkan dapat membantu menjembatani pemahaman publik agar data tidak sekadar menjadi angka, tetapi bisa dimengerti dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” ucap Kepala Bappenas.

    Berikut struktur kepengurusan FMS masa kerja tahun 2025-2026:

    Ketua: Dr. Rusman Heriawan, SE, M.Si

    Wakil Ketua I: Dr. Eka Chandra Buana, SE, MA

    Wakil Ketua II: Turro S. Wongkaren, SE, MA, Ph.D

    Sekretaris: Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat

    Ketua Pokja Statistik Pertanian: Prof. Dr. Jamhari, SP, MP

    Ketua Pokja Statistik Sosial: Sudarno Sumarto, Ph.D

    Ketua Pokja Statistik Ekonomi: Prof. Arief Anshory Yusuf, SE, M.Ec, Ph.D

    Ketua Pokja Metodologi Statistik: Prof. Dr. Anang Kurnia, S.Si, M.Si

    Secara keseluruhan, berikut susunan anggota FMS masa kerja tahun 2025-2026:

    Perwakilan Akademisi:

    Prof. Dr. Jamhari, SP, MP Prof. Udjianna Sekteria Pasaribu, Ph.D Prof. Dr. Anang Kurnia, S.Si, M.Si Prof. Dr.rer.pol. Heri Kuswanto, M.Si Prof. Arief Anshory Yusuf, SE, M.Ec, Ph.D Prof. Sri Astuti Thamrin, S.Si, M.Stat, Ph.D Turro S. Wongkaren, SE, MA, Ph.D Dr. Agustinus Prasetyantoko Drs. Ec. Bambang Eko Afiatno, MSE, Ph.D

    Perwakilan pemerintah/lembaga:

    Dr. Eka Chandra Buana, SE, MA Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D Riza Tyas Utami Hirsam, S.E.Akt., M.Sc. Rama Gutama Notowidigdo, BS, MBA

    Perwakilan pakar:

    Dr. Rusman Heriawan, SE, M.Si Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M.Eng Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, MA Sudarno Sumarto, Ph.D Josua Pardede, S.Si, M.Sc, MSE Prof. Dr. Sofyan Sjaf Sri Soelistyowati, MA Ary Santoso, S.Stat, M.Si, M.I.Pol Dr. Ir. Anton Hendranata, M.Si Agus Muhammad Maksum, S.Si

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peringati Haornas ke-42, Kapolda Jatim Tekankan Pentingnya Sportifitas

    Peringati Haornas ke-42, Kapolda Jatim Tekankan Pentingnya Sportifitas

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si menekankan pentingnya sportifitas. Hal itu disampaikan Kapolda saat memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 di Mapolda Jatim, Selasa (9/9/2025).

    Dalam amanatnya, Kapolda Jatim menyampaikan bahwa Haornas tahun ini terasa istimewa karena mengusung tema “Olahraga Satukan Kita.”

    Tema tersebut menegaskan olahraga bukan hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat persatuan bangsa.

    Menurut Kapolda Jatim, olahraga mengajarkan untuk bertanding dengan fair, menghormati lawan, dan menerima hasil dengan lapang dada.

    “Nilai-nilai ini harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,”tutur Irjen Nanang.

    Selain itu, Kapolda Jatim menekankan pentingnya olahraga bagi anggota Polri.

    Menurutnya, olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan gerakan kebangsaan yang menumbuhkan disiplin, solidaritas, dan daya juang yang sejalan dengan tugas kepolisian menjaga keamanan serta ketertiban.

    Pada kesempatan tersebut, Kapolda Jatim juga memberikan penghargaan khusus berupa kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) kepada Brigpol Jauharul Luthfi Hakim.

    Anggota Sat Brimob Polda Jatim itu dinilai telah menunjukkan dedikasi tinggi saat pengamanan unjuk rasa di Jawa Timur.

    “Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kinerja yang melampaui panggilan tugas. Bapak Presiden dan Kapolri memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi,” ungkap Irjen Nanang.

    Menutup amanatnya, Kapolda Jatim mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai budaya hidup.

    Ia menekankan, kemenangan terbesar bukan hanya ketika meraih piala, melainkan saat mampu menghargai perbedaan sebagai kekuatan untuk bersatu. [uci/but]

     

  • Internet Telkom Group di Papua Melambat pada 9-14 September, Proses Pemulihan SKKL

    Internet Telkom Group di Papua Melambat pada 9-14 September, Proses Pemulihan SKKL

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) memperkirakan perbaikan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) ruas Sulawesi – Maluku – Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong – Merauke rampung dikerjakan pada 14 September 2025.

    Sejalan dengan proses perbaikan tersebut pada 9-14 September 2025 kualitas internet akan di Papua sedikit berkurang.

    Direktur Network Telkom Nanang Hendarno mengatakan layanan di wilayah Merauke, Timika, dan Kaimana kini telah berfungsi normal pasca pemulihan kabel laut ruas Timika-Merauke. Saat ini, tim teknis sedang melakukan pemulihan pada kabel laut ruas Sorong-Fakfak yang diperkirakan rampung pada 14 September 2025.

    “Proses pemulihan ini mencakup beberapa tahapan teknis, di mana pada tahapan tertentu akan menyebabkan penurunan sementara kualitas layanan TelkomGroup, baik untuk fixed maupun mobile broadband, di wilayah Merauke, Timika, dan Kaimana,” kata Nanang dikutip, Senin (8/9/2025).

    Nanang menjelaskan waktu di mana kualitas layanan mengalami penurunan terjadi antara lain pada pada 9 September pukul 23.00 hingga 10 September pukul 11.00, selama sekitar 12 jam, serta pada 12 September pukul 23.00 hingga 14 September pukul 17.00, selama sekitar 41 jam.

    Telkom telah menerima kunjungan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, mahasiswa, pelaku UMKM, dan komunitas ojek online Papua Selatan untuk melakukan audiensi terkait perkembangan pemulihan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Papua.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Plh Dirjen Infrastruktur Digital Kemkomdigi Denny Setiawan, Asdep Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam Marsma TNI Budi Eko Pratomo, Anggota DPD RI Komite IV Prov. Papua Selatan Rudi Tirtayana, S.E., Pj.

    Sekretaris Daerah Papua Selatan Drs. Maddaremmeng, M.Si., Wakil Ketua II DPR Prov. Papua Selatan Viktorianus Ohoiwtun, S.Sos., Wakil Bupati Merauke Dr. Fauzun Nihayah, S.HI., M.H., dan Kepala Dinas kominfo Kab. Merauke Thomas Kimko.

    Audiensi diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna, Direktur Planning & Operation PT Telkom Infrastruktur Indonesia Suharyoto, beserta jajaran senior leaders TelkomGroup.

    Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin mengatakan untuk memastikan penanganan berjalan optimal, Telkom membentuk Crisis Management Team (CMT) yang bekerja lintas fungsi dan menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Papua Selatan Drs. Maddaremmeng, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada Telkom atas respon cepat dalam menindaklanjuti permintaan audiensi.

    Dia berharap pemulihan kabel laut dapat segera terselesaikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota DPD RI Komite IV Prov. Papua Selatan Rudi Tirtayana, S.E., Wakil Ketua II DPR Prov. Papua Selatan Viktorianus Ohoiwtun, S.Sos., dan Wakil Bupati Merauke Dr. Fauzun Nihayah, S.HI., M.H., yang mengungkapkan harapannya agar layanan dapat segera normal kembali.

    Perwakilan dari mahasiswa, pelaku UMKM, dan komunitas ojek online turut menyampaikan aspirasinya. Mereka menekankan bahwa jaringan internet kini sudah menjadi kebutuhan primer yang hampir tidak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

  • PKKMB Universitas Moestopo T.A. 2025/2026, Lahirkan Mahasiswa Religius hingga Berdampak Positif bagi Bangsa – Page 3

    PKKMB Universitas Moestopo T.A. 2025/2026, Lahirkan Mahasiswa Religius hingga Berdampak Positif bagi Bangsa – Page 3

    Kegiatan PKKMB juga menghadirkan sejumlah narasumber untuk memberikan bekal penting bagi mahasiswa baru, di antaranya:

    Kolonel Inf. Muhammad Dariyanto (Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Darat), ia menegaskan pentingnya karakter bela negara, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menjunjung Pancasila sebagai ideologi.

    Olivia Dwi Ayu Qurbanningrum, S.Sos., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta), yang memberikan pemahaman tentang UU ITE dan bahaya hoaks, serta mengingatkan mahasiswa agar bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

    Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A. (Kepala LLDIKTI Wilayah III Jakarta), yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar abad 21 yang sehat, aman, dan nyaman, serta mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan melalui Program Kampus Berdampak demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

    dr. Pratidona Anasika, M.Biomed (pemateri dari You C 1000), menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga Kesehatan Fisik dan Mental karena merupakan salah satu Fondasi Sukses bagi para Mahasiswa.

    Selain sesi pembekalan, mahasiswa baru juga diperkenalkan dengan berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti AGRAWITAKA, Moestopo Radio, DIAMMA, PSMI, PMK, KMK, serta sosialisasi dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.

    Dengan beragam rangkaian acara ini, PKKMB Universitas Moestopo diharapkan mampu melahirkan mahasiswa yang religius, berilmu, berkarakter, dan berdampak positif bagi bangsa dan masyarakat.

  • Live TikTok Dinilai Bisa Memanaskan Situasi, Ini Sebabnya

    Live TikTok Dinilai Bisa Memanaskan Situasi, Ini Sebabnya

    Jakarta –

    Fitur Live bukan hanya milik TikTok, tapi kenapa dimatikan sementara, dalam situasi genting di Tanah Air. Inilah analisanya.

    detikINET pun berbincang dengan pakar Politik Siber UPN Veteran Jakarta, Dr Ridwan S.sos, M.Si, CIQnR. Menurut dia Live TikTok punya kelebihan dibanding fitur live medsos yang lain. Yang pertama adalah faktor algoritma FYP yang agresif.

    “Live TikTok bisa push konten ke audiens di luar lingkaran follower. Sementara Instagram/Facebook Live yang lebih terbatas pada follower base. Sehingga demo-demo lokal yang terjadi di Indonesia dapat langsung jadi nasional/global hanya karena algoritma menangkap engagement tinggi,” ujarnya.

    Yang kedua, format visual bersifat lebih emosional di platform medsos. Live TikTok berbasis mobile-first dengan visual vertikal.

    “Cocok untuk liputan lapangan yang serba spontan. Karakter videonya immersive, layar penuh, interaktif, sehingga kesan dramatis aksi jalanan lebih kuat dibanding live di YouTube/FB,” imbuh Ridwan.

    Hal ini kata Ridwan membuat Live TikTok memiliki implikasi dari kacamata politik siber. Masyarakat dapat memproduksi informasi sendiri yang tidak dimediasi media mainstream yang akurasi dan validasinya lebih sulit terukur.

    “Live TikTok mampu mengubah demo yang biasanya hanya terdengar lewat media mainstream menjadi fenomena real-time yang sulit dibendung,” pungkasnya.

    Jika ada tayangan yang emosional dan aksi yang negatif seperti perusakan, dampaknya secara visual lebih mengena ke audiens Live TikTok. Padahal semestinya, aspirasi publik bisa disampaikan tanpa ada anarki.

    Sebelumnya, TikTok pada Sabtu (30/8) mengumumkan mematikan fitur Live untuk sementara waktu, terkait kondisi keamanan. TikTok ingin tetap menjadi ruang digital yang aman.

    “Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok LIVE selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas dan memantau situasi yang ada,” pungkas Jubir TikTok.

    Atas keputusan TikTok ini, Kementerian Komdigi memberikan apresiasinya. “Inisiatif TikTok, voluntary. Kami mengapresiasi langkah inisiatif yang diambil oleh TikTok,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar.

    (fay/fyk)

  • Langkah Mematikan Live TikTok Dinilai Tepat untuk Cegah Anarki

    Langkah Mematikan Live TikTok Dinilai Tepat untuk Cegah Anarki

    Jakarta –

    Fitur Live TikTok dimatikan dalam situasi genting di Tanah Air. Langkah ini dinilai tepat untuk meredam situasi agar tidak makin liar dan anarkis.

    “Aksi demo dan protes masyarakat patut kita dukung, namun menurut saya ini sudah terlalu jauh bahkan mengarah ke perbuatan anarkis,” kata pakar Politik Siber UPN Veteran Jakarta, Dr Ridwan S.sos, M.Si, CIQnR, kepada detikINET.

    Hingga Senin (1/9/2025) pagi ini, dampak kerusakan terlihat di berbagai kita dari kendaraan yang dibakar, hancurnya fasilitas umum, penjarahan di rumah pejabat dan penjarahan toko-toko secara sporadis di daerah. Penjarahan dan perusakan ini tentu tidak bisa dibenarkan dan melanggar hukum.

    “Keputusan mematikan fitur Live TikTok, menurut saya tepat karena ada kekhawatiran terkait penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hasutan dan propaganda asing yang sulit untuk diawasi. Masyarakat kita belum paham betul akan literasi digital sehingga lebih mudah terpancing dan terhasut dengan maraknya hoaks dan disinformasi,” ujarnya.

    Fitur Live TikTok menurut Ridwan menghadirkan suasana langsung dan interaktif dengan audiens. Hal ini dalam kacamata politik siber jadi rawan digunakan untuk tujuan politik.

    “Rawan digunakan untuk disinformasi atau agitasi politik secara spontan, penyebaran hoaks. Maka, menutup Live berarti memperketat arsitektur ruang publik digital agar tetap terkendali,” kata dia.

    Meskipun TikTok mengatakan sukarela mematikan fitur Live TikTok, menurut Ridwan pemerintah bisa mengintervensi platform digital sesuai UU ITE dan PP No 71/2019 tentang PSTE. Secara legal, pemerintah punya dasar untuk meminta platform digital melakukan pembatasan terhadap konten-konton ilegal seperti kekerasan, ujaran kebencian dan disinformasi.

    “Apalagi bila dianggap mengancam keamanan nasional atau menganggu ketertiban umum,” ujarnya.

    Ridwan mengatakan tentu ada pihak yang dirugikan seperti pedagang yang memakai TikTok Live untuk berjualan. Namun dalam kondisi luar biasa, menutup Live TikTok diperlukan untuk membantu agar situasi kondusif. Aspirasi rakyat harus bisa disampaikan tanpa anarki.

    “Tantangan ke depan adalah Pemerintah mencari jalan tengah dengan menjaga keamanan siber, mengontrol lalu lintas informasi sekaligus tidak mematikan inovasi dan sumber nafkah digital masyarakat,” pungkasnya.

    (fay/fyk)

  • Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI

    Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 18 nama calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada Komite XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, penyerahan ini membuka rangkaian tahapan di DPR RI, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), untuk menentukan pengisian jabatan pada lembaga tersebut.

    “Bapak Presiden telah menyerahkan 18 nama calon ketua dan anggota Komite BPH Migas kepada Komite XII DPR RI untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test,” kata Dadan yang juga selaku Ketua Panitia Seleksi melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Kementerian ESDM, kata Dadan, berharap proses seleksi dapat berjalan baik dan diperoleh ketua dan anggota komite BPH Migas yang terbaik. Ini demi memperkuat pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.

    Menurutnya, melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, akan dipilih 9 nama yang nantinya ditetapkan sebagai ketua dan anggota komite BPH Migas periode 2025–2029. Adapun proses ini merupakan bagian dari tahapan formal untuk pengisian jabatan pada periode yang bersangkutan. 

    Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas telah melaksanakan seleksi administrasi dan wawancara, hasilnya kemudian disampaikan kepada Prabowo oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sesuai ketentuan.

    Nama-nama hasil seleksi administrasi dan jadwal assessment sempat dipublikasikan dalam pengumuman resmi yang menjadi dasar pengajuan ke tingkat selanjutnya.

    Untuk diketahui, BPH Migas merupakan lembaga di bawah Kementerian ESDM yang bertugas mengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta pengangkutan gas bumi melalui pipa di Indonesia. 

    Setelah tahapan fit and proper test selesai, DPR RI akan menetapkan anggota komite yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut pada periode 2025–2029.

    Berikut daftar nama usulan calon ketua dan anggota komite BPH Migas 2025-2029:

    1. Abdul Halim, S.Si., M.M. 

    2. Alimuddin Baso, S.T. M.A.B. 

    3. Arief Nurzaman, S.T. 

    4. Arief Wardono, S.E. 

    5. Bambang Hermanto. S.E., Mikom. 

    6. Bambang Utoro, S.H., M.M., M.Env.Stud. 

    7. Dr. Baskara Agung Wibawa, S.E., M.M. 

    8. Ir. Dwi Anggoro Ismukurnianto, M.Sc. 

    9. Ir. Eman Salman Arief, MBA. 

    10. Erika Retnowati, Ak., M.Si. 

    11. Fathul Nugroho, S.Si, MPP 

    12. Ir. Harya Adityawarman 

    13. Hasbi Anshory, S.E., M.M. 

    14. Ir. Mustafid Gunawan, M.E. 

    15. Sahat Purba, S.T. 

    16. Ir. Senda Hurmuzan Kanam, M.Sc. 

    17. Ir. Sutrisno, M.M. 

    18. Wahyudi Anas, S.T.

  • Sejumlah Fasilitas Umum di Surabaya Rusak, Kapolda Jatim: Ojo Ngono Lah Rek!

    Sejumlah Fasilitas Umum di Surabaya Rusak, Kapolda Jatim: Ojo Ngono Lah Rek!

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si, memberikan pernyataan resmi terkait penanganan demonstrasi yang berujung pada pembakaran dan perusakan fasilitas di Kota Surabaya dan Jawa Timur .

    Dalam keterangannya, Kapolda menjelaskan kronologi dan alasan di balik langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian, menegaskan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

    Dalam penjelasannya, Irjen Pol Nanang Avianto mengutarakan bahwa sejak awal, aparat kepolisian telah mengedepankan pendekatan simpatik dan himbauan.

    “Pertama adalah simpatik dulu, himboan,” ujarnya. Namun, situasi mulai memanas ketika para demonstran mulai merusak fasilitas umum. Puncaknya, pengrusakan pagar kawat di area Gedung Grahadi yang merupakan simbol kebesaran Provinsi Jawa Timur, memaksa polisi untuk mengambil tindakan lebih tegas.

    “Begitu tadi kita lihat kawat-kawatannya dirusak dan itu adalah Grahadi, simbol kebesaran dari Provinsi Jawa Timur, di situlah kok mau dirusak kami kan bertahan,” jelas Kapolda, Sabtu (30/8/2025).

    Peringatan demi peringatan telah disampaikan, namun para demonstran tetap bertahan. Bahkan, saat polisi melakukan penyemprotan air, massa justru semakin agresif.

    Irjen Pol Nanang Avianto mengungkapkan “situasi panas,  disemprot air saya kira biar sejuk lha tambah giras arek-arek, ojo ngono lah rek.”kata Kapolda.

    Situasi semakin tidak terkendali saat terjadi pembakaran kendaraan bermotor dan perusakan fasilitas umum lainnya seperti CCTV dan paving block yang digunakan untuk melempar. Karena demonstran tidak kunjung membubarkan diri meski waktu yang diizinkan telah habis, aparat akhirnya menggunakan gas air mata.

    Kapolda memastikan bahwa polisi tidak menggunakan peluru tajam atau peluru karet. “Tidak ada kami menggunakan senjata apalagi peluru tajam, peluru karet aja gak, peluru apapun gak, kita menggunakan itu (gas air mata) supaya paling tidak minggir,” tegasnya.

    Di akhir keterangannya, Kapolda Jatim menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga Jawa Timur. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan mengajak semua pihak untuk menggunakan energi dan sumber daya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. “Wis koyo ngene iki wis rusak iki, ojo ditambahi meneh,” tutup Kapolda. “Daripada dipakai untuk beli-beli fasilitas umum kan bisa dipakai untuk membantu kesehatan, kesejahteraan, pendidikan masyarakat lain lebih membutuhkan.”pungkasnya. (ted)