Xcloud.id

Tag: Teuku Faizasyah

  • Bahas Fisika Kuantum Sambil Ngopi, Ilmuwan Ajak Masyarakat Melek Sains – Page 3

    Bahas Fisika Kuantum Sambil Ngopi, Ilmuwan Ajak Masyarakat Melek Sains – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ada cara baru belajar sains lebih santai dan menyenangkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar acara “Kopisains: The Spirit of Quantum” pada Jumat (19/9/2025) di sebuah kafe di Jakarta.

    Acara ini digelar dengan tujuan mengajak masyarakat umum berdiskusi tentang fisika kuantum, salah satu bidang sains yang sering dianggap rumit. 

    Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains Teknologi (Minat Saintek), Prof. Dr. Eng. Yudi Darma, M.Si., mengatakan diskusi semacam ini sudah dilakukan sejak lama.

    “Dulu para peneliti dunia seperti Oppenheimer, Einstein, dan Niels Bohr sering berdiskusi rencana penelitian mereka di kedai kopi. Kami ingin masyarakat terbiasa membunyikan sains di mana saja,” kata Prof. Yudi.

    Guru Besar Fisika Teori IPB University, Prof. Dr. Husein Alatas, M.Si., menjelaskan fisika kuantum dengan contoh dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni smartphone.

    “Tanpa kita sadari, teknologi yang kita nikmati di ponsel ini tidak akan pernah ada tanpa pemahaman tentang dunia kuantum,” jelas Prof. Husein saat sesi pemaparan

    Selain itu, ia juga melanjutkan “hampir semua komponen di dalamnya, mulai dari prosesor semikonduktor, layar LED, hingga teknologi laser pada kamera adalah hasil dari ‘Revolusi Kuantum Pertama’.”

  • Kearifan Lokal Modal Sosial untuk Wujudkan Upaya Pelestarian Berkelanjutan

    Kearifan Lokal Modal Sosial untuk Wujudkan Upaya Pelestarian Berkelanjutan

    Jakarta: Kepedulian masyarakat terhadap kearifan lokal merupakan modal sosial bagi upaya mewujudkan langkah-langkah pelestarian berkelanjutan terhadap peninggalan bersejarah seperti geopark. 

    “Seringkali upaya pelestarian suatu kawasan terkendala pola pikir masyarakat yang menganggap bila sebuah upaya tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung, maka tidak perlu dilakukan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI dengan tema Mengukuhkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Melestarikan Geopark Kaldera Toba di Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Jumat 19 September 2025.

    Hadir pada acara tersebut antara lain Profesor Dr. Ismunandar (Staf Ahli Kementerian Kebudayaan RI), Dr. Hatta Ridho, S.Sos., MSP (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara), Dr. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si (Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara), Dr. H. Azizul Kholis, SE, M.Si, M.Pd, CMA, CSRS (Manajer Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, dan Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si (Staf Khusus Wakil Ketua MPR R). 

    Menurut Lestari, kondisi tersebut harus menjadi perhatian semua pihak karena pola pikir masyarakat tersebut seringkali menjadi penghambat upaya konservasi sebuah kawasan. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, kearifan lokal dalam bentuk sistem kekerabatan yang kuat, relasi dengan alam/lingkungan hidup, tradisi dan ritus spiritual, seni dan budaya, aturan dan hukum adat, sejatinya bisa dikedepankan untuk merealisasikan upaya pelestarian. 

    Nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam keseharian masyarakat, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus bisa diseleraskan oleh para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, dalam mewujudkan upaya pelestarian yang berkelanjutan. 

    Mewujudkan harmoni lingkungan hidup dengan tatanan sosial, tegas Rerie, sesungguhnya dapat dioptimalkan dalam upaya pelestarian, pengembangan, pemajuan dan pemanfaatan Geopark Kaldera Toba untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.
     

    Karena dalam kearifan lokal, ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, masyarakat diajarkan untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan cara-cara yang diajarkan secara turun temurun. 

    Di era modernisasi saat ini, tambah Rerie, upaya menentang nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh sejak masa lalu itu semakin kuat. 

    Karena itu, tegas Rerie, para pemangku kepentingan harus mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya pelestarian suatu kawasan seperti Geopark Kaldera Toba. 

    Semua pihak terkait, tambah Rerie, harus mampu membangun kolaborasi yang kuat agar Geopark Kaldera Toba ini tidak hilang dan tetap lestari, sehingga kehadiran kawasan geologi bersejarah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan juga Indonesia.

    Jakarta: Kepedulian masyarakat terhadap kearifan lokal merupakan modal sosial bagi upaya mewujudkan langkah-langkah pelestarian berkelanjutan terhadap peninggalan bersejarah seperti geopark. 
     
    “Seringkali upaya pelestarian suatu kawasan terkendala pola pikir masyarakat yang menganggap bila sebuah upaya tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung, maka tidak perlu dilakukan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara MPR RI dengan tema Mengukuhkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Melestarikan Geopark Kaldera Toba di Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Jumat 19 September 2025.
     
    Hadir pada acara tersebut antara lain Profesor Dr. Ismunandar (Staf Ahli Kementerian Kebudayaan RI), Dr. Hatta Ridho, S.Sos., MSP (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara), Dr. Harmona Daulay, S.Sos., M.Si (Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara), Dr. H. Azizul Kholis, SE, M.Si, M.Pd, CMA, CSRS (Manajer Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, dan Dr. Usman Kansong, S.Sos., M.Si (Staf Khusus Wakil Ketua MPR R). 

    Menurut Lestari, kondisi tersebut harus menjadi perhatian semua pihak karena pola pikir masyarakat tersebut seringkali menjadi penghambat upaya konservasi sebuah kawasan. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, kearifan lokal dalam bentuk sistem kekerabatan yang kuat, relasi dengan alam/lingkungan hidup, tradisi dan ritus spiritual, seni dan budaya, aturan dan hukum adat, sejatinya bisa dikedepankan untuk merealisasikan upaya pelestarian. 
     
    Nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam keseharian masyarakat, tambah Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus bisa diseleraskan oleh para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, dalam mewujudkan upaya pelestarian yang berkelanjutan. 
     
    Mewujudkan harmoni lingkungan hidup dengan tatanan sosial, tegas Rerie, sesungguhnya dapat dioptimalkan dalam upaya pelestarian, pengembangan, pemajuan dan pemanfaatan Geopark Kaldera Toba untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.
     

    Karena dalam kearifan lokal, ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, masyarakat diajarkan untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan cara-cara yang diajarkan secara turun temurun. 
     
    Di era modernisasi saat ini, tambah Rerie, upaya menentang nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh sejak masa lalu itu semakin kuat. 
     
    Karena itu, tegas Rerie, para pemangku kepentingan harus mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya pelestarian suatu kawasan seperti Geopark Kaldera Toba. 
     
    Semua pihak terkait, tambah Rerie, harus mampu membangun kolaborasi yang kuat agar Geopark Kaldera Toba ini tidak hilang dan tetap lestari, sehingga kehadiran kawasan geologi bersejarah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan juga Indonesia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Campus Connect Liputan6.com Hadir di UNJ, Bahas Pentingnya Personal Branding di Era Digital – Page 3

    Campus Connect Liputan6.com Hadir di UNJ, Bahas Pentingnya Personal Branding di Era Digital – Page 3

    Acara berlangsung dengan penuh antusiasme dari para mahasiswa. Mereka aktif mengajukan pertanyaan, berbagi pandangan, dan menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap tren di dunia media digital. 

    “Program Campus Connect dari Liputan6.com menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dalam dunia digital dan tantangannya. Kami berharap kegiatan ini mendorong mereka menjadi generasi yang kreatif, adaptif, dan bertanggung jawab di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat,” tutur Dr. Aris Munandar, M.Si, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ.

    Peserta yang hadir tak hanya mendapatkan e-certificate, para peserta juga memperoleh berbagai manfaat lain seperti wawasan praktis, networking, hingga pemahaman lebih dalam tentang bagaimana industri media bekerja dan berevolusi. Mahasiswa juga diajak untuk lebih aktif dalam berjejaring serta mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional yang dinamis.

    Campus Connect akan terus hadir di berbagai universitas lainnya sebagai bentuk komitmen untuk mendukung literasi digital, inovasi, dan pengembangan potensi generasi muda Indonesia.

    Ingin Campus Connect hadir juga di kampus kamu? Hubungi kami melalui email di brandcom.team@kly.id. 

    Sampai jumpa di Campus Connect selanjutnya!

    Campus Connect, Where Knowledge Meets Youniverse.

  • Sekda Tuban Menjawab Keresahan Nasib Non-PNS di Tuban, Begini Solusinya

    Sekda Tuban Menjawab Keresahan Nasib Non-PNS di Tuban, Begini Solusinya

    Tuban (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban melakukan penataan ulang tenaga non-PNS di wilayah kerja Pemkab Tuban, sesuai dengan arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., yang menekankan pengelolaan dan penataan pegawai dilakukan sesuai regulasi.

    Sekda Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., yang mengatakan bahwa menjawab keresahan terkait dengan tenaga Non-PNS, pihaknya pastikan tidak ada yang pemutusan kerja. Melainkan, hanya dilakukan penataan ulang.

    “Jadi sesuai arahan Mas Lindra, tidak ada pemutusan kerja. Para tenaga Non-PNS Pemkab Tuban yang selama ini berkontribusi tetap bisa bekerja sesuai aturan yang berlaku,” ujar Sekda Tuban. Rabu (17/09/2025).

    Pihaknya berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib pegawai Non-PNS. Sehingga, penataan pegawai yang dilakukan sesuai regulasi dari pemerintah pusat dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai.

    “Alhamdulillah, sebanyak 712 Non-PNS yang terdata di database BKN sudah tuntas, sekarang masih dalam tahap pemberkasan,” imbuhnya.

    Lanjut, Non-PNS Pemkab Tuban yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan tidak lolos seleksi PPPK tahap I diberikan kesempatan menjadi PPPK Paruh Waktu. Sedangkan, Non-PNS yang tidak masuk dalam data BKN, Pemkab Tuban akan melakukan penataan ulang melalui mekanisme tertentu sesuai regulasi.

    “Jadi penataan pegawai Non-PNS di setiap pemerintah daerah berbeda-beda, disesuaikan dengan target pimpinan daerah, arah kebijakan pemerintah daerah, dan kemampuan anggaran,” kata Sekda Tuban.

    Akan tetapi pihaknya memikirkan nasib Non-PNS yang tidak masuk sebagai PPPK Paruh Waktu akan dialih dayakan ke BLUD, BUMD, atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemkab Tuban. Namun, solusi ini membutuhkan proses transisi yang tidak mudah.

    “Masih membutuhkan penganggaran yang detail, waktu, serta tahapan sesuai regulasi. Sehingga, harapan kami agar pegawai Pemkab Tuban bersabar mengikuti proses tersebut,” pungkasnya. [dya/ian]

  • 7 Komisi III DPR Coret Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo, Tetapkan 10 Calon Hakim Agung Nasional

    7 Komisi III DPR Coret Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo, Tetapkan 10 Calon Hakim Agung Nasional

    Komisi III DPR Coret Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo, Tetapkan 10 Calon Hakim Agung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi III DPR RI menetapkan 10 dari 16 calon hakim agung dan hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) yang telah mengikuti
    fit and proper test.
    Keputusan Komisi III mencoret 6 calon hakim agung diketok dalam Rapat Pleno Pemilihan dan Penetapan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA) tahun 2025.
    Pada rapat tersebut, semua fraksi di Komisi III DPR RI mengungkapkan pandangan mereka terhadap para calon hakim agung.
    Setelah itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman, menanyakan apakah para forum menyetujui 10 calon hakim agung dan ad hoc HAM.
    “Apakah nama-nama calon hakim agung tersebut dapat disetujui?” kata Habiburrokhman, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Menjawab pertanyaan ini, semua anggota Komisi III DPR RI menyatakan setuju.
    Palu sidang pun diketok oleh Habiburrokhman sebagai simbol penetapan keputusan Komisi III DPR RI.
    Kamar Perdata
    1. Ennid Hasanuddin, S.H., CN., M.H. – Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
    2. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. – Hakim Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
    Kamar Agama
    3. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
    4. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
    Kamar Pidana
    5. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. – Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
    Kamar Tata Usaha Negara
    6. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. – Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
    Kamar Militer
    7. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. – Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI.
    Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)
    8. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. – Hakim Pengadilan Pajak.
    9. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. – Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
    Ad Hoc HAM
    10. Dr. Moh Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H. – Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
    Sementara itu, calon hakim agung dan ad hoc HAM yang dicoret Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:
    1. Alimin Ribut Sujono, Hakim Tinggi Pengadilan Banjarmasin. Ia merupakan hakim yang menjatuhkan hukuman mati kepada eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.
    2. Annas Mustaqim, Hakim Tinggi Badan Pengawas MA.
    3. Julius Panjaitan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu.
    4. Triyono Martanto, Hakim Pengadilan Pajak.
    5. Agus Budianto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
    6. Bonifasius Nadya Arybowo, Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Bandung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi IX DPR Kunjungi Pabrik Sido Muncul, Bahas Wisata Medis-Inovasi Jamu

    Komisi IX DPR Kunjungi Pabrik Sido Muncul, Bahas Wisata Medis-Inovasi Jamu

    Jakarta –

    Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk Dr. (H.C.) Irwan Hidayat menerima secara virtual kunjungan Anggota Komisi IX DPR RI ke Pabrik Sido Muncul di Semarang, Jumat (12/9). Kunjungan ini dalam rangka meninjau proses produksi hingga pengawasan ketenagakerjaan di pabrik Sido Muncul.

    Dalam sambutannya, Irwan mengapresiasi atas kunjungan Komisi IX DPR RI ke pabrik Sido Muncul. Ia juga memaparkan tentang kondisi industri jamu nasional yang menurutnya memiliki potensi besar.

    “Saya dan seluruh karyawan merasa sangat bahagia bapak dan ibu anggota DPR bisa mengunjungi pabrik kami. Perlu saya sampaikan, bahwa pabrik jamu yang ada di Indonesia ini jumlahnya sekitar 1.600. Kalau dibandingkan dengan pabrik farmasi, pabrik jamu ini delapan kali lebih banyak, tapi market size-nya hanya seperlima belas dari market size industri farmasi,” ujar Irwan di Kantor Sido Muncul Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Lebih lanjut, Irwan menjelaskan skala ketenagakerjaan di perusahaannya. Adapun di pabrik Sido Muncul, terdapat sekitar 3.000 karyawan. Sementara secara keseluruhan, termasuk institusi dan anak usaha lainnya, jumlah karyawan mencapai sekitar 5.000 orang.

    Irwan pun menegaskan komitmen Sido Muncul dalam mengutamakan kesejahteraan karyawan. Menurutnya, karyawan adalah pemangku kepentingan (stakeholder) utama dalam perusahaan, bahkan lebih diutamakan dibandingkan konsumen.

    “Target kami ini adalah kebahagiaan (karyawan) karena saya menganggap stakeholder kami yang pertama adalah karyawan, bukan konsumen. Kalau karyawannya bahagia menurut saya itu produktivitasnya tercapai pasti tercapai,” jelasnya.

    Dorong Pengembangan Inovasi Jamu

    Kunjungan anggota Komisi IX DPR RI ke Pabrik Sido Muncul di Semarang (Foto: Sido Muncul)

    Pada kesempatan ini, Irwan juga menegaskan tentang pengembangan tanaman herbal atau jamu. Dalam rangka mendukung pengembangan jamu, seluruh produk Sido Muncul telah melewati uji klinis berupa uji toksisitas dan uji khasiat.

    “Produk kami itu dilakukan uji klinis, fase 1 itu uji toksisitas dan fase 2 uji khasiat. Dan saya berusaha untuk memperkenalkan Sido Muncul kepada para dokter melalui seminar 53 kali di fakultas-fakultas kedokteran,” paparnya.

    “Dan saya buat ringkasan tentang riset-riset literatur. Itu kami berikan ke dokter-dokter supaya dokter bisa belajar bahwa riset-riset obat-obat herbal itu sudah ada. Dokter itu kan mendiagnosa penyakit, jadi nanti kalau mereka tahu ada obat farmasi dan jamu, bisa mengkombinasikan,” sambungnya.

    Ia berharap pihaknya dapat berdiskusi langsung dengan para anggota DPR terkait pengembangan produk jamu sebagai obat herbal. Dengan begitu, berbagai sumber daya alam di Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

    “Kalau diberi kesempatan, saya ingin menjelaskan bagaimana kami mengelola jamu sehingga kami bisa tetap eksis, serta tentang peta bahan-bahan alami. Kita berharap Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam ini dapat dioptimalkan (pemanfaatannya),” ungkapnya.

    “Mungkin anggota dewan bisa mengusulkan pada pemerintah untuk membiayai riset ilmiah tentang bahan baku yang boleh dipakai,” lanjutnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Dapil Jateng III, Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep menegaskan saat ini pemerintah tengah mendorong pengembangan obat herbal agar dapat bersanding dengan obat kimia.

    “Kita di Komisi IX itu sedang menekankan pemerintah untuk obat-obat tradisional termasuk juga fitofarmaka itu bersanding dengan obat-obat kimia. Sehingga diharapkan mulai dari puskesmas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sampai rumah sakit bisa menjadikan produk-produk jamu yang masuk kategori fitofarmaka salah satu terapi alternatif di Indonesia,” katanya saat mengunjungi Agrowisata Sido Muncul di Semarang.

    Edy juga menyoroti peluang yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan medical tourism atau wisata kesehatan berbasis herbal. Menurutnya, konsep ini relevan jika dikembangkan oleh pelaku industri jamu seperti Sido Muncul.

    “Saya banyak melihat di luar negeri rumah sakit sudah mulai bergeser pada terapi lingkungan. Medical tourism itu justru rumah sakitnya berada di daerah-daerah pelosok dengan lingkungan yang sangat nyaman, tenang, sepi, nyaman,” jelasnya.

    “Nah, kalau Pak Irwan ingin mengelakurasi antara jamu tradisional, lalu dengan hospital yang berbasis lingkungan, bisa menggunakan konsep medical tourism terapi lingkungan,” ucapnya.

    Pabrik Sido Muncul Tuai Apresiasi Komisi IX DPR RI

    Direktur Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat secara virtual menerima kunjungan anggota Komisi IX DPR RI ke Pabrik Sido Muncul di Semarang (Foto: detikcom/inkanaputri)

    Pada kesempatan ini, Edy juga mengapresiasi upaya Sido Muncul dalam mendukung kesejahteraan karyawan.

    “Kami berharap soal kesejahteraan pekerja, dan tentu saya percaya Sido Muncul sudah sangat bagus. Kunjungan kami untuk memastikan bagaimana kondisi status ketenagakerjaan mereka, kemudian soal struktur skala upah mereka, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan,” paparnya.

    Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Dapil Jateng I, Dr. H. Muh. Haris, S.S., M.Si. menyambut baik keinginan Irwan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pihaknya. Ia pun berharap kedepan Sido Muncul akan menjadi perusahaan yang semakin maju dan berkembang.

    “Kalau nanti Pak Irwan menghendaki ke Komisi IX, tentu kita sangat senang sekali karena dengan demikian bisa bertukar pengalaman, memberikan masukan-masukan, sharing-sharing dengan kami. Doa kami semoga Sido Muncul makin maju, makin berkembang,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, para anggota Komisi IX yang hadir pada kunjungan ini antara lain, Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep; Dr. Sihar P.H. Sitorus, Bsba., M.B.A.; Eko Kurnia Ningsih; Ade Rezki Pratama, S.E., M.M.; Dr. Arzeti Bilbina Setyawan, S.E., M.A.P. dan Dr. H. Muh. Haris, S.S., M.Si.

    Hadir pula anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Subchan Gatot, Kepala Kanwil BPJS Jateng-DIY Hesnypita, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Ketenagakerjaan Estiarty Haryani, dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha beserta jajaran.

    (adv/adv)

  • BPBD Jatim Gelar Jambore III Forum PRB Selama 3 Hari di Banyuwangi

    BPBD Jatim Gelar Jambore III Forum PRB Selama 3 Hari di Banyuwangi

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menilai 96 persen penyelamatan saat bencana dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Yakni, mulai dari keluarga, tetangga, hingga komunitas.

    Hal ini dikatakan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya BPBD Jatim, Drs Sriyono MM. M.Si saat acara ‘Teras Informasi bertema Tantangan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas’, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jawa Timur, di Kantor Diskominfo Jatim, Kamis (11/9/2025).

    Sriyono menegaskan, bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB). “Faktanya, lebih dari 96 persen penyelamatan saat bencana dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, mulai dari keluarga, tetangga, hingga komunitas sekitar,” ujarnya.

    Menurut dia, program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Keltana) dan Keluarga Tangguh Bencana (Katana) menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan masyarakat dari level paling dasar. Namun, tantangan seperti minimnya peran tokoh lokal, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana masih harus diatasi.

    Sementara itu, Achmad Chusairi dari Forum PRB Jawa Timur menekankan pentingnya peran FPRB dalam mendukung pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. “Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha,” tegasnya.

    Sejak berdiri pada 2013, FPRB Jatim kini hadir di 28 kabupaten/kota dengan jaringan lebih dari 250 organisasi relawan. Melalui advokasi, edukasi, penyusunan peta risiko partisipatif, hingga respons cepat berbasis komunitas, forum ini konsisten membangun ketangguhan masyarakat.

    Pada 12-14 September 2025 akan digelar Jambore III FPRB Jatim, di Pantai Grand Watudodol Banyuwangi. Jambore juga diarahkan sebagai bagian dari kontribusi daerah menuju Bulan PRB Nasional. Beberapa agenda utamanya meliputi dialog strategis, penguatan rencana adaptasi perubahan iklim dan inklusi sosial, serta memperluas jejaring kemitraan lintas sektor.

    Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jatim, Putut Darmawan, menambahkan, pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif komunitas serta peran media dalam menyebarkan informasi yang benar.

    “Dengan semangat kolaborasi, kegiatan ini diharapkan memperkuat budaya sadar bencana di Jawa Timur serta menjadikan desa dan keluarga sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman bencana,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Mutasi Perdana Era Bupati Jombang Warsubi: 25 Pejabat Baru Diharapkan Tingkatkan Kinerja

    Mutasi Perdana Era Bupati Jombang Warsubi: 25 Pejabat Baru Diharapkan Tingkatkan Kinerja

    Jombang (beriajaim.com) – Kabupaten Jombang mencatatkan mutasi perdana di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin. Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (11/9/2025), Bupati Warsubi resmi melantik 25 pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, yang meliputi 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 15 Pejabat Administrator.

    Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Salmanudin, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji, serta perwakilan dari Forkopimda dan sejumlah pejabat terkait.

    Dalam pelantikan tersebut, tampak wajah baru serta beberapa pejabat yang bergeser atau bertukar posisi. Di antaranya adalah Direktur RSUD Jombang yang kini dijabat oleh dr. Pudji Umbaran, menggantikan posisi Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes., yang kini menduduki jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

    Bupati Warsubi dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya amanah, tanggung jawab, dan loyalitas dalam menjalankan tugas baru. “Saya harap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan bekerja dengan semangat tinggi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di instansi masing-masing,” kata Bupati Warsubi.

    Warsubi juga menegaskan bahwa promosi dan mutasi jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pemerintahan, dengan harapan para pejabat dapat membawa semangat baru untuk kemajuan Jombang.

    Bupati Warsubi juga menekankan perlunya para pejabat yang baru dilantik untuk menjadi pemimpin yang profesional, disiplin, dan teladan. Beliau mengingatkan agar setiap pejabat mampu menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kemampuan dalam mendukung visi Kabupaten Jombang, yaitu “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”

    Sementara itu, daftar pejabat yang dilantik meliputi sejumlah posisi strategis, seperti Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dijabat oleh Anwar, Kepala Dinas Perhubungan yang kini kosong setelah Budi Winarno digeser menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kini dijabat definitif oleh Wor Windari.

    Bupati juga berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat memberikan dedikasi terbaik mereka, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat mengarah pada perwujudan Jombang yang lebih maju dan sejahtera. [suf]

    DAFTAR NAMA PESERTA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PEJABAT MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TANGGAL 11 SEPTEMBER 2025

    1. BAMBANG SUNTOWO, S.E., M.Si.
    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah

    2. Drs. ANWAR, M.KP.
    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

    3. BUDI WINARNO, S.T., M.Si.
    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

    4. Drs. MOCHAMAD SALEH, M.Si.
    Kepala Dinas Peternakan

    5. HARI PURNOMO, AP., M.E.
    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

    6. AGUNG HARIADI, S.T., M.M.
    Kepala Dinas Sosial

    7. Dra. WOR WINDARI, M.Si.
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

    8. dr. PUDJI UMBARAN, M.KP.
    Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

    9. Dr. dr. MA’MUROTUS SA’DIYAH, M.Kes.
    Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
    Perempuan dan Perlindungan Anak

    10. THONSOM PRANGGONO, AP., M.E.
    Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

    11. SENEN, S.Sos., M.Si.
    Sekretaris pada Dinas Peternakan

    12. Drs. SUPRIADI
    Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

    13. YAUMASSYIFA’, S.H., M.Si.
    Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD

    14. ANDI KURNIAWAN, S.H., M.H.
    Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

    15. SUPARYONO, S.E., M.M.
    Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

    16. MOCH. FATCHURRAHMAN, S.P., M.M.
    Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah

    17. TONY PRASETYO WIBOWO, S.T., M.Si.
    Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

    18. YULI INAYATI, S.T., M.T.
    Sekretaris pada Inspektorat

    19. WIKU BIRAWA FILIPE DIAS QUINTAS, S.STP., M.Si.
    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

    20. DWI ARIYANI, S.Si., M.Si.
    Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

    21. MUCHTAR, S.IP., M.Si.
    Camat Jombang

    22. ANJIK EKO SAPUTRO, S.H., M.Si.
    Camat Mojoagung

    23. ABDUL GHOFUR, S.E.
    Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

    24. ANANG SUMARIONO, S.Kep.NS., M.Kes.
    Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

    25. MOHAMMAD AMIN KURNIAWAN, S.T., M.Ling.
    Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup

  • Ini Daftar 12 Kandidat Lolos Seleksi Akhir Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Bojonegoro

    Ini Daftar 12 Kandidat Lolos Seleksi Akhir Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi mengumumkan peserta yang berhasil lolos tahap akhir. Dari empat formasi jabatan kepala dinas yang dibuka, masing-masing posisi diisi oleh tiga kandidat dengan nilai tertinggi. Selanjutnya, nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Bupati Bojonegoro untuk proses penetapan pejabat definitif.

    Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Achmad Gunawan, memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai aturan.

    “Proses seleksi sudah selesai. Hasilnya telah kami laporkan ke Bupati untuk ditindaklanjuti,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).

    Pengumuman hasil akhir seleksi ini tertuang dalam surat bernomor 013/PANSEL-JPTP/BJN/2025 tentang Hasil Seleksi Terbuka JPTP Pemkab Bojonegoro Tahun 2025.

    Berikut daftar nama peserta yang lolos seleksi akhir JPTP Pemkab Bojonegoro:

    Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

    Dery Aprilian, S.STP, MM (Camat Baureno)
    Hari Kristianto, S.STP, M.Si (Sekretaris BKPP Bojonegoro)
    Novita Sari, S.STP, M.PSDM (Camat Kasiman)

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

    Masirin, S.STP, MM (Camat Padangan)
    Moch. Rudianto, S.Hut, M.Si (Kabid Ketahanan Pangan DKPP)
    Zaenal Fanani, S.Pi, MP (Sekretaris DKPP Bojonegoro)

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Penataan Ruang

    Ir. Chusaivi Ivan Rachmanto, ST, MM (Sekretaris Dinas PUBMPR)
    David Yudha Prasetya, ST, MT (Kabid Pengadaan Barang/Jasa)
    Iwan Sopian, ST, MM (Camat Ngasem)

    Kepala Dinas Sosial

    Achmad Syoleh Fatoni, S.STP (Kabid Persampahan dan RTH DLH Bojonegoro)
    Agus Susetyo Hardianto, S.STP, MM (Sekretaris Dinas Sosial)
    Dian Rokhmawati Ikhtiyorini, S.STP, MM (Camat Sumberrejo)

    [lus/beq]

  • 6 Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli Bandung

    6 Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli Bandung

    Bupati Bandung Barat Bongkar Pasang 14 Pejabat, 3 Kepala Dinas Jadi Staf Ahli
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi melantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah, Kamis (11/9/2025).
    Pelantikan pejabat eselon II itu dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail didampingi Wakil Bupati Asep Ismail.
    Jeje menegaskan, rotasi dan mutasi ini dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
    “Rotasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi amanah besar untuk memperkuat birokrasi yang profesional dan melayani,” kata Jeje Ritchie Ismail dalam sambutannya, Kamis (11/9/2025).
    Menurut Jeje, pelantikan pejabat baru ini juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan program prioritas daerah dan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah.
    “Harapan saya, para pejabat dapat segera beradaptasi di lingkungan kerja yang baru dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas,” ujarnya.
    Rotasi jabatan kali ini terbagi dalam tiga kategori, yakni satu orang dimutasi sebagai tindak lanjut putusan PTUN, tiga orang berdasarkan evaluasi kinerja, dan 10 orang melalui uji kompetensi.
    Dari daftar pejabat yang dilantik, sejumlah nama menempati posisi baru strategis di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
    Drs. Meidi, M.Si kini menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    Drs. Hasanuddin, M.Si yang sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja kini bergeser menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.
    Duddy Prabowo, S.Sos., M.M. dari Kepala Badan Pendapatan Daerah kini dipercaya sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
    Rini Sartika, S.Sos., M.Si bergeser dari Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan menjadi Asisten Administrasi Umum.
    Ahmad Fauzan Azima, S.Sos., MH sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan kini menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
    Sementara Ricky Riyadi, S.Sos yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kini mengisi posisi Sekretaris DPRD.
    Mochamad Ridwan Evi, BE., S.Sos., MM yang semula Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan.
    Yoppie Indrawan Iskandar, SE bergeser dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.
    Akhmad Panji Hernawan, SH., M.Si dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
    Drs. Tony Prihantoro, M.T yang sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
    Drs. Rony Rudyana bergeser dari Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
    Asep Dendih, S.Pd., M.M yang semula Kepala Dinas Pendidikan kini menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
    Drs. Asep Sehabudin dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kini menempati jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    Terakhir, dr. Ridwan Abdullah Putra, Sp.OG yang sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan kini dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
    Dengan pelantikan ini, Jeje menegaskan komitmen Pemkab Bandung Barat untuk menghadirkan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.