Xcloud.id

Tag: Teuku Faizasyah

  • Daftar Lengkap 34 Pejabat Banyuwangi yang Dilantik Bupati Ipuk, Diajak Perkuat Kolaborasi

    Daftar Lengkap 34 Pejabat Banyuwangi yang Dilantik Bupati Ipuk, Diajak Perkuat Kolaborasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 34 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, di lingkungan Pemkab Banyuwangi, di GOR Tawangalun Banyuwangi, Rabu (15/10/2025).

    Dalam pelantikan itu, Bupati Ipuk melantik sejumlah pejabat di antara pejabat yang dilantik adalah Amir Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta dr Siti Asiyah Anggraeni sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sekaligus Plt Direkrut RSUD Blambangan, serta sejumlah camat dan lurah.

    Dalam pelantikan itu Ipuk berpesan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD).

    Bupati Ipuk mengaku, pada 2026 dana transfer pusat ke Banyuwangi akan mengalami penurunan hampir 20 persen, yakni sekitar Rp 665 miliar.

    “Ini adalah tantangan besar buat kita semua. Bagaimana dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah tidak mengurangi pelayanan dasar. Layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak boleh terganggu harus tetap berjalan dengan baik,” kata Ipuk.

    Karena itu di tengah tantangan tersebut, menurut Ipuk kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi di setiap stakeholder yang ada.

    “Bagaimana di tengah berkurangnya transfer pusat, kita semua harus lincah menemukan solusi yang bisa mempercepat kerja kita tanpa harus menambah biaya,” tambah Ipuk.

    Ipuk mengatakan rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik.

    “Mudah-mudahan kinerjanya semakin lebih baik dan capaian kinerjanya semakin lebih meningkat lagi,” harap Ipuk.

    Pihaknya juga mengingatkan setiap posisi yang diterima merupakan hasil dari proses panjang, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja, bukan karena kedekatan pribadi.

    “Jabatan ini bukan atas bantuan dari seseorang, tapi karena kinerja masing-masing. Bukan karena kedekatan dengan bupati. Saya pastikan bahwa penunjukan ibu bapak semua bebas dari uang atau dana yang diperuntukkan untuk saya,” pungkasnya.

    DAFTAR PEJABAT YANG BARU DILANTIK

    Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :
    – Amir Hidayat, S.KM., M.Si.,
    Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kesehatan
    Jabatan Baru : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

    Mutasi Pejabat Administrator :
    – dr. Siti Asiyah Anggraeni, MMRS.
    Jabatan Lama : Direktur RSUD Genteng
    Jabatan Baru : Wakil direktur pelayanan dan penunjang RSUD Blambangan

    Promosi dan mutasi Pejabat Administrator dan Lainnya :
    1.Budi Priambodo, S.STP. sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
    2.Mujito, S.KM., M.M.KES. sebagai Camat Sempu,
    3.Khoirul Anam, S.H. sebagai Camat Bangorejo,
    4.Edi Basuki, S.E. sebagai Camat Rogojampi,
    5.Edi Radiansyah, S.STP. sebagai Camat Blimbingsari,
    6.Henry Suhartoro, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
    7.Joko Kuncoro, S.Sos. Camat Siliragung
    8.Eko Yuyanto, S.STP., M.Si. sebagai Camat Glenmore,
    9.Doni Arsilo Sofian, S.E. sebagai Camat Licin,
    10.Hanipan, S.KM., M.M. sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD Blambangan, dan
    11.dr. Sugiyo sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD Genteng.
    12.Abdurrahman S.Sos,.M.AP Sekretaris Kecamatan Giri
    13.Dwi Sasongko S.Sos. Sekretaris Kecamatan Kalipuro
    14.Arif Fauzi S.Kom. Kepala Bidang Teknolgi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
    15.Tri Jatmiko S.Hub MPP,.M.E Kepala bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan
    16.Kushadini S.Pd. Kepala Bidang Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    17.Ervi Inggar Lestari S.Sos.,MM Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pelatihan
    18.Sabargianto S.AP. Lurah Banjarsari, Kecamatan Glagah
    19.R. Agus Supriyantono S.AP Lurah Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi
    20.Susianah S.AG Lurah Karangrejo, Banyuwangi
    21.Abdul Hari S.AG Lurah Pengatigan
    22.Salim S.AP Lurah Kalipuro
    23.Praptiwi Nartini S.E Lurah Giri
    24.Ahmad Sururudin S.E Kepala Sub Bagian Pertanahan pada pemerintahan Setda kabupaten
    25.Suhariyanto S.H Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga
    26.Sahroni S.T Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Kabat
    27.Arum Sulistyowati S.E Kasubbag Umum dan Pelayanan Kecamatan Genteng
    28.R. Tulus Hariyono S.Sos Sekretaris Kelurahan Banjarsari, Glagah
    29.Yudea Ekowati Amd. Sekretaris Kelurahan Tamanbaru, Banyuwangi
    30.Wiji Utami S.Sos Kasubbag umum dan pelayanan kecamatan Licin
    31.Luki Lukman Nur Hakim S.E Kasi Pemerintahan Trantib Kelurahan Kebalenan
    32.Meri widyandari S.E Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kalipuro. [tar/ian]

  • Tragedi Ponpes Al-Khoziny: Kapolda Jatim Ungkap Kondisi Bangunan Masih Berbahaya

    Tragedi Ponpes Al-Khoziny: Kapolda Jatim Ungkap Kondisi Bangunan Masih Berbahaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. menegaskan bahwa penanganan kasus robohnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo, masih terus berlanjut.

    Irjen Pol Nanang Avianto menjelaskan, saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah saksi untuk mendalami penyebab insiden yang menelan korban jiwa tersebut.

    “Ya, ini masih pemeriksaan awal. Ada beberapa saksi yang sedang kita panggil. Setelah itu baru mungkin akan ada laporan progres ke saya dari penyidik. Jadi, nanti kami akan update mengenai kelanjutannya,” ujar Irjen Nanang, Rabu (15/10/2025).

    Kapolda Jatim mengungkapkan, berdasarkan hasil asesmen sementara setelah proses pembongkaran reruntuhan selesai, beberapa bangunan di kompleks pesantren dinilai membahayakan jika tetap digunakan.

    “Kita melihat bahwa gedung-gedung itu sementara ini membahayakan kalau dipakai. Kami tidak ingin terjadi korban berikutnya,” ungkap Irjen Nanang.

    Oleh karena itu, pihak kepolisian menetapkan status quo terhadap bangunan-bangunan yang terdampak, sambil menunggu hasil penyidikan dan rekomendasi teknis dari pihak berwenang.

    “Sementara ini status quo, dan kami juga bekerja sama dengan pemda setempat untuk mengalokasikan tempat bagi para santri agar tetap bisa melanjutkan aktivitas,” tegasnya.

    Meski demikian, Kapolda Jatim menegaskan bahwa aktivitas pendidikan para santri tidak boleh terhenti meskipun terjadi musibah tersebut. Pemerintah daerah (pemda) akan berperan dalam memfasilitasi kelanjutan kegiatan belajar mengajar agar kurikulum pesantren tetap berjalan.

    “Bagaimanapun juga, jangan sampai aktivitas terhenti. Harus tetap dilanjutkan, karena ini berkaitan dengan perencanaan dan kurikulum pesantren. Dan ini akan difasilitasi oleh pemda,” pungkas Irjen Nanang. (uci/kun)

  • FLEI Business Show 2025 Resmi Dibuka, Pamer Lebih dari 150 Merek Waralaba

    FLEI Business Show 2025 Resmi Dibuka, Pamer Lebih dari 150 Merek Waralaba

    Jakarta –

    Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show 2025 resmi digelar hari ini bersamaan dengan Café Brasserie Expo Indonesia. Acara ini dihelat selama tiga hari mulai dari 10-12 Oktober 2025 di Hall 10 Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Jakarta.

    Pameran waralaba ini menghadirkan lebih dari 150 merek dari 10 kategori bisnis mulai dari food & beverages (F&B), ritel, kecantikan, pendidikan, hingga teknologi digital. Acara ini menjadi wadah pertemuan strategis antara pemilik brand, calon mitra, dan investor untuk menjajaki peluang usaha dari beragam skala dengan model bisnis yang fleksibel dan berkelanjutan.

    “Kami melihat semakin banyak brand yang siap berekspansi dan membuka peluang kemitraan baru. Melalui FLEI, kami ingin menciptakan ruang di mana ide, modal, dan semangat wirausaha dapat bertemu dan tumbuh bersama,” ujar Royanto Handaya, Presiden Direktur Panorama Media dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).

    Momentum ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang semakin pro-growth, contohnya seperti perpanjangan insentif PPh Final UMKM 0,5% hingga 2029 dan pembebasan PPh 21 DTP bagi sektor pariwisata dan hotel, restoran, cafe (horeca). Hal ini diharapkan mampu menjaga daya beli dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

    Dari sisi kebijakan, Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, menegaskan pentingnya sektor waralaba dan lisensi dalam memperkuat rantai pasok nasional dan mendorong daya beli masyarakat.

    “Dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB yang mencapai lebih dari 13%, waralaba berperan sebagai jembatan antara pelaku usaha dan konsumen di seluruh Indonesia. Ajang seperti FLEI membantu memastikan ekosistem perdagangan tumbuh secara inklusif dan efisien,” ungkap Iqbal.

    Senada, Temmy Satya Permana selaku Deputi Bidang Usaha Kecil Republik Indonesia, menambahkan bahwa sektor UMKM, yang kini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 60% terhadap PDB, memiliki potensi besar untuk naik kelas melalui kemitraan yang terarah.

    “FLEI menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha kecil untuk bermitra, berinovasi, dan memperluas pasar. Dengan dukungan sistem waralaba dan lisensi, UMKM dapat mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya dan memperkuat struktur ekonomi nasional,” ujar Temmy.

    Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,1-5,4% pada 2025, sektor kemitraan dan waralaba dipandang sebagai motor baru dalam mendorong pertumbuhan usaha baru. Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), Levita Ginting Supit, menilai tren bisnis kini semakin menekankan fleksibilitas dan inovasi model usaha.

    “Kini masyarakat ingin berbisnis dengan sistem yang siap pakai dan efisien. Melalui waralaba, mereka bisa belajar, berinvestasi, dan membangun usaha dengan risiko yang lebih terukur,” jelas Levita.

    Sementara itu Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Pengembangan Ekspor, Juan Permata Adoe, menambahkan bahwa peluang ekspor dan kolaborasi global semakin terbuka bagi brand lokal.

    “Brand-brand dan produk Indonesia kini makin diminati di pasar internasional. Melalui FLEI, kami membuka ruang bagi pelaku bisnis lokal untuk memperluas jejaring dan menembus pasar ekspor,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari pameran, FLEI Business Conference 2025 menghadirkan forum inspiratif bersama praktisi dan tokoh bisnis seperti Theo Derick, Liana Oktavia, Burang Riyadi, Evi Diah P, dan Klemens Rahardja, yang akan membahas inovasi kemitraan, kepemimpinan, serta strategi ekspansi secara lebih mendalam.

    Selain itu, FLEI 2025 juga mempersembahkan berbagai program unggulan, seperti Hosted Buyer Program yang mempertemukan pemilik brand dengan pemilik ruko dan investor potensial, Korean Pavilion yang menampilkan brand asal Korea siap ekspansi ke pasar Indonesia, serta Workshop & Business Coaching bersama pakar bisnis dan coach profesional.

    Sepanjang pameran, pengunjung juga dapat menikmati promo eksklusif dan cashback jutaan rupiah dari berbagai brand peserta pameran yang berpartisipasi.

    Lihat juga Video: ALLPrint 2025, Cetak Inovasi Percetakan dan Kemasan Masa Depan

    (eds/eds)

  • Kejutan! Sekda Priyo Masuk 3 Besar Calon Sekda Kabupaten Blitar

    Kejutan! Sekda Priyo Masuk 3 Besar Calon Sekda Kabupaten Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Teka-teki siapa yang akan menduduki kursi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar kini memasuki babak akhir. Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara resmi telah mengumumkan 3 nama calon terkuat yang lolos hingga tahap akhir.

    Pada pengumuman ini menghadirkan kejutan dengan masuknya nama Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono sebagai calon Sekda Kabupaten Blitar. Priyo akan bersaing dengan 2 calon dari internal Pemerintahan Kabupaten Blitar.

    Berdasarkan pengumuman Nomor 05/PANSEL/2025 yang dirilis pada Rabu, 8 Oktober 2025, ketiga nama tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi yang berakhir dengan wawancara akhir pada 7 Oktober 2025.

    Priyo Suhartono akan bersaing dengan dua pejabat senior dari internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Keduanya adalah Inspektur Kabupaten Blitar, Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khusna Lindarti.

    Masuknya nama Sekda Kota Blitar menjadi dinamika menarik dalam bursa calon “jenderal ASN” di lingkungan Pemkab Blitar. Meski berstatus sebagai Sekda namun diperkirakan jalan Priyo masih terjal karena harus bersaing dengan Khusna Lindarti yang kini menjabat sebagai Pj Sekda.

    Meskipun tiga nama telah diumumkan, panitia seleksi menegaskan bahwa urutan nama dalam pengumuman disusun berdasarkan abjad dan tidak mencerminkan peringkat.

    “Bahwa calon tersebut memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk dapat ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah,” tulis Ketua Pansel, Hendro Gunawan.

    Dengan selesainya tugas pansel, kini bola panas ada di tangan Bupati Blitar. Ketiga nama ini akan diserahkan kepada bupati untuk dipilih salah satu yang akan ditetapkan dan dilantik sebagai Sekda definitif. Keputusan panitia seleksi ini bersifat final dan mengikat.

    Berikut adalah tiga calon Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar:

    Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto, ME (Inspektur Kabupaten Blitar)
    Khusna Lindarti, S.Sos., M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Blitar dan Pj Sekda Kabupaten Blitar)
    Priyo Suhartono, S.Sos., M.Si (Sekretaris Daerah Kota Blitar)

    Kini patut dinanti siapa yang bakal lolos dan terpilih menjadi Sekda Kabupaten Blitar. (owi/ian)

  • ASN Diminta Kuasai Regulasi, Wali Kota Mojokerto: Dasar Pelaksanaan Program Harus Paham Aturan

    ASN Diminta Kuasai Regulasi, Wali Kota Mojokerto: Dasar Pelaksanaan Program Harus Paham Aturan

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terus belajar dan memahami regulasi sebagai dasar pelaksanaan setiap program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah.

    Pesan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Perwali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2026 dan Perwali Nomor 33 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2026.

    Dalam arahannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa ASN tidak boleh enggan mempelajari aturan. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi merupakan tanggung jawab dasar yang melekat pada setiap aparatur negara.

    “Aturan pemerintah ini dinamis, maka wajib dipahami. ASN harus menguasai regulasi,” ungkapnya di ruang pertemuan BPKPD Kota Mojokerto, Rabu (8/10/2025).

    Karena itu, lanjutnya, dasar dalam menentukan pelaksanaan program, baik di OPD maupun unit kerja. Jika tidak, akan menjadi celah fraud (manipulasi). Ning Ita menambahkan, kesadaran ASN untuk terus belajar dan memahami regulasi akan menciptakan roda pemerintahan yang lebih kondusif. Mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program.

    “Jika berlandaskan aturan yang berlaku, hasilnya akan lebih baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Belajar aturan itu wajib. Kalau tidak paham, harus terbuka untuk belajar. Dengan begitu, program bisa berjalan baik dari awal hingga akhir. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto semakin sigap dan cermat dalam memahami aturan, sehingga setiap program pembangunan dapat terlaksana dengan baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

    Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, yaitu Dr. Sutikno, M.Si., Kepala Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ITS, serta Cahyono Bintang Nurcahyo, S.T., M.T., Tenaga Ahli Sipil ITS.

    Keduanya memberikan pemaparan dari sisi akademis dan teknis untuk memperkuat pemahaman ASN terhadap penerapan SSH dan ASB dalam penyusunan program kerja tahun 2026. [tin/ian]

  • Sosialisasi HKI, Beberapa Kesenian di Tuban Telah Tercatat di Kekayaan Intelektual Komunal

    Sosialisasi HKI, Beberapa Kesenian di Tuban Telah Tercatat di Kekayaan Intelektual Komunal

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Tuban gelar sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengusung tema “Urgensi Pengelolaan Kekayaan Intelektual Inovasi Daerah dalam Mendorong Kreativitas dan Daya Saing Daerah”.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., menyampaikan bahwa era globalisasi, daya saing menjadi faktor kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Sehingga, langkah strategis yang perlu dilakukan yakni penguatan sinergi antar sektor pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

    “Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Tuban dalam memperkuat inovasi daerah melalui perlindungan hukum atas kekayaan intelektual,” ujar Sekda Tuban. Rabu (08/10/2025).

    Menurutnya, inovasi menjadi elemen penting untuk mendorong lahirnya ide dan gagasan baru yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

    “Dengan potensi yang dimiliki, Kabupaten Tuban diharapkan mampu bersaing dengan daerah lain, terutama dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang, khususnya ekonomi,” terang Budi sapanya.

    Lanjut, sosialisasi HKI ini merupakan langkah konkret Pemkab Tuban dalam meningkatkan pemahaman serta kapasitas pemerintah daerah dalam melindungi hasil inovasi melalui mekanisme hukum yang tepat. Serta, Perlindungan HKI untuk menjaga orisinalitas, keberlanjutan, dan potensi komersialisasi dari inovasi daerah.

    “Melalui pendaftaran HKI yang sah, inovasi daerah dapat diakui dan diproteksi secara nasional bahkan global, serta memberikan kesempatan lisensi, investasi, dan perlindungan terhadap pembajakan,” bebernya.

    Sekda juga menyampaikan terimakasih kepada Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur yang telah memfasilitasi penerbitan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk kesenian Sandur dan Sindir Tuban pada tahun 2025. Sebelumnya, Kabupaten Tuban juga telah mencatatkan sejumlah KIK seperti Thak-thakan, Ongkek, Gendruwon Ayon-ayon, Wayang Krucil, dan Kentrung Bate.

    Sedangkan saat ini, Pemkab Tuban tengah memproses perlindungan indikasi geografis Batik Tulis Tenun Gedhog Tuban, sebagai bentuk komitmen menjaga kekayaan budaya dan meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional. [dya/kun]

  • Telkomsel Umumkan Pemenang Kompetisi Riset Nasional by tSurvey & by.U

    Telkomsel Umumkan Pemenang Kompetisi Riset Nasional by tSurvey & by.U

    Jakarta, CNBC Indonesia – Telkomsel, melalui platform survei digital tSurvey dan brand serba digital by.U, resmi mengumumkan tiga pemenang Kompetisi Riset Nasional 2025. Kompetisi yang didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) ini berhasil menjaring 495 pendaftar dari mahasiswa Strata-1 (S1) di seluruh Indonesia, menandai antusiasme tinggi generasi muda terhadap riset berbasis data.

    Kompetisi ini dirancang secara strategis untuk mencapai beberapa tujuan utama, mendukung penguatan kapasitas riset akademik yang kredibel. Kemudian membudayakan praktik riset yang baik dan benar melalui pelatihan, pemanfaatan tSurvey sebagai platform pendukung riset akademik, serta diskusi hasil riset melalui presentasi di hadapan dewan juri profesional dan mendorong lahirnya ide inovatif berbasis data di kalangan mahasiswa dengan topik yang relevan bagi masyarakat.

    Vice President Data Solutions and Digital Financial Services Telkomsel, Alfian Manullang, mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang yang telah menunjukkan dedikasi dan kualitas riset yang luar biasa.

    “Kompetisi ini menegaskan komitmen Telkomsel lewat tSurvey untuk mendukung mahasiswa menghasilkan riset berbasis data yang akurat dan berdampak. Antusiasme ratusan peserta yang mendaftar menunjukkan potensi besar talenta muda Indonesia dalam membangun ekosistem riset digital di Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Alfian dalam keterangan resmi, Rabu (8/10/2025).

    Seleksi Ketat dan Pelatihan Intensif untuk Hasilkan Riset Terbaik

    Kompetisi Riset Nasional 2025 by tSurvey dan by.U menerapkan proses seleksi yang ketat dan berjenjang sejak dibuka pada Mei 2025. Dari ratusan pendaftar, terpilih 100 peserta terbaik yang berhak mengikuti pelatihan eksklusif “Riset Kuantitatif dengan Online Survey”.

    Dari 100 peserta, disaring kembali menjadi 10 finalis yang mempresentasikan hasil riset mereka di hadapan dewan juri profesional di bidangnya, yaitu Marvin Mahadarma (Head of tSurvey), Prof. Akhmad Fauzy, S.Si., M.Si., Ph.D (Perwakilan Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi), dan Reza Felix Citra (Litbang Kompas).

    Tiga Penelitian Terbaik Pemenang Kompetisi Riset Nasional 2025 by tSurvey dan by.U
    Setelah melalui penilaian yang mencakup kedalaman analisis, kejelasan metodologi, orisinalitas, dan potensi dampak bagi masyarakat, dewan juri menetapkan tiga penelitian terbaik sebagai pemenang:
    ● Juara 1 – Lukman Al Rasyid, Robincar Tua Tambunan, dan Dzikri Tsabit Imani (Institut Teknologi Bandung), mendapatkan uang tunai Rp20 Juta dan e-sertifikat.
    Judul Penelitian: “Implementasi Model Persamaan Struktur untuk Mengetahui Pengaruh Iklan. Layanan Publik Berbasis Artificial Intelligence (AI) oleh Institusi Pemerintah terhadap Persepsi Masyarakat Indonesia.”
    ● Juara 2 – Anisa Eka Febrianti, Aveny Raisa Maarif, dan Jihan Afifah Rizki Nabila (Universitas Airlangga), mendapat uang tunai Rp15 Juta dan e-sertifikat.
    Judul Penelitian: “Pengaruh Persepsi Risiko Generative AI dan Upaya Adaptabilitas terhadap Kepuasan Finansial Pekerja Gig Digital Artist.”
    ● Juara 3 – Muhammad Feryansyah (Universitas Asahan), mendapat uang tunai Rp 10 Juta dan e-sertifikat.
    Judul penelitian: “Beli Sekarang Bayar Nanti Vs Menabung Sekarang Beli Nanti; Dampak Perilaku Konsumtif pada Gen Z.”

    Selain hadiah utama, ketiga pemenang juga memperoleh kesempatan magang di Telkomsel, voucher by.U, dan poin tSurvey. Sementara tujuh finalis lainnya masing-masing mendapatkan uang tunai senilai Rp500 ribu, e-sertifikat, dan voucher by.U senilai Rp240 ribu. Tidak hanya itu, 100 peserta terpilih juga memperoleh tSurvey Points senilai Rp7,5 juta dan akses Kompas.id Digital Premium selama 1 bulan.

    Perwakilan Juara 1 Institut Teknologi Bandung, Lukman AI Rasyid, mengatakan, kompetisi ini tidak hanya mempermudah kami dalam mengumpulkan data yang akurat dan sesuai kebutuhan, tetapi juga memperluas wawasan kami mengenai pentingnya riset berbasis data.

    “Kami berharap kompetisi seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak mahasiswa, sehingga semakin banyak ide inovatif yang lahir untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan Indonesia,” kata Lukman.

    Keberhasilan kompetisi ini menegaskan posisi tSurvey sebagai solusi Beyond Telco dari Telkomsel yang memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan, sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi Telkomsel dalam membangun talenta digital dan ekosistem riset Indonesia yang lebih matang dan berdampak.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mahasiswa jadi Agen Inovasi Di Terminal Kijing, Lewat Program “TJSL PTP Eduport”

    Mahasiswa jadi Agen Inovasi Di Terminal Kijing, Lewat Program “TJSL PTP Eduport”

    Bisnis.com, PONTIANAK – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas), resmi meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di bidang pendidikan bertajuk TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya dan Inovasi Bersama. Acara kickoff berlangsung di Pontianak pada Senin (6/10), yang melibatkan 15 mahasiswa yang akan menjadi agen inovasi pada Terminal Kijing dari dua universitas yaitu Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Pontianak, dengan latar belakang multidisipliner, mulai dari teknik industri, teknik mesin, teknik elektro-informatika, teknik kelautan, manajemen, hingga kesehatan masyarakat.

    Program ini berfokus pada lima tema utama: peningkatan produktivitas bongkar muat pada tiga jenis kemasan curah cair, curah kering, dan general cargo serta peningkatan HSSE dan pengembangan energi terbarukan atau greenport. Selama sebulan penuh, para mahasiswa akan mengikuti pembelajaran di kelas dan lapangan, sekaligus merancang ide inovasi yang akan dilombakan untuk diimplementasikan di Terminal Kijing. Terminal Kijing merupakan pelabuhan modern yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Kalimantan Barat dan bagian penting dalam rantai pasok nasional.

    Direktur Utama PTP Nonpetikemas, Indra Hidayat Sani, menekankan bahwa program TJSL EduPort bukan merupakan program magang biasa tetapi merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pendidikan dan pengembangan SDM lokal. Melalui program ini, para mahasiswa diajak untuk magang sekaligus merancang ide inovasi pengembangan Terminal Kijing yang dikelola PTP Nonpetikemas, sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan SDM lokal dan penerapan konsep Creating Shared Value (CSV) antara dunia pendidikan dan industri kepelabuhanan.

    “Hari ini PTP Nonpetikemas membuka program TJSL EduPort: Magang Berkarya dan Inovasi Bersama di Terminal Kijing. Terminal ini bukan hanya pelabuhan biasa, tetapi bagian dari Proyek Strategis Nasional yang mendukung hilirisasi industri, termasuk pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) oleh PT Borneo Alumina Indonesia. Selama ini, Indonesia masih mengimpor bahan baku untuk produksi aluminium. Dengan adanya SGAR dan dukungan logistik dari Terminal Kijing, kita berharap bisa memperkuat kemandirian industri nasional dan mendukung peningkatan perekonomian wilayah Kalimantan Barat,” jelas Indra.

    Dari sisi akademisi, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, Samsudin, SE, M.Si, menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa.

    “Ada sekitar enam mahasiswa kami yang mengikuti program ini. Semoga program ini dapat berkelanjutan dan Mahasiswa mendapatkan manfaat yang luas karena bisa langsung terjun ke lapangan dan memahami lebih dalam tentang operasi pelabuhan,” ujarnya.

    Dilanjutkan oleh Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Dr. Ir. Yopa Eka Prawatya, S.T, M.Eng, IPM, yang menekankan bahwa program ini bukan sekadar magang, tetapi jembatan strategis antara teori dan praktik.

    “Kami mengapresiasi usulan kegiatan magang ini dan memandangnya bukan sekadar magang, tetapi sebagai sistem pembelajaran yang dinamis. Kolaborasi dengan PTP adalah wujud nyata dari implementasi magang berdampak. Mahasiswa belajar berpikir sistemik, bekerja kolaboratif di lapangan, dan menjadi problem solver bahkan future talent bagi industri Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya dan bimbingan profesional yang akan menjadi fondasi karir mereka ke depan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Arif Mustangin, Manager Keuangan & SDM Pelindo Regional 2 Pontianak, mewakili General Manager mengapresiasi PTP Non Petikemas.

    “Kami mewakili Pelindo Regional 2 Pontianak menyampaikan mengapresiasi PTP Non Petikemas dan selamat kepada seluruh peserta yang terpilih untuk mengembangkan inovasi di Terminal Kijing. Ia menegaskan pentingnya menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dengan selalu berkoordinasi bersama tim HSSE, terutama saat beraktivitas di lapangan, serta menggunakan alat pelindung diri (APD). “Manfaatkan waktu yang singkat ini untuk berkontribusi melalui gagasan pengembangan Terminal Kijing,” tegasnya.

    Salah satu peserta, Indah Maharani, mahasiswa Teknik Industri Universitas Tanjungpura, menyampaikan testimoninya: “Saya sangat antusias, saya berharap program ini dapat bermanfaat bagi saya dan peserta lainnya. Saya benar-benar bersyukur diberi kesempatan menjadi bagian dari program ini.” Ujarnya.

    Selama program berlangsung, mahasiswa akan difasilitasi dengan mentoring, transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga perlindungan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, mereka juga dituntut untuk menjunjung tinggi aspek keselamatan, kesehatan kerja, serta menjaga nama baik kampus dan perusahaan.

    Program TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya dan Inovasi Bersama akan berlangsung hingga awal November 2025. PTP Nonpetikemas berharap inisiatif ini menjadi katalis lahirnya generasi muda yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga siap berinovasi dan berkontribusi nyata bagi pengembangan industri kepelabuhanan di Indonesia.

    Acara ini dihadiri oleh jajaran manajemen PTP Nonpetikemas, GM Pelindo Regional 2 Pontianak, serta perwakilan Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Pontianak dan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyerahan Bantuan TJSL bidang Pendidikan PTP Nonpetikemas beserta rompi Alat Pelindung Diri (APD) sebagai simbolis telah melaksanakan kerjasama antara pihak PTP Nonpetikemas dengan pihak Universitas.

  • Dana Transfer Pusat 2026 Berkurang Rp2,815 T, Apa Langkah Pemprov Jatim?

    Dana Transfer Pusat 2026 Berkurang Rp2,815 T, Apa Langkah Pemprov Jatim?

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa telah menggelar rapat bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah kepala daerah di Jatim. Rapat bertempat di kantor Gedung Keuangan Negara (GKN) di Jalan Indrapura, Kamis (2/10/2025) lalu.

    Salah satu topik yang dibahas adalah pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Timur.

    Secara nasional TKD dikepras sebesar Rp 200 trilliun ke seluruh daerah di Indonesia. Sedangkan untuk Jatim, berdasarkan surat Kementerian Keuangan tepatnya dari Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, TKD untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 trilliun menjadi Rp 8,8 trilliun di tahun 2026 mendatang.

    Yang artinya TKD untuk Provinsi Jatim berkurang 24,21 persen dibanding TKD Provinsi Jatim 2025 sebesar Rp 11,4 trilliun. Sedangkan penurunan TKD untuk 38 kabupaten/kota lebih dari Rp 17,5 triliun.

    Sedangkan untuk Pemprov DKI Jakarta, dalam rancangan awal, memproyeksikan penerimaan transfer dari pusat sebesar Rp 26 triliun. Dana tersebut berasal dari DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, jumlah itu kini dipangkas signifikan. DBH akan berkurang sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun.

    Beda lagi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga harus menghadapi kenyataan pahit pada tahun 2026. Dana transfer pusat yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah dipangkas cukup besar yakni mencapai Rp2,458 triliun.

    Kondisi ini membuat proyeksi APBD Jabar 2026 menyusut dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Rinciannya, dana bagi hasil pajak pusat yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp2,2 triliun kini hanya tinggal Rp 843 miliar.

    Dana alokasi umum pun turun dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun. Bahkan, dana alokasi khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar yang biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, irigasi, hingga ruang kelas, dihapus.

    Sementara DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga ikut terpangkas, dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun. Meski begitu, Pemprov Jabar menegaskan layanan publik tetap menjadi prioritas.

    Terkait hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Ir. Mohammad Yasin, M.SI kepada beritajatim.com, Sabtu (4/10/2025) menjelaskan berdasarkan surat Kemenkeu (Dirjen Perimbangan Keuangan) tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025 Perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran (TA) 2026, TKD untuk Jatim mengalami penurunan Rp 2,815 triliun.

    “Angka itu jika dibandingkan dengan TKD untuk Jatim pada TA 2025 sebesar Rp11,440 triliun, sementara tahun 2026 sebesar Rp8,816 triliun. Sedangkan penurunan TKD untuk 38 kabupaten/kota di Jatim lebih dari Rp17,5 triliun,” kata Yasin.

    Mengenai potensi dampak yang timbul dari penurunan TKD terhadap APBD 2026, Yasin mengatakan hal tersebut masih dalam pembahasan di lingkup Pemprov Jatim. Hal ini mengingat pembahasan Rancangan APBD 2026 saat ini sedang berjalan di DPRD Jatim.

    “Yang pasti kita akan lakukan penyesuaian pendapatan. Tentunya akan membawa konsekuensi pada efisiensi belanja perangkat daerah. Belanja rutin yang sifatnya wajib seperti belanja pegawai, listrik, air, kemudian belanja wajib yang bersifat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, air bersih dan sanitasi, pelayanan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana yang menjadi Visi Misi Ibu Gubernur yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya akan menjadi skala prioritas,” tegasnya.

    Yasin pun kembali menegaskan program yang manfaatnya bisa secara langsung dirasakan masyarakat tetap akan menjadi prioritas. “Sementara efisiensi akan mengacu Inpres No 1 Tahun 2025 kemarin, yaitu belanja-belanja perjalanan dinas, honorarium, belanja rapat, paket meeting, belanja alat tulis kantor, FGD, kajian, seminar dan lainnya,” tukasnya.

    Sekadar diketahui, meski TKD dipangkas, namun Menkeu Purbaya menegaskan sebenarnya uang ke daerah tetap meningkat jumlahnya. Yang diwujudkan melalui peningkatan program daerah.

    “Jadi, kan di transportnya kan turun Rp200 trilliun ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari Rp900 trilliun ke Rp1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat kinerja uang yang lebih efektif,” tegasnya.

    Menteri Keuangan tetap akan melakukan pengawasan dan evaluasi untuk penggunaan anggaran TKD di seluruh daerah di Indonesia.

    Jika pemanfaatannya baik sesuai dengan evaluasi berkala yang dilakukan, maka anggaran dari pusat bisa saja ditambah. (tok)

  • Musibah Al Khoziny Sidoarjo, GP Ansor Pusat Minta Pimpinan Daerah Punya Empati

    Musibah Al Khoziny Sidoarjo, GP Ansor Pusat Minta Pimpinan Daerah Punya Empati

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pernyataan kepala daerah yang seakan menyoroti soal bangunan lantai 3 milik Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran yang roboh dan ratusan santri menjadi korban saat salat ashar, mendapatkan kecaman dari PW GP Ansor Jawa Timur.

    Menurut Wakil Ketua GP Ansor Pusat M Hasan Basri, tidak elok kala pengasuh pesantren dan keluarga berduka, seorang Bupati melontarkan sorotan soal bangunan yang roboh tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

    “Mestinya yang harus ditunjukkan oleh seorang kepala daerah itu empati di saat pihak pesantren berduka dan keluarga korban menunggu evakuasi korban. Ini kok malah pemimpin daerah berstatement bangunan yang roboh tidak memiliki ijin,” ucapnya Selasa (30/9/2025).

    Ketua Banser Korwil IX Jawa Timur itu kesal karena pernyataan kepala daerah itu dilihatnya sendiri saat di depan kamera media.

    Parahnya hal sama juga dilontarkan saat mendampingi Kapolda Jatim  Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. saat berkunjung  mengucapakan berduka atas musibah ini.

    “Mari kita fokuskan untuk penanganan korban dalam musibah ini, bukan malah mencari kesalahan. Sangat tidak terpuji itu,” tambahnya tegas.

    Menurut Hasan Basri, saat pembangunan di pesantren-pesantren, banyak pemerintah tidak hadir. Saat ada musibah seperti ini, pihak pondok disalahkan.

    Memang bangunan tidak ber IMB dinilainya hal yang salah. Namun sebagai pemerintah harus mengerti, karena tidak mendampingi pihak pesantren saat adanya pembangunan.

    “Ingat Lembaga Pesantren Al Khoziny ini termasuk pesantren yang usianya tua dan banyak menelorkan ulama-ulama besar. Jasa pendiri dan pengasuh pesantren Al Khoziny sangat besar, harus dihargai semuanya. Jangan ada musibah seperti ini, berulang-ulang menyoroti soal IMB. Bantu dampingi pesantren-pesantren itu agar bangunan yang ada bisa berIMB. Jangan ada musibah seperti ini kesalahan yang ada disoroti pemerintah dengan tajam,” urainya kesal.

    Mewakili pengurus GP Ansor pusat, Hasan Basri mengucapka turut berduka yang mendalam dan seluruh korban bisa diketemukan secara baik-baik, serta pihak keluarga diberikan kesabaran.

    Masih kata Hasan Basri, untuk tindakan Ansor pusat setiap hari berkordinasi dengan PC GPAnsor Sidoarjo untuk memberikan bantuan tenaga dan lainnya.

    “Sejak kejadian sampai hari ini, Ansor terus berkecimpung untuk membantu atau meringankan beban musibah yang ada,” paparnya. (isa/ted)