Xcloud.id

Tag: Teuku Faizasyah

  • Polresta Banyuwangi Bongkar Arena Sabung Ayam di Singojuruh, Tak Ada Toleransi untuk Perjudian

    Polresta Banyuwangi Bongkar Arena Sabung Ayam di Singojuruh, Tak Ada Toleransi untuk Perjudian

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Polresta Banyuwangi membongkar total sebuah arena sabung ayam yang digunakan sebagai lokasi praktik perjudian di Dusun Karangasem, Desa Alasmalang, Kecamatan Singojuruh. Pembongkaran ini dilakukan sebagai respon cepat atas laporan masyarakat yang menyebut adanya aktivitas breng brengan sabung ayam di wilayah tersebut.

    Tim gabungan yang dipimpin Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna, S.I.K., S.H., M.H., bersama anggota Resmob dan Polsek Singojuruh langsung melakukan pengecekan lokasi yang diduga menjadi tempat berlangsungnya praktik perjudian.

    Tindakan tegas ini menjadi bukti komitmen Polresta Banyuwangi yang tidak memberi ruang bagi segala bentuk perjudian. Upaya ini juga untuk menepis isu negatif yang beredar di masyarakat mengenai dugaan pembiaran sabung ayam di wilayah tersebut.

    Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., melalui Kasat Reskrim, Kompol Komang Yogi Arya Wiguna menegaskan bahwa pihaknya bertindak cepat terhadap setiap laporan. “Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Polresta Banyuwangi berkomitmen memberantas perjudian tanpa pandang bulu,” tegasnya Kamis (27/11/2025).

    Kapolsek Singojuruh, AKP Achmad Rudy, S.H., menjelaskan bahwa dalam operasi tersebut petugas mendapati sarana arena perjudian sabung ayam. Namun, para pelaku berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Meski demikian, tindakan penertiban tetap dilanjutkan dengan membongkar seluruh arena dan mengamankan berbagai barang bukti.

    Barang bukti yang diamankan antara lain terpal, karpet, kain alas arena, bak air, timba, dan sejumlah perlengkapan lain yang digunakan sebagai fasilitas praktik sabung ayam. “Seluruh barang bukti telah dibawa ke Polsek Singojuruh untuk proses lebih lanjut,” jelasnya.

    Selain penindakan, Polresta Banyuwangi juga meningkatkan patroli dan langkah pencegahan di titik-titik yang berpotensi dijadikan lokasi sabung ayam. Masyarakat diminta terus aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang melanggar hukum.

    “Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” pungkas AKP Rudy. [alr/beq]

  • Baleg DPR Terima Usulan Larangan Perdagangan Daging Anjing-Kucing, Dukungan Politik Menguat

    Baleg DPR Terima Usulan Larangan Perdagangan Daging Anjing-Kucing, Dukungan Politik Menguat

    Jakarta: Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) bersama Center for Law and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Usulan Bab Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI. 

    Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (RUU Linkesrawan) yang diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

    “Tujuan pembentukan peraturan bukan hanya melindungi hewan, tetapi juga mengubah perilaku sosial masyarakat agar lebih beradab dan berkelanjutan,” ujar Ketua CLDS FH UI, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., dalam sambutannya. 

    Hal senada juga disampaikan oleh pakar hukum pidana Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H yang memaparkan perlindungan hukum hewan dalam KUHP baru serta urgensi delik khusus untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing.

    Sementara itu, Sangkyung Lee, International Coalition Member Dog Meat Free Indonesia, Campaign Manager Humane World for Animals Korea, turut berbagi pengalaman Korea Selatan dalam memperjuangkan legislasi pelarangan perdagangan daging anjing. Ia menekankan pentingnya strategi politik dan legislasi yang matang dalam menghadapi industri besar yang telah mengakar.

    Pembicara lainya, Savitri Nur Setyorini, S.H., M.H., pengajar Hukum Lingkungan FH UI, menjelaskan pentingnya pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing dari perspektif hukum lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
     

    Dukungan politik datang dari berbagai fraksi partai di DPR-RI. Salah satunya, Shanti Shamdasani dari Partai NasDem menyoroti pentingnya keseimbangan antara manusia, hewan, dan lingkungan hidup, serta perlunya pengembangan konsentrasi ilmu kesejahteraan hewan di Fakultas Hukum. 

    Sementara itu, Lirabica dari Partai Golkar juga mendukung penuh pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. “Kepedulian terhadap kesejahteraan hewan merupakan ciri bangsa yang beradab,” tegasnya.
     
    Baleg DPR-RI siap dorong legislasi

    Penyerahan simbolis Naskah Akademik dan RUU diterima langsung oleh Debbra Natassia, S.H., M.Si. (Han), Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Badan Legislasi menyambut baik usulan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan, dan berkomitmen untuk mengedepankan meaningful participation dalam proses legislasi.

    RUU ini telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026 Nomor Urut 41, berdasarkan Surat Ketetapan DPR Nomor 24/DPR RI/I/2025–2026.

    “Perjuangan bersama ini belum selesai. Mari kita kawal hingga pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing disahkan menjadi undang-undang,” jelas pernyataan resmi Koalisi Dog Meat Free Indonesia.

    Koalisi DMFI menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi partai pendukung (NasDem, Golkar, PDI-P, PAN), CLDS FH UI, serta seluruh aktivis, komunitas, dan individu yang terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang lebih beradab dan berbelas kasih terhadap hewan.

    Jakarta: Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) bersama Center for Law and Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Usulan Bab Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI. 
     
    Penyerahan ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (RUU Linkesrawan) yang diusulkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.
     
    “Tujuan pembentukan peraturan bukan hanya melindungi hewan, tetapi juga mengubah perilaku sosial masyarakat agar lebih beradab dan berkelanjutan,” ujar Ketua CLDS FH UI, Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H., dalam sambutannya. 

    Hal senada juga disampaikan oleh pakar hukum pidana Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H yang memaparkan perlindungan hukum hewan dalam KUHP baru serta urgensi delik khusus untuk melarang perdagangan daging anjing dan kucing.
     
    Sementara itu, Sangkyung Lee, International Coalition Member Dog Meat Free Indonesia, Campaign Manager Humane World for Animals Korea, turut berbagi pengalaman Korea Selatan dalam memperjuangkan legislasi pelarangan perdagangan daging anjing. Ia menekankan pentingnya strategi politik dan legislasi yang matang dalam menghadapi industri besar yang telah mengakar.
     
    Pembicara lainya, Savitri Nur Setyorini, S.H., M.H., pengajar Hukum Lingkungan FH UI, menjelaskan pentingnya pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing dari perspektif hukum lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
     

     
    Dukungan politik datang dari berbagai fraksi partai di DPR-RI. Salah satunya, Shanti Shamdasani dari Partai NasDem menyoroti pentingnya keseimbangan antara manusia, hewan, dan lingkungan hidup, serta perlunya pengembangan konsentrasi ilmu kesejahteraan hewan di Fakultas Hukum. 
     
    Sementara itu, Lirabica dari Partai Golkar juga mendukung penuh pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. “Kepedulian terhadap kesejahteraan hewan merupakan ciri bangsa yang beradab,” tegasnya.
     

    Baleg DPR-RI siap dorong legislasi

    Penyerahan simbolis Naskah Akademik dan RUU diterima langsung oleh Debbra Natassia, S.H., M.Si. (Han), Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Badan Legislasi menyambut baik usulan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan, dan berkomitmen untuk mengedepankan meaningful participation dalam proses legislasi.
     
    RUU ini telah tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026 Nomor Urut 41, berdasarkan Surat Ketetapan DPR Nomor 24/DPR RI/I/2025–2026.
     
    “Perjuangan bersama ini belum selesai. Mari kita kawal hingga pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing disahkan menjadi undang-undang,” jelas pernyataan resmi Koalisi Dog Meat Free Indonesia.
     
    Koalisi DMFI menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi partai pendukung (NasDem, Golkar, PDI-P, PAN), CLDS FH UI, serta seluruh aktivis, komunitas, dan individu yang terus berjuang demi terwujudnya Indonesia yang lebih beradab dan berbelas kasih terhadap hewan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • ​Lestari Moerdijat Dorong Kesiapsiagaan Masyarakat Menyikapi Ancaman Dampak Perubahan Iklim

    ​Lestari Moerdijat Dorong Kesiapsiagaan Masyarakat Menyikapi Ancaman Dampak Perubahan Iklim

    Jakarta: Membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat penting untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.

    “Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11). 

    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. (Plh. Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), dan Muhammad Farhan (Walikota Bandung) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir juga Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

    Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing. 

    Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi. 

    Pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim. 

    Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata. 
     

    Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm. 

    Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan. 

    Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi  sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut. 

    Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi. 

    Dengan kondisi itu, Agus berharap, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi. 

    Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan.

    Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan. 

    Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang. 

    “Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10%-20% dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, mahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana,” ujar Farhan.

    Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad berpendapat, upaya penanggulangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim jangan sporadis. 

    Langkah yang terencana dengan mitigasi menyeluruh, menurut Nadia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan respons yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana di sejumlah sektor. 

    Dampak perubahan iklim yang parah saat ini, menurut Nadia, karena pola pembangunan Indonesia selama ini masih mengedepankan ekonomi ekstraktif dan pertanian monokultur berskala besar.

    Jakarta: Membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat penting untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan untuk melindungi setiap warga negara, seperti yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945.
     
    “Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat memiliki dampak signifikan pada cuaca di Indonesia. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya saat membuka diskusi daring bertema Perubahan Iklim di Indonesia Menjelang Akhir 2025: Tantangan, Ancaman, dan Kesiapsiagaan Masyarakat yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/11). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. (Plh. Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/BMKG), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), dan Muhammad Farhan (Walikota Bandung) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir juga Nadia Hadad (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, sejumlah peristiwa seperti peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan panas yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, memicu siklon tropis yang mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, perubahan pola hujan yang tidak menentu mengganggu kalender tanam nasional dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.
     
    Menyikapi kondisi itu, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap, keseluruhan data dan prediksi yang disajikan lembaga seperti BMKG, misalnya, bisa menjadi catatan bagi institusi terkait untuk mempersiapkan mitigasi yang tepat dalam menyikapi ancaman perubahan cuaca di wilayah masing-masing. 
     
    Di sisi lain, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kepedulian masyarakat terhadap data terkait cuaca harus konsisten ditingkatkan, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan setiap warga negara terhadap dampak perubahan cuaca yang terjadi. 
     
    Pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi – Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab mengungkapkan, BMKG terus memonitor indikator-indikator perubahan iklim. 
     
    Data di World Economic Forum 2025, ujar Fachri, dalam 10 tahun ke depan suhu muka bumi akan terus naik. Ancaman gelombang panas di sejumlah wilayah, tambah dia, semakin nyata. 
     

     
    Berdasarkan pantauan BMKG, ungkap Fachri, emisi CO2 di Indonesia terus meningkat. Bila pada 2004 tercatat 373 ppm, jumlah emisi CO2 di Indonesia pada 2024 tercatat 418 ppm. 
     
    Kondisi tersebut, tegas dia, bisa mengakibatkan kekurangan air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu sejumlah sektor seperti pertanian dan kesehatan. 
     
    Data cuaca dan iklim yang akurat, tambah Fachri, diharapkan mampu memberi acuan bagi sejumlah pengambil keputusan untuk menyikapi  sejumlah ancaman perubahan iklim tersebut. 
     
    Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo mengungkapkan, hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori ancaman bencana sedang hingga tinggi. 
     
    Dengan kondisi itu, Agus berharap, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang tanggap bencana, karena tren jumlah bencana setiap tahun semakin meningkat yang didominasi bencana hidrometeorologi. 
     
    Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggap terhadap bencana, menurut Agus, potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana dapat ditekan.
     
    Sejumlah program untuk membangun sikap tanggap bencana dari para pemangku kepentingan dan masyarakat, tegas dia, penting untuk ditingkatkan. 
     
    Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan pengalamannya membangun kesadaran warganya terhadap bencana terkait potensi risiko aktivitas sesar Lembang. 
     
    “Kondisi kontur kota Bandung dengan elevasi 10%-20% dan ketinggian bervariasi 700-750 mdpl, mahaman masyarakat yang tinggi terhadap dampak bencana,” ujar Farhan.
     
    Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad berpendapat, upaya penanggulangan untuk mengatasi dampak perubahan iklim jangan sporadis. 
     
    Langkah yang terencana dengan mitigasi menyeluruh, menurut Nadia, sangat dibutuhkan untuk menghasilkan respons yang tepat dalam menghadapi ancaman bencana di sejumlah sektor. 
     
    Dampak perubahan iklim yang parah saat ini, menurut Nadia, karena pola pembangunan Indonesia selama ini masih mengedepankan ekonomi ekstraktif dan pertanian monokultur berskala besar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • RS Islam Bogor Perkuat Layanan Kesehatan Berbasis Wakaf untuk Masyarakat

    RS Islam Bogor Perkuat Layanan Kesehatan Berbasis Wakaf untuk Masyarakat

    Jakarta –

    Masyarakat semakin membutuhkan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Sebagai rumah sakit syariah berbasis wakaf, Rumah Sakit Islam Bogor (RSIB) tak hanya hadir memberikan pelayanan medis, namun juga menjalankan amanah sosial.

    Rumah sakit ini lahir dari gagasan para tokoh masyarakat, ulama, cendekiawan muslim dan tenaga kesehatan Bogor yang dipelopori oleh KH Sholeh Iskandar melalui Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor (YARSIB). RSIB memadukan standar pelayanan medis dengan nilai-nilai Islam yang menekankan amanah dan kepedulian.

    Selama 30 tahun, RSIB menjalani program pembiayaan layanan kesehatan untuk warga yang tidk mampu. Hingga akhir tahun 2025, lebih dari 500 pasien telah menerima layanan pembebasan biaya pelayanan melalui mekanisme dana wakaf dengan nilai bantuan lebih dari Rp 2 miliar.

    Data rumah sakit juga menunjukkan kenaikan kunjungan pasien secara signifikan, dari 57.816 di tahun 2021 menjadi 97.148 di tahun 2024. Ketua Pembina Yayasan RS Islam Bogor, Prof Dr KH Didin Hafidhuddin MS menilai keberadaan RSIB hari ini tidak terlepas dari kontribusi umat.

    “Perkembangan RS Islam Bogor, baik dari bangunan maupun pelayanan, merupakan karunia Allah dan hasil dukungan melalui wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf adalah karunia Allah dan hasil dukungan melalui wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf adalah pewakaf telah wafat. Semoga wakaf yang disalurkan menjadi keberkahan dan pewakaf telah wafat. Semoga wakaf yang disalurkan menjadi keberkahan dan menopang keberlanjutan pelayanan bagi umat,” kata Prof Didin, dikutip dari siaran pers, Rabu (26/11/2025).

    Sementara, Ketua Yayasan RS Islam Bogor, Dr Ir H Dwi Sudharto, M.Si mengatakan bahwa wakaf bukan hanya sekedar sumber pendanaan, tapi juga mandat moral.

    “Wakaf yang diberikan kepada RS Islam Bogor bukan sekadar dana operasional, tetapi amanah dari umat. Karena itu, pengelolaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. InsyaAllah, penguatan fasilitas dan pengadaan alat kesehatan akan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya,” katanya.

    Direktur RS Islam Bogor, dr Saptono Saharjo, MARS menambahkan, rumah sakit yang didirikan dengan visi besar ini harus dimajukan. RSIB terus melakukan inovasi, menguatkan profesionalisme, dan memastikan bahwa rumah sakit ini menjadi institusi kesehatan yang dapat dipercaya dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    Kini, rumah sakit berbasis wakaf dengan registrasi resmi ini membuka kesempatan wakaf produktif untuk pengadaan peralatan medis dalam meningkatkan kemampuan diagnostik, seperti CT Scan 64 Slice, X Ray Panoramic, X Ray C Arm, peralatan laboratorium klinik, serta untuk meningkatkan peningkatan layanan insentif dan kedaruratan medis. Kebutuhan yang diajukan diperkirakan mencapai Rp 28 miliar.

    RS Islam Bogor mengajak masyarakat, perusahaan, hingga lembaga filantropi untuk mendukung program Wakaf Kesehatan Umat. Dana wakaf akan dialokasikan untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, pemeliharaan alat, hingga pembiayaan layanan sosial untuk pasien yang membutuhkan.

    (elk/up)

  • Lembaga Penggerak Keterbukaan Informasi dan Dialog Publik Digital

    Lembaga Penggerak Keterbukaan Informasi dan Dialog Publik Digital

    Jakarta –

    Medsos DPR RI meraih Detikcom Awards 2025 sebagai Lembaga Penggerak Keterbukaan Informasi dan Dialog Publik Digital. Penghargaan ini diberikan dalam event Detikcom Awards 2025 yang diadakan di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (25/11/2025) dan diterima oleh Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I. Kom selaku Sekretaris Jenderal DPR RI.

    DPR RI menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja komunikasi publik melalui media sosial khususnya pada platform Instagram. Akun resmi DPR RI telah berhasil mencapai lebih dari 1 juta pengikut, menjadikannya salah satu lembaga negara dengan jumlah pengikut tertinggi dibandingkan lembaga-lembaga lainnya.

    Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi komunikasi digital DPR dalam menjangkau masyarakat luas dan memperluas akses publik terhadap informasi parlemen.

    Upaya keterbukaan tersebut juga tercermin dari keberlanjutan ruang interaksi publik yang disediakan DPR RI. Saat munculnya isu nasional pada Agustus lalu, akun DPR RI tetap membuka kolom komentar tanpa pembatasan sehingga masyarakat dapat menyampaikan pandangan, kritik, maupun pertanyaan secara langsung.

    Medsos DPR RI Raih Detikcom Awards 2025: Lembaga Penggerak Keterbukaan Informasi dan Dialog Publik Digital. Foto: Detikfoto

    Hal ini merupakan upaya DPR untuk menjaga akses komunikasi dua arah dan mengakomodasi aspirasi publik melalui kanal digital.

    Selain itu, transparansi DPR RI juga ditunjang oleh kebiasaan menyiarkan rapat-rapat kerja melalui akun YouTube resmi DPR. Publik dapat mengikuti jalannya rapat secara real time, termasuk pembahasan isu-isu strategis yang sedang dibahas bersama kementerian dan mitra kerja.

    Konsistensi dalam menyediakan berbagai jalur informasi digital tersebut memperlihatkan peran DPR RI dalam mendorong transparansi parlemen dan komunikasi publik melalui platform daring. Melalui jangkauan media sosial yang luas, ruang interaksi yang tetap dibuka, serta publikasi rapat yang mudah diakses, DPR RI memperkuat keterhubungan antara lembaga dan masyarakat di ranah digital.

    detikcom Awards 2025 digelar untuk memberikan apresiasi bagi yang berkontribusi nyata untuk Indonesia. Tahun ini, ajang penghargaan mengusung tema ‘Apresiasi Karya Insan Nusantara, Merajut Indonesia Gemilang’.

    Penghargaan ini ditujukan bagi individu, pelaku usaha, dan unsur pemerintah yang telah menorehkan prestasi serta memberi dampak signifikan bagi bangsa.

    Awards ini menyoroti karya, tata kelola, dan pencapaian unggul di berbagai bidang. Ajang ini menjadi salah satu cara detikcom untuk menjaga semangat berkarya, berdedikasi, dan bertransformasi dalam ‘rumah besar’ Indonesia.

    (fyk/fay)

  • Jalankan Putusan MK, Mabes Polri Tarik Irjen Argo dari Kementerian UMKM

    Jalankan Putusan MK, Mabes Polri Tarik Irjen Argo dari Kementerian UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri telah menarik kembali Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penarikan kembali ini merupakan penghormatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025.

    “Untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono S.I.K M.Si. berdasarkan surat Kapolri 20 November 2025,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).

    Dia menambahkan penarikan kembali polisi dengan pangkat bintang dua ke lingkungan Polri itu terjadi usai Kelompok Kerja (Pokja) besutan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kajian cepat.

    Kajian cepat yang dimaksud yaitu dilakukan terhadap putusan MK dan berkoordinasi dengan dengan stakeholder terkait seperti MK, Kemenkeu, Kemenkum, BKN hingga Menpan RB.

    “Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, Kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” imbuhnya.

    Trunoyudo menegaskan Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.

    “Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.

  • Arsul Sani Dilaporkan terkait Dugaan Ijazah Palsu, Bambang Pacul: Secara Asas Legitimasi Clear

    Arsul Sani Dilaporkan terkait Dugaan Ijazah Palsu, Bambang Pacul: Secara Asas Legitimasi Clear

    GELORA.CO  – Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, buka suara soal tudingan ijazah palsu yang menyasar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani.

    Bambang Pacul, sapaan akrab Bambang Wuryanto, merupakan Ketua Komisi III DPR RI periode 2019-2024, yang ikut melakukan uji kelayakan dan kepaturan terhadap Arsul Sani, sebagai calon hakim MK usulan DPR.

    Bambang Pacul menegaskan secara asas legitimasi tidak ada permasalahan.

    “Secara asas legitimasi clear. Jelas. Asas legalitas ya clear. Memenuhi syarat. Tetapi tentu tidak pakai forensik, enggak ada,” kata Bambang kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

    Asas legitimasi adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah atau pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang sah.

    Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tetapi harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     

    Bambang mengungkapkan, Arsul sudah menunjukkan ijazah, saat mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR.

    Namun dia mengatakan Komisi III DPR tidak memiliki kemampuan forensik untuk mengecek ijazah tersebut.

    “Legalisasinya sudah ada. Menunjukkan ijazah asli, legalisasi. Itu udah clear di Komisi III. Tapi tentu kita tidak punya ahli forensik,” ujarnya.

    Bambang menilai seharusnya hal tersebut bisa dibawa ke mekanisme yang ada di MKMK terlebih dahulu.

    “Supaya enggak bikin kegaduhan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait terkait dugaan ijazah palsu.

    Pelaporan itu dilakukan pada Jumat (14/11/2025).

    Pengadu mengeklaim memiliki bukti-bukti berkenaan ijazah program doktor Arsul Sani yang diduga palsu.

    MKMK Lakukan Pendalaman

    Sementara itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tengah melakukan pendalaman isu terkait ijazah hakim konstitusi Arsul Sani.

    Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman berkenaan adanya tudingan ijazah palsu Arsul Sani itu.

    Pendalaman itu dimulai sejak kemunculan pertama berita yang menyoal isu tersebut dimuat oleh sebuah media sosial sekira satu bulan yang lalu.

    “MKMK telah mendalaminya hingga saat ini,” kata Palguna, kepada Tribunnews.com, Minggu (16/11/2025).

    “Dengan segala keterbatasan yang ada pada kami (MKMK), kami berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan perihal ada tidaknya persoalan isu dan/atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi Yang Mulia Arsul Sani,” tambahnya.

    Palguna mengatakan hasil pendalaman MKMK belum bisa disampaikan saat ini. 

    Sebab Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) mengatur hal itu harus dilakukan secara tertutup.

    Selain itu, MKMK juga perlu menjaga harkat, martabat, dan kehormatan Arsul Sani dari sesuatu yang sama sekali belum jelas kebenarannya.

    Mantan hakim konstitusi itu menyebut hasil pendalaman akan diumumkan ke publik nantinya.

    “Pasti akan dirilis ke publik. Itu wajib. Tetapi belum bisa kami sampaikan sekarang. Selain karena PMK-nya menyatakan harus tertutup, jika belum apa-apa sudah diberitakan, khawatirnya yang bersangkutan telah dihakimi untuk sesuatu yang sama sekali belum jelas. Padahal kami harus menjaga harkat, martabat, dan kehormatannya,” tuturnya.

    Sosok Arsul Sani

    Arsul Sani diangkat jadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia sejak 18 Januari 2024.

    Sebelumnya Arsul Sani dikenal sebagai politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Wakil Ketua MPR RI.

    Pemilik nama lengkap Dr. H. Arsul H. Arsul Sani, SH, M.Si., Pr.M ini lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 8 Januari 1964.

    Karier politik:

    Sekjen DPP PPP (2016–2021)

    Anggota DPR RI (2014–2024)

    Wakil Ketua MPR RI (2019–2024)

    Ijazah doktor yang disorot

    Arsul Sani menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia (UI) dan melanjutkan studi di berbagai negara, termasuk Australia, Jepang, Inggris, Skotlandia, dan Polandia.

    Ia juga disebut sebagai lulusan University of Cambridge. Namun gelar doktor yang diklaimnya kini dipersoalkan.

    Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Arsul ke Bareskrim Polri pada 14 November 2025.

    Dengan dugaan ijazah doktor yang diduga palsu, terutama terkait universitas di Polandia

  • Lembaga Amil Zakat Nasional dan Pemkot Makassar Bahas Penguatan Program Pengentasan Kemiskinan

    Lembaga Amil Zakat Nasional dan Pemkot Makassar Bahas Penguatan Program Pengentasan Kemiskinan

    Fajar.co.id, Makassar — Sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional yang beroperasi di Kota Makassar menggelar forum diskusi bersama Pemerintah Kota Makassar, Jumat (14/11/2025).

    Pertemuan itu membahas penguatan sinergi dalam pemberdayaan masyarakat dan penanganan kelompok rentan di wilayah perkotaan maupun daerah pinggiran.

    Ketua Forum Zakat Sulawesi Selatan, Amir, memaparkan pentingnya pendekatan berbasis kampung, masjid, dan komunitas rentan sebagai fondasi program pemberdayaan.

    “Kita akan melihat langsung persoalan kemasyarakatan yang terjadi dan mengukurnya dengan tepat, agar bisa diintervensi secara terarah, terutama terkait kemiskinan,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan Direktur Laz Hadji Kalla, Zuhair, yang menekankan perlunya skala prioritas dalam pendistribusian dana zakat. Menurutnya, program lembaganya selama ini fokus menyasar kelompok dengan kemiskinan ekstrem, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga di pelosok provinsi lain. “Kami memperkuat basis data agar penyaluran lebih efektif dan efisien,” tuturnya.

    Dari unsur pemerintah, Ketua Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pemkot Makassar, Moh. Syarief, S.STP., M.Si., menyoroti praktik baik pengelolaan zakat di daerah lain.

    Ia mencontohkan Lazismu di Kabupaten Sragen yang mampu menginisiasi berbagai program pemberdayaan, baik pada sektor masjid maupun pengelolaan Baitul Mal. “Kita harap pola seperti ini bisa direplikasikan di Sulawesi Selatan,” katanya.

    Pemerintah Kota Makassar, lanjut Syarief, berkomitmen mendukung kerja-kerja sosial yang dilakukan LAZ. Salah satu gagasan yang sedang dikembangkan ialah konsep kampung sedekah, yang dinilai dapat memperkuat ketangguhan sosial masyarakat dan mempercepat penanganan kemiskinan di tingkat lokal.

  • Universitas Jantung Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

    Universitas Jantung Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi

    JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) resmi meluncurkan kegiatan Universitas Indonesia Innovation Festival (UIIF) 2025 di Mall Semanggi, Jakarta Selatan, pada Kamis, 13 November 2025. Acara ini diresmikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si, dan dihadiri oleh Project Director UIIF, Apt. Indah Handayani, S.Farm., serta Ketua Tim Kerja Kerjasama Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Erni Purnamasari.

    Dalam sambutannya, Prof. Hamdi menegaskan bahwa negara-negara maju membangun perekonomian mereka melalui riset dan inovasi. Karena itu, Indonesia harus meninggalkan ketergantungan terhadap ekspor sumber daya alam mentah dan mulai memperkuat sektor berbasis pengetahuan.

    “Kita tidak lagi menjual barang dalam keadaan mentah. Ini yang harus kita gelorakan. Universitas memang jantungnya pembangunan berbasis riset dan inovasi,” ujar Prof. Hamdi.

    Ia menjelaskan bahwa Universitas Indonesia saat ini memiliki lebih dari 400 laboratorium dan kelompok riset unggulan yang berisi periset di berbagai bidang strategis. Menurutnya, UI telah memiliki database periset dan riset unggul yang siap dihubungkan dengan dunia industri untuk mendorong hilirisasi hasil penelitian.

    “Datanya sudah ada semua. Jadi, kita punya database periset-periset unggul untuk bidang-bidang yang nanti bisa menghasilkan produk siap industri — mulai dari membuat prototipe, uji coba, hingga siap diindustrialisasi,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Prof. Hamdi menjelaskan bahwa UI mengusung dua pendekatan dalam memajukan riset, yakni Technology Push dan Demand Pull. Konsep Technology Push berfokus pada menawarkan hasil riset untuk dihilirisasi, sementara Demand Pull dilakukan dengan memetakan kebutuhan industri agar para peneliti dapat menghadirkan solusi yang relevan.

    “Kita bisa tawarkan hasil riset ke industri, atau kita tanya langsung ke industri: Anda butuh apa? Nanti kita pertemukan dengan para peneliti. Semua hasil riset ini nantinya diharapkan dapat memperkuat ekonomi nasional,” tutur Prof. Hamdi.

    Sementara itu, Project Director UIIF 2025, Apt. Indah Handayani, S.Farm., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan hasil riset Universitas Indonesia kepada masyarakat luas, terutama generasi muda.

    “Melalui UI Innovation Festival ini, kami ingin memperlihatkan bahwa banyak potensi di Indonesia yang bisa dikembangkan lewat riset dan inovasi untuk menghasilkan nilai ekonomi,” ujarnya.

    Indah juga menekankan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar hasil riset dan inovasi dalam negeri dapat terlindungi serta bersaing secara global.

    “Supaya kita bisa berkembang dan tidak kalah dengan negara lain. Banyak produk luar yang mematenkan inovasinya, jadi produk-produk Indonesia juga harus kuat dengan perlindungan HKI,” tegasnya.

    Hal senada disampaikan Ketua Tim Kerja Kerjasama Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, yang menilai perlindungan kekayaan intelektual sangat penting untuk mendukung kemandirian inovasi nasional.

    Kegiatan UI Innovation Festival (UIIF) 2025 berlangsung selama tiga hari, mulai 13 hingga 15 November 2025, menampilkan beragam hasil riset unggulan Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara dunia akademik, industri, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem inovasi di Indonesia.

  • Peringatan Hari Jadi Tuban, Mas Lindra Awali Ziarah Makam Leluhur

    Peringatan Hari Jadi Tuban, Mas Lindra Awali Ziarah Makam Leluhur

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-732 Kabupaten Tuban, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., bersama Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono dan jajaran Forkopimda Kabupaten Tuban mengawali serangkaian kegiatan yang pertama yakni ziarah ke makam para leluhur yang ada di Kabupaten Tuban.

    Selain Mas Lindra sapaan akrab Bupati Tuban, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., juga mengikuti diserta para pimpinan instansi vertikal dan perbankan, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Tuban.

    Mas Lindra menyampaikan bahwa kegiatan ziarah ini merupakan wujud penghormatan dan rasa terima kasih kepada para pendahulu yang telah berjuang membangun Tuban sejak masa awal berdirinya dan bukan hanya sekadar seremoni, tetapi momentum untuk merenungkan perjuangan para leluhur.

    “Dari mereka kita belajar tentang pengabdian, keberanian, dan semangat membangun Tuban yang harus terus kita lanjutkan,” ungkap Mas Lindra. Senin (10/11/2025).

    Ia juga menambahkan, bahwa ziarah ini merupakan serangkaian memperingati Hari Jadi Kabupaten Tuban dan menjadi momen penting untuk memperkuat rasa cinta terhadap daerah, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun Tuban yang lebih maju.

    “Kita ingin semangat para pendahulu ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan membawa Tuban menjadi kabupaten yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkarakter,” imbuhnya.
    Adapun ziarah kali ini dimulai di Makam Brawijaya V, Makam Tjitrosoman, Makam Sunan Bejagung Lor, Makam Dandang Wacana, Makam Sujono Putro, Makam Ronggolawe, Makam Sunan Bonang dan berakhir di Makam Ibrahim Asmoroqondi.

    “Ziarah makam leluhur ini juga menjadi simbol kesatuan dan kekompakan jajaran pemerintah daerah bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat,” terang Bupati Tuban.

    Menurutnya, momentum Hari Jadi bukan sekadar perayaan, tetapi refleksi, dengan berziarah bersama, mengingatkan bahwa keberadaan kita hari ini adalah hasil perjuangan panjang. “Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan itu dengan kerja nyata,” bebernya.

    Selain itu, ziarah makam leluhur menjadi tradisi rutin setiap setahun sekali menjelang perayaan peringatan Hari Jadi Tuban. Serta, senantiasa mengingat perjuangan dan sebagai bentuk penghormatan. Serta, pentingnya nilai-nilai sejarah dan budaya yang melekat kuat dalam jati diri masyarakat Tuban. [dya/aje]