Xcloud.id

Tag: Teuku Faizasyah

  • Wapres Gibran Rakabuming apresiasi kinerja BAZNAS RI

    Wapres Gibran Rakabuming apresiasi kinerja BAZNAS RI

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Wapres Gibran Rakabuming apresiasi kinerja BAZNAS RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 November 2024 – 14:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI yang telah meningkatkan kesejahteraan umat dan membantu peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

    Hal itu disampaikan wapres dalam pertemuan di Istana Wakil Presiden RI, di Jakarta, Kamis (21/11/2024), yang dihadiri Ketua BAZNAS RI, Prof Dr KH Noor Achmad MA, Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan MA., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat, LC. MA., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital, Prof. Ir. Nadratuzzaman Hosen, MS. M.Ec, Ph.D, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, M.Si., CFRM, Deputi I BAZNAS RI M. Arifin Purwakananta, Deputi 2 BAZNAS RI, Dr. H. M. Imdadun Rahmat, MSi, dan Sekretaris Utama BAZNAS RI, Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, Lc., M.A.

    Sejumlah program BAZNAS RI yang menyasar para mustahik dari perkotaan hingga pelosok daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) mendapat perhatian positif dari Wapres Gibran.

    Ke depan, Wapres Gibran turut meminta BAZNAS agar terus membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, stunting, dan makan siang bergizi. Menurutnya, seluruh elemen harus berkolaborasi demi menyukseskan program pemerintah.

    Pada pertemuan itu, Ketua BAZNAS RI, Prof Dr KH Noor Achmad MA, turut memaparkan kinerja BAZNAS yang dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia rata-rata naik 30 persen per tahun.

    “Alhamdulillah Wapres RI sangat mengapresiasi pencapaian yang kita raih. BAZNAS RI juga memaparkan 10 Program Prioritas BAZNAS Tahun 2025 yaitu, Rumah Sehat BAZNAS (RSB), BAZNAS Microfinance, Kampung Zakat, Santripreneur, Beasiswa BAZNAS, Z-Chicken, Z-Mart, Rumah Layak Huni, Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting, serta BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). Alhamdulillah Mas Wapres sangat mengapresiasi,” ujar Noor.

    Saat menjabat sebagai wali kota Surakarta, menurut Noor, Wapres Gibran sangat membantu BAZNAS Surakarta dalam menjalankan fungsi dan peran meningkatkan kesejahteraan umat. Hal itu terbukti dari peningkatan pengumpulan dari Rp4 miliar ke Rp12 miliar. Kepedulian Wapres Gibran itu, diharapkan Noor dapat diaplikasikan ke tingkat nasional, sehingga makin banyak masyarakat yang akan terbantu serta BAZNAS RI dapat maksimal menyokong sejumlah program Pemerintahan Prabowo Subianto. 

    “Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, kami optimistis, target pengentasan kemiskinan dapat tercapai. BAZNAS yakin zakat sebagai solusi efektif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Strategi pengenaan pajak bagi “family office”

    Strategi pengenaan pajak bagi “family office”

    Jakarta (ANTARA) – Jumlah individu dan keluarga dengan kekayaan tinggi (high-net-worth individuals/HNWI) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

    Berdasarkan laporan Knight Frank Wealth Report 2023, jumlah individu dengan kekayaan bersih tinggi (HNWI) di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai sekitar 171.740 orang. Jumlah ini mencakup individu yang memiliki kekayaan berupa aset minimal 1 juta dolar AS atau sekitar Rp15,9 miliar, tidak termasuk tempat tinggal utama mereka

    Bukan itu saja, Indonesia juga memiliki sejumlah individu dengan kekayaan ultra-tinggi (UHNWI) atau yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 30 juta dolar AS. Jumlah crazy rich ini di Indonesia pada 2022 diperkirakan mencapai 600 hingga 700 orang.

    Pertumbuhan jumlah individu dan keluarga dengan kekayaan tinggi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan muncul dan berkembangnya family office di negeri ini.

    Family office merupakan entitas yang mengelola kekayaan para individu tersebut, dengan menyesuaikan kebutuhan keluarga kaya terhadap pengelolaan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan.

    Entitas tersebut memainkan peran penting dalam membantu individu dan keluarga kaya mematuhi peraturan pajak domestik maupun internasional, dengan cara yang sah dan efisien. Sehingga dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, seperti pelaporan kekayaan lintas negara, menjadi kebutuhan utama yang dipenuhi bagi family office.

    Untuk itu penting bagi pemerintah Indonesia mempertimbangkan pengembangan regulasi khusus yang mampu membedakan family office dari entitas pengelola kekayaan lainnya, serta menyediakan insentif pajak yang mendorong transparansi dan kepatuhan. Langkah ini diharapkan tidak hanya mendorong pengelolaan kekayaan yang efektif, tetapi juga mencegah risiko penghindaran pajak yang bisa merugikan pendapatan negara.

    Pajak family office

    Pengenaan pajak pada family office ini terkait dengan beberapa teori dan prinsip pengenaan perpajakan.

    Konsep keadilan dalam pengenaan pajak (justice in taxation) menegaskan bahwa entitas atau individu dengan kemampuan ekonomi lebih besar harus membayar pajak yang proporsional dengan kekayaan mereka, sehingga apabila dikaitkan dengan konsep family office, aturan pajak yang adil dapat mendorong pembayaran pajak sesuai kemampuan ekonomi dan tanggung jawab sosial keluarga dengan kekayaan tinggi.

    Kemudian prinsip efisiensi pajak, menitikberatkan pada optimalisasi pengenaan pajak tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dalam operasional family office, strategi pengurangan beban pajak seringkali diterapkan untuk menjaga efisiensi modal dan mengurangi kebocoran keuangan, meski praktik ini memerlukan batasan yang jelas agar tidak merugikan negara.

    Family office biasanya memiliki struktur keuangan yang kompleks, melibatkan aset internasional, investasi, hingga trust fund. Oleh karenanya, strategi perpajakan berbasis risiko bertujuan memastikan bahwa praktik pengelolaan kekayaan dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai regulasi.

    Di beberapa negara, pengenaan pajak untuk Family Office ini bisa dijadikan pembelajaran. Di Amerika Serikat misalnya, Family Office diatur dengan baik dalam sistem perpajakan. Mereka dikenakan pajak korporasi atau sebagai entitas passthrough dengan keuntungan investasi yang dikenakan pajak berlapis (baik pada tingkat perusahaan dan tingkat pribadi). Namun, ada juga sejumlah insentif yang ditujukan untuk menstimulasi pengelolaan kekayaan secara transparan.

    Singapura adalah salah satu contoh negara yang berhasil menarik family office dengan memberikan perlakuan pajak yang ramah. Terdapat skema pajak yang mendorong pendirian family office melalui berbagai insentif, termasuk pengecualian pajak atas penghasilan investasi yang dikelola oleh family office, dengan syarat bahwa mereka berinvestasi di negara tersebut dan mematuhi ketentuan investasi lokal.

    Contoh lain adalah Swiss. Sebagai negara dengan tradisi panjang dalam manajemen kekayaan pribadi, Swiss memiliki aturan pajak yang memungkinkan fleksibilitas dan kerahasiaan bagi family office. Meskipun pajak relatif rendah, pengelolaan dana tetap mematuhi standar transparansi keuangan global.

    Berdasarkan hasil riset oleh Asosiasi Family Office Asia pada 2022, pengelolaan family office yang diatur dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan investasi sebesar 15 hingga 20 persen di negara-negara berkembang. Lebih lanjut, studi lainnya yang pernah yang dilakukan oleh Price waterhouse Cooper (PwC) menunjukkan bahwa negara-negara dengan insentif pajak family office berhasil menarik investasi asing yang signifikan.

    Tantangan dan strategi

    Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam menentukan kebijakan perpajakan bagi family office, termasuk ketiadaan kerangka hukum yang spesifik. Dalam hal ini belum ada aturan jelas yang membedakan family office dari entitas pengelola kekayaan lainnya, sehingga mereka cenderung diperlakukan seperti badan usaha biasa.

    Seharusnya ketika kekayaan bertambah besar, kewajiban perpajakan dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi lebih rumit.

    Tantangan berikutnya adalah potensi risiko penghindaran pajak, yaitu dalam hal ini family office dapat menjadi sarana untuk penghindaran pajak, terutama jika tidak diatur dengan baik. Hal ini juga tidak lepas dari layanan investasi yang disediakan oleh family office yang sifatnya menyeluruh, mulai dari investasi tradisional hingga alternatif seperti venture capital, properti, dan filantropi.

    Untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan family office, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan.

    Pertama, adanya pengembangan regulasi khusus. Pemerintah Indonesia dapat menyusun kerangka hukum yang membedakan family office dari entitas lainnya, serupa dengan negara-negara seperti Singapura. Regulasi ini dapat mencakup batasan modal minimal, syarat investasi, dan insentif pajak.

    Kedua, dengan pemberian insentif pajak oleh pemerintah, berupa keringanan pajak bagi family office yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas atau mengadopsi prinsip tata kelola keuangan yang transparan.

    Langkah ketiga, adalah dengan mewujudkan peningkatan kepatuhan pajak dengan mengupayakan peningkatan sistem pelaporan pajak, penerapan teknologi pajak, dan edukasi terhadap pemilik kekayaan tinggi mengenai kepatuhan, sehingga itu semua dapat menjadi solusi untuk mengurangi penghindaran pajak.

    Strategi implementasi yang tepat diharapkan dapat menjadi sarana penting dalam pengelolaan kekayaan yang transparan dan kontribusi kekayaan keluarga terhadap perekonomian nasional di Indonesia.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2024

  • Debat Pamungkas Pilkada Surabaya, KPU Tegaskan Bukan Sekadar Formalitas

    Debat Pamungkas Pilkada Surabaya, KPU Tegaskan Bukan Sekadar Formalitas

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menggelar debat publik kedua Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Kamis (21/11/2024). Acara ini menjadi debat terakhir dalam rangkaian Pilkada Surabaya tahun 2024.

    Berlangsung di Mercure Surabaya Grand Mirama, pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi dan Armuji akan menjawab beberapa persoalan Surabaya dengan tema “Memajukan dan Menyelesaikan Persoalan Daerah”.

    “Debat terbuka juga menjadi ujian bagi para calon untuk memaparkan visi misi serta program kerja yang konkret dan realistis dalam rangka memajukan Surabaya ke arah yang lebih baik,” kata Ketua KPU Surabaya Soeprayitno.

    Pada kesempatan tersebut, KPU Surabaya juga telah menentukan 5 orang Panelis debat. Di antaranya adalah Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si (Akademisi Universitas Negeri Surabaya), Lutfi Saksono, S.Pd., M.Pd. (Akademisi Universitas Negeri Surabaya), Dr. Sasongko Budisusetyo, CPA, CPMA. (Akademisi dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas), Dr. Sri Setyadji, SH., MHum. (Akademisi Universitas 17 Agustus/Untag), 5. Dr. Yusuf Amrozi, M.MT (Akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya).

    Tim panelis akan menurunkan tema tersebut menjadi 5 sub tema. Kelima sub tema tersebut di antaranya penataan ruang dan integrasi moda transportasi menuju kota dunia, problematika sosial dan potensi budaya lokal, ekonomi digital dan keberpihakan pada UMKM, ketenagakerjaan dan peningkatan kompetensi SDM, serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

    Soeprayitno berharap masyarakat dapat mengkaji sejumlah program yang dipaparkan. Sehingga, sekaligus bisa menjadi bahan untuk menentukan pilihan pada hari pemungutan suara, Rabu (27/11/2024) mendatang.

    “Saya ingin menggarisbawahi bahwa debat ini bukan sekadar formalitas tetapi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang para calon pemimpin. Kita semua berharap agar setiap pasangan calon dapat menyampaikan gagasan mereka secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    “Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyimak tempat ini. Sehingga, nantinya dapat menentukan pilihan dengan bijaksana berdasarkan kualitas integritas serta komitmen para calon terhadap kemajuan Kota Surabaya,” tandas Soeprayitno.

  • Legislator apresiasi peran BAZNAS bantu solidaritas kemanusiaan di dunia internasional

    Legislator apresiasi peran BAZNAS bantu solidaritas kemanusiaan di dunia internasional

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator apresiasi peran BAZNAS bantu solidaritas kemanusiaan di dunia internasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 19 November 2024 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam membantu solidaritas kemanusiaan, tidak hanya di nasional tapi juga di dunia internasional. 

    Melihat kerja sama yang telah terjalin dengan berbagai stakeholder di dunia, menurut Marwan, BAZNAS telah mampu membangun rasa solidaritas tidak hanya di tanah air tetapi juga secara internasional.

    “Ini pertanda bahwa ke depan BAZNAS akan mampu menghimpun para muzaki yang mampu mengentaskan permasalah masyarakat Indonesia maupun internasional,” kata Marwan dalam pembukaan BAZNAS International Forum di Jakarta, Selasa (19/11).

    Turut hadir Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA., Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta, Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si, juga dihadiri oleh perwakilan mitra, Bayt Zakat wa Shadaqat, Mishr Khair Foundation, Shuna’a Al Hayah, Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), Palestine Cancer Foundation, Hayrat Yardim Turkiye serta United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). 

    Pada kesempatan tersebut Marwan juga menyampaikan dukungannya secara penuh untuk BAZNAS dalam membangun solidaritas dan membantu mengentaskan permasalahan umat di Indonesia maupun negara Islam lainnya.

    “Kami di Komisi VIII DPR RI akan memberikan dukungan sepenuhnya. Apabila membutuhkan perangkat hukum atau undang-undang, mari kita diskusikan di Komisi VIII. Kami akan berikan perangkat undang-undang itu,” ujar Marwan.

    Marwan mengajak seluruh stakeholder untuk terus menerus menggerakkan para muzaki. Menutup sambutannya, Marwan menyampaikan selamat atas terselenggaranya BAZNAS International Forum tersebut. 

    “Selamat, mudah-mudahan kita bisa menegakkan keadilan dan kemanusiaan di muka bumi yang berbahagia bagi kita semua,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan, forum tersebut merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa bagi Indonesia tidak ada kata lain Palestina harus segera merdeka.

    “Sampai saat ini sebagai contoh masyarakat Indonesia melalui BAZNAS telah membantu 400.525 orang di Gaza melalui program “Membasuh Luka Palestina”. Program ini berhasil melebihi target penggalangan dana dengan total Rp 305 miliar, mengungguli target awal sebesar Rp 250 miliar,” tambahnya.

    Menurut Kiai Noor, BAZNAS International Forum tidak hanya sekadar pertemuan, tetapi juga wadah bagi kita untuk mengonsolidasikan kekuatan, berbagi pengalaman, dan mengintegrasikan upaya-upaya terbaik dari lembaga-lembaga kemanusiaan global.

    “Kita ingin memastikan bahwa forum ini melahirkan sinergi yang kuat di antara kita semua, yang akan membawa dampak lebih luas dan lebih signifikan bagi mereka yang membutuhkan,” ucapnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kombinasi media solusi efektif warga beralih ke transportasi publik

    Kombinasi media solusi efektif warga beralih ke transportasi publik

    media memiliki kemampuan dalam mengubah perilaku masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dalam debat terakhir calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta membahas gagasan untuk mengatasi persoalan kemacetan di DKI Jakarta yang selama ini memang menjadi dilema yang seolah-olah tiada akhir.

    Kemacetan masih menjadi pemandangan sehari-hari di DKI Jakarta meski pada sisi lain transportasi publik mulai dari Transjakarta, MRT, LRT, kereta komuter terus diperkuat baik dari sisi kuantitas (jumlah armada) maupun sisi kualitas (pelayanan).

    Upaya perbaikan ini tidak hanya dilakukan operator saja, tetapi juga pada tataran eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dalam bentuk prasarana untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), trotoar, halte bus, akses transportasi publik, dan sebagainya.

    Namun untuk mengajak warga berpindah menggunakan transportasi publik sepenuhnya bukan perkara yang mudah. Data Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023, pengguna transportasi publik di Jakarta sekitar empat juta orang (18,86 persen) dari 21,75 juta orang yang melakukan perjalanan.

    Pemprov DKI Jakarta menargetkan sebanyak 60 persen pelaku perjalanan menggunakan transportasi publik pada tahun 2030, seiring dengan penambahan layanan sejumlah transportasi publik.

    Bahkan untuk menangani kemacetan Pemprov DKI Jakarta harus menggelontorkan anggaran (APBD) pada 2024 hingga Rp6,9 triliun untuk berbagai pos, mayoritas terbesar sekitar Rp4,9 triliun untuk subsidi LRT, MRT, dan Transjakarta agar tarif tetap terjangkau dan menarik masyarakat.

    Sedangkan lainnya dipakai untuk peningkatan pelayanan pejalan kaki, pengendalian lalu lintas, pengadaan rambu, dan juga penertiban parkir liar yang selama ini menjadi penyumbang kemacetan.

    Pembenahan sarana dan prasarana transportasi publik bahkan menjadikannya saling terintegrasi tentunya membuat semakin nyaman bagi penggunaannya. Namun untuk menyampaikan kepada pengguna kendaraan pribadi agar bisa beralih menggunakan transportasi publik tentunya membutuhkan edukasi secara terus menerus.

    Kesiapan dalam berargumentasi dan sikap kritis menjadi strategi untuk mengajak pengguna kendaraan pribadi yang mayoritas merupakan kelompok mapan dan berpendidikan tinggi agar bisa tergerak untuk menggunakan transportasi umum.

    Struktur pendidikan pekerja di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan 30 persen tamatan SD/SMP, 50 persen tamatan SMA/SMK, dan 20 persen tamatan perguruan tinggi. Artinya terdapat 70 persen yang memiliki kemampuan untuk memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu yang menjadi sasaran untuk edukasi.

    Peran media

    Di era digital sekarang ini, pengambil kebijakan bisa menempuh dua strategi untuk mengajak masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik yakni melalui media arus utama (radio, televisi, dan media online) dan juga media sosial.

    Seperti diutarakan pengajar Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Aminah Swarnawati Ruzbar, M.Si dengan mengombinasikan media arus utama dengan media sosial bisa menjadi sangat kuat (powerful) untuk mengubah perilaku masyarakat.

    Aminah membeberkan media memiliki kemampuan dalam mengubah perilaku masyarakat namun hal itu sangat tergantung dengan konten yang akan disampaikan mengacu kepada tingkat pendidikan dan budaya dari khalayak yang akan dituju.

    Khalayak sasaran yang masih menggunakan transportasi pribadi harus diyakinkan bahwasanya transportasi publik saat ini jauh lebih nyaman, tepat waktu, dan yang lebih penting jaminan keamanan.

    Jaminan keamanan menjadi faktor yang krusial sebagai contoh apabila terjadi kasus kriminal di dalam transportasi publik maka operator berkewajiban menyampaikan persoalan tersebut kepada masyarakat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sampaikan latarbelakang kejadian dan penanganan atas kejadian tersebut.

    Terakhir dan yang paling penting bagaimana kebijakan selanjutnya dari operator untuk mencegah agar peristiwa kriminal itu tidak lagi terjadi dan sampaikan juga tahapan-tahapan untuk meningkatkan kenyamanan kepada pengguna.

    Seperti beberapa waktu lalu Transjakarta pernah menempatkan anggota TNI di halte bus untuk mencegah terjadinya aksi pelecehan seksual yang menimpa penumpang perempuan. Hal itu lantas dibarengi dengan pernyataan manajemen Transjakarta yang akan menindak tegas terhadap pelaku pelecehan tersebut.

    Media sosial

    Salah satu dari fungsi media massa adalah memberikan edukasi kepada khalayak termasuk untuk memberikan kesadaran untuk beralih menggunakan transportasi publik. Lantas bagaimana dengan fungsi dari media sosial. Apakah juga efektif untuk mengubah perilaku?

    Literatur menyebutkan mayoritas kota besar di dunia kerap memakai media sosial untuk membangun citra kota (city branding) atas inovasi dan pelayanan yang diberikan terhadap warganya.

    Sebagai contoh pemakaian media sosial untuk memudahkan warga mendapatkan info perjalanan berupa transportasi apa saja yang bisa digunakan untuk menuju lokasi yang diinginkan.

    Informasi yang disampaikan juga dapat dikendalikan apabila terjadi perubahan. Pengguna transportasi bisa dengan mudah mengetahui informasi baru yang diterima dari pihak kedua atau ketiga tentang kondisi transportasi di Jakarta.

    Sebagai contoh Transjakarta yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dengan pelanggannya. Media sosial yang dikembangkannya bisa dipakai untuk menanyakan informasi terkait dengan rute dan jadwal perjalanan.

    Dengan demikian pengguna yang akan menuju ke lokasi yang diinginkan dapat memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus berinteraksi dengan orang lain sehingga sangat membantu dari segi privasi.

    Transportasi publik juga bisa memanfaatkan layanan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada pelanggannya terkait produk, layanan, promosi, studi, survei, termasuk berita, perkembangan terbaru, dan acara.

    Pada acara-acara tertentu transportasi publik juga kerap menyampaikan informasi terkait perpanjangan waktu layanan termasuk mengubah rute-rute untuk memudahkan pelanggannya.

    Dengan demikian untuk menjaring para pengguna kendaraan pribadi baik roda dua atau empat agar dengan “sukarela” memakai transportasi publik ke tempatnya bekerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta haruslah menggunakan kombinasi kedua media tersebut.

    Media arus utama menyampaikan hal-hal terbaru dari pengembangan transportasi publik yang memberikan pengalaman menyenangkan bagi penggunanya untuk menuju tempat bekerja. Sedangkan media sosial lebih sebagai pemandu keseharian dari para komuter ini seperti terkait rute yang harus ditempuh termasuk biaya yang harus disiapkan.

    Dengan memperlihatkan layanan yang kian nyaman dan aman yang dibuktikan langsung dengan kesiapan di lapangan bukan tidak mungkin penggunaan kendaraan pribadi bisa terus ditekan.

    Kesadaran masyarakat juga meningkat, saat mengetahui dampak kemacetan itu sangat besar dari tenaga yang terkuras, hilangnya waktu dan stres yang timbul bisa terbawa sampai di rumah.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ikhtiar Pusbangdesda Unesa Gali Potensi Lokal Lewat Akademi Desa Berpotensi

    Ikhtiar Pusbangdesda Unesa Gali Potensi Lokal Lewat Akademi Desa Berpotensi

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pusat Pengembangan Desa dan Daerah (Pusbangdesda) LPPM Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sukses menggelar acara Akademi Desa Berpotensi, yang diikuti oleh 137 peserta secara daring dan luring.

    Kegiatan ini dilaksanakan Sabtu (16/11/2024) di Gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan dan dihadiri oleh berbagai pihak dari berbagai daerah, dengan tujuan menggali potensi lokal desa sebagai langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan.

    Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala LPPM UNESA, Prof. Dr. Muhammad Turhan Yani, MA, yang menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan potensi desa.

    Dalam sambutannya, Prof. Turhan mengajak peserta untuk melihat desa sebagai entitas strategis, tidak hanya sebagai tempat yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga sebagai pusat peluang besar untuk pembangunan nasional.

    Selama satu hari penuh, peserta mengikuti empat sesi yang menghadirkan narasumber berkompeten di bidang pembangunan desa. 

    Sesi pertama, yang dibawakan oleh Dr. Ir. Widarjanto, MM, Direktur Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendesa, mengupas tentang strategi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal desa.

    Dr. Widarjanto menjelaskan bagaimana desa dapat mengoptimalkan potensi yang ada untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

    Sesi kedua diisi oleh Dhanny S. Sutopo, M.Si, Sekretaris Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya, yang membahas tentang teknik identifikasi dan pemetaan potensi desa.

    Dhanny mengajak peserta untuk lebih memahami langkah-langkah rinci dalam menggali kekuatan lokal desa, serta merancang program pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan.

    Setelah istirahat siang, peserta kembali mengikuti sesi ketiga yang dipandu oleh Maghfuri Ridwan, Koordinator TPP Jawa Timur.

    Pada sesi ini, Maghfuri membahas pemanfaatan dana desa untuk pengembangan potensi lokal. Ia menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa, untuk memperkuat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kapasitas masyarakat desa.

    Sesi terakhir diisi oleh Purnawa Ziarohdin, Koordinator Liputan TV9 Nusantara, yang berbagi wawasan tentang strategi branding dan digitalisasi potensi desa.

    Purnawa memaparkan bagaimana desa dapat membangun identitas yang kuat dan memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan potensi lokal kepada pasar yang lebih luas.

    Kegiatan ini ditutup dengan sambutan dari Kepala Pusbangdesda UNESA, Dr. Mufarrihul Hazin, yang mengapresiasi antusiasme peserta. Farih berharap ilmu dan wawasan yang diperoleh selama kegiatan ini dapat diterapkan secara konkret di desa masing-masing untuk mendorong kemajuan daerah.

    “Melalui Akademi Desa Berpotensi ini, kami berharap desa-desa di Indonesia dapat menjadi lebih inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Dengan begitu, desa-desa ini bisa menjadi inspirasi bagi desa lainnya dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan,” ujar Dr. Mufarrihul Hazin.

    Dengan semangat kebersamaan, Akademi Desa Berpotensi diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam menggerakkan pembangunan desa yang berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal, dan membawa perubahan positif bagi Indonesia dari akar rumput. Dari desa, Indonesia bangkit.

  • Debat Kedua Pilkada Lutim, KPU Harap Paslon Perkuat Gagasan, Bukan Pribadi

    Debat Kedua Pilkada Lutim, KPU Harap Paslon Perkuat Gagasan, Bukan Pribadi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) siap menggelar Debat Publik Kedua Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Debat kedua ini akan digelar di Hotel Claro, 17 November 2024.

    Debat kedua ini disiarkan langsung oleh FAJAR TV. Masyarakat bisa menyaksikan mulai pukul 20.00 Wita.

    Komisioner KPU Luwu Timur, Indra Paningaran mengatakan tema debat kedua ini, adalah “memajukan daerah dengan penyelarasan pembangunan untuk memperkokoh bangsa dan negara”.

    KPU kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 9 orang panelis dari professional, akademisi dan tokoh masyarakat. Para panelis, yakni Prof. Dr. Ir. Hj. A. Majdah Muhyiddin Zain, M.Si, Drs. Andi Yudha Yunus, S.H., MM, Dr. Masluki, SP., MP, Dr. Adam Badwi, SKM., MM.

    Panelis lainnya adalah Dr. Muh. Igbal Latief, M.Si, Dr. Buhari, S.Pd., M.Pd, Lusia Palulungan, S.H., M.Hum, Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si, Abdul Karim

    “Kita berharap debat kedua ini berjalan lancar, tertib, dan aman. Kami telah berkoordinasi dengan pihak keamanan, termasuk pihak terkait di Kota Makassar,” kata Ketua KPU Lutim, Irfan Lahabu.

    “Kita berharap Paslon bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam menyampaikan visi misi, perkuat gagasan dan tidak menyerang secara pribadi,”tambahnya.

    Irfan berharap agar masyarakat kabupaten Luwu Timur tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta menciptakan Pilkada yang damai mengingat tinggal 10 hari menuju hari pencoblosan.

    “Saat debat hanya ada 50 orang massa per paslon yang dibolehkan masuk ke arena debat,” katanya. (Ikbal/fajar)

  • Debat Kedua Pilkada Lutim, KPU Harap Paslon Perkuat Gagasan, Bukan Pribadi

    Disiarkan Langsung FAJAR TV, Berikut Panelis Debat Kedua Pilkada Lutim

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) siap menggelar Debat Publik Kedua Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Debat kedua ini akan digelar di Hotel Claro, 17 November 2024.

    Debat kedua ini akan disiarkan langsung oleh FAJAR TV. Masyarakat bisa menyaksikan mulai pukul 20.00 Wita.

    Komisioner KPU Luwu Timur, Indra Paningaran mengatakan tema debat kedua ini, adalah “memajukan daerah dengan penyelarasan pembangunan untuk memperkokoh bangsa dan negara”.

    KPU kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 9 orang panelis dari professional, akademisi dan tokoh masyarakat. Para panelis, yakni Prof. Dr. Ir. Hj. A. Majdah Muhyiddin Zain, M.Si, Drs. Andi Yudha Yunus, S.H., MM, Dr. Masluki, SP., MP, Dr. Adam Badwi, SKM., MM.

    Panelis lainnya adalah Dr. Muh. Igbal Latief, M.Si, Dr. Buhari, S.Pd., M.Pd, Lusia Palulungan, S.H., M.Hum, Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si, Abdul Karim

    “Kita berharap debat kedua ini berjalan lancar, tertib, dan aman. Kami telah berkoordinasi dengan pihak keamanan, termasuk pihak terkait di Kota Makassar,” kata Ketua KPU Lutim, Irfan Lahabu.

    Irfan berharap agar masyarakat kabupaten Luwu Timur tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta menciptakan Pilkada yang damai mengingat tinggal 15 hari menuju hari pencoblosan.

    “Saat debat hanya ada 50 orang massa per paslon yang dibolehkan masuk ke arena debat,” katanya. (Ikbal/fajar)

  • Debat KPU Jakarta Digelar Minggu 17 November, Ini Daftar Nama Panelisnya

    Debat KPU Jakarta Digelar Minggu 17 November, Ini Daftar Nama Panelisnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta mengumumkan nama-nama panelis untuk debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 yang akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 17 November 2024. 

    Debat kali ini mengangkat tema “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim,” dengan enam subtema, yaitu penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari, dalam keterangan tertulis pada Jumat (15/11/2024), mengumumkan tujuh nama panelis yang akan berpartisipasi, yaitu:

    1.Anton Aliabbas, SPi, MSi, MT, PhD

    2.Dr.drs.Yayat Supriyatna, MSP

    3.Harry Ara Hutabarat, SH, MH

    4.Dr.Arisman

    5.Dr.Endang Sulastri, M.Si

    6.Karyono Wibowo

    7.Suci Fitriah Tanjung

    Adapun, jumlah panelis juga tidak berubah dari gelaran-gelaran debat sebelumnya. 

    Diberitakan sebelumnya, pembagian segmen debat terakhir ini sama dengan debat pertama dan kedua, yakni enam segmen.

    “Masih sama. Enam segmen dengan pembagian seperti debat satu dan dua,” jelasnya pada Rabu (13/11). 

    Selain itu, KPU Jakarta juga mempersiapkan video pendek terkait subtema yang akan diputar sebelum setiap sesi pertanyaan, untuk memberi gambaran lebih jelas mengenai subtema.

    Astri menambahkan, pertanyaan-pertanyaan akan disusun oleh panelis, dan focus group discussion (FGD) yang sebelumnya digelar di debat kedua tidak akan dilaksanakan dalam debat kali ini.

    Untuk diketahui, Pilkada Jakarta menjadi ajang pertarungan tiga kandidat. Secara berurutan berdasarkan nomor urut, pasangan tersebut terdiri dari Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Dharma-Kun, dan Pramono-Rano Karno (Si Doel).

  • Video: Pemprov Kaltim Blak-blakan Upaya Pemulihan “Luka” Tambang

    Video: Pemprov Kaltim Blak-blakan Upaya Pemulihan “Luka” Tambang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bicara terkait upaya pemulihan lahan bekas tambang. Seperti diketahui, hampir setengah daratan Kalimantan merupakan ladang tambang, dan ada sekitar 154.000 lubang bekas tambang dengan 29.000 diantaranya terletak di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Saksikan selengkapnya dalam dialog Dina Gurning bersama Pejabat Gubernur Kalimantan Timur Prof. Dr. Drs. Akmal Malik M.si di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (14/11/2024).