Xcloud.id

Tag: Teuku Faizasyah

  • 8 Pati TNI AL Masuk Daftar Mutasi TNI 3 Januari 2025, 4 Bersiap Pensiun

    8 Pati TNI AL Masuk Daftar Mutasi TNI 3 Januari 2025, 4 Bersiap Pensiun

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 101 Perwira Tinggi (Pati) pada Jumat, 3 Januari 2025. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 101 Perwira Tinggi (Pati) pada Jumat, 3 Januari 2025. Dari 101 pati tersebut, delapan orang di antaranya merupakan Pati TNI Angkatan Laut (AL).

    Adapun rotasi dan mutasi itu berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/7/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    “Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 101 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 62 Pati TNI AD, 8 Pati TNI AL, dan 31 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangannya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (4/1/2025).

    Berikut 8 Pati TNI AL yang Masuk Daftar Mutasi TNI pada 3 Januari 2025:
    1.Laksma TNI Haris Bima Bayuseto, S.E, M.Si., M.Tr.Opsla. dari Kadisopslatal menjadi Kas Kogabwilhan I,

    2.Laksma TNI Heri Triwibowo, S.E., M.Si dari Kas Koarmada I menjadi Kadisopslatal,

    3.Laksma TNI Alan Dahlan, S.H., M.Si dari Staf Khusus Kasal menjadi Kas Koarmada I,

    4. Laksma TNI Friche Flack dari Kapoksahli Kogabwilhan I menjadi Staf Khusus Kasal (Untuk Penugasan di Kementerian/Lembaga),

    5. Laksma TNI Totot Gumulyo dari Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam menjadi Pati Mabes TNIAL (dalam rangka pensiun),

    6.Laksdya TNI Maman Firmansyah, M.Tr.Opsla dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),

    7. Laksda TNI Urip Bambang Widjanarko, S.E. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), dan

    8. Laksma TNI Didik Firnanto, S.E., M.M., M.Han., M.Tr.Opsla dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

    (rca)

  • Pentingnya digitalisasi dan membangun database perpajakan berbasis AI

    Pentingnya digitalisasi dan membangun database perpajakan berbasis AI

    Jakarta (ANTARA) – Reformasi perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan besar seiring dengan dinamika ekonomi global dan transformasi teknologi yang cepat.

    Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan adalah melalui digitalisasi dan pembangunan database perpajakan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intellegence/AI).

    Di tengah perkembangan ekonomi digital yang pesat, kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem perpajakan menjadi sangat mendesak. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pajak, sementara penerapan AI memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih akurat.

    Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perpajakan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak.

    Rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut data Bank Dunia, rasio pajak Indonesia pada 2022 hanya sekitar 10,8 persen, sementara negara-negara OECD memiliki rasio pajak sekitar 34 persen.

    Rendahnya rasio pajak ini mencerminkan bahwa banyak potensi pajak yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam sektor informal.

    Tantangan lain adalah sektor informal Indonesia yang mencakup sekitar 60 persen dari tenaga kerja, sebagian besar tidak terdaftar dalam sistem perpajakan formal. Hal ini membuat banyak potensi penerimaan pajak tidak tercatat, sehingga menghambat perluasan basis pajak negara.

    Di sisi lain, transparansi dan kepatuhan pajak juga dinilai masih rendah. Meskipun pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan perpajakan, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif rendah.

    Menurut hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 40 persen masyarakat Indonesia menganggap pajak sebagai beban yang tidak memberikan manfaat langsung. Selain itu, masalah penghindaran pajak dan kebocoran juga masih menjadi tantangan besar.

    Efisiensi pengelolaan data perpajakan

    Pengelolaan data perpajakan di Indonesia masih bergantung pada sistem manual yang memerlukan banyak waktu dan sumber daya. Proses verifikasi dan analisis data yang dilakukan secara konvensional sering kali menimbulkan ketidaktepatan dan ketidakakuratan informasi.

    Oleh karena itulah digitalisasi sangat penting sebagai langkah menuju efisiensi. Digitalisasi sistem perpajakan menawarkan banyak manfaat, antara lain peningkatan kepatuhan pajak.

    Penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan memungkinkan adanya e-filing (pelaporan pajak secara elektronik) dan e-payment (pembayaran pajak secara online). Hal ini mempermudah wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

    Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, penggunaan e-filing di Indonesia terus meningkat. Pada 2021, sekitar 75 persen wajib pajak telah menggunakan e-filing, sebuah kemajuan signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

    Digitalisasi juga mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pemrosesan data pajak. Penggunaan sistem otomatis memungkinkan pemrosesan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan manusia.

    Sebagai contoh, penggunaan e-faktur untuk faktur pajak membantu mengurangi potensi pemalsuan faktur dan memudahkan verifikasi transaksi.

    Dari segi transparansi dan akuntabilitas, teknologi dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pajak. Setiap transaksi pajak yang tercatat dalam sistem digital dapat dengan mudah dipantau dan diawasi oleh pihak berwenang.

    Hal ini juga memungkinkan publik untuk memantau bagaimana pajak digunakan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

    Sistem digital memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada wajib pajak, seperti memberikan informasi terkait kewajiban pajak, status pembayaran, dan bantuan terkait prosedur pajak secara online. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

    Database berbasis AI

    Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan data perpajakan memberikan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas analisis dan pengambilan keputusan. Beberapa manfaat utama AI dalam pengelolaan pajak antara lain analisis data yang lebih cepat dan akurat.

    AI dapat memproses sejumlah besar data perpajakan dalam waktu singkat. Dengan kemampuan untuk menganalisis pola-pola transaksi, AI dapat membantu otoritas pajak mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dan mencocokkan data antara wajib pajak dengan data pihak ketiga (seperti data perbankan, transaksi bisnis, dll). Misalnya, sistem AI dapat digunakan untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara laporan pajak yang diajukan oleh wajib pajak dan data transaksi yang tercatat di lembaga keuangan.

    AI dapat digunakan untuk memantau kepatuhan pajak secara otomatis, mengidentifikasi pelanggaran, dan mengirimkan peringatan kepada wajib pajak atau petugas pajak. Dengan kemampuan untuk memproses data secara real-time, AI dapat membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh individu atau perusahaan besar.

    Pemanfaatan kecerdasan buatan juga memungkinkan kita untuk membuat personalisasi layanan untuk wajib pajak.

    Dengan analisis berbasis AI, sistem perpajakan dapat memberikan rekomendasi atau layanan yang lebih personal kepada wajib pajak. Misalnya, AI dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan mereka dengan memberikan panduan dan pengingat berbasis data historis mereka.

    Disamping itu, AI juga meningkatkan prediksi dan perencanaan fiskal. Dengan menganalisis data yang ada, AI dapat membantu pemerintah meramalkan penerimaan pajak di masa depan dengan lebih akurat. Hal ini dapat membantu perencanaan fiskal yang lebih efektif, memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran negara dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

    Data statistik

    Menurut data OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), digitalisasi administrasi perpajakan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pengumpulan pajak di berbagai negara. Negara-negara seperti Estonia dan Korea Selatan telah berhasil mengimplementasikan sistem perpajakan berbasis digital yang sangat efisien, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan pengurangan biaya administrasi yang signifikan.

    Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan berbagai inisiatif digitalisasi, seperti e-Filing, e-Bupot, dan e-Faktur. Berdasarkan data DJP, pada tahun 2022, e-Filing telah digunakan oleh lebih dari 75 persen wajib pajak, dengan sekitar 13 juta laporan pajak dilaporkan secara elektronik. Ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam adopsi teknologi oleh wajib pajak Indonesia.

    Selain itu, OECD juga melaporkan bahwa penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam administrasi pajak di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak hingga 20 persen. Sistem AI dapat mengidentifikasi pola-pola penghindaran pajak dan membantu dalam penegakan hukum dengan lebih cepat dan akurat.

    Beberapa pakar internasional memberikan pandangan tentang pentingnya digitalisasi dan AI dalam sistem perpajakan.

    Jeffrey Sachs, Ekonom Universitas Columbia, berpendapat bahwa digitalisasi adalah langkah penting dalam reformasi perpajakan. “Digitalisasi dapat membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pengelolaan penerimaan pajak. Sistem digital yang baik tidak hanya mempermudah wajib pajak tetapi juga mengurangi peluang terjadinya kebocoran pajak.”

    Paul Collier, Profesor Ekonomi Universitas Oxford, menyarankan agar Indonesia fokus pada penggunaan teknologi untuk memperluas basis pajak. “Dengan adopsi teknologi canggih, Indonesia dapat meminimalkan ketergantungan pada sektor formal dan memperluas pengumpulan pajak dari sektor informal yang besar.”

    Ngozi Okonjo-Iweala, Direktur Jenderal WTO, menyatakan bahwa penggunaan AI dalam perpajakan akan mengurangi penghindaran pajak. “AI memungkinkan pengawasan perpajakan yang lebih efektif dan deteksi dini terhadap potensi penghindaran pajak. Ini sangat penting bagi negara berkembang yang sering kali menghadapi masalah kepatuhan pajak.”

    Digitalisasi dan penerapan database perpajakan berbasis kecerdasan buatan atau AI adalah langkah penting dalam memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Dengan digitalisasi, sistem administrasi pajak menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh wajib pajak.

    Penerapan AI lebih lanjut dapat meningkatkan analisis data, mempermudah pengawasan, dan membantu pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

    Untuk mewujudkan ini, pemerintah Indonesia perlu terus mendorong inovasi dalam sistem perpajakan dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem yang lebih modern dan inklusif. Dengan mengintegrasikan digitalisasi dan AI, Indonesia dapat mengatasi tantangan perpajakan yang ada dan memperkuat sistem perpajakan yang berkelanjutan dan adil.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf

    Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Pj Gubsu harap BWI terus tumbuhkan kesadaran umat untuk berwakaf
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Desember 2024 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Pj. Gubernur Sumatera Utara Dr. A Fatoni diwakili Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, H Juliadi Zurdani Harahap membuka secara resmi Rapat Koordinasi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut di Aula Jabal Nur UPT Asrama Haji Medan, Senin (30/12).

    Dalam sambutannya Gubsu memberikan apresiasi dengan kegiatan ini karena akan meningkatkan peran strategis  BWI dalam menumbuhkembangkan kesadaran umat untuk berwakaf mengingat potensinya cukup besar guna membantu pemerintah menuntaskan beberapa persoalan kesejahteraan sosial. 

    Menurut Gubsu, agar pengelolaan wakaf terutama wakaf uang yang saat ini tengah digalakkan pemerintah, maka sangat dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola wakaf tersebut, sehingga potensi wakaf akan terus berkembang dan bertumbuh dengan pondasi kepercayaan umat yang semakin baik.

    Pun begitu Kepala Biro Kesra tidak menampk bahwa sekalipun potensi wakaf cukup besar, namun sampai saat ini masih cukup banyak persoalan wakaf yang belum terselesaikan dengan baik dari dulu sampai saat ini. “Karena itu melalui rapat koordnasi ini diharapkan dapat menemukan beberapa solusi penting dalam pengelolaan wakaf,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Senin (30/12). 

    Apresiasi senada disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Sumut H. Ahmad Qosbi diwakili Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Dr.H.Zulfan Efendi,M.Si  dan berharap kegiatan ini akan melahirkan pemikiran serta rencana strategis dalam peningkatan potensi wakaf di Sumatera Utara khususnya.

    Disampaikan Zulfan, sesungguhnya antara Kemenag dan BWI merupakan satu kesatuan yang  tidak dapat dipisahkan. Kalaupun sekarang pengelolaannya telah berbeda sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan pemerintah, namun pada hakikatnya dalam melaksanakan tanggung jawab tetap dalam satu tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    Zulfan juga menjelaskan bahwa saat ini sedang berproses input data wakaf melalui aplikasi SIWAK yang berlaku secara nasional, sehingga umat mendapatkan informasi lebih mudah mengenai wakaf. Kemudian, sebutnya, Kemenag juga baru menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN agar proses pensertifikatan tanah wakaf dapat lebih mudah.

    Ketua Dewan Pakar BWI Perwakilan Sumut, Drs. H Syariful Mahya Bandar MAP didampingi Ketua BWI Sumut, H Solehuddin Sagala dalam kesempatan itu menyampaikan kesimpulan penting untuk menggelorakan  Gerakan Wakaf Uang (GWU) di Sumut sesuai Surat Edaran Menag RI Nomor 05 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang bagi ASN, Peserta Didik dan Masyarakat. Kemudian perlu untuk melakukan gerakan bersama mendukung  pengelolaan dan perkembangan lahan wakaf produktif.

    Sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, kata Mahya Bandar akan dilaksanakan perhimpunan wakaf uang dari ASN Kemenag Sumut dan wakaf calon pengantin serta lahan wakaf produktif Masjid Al Badar, Masjid Al Susi Meldina, Masjid Syuhada Galang, Masjid Perjuangan 45 Medan dan  lahan pekuburan Muslim Jalan Pane Siantar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 4 AKBP Yunita Jadi Kapolres Perempuan Pertama di Kepri Regional

    4 AKBP Yunita Jadi Kapolres Perempuan Pertama di Kepri Regional

    AKBP Yunita Jadi Kapolres Perempuan Pertama di Kepri
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com –
    Sebanyak 18 pejabat utama di Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau mengalami pergantian jabatan jelang akhir tahun 2024. Salah satu yang mencuri perhatian adalah AKBP Yunita Stevani.
    Ia menjadi wanita pertama yang menjabat
    Kapolres
    di lingkungan Polda
    Kepri
    sejak pembentukannya pada 2005.
    Pergantian ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2776/XII/KEP./2024 dan ST/2777/XII/KEP./2024 tertanggal 29 Desember 2024.
    AKBP Yunita Stevani, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kepri, kini dipercaya sebagai Kapolres Kabupaten Bintan.
    “Kita yakini bersama, alih tugas jabatan ini akan membawa sinergi baru dan kemajuan positif bagi Polri,” ujar Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Senin (30/12/2024).
    Rekam Jejak AKBP Yunita
    Sebelum menjabat Kapolres, AKBP Yunita pernah menjadi Kasat Lantas di Polresta Bintan dan Kapolsek Lubuk Baja. Setelah itu, ia menjabat Kasat Lantas di Polresta Barelang sebelum kembali ke Polda Kepri.
    “Alih tugas merupakan proses yang biasa terjadi di Polri sebagai bentuk penyegaran dan pembinaan karier,” tambah Pandra.
    Ketentuan Penempatan Baru
    Pejabat yang dimutasi wajib melaksanakan tugas di posisi barunya paling lambat 14 hari sejak ditetapkannya surat telegram. Ketentuan ini bertujuan memastikan kelancaran tugas di masing-masing jabatan.
    Berikut daftar nama Pejabat Polda Kepri yang melaksanakan Alih Tugas Jabatan :
    1. Kombes. Pol. Danang Beny Kuspriandono, S.I.K., M.H., CPM., Karo SDM Polda Kepri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Watpers SSDM Polri (Dalam Rangka DikbangTi T.A. 2025).
    2. Kombes. Pol. Taovik Ibnu Subarkah, S.I.K., Karo SDM Polda Malut, diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo SDM Polda Kepri.
    3. Kombes. Pol. Dony Alexander, S.I.K., M.H., Dirreskrimum Polda Kepri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri.
    4. Kombes. Pol. Ade Mulyana, S.I.K., Dirpamobvit Polda Banten, diangkat diangkat dalam jabatan baru Dirreskrimum Polda Kepri.
    5. Kombes. Pol. Putu Yudha Prawira, S.I.K., M.H., Dirreskrimsus Polda Kepri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirresnarkoba Polda Riau.
    6. Kombes. Pol. Trisno Eko Santoso, S.I.K., Dirpolairud Polda Kepri, diangkat diangkat dalam jabatan baru Dirpolairud Polda Bengkulu.
    7. Kombes. Pol. Handono Subiakto, S.I.K., S.H., M.H., Dirpolairud Polda Kalteng, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpolairud Polda Kepri.
    8. Kombes. Pol. Budi Santosa, S.H., S.I.K., M.H., Kapolresta Tanjungpinang Polda Kepri, dimutasikan diangkat dalam jabatan baru Analis Kebijakan Madya Bidang Kamsel Korlantas Polri (Dalam Rangka DikbangTi T.A. 2025).
    9. Kombes. Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., Ka SPN Polda Kepri, dimutasikan diangkat dalam jabatan baru Analis Kebijakan Madya Bidang Kurikulum Lemdiklat Polri (Dalam Rangka DikbangTi T.A. 2025).
    10. AKBP Hamam Wahyudi, S.H., S.I.K., M.H., Kasubbaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri, diangkat sebagai Kapolresta Tanjungpinang Polda Kepri.
    11. AKBP Silvester Mangombo Marusaha Simamora, S.I.K., M.H., Kabagbinkar Ro SDM Polda Metro Jaya, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirreskrimsus Polda Kepri.
    12. AKBP Ary Baroto, S.I.K., M.H., Wadirreskrimum Polda Kepri, diangkat diangkat dalam jabatan baru Ka SPN Polda Kepri.
    13. AKBP Riky Iswoyo, S.I.K., M.M., Kapolres Bintan Polda Kepri, diangkat diangkat dalam jabatan baru Kabagdalpers Ro SDM Polda Kepri.
    14. AKBP Yunita Stevani, S.I.K., M.Si., Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kepri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Bintan Polda Kepri.
    15. AKBP Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K., Wadirreskrimsus Polda Kepri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirreskrimsus Polda Riau.
    16. AKBP Tidar Wulung Dahono, S.H., S.I.K., M.H., Wadirresnarkoba Polda Kepri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpolairud Polda Kaltara.
    17. AKBP Farouk Oktara, S.H., S.I.K., Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Kepri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Indragiri Hilir Polda Riau.
    18. AKBP Agung Surya Prabowo, S.I.K., M.H., Kabagbinkar Ro SDM Polda Kepri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya TK. III Polda Kepri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil AKBP Arief Mukti Kapolres Solok Selatan yang Dimutasi, Pernah Dituding Bekingi Tambang Ilegal – Halaman all

    Profil AKBP Arief Mukti Kapolres Solok Selatan yang Dimutasi, Pernah Dituding Bekingi Tambang Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut profil AKBP Arief Mukti, Kapolres Solok Selatan yang dimutasi dari jabatannya.

    Rotasi jabatan dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo lewat Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2776/XII/KEP/2024 tertanggal 29 Desember 2024.

    Satu di antara yang kena rotasi adalah AKBP Arief Mukti yang menjabat Kapolres Solok Selatan, Polda Sumatera Barat.

    “AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara Kapolres Solok Selatan Polda Sumbar dimutasikan sebagai Pamen Stamaops Polri,” demikian tertulis dalam Surat Telegram Kapolri, dikutip TribunPadang.com, Senin (30/12/2024).

    Nama AKBP Arief Mukti sebelumnya menjadi bahan perbincangan publik karena dituding menjadi beking tambang ilegal.

    Semua tidak lepas dari kasus Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar tembak mati Kasat Reskrim Solok Selatan, AKP Ryanto Ulil Anshari.

    Disebutkan kasus polisi tembak polisi dilatarbelakangi tambang ilegal.

    Adapun tudingan AKBP Arief Mukti menjadi baking tambang ilegal datang dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Barat pada awal Desember 2024 kemarin.

    Direktur Eksekutif WALHI Sumbar, Wengki Purwanto menduga yang bersangkutan menerima uang dari beroperasinya tambang ilegal.

    “Ternyata Kapolres (Solok Selatan) disebut menerima aliran dana tambang ilegal per bulan itu Rp 600 juta per bulan dari 20 unit alat berat, dan dari tambang-tambang lain yang disebut tambang tradisional,” ujar Wengki, dikutip dari TribunPadang.com.

    Oleh karenanya, WALHI mendesak agar dilakukan pemeriksaan terhadap AKBP Arief Mukti.

    Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan menegaskan, pihaknya sudah mengambil langkah dengan mendalami keterlibatan yang bersangkutan.

    “Masih didalami,” ujarnya.

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, AKBP Arief Mukti merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2001.

    Dalam pendidikan tingginya, ia telah berhasil menyelesaikan studi S-2 Magister Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Airlangga.

    Karier AKBP Arief Mukti sudah cukup malang melintang di dalam kepolisian tanah air.

    Sejumlah jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Ia tercatat pernah bertugas di Polres Lamongan.

    Pada tahun 2015, AKBP Arief Mukti dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Lamongan.

    Setelah itu, Arief Mukti diangkat untuk mengisi kursi jabatan posisi sebagai Wakapolres Lamongan pada tahun 2017.

    Semenjak itu, karier AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara makin melesat.

    Pada tahun 2020, ia sempat dipercaya untuk menjabat posisi sebagai Kasubdit Dalmas Polda Jatim.

    Barulah setelah itu ia dimutasi ke Polda Sumbar pada tahun 2021.

    Saat itu, AKBP Arief Mukti dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar.

    Pada Juni 2022, AKBP Arief Mukti mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Solok Selatan.

    Rekam jejak karier AKBP Arief Mukti sebagai Kapolres Solok Selatan pun tak main-main.

    Ia pernah mengungkap kasus peredaran obat terlarang narkoba jenis sabu seberat 32,61 gram dan ganja seberat 479 gram pada tahun 2024.

    Saat itu, Polres Solok Selatan di bawah komando AKBP Arief Mukti juga menangkap 23 orang yang terkait dengan kasus narkoba tersebut.

    Kini, ia dimutasi sebagai Pamen Stamaops Polri per 29 Desember 2024.

    Sementara kursi Kapolres Solok Selatan diduduki oleh AKBP M. Faisal Perdana, sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Muda Bidpropam Polda Sumbar (penugasan pada Kompolnas).

    AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara, S.H., S.I.K., M.Si. (Dok. Humas Polres Solok Selatan)

    AKBP Arief Mukti diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp 2,9 miliar yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK) pada 8 Maret 2024.

    Harta kekayaannya didominasi berupa aset tanah di Kota Surabaya senilai Rp 2,5 miliar.

    AKBP Arief Mukti juga memiliki dua kendaraan roda empat senilai Rp 890.000.000

    Jumlah kekayaannya harus dikurangi lantaran memiliki utang sebesar Rp 469 juta.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik AKBP Arief Mukti:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 2.500.000.000

    1. Tanah Dan Bangunan Seluas 150 M2/178 M2 Di Kab / Kota Kota Surabaya , Hasil Sendiri Rp. 2.500.000.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 890.000.000

    1. Mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4l Dakar Ultimate Tahun 2022, Hasil Sendiri Rp. 690.000.000

    2. Mobil, Jeep Cj7 Tahun 1982, Hasil Sendiri Rp. 200.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. —-

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 10.000.000

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. 469.000.000

    Total Harta Kekayaan Rp. 2.931.000.000

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunPadang.com dengan judul Kapolres Diduga Terlibat Praktik Beking Tambang di Solok Selatan, Polda Sumbar: Masih Didalami

    (Tribunnews.com/Endra/Rakli Almughni)(TribunPadang.com/Wahyu Bahar)

  • Kapolri Mutasi 734 Pati dan Pamen, 5 Polwan Ditunjuk jadi Kapolres – Page 3

    Kapolri Mutasi 734 Pati dan Pamen, 5 Polwan Ditunjuk jadi Kapolres – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk lima personel Polisi Wanita (polwan) untuk menjabat sebagai Kapolres di sejumlah daerah. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri (STR) yang dikeluarkan pada 28 Desember 2024.

    Berdasarkan surat telegram yang ditandatangani oleh Irwasum Polri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, total ada 734 personel kepolisian yang dirotasi dan mutasi jabatan terdiri dari Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri.

    Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan dari ratusan anggota polri itu, 16 diantaranya terdapat personel Polwan yang juga mendapatkan rotasi dan menduduki jabatan baru.

    Lima Polwan di antaranya ditempatkan sebagai Kapolres di sejumlah daerah. Berikut rinciannya.

    (1) AKBP Anita Indah Setyaningrum, S.I.K., M.H. menjadi Kapolres Magelang Kota Polda Jateng

    (2) AKBP Ratna Quratul Ainy, S.I.K., M.Si. menjadi Kapolres Semarang Polda Jateng

    (3) AKBP Novita Eka Sari, S.H., S.I.K., M.H. menjadi Kapolres Bantul Polda DIY

    (4) AKBP Yunita Stevani, S.I.K., M.Si. menjadi Kapolres Bintan Polda Kepri

    (5) AKBP Eliana Papote, S.I.K., M.M. menjadi Kapolres Timor Tengah Utara Polda NTT

     

  • Profil Brigjen Gatot Tri Suryanta, Teman Satu Angkatan Kapolri yang Ditunjuk Jadi Kapolda Sumbar – Halaman all

    Profil Brigjen Gatot Tri Suryanta, Teman Satu Angkatan Kapolri yang Ditunjuk Jadi Kapolda Sumbar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Gatot Tri Suryanta menjabat Kapolda Sumatera Barat.

    Brigjen Gatot Tri Suryanta akan mengisi posisi Irjen Suharyono yang akan menjabat sebagai Pati Polda Sumbar dalam rangka pensiun.

    Brigjen Gatot Tri Suryanta adalah salah satu dari 734 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) yang dimutasi jelang akhir tahun 2024.

    Rotasi perwira tersebut tercatat dalam empat surat telegram (ST) di antaranya ST Nomor: ST/2775/XII/KEP./2024 ada 78 Personel dimutasi, ST nomor: ST/ 2776 /XII/KEP./2024 ada 352 personel dimutasi.

    Lalu, ST Nomor: ST/ 2777/XII/KEP./2024 ada 244 personel dimutasi dan ST itu bernomor: ST/ 2778 /XII/KEP /2024. Dalam ST ini ada 60 personel dimutasi.

    “Mutasi dan rotasi adalah proses alamiah di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja, tour of duty area,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andhiko saat dihubungi, Senin (30/12/2024).

    Brigjen Gatot Tri Suryanta adalah kawan seangkatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Mereka sama-sama lulusan Akpol 1991.

    Saat ini Brigjen Gatot Tri Suryanita menjabat IRWIL VITWASUM POLRI.

    Mutasi kapolda Sumbar itu tertuang dalam STR Mutasi Kapolri bernomor ST/ 275 /XII/KEP./2024 tertanggal 29 Desember 2024.

    Gatot Tri Suryanita akan mendapat kenaikan pangkat dari bintang satu menjadi bintang dua.

    Ia menambah daftar alumni Akpol 1991 menjabat kapolda.

    Berikut profilnya

    Dikutip dari Wikipedia, Brigjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA.(lahir 14 April 1969) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 24 Desember 2022 mengemban amanat sebagai Irwil V Itwasum Polri.

    Gatot, lulusan Akpol 1991 ini berpengalaman dalam bidang reserse.

    Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Kepala Legislasi Pengembangan, dan Bantuan Hukum Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI.

    Riwayat Pendidikan

    Pendidikan Umum
    SD PLEBENGAN SIDOMULYO BAMBANGLIPURO (1981)
    SMP (1985)
    SMA (1988)
    UNIVERSITAS INDONESIA (2002)
    INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (2022)

    Pendidikan Kepolisian

    AKABRI (1991)
    PTIK (1998)
    SESPIM II (2006)
    LEMHANNAS (2017)
    Pendidikan Kejuruan
    PA LAN SERSE UM (1994)
    PA BRIMOB (1996)
    ASSESMENT PENGEMBAN FUNG. SDM T.A 2012 (2012)

  • Mutasi TNI, 12 Staf Khusus KSAD Maruli Simanjuntak Digeser

    Mutasi TNI, 12 Staf Khusus KSAD Maruli Simanjuntak Digeser

    loading…

    Sebanyak 12 Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak digeser dalam mutasi pada Jumat, 6 Desember 2024. Foto/Dok TNI AD

    JAKARTA – Sebanyak 12 Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak digeser dalam mutasi pada Jumat, 6 Desember 2024. Mereka termasuk dari 143 Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) yang masuk daftar mutasi TNI perdana di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan TNI.

    “Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangannya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (9/12/2024).

    Berikut 12 Staf Khusus KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak yang digeser dalam mutasi pada Jumat, 6 Desember 2024.

    1. Mayjen TNI Muhamad Muchidin, S.Sos. dari Staf Khusus KSAD menjadi Wairjenad,

    2. Brigjen TNI Bondan Widiawan, S.Kom., M.Si. dari Staf Khusus KSAD Bidang Siber menjadi Pa Sahli Tk. II Kasad,

    3. Brigjen TNI Putut Witjaksono Hadi, S.I.P. dari Staf Khusus KSAD menjadi Pa Sahli Tk. II Wassus Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI,

    4. Brigjen TNI Sri Widodo, S.I.P., M.Si., M.Sc. dari Staf Khusus KSAD menjadi Kabinda Papua Barat pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN,

    5. Mayjen TNI Puji Cahyono, S.IL.P., M.Si. dari Staf Khusus KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

    6. Mayjen TNI dr. Purwo Setyanto, Sp.B., M.A.R.S. dari Staf Khusus KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

  • Sederet Upaya PT FFI Tingkatkan Kualitas & Produksi Susu Segar Indonesia

    Sederet Upaya PT FFI Tingkatkan Kualitas & Produksi Susu Segar Indonesia

    Jakarta –

    PT Frisian Flag Indonesia (FFI) mendukung peningkatan kualitas dan produksi susu segar nasional melalui kolaborasi dengan koperasi peternak dan program pemberdayaan peternak sapi perah lokal. Dengan visi Nourishing Indonesia to Progress, FFI berkomitmen memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah di Indonesia.

    “Koperasi Produk Susu (KPS) adalah mitra strategis kami untuk memberdayakan para peternak dalam menghasilkan susu segar berkualitas tinggi, dan untuk itu koperasi memegang peran penting dalam mendistribusikan susu segar dari peternak ke industri pengolahan. Melalui DDP (Dairy Development Program) yang telah dilaksanakan sejak 2013, FFI terus membangun ekosistem yang memberdayakan peternak sapi perah Indonesia agar dapat menghasilkan susu segar berkualitas yang berdampak positif pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Corporate Affairs Director PT FFI, Andrew F. Saputro, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/11/2024).

    Adapun KPS yang bekerja sama dengan FFI yaitu salah satunya bekerja sama dengan Koperasi SAE Pujon, Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini, FFI memberi dukungan perbaikan fasilitas Milk Collection Center (MCC) tanpa bunga sebesar Rp 1,5 miliar dan bantuan 2 cooling tank yang masing-masing dapat menampung 5 ton susu segar.

    MCC akan meningkatkan efisiensi pengumpulan susu segar, menjaga kualitas produk, serta memfasilitasi peternak dalam memenuhi standar industri. Fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi modern untuk memastikan susu yang diterima tetap segar dan berkualitas tinggi untuk diproses lebih lanjut, salah satunya adalah dua unit cooling tank yang berkapasitas masing-masing 5 ton.

    Program lainnya yang dilakukan oleh FFI dengan Koperasi SAE Pujon adalah memberangkatkan salah satu peternak muda yang juga anggota Koperasi SAE Pujon untuk mendapatkan training intensif ke Belanda serta proyek fasilitas biogas yang didukung juga oleh PT Jawa Power untuk pengelolaan kotoran sapi menjadi sumber daya energi terbarukan di beberapa mitra peternak.

    “Dengan semangat kolaborasi yang kuat dan komitmen untuk memajukan kesejahteraan peternak lokal serta meningkatkan kualitas gizi nasional, kami percaya bahwa inisiatif ini akan membawa dampak positif yang berkelanjutan. FFI bersama Koperasi SAE Pujon akan terus berupaya memberikan kontribusi nyata dalam mendukung industri susu nasional,” kata Andrew.

    “Kami berharap, dengan adanya MCC ini, seluruh pihak terkait dapat merasakan manfaatnya dan terus berkolaborasi demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia,” sambungnya.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr drh Agung Suganda, M.Si. yang turut hadir meresmikan MCC juga mengapresiasi kolaborasi FFI dan Koperasi SAE Pujon untuk mendukung pertumbuhan industri susu segar nasional melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan.

    “Kami mengapresiasi kinerja FFI yang telah menjalin kemitraan dengan berbagai koperasi dan lebih dari puluhan ribu peternak, serta berhasil menggandeng 22 suplier, menjadikannya model yang positif dan efektif untuk program pengembangan berbasis kemitraan. Kami berharap keberhasilan ini dapat diikuti oleh industri pengolahan susu lainnya, terutama di Jawa Timur, sehingga memberikan dampak yang lebih luas,” ujar Dr Agung.

    “Selain itu, kami juga berharap dengan adanya kolaborasi yang sudah terjalin dengan SAE Pujon atau suplier lainnya bisa terus meningkatkan kualitas susu dalam negeri, serta mensejahterakan para peternak sapi perah,” sambungnya.

    Lebih dalam, fasilitas MCC akan menjadi katalis utama dalam meningkatkan kesejahteraan peternak secara keseluruhan. Produksi susu lokal yang lebih kuat akan membantu memenuhi kebutuhan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan status gizi masyarakat, melalui ekosistem peternakan yang berkelanjutan dan produktif.

    Ketua Umum Koperasi Susu SAE Pujon HM Ni’am Shofi mengatakan MCC akan menjadi pintu utama penanganan kualitas susu segar sebelum dikirimkan ke industri. Dengan dukungan teknologi dan akses pasar yang lebih baik, peternak dari koperasi akan memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan skala usaha mereka.

    “Berbagai program yang telah kami laksanakan bersama FFI, mulai dengan pembekalan untuk peternak muda hingga proyek biogas, adalah upaya kami bersama untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di bisnis peternakan sapi perah. Kami sangat berharap kerjasama ini dapat terus terjalin dan menghasilkan manfaat tidak hanya untuk para peternak tetapi juga kontribusi kami untuk menyediakan sumber gizi bagi generasi bangsa,” kata Ni’am.

    Digelar sejak 2013, Program DDP dari FFI telah menjangkau lebih dari puluhan ribu peternak sapi perah dan bermitra dengan 22 koperasi, kelompok peternak, serta mega farm di Pulau Jawa dan Sumatera. Program ini mendorong peternak sapi perah lokal untuk menerapkan good dairy farming practice (GDFP) secara terus menerus dan konsisten untuk menghasilkan susu segar berkualitas sesuai standar.

    Melalui perpanjangan kemitraan program DDP, FFI dan Koperasi Susu SAE Pujon sudah menjalankan beberapa program kerja sama dalam beberapa bentuk.

    Salah satu program unggulan di bawah naungan DDP adalah Young Progressive Farmer Academy (YPFA), yang bertujuan mencetak generasi muda peternak sapi perah yang kompeten dan berdaya saing. Program ini membekali para peserta dengan pengetahuan tentang manajemen peternakan, kesehatan hewan, dan praktik berkelanjutan.

    YPFA adalah jawaban FFI terhadap isu regenerasi peternak merupakan persoalan krusial karena saat ini distribusi usia peternak sapi perah tertinggi berada pada usia 50-55 tahun. Untuk mengatasi masalah yang mengancam masa depan peternakan sapi perah lokal, serta untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas susu segar, FFI memprakarsai program YPFA pada tahun 2023.

    Selain itu, ada juga proyek kerja sama yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan yang dijalankan oleh FFI dengan Koperasi Susu SAE Pujon berupa proyek biogas untuk menghasilkan sumber daya energi terbarukan. Diprakarsai pada tahun 2024, proyek ini berkolaborasi dengan PT Jawa Power yang memanfaatkan limbah kotoran sapi untuk diubah menjadi sumber energi.

    Manfaatnya, pembangkit listrik tenaga biogas dapat membantu mengurangi emisi metana dan CO2 ke atmosfer. Keseluruhan instalasi biogas telah mengurangi jejak karbon sebesar 75.000 kg CO2 ekuivalen per tahun.

    Selain bermanfaat bagi lingkungan, pembangkit ini juga telah membantu para petani mengurangi biaya pembelian gas untuk memasak. Kotoran sapi yang telah dikeringkan juga dapat digunakan sebagai pupuk.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Malang Drs M Sanusi mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan FFI dengan pemerintah, koperasi, dan industri yang dinilai berkontribusi besar terhadap kesejahteraan petani dan industri susu perah yang berkelanjutan. Menurut Sanusi, kolaborasi sinergis antara pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk pemberdayaan peternak sapi perah lokal untuk terciptanya produksi susu segar yang lebih berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan.

    “Di sisi lain, kolaborasi ini juga memberikan literasi mengenai kebaikan susu untuk semua lapisan masyarakat. Saya mengapresiasi kolaborasi antara FFI dan Koperasi SAE Pujon dalam pendirian fasilitas MCC ini, yang akan mendukung peternak untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi susu segar mereka dan pada akhirnya ikut membantu mendukung program peningkatan status gizi nasional,” kata Sanusi.

    Diketahui, berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2022, prevalensi stunting di Indonesia sudah berada di angka 21,6%. Studi SEANUTS II yang diprakarsai oleh FrieslandCampina bekerja sama dengan Universitas Indonesia mendapati triple burden malnutrition dialami oleh anak-anak Indonesia, yaitu kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan mikronutrien. Prevalensi stunting pada anak di bawah usia 5 tahun di wilayah Jawa-Sumatera mencapai 28,3%. Angka ini masih jauh dari target WHO sebesar 20%, dan target pemerintah 14% pada 2024.

    Susu merupakan sumber nutrisi lengkap yang penting bagi setiap kelompok usia. Susu menyediakan protein berkualitas tinggi dengan semua asam amino esensial, serta kalsium, magnesium, fosfor, dan berbagai vitamin yang esensial untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat sistem imun, dan mendukung pertumbuhan yang optimal. Dengan kandungan nutrisi yang kaya dan manfaatnya yang berlimpah, susu memiliki peran penting dalam meningkatkan status gizi nasional.

  • Kakanwil Kemenag ajak warga berkecukupan berwakaf 

    Kakanwil Kemenag ajak warga berkecukupan berwakaf 

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Kakanwil Kemenag ajak warga berkecukupan berwakaf 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 21:10 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kantor Kemenag Sumut,H.Ahmad Qosbi, S.Ag.MM mengungkapkan,di Sumut masih banyak umat Islam yang berkecukupan namun belum menyadari betapa pentingnya berwakaf.

    Pernyataan Ahmad Qosbi disampaikan kepada 40 peserta sosialisasi Undang Undang dan Peraturan Wakaf tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumut,berlangsung sehari di Aula Asrama Haji Medan, Senin (23/12/2024).

    Menurut H.Ahmad Qosbi,kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk lebih memasyarakatkan pentingnya UU dan Peraturan Wakaf,agar diketahui secara luas baik oleh pemerintah maupun masyarakat .

    Disebutkan Qosbi, Kemenag Sumut dan BWI Sumut hingga jajaran di Kabupaten dan Kota tetap bersinergi untuk melaksanakan berbagai program menyangkut tentang wakaf.

    “Masih banyak orang yang tidak mengerti apa manfaat dan guna wakaf,” sebut Qosbi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Kamis (26/12). 

    Kata Qosbi, tugas bersama (Kemenag dan BWI) untuk mensosialisasikan pentingnya Wakaf.

    Sementara itu, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumut periode 2014-2027, H.Solehuddin Sagala.SH,M.Si, prihatin karena masih banyak harta benda wakaf yang tidak memiliki administrasi lengkap, sehingga timbul sengketa yang berujung ke ranah hukum.

    Sosialisasi UU dan Peraturan Wakaf diikuti oleh 40 orang peserta utusan dari berbagai daerah di Sumut dan menghadirkan enam orang narasumber yang berkompeten.

    Sumber : Radio Elshinta