Xcloud.id

Tag: Teuku Faizasyah

  • MPR & Sekolah Vokasi UNS Jalin Kerja Sama Penguatan Literasi Konstitusi

    MPR & Sekolah Vokasi UNS Jalin Kerja Sama Penguatan Literasi Konstitusi

    Jakarta –

    Perpustakaan MPR RI bersama Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret (UNS) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait penguatan literasi konstitusi melalui kegiatan Pustaka Akademik.

    Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar menyampaikan kegiatan Pustaka Akademik merupakan bentuk kolaborasi antara lembaga negara dan perguruan tinggi. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap nilai-nilai konstitusi dan kehidupan berbangsa.

    “Ini adalah langkah awal dari komitmen bersama antara Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret dalam memperluas jaringan pengetahuan, riset, dan diseminasi nilai-nilai konstitusional,” ujar Anies dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

    Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Pustaka Akademik di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Gedung Suhardi, Universitas Sebelas Maret, Rabu (22/10/2025). Bertajuk “Hukum Tata Negara Perbandingan: Konstitusi Jepang Antara Stabilitas dan Tuntutan Amandemen”, acara ini menghadirkan sejumlah pejabat dan akademisi.

    Lebih lanjut, Anies menegaskan MPR RI bertanggung jawab dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai ketatanegaraan, konstitusi, serta sejarah parlemen Indonesia. Adapun kerja sama ini menjadi salah satu media strategis untuk menyampaikan literasi tersebut kepada mahasiswa dan civitas akademik.

    Hadirnya Pustaka Akademik diharapkan menjadi wadah pertukaran gagasan yang produktif antara MPR RI, civitas akademika, dan para praktisi, serta memperkuat wawasan kebangsaan dan konstitusional masyarakat Indonesia.

    “Buku ini penting sebagai bahan refleksi bagi Indonesia dalam memperkuat sistem ketatanegaraannya, serta menjadi referensi bagi Badan Pengkajian MPR RI dalam merespons dinamika dan aspirasi amendemen UUD 1945,” papar Anies

    Sementara itu, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, Prof. Herman Saputro mengapresiasi atas inisiasi kerja sama ini. Ia menyebutkan kolaborasi antara dunia pendidikan dan institusi negara merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan keterampilan mahasiswa vokasi.

    Lebih lanjut, Herman menjelaskan kerja sama ini juga bertepatan dengan transformasi Prodi D3 Perpustakaan menjadi Sarjana Terapan Perpustakaan.

    “Transformasi ini kami lakukan sebagai respons terhadap tren menurunnya peminat program D3, sekaligus menjawab kebutuhan akan tenaga profesional di bidang informasi dan dokumentasi,” tambahnya

    Pada kesempatan yang sama, Pustakawan Madya, Yusniar memperkenalkan layanan serta koleksi unggulan perpustakaan MPR RI. Ia menyampaikan perpustakaan MPR memiliki visi menjadi pusat layanan informasi legislatif yang layak, lengkap, akurat, dan terbuka.

    Yusniar juga menjelaskan dua jenis layanan utama yang tersedia, yaitu layanan teknis dan layanan pemustaka. Hal ini termasuk di dalamnya layanan ruang baca, sirkulasi, referensi, hingga digital library.

    “Kami memiliki lebih dari 16.000 judul koleksi fisik dan ribuan koleksi digital yang dapat diakses gratis melalui MPR Digital Library. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam mendukung pengkajian sistem ketatanegaraan dan diseminasi nilai-nilai konstitusi kepada masyarakat luas,” papar Yusniar.

    Sebagai informasi, turut dalam forum tersebut antara lain Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ir. Sriyanto Saputro, M.M., Anggota DPRD Surakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Yanuar Sindhu Riyanto, S.T., M.T., Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi, Anies Mayangsari Muninggar, S.IP., M.E., dan Pustakawan Madya, Yusniar, S.H.

    Turut hadir, Dekan Sekolah Vokasi, Prof. Dr. Eng. Ir. Herman Saputro, M.Pd., M.T., Wakil Dekan Bidang Non Akademik, Dr. Trisninik Ratih Wulandari, S.E., M.Si., Ak., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Vokasi, Dr. Sumardiyono, S.KM., M.Kes, Dr. Itok Dwi Kurniawan, S.H., M.H, Dr. Isharyanto S.H., M.Hum., Dr. Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H, dan mahasiswa Universitas Sebelas Maret.

    (ega/ega)

  • Polda Jatim Lepas 79 Personel Pamapta untuk Perkuat Pelayanan Publik di Jajaran Polres

    Polda Jatim Lepas 79 Personel Pamapta untuk Perkuat Pelayanan Publik di Jajaran Polres

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) melepas sebanyak 79 personel Pengamanan, Patroli, dan Pelayanan Terpadu (Pamapta) untuk memperkuat pelayanan publik di jajaran Polres se-Jawa Timur. Upacara pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si di Lapangan Upacara Mapolda Jatim, Senin (20/10/2025).

    Dalam amanatnya, Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan bahwa pengiriman personel Pamapta merupakan langkah strategis untuk memperkuat kehadiran polisi di tengah masyarakat sekaligus mendukung kebijakan reformasi internal Polri.

    “Momentum ini bukan sekadar pelepasan personel, tetapi pembuktian keseriusan kita dalam berbenah dan meningkatkan pelayanan publik Polri agar semakin dipercaya masyarakat,” ujar Kapolda Jatim.

    Sebanyak 79 perwira remaja yang dilepas terdiri dari 5 lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) dan 74 lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Mereka akan ditempatkan di berbagai satuan tugas, meliputi 11 personel di Ditsamapta, 1 di Bidkeu, 2 di Brimobda, serta 65 personel lainnya di Polres jajaran Polda Jatim.

    Kapolda Jatim menjelaskan, pembentukan dan penempatan Pamapta merupakan bagian dari kebijakan Kapolri yang menyesuaikan nomenklatur SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) menjadi Pamapta, sebagaimana tertuang dalam KEP/1438/IX/2025.

    Perubahan nomenklatur ini, menurutnya, bertujuan menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih cepat, responsif, dan humanis di tengah masyarakat.

    Kapolda Jatim juga menekankan kepada seluruh personel agar menjadikan penugasan ini sebagai ajang pembuktian komitmen dan profesionalisme Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

    “Terapkan patroli dialogis yang menempatkan personel sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” tegas Irjen Pol Nanang.

    Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pendekatan humanis, terutama bagi para negosiator di garis depan ketika menghadapi potensi konflik sosial.

    “Libatkan Polwan sebagai negosiator di garis depan dalam setiap potensi konflik sosial,” ujarnya.

    Kapolda Jatim juga menekankan agar layanan darurat 110 dioptimalkan agar semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat luas.

    “Laksanakan sistem reward and punishment secara konsisten terhadap kinerja pelayanan anggota,” tambahnya.

    Menurut Irjen Pol Nanang, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa Polri harus terus melakukan perbaikan cepat, nyata, dan berkelanjutan untuk mengembalikan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

    Mengakhiri amanatnya, Kapolda Jatim berharap seluruh personel Pamapta dapat mengemban tugas dengan integritas tinggi serta menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai panggilan moral dan profesional.

    “Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara,” tutup Irjen Pol Nanang Avianto. [uci/beq]

  • Pemerintah Target Seluruh Desa Teraliri Listrik di 2030, Realistis? – Page 3

    Pemerintah Target Seluruh Desa Teraliri Listrik di 2030, Realistis? – Page 3

    Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Dr. Saipul, M.Si., mengatakan target elektrifikasi desa bukan hanya urusan pembangunan infrastruktur, tetapi juga wujud keseriusan pemerintah dalam mencapai ketahanan energi. Menurutnya, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan menjadikan energi sebagai prioritas dalam Asta Cita pemerintahan baru.

    “Kalau kita bicara swasembada energi, itu sejajar dengan istilah ketahanan energi. Pemerintah sekarang sudah menjadikannya prioritas nasional, tinggal bagaimana kita mengukur dan mewujudkannya di lapangan,” kata Saipul.

    Ia menjelaskan, Indonesia perlu mengacu pada empat indikator utama ketahanan energi yaitu availability (ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), affordability (keterjangkauan), dan acceptability (penerimaan) agar kebijakan elektrifikasi tidak berhenti di tataran wacana. “Energi harus tersedia, bisa diakses, terjangkau harganya, dan diterima masyarakat secara lingkungan. Itu esensinya,” ujarnya.

    Saipul menilai target yang dipatok Menteri Bahlil masih dalam batas realistis sepanjang didukung data valid, perencanaan matang, dan pembagian tanggung jawab yang jelas antarinstansi. Ia menilai, pemerintah daerah dan perusahaan besar di setiap wilayah harus ikut berperan aktif dalam mendukung program ini.

     

  • Konser Kemanusiaan LMI Himpun Rp232 Juta untuk Bantu Rakyat Palestina

    Konser Kemanusiaan LMI Himpun Rp232 Juta untuk Bantu Rakyat Palestina

    Kediri (beritajatim.com) – Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar menggelar konser kemanusiaan bertajuk “Humanitarian Concert for Freedom: 2 Year Attack on Gaza” di Gedung Kesenian Aryo Kota Blitar, untuk memperingati dua tahun tragedi genosida di Gaza. Kegiatan yang dihadiri sekitar 1.000 peserta dari berbagai kalangan masyarakat ini berhasil menghimpun donasi sebesar Rp232 juta untuk membantu rakyat Palestina.

    Konser tersebut digelar atas kerja sama antara LMI Blitar, QUPRO, AKSI (Aliansi Kemanusiaan Indonesia), Yayasan Al Ghifari, serta Pondok Pesantren Al Aqsho. Sejumlah penampil turut meramaikan acara, di antaranya penyanyi pop sholawat Alfina Nindiyani dan grup nasyid Shoutul Harokah yang membawakan lagu-lagu perjuangan untuk Palestina. Selain itu, turut ditampilkan pertunjukan hadrah, teatrikal, dan pembacaan puisi oleh santri serta pelajar dari berbagai lembaga pendidikan di Blitar.

    Momen doa bersama juga digelar dalam acara tersebut, dipimpin oleh Ketua MUI Kota Blitar, KH. Abdul Karim Muhaimin, S.Ag. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono, S.Sos., M.Si., yang menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif LMI dan kepedulian masyarakat terhadap isu kemanusiaan global.

    “Di Eropa yang banyak nonmuslim saja peduli terhadap Palestina, apalagi kita sebagai muslim. Maka sangat disayangkan jika ada muslim yang tidak peduli terhadap Palestina,” ujar Priyo dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan peserta.

    Kepala Kantor Wilayah LAZNAS LMI Jawa Timur, Lukman Hadi, mengatakan bahwa dana hasil donasi akan disalurkan untuk membantu kebutuhan mendesak rakyat Palestina, termasuk bantuan medis, logistik, dan dukungan pendidikan di wilayah Gaza yang terdampak perang. “Kami terus berupaya memastikan setiap donasi sampai ke tangan yang membutuhkan di Palestina,” ujarnya.

    Sementara itu, perwakilan peserta, Basuki Rachmat, membacakan pernyataan sikap bersama yang menegaskan solidaritas masyarakat Indonesia untuk Palestina. “Kepedulian yang hadir hari ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tidak pernah berhenti berdiri bersama Palestina. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kebaikan ini,” ungkapnya.

    Melalui konser kemanusiaan ini, LMI berharap kesadaran dan empati masyarakat terhadap perjuangan rakyat Palestina terus tumbuh, tidak hanya dalam bentuk doa, tetapi juga aksi nyata dalam mendukung kemerdekaan dan hak-hak kemanusiaan mereka. [nm/beq]

  • Daftar Lengkap 34 Pejabat Banyuwangi yang Dilantik Bupati Ipuk, Diajak Perkuat Kolaborasi

    Daftar Lengkap 34 Pejabat Banyuwangi yang Dilantik Bupati Ipuk, Diajak Perkuat Kolaborasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 34 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, di lingkungan Pemkab Banyuwangi, di GOR Tawangalun Banyuwangi, Rabu (15/10/2025).

    Dalam pelantikan itu, Bupati Ipuk melantik sejumlah pejabat di antara pejabat yang dilantik adalah Amir Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta dr Siti Asiyah Anggraeni sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sekaligus Plt Direkrut RSUD Blambangan, serta sejumlah camat dan lurah.

    Dalam pelantikan itu Ipuk berpesan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD).

    Bupati Ipuk mengaku, pada 2026 dana transfer pusat ke Banyuwangi akan mengalami penurunan hampir 20 persen, yakni sekitar Rp 665 miliar.

    “Ini adalah tantangan besar buat kita semua. Bagaimana dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah tidak mengurangi pelayanan dasar. Layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak boleh terganggu harus tetap berjalan dengan baik,” kata Ipuk.

    Karena itu di tengah tantangan tersebut, menurut Ipuk kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi di setiap stakeholder yang ada.

    “Bagaimana di tengah berkurangnya transfer pusat, kita semua harus lincah menemukan solusi yang bisa mempercepat kerja kita tanpa harus menambah biaya,” tambah Ipuk.

    Ipuk mengatakan rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik.

    “Mudah-mudahan kinerjanya semakin lebih baik dan capaian kinerjanya semakin lebih meningkat lagi,” harap Ipuk.

    Pihaknya juga mengingatkan setiap posisi yang diterima merupakan hasil dari proses panjang, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja, bukan karena kedekatan pribadi.

    “Jabatan ini bukan atas bantuan dari seseorang, tapi karena kinerja masing-masing. Bukan karena kedekatan dengan bupati. Saya pastikan bahwa penunjukan ibu bapak semua bebas dari uang atau dana yang diperuntukkan untuk saya,” pungkasnya.

    DAFTAR PEJABAT YANG BARU DILANTIK

    Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama :
    – Amir Hidayat, S.KM., M.Si.,
    Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kesehatan
    Jabatan Baru : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

    Mutasi Pejabat Administrator :
    – dr. Siti Asiyah Anggraeni, MMRS.
    Jabatan Lama : Direktur RSUD Genteng
    Jabatan Baru : Wakil direktur pelayanan dan penunjang RSUD Blambangan

    Promosi dan mutasi Pejabat Administrator dan Lainnya :
    1.Budi Priambodo, S.STP. sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
    2.Mujito, S.KM., M.M.KES. sebagai Camat Sempu,
    3.Khoirul Anam, S.H. sebagai Camat Bangorejo,
    4.Edi Basuki, S.E. sebagai Camat Rogojampi,
    5.Edi Radiansyah, S.STP. sebagai Camat Blimbingsari,
    6.Henry Suhartoro, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
    7.Joko Kuncoro, S.Sos. Camat Siliragung
    8.Eko Yuyanto, S.STP., M.Si. sebagai Camat Glenmore,
    9.Doni Arsilo Sofian, S.E. sebagai Camat Licin,
    10.Hanipan, S.KM., M.M. sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD Blambangan, dan
    11.dr. Sugiyo sebagai Kepala Bidang Penunjang RSUD Genteng.
    12.Abdurrahman S.Sos,.M.AP Sekretaris Kecamatan Giri
    13.Dwi Sasongko S.Sos. Sekretaris Kecamatan Kalipuro
    14.Arif Fauzi S.Kom. Kepala Bidang Teknolgi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
    15.Tri Jatmiko S.Hub MPP,.M.E Kepala bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan
    16.Kushadini S.Pd. Kepala Bidang Produk Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    17.Ervi Inggar Lestari S.Sos.,MM Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pelatihan
    18.Sabargianto S.AP. Lurah Banjarsari, Kecamatan Glagah
    19.R. Agus Supriyantono S.AP Lurah Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi
    20.Susianah S.AG Lurah Karangrejo, Banyuwangi
    21.Abdul Hari S.AG Lurah Pengatigan
    22.Salim S.AP Lurah Kalipuro
    23.Praptiwi Nartini S.E Lurah Giri
    24.Ahmad Sururudin S.E Kepala Sub Bagian Pertanahan pada pemerintahan Setda kabupaten
    25.Suhariyanto S.H Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga
    26.Sahroni S.T Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Kabat
    27.Arum Sulistyowati S.E Kasubbag Umum dan Pelayanan Kecamatan Genteng
    28.R. Tulus Hariyono S.Sos Sekretaris Kelurahan Banjarsari, Glagah
    29.Yudea Ekowati Amd. Sekretaris Kelurahan Tamanbaru, Banyuwangi
    30.Wiji Utami S.Sos Kasubbag umum dan pelayanan kecamatan Licin
    31.Luki Lukman Nur Hakim S.E Kasi Pemerintahan Trantib Kelurahan Kebalenan
    32.Meri widyandari S.E Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kalipuro. [tar/ian]

  • Tragedi Ponpes Al-Khoziny: Kapolda Jatim Ungkap Kondisi Bangunan Masih Berbahaya

    Tragedi Ponpes Al-Khoziny: Kapolda Jatim Ungkap Kondisi Bangunan Masih Berbahaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. menegaskan bahwa penanganan kasus robohnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Sidoarjo, masih terus berlanjut.

    Irjen Pol Nanang Avianto menjelaskan, saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah saksi untuk mendalami penyebab insiden yang menelan korban jiwa tersebut.

    “Ya, ini masih pemeriksaan awal. Ada beberapa saksi yang sedang kita panggil. Setelah itu baru mungkin akan ada laporan progres ke saya dari penyidik. Jadi, nanti kami akan update mengenai kelanjutannya,” ujar Irjen Nanang, Rabu (15/10/2025).

    Kapolda Jatim mengungkapkan, berdasarkan hasil asesmen sementara setelah proses pembongkaran reruntuhan selesai, beberapa bangunan di kompleks pesantren dinilai membahayakan jika tetap digunakan.

    “Kita melihat bahwa gedung-gedung itu sementara ini membahayakan kalau dipakai. Kami tidak ingin terjadi korban berikutnya,” ungkap Irjen Nanang.

    Oleh karena itu, pihak kepolisian menetapkan status quo terhadap bangunan-bangunan yang terdampak, sambil menunggu hasil penyidikan dan rekomendasi teknis dari pihak berwenang.

    “Sementara ini status quo, dan kami juga bekerja sama dengan pemda setempat untuk mengalokasikan tempat bagi para santri agar tetap bisa melanjutkan aktivitas,” tegasnya.

    Meski demikian, Kapolda Jatim menegaskan bahwa aktivitas pendidikan para santri tidak boleh terhenti meskipun terjadi musibah tersebut. Pemerintah daerah (pemda) akan berperan dalam memfasilitasi kelanjutan kegiatan belajar mengajar agar kurikulum pesantren tetap berjalan.

    “Bagaimanapun juga, jangan sampai aktivitas terhenti. Harus tetap dilanjutkan, karena ini berkaitan dengan perencanaan dan kurikulum pesantren. Dan ini akan difasilitasi oleh pemda,” pungkas Irjen Nanang. (uci/kun)

  • FLEI Business Show 2025 Resmi Dibuka, Pamer Lebih dari 150 Merek Waralaba

    FLEI Business Show 2025 Resmi Dibuka, Pamer Lebih dari 150 Merek Waralaba

    Jakarta –

    Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show 2025 resmi digelar hari ini bersamaan dengan Café Brasserie Expo Indonesia. Acara ini dihelat selama tiga hari mulai dari 10-12 Oktober 2025 di Hall 10 Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Jakarta.

    Pameran waralaba ini menghadirkan lebih dari 150 merek dari 10 kategori bisnis mulai dari food & beverages (F&B), ritel, kecantikan, pendidikan, hingga teknologi digital. Acara ini menjadi wadah pertemuan strategis antara pemilik brand, calon mitra, dan investor untuk menjajaki peluang usaha dari beragam skala dengan model bisnis yang fleksibel dan berkelanjutan.

    “Kami melihat semakin banyak brand yang siap berekspansi dan membuka peluang kemitraan baru. Melalui FLEI, kami ingin menciptakan ruang di mana ide, modal, dan semangat wirausaha dapat bertemu dan tumbuh bersama,” ujar Royanto Handaya, Presiden Direktur Panorama Media dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).

    Momentum ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang semakin pro-growth, contohnya seperti perpanjangan insentif PPh Final UMKM 0,5% hingga 2029 dan pembebasan PPh 21 DTP bagi sektor pariwisata dan hotel, restoran, cafe (horeca). Hal ini diharapkan mampu menjaga daya beli dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

    Dari sisi kebijakan, Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si., Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, menegaskan pentingnya sektor waralaba dan lisensi dalam memperkuat rantai pasok nasional dan mendorong daya beli masyarakat.

    “Dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB yang mencapai lebih dari 13%, waralaba berperan sebagai jembatan antara pelaku usaha dan konsumen di seluruh Indonesia. Ajang seperti FLEI membantu memastikan ekosistem perdagangan tumbuh secara inklusif dan efisien,” ungkap Iqbal.

    Senada, Temmy Satya Permana selaku Deputi Bidang Usaha Kecil Republik Indonesia, menambahkan bahwa sektor UMKM, yang kini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 60% terhadap PDB, memiliki potensi besar untuk naik kelas melalui kemitraan yang terarah.

    “FLEI menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha kecil untuk bermitra, berinovasi, dan memperluas pasar. Dengan dukungan sistem waralaba dan lisensi, UMKM dapat mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya dan memperkuat struktur ekonomi nasional,” ujar Temmy.

    Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,1-5,4% pada 2025, sektor kemitraan dan waralaba dipandang sebagai motor baru dalam mendorong pertumbuhan usaha baru. Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), Levita Ginting Supit, menilai tren bisnis kini semakin menekankan fleksibilitas dan inovasi model usaha.

    “Kini masyarakat ingin berbisnis dengan sistem yang siap pakai dan efisien. Melalui waralaba, mereka bisa belajar, berinvestasi, dan membangun usaha dengan risiko yang lebih terukur,” jelas Levita.

    Sementara itu Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Pengembangan Ekspor, Juan Permata Adoe, menambahkan bahwa peluang ekspor dan kolaborasi global semakin terbuka bagi brand lokal.

    “Brand-brand dan produk Indonesia kini makin diminati di pasar internasional. Melalui FLEI, kami membuka ruang bagi pelaku bisnis lokal untuk memperluas jejaring dan menembus pasar ekspor,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari pameran, FLEI Business Conference 2025 menghadirkan forum inspiratif bersama praktisi dan tokoh bisnis seperti Theo Derick, Liana Oktavia, Burang Riyadi, Evi Diah P, dan Klemens Rahardja, yang akan membahas inovasi kemitraan, kepemimpinan, serta strategi ekspansi secara lebih mendalam.

    Selain itu, FLEI 2025 juga mempersembahkan berbagai program unggulan, seperti Hosted Buyer Program yang mempertemukan pemilik brand dengan pemilik ruko dan investor potensial, Korean Pavilion yang menampilkan brand asal Korea siap ekspansi ke pasar Indonesia, serta Workshop & Business Coaching bersama pakar bisnis dan coach profesional.

    Sepanjang pameran, pengunjung juga dapat menikmati promo eksklusif dan cashback jutaan rupiah dari berbagai brand peserta pameran yang berpartisipasi.

    Lihat juga Video: ALLPrint 2025, Cetak Inovasi Percetakan dan Kemasan Masa Depan

    (eds/eds)

  • Kejutan! Sekda Priyo Masuk 3 Besar Calon Sekda Kabupaten Blitar

    Kejutan! Sekda Priyo Masuk 3 Besar Calon Sekda Kabupaten Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Teka-teki siapa yang akan menduduki kursi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar kini memasuki babak akhir. Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara resmi telah mengumumkan 3 nama calon terkuat yang lolos hingga tahap akhir.

    Pada pengumuman ini menghadirkan kejutan dengan masuknya nama Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono sebagai calon Sekda Kabupaten Blitar. Priyo akan bersaing dengan 2 calon dari internal Pemerintahan Kabupaten Blitar.

    Berdasarkan pengumuman Nomor 05/PANSEL/2025 yang dirilis pada Rabu, 8 Oktober 2025, ketiga nama tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi yang berakhir dengan wawancara akhir pada 7 Oktober 2025.

    Priyo Suhartono akan bersaing dengan dua pejabat senior dari internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Keduanya adalah Inspektur Kabupaten Blitar, Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khusna Lindarti.

    Masuknya nama Sekda Kota Blitar menjadi dinamika menarik dalam bursa calon “jenderal ASN” di lingkungan Pemkab Blitar. Meski berstatus sebagai Sekda namun diperkirakan jalan Priyo masih terjal karena harus bersaing dengan Khusna Lindarti yang kini menjabat sebagai Pj Sekda.

    Meskipun tiga nama telah diumumkan, panitia seleksi menegaskan bahwa urutan nama dalam pengumuman disusun berdasarkan abjad dan tidak mencerminkan peringkat.

    “Bahwa calon tersebut memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk dapat ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah,” tulis Ketua Pansel, Hendro Gunawan.

    Dengan selesainya tugas pansel, kini bola panas ada di tangan Bupati Blitar. Ketiga nama ini akan diserahkan kepada bupati untuk dipilih salah satu yang akan ditetapkan dan dilantik sebagai Sekda definitif. Keputusan panitia seleksi ini bersifat final dan mengikat.

    Berikut adalah tiga calon Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar:

    Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto, ME (Inspektur Kabupaten Blitar)
    Khusna Lindarti, S.Sos., M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Blitar dan Pj Sekda Kabupaten Blitar)
    Priyo Suhartono, S.Sos., M.Si (Sekretaris Daerah Kota Blitar)

    Kini patut dinanti siapa yang bakal lolos dan terpilih menjadi Sekda Kabupaten Blitar. (owi/ian)

  • ASN Diminta Kuasai Regulasi, Wali Kota Mojokerto: Dasar Pelaksanaan Program Harus Paham Aturan

    ASN Diminta Kuasai Regulasi, Wali Kota Mojokerto: Dasar Pelaksanaan Program Harus Paham Aturan

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar terus belajar dan memahami regulasi sebagai dasar pelaksanaan setiap program kegiatan di lingkungan pemerintah daerah.

    Pesan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Perwali Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2026 dan Perwali Nomor 33 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2026.

    Dalam arahannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa ASN tidak boleh enggan mempelajari aturan. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi merupakan tanggung jawab dasar yang melekat pada setiap aparatur negara.

    “Aturan pemerintah ini dinamis, maka wajib dipahami. ASN harus menguasai regulasi,” ungkapnya di ruang pertemuan BPKPD Kota Mojokerto, Rabu (8/10/2025).

    Karena itu, lanjutnya, dasar dalam menentukan pelaksanaan program, baik di OPD maupun unit kerja. Jika tidak, akan menjadi celah fraud (manipulasi). Ning Ita menambahkan, kesadaran ASN untuk terus belajar dan memahami regulasi akan menciptakan roda pemerintahan yang lebih kondusif. Mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program.

    “Jika berlandaskan aturan yang berlaku, hasilnya akan lebih baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Belajar aturan itu wajib. Kalau tidak paham, harus terbuka untuk belajar. Dengan begitu, program bisa berjalan baik dari awal hingga akhir. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto semakin sigap dan cermat dalam memahami aturan, sehingga setiap program pembangunan dapat terlaksana dengan baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

    Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, yaitu Dr. Sutikno, M.Si., Kepala Pusat Studi Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) ITS, serta Cahyono Bintang Nurcahyo, S.T., M.T., Tenaga Ahli Sipil ITS.

    Keduanya memberikan pemaparan dari sisi akademis dan teknis untuk memperkuat pemahaman ASN terhadap penerapan SSH dan ASB dalam penyusunan program kerja tahun 2026. [tin/ian]

  • Sosialisasi HKI, Beberapa Kesenian di Tuban Telah Tercatat di Kekayaan Intelektual Komunal

    Sosialisasi HKI, Beberapa Kesenian di Tuban Telah Tercatat di Kekayaan Intelektual Komunal

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Tuban gelar sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengusung tema “Urgensi Pengelolaan Kekayaan Intelektual Inovasi Daerah dalam Mendorong Kreativitas dan Daya Saing Daerah”.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., menyampaikan bahwa era globalisasi, daya saing menjadi faktor kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Sehingga, langkah strategis yang perlu dilakukan yakni penguatan sinergi antar sektor pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

    “Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Tuban dalam memperkuat inovasi daerah melalui perlindungan hukum atas kekayaan intelektual,” ujar Sekda Tuban. Rabu (08/10/2025).

    Menurutnya, inovasi menjadi elemen penting untuk mendorong lahirnya ide dan gagasan baru yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

    “Dengan potensi yang dimiliki, Kabupaten Tuban diharapkan mampu bersaing dengan daerah lain, terutama dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai bidang, khususnya ekonomi,” terang Budi sapanya.

    Lanjut, sosialisasi HKI ini merupakan langkah konkret Pemkab Tuban dalam meningkatkan pemahaman serta kapasitas pemerintah daerah dalam melindungi hasil inovasi melalui mekanisme hukum yang tepat. Serta, Perlindungan HKI untuk menjaga orisinalitas, keberlanjutan, dan potensi komersialisasi dari inovasi daerah.

    “Melalui pendaftaran HKI yang sah, inovasi daerah dapat diakui dan diproteksi secara nasional bahkan global, serta memberikan kesempatan lisensi, investasi, dan perlindungan terhadap pembajakan,” bebernya.

    Sekda juga menyampaikan terimakasih kepada Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur yang telah memfasilitasi penerbitan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk kesenian Sandur dan Sindir Tuban pada tahun 2025. Sebelumnya, Kabupaten Tuban juga telah mencatatkan sejumlah KIK seperti Thak-thakan, Ongkek, Gendruwon Ayon-ayon, Wayang Krucil, dan Kentrung Bate.

    Sedangkan saat ini, Pemkab Tuban tengah memproses perlindungan indikasi geografis Batik Tulis Tenun Gedhog Tuban, sebagai bentuk komitmen menjaga kekayaan budaya dan meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional. [dya/kun]