Xcloud.id

Tag: Teten Masduki

  • Sosok Rieke Diah Pitaloka, Dilaporkan ke MKD Gegara Provokasi Tolak Kenaikan PPN, Pelapor Terkuak

    Sosok Rieke Diah Pitaloka, Dilaporkan ke MKD Gegara Provokasi Tolak Kenaikan PPN, Pelapor Terkuak

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Rieke Diah Pitaloka jadi sorotan usai dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.

    Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini dianggap telah memprovokasi masyarakat soal kenaikan PPN.

    Laporan ini sudah dilayangkan oleh pengadu pada 20 Desember 2024.

    Hal ini dibenarkan oleh Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Politikus PAN itu pun mengonfirmasi surat pemanggilan Rieke oleh MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya.

    “Laporan ada, laporan ada. Benar, surat saya saya tanda tangan kok. Enggak mungkin ada surat kalau enggak ada laporan, benar ada laporan,” ujar Dek Gam saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).

    Dalam surat pemanggilan Rieke yang diterima Kompas.com dan dikonfirmasi Dek Gam, pihak pelapor bernama Alfadjri Aditia Prayoga.

    Di dalam surat itu tertulis bahwa Alfadjri melaporkan Rieke atas pernyataan dalam konten di media sosial yang dianggap memprovokasi warga menolak kebijakan PPN 12 persen.

    Meski begitu, Dek Gam belum mau berkomentar lebih jauh soal pelaporan Rieke.

    Dia hanya menegaskan bahwa MKD kemungkinan bakal menunda pemanggilan Rieke yang seharusnya dilakukan Senin (30/12/2024).

    “Iya surat pemanggilan itu, iya surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan. Tapi kan kita masih libur (sidang) nih, masih reses. Jadi anggota-anggota masih di dapil. Jadi kita tunda dulu lah,” kata Dek Gam.

    Kompas.com mencoba meminta tanggapan Rieke soal pelaporannya ke MKD karena mengkritik kebijakan PPN 12 persen.

    Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rieke belum memberikan tanggapan.

    Sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka memang getol menolak PPN 12 persen.

    Hal itu bukan tanpa sebab.

    Menurutnya, kenaikan pajak ini dapat memberikan dampak signifikan pada masyarakat.

    Ia memperingatkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga krisis ekonomi sebagai konsekuensi kenaikan ini.

    “Pertimbangan ekonomi dan moneter, antara lain angka PHK meningkat, deflasi selama kurang lebih lima bulan berturut-turut, harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Rieke saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (21/12/2024).

    Rieke meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk menunda rencana kenaikan PPN tersebut. Ia juga menyarankan pemerintah untuk menerapkan self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan guna memastikan efektivitas sistem tersebut.

    Selain itu, Rieke menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai dasar untuk merumuskan strategi pelunasan utang negara.

     
    “Saya dukung Presiden Prabowo tunda atau bahkan batalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2(a) UU 7/2021,” tegasnya.

    Rieke menjelaskan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan harus dipahami secara utuh.

    Berdasarkan pasal tersebut, tarif PPN ditetapkan sebesar 11 persen mulai 1 April 2022 dan 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

    Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 7 ayat (3) memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen, dengan berkonsultasi bersama DPR RI.

    “Baca juga penjelasan Pasal 7 ayat (3),” tutur Rieke.

    Sosok Rieke Diah Pitaloka

    Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari atau yang lebih akrab dipanggil Rieke Diah Pitaloka lahir di Garut pada 8 Januari 1974.

    Rieke Diah Pitaloka merupakan anak dari pasangan suami istri Edy Prayitno dan Tati Djulianti.

    Rieke Diah Pitaloka menikah dengan seorang dosen filsafat Universitas Indonesia, Donny Gahral Adian pada Sabtu 23 Juli 2005 di Garut, Jawa Barat.

    Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai tiga orang anak, Sagara Kawani Adiansyah pada tahun 2009 dan dua anak laki-laki kembar, Misesa Adiansyah dan Jalumanon Badrika pada 2012. 

    Namun rumah tangga Rieke Diah Pitaloka dan Donny Gahral Adian hanya bertahan sembilan tahun.

    Pada 2015, keduanya resmi bercerai karena adanya orang ketiga yang mencuri hati Donny Gahral Adian.

    Sebelum bercerai, Donny sempat menawarkan pada Rieke Diah Pitaloka untuk tetap menjaga status pernikahan mereka demi karier masing-masing.

    Namun Rieke Diah Putaloka menolak dan memilih tetap bercerai. 

    Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, sedang memimpin sidang kasus Pelindo II dengan agenda mendengarkan keterangan konsultan keuangan Pelindo II, Deutsche Bank, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2015). TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

    Rieke Diah Pitaloka menghabiskan masa kanak-kanak sampai remajanya di Garut, tanah kelahirannya.

    Rieke Diah Pitaloka mengawali pendidikannya di SD Yos Sudarso, Garut sejak 1981 sampai 1987.

    Lulus dari SD Yos Sudarso, Rieke Diah Pitaloka kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Garut dan lulus pada 1990.

    Rieke Diah Pitaloka kemudian melanjutkan ke SMU Negeri 1 Garut hingga lulus pada 1993.

    Lulus dari SMU, Rieke Diah Pitaloka kemudian pindah ke Depok untuk menempuh pendidikan S1 di Jurusan Sastra Belanda Universitas Indonesia.

    Semasa kuliah S1 ini, Rieke Diah Pitaloka hidup dalam kondisi serba terbatas.

    Rieke Diah Pitaloka pernah kehabisan uang sampai kesulitan makan dan nunggak uang kos.

    Rieke Diah Pitaloka berhasil menggondol gelar sarjananya pada 2000 sebelum melanjutkan ke Program Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Budaya UI.

    Rieke berhasil meraih gelar magister filsafatnya pada tahun 2004.

    Selain menempuh pendidikan formal, Rieke Diah Pitaloka juga pernah menempuh pendidikan nonformal.

    Pada tahun 2000, Rieke Diah Pitaloka pernah mengikuti kursus filsafat di Extention Course Programme Driyakara School of Philosophy, Jakarta dan Kursus Bahasa Inggris di The Brutush Institute Jakarta.

    BAHAS PALINDO II – Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka tiba di Gedung KPK untuk bertemu pimpinan KPK membahas temuan kasus Pelindo II, Jalan Rasunasaid, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/3). Pimpinanan dan anggota Pansus Pelindo II DPR RI ini juga menyerahkan dokumen pembahasan dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane di PT Pelindo II. Warta Kota/henry lopulalan (Warta Kota/henry lopulalan)

    Riwayat Karier Dunia Hiburan

    Rieke Diah Pitaloka bisa dibilang perempuan yang multitalenta.

    Sebelum dikenal sebagai seorang politikus dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka aktif di dunia hiburan sebagai pemain teater, bintang sinetron, bintang iklan, sampai aktivis.

    Sebelum dikenal sebagai seorang politisi, wajah Rieke Diah Pitaloka sudah sering bersliweran di layar televisi.

    Rieke Diah Pitaloka sudah membintangi berbagai sinetron dan FTV.

    Sinetron yang paling melambungkan namanya adalah Bajaj Bajuri, sebuah sinetron komedi yang tayang di Trans TV sejak 2002 sampai 2007.

    Karena perannya dalam Bajaj Bajuri, Rieke Diah Pitaloka juga berhasil menyabet penghargaan dari Forum Film Bandung sebagai Aktris Wanita Terpuji.

    Dalam sinetron tersebut, Rieke Diah Pitaloka yang berperan sebagai Oneng, berduet dengan Mat Solar.

    Mat Solar berperan sebagai Bajuri yang tidak lain adalah suami Oneng.

    Adapun beberapa sinetron maupun FTV lain yang pernah dibintangi Rieke Diah Pitaloka diantaranya, Srikandi, Badut pasti Berlalu, Untukmu Segalanya, Tirani Kehidupan, 30 Meter, Putri Maharani, Perawan-perawan, Perkawinan, Prahara Prabu Siliwangi, Goresan Cinta Berbingkai Duka, Bola Kampung, Salon Oneng, serta Maha Kasih.

    Tidak hanya menjadi bintang sinetron, Rieke Diah Pitaloka juga sempat menjadi pembawa acara di beberapa acara televisi.

    Beberapa acara yang dibawakan oleh Rieke Diah Pitaloka diantaranya Good Morning dan Reportase Malam yang tayang di Trans TV, serta Book Review yang tayang di Metro TV.

    Beberapa acara lain yang pernah dibawakan Rieke Diah Pitaloka diantaranya Informasi Kelautan Ikan, ikan, ikan yang tayang di Indoesiar, Raja Sawer di ANTV, Liga Italia, Selebriti Up Date, Pasar Rakyat, serta Warung Sehat yang tayang di TPI.

    Rieke Diah Pitaloka juga aktif menulis.

    Selain menulis untuk berbagai media massa, Rieke Diah Pitaloka juga sudah menerbitkan beberapa buku.

    Buku-buku karya Rieke Diah Pitaloka diantaranya ‘Renungan Kloset: Dari Cengkeh sampai Ultrecht’, ‘Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat’, ‘Ups! Kumpulan Puisi’, ‘Banalitas Kekerasan: Telaah Pemikiran Hannah Arendt Tentang Kekerasan Negara’, serta ‘Sumpah Saripah’.

    Rieke Diah Pitaloka sudah mulai merambah dunia perfilman pada 2006 ketika membuat debutnya dalam film ‘Berbagi Suami’ yang disutradari Nia Dinata.

    Rieke juga membintangi film ‘Perempuan Punya Cerita’ yang diadopsi dari film ‘Lotus Requim’, sebuah film antologi karya empat sutradara perempuan.

    Pada 2008, Rieke Diah Pitaloka juga berperan dalam film ‘Laskar Pelangi’.

    Setahun berikutnya, Rieke Diah Pitaloka kembali bermain dalam film ‘Sang Pemimpi’.

    Rieke Diah Pitaloka kemudian merambah ke dunia politik.

    Rieke Diah Pitaloka bahkan pernah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar.

    Namun pada 2008, Rieke Diah Pitaloka memutuskan untuk pindah ke PDI Perjuangan karena adanya konflik internal yang tajam di dalam PKB. 

    Rieke Diah Pitaloka kemudian maju sebagai Calon Anggota Legislatif periode 2009 – 2014 dapil Jawa Barat II.

    Rieke Diah Pitaloka lolos ke senayan dan menjadi anggota Komisi IX yang membawahi bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

    Rieke Diah Pitaloka juga termasuk anggota Panitia Khusus Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

    Rieke Diah Pitaloka mengkritisi pemerintah yang tak kunjung mengesahkan RUU BPJS menjadi UU. 

    Pada 2013, Rieke Diah Pitaloka maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat 2013 didampingi Teten Masduki sebagai wakilnya.

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki bergantian pidato dihadapan kader PDIP pada acara Rakerdasus DPD PDIP Jabar di Bandung Convention Centre (BCC), Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (9/11/2012). Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini akan didaftarkan sebagai peserta Pilgub Jabar 2013 oleh DPD PDIP Jabar ke KPU Jabar pada Sabtu (10/11/2012), pukul 10.10 WIB. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

    Rieke Diah Pitaloka yang diusung PDI Perjuangan bersaing dengan empat pasangan calon lainnya, yaitu Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar, Dede Yusuf Maxan Efendi – Lex Laksamana Zainal Lan, Irianto MS Syaifudin – Tatang Farhanul Haki, serta Dikdik Maulana Arif Mansur – Cecep Nana Suryana Toyib.

    Sayangnya Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki hanya manjadi peringkat kedua.

    Mereka kalah dari pasangan Ahmad Heryawan – Deddy Mizwar yang meraih suara 6.515.313 suara, sedangkan Rieke dan Teten hanya meraih suara 5.714.997 suara. 

    Dalam pemilihan legislatif 2014, Rieke Diah Pitaloka kembali maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan.

    Rieke Diah Pitaloka maju untuk Dapil Jawa Barat VII.

    Untuk kedua kalinya, Rieke Diah Pitaloka berhasil meraih kursi di senayan dengan perolehan suara 255.044 suara. 

    Rieke Diah Pitaloka duduk di komisi VI DPR RI yang membawahi urusan industri, investasi, serta persaingan usaha. 

    Pada pemilu 2019, Rieke Diah Pitaloka kembali maju sebagai caleg DPR RI untuk Dapil VII.

    Meraih suara sebanyak 168.729 suara, untuk ketiga kalinya Rieke Diah Pitaloka berhasil lolos ke senayan. 

    Pada 2006, Rieke Diah Pitaloka juga mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang sastra dan sosial kemasyarakatan yang dinamai Yayasan Pitaloka.

    Rieke Diah Pitaloka mengetuai sendiri yayasan tersebut sampai saat ini. 

    Rieke Diah Pitaloka juga membangun sebuah portal yang berisi berita tentang sosial, politik, ekonomi, ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, agenda kerja DPR Komisi IX dan Badan Legislatif, informasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan serta pengaduan BPJS, perburuhan dan TKI.

    Portal tersebut dinamai Rumah Diah Pitaloka dan dapat diakses di www.rumahdiahpitaloka.org. 

    Karena berbagai kegiatannya, Rieke Diah Pitaloka juga telah meraih berbagai penghargaan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita seleb lainnya.

  • Nurdin Halid Kembali Pimpin Dekopin, Usung Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045

    Nurdin Halid Kembali Pimpin Dekopin, Usung Asta Cita untuk Indonesia Emas 2045

    Jakarta: Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang digelar di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada 18-19 Desember 2024 menjadi momen penting bagi gerakan koperasi Indonesia. Nurdin Halid kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dekopin untuk masa bakti 2024-2029.

    Nurdin menegaskan komitmennya untuk membawa koperasi berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional dengan mengusung program strategis yang sejalan dengan visi misi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami akan membangkitkan gerakan koperasi untuk ikut menjalankan program asta cita, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, swasembada pangan, hilirisasi, program perumahan, dan program makan bergizi gratis. Itu semua akan kita masukkan sebagai perwujudan koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional,” ungkap Nurdin Halid di sela-sela Munas pada Kamis 19 Desember 2024.

    Baca juga: Ratusan Koperasi Siap Pasok Bahan Pokok untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Dengan semboyan Rebranding Koperasi Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045, Nurdin menyatakan fokusnya tidak lagi menambah jumlah koperasi, melainkan meningkatkan fungsi, manfaat, serta partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. 

    “Yang kita genjot adalah bagaimana koperasi dapat benar-benar memberikan manfaat nyata kepada anggotanya dan masyarakat luas,” tambahnya.

    Terkait isu dualisme kepemimpinan dalam Dekopin, Nurdin menegaskan posisi kepemimpinannya sah secara hukum, merujuk pada keputusan Munas Makassar 2019, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2011, serta putusan pengadilan. 

    “Keputusan pengadilan lebih tinggi dari Keppres, dan itu telah mensahkan Munas Dekopin di pihak kami, termasuk jadwal, tata tertib, hingga perubahan AD/ART,” tandasnya.

    Selain itu, ia menyebutkan bahwa Munas Makassar 2019 telah diakui oleh Menteri Koperasi saat itu, Teten Masduki, serta mendapat persetujuan dari Menteri Koperasi saat ini, Budi Arie Setiadi, untuk menyelenggarakan Munas 2024. Nurdin juga menyampaikan rencana mengajukan pengesahan Keppres guna memperkuat kelembagaan koperasi sesuai amanat Undang-Undang Koperasi.

    “Saya tidak pernah mengintervensi dan tidak mencalonkan diri kembali, tetapi pada detik terakhir banyak pemilik suara yang memohon agar saya maju kembali sebagai Ketua Umum Dekopin. Munas harus ada keputusan, dan kemauan para pemilik suara harus saya penuhi,” tegas Nurdin.

    Jakarta: Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang digelar di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada 18-19 Desember 2024 menjadi momen penting bagi gerakan koperasi Indonesia. Nurdin Halid kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dekopin untuk masa bakti 2024-2029.
     
    Nurdin menegaskan komitmennya untuk membawa koperasi berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional dengan mengusung program strategis yang sejalan dengan visi misi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
     
    “Kami akan membangkitkan gerakan koperasi untuk ikut menjalankan program asta cita, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, swasembada pangan, hilirisasi, program perumahan, dan program makan bergizi gratis. Itu semua akan kita masukkan sebagai perwujudan koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional,” ungkap Nurdin Halid di sela-sela Munas pada Kamis 19 Desember 2024.
    Baca juga: Ratusan Koperasi Siap Pasok Bahan Pokok untuk Program Makan Bergizi Gratis
     
    Dengan semboyan Rebranding Koperasi Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045, Nurdin menyatakan fokusnya tidak lagi menambah jumlah koperasi, melainkan meningkatkan fungsi, manfaat, serta partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. 
     
    “Yang kita genjot adalah bagaimana koperasi dapat benar-benar memberikan manfaat nyata kepada anggotanya dan masyarakat luas,” tambahnya.
     
    Terkait isu dualisme kepemimpinan dalam Dekopin, Nurdin menegaskan posisi kepemimpinannya sah secara hukum, merujuk pada keputusan Munas Makassar 2019, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2011, serta putusan pengadilan. 
     
    “Keputusan pengadilan lebih tinggi dari Keppres, dan itu telah mensahkan Munas Dekopin di pihak kami, termasuk jadwal, tata tertib, hingga perubahan AD/ART,” tandasnya.
     
    Selain itu, ia menyebutkan bahwa Munas Makassar 2019 telah diakui oleh Menteri Koperasi saat itu, Teten Masduki, serta mendapat persetujuan dari Menteri Koperasi saat ini, Budi Arie Setiadi, untuk menyelenggarakan Munas 2024. Nurdin juga menyampaikan rencana mengajukan pengesahan Keppres guna memperkuat kelembagaan koperasi sesuai amanat Undang-Undang Koperasi.
     
    “Saya tidak pernah mengintervensi dan tidak mencalonkan diri kembali, tetapi pada detik terakhir banyak pemilik suara yang memohon agar saya maju kembali sebagai Ketua Umum Dekopin. Munas harus ada keputusan, dan kemauan para pemilik suara harus saya penuhi,” tegas Nurdin.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Aklamasi, Nurdin Halid kembali pimpin Dekopin periode 2024-2029

    Aklamasi, Nurdin Halid kembali pimpin Dekopin periode 2024-2029

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Aklamasi, Nurdin Halid kembali pimpin Dekopin periode 2024-2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Desember 2024 – 13:40 WIB

    Elshinta.com – Dalam musyawarah nasional (Munas) Dewan koperasi Indonesia (Dekopin) yang digelar di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Nurdin Halid akhirnya terpilih kembali secara aklamasi untuk kembali memimpin Dekopin lima tahun kedepan untuk masa bakti 2024-2029.

    Menurut Nurdin pihaknya memiliki program strategis Dekopin seperti menjalankan asta cita yang merupakan visi misi pemerintahan Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka.

    “Kedepan kami akan membangkitkan gerakan koperasi untuk ikut menjalankan program asta cita, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, swasembada pangan, hilirisasi, program perumahan dan program makan bergizi gratis. Itu semua akan kita masukan sebagai perwujudan koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional,” ungkap Nurdin di sela-sela munas pada Kamis (19/12/2024) malam.

    Dengan mengusung semboyan ‘Rebranding Koperasi Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045’, Nurdin tidak lagi fokus pada menambah jumlah koperasi tetapi akan lebih intens bagaimana menggenjot fungsi dan manfaat koperasi serta menambah jumlah partisipasi masyarakat untuk berkoperasi.

    Saat disinggung Dekopin yang mengalami dualisme kepemimpinan dan upaya digelarnya Munas rekonsiliasi yang diminta oleh Ketua umum Dekopin Priskhianto dari kubu yang berseberangan, Nurdin menegaskan Dekopin yang dipimpinnya sah secara hukum.

    “Munas pimpinan saya ada dua landasan hukum, pertama keputusan Munas di Makassar pada 2019 yang berlandaskan Keppres No. 11/2011 serta keputusan pengadilan. Adapun keputusan pengadilan tersebut mensahkan Munas Dekopin dipihak kami, mensahkan jadwal acara, mensahkan tata tertib, mensahkan perubahan AD/ART dimana keputusan pengadilan lebih tinggi dari Keppres,” tandas Nurdin.

    Kedepan, Nurdin juga menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan pengesahan Keppres mengingat UU Koperasi mengatakan negara harus hadir untuk mengesahkan kelembagaan gerakan koperasi Indonesia.

    Selain itu, Nurdin menambahkan legal standing Dekopin pimpinannya sah salah satunya berlandaskan pada Munas Makassar tahun 2019 yang telah diakui oleh Menteri Koperasi Teten Masduki kala itu dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga menyetujui untuk menyelenggarakan Munas di tahun 2024.

    Selama penyelenggaraan Munas di Hotel Mercure Ancol Jakarta selama dua hari pada 18-19 Desember, Ketua umum Dekopin terpilih Nurdin Halid menjelaskan bahwa proses demokrasi telah berjalan dengan baik selama berlangsungnya Munas Dekopin yang diikuti oleh para pemilik suara seperti Dewan koperasi daerah (Dekopinda).

    “Berlangsungnya Munas Dekopin selama dua hari benar-benar dipertontonkan taat azas, kebersamaan, kekeluargaan dan gotong-royong oleh para peserta Munas. Saya tidak pernah mengintervensi dan tidak mencalonkan diri kembali namun pada detik terakhir banyak pemilik suara yang memohon agar saya maju kembali sebagai Ketua umum Dekopin. Munas harus ada keputusan dan kemauan para pemilik suara harus saya penuhi,” tutup Nurdin Halid.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Oma Metia Anak Jenderal Polri Hidup di Rumah Terbengkalai, Mandi Pakai Air Hujan, Dulu Kuliah di UI

    Oma Metia Anak Jenderal Polri Hidup di Rumah Terbengkalai, Mandi Pakai Air Hujan, Dulu Kuliah di UI

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Oma Metia anak Jenderal Polri hidup di rumah terbengkalai menjadi viral.

    Nenek berusia 82 tahun itu hidup sebatang kara.

    Ia tak pernah mendapat bantuan dari pemerintah.

    Kisahnya terungkap setelah dikunjungi sejumlah konten kreator.

    Salah satunya pemilik channel YouTube Bangbrew TV. 

    Kepada Bangbrew TV, Oma Metia mengungkap kesehariannya yang pilu.

    Pasalnya, Oma Metia di usia senjanya tak memiliki akses air bersih. 

    Padahal, ia tinggal di tengah kota Jakarta. 

    “Sempat nanya off kamera sama Ibu Metia, air untuk mandi ataupun buang air itu dari mana? Beliau bercerita bahwa dari hasil nampung air hujan,” ujar Bangbrew TV sambil menahan tangis, dalam video yang tayang pada Sabtu (16/11/2024). 

    Oma Metia, panggilannya, hidup sebatang kara di rumah tak layak di kawasan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

    Sosok Oma Metia diketahui dahulu berlatar belakang dari keluarga berada. 

    Ayahnya ialah seorang jenderal Polri era kepemimpinan Kapolri, Hoegeng Iman Santoso. 

    Melansir dari TribunJakarta, Oma Metia sendiri merupakan jebolan SMAN 6 Jakarta Selatan dan alumni Universitas Indonesia fakultas Ekonomi tahun 1959. 

    Rumah Oma tampak sudah tua dan tak terawat. 

    Kondisinya betul-betul memprihatinkan.

    Suasana rumahnya gelap dan pengap.

    Jika menatap langit-langit, plafon rumahnya tampak banyak yang telah hilang. 

    Beberapa ember diletakkan di ruang tamu yang bertujuan menampung air hujan karena atapnya sudah bocor.

    Perabotan rumah pun tak lagi ditata dengan rapi.

    Ketika menengok isi dalam kulkas yang mati, banyak makanan yang sudah busuk di dalamnya. 

    Dinding rumahnya juga sudah banyak yang retak.

    Lantai rumahnya pun kusam berselimut debu.

    Kamar mandinya sudah tak jelas wujudnya. 

    Agak membingungkan, di mana Oma Meti akan buang air kecil atau besar dengan kondisi seperti itu. 

    Lalu, di rumah Oma Meita ada sebuah pintu yang sudah lama sekali tak pernah dibuka. 

    Berdasarkan pengakuan Oma, pintu itu sudah 25 tahun tak pernah dibuka. 

    Konten kreator @EKOPEDIA yang telah izin kepada Oma akhirnya diizinkan untuk membuka pintu kamar ‘rahasia’ itu. 

    Dalam keadaan gelap gulita, Youtuber itu membuka pintu itu dan menengok isi kamar dengan hanya bermodalkan pencahayaan ponsel sembari merekamnya.

    Suasananya pun tampak gelap gulita. Tampak jendela kamar tertutup rapat. 

    Konten kreator itu terkejut menyaksikan isi kamar tersebut. 

    “Ya Tuhan, itu ada kursi roda. Banyak banget barang-barang yang enggak terpakai ini. Astagfirullah,” ujarnya. 

    Ia melihat banyak tumpukan buku-buku yang berdebu. 

    Buku-buku tersebut diduga merupakan buku milik Oma semasa menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. 

    “Mungkin buku-buku itu saat Oma mengenyam pendidikan dari Universitas Indonesia. Mudah-mudahan teman beliau melihat ini. Jadi ternyata buku-buku ini yang disebut rahasia kali ya,” tambahnya. 

    Setelah kisah hidup Oma Metia viral, warga net mendorong agar rumah tak layak yang dihuni Oma untuk segera dibersihkan. 

    Pasalnya, rumah yang berada di kawasan elit Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut, tampak tua dan terbengkalai. 

    Kondisi pekarangannya pun juga setali tiga uang, terlihat tak terurus. 

    “Kalau dilihat dari Google Maps, sekitar enam bulan yang lalu, kalian bakalan enggak percaya kondisinya bak hutan belantara. Ini sudah sempat dirapikan tapi ya namanya pepohonan tak dirawat rindang dan berantakan,” ujar Wanda Wijaya dikutip dari Youtubenya yang tayang pada Jumat (15/11/2024). 

    Tim Wanda Wijaya TV, kembali mendatangi rumah Oma Metia setelah pertemuan pertama mereka belum mendapatkan izin untuk membersihkan rumah tersebut. 

    Kedatangan kedua tim tersebut ditemani Ketua RT setempat, Teten. 

    Teten sempat merayu Oma Metia agar rumahnya mau dibersihkan. 

    “Jadi dari temen-temen (netizen) semua, itu banyak yang menyarankan untuk pembersihan atau gotong royong gitu ya, agar rumahnya rapi dan tentunya bisa terlihat enak dipandang tapi semua itu tidak mudah dan kita akan coba bersama-sama,” katanya.

    Mereka tidak ingin kasus lansia ditemukan meninggal sebatang kara di dalam rumah terulang lagi. 

    Teten sempat membujuk Oma Metia mengizinkan agar pembangunan rumah yang sedang dibangun di samping rumah tuanya dilanjutkan. 

    Pasalnya, pembangunan rumah itu sempat dihentikan di tengah jalan atas kemauan Oma Metia. 

    Diketahui, rumah yang sedang dibangun itu sebenarnya bertujuan agar Oma Metia bisa tinggal sementara lantaran rumah yang kini ditinggali sudah tak layak.

    Dana pembangunan rumah itu berasal dari sepupu Oma Metia yang dititipkan melalui tetangga Oma Metia, Yanto.

    Yanto pun diminta mengawasi pembangunan rumah itu.

    Namun, sepertinya pembicaraan Oma Metia dengan ketua RT belum menemui titik temu sehingga rumah tersebut belum jelas dilanjutkan atau tidak.

    Publik Prihatin

    Yanto bercerita Oma Metia telah menempati rumah itu lama sekali, puluhan tahun.

    Namun, ia tak mengingat persis kapan Oma tinggal di sana. 

    Rumah tua yang terlihat terbengkalai itu merupakan peninggalan dari kedua orang tuanya.

    Latar belakang Oma Metia pun sebenarnya berasal dari kalangan berada dan berpendidikan.

    Ayahnya, kata Yanto, ialah seorang Jenderal Polri era kepemimpinan Hoegeng Iman Santoso.  

    Oma Metia sendiri merupakan alumni SMAN 6 Jakarta Selatan dan lulusan Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi tahun 1959.

    Oma Metia ialah anak kedua dari tiga bersaudara. 

    “Kakaknya menikah tapi sudah meninggal, tante Meti dan adiknya yang bernama Om Ade tidak menikah. Tapi, sekarang Om Ade juga sudah meninggal,” ujar Yanto seperti dikutip dari Youtube @Wandawijaya TV yang tayang pada Selasa (12/11/2024) silam. 

    Sepengetahuan Yanto, Oma Metia pernah bekerja di sebuah yayasan. 

    Namun, di penghujung usianya, Oma Metia tak lagi memiliki penghasilan. 

    Ia mengandalkan kiriman bulanan dari sepupunya. 

    Tetangga sekitar juga rutin memerhatikan dan memberikan bantuan kepada Oma.

    “Kita juga sering tiap minggu kirim sayur, buah, sering juga istri saya beliin daster,” katanya. 

    Akan tetapi, Oma Metia tak pernah mau mengenakan daster baru. 

    Ia selalu mengenakan daster lama yang dimilikinya di rumah. 

    Seringkali, Oma tak pernah mengganti daster yang dikenakannya selama berhari-hari.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) menyerahkan manfaat pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Maju serta mantan petinggi negara.

    Penyerahan dilakukan langsung di kantor kementerian masing-masing oleh Komisaris Utama Taspen Suhardi Alius, Plt. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, dan Direktur Operasional Taspen Ariyandi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para menteri.

    Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara senantiasa proaktif dalam memberikan seluruh hak dan manfaat para abdi negara.

    “Taspen mengapresiasi kinerja dan seluruh pengabdian serta dedikasi para menteri kepada negara melalui penyerahan manfaat Program Pensiun dan THT. Kami berharap manfaat yang diterima dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka dan keluarga,” ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Beberapa menteri dan petinggi negara yang menerima manfaat Pensiun dan THT secara langsung di kantornya masing-masing antara lain: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Selanjutnya ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ibu Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

    “Nuna ikut senang saya dapat uang pensiun dari TASPEN sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM. Mulai 1 November akan dapat uang pensiun Rp3 juta tiap bulan. Alhamdulillah,” ujar Teten Masduki berseloroh melalui akun sosial media resminya. Nuna adalah kucing peliharaaan Teten.

    Para menteri dan petinggi negara memasuki masa pensiun pada 1 November 2024, setelah menjalankan amanah sebagai menteri selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dan berakhirnya masa jabatan sebagai petinggi negara.

    Adapun manfaat yang disalurkan meliputi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, sebagai bagian dari hak yang diterima oleh pejabat negara setelah masa baktinya.

    Sebelumya, Taspen juga telah menyerahkan manfaat pensiun dan THT secara langsung kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada pertengahan September lalu. Selain para menteri, Taspen juga memberikan layanan pensiun kepada berbagai pejabat negara lainnya, seperti anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, duta besar dan kepala daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Penyaluran manfaat pensiun dan THT tersebut merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada pejabat negara atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Sebagai pengelola program jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, Taspen terus berupaya menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan yang andal dan proaktif.

    Taspen akan terus memperkuat peran pentingnya dalam mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, dengan tetap berkomitmen pada prinsip 5T dalam penyelenggaraan program pensiun, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

    Hal itu sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan bahwa perusahaan BUMN harus terus mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, melakukan perbaikan, dan berorientasi layanan.

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkop UKM paparkan langkah bangun startup berbasis inovasi

    Kemenkop UKM paparkan langkah bangun startup berbasis inovasi

    Jumlah wirausaha di Indonesia masih sekitar 3,47 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 mencapai 3,95 persen agar struktur ekonomi nasional lebih kuatJakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi dan UKM memaparkan langkah-langkah pengembangan ekosistem startup berbasis inovasi dan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia.

    Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), angka kumulatif penambahan jumlah wirausaha di Indonesia pada periode Agustus 2021 hingga Agustus 2023 mencapai 43,6 persen atau mencapai 436.668 orang dari target 1 juta wirausaha.

    “Jumlah wirausaha di Indonesia masih sekitar 3,47 persen. Pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 mencapai 3,95 persen agar struktur ekonomi nasional lebih kuat,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam rilis pers kementerian di Jakarta, Sabtu.

    Indonesia bahkan menempati posisi pertama di Asia Tenggara dalam jumlah startup, mencapai angka 2.483 unit. Angka itu menempatkan Indonesia berada di posisi keenam dunia, di bawah AS, India, Inggris, Kanada, dan Australia. Meskipun demikian, Teten mengatakan tingkat penetrasi pasar global startup Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 1 persen atau sekitar 13 startup.

    Sementara itu, hingga Mei 2024, sebanyak 25,45 juta UMKM telah berhasil bertransformasi digital dan terintegrasi ke dalam ekosistem digital, mendekati target 30 juta UMKM.

    Menurut Teten, belum tercapainya target transformasi digital UMKM secara optimal mengindikasikan adanya beberapa kendala fundamental, seperti kurangnya jiwa kewirausahaan, produktivitas yang rendah, serta terbatasnya inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kondisi ini menjadi penghambat bagi UMKM untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

    “Ini yang mendorong Kemenkop UKM terus meningkatkan pengarusutamaan strategi agar pertumbuhan wirausaha atau penciptaan startup terwujud melalui dukungan regulasi, program, dan kolaborasi dengan skema semua pihak. Di dalamnya ada kementerian/lembaga, pemda, dunia pendidikan, dunia usaha, dunia industri, maupun kerja sama luar negeri,” kata Teten.

    Teten menyebut Kemenkop UKM telah melaksanakan program-program seperti Entrepreneur Hub, Digitalisasi, dan Inkubasi, yang diharapkan bisa melahirkan lebih banyak pengusaha baru yang kreatif dan bisnis rintisan yang sukses berbasis teknologi.

    Untuk mewujudkan itu, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mempelajari keberhasilan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia dalam mengembangkan ekosistem UMKM. Salah satu fokus utama adalah memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dengan industri besar.

    Di Korea Selatan, misalnya, mereka disebut Teten telah berhasil menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan startup, salah satunya melalui lembaga inkubator seperti TIPS Town. Lembaga ini memfasilitasi akses startup terhadap pendanaan dari venture capital.

    Untuk mendukung pertumbuhan startup secara komprehensif, Teten menyebut perlu disediakan tidak hanya program pembinaan dan pembiayaan, tetapi juga infrastruktur teknologi yang memadai untuk memfasilitasi pengembangan produk inovatif yang sesuai dengan permintaan pasar.

    Selain itu, membangun rumah produksi yang memanfaatkan teknologi terkini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi UMKM.

    Baca juga: Teten yakin sinergi tetap terjalin baik meski Kemenkop UKM dipisah
    Baca juga: Kemenkop UKM paparkan strategi alternatif pembiayaan bagi UMKM

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintahan baru harus tingkatkan kualitas pengelolaan koperasi

    Pemerintahan baru harus tingkatkan kualitas pengelolaan koperasi

    Pak Menteri Koperasi dan UKM (Teten Masduki) telah menerbitkan Pemenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 mengenai standardisasi laporan keuangan koperasi. Itulah yang menjadi tantangan bagaimana koperasi-koperasi harus berbenahSubang, Jawa Barat (ANTARA) – Pemerintahan baru diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan tata kelola koperasi, sehingga koperasi dapat memperoleh akses permodalan yang lebih luas dan meningkatkan skala usahanya.

    Dalam temu media di Subang, Jawa Barat, Sabtu, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi UMKM (LPDB-KUMKM) Supomo mengatakan bahwa tata kelola yang baik dari sebuah koperasi menjadi salah satu syarat mutlak untuk dapat mengajukan dana bergulir.

    Ia menyebut tata kelola yang baik dan kelayakan keuangan sebuah koperasi penting guna mencegah angka risiko penyaluran dana.

    “Pak Menteri Koperasi dan UKM (Teten Masduki) telah menerbitkan Pemenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 mengenai standardisasi laporan keuangan koperasi. Itulah yang menjadi tantangan bagaimana koperasi-koperasi harus berbenah,” kata Supomo.

    Berdasarkan data dari Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023, jumlah koperasi di Indonesia ada 130.354 unit.

    Supomo memaparkan bahwa meski secara jumlah koperasi di Indonesia banyak, tetapi secara kualitas masih cukup banyak ditemukan yang belum memenuhi kriteria.

    Dari total 130.354 unit koperasi, baru ada 45.794 koperasi yang memiliki sertifikat nomor induk koperasi (NIK), dan yang mendapat dana bergulir dari LPDB-KUMKM baru sekitar 2.205 unit atau sekitar 1,69 persen.

    Itu disebabkan, antara lain karena kondisi kurangnya dukungan dari pemangku kebijakan, sumber daya manusia koperasi yang masih kurang, belum menggunakan teknologi informasi dalam mengelola usahanya, dan tata kelola usaha yang belum maksimal.

    Adapun kriteria koperasi yang layak menjadi penerima dana bergulir dari LPDB-KUMKM, antara lain berbadan hukum koperasi, memiliki sertifikat NIK, memiliki usaha produktif, dan memiliki kinerja pengembalian lancar serta tidak memiliki tunggakan atas pinjaman atau pembiayaan sebelumnya.

    Supomo mengatakan bahwa untuk mengatasi tantangan tersebut, LPDB telah melaksanakan program pendampingan untuk meningkatkan kapasitas koperasi para mitra dan calon mitra dalam rangka membangun koperasi yang profesional.

    LPDB-KUMKM juga melaksanakan program inkubator wirausaha, dengan melakukan inkubasi kepada tenant koperasi guna mendorong peningkatan kewirausahaan. Fokus utamanya adalah memberikan bimbingan, pendampingan, serta sumber daya teknis dan manajerial kepada koperasi yang baru didirikan atau sedang berkembang.

    Baca juga: LPDB-KUMKM telah salurkan dana bergulir Rp1,46 triliun pada 2024
    Baca juga: LPDB-KUMKM dan SMESCO sebagai “Turbocharger” pertumbuhan KUMKM

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Zulhas Sebut 40% Produk Impor Tak Kena Pajak, Bandingkan dengan China-Korsel

    Zulhas Sebut 40% Produk Impor Tak Kena Pajak, Bandingkan dengan China-Korsel

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut 30-40% produk impor tidak tercatat. Dengan begitu, negara tidak mendapatkan pajak dari barang impor tersebut.

    Zulhas mengatakan, aktivitas tidak tercatat itu dinilai ilegal. Menurutnya, hal tersebut dapat menghambat Indonesia menjadi negara maju.

    “Nah, salah satunya hambatannya itu adalah saudara-saudara kita kenal dengan underground economy. Pak Menteri UKM Teten mengatakan hampir 30-40% pasar kita itu di pangsa pasarnya apa yang disebut dengan underground economy itu. Artinya di situ kalau kata kami ilegal. Kalau ilegal negara nggak punya, nggak dapet pajak,” kata Zulhas dalam acara Forum Koordinasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

    Sebab itu, rasio pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Padahal apabila semua produk tersebut masuk jalur resmi, dapat menambah penerimaan negara dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 7-8%.

    “Bayangkan 30% itu, besar sekali. Tax ratio itu bisa naik. Pajak baru, bukan nambah orang yang sudah bayar pajak. Itu pengaruhnya akan berubah. Kalau kita tumbuh 7-8% banyak yang kita kerjakan,” jelasnya.

    Zulhas membandingkan dengan negara maju di Asia, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Menurutnya, produk impor ilegal di ketiga negara itu sulit masuk.

    “Coba bandingkan kalau kita kirim ke Korea Selatan, jangan harap akan terjadi, nggak mungkin. Maka dia jadi negara maju. Coba kalau kita kirim barang-barang kita melalui jalan-jalan nggak resmi ke China, nggak mungkin bisa. Maka dia bisa jadi negara maju. Jadi kalau rumah kita kemasukan kebobolan banyak, gimana kita bisa maju?” terangnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menyebut Indonesia sudah mempunyai modal untuk menjadi negara maju. Hal ini dapat dilihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 51 bulan berturut-turut.

    “Saya di APEC ketemu sama Menteri Perdagangan Tiongkok. Dia bilang, Excellency Hasan, kami punya data lengkap, Indonesia punya semua persyaratan untuk menjadi negara maju, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Pendek kata, seluruh persyaratan kita punya. Dan terbukti kita 51 bulan perdagangan kita surplus terus. Dengan segala kekurangannya kita masih surplus 5%,” tambahnya.

    (ara/ara)

  • Airlangga Bantah Beli BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi!

    Airlangga Bantah Beli BBM Bersubsidi Bakal Dibatasi!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airkangga Hartarto menjelaskan hasil rapatnya dengan sejumlah menteri di kantornya, hari ini. Rapat itu terkait program penyaluran BBM bersubsidi di Indonesia.

    Menurut Airlangga pihaknya sedang menyiapkan skenario agar penyaluran BBM tepat sasaran. Namun skenario tersebut perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Ya tentu kita sedang persiapkan skenario, nanti skenarionya dilaporkan dulu ke presiden,” katanya saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024)

    Airlangga membantah bahwa pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM. Namun, ia menjelaskan bahwa rencana pemerintah adalah agar konsumsi BBM lebih tepat sasaran.

    “Tidak ada pembatasan,” ujarnya singkat.

    Soal rencana pemerintah meluncurkan BBM baru rendah sulfur, Airlangga menyebut peluncurannya tidak pada 17 Agustus mendatang. Sebelumnya, rencana peluncuran itu bakal dilaksanakan pada 17 Agustus.

    “Ya kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur dan tanggalnya bukan tanggal 17,” tuturnya.

    Ia menambahkan, tanggal 1 September merupakan dimulainya skenario program BBM bersubsidi tersebut. Ia lalu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membatasi konsumsi BBM subsidi. Kemudian perlu juga ada sosialisasi terlebih dahulu mengenai program tersebut. Sebelumnya, Menteri-menteri pemerintahan Jokowi terpantau merapat ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Sederet menteri itu yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Hadir juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).

    Trenggono menjadi menteri yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan, rapat dengan Menko membahas terkait BBM bersubsidi berdasarkan jenis penggunanya, termasuk bagi nelayan.

    “Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya,” kata Trenggono sesuai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

    (ily/kil)

  • UNESCO Akan Datangi Kota Malang, Ini Agendanya!

    UNESCO Akan Datangi Kota Malang, Ini Agendanya!

    Malang (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan bahwa perwakilan UNESCO organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa yang membidangi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan akan berkunjung ke Kota Malang. Apa saja agendanya?

    Wahyu mengatakan target Pemkot Malang kota ini dinobatkan sebagai kota kreatif dunia pada 2025. Target ini tidak hanya sekedar pencapaian. Mereka benar-benar menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari regulasi hingga sarana dan prasarana lainnya.

    “Target kita Kota Malang menjadi kota kreatif dunia. Dan UNESCO bulan depan akan turun ke kota Malang untuk melihat secara langsung kota kreatif dunia 2025. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan regulasinya sudah kita siapkan sarana dan prasarana juga sudah kita lihat,” ujar Wahyu.

    Kota Malang saat ini sudah memiliki gedung Malang Creative Center yang memiliki 8 lantai. Gedung ini diklaim sebagai wadah inkubasi para pelaku kreatif dalam memulai dan mengembangkan bisnisnya.

    Wahyu optimis UNESCO bakal menetapkan Kota Malang sebagai kota kreatif dunia. Bahkan, perwakilan UNESCO beberapa kali sempat ke Kota Malang memberitahu beberapa item yang harus segera dilengkapi untuk menjadi kota kreatif dunia.

    “Sehingga nanti pada saat cek pada pendataan di lapangan oleh UNESCO semua bisa kita tampilkan. Saya optimis bisa karena beberapa elemen terkait dengan UNESCO sudah datang ada beberapa item itu semua sudah sesuai dengan UNESCO,” ujar Wahyu.

    Selain itu, PLUT-KUMKM Summit Tahun 2024 digelar di gedung MCC pada Jumat, (26/4/2024) kemarin. Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki berharap konsep MCC ditiru oleh daerah lain agar UMKM di masing-masing daerah berkembang.

    Disisi lain, Wahyu Hidayat berharap Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki melaporkan hasil peninjauan di MCC kepada Presiden RI Joko Widodo.

    “”Dan pak Menkop akan melaporkan kepada Presiden RI terkait perkembangan ekonomi kreatif di Kota Malang. Agar saat di Kota Malang Presiden bisa melihat secara langsung perkembangan ekonomi kreatif di Kota Malang termasuk yang sudah dilaksanakan di MCC,” kata Wahyu. [luc/aje]