Xcloud.id

Tag: Teten Masduki

  • Cuaca Ekstrem Mengintai, Warga Jabar Diimbau Siaga Banjir dan Longsor

    Cuaca Ekstrem Mengintai, Warga Jabar Diimbau Siaga Banjir dan Longsor

    Liputan6.com, Bandung – Pemda Jabar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang puncak musim hujan, yang diprediksi berlangsung dua kali, yaitu Desember 2025 dan Februari hingga Maret 2026. Prediksi dari BMKG ini menjadi dasar bagi Pemprov Jabar untuk mendorong langkah mitigasi sejak awal.

    Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Teten Ali Mulku Engkun, mengatakan curah hujan tinggi berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, hingga pergerakan tanah. Ia meminta masyarakat memperhatikan kondisi lingkungan dan mengambil langkah pencegahan sebelum cuaca ekstrem terjadi.

    “Puncak musim hujan berada di depan mata. Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang rawan banjir dan longsor,” ujar Teten di Bandung, Kamis (4/12/2025).

    Menurut Teten, upaya sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan memiliki dampak besar dalam mengurangi risiko banjir. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat aliran air dan memperburuk kondisi saat hujan lebat. Ia menekankan pentingnya memastikan saluran air, selokan, dan drainase tetap bersih dan berfungsi.

    Khusus bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan, Teten mengingatkan agar waspada terhadap tanda-tanda awal pergerakan tanah seperti munculnya retakan, perubahan kemiringan bangunan, atau suara pergeseran tanah.

    “Jika ada tanda-tanda pergerakan tanah, segera menjauh dan menuju area aman. Pastikan seluruh anggota keluarga memahami jalur evakuasi terdekat,” katanya.

    Teten juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap potensi angin puting beliung. Warga diminta tidak berlindung di bawah pohon, menjauhi papan reklame atau bangunan rapuh, serta menepi ketika berkendara jika cuaca semakin buruk.

    Lebih jauh, ia menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak hanya soal kesiapan teknis, tetapi juga perilaku dalam menjaga kelestarian lingkungan. Aktivitas seperti penebangan pohon dan alih fungsi lahan dapat memperbesar risiko bencana.

    “Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Mengembalikan fungsi alam adalah kunci untuk mengurangi risiko bencana,” tegasnya.

    Pemprov Jawa Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana sejak 15 September 2025 hingga 30 April 2026. Selama periode cuaca ekstrem ini, Pemprov Jabar dan BPBD terus memperkuat koordinasi dengan 27 kabupaten/kota untuk memastikan kesiapsiagaan di seluruh daerah tetap optimal.

     

  • Pemerintah Mau Bentuk Holding UMKM, Apa Fungsinya – Page 3

    Pemerintah Mau Bentuk Holding UMKM, Apa Fungsinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI Beniyanto, menyampaikan apresiasinya terhadap konsep Holding UMKM yang diinisiasi oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Menurut Beniyanto, gagasan ini sangat tepat untuk memperkuat sektor UMKM dan mempermudah pelaku usaha kecil dalam mengakses fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

    “Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp300 triliun melalui skema KUR. Holding UMKM ini bisa menjadi kendaraan kolektif agar pelaku UMKM dapat mengakses fasilitas tersebut dengan lebih mudah dan efektif,” ungkap Beniyanto dikutip Selasa (27/5/2025).

    Lebih dari sekadar akses permodalan, Beniyanto menekankan pentingnya Holding UMKM sebagai wadah untuk pelatihan, sosialisasi, dan edukasi bagi pelaku usaha. Fokusnya adalah memastikan produk UMKM memenuhi standar kelayakan jual sesuai regulasi yang berlaku.

    “Masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan, terutama dalam hal kelayakan produk dan strategi pemasaran. Kita bisa belajar dari beberapa kasus seperti ‘Warung Mama Banjar’ di Kalimantan Selatan atau ‘Ayam Widuran’ di Solo, yang mencerminkan pentingnya pendampingan berkelanjutan,” jelasnya.

     

  • Kapolri Melayat ke Rumah Duka Bunda Iffet, Sampaikan Dukacita Mendalam

    Kapolri Melayat ke Rumah Duka Bunda Iffet, Sampaikan Dukacita Mendalam

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melayat ke rumah duka Iffet Veceha atau Bunda Iffet, ibunda Bimo Setiawan Almachzumi (Bimbim Slank). Jenderal Sigit menyampaikan rasa dukacita mendalam kepada keluarga.

    Jenderal Sigit tiba di rumah duka Jalan Potlot 3 Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 16.30 WIB. Kedatangannya disambut langsung Bimbim Slank dan istri serta keluarga almarhumah bunda Iffet.

    Jenderal sigit yang mengenakan baju batik dan celana panjang hitam sekitar 30 menit di rumah duka. Dia menguatkan Bimbim Slank dan keluarga serta mendoakan agar almarhumah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya semasa hidup, serta mendapatkan tempat terbaik di sisiNya.

    “Saya menyampaikan rasa dukacita mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan,” kata Jenderal Sigit.

    Bunda Iffet meninggal dunia pada Sabtu (26/4), pukul 22.42 WIB. Bunda Iffet disemayamkan di rumah duka Jalan Potlot 3, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Salat jenazah akan dilaksanakan seusai salat Zuhur di Masjid Al-Hidayah sebelum jenazah dikebumikan di TPU Karet Bivak.

    Karangan bunga dukacita dari kalangan politisi hingga artis berjejer di rumah duka Bunda Iffet di Duren Tiga, Jakarta Selatan (Jaksel). Terlihat karangan bunga dari Gubernur Jakarta Pramono Anung, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, politikus PDIP Adian Napitupulu, hingga Cak Lontong. Ada juga karangan bunga dari Mantan Menteri Politik Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md hingga mantan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

    (dek/hri)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengamat Sebut 3 Eks Menteri Indonesia Maju Ingin Berguru dengan Jokowi

    Pengamat Sebut 3 Eks Menteri Indonesia Maju Ingin Berguru dengan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Boni Hargens memberikan pandangannya soal Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan eks menterinya di Kabinet Indonesia Maju.

    Boni mengatakan pertemuan itu adalah hal yang lumrah dilakukan, karena Jokowi sukses memimpin dua periode.

    “Para menteri yang mau berguru. Tentu saja insight, pemikiran, dan nasihat Pak Jokowi diperlukan,” kata Boni saat dihubungi, Rabu (23/4).

    Menurutnya, Jokowi saat ini masih menjadi sentrum dari narasi politik nasional. “Wajar sekali kalau para menteri masih mau berguru ya,” katanya.

    “Apa pun yang terjadi dengan Jokowi niscaya menjadi sorotan karena magnetnya masih kuat. Rakyat masih ingat dan masih cinta,” tutup Boni.

    Pertemuan Jokowi dengan para mantan menteri berlangsung sekitar 30 menit di salah satu restoran Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).

    Tiga mantan menteri yang hadir ialah mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, serta mantan Menteri Koperasi Teten Masduki.

    Jokowi tampak mengenakan kemeja batik cokelat. Sementara para mantan menteri mengenakan kemeja.

    “Iya ngobrol-ngobrol saja,” ujar Wishnutama seusai pertemuan.

    Setelah pertemuan dengan para mantan menteri, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan tim kuasa hukumnya. Mereka berbincang di salah satu ruangan. (Pram/Fajar)

  • 2 Jokowi Bertemu 3 Mantan Menterinya hingga Kuasa Hukum Terkait Ijazah Palsu di Jakarta Nasional

    2 Jokowi Bertemu 3 Mantan Menterinya hingga Kuasa Hukum Terkait Ijazah Palsu di Jakarta Nasional

    Jokowi Bertemu 3 Mantan Menterinya hingga Kuasa Hukum Terkait Ijazah Palsu di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI,
    Joko Widodo
    (Jokowi) bertemu dengan tiga mantan menterinya di Kabinet Indonesia Maju, di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/4/2025) sore.
    Ketiga eks menteri itu yakni mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, mantan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
    Pengamatan Kompas.com, pertemuan sudah digelar sejak pukul 15.00 WIB hingga berakhir pukul 15.39 WIB.
    Setelah bertemu, pada pukul 15.39 WIB, Teten tampak berjalan bersama Budi Karya.
    Keduanya mengaku sebatas melakukan silaturahmi.
    “Silaturahmi,” kata Teten.
    Sementara itu, Whisnutama yang berjalan di belakangnya mengaku ia dan Jokowi hanya mengobrol-ngobrol.
    “Iya, ngobrol-ngobrol saja,” ujar Whisnutama.
    Sesudah mengantar para mantan menterinya pulang, Jokowi tampak mengadakan pertemuan tertutup dengan kuasa hukumnya soal ijazah palsu, salah satunya Yakup Hasibuan.
    Pertemuan dilangsungkan di lokasi yang sama, yakni restoran Seribu Rasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    Prabowo “Reshuffle” Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
    Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan
    reshuffle Kabinet
    Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
    Ketika itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus yakni Darmin Nasution yang diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
    Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
    Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
    Kemudian, Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto; serta Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
    Pada periode kedua pemerintahannya, 2019-2024, Jokowi juga baru merombak susunan kabinetnya di hari ke-429, tepatnya pada 22 Desember 2020.
    Ketika itu, Jokowi melantik enam orang menteri, yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka korupsi.
    Kemudian, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
    Lalu, Yaqut Cholil Quomas atau alias Gus Yaqut sebagai Menteri Agama mengganti Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi, serta M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
    Berbeda dengan Jokowi, Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Posisi Satryo digantikan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
    Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya.
    Para pejabat itu adalah Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP,
    Kemudian, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenkop bentuk satgas baru untuk tangani koperasi bermasalah

    Kemenkop bentuk satgas baru untuk tangani koperasi bermasalah

    Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Koperasi akan kembali membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani sejumlah koperasi bermasalah yang ada di Indonesia.

    “(Satgas Koperasi) sudah hampir selesai,” kata Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono ditemui di sela panen perdana ikan kakap putih dan ikan kerapu yang diproduksi oleh Koperasi Mambo Mina Mekar Sejahtera di kawasan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

    Ferry menyampaikan satgas tersebut telah siap untuk diluncurkan. Meski begitu, Wamenkop tidak menyebutkan waktu rencana peluncuran satgas itu.

    “Nanti ini di sesi yang lain ya (penyampaian waktu peluncuran),” ujar Ferry.

    Kendati demikian, Wamenkop menyebutkan bahwa pembentukan Satgas Koperasi melibatkan berbagai unsur mulai Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Unsur-unsurnya dari kejaksaan, dari polisi, BPKP, dan dari PPATK juga sudah memasukkan nama-nama (anggota Satgas). Jadi tinggal kamu launching saja,” kata Ferry.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa pembentukan satgas bertujuan merevitalisasi koperasi bermasalah. Saat ini, delapan koperasi sedang dalam pengawasan.

    Koperasi yang diawasi meliputi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

    “Tujuan utama dari pembentukan satgas ini adalah untuk mengidentifikasi dan merevitalisasi koperasi-koperasi tersebut. Kami ingin memastikan koperasi kembali beroperasi dengan sehat dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya,” ujar Budi Arie dalam unggahan di akun Instagramnya, @budiariesetiadi, pada 9 November 2024.

    Budi Arie berharap koperasi bermasalah dapat segera direstrukturisasi.

    “Dengan demikian, koperasi tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga simpan pinjam yang dapat diandalkan oleh masyarakat,” katanya.

    Hingga saat ini, baru Rp3,4 triliun dari total tagihan Rp26 triliun yang telah dibayarkan koperasi bermasalah. Satgas serupa pernah dibentuk Kementerian Koperasi di masa Menteri Teten Masduki. Namun, satgas tersebut dibubarkan pada 2022.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Uji nyata kementerian baru, dari harapan ke realisasi

    Uji nyata kementerian baru, dari harapan ke realisasi

    Logo baru Kementerian UMKM. (ANTARA/Aji Cakti)

    Uji nyata kementerian baru, dari harapan ke realisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 19 Januari 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Senin pagi, 15 Januari 2025, terlihat pemandangan tidak biasa di Atrium Selatan Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekumpulan orang banyak berkerumun di atrium tersebut. Di tengah-tengahnya berdiri layar LED ukuran 6 x 3 meter dengan speaker besar di kanan kirinya. Kesibukan para pegawai toko yang sedang membuka rolling door, diiringi dengan suara pengecekan sound sistem.

    Suasana Atrium Selatan Blok B Pasar Tanah Abang tidak hanya disibukkan oleh pegawai yang akan membuka toko, tetapi juga persiapan seremoni inagurasi pejabat Eselon I dan II, serta peluncuran logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Dalam sambutan saat pelantikan, Menteri UMKM Maman Abdurahman menyatakan bahwa dipilihnya Pasar Tanah Abang sebagai tempat pelaksanaan inagurasi pejabat Eselon I dan II, serta peluncuran logo Kementerian UMKM merupakan pengejewantahan dari amanah dan instruksi Presiden RI.

    “Amanah dan instruksi maupun perintah dari Presiden RI adalah Presiden ingin Kementerian UMKM dekat dengan masyarakat terutama pengusaha UMKM di Indonesia,” ucap Menteri UMKM berapi-api sebagaimana terlihat pada tayangan youtube.

    Sebuah pencitraan? Tentu saja. Pemilihan pasar Tanah Abang sebagai lokasi pelaksanaan inagurasi pejabat Eselon I dan II, serta peluncuran logo Kementerian UMKM, menyiratkan secara tegas bahwa Kementerian UMKM ingin mencitrakan institusinya dekat dengan UMKM.

    Sebagaimana diketahui, Pasar Tanah Abang selalu dijuluki pusat grosir terbesar, tempat segala lapisan pengusaha mulai dari skala mikro, kecil, sampai menengah berkumpul. Pasar Tanah Abang bagi Menteri UMKM merupakan simbol, salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas, tempat bercengkerama, tempat pengusaha UMKM mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah.

    Sehingga pasar Tanah Abang sangat representatif sebagai lokasi untuk menunjukkan citra Kementerian UMKM yang akan selalu berpihak kepada pengusaha UMKM.

    Seperti tidak cukup menggunakan Pasar Tanah Abang untuk menunjukkan citranya, dalam rangkaian kegiatan tersebut Kementerian UMKM juga menyuguhkan beberapa simbolisasi yang sangat dalam artinya.

    Salah satunya adalah ketika Menteri UMKM, bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri PPMI, Wamen UMKM, serta Sekretaris Kementerian UMKM secara simbolis menyalakan sebuah lilin sebelum meluncurkan logo Kementerian UMKM. Hal tersebut membuat penulis teringat pada salah satu prosesi perayaan di agama Katolik.

    Dikutip dari salah satu situs rohani, simbolisasi penyalaan lilin-lilin yang menyala pada ritus agama Katolik mengandung makna yang sangat dalam. Lilin menyala adalah simbolisasi hadirnya Yesus untuk menerangi dunia.

    Apakah simbolisasi penyalaan lilin yang dilakukan oleh Menteri UMKM dalam peluncuran logo tersebut ingin menyatakan bahwa Kementerian UMKM akan hadir sebagai cahaya bagi pengusaha UMKM, layaknya Yesus hadir untuk menerangi dunia? Entah. Tapi secara logika awam, itulah peran yang harus diemban oleh Kementerian UMKM.

    Untuk Menyejahterakan

    Kementerian UMKM, sebenarnya, bukanlah kementerian bentukan baru. Pada Kabinet sebelumnya, Kementerian ini bernama Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu oleh Presiden Prabowo, Kementerian Koperasi dan UKM dipisah dalam dua entitas menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

    Tugas dan peran Kementerian UMKM, secara normatif telah tertuang dalam Perpres Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Pada Perpres tersebut dinyatakan Kementerian UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan sub-urusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

    Secara tegas dan jelas, Kementerian UMKM akan menjadi pengampu bagi sebanyak 64,1 juta pengusaha UMKM. Bukan jumlah yang sedikit untuk diurus. Juga bukan hal yang mudah untuk dikelola. Sebagaimana diketahui bersama, UMKM selalu distigmakan secara positif, yaitu sebagai penopang perekonomian Indonesia.

    Stigma tersebut bukan tanpa data. Sebagaimana dikutip dari situs https://umkm.go.id/umkm-dalam-angka, UMKM menyumbang lapangan kerja sebesar 99,9 persen. Sebesar 96,9 persen tenaga kerja berasal dari UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5 persen, juga menyumbang 60 persen dari total investasi.

    Mencengangkannya data tersebut tidak serta merta membuat Menteri UMKM beserta jajarannya akan bersantai-santai di kursi empuknya. Pilihan yang paling mudah bagi Kementerian UMKM adalah mempertahankan saja angka-angka tersebut supaya tidak turun. Menjalankan tugas dan perannya as business as usual. Copy paste program dan kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya, dan memilih tombol auto pilot.

    Namun apakah itu menjadi pilihan yang logis? Seharusnya tidak, dan sepertinya tidak. Jika melihat unggahan akun resmi Kementerian UMKM di salah satu media sosial, akan ditemukan poster serupa dengan film box office The Avengers. Namun bedanya, figur pada poster tersebut telah diganti menjadi figur para pejabat Kementerian UMKM. Terdapat sketsa wajah Menteri UMKM beserta pejabat eselon I-nya.

    Visual yang digambarkan itu seperti ingin menunjukkan bahwa Menteri UMKM serta “punggawanya” akan menjadi pahlawan bagi UMKM. Siap memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan UMKM dengan sepenuh hati dan tenaganya. Seperti The Avengers yang berjuang untuk melindungi bumi sampai titik darah penghabisan.

    Sebuah analogi yang hiperbolis? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Namun jika sekilas melihat salah satu kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, akan ditemukan bahwa Kementerian UMKM (saat itu Kementerian Koperasi dan UKM) berjibaku di garda depan untuk memerangi produk thrifting yang disinyalir menggerus pangsa produk lokal. DNA petarung telah mengalir dalam nadi Kementerian UMKM.

    Jiwa petarung juga telah dibuktikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurahman. Belum genap 100 hari menjalankan amanahnya, Menteri UMKM telah memberi kado spesial bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri UMKM berhasil meminta perpanjangan kebijakan insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen hingga akhir tahun 2025.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan akan mengakhiri pemberian insentif PPh final tersebut pada akhir tahun 2024. Dan yang patut diapresiasi, upaya tersebut dilakukan dalam kondisi transisi pemisahan organisasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi. Belum ada struktur organisasi definitif pada saat itu.

    Nantinya selama 5 tahun ke depan, akan menjadi arena untuk menguji daya tarung Menteri UMKM serta jajarannya di Kementerian UMKM dalam upaya mensejahterakan dan memajukan UMKM. Pertarungan epik akan terus tersaji, mengingat problematika yang ada dalam upaya-upaya memberdayakan UMKM.

    Hal yang cukup mendasar dan krusial adalah, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan UMKM dengan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

    Menurut Teten Masduki yang merupakan Menteri Koperasi dan UKM pada era Kabinet Indonesia Maju (2019-2024), terdapat 22 kementerian serta 42 lembaga tingkat pusat, daerah, kabupaten, provinsi, serta kota yang mengurusi UMKM. Lebih lanjut, Tenten Masduki menyebut ada masalah dalam pengkoordinasian kebijakan pemberdayaan UMKM.

    Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut harus menjadi prioritas bagi Kementerian UMKM. Wewenang Kementerian UMKM untuk menyinkronisasikan dan mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan UMKM, cukup kuat. Hal tersebut telah tertuang pada pasal 93-100 PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Untuk memudahkan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut, perlu diinisiasi Rencana Aksi Pemberdayaan UMKM yang dibalut dengan Instruksi Presiden.

    Rencana aksi tersebut harus berisi tentang peran dan tugas dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM. Hal lain yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah legalisasi pengusaha UMKM melalui pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Sampai tahun 2024, tercatat baru 10 juta pengusaha UMKM yang memiliki NIB. Artinya hanya sebesar 16,6 persen pengusaha UMKM yang memiliki NIB. Hal ini cukup miris, mengingat pengurusan pembuatan NIB sudah cukup mudah. Namun ternyata, mudahnya proses tersebut ternyata tidak membuat pengusaha UMKM berbondong-bondong membuat NIB.

    Perlu dilakukan terobosan oleh Kementerian UMKM. Jemput bola dapat dilakukan oleh Kementerian UMKM yang bisa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan kerja sama tersebut, Kementerian Dalam Negeri dapat menugaskan unsur pemerintahan terkecil yaitu kelurahan/desa untuk memberikan NIB kepada pelaku usaha di daerahnya.

    Pun dengan hal itu, dapat juga dilakukan pendataan UMKM by name by address. Mengutip peribahasa, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Masih banyak hal-hal lain yang harus diupayakan oleh Kementerian UMKM untuk membuktikan jiwa petarungnya.

    Upaya-upaya yang akan membuktikan bahwa pencitraan serta simbolisasi yang telah dilakukan pada inagurasi dan peluncuran logo Kementerian UMKM tidak hanya kosmetik belaka. Upaya-upaya yang akan menegaskan bahwa Kementerian UMKM akan menjadi cahaya yang akan menjadi penerang dan pelindung UMKM dari kegelapan.
     

    Sumber : Antara

  • Sama-Sama Menjunjung Tinggi Produk Lokal

    Sama-Sama Menjunjung Tinggi Produk Lokal

    YOGYAKARTA – Belum lama ini, TikTok mengumumkan kemitraan strategis dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo). Sebagai tindak lanjut dari kemitraan strategis ini, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop dikombinasikan di bawah Tokopedia. Lantas, apa alasan TikTok Shop gandeng Tokopedia?

    Terkait hal ini, Direktur Eksekutif E-commerce TikTok Indonesia Stephanie Susilo membeberkan alasan mengapa TikTok Shop gandeng Tokopedia. Yuk, simak informasi selengkapnya berikut ini.

    Alasan TikTok Shop Gandeng Tokopedia

    Dikatakan Stephanie, alasan pihaknya menggandeng Tokopedia karena mereka melihat Tokopedia sangat mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi dan misi TikTok.

    “Kami punya visi dan misi yang sama untuk menjunjung tinggi produk lokal, UMKM lokal, dan creator-kreator di Indonesia,” kata Stephanie di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023, dikutip VOI.

    Stephanie tidak menyangkal bahwa pihaknya juga melakukan penjajakan ke e-commerce lain sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalin kemitraan strategis dengan GoTo.

    Berdasarkan penelusuran VOI, TikTok tercatat pernah menjalin komunikasi dengan sejumlah e-commerce, seperti Bukalapak dan CT Corp. Akan tetapi, dari penjajakan itu, yang resmi digandeng adalah Tokopedia.

    “Kita akan terus bekerjasama dengan Tokopedia seterusnya, nanti untuk ke depannya akan kami update jika sudah ada info lebih lanjut,” tutur Stephanie.

    Dia menyatakan, pihaknya akan patuh kepada pemerintah soal peralihan semua bentuk transaksi ke Tokopedia, sebab TikTok Shop hanya memiliki izin sebagai social commerce.

    “Seperti yang Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bilang itu sekitar tiga sampai empat bulan dan ini juga akan terus merapat kepada mereka untuk memikirkan bagaimana idealnya,” tutup Stephanie.

    Tanggapan Menkop UKM Soal TikTok Shop Gandeng Tokopedia

    Kabar bergabungnya TikTok Shop dengan Tokopedia turut disorot oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Dia mengingatkan agar TikTok mematuhi regulasi dan mengutamakan UMKM di Indonesia.

    Menteri Teten meminta TikTok Shop dan Tokopedia mematuhi regulasi yang ada di Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

    “TikTok dan GoTo harus ikut mengembangkan program pemerintah, memberdayakan UMKM kami dan membangun bisnis model yang berkelanjutan,” ujar Teten dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Selasa, 12 Desember.

    Dia menambahkan, ada lima kebijakan kebijakan dalam Permendag 31/2023 yang harus dipatuhi TikTok Shop dan Tokopedia, di antaranya:

    Kebijakan multichannel di e-commerce, yakni kepatuhan dengan aturan pemisahan e-commerce dari media sosial.TikTok Shop dan Tokopedia dilarang untuk memberi ruang bagi barang dumping di negara asalnya atau barang impor dengan harga ekspor yang lebih rendah disbanding negara asalnya.TikTok Shop dan Tokopedia tidak menjual barang impor yang dokumennya tidak lengkap. Barang impor yang dijual secara online harus mempunyai izin edar dari BPOM, punya SNI, dan memiliki sertifikasi halal.TikTok Shop dan Tokopedia diminta untuk tidak menjual barang yang harganya berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk melindungi UMKM produsen lokal.Platform online termasuk TikTok Shop dan Tokopedia tidak boleh menjual produk sendiri.

    Demikian informasi tentang alasan TikTok Shop gandeng Tokopedia. Dapatkan update berita pilihan lainnya hanya di VOI.ID.

  • Profil Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR RI Fraksi PDIP yang Dilaporkan ke MKD karena PPN 12 Persen – Halaman all

    Profil Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR RI Fraksi PDIP yang Dilaporkan ke MKD karena PPN 12 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka tengah menjadi sorotan lantaran dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Ia dilaporan oleh Alfadjri Aditia Prayoga pada 20 Desember 2024, akibat dugaan pelanggaran kode etik. 

    Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Nazaruddin Dek Gam, telah mengonfirmasi bahwa laporan itu telah diterima oleh pihaknya.

    “Laporan ada, laporan ada. Benar, surat saya saya tanda tangan kok. Enggak mungkin ada surat kalau enggak ada laporan, benar ada laporan,” ujar Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).

    Hingga saat ini, Nazaruddin Dek Gam belum memberikan keterangan lebih rinci terkait materi laporan yang diajukan terhadap Rieke, serta mengenai sosok pelapor. 

    “Saya belum lihat lagi detail laporannya kemarin itu. Besok ya, saya jelasin ya,” ucap Nazaruddin Dek Gam.

    Laporan terhadap Rieke Diah Pitaloka tersebut ternyata berkaitan dengan kritiknya terhadap rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. 

    Dikutip dari Kompas.com, dalam surat yang diterima disebutkan bahwa Rieke diduga telah memprovokasi masyarakat untuk menolak kebijakan PPN 12 persen melalui media sosial. 

    “Mahkamah Kehormatan Dewan telah menerima pengaduan dari Saudara Alfadjri Aditia Prayoga tertanggal 20 Desember 2024 yang mengadukan saudara, karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan Saudara dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen,” tulis surat tersebut.

    Rencana sidang pemeriksaan Rieke Diah Pitaloka oleh MKD atas dugaan pelanggaran etik yang awalnya dijadwalkan pada 30 Desember 2024 harus ditunda.

    Dek Gam menyebut, agenda tersebut ditunda karena DPR RI sedang dalam masa reses, dan anggota MKD masih berada di daerah pemilihan masing-masing. 

    “Iya, surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan, tapi kan kita masih libur (sidang) nih, masih reses. Jadi, kita tunda dulu lah,” tutur Dek Gam. 

    Dia juga menambahkan bahwa pemanggilan ulang akan dilakukan setelah masa reses selesai pada awal Januari 2025. 

    “(Ditunda sampai) habis reses. Pas masa sidang nanti,” beber Dek Gam.

    Sebelumnya, Rieke meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kebijakan tersebut sebagai kado tahun baru 2025 bagi rakyat Indonesia.

    “Mohon dukungannya sekali lagi, Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa, dan rekan-rekan media, kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh Indonesia menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan kenaikan PPN 12 persen,” katanya.

    Berikut profil Rieke Diah Pitaloka.

    Profil

    Dr. Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari, S.S., M.Hum. adalah salah satu figur publik Indonesia yang sukses bertransformasi dari dunia hiburan ke dunia politik.

    Ia dikenal luas oleh masyarakat berkat perannya di situasi komedi (sitkom) Bajaj Bajuri sebagai Oneng.

    Wanita kelahiran Garut, Jawa Barat, pada 8 Januari 1974 itu telah berkecimpung di dunia politik selama 15 tahun.

    Sebagai politisi, Rieke dikenal aktif dalam berbagai isu sosial dan perjuangan hak-hak pekerja, sejalan dengan latar belakangnya yang peduli terhadap masyarakat kecil.

    Rieke telah menikah dengan seorang dosen filsafat Universitas Indonesia yang bernama Donny Gahral Adian pada 2005.

    Setelah membangun rumah tangga selama satu dekade, pernikahan mereka berakhir pada tahun 2015.

    Dari hasil pernikahannya itu mereka dikaruniai tiga anak laki-laki, yaitu Sagara Kawani Hadiasyah, Misesa Adiansyah, dan Jalumanon Badrika.

    Rieke mengenyam pendidikan di kota kelahirannya, yaitu Garut.

    Ia memulai pendidikan formalnya di SD Yos Sudarso, Garut, pada tahun 1981.

    Pada 1987, wanita berusia 50 tahun itu melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Garut.

    Kemudian, ia menempuh pendidikan di SMAN 1 Garut pada 1990.

    Usai lulus, Rieke melanjutkan jenjang pendidikan S1 jurusan Sastra Belanda di Universitas Indonesia.

    Tidak berhenti di jenjang S1, Rieke menyelesaikan pendidikan magister di bidang Filsafat di Universitas Indonesia pada tahun 2004.

    Rieke Diah Pitaloka memulai kariernya di dunia akting saat menjadi model iklan kondom Sutra dengan ucapan “meong”.

    Kemudian, ia berperan sebagai Oneng di sitkom Bajaj Bajuri (2002-2007).

    Dari situlah, karier ibu tiga anak itu semakin moncer.

    Sukses di dunia hiburan, Rieke Diah Pitaloka merambah ke politik.

    Mulanya ia bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sempat menduduki jabatan wakil sekretaris jenderal DPP PKB.

    Namun, Rieke mengundurkan diri dari PKB dan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

    Pada Pileg 2009, ia mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI daerah pemilihan Jawa Barat II dan berhasil terpilih.

    Pada Pilkada Jawa Barat 2013, Rieke mencalonkan diri sebagai Gubernur bersama Teten Masduki sebagai calon wakilnya.

    Namun, pasangan ini mendapat peringkat kedua dengan 5.714.997 suara.

    Pemeran Oneng itu kemudian kembali ikut dalam Pileg 2014, dari Fraksi PDI-P daerah pemilihan Jawa Barat VII. Ia berhasil melenggang ke Senayan dengan perolehan 255.044.

    Pada Pemilu 2019, Rieke Diah Pitaloka kembali terpilih menjadi anggota DPR RI usai mendapat 169.729 suara.

    Kemudian, pada 2024, ia berhasil menduduki posisi sebagai Anggota Komisi VI DPR RI periode 2024-2029.

    Selain berkiprah di dunia politik, Rieke mendirikan Yayasan Pitaloka, yang bergerak di bidang sastra dan sosial kemasyarakatan. 

    Harta Kekayaan

    Rieke Diah Pitaloka tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp16,8 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK yang dilaporkannya pada 16 Maret 2024.

    Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Rieke Diah Pitaloka:

    DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 13.700.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 254 m2/43 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 308 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
    Tanah Seluas 151 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
    Tanah Seluas 1246 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
    Tanah Seluas 1336 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
    Tanah Seluas 271 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
    Tanah Seluas 185 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/96 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 1170 m2/267 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
    Tanah Seluas 616 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI 2023 Rp. 500.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.125.000.000

    MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
    MOBIL, TOYOTA ALPHAD 2.6G AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.119.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.035.356.200

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 16.979.356.200

    III. HUTANG Rp. 170.324.000

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 16.809.032.200

    (Tribunnews.com/Falza) (Kompas.com/Tria Sutrisna)