Xcloud.id

Tag: Tedros Adhanom Ghebreyesus

  • Wanti-wanti WHO Kasus TBC Anak di Bawah Usia 15 Tahun Mulai ‘Ngegas’

    Wanti-wanti WHO Kasus TBC Anak di Bawah Usia 15 Tahun Mulai ‘Ngegas’

    Jakarta –

    Kasus tuberkulosis (TBC) pada kelompok anak di bawah usia 15 tahun meningkat di wilayah Eropa. Tercatat lonjakan 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya 2023. Dinilai mengkhawatirkan, kelompok anak bahkan menyumbang 4,3 persen dari kasus baru TBC.

    Kenaikan kasus ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menandakan peningkatan 3 tahun berturut-turut pada kasus TBC di bawah 15 tahun.

    “Temuan peningkatan TBC di antara anak-anak ini menunjukkan bahwa penularan TB di Wilayah Eropa masih berlangsung, dan tindakan kesehatan masyarakat segera diperlukan untuk mengendalikan dan mengurangi beban TBC yang terus meningkat,”

    Beban penyakit pada populasi yang lebih muda di tengah notifikasi TBC terus meningkat, dengan lebih dari 650 kasus tambahan di antara anak-anak yang dilaporkan antara 2022 dan 2023. Sayangnya, 1 dari 5 anak dengan TBC di Eropa tidak diketahui apakah telah menyelesaikan pengobatan.

    Hal ini dapat berimbas pada memburuknya kasus TBC, termasuk TBC resisten terhadap obat dan penularannya yang terus meluas.

    “Saatnya bertindak untuk mengakhiri TBC. Dengan hanya 5 tahun untuk memenuhi target 2030, sangat penting bagi Eropa untuk memperbarui fokusnya pada pencegahan dan pengobatan yang tepat waktu dan efektif. Dengan meningkatnya TB yang resistan terhadap obat, biaya tidak bertindak hari ini akan ditanggung oleh kita semua di masa mendatang,” kata Dr Pamela Rendi-Wagner, Direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa (ECDC) dan WHO/Eropa, dalam laman resmi WHO, Senin (24/2/2025).

    Di tengah tren tersebut, penghentian pendanaan TBC global dari AS juga menjadi kekhawatiran baru. Pasalnya, lembaga bantuan luar negeri USAID selama ini ikut memasok bantuan stok medis juga perawatan, khususnya bagi negara-negara menengah ke bawah,.

    AS telah memainkan peran yang sangat besar dalam pengendalian TBC global, melalui lembaga bantuan luar negerinya USAID yang sedang dipangkas oleh pemerintahan Trump.

    Pada 2024 saja, AS menyumbang sekitar USD 406 juta untuk pengendalian TBC, hampir seperempat dari seluruh pendanaan donor global. AS juga merupakan donor terbesar bagi Global Fund untuk memerangi AIDS, tuberkulosis, dan malaria yang menyediakan lebih dari 60 persen seluruh pendanaan donor untuk TBC. Untuk saat ini, sisi baiknya adalah kontribusi AS untuk Global Fund, belum secara resmi dipotong.

    Asia, khususnya, akan merasakan dampaknya. Lima negara dengan beban TBC tertinggi menyumbang lebih dari separuh dari semua kasus di seluruh dunia, dan semuanya berada di Asia. India (26 persen dari kasus global pada 2023), Indonesia (10 persen), China (6,8 persen), Filipina (6,8 persen) dan Pakistan (6,3 persen).

    AS mendukung upaya pengendalian TBC dalam berbagai tingkatan di Kamboja, Indonesia, Myanmar, Filipina, Vietnam, Bangladesh, India, dan Pakistan. Bagi beberapa negara ini, gabungan kontribusi USAID dan Global Fund melebihi anggaran pengendalian TBC domestik.

    Ketergantungan besar negara-negara tersebut, serta negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya pada bantuan luar negeri AS, menghadapi ancaman krisisnya perawatan TBC. Hal ini diperingatkan oleh Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    Sedikitnya sembilan negara telah melaporkan kegagalan rantai pasokan untuk obat anti-TB. Konsekuensinya tentu peningkatan kasus baru dan kematian, karena tingkat diagnosis menurun, dan pasokan obat anti-TB terputus. Kasus TB yang resisten terhadap obat juga dapat meningkat secara signifikan.

    (naf/kna)

  • 8 Negara Terancam Kehabisan Stok Obat HIV Imbas USAID Ditutup

    8 Negara Terancam Kehabisan Stok Obat HIV Imbas USAID Ditutup

    Jakarta – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan sedikitnya delapan negara terancam kehabisan stok obat dan perawatan HIV imbas penyetopan bantuan luar negeri Amerika Serikat (AS). Dibubarkannya US Agency for International Development (USAID) atas instruksi Presiden AS Donald Trump, mengancam jiwa banyak orang dengan HIV.

    Delapan negara tersebut di antaranya Haiti, Kenya, Lesotho, Sudan Selatan, Burkina Faso, Mali, Nigeria. Stok obat diperkirakan kosong dalam beberapa bulan ke depan.

    “Keberatan terhadap program HIV dapat membatalkan kemajuan yang sudah terjadi selama 20 tahun,” beber Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers, Senin (17/2/2025).

    Tedros menilai hal ini bisa meningkatkan lebih dari 10 juta kasus baru HIV dan tiga juta kematian terkait HIV.

    Upaya untuk menekan kasus HIV, polio, malaria, dan tuberkulosis telah dipengaruhi oleh penghentian bantuan luar negeri AS, ribuan kontrak pendaan dibatalkan.

    Jaringan Laboratorium Global Campak dan Rubella yang dikoordinasi WHO, dengan lebih dari 700 lokasi di seluruh dunia, juga menghadapi penutupan diperkirakan terjadi dalam waktu dekat.

    “Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa jika negara-negara menarik dana langsung mereka, hal itu dilakukan dengan cara yang tertib dan manusiawi yang akan memungkinkan mereka untuk menemukan sumber pendanaan alternatif,” kata Tedros, dikutip dari Reuters, Senin (17/2).

    Kurangnya dana juga dapat membuat 80 persen layanan perawatan kesehatan penting yang didukung oleh WHO di Afghanistan ditutup.

    Hingga 4 Maret, 167 fasilitas kesehatan ditutup karena kekurangan dana. Tanpa intervensi yang mendesak, lebih dari 220 fasilitas lainnya dapat mengalami nasib yang sama pada bulan Juni.

    Rencana Amerika Serikat untuk meninggalkan WHO juga telah memaksa badan PBB tersebut, yang biasanya menerima sekitar seperlima dari keseluruhan dana tahunannya dari AS, membekukan perekrutan dan memulai efisiensi anggaran.

    WHO mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya berencana untuk memotong target pendanaan untuk operasi darurat menjadi USD 872 juta dari USD 1,2 miliar dalam periode 2026-2027.

    (naf/kna)

  • Reaksi Dunia atas Pembantaian Warga Sipil di Suriah: PBB, WHO, Inggris hingga Mesir – Halaman all

    Reaksi Dunia atas Pembantaian Warga Sipil di Suriah: PBB, WHO, Inggris hingga Mesir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pembantaian warga sipil di pesisir Suriah pada awal Maret 2025 memicu kecaman internasional.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras atas kekerasan yang terjadi setelah laporan tentang pembunuhan satu keluarga yang sangat mengerikan.

    Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, meminta penyelidikan segera dan menuntut pihak yang bertanggung jawab mendapat hukuman sesuai hukum internasional.

    “Ada laporan tentang eksekusi berdasarkan perbedaan agama oleh pelaku yang tidak dikenal, yang melibatkan anggota pasukan keamanan pemerintah dan kelompok yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya,” kata Turk, dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan pada Minggu (9/3/2025), dikutip dari Al Mayadeen.

    Ia juga mengungkapkan seluruh keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, terbunuh dalam serangan tersebut.

    PBB mendesak agar pembunuhan di wilayah barat laut Suriah dihentikan segera dan meminta agar penyelidikan dilakukan secara cepat, jelas, dan tanpa keberpihakan.

    Selain PBB, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mengungkapkan kekhawatirannya.

    Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menekankan dampak kekerasan terhadap rumah sakit dan layanan medis di daerah yang terkena dampak.

    WHO sedang berupaya mengirimkan obat-obatan dan perlengkapan darurat untuk membantu korban.

    Di Inggris, Menteri Luar Negeri David Lammy mengutuk kekerasan yang menewaskan warga sipil Alawi.

    Dikutip dari BBC, laporan dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pasukan keamanan dan kelompok sekutu telah menewaskan sekitar 1.000 orang dalam beberapa hari terakhir.

    Lammy menegaskan pemerintah di Damaskus harus memastikan perlindungan bagi semua warga sipil Suriah.

    Pemerintah sementara Suriah kini menghadapi tekanan internasional.

    Serangan terhadap warga sipil Alawi dimulai setelah serangkaian serangan terhadap angkatan bersenjata Suriah yang mendukung rezim baru.

    Seorang saksi mata melaporkan bahwa ia melihat pembunuhan terhadap tetangga, termasuk anak-anak.

    Kementerian Luar Negeri Mesir juga menyuarakan keprihatinannya terhadap kekerasan di Latakia dan menegaskan dukungannya terhadap stabilitas dan keamanan Suriah.

    Mesir menentang segala tindakan yang membahayakan keselamatan rakyat Suriah.

    Ahmed al-Sharaa, pemimpin sementara Suriah menyerukan perdamaian dan mengumumkan penyelidikan atas kekerasan tersebut.

    Namun, hingga kini, pemerintah Suriah belum memberikan tanggapan langsung terkait tuduhan kejam yang dilakukan oleh pendukungnya.

    Delegasi PBB dilaporkan memasuki kota Jableh di pedesaan Latakia, Suriah pada Minggu (9/3/2025) untuk pertama kalinya untuk memeriksa kerusakan akibat kekerasan.

    Mereka memeriksa toko-toko dan rumah-rumah yang dijarah dan dibakar.

    Pembantaian ini terjadi setelah bentrokan antara pasukan pemerintah dan kelompok yang berafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya.

    Rekaman menunjukkan pasukan yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Suriah dan Pasukan Keamanan Dalam Negeri melakukan eksekusi massal terhadap warga sipil.

    Setidaknya 1.018 orang tewas akibat kekerasan di Latakia, dengan mayoritas korban adalah warga sipil Alawi, kelompok minoritas Muslim Syiah yang mendukung rezim Bashar al-Assad.

    Sebagai respons, warga Suriah menggelar demonstrasi di Damaskus pada 9 Maret untuk mendukung kelompok minoritas Alawi dan mengecam kekerasan tersebut.

    Mereka menuntut agar kekerasan dihentikan dan mengakhiri sektarianisme yang semakin meningkat di negara itu.

    Pemerintah Suriah, melalui Kepresidenan Transisi, telah membentuk komite nasional independen untuk menyelidiki kekerasan ini.

    Komite ini bertugas untuk mencari tahu penyebab serangan dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab.

    Kementerian Pertahanan Suriah juga mengonfirmasi adanya pelanggaran terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok yang tidak disiplin.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Presiden AS Donald Trump PHK Massal 2.000 Karyawan USAID

    Presiden AS Donald Trump PHK Massal 2.000 Karyawan USAID

    Jakarta –

    Pejabat yang ditunjuk pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertanggung jawab atas U.S. Agency for International Development (USAID) mengirimkan milis kepada para karyawan pada Minggu sore yang mengatakan bahwa mereka memecat 2.000 pekerja dan menempatkan ribuan petugas layanan luar negeri dan karyawan lain yang direkrut langsung di seluruh dunia pada cuti berbayar mulai malam itu.

    Pesan tersebut mengatakan bahwa pejabat yang ditunjuk yang menjalankan USAID memecat 2.000 karyawan yang berkantor di Amerika Serikat menggunakan mekanisme yang disebut “pengurangan tenaga kerja.”

    Pemecatan massal tersebut merupakan bagian dari serangkaian PHK karyawan lembaga oleh pemerintahan Trump selama upaya besar untuk menghentikan hampir semua bantuan luar negeri AS.

    “Dengan sangat menyesal saya sampaikan bahwa Anda terkena dampak tindakan Pengurangan Tenaga Kerja,” kata email yang dikirim ke salah satu pekerja yang dipecat yang ditinjau oleh Reuters. Mereka yang menerima catatan tersebut akan diberhentikan dari layanan federal efektif 24 April, kata email tersebut.

    Langkah tersebut diambil setelah seorang hakim memutuskan pada hari Jumat bahwa pemerintahan Trump dapat melanjutkan rencana untuk memberhentikan atau memberikan cuti berbayar kepada banyak karyawan lembaga tersebut dan menutup operasi di luar negeri, yang berarti memaksa karyawan yang bekerja di luar negeri untuk kembali ke Amerika Serikat.

    Terkait penutupan USAID, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sempat menyebut akan banyak negara yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Program penanggulangan HIV, polio, mpox dan flu burung akan terdampak oleh pembekuan bantuan luar negeri senilai puluhan miliar dolar dari AS.

    “Ada tindakan yang diambil pemerintah AS… yang kami khawatirkan akan berdampak serius pada kesehatan global” kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    (kna/kna)

  • Video: Efek Domino Penghentian Bantuan Luar Negeri AS di Sektor Kesehatan

    Video: Efek Domino Penghentian Bantuan Luar Negeri AS di Sektor Kesehatan

    Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan menarik negaranya dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Tak hanya itu, AS juga menghentikan sumbangan bantuan luar negeri seperti untuk program yang memerangi polio, HIV, dan AIDS. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pun menjabarkan efek domino dari keputusan AS di sektor kesehatan ini.

    (/)

  • Program Cek Kesehatan Gratis Dipuji WHO, Tedros Serukan Negara Lain Meniru Indonesia – Halaman all

    Program Cek Kesehatan Gratis Dipuji WHO, Tedros Serukan Negara Lain Meniru Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang baru saja diluncurkan Indonesia pada Senin (10/2/2025).

    Tedros berharap, negara lain turut membuat program cek kesehatan serupa sebagai upaya pencegahan beragam penyakit.

    Hal itu disampaikan Tedros melalui media sosial X yang dikutip Tribun, Selasa (11/2/2025).

    “Sebuah inisiatif hebat dari Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Kemenkes – Kesehatan adalah hadiah terbaik bagi semua warga negara,” tulis Tedros.

    “Kami menyerukan semua negara untuk melakukan pencegahan penyakit dan deteksi dini,” lanjut dia.

    Diketahui, CKG resmi dilaksanakan di seluruh puskesmas di Indonesia.

    WHO PUJI INDONESIA – Direktur jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang baru saja diluncurkan Indonesia pada Senin (10/2/2025). (x.com/Dr Tedros)

    Dengan total sasaran mencapai 280 juta, program ini menjadi program terbesar yang dijalankan kemenkes.

    Tentang cek kesehatan gratis

    Masyarakat bisa memanfaatkan tiga momentum ini untuk bisa mengikuti CKG.

    Pertama, PKG saat ulang tahun yang akan dimulai 10 Februari diperuntukan bagi mereka yang berusia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas.

    CEK KESEHATAN GRATIS – Seorang warga sedang melakukan pemeriksaan tekanan darah di puskesmas Tanah Abang saat cek kesehatan gratis yang dimulai Senin (10/2/2025). (Tribunnews.com/Rina Ayu)

    Pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas dan klinik.

    Kedua, PKG sekolah dimulai Juli 2025 untuk mereka yang berusia 7-17 tahun. PKG sekolah ini akan dilakukan saat tahun ajaran baru di sekolah.

    Ketiga, PKG khusus diperuntukan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu.

    Tujuan utama program ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan identifikasi faktor risiko, deteksi kondisi pra penyakit dan deteksi penyakit lebih awal.

     

    Diawasi

    Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta agar pelaksanaan program cek kesehatan gratis oleh pemerintah perlu diawasi secara ketat.

    Cucun menilai, hal tersebut penting agar tidak ada oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan dari program cek kesehatan gratis.

    “Pengawasan harus dilakukan secara terpadu, terutama untuk mengantisipasi tindakan ilegal seperti adanya pungli (pungutan liar) yang justru membebani rakyat,” kata Cucun dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    Karenanya, dia mendorong pelaksanaan cek kesehatan gratis diawasi hingga ke daerah-daerah terpencil.

    “Jangan sampai program yang baik ini ditunggangi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Maka pengawasan terhadap teknis-teknis di lapangan harus dilakukan dengan ketat sehingga program CKG betul-betul dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Cucun.

    PROGRAM CKG DIMULAI – Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengecek pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Senin, 10 Februari 2025. Pemerintah resmi memulai Program CKG sebagai upaya memperkuat SDM menuju Indonesia Emas. (Dok. Kantor Komunikasi Kepresidenan)

    Cucun pun mengapresiasi program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.

    “Ini menjadi wujud kehadiran Negara di APBN 2025! Kami melihat pemerintahan Pak Prabowo Subianto terus melakukan berbagai penguatan dalam hal kesejahteraan rakyat (Kesra), termasuk program CGK ini menjadi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat,” ucapnya.

    Dia berharap, program cek kesehatan gratis dapat membuat masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk bisa hidup lebih sehat. 

    “Karena lewat program ini, masyarakat bisa mengantisipasi berbagai penyakit karena skrining kesehatan kini mudah diakses,” tegas Cucun.

  • Tuai Apresiasi WHO, Cek Kesehatan Gratis Disebut Cegah Komplikasi Penyakit

    Tuai Apresiasi WHO, Cek Kesehatan Gratis Disebut Cegah Komplikasi Penyakit

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi dimulainya program cek kesehatan gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintah. Dia meyakini kehadiran program ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

    “Kami meyakini program ini meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mencegah berbagai penyakit karena deteksi dini yang lebih cepat,” kata Eddy dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    “Setelah Program MBG berjalan, sekarang Cek Kesehatan Gratis juga dijalankan. Aksi nyata Presiden Prabowo ini kembali menegaskan komitmennya bahwa no one is left behind. Tidak ada rakyat yang ditinggalkan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus turut memuji program CKG, lantaran dianggap sebagai terobosan kebijakan preventif mencegah penyebaran penyakit lebih dini, sehingga peluang kesembuhan relatif lebih tinggi.

    “Saya kira apresiasi WHO cukup jelas menggambarkan urgensi program ini. Sekarang implementasinya yang harus berjalan dengan baik oleh kementerian pelaksananya,” ungkap Eddy.

    Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata usia harapan hidup Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam bidang kesehatan, seperti peningkatan usia harapan hidup tahun 2024 menjadi 74,15 tahun.

    Di sisi lain, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN dalam hal kematian Ibu. Sedangkan, kematian anak menempati peringkat ke-7 dari 10 negara di ASEAN.

    “Selain itu, angka stunting di Indonesia juga tergolong tinggi. Untuk itu, program ini saya kira baik sekali karena bisa membantu mendeteksi dini masalah kesehatan, memungkinkan intervensi lebih awal, dan mencegah komplikasi yang lebih serius,” jelasnya.

    “Dengan demikian program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan di masa depan. Program ini juga diharapkan bisa mendorong masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya kesehatan diri dan keluarga,” tutup anggota DPR RI Dapil Cianjur dan Kota Bogor ini.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Perangi Wabah Ebola Mematikan, Uganda Mulai Uji Klinis Vaksin Strain Baru

    Perangi Wabah Ebola Mematikan, Uganda Mulai Uji Klinis Vaksin Strain Baru

    Jakarta –

    Dalam pertama kalinya secara global, Kementerian Kesehatan Uganda, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mitra lainnya hari ini meluncurkan uji coba kemanjuran klinis pertama untuk vaksin dari Ebola dari spesies virus Sudan, dan pada kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk uji coba vaksin acak, dalam keadaan darurat.

    “Ini adalah uji coba pertama untuk menilai kemanjuran klinis vaksin terhadap penyakit virus Ebola Sudan,” kata WHO dalam keterangannya dikutip Jumat (7/2/2025).

    Peneliti utama dari Universitas Makerere dan Institut Penelitian Virus Uganda (UVRI), dengan dukungan dari WHO dan mitra lainnya, telah menyiapkan uji coba dalam 4 hari sejak wabah dikonfirmasi pada 30 Januari. Ini adalah uji coba pertama untuk menilai kemanjuran klinis vaksin terhadap penyakit Ebola akibat virus Sudan.

    Kandidat vaksin disumbangkan oleh IAVI, dengan dukungan keuangan dari WHO, Koalisi untuk Inovasi Kesiapan Epidemi (CEPI), Pusat Penelitian Pembangunan Internasional Kanada (IDRC), dan Otoritas Kesiapan dan Respons Darurat Kesehatan Komisi Eropa (HERA) dan dukungan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (CDC Afrika).

    “Ini adalah pencapaian penting menuju kesiapsiagaan pandemi yang lebih baik, dan menyelamatkan nyawa ketika wabah terjadi,” kata Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO.

    Gejala infeksi Ebola termasuk demam, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, dan sakit tenggorokan, diikuti dengan muntah, diare, ruam, dan pendarahan internal dan eksternal. Penyakit ini ditularkan melalui kontak dengan cairan dan jaringan tubuh yang terinfeksi.

    Virus Ebola Sudan memiliki tingkat kematian tinggi, membunuh setidaknya 40% dari mereka yang terinfeksi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Uganda saat ini sedang mengalami wabah penyakit keenam terkait Ebola.

    Empat puluh kontak korban pertama wabah ini akan divaksinasi dalam fase peluncuran ini yang dilakukan bersama dengan otoritas Uganda dan WHO. Sementara itu Kementerian kesehatan Uganda telah mengkonfirmasi 234 kontak yang terdaftar untuk dipantau.

    “Ini menandai tonggak utama dalam respons darurat kesehatan masyarakat dan menunjukkan kekuatan kolaborasi untuk keamanan kesehatan global,” kata direktur WHO untuk Afrika Matshidiso Moeti.

    “Jika terbukti efektif, vaksin akan semakin memperkuat langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dari wabah di masa depan,” tandasnya.

    (kna/kna)

  • Trump Beri Sinyal AS Bisa Tetap Gabung WHO, Tapi Ada Syaratnya

    Trump Beri Sinyal AS Bisa Tetap Gabung WHO, Tapi Ada Syaratnya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebut mengajukan syarat agar AS bisa tetap bergabung dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tuntutan ini datang setelah Trump meneken perintah eksekutif berisikan keputusannya mengeluarkan AS dari WHO.

    Langkah itu diambil hanya beberapa jam setelah dirinya dilantik sebagai presiden pada 20 Januari lalu. Dua sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan Trump meminta WHO mereformasi sistem dan organisasinya. Dirinya mendorong agar WHO menempatkan seorang warganya sebagai pemimpin di badan tersebut.

    Syarat dari Trump itu tertuang dalam dokumen yang dibagikan ke para penasihat sebelum dilantik pada 20 Januari lalu seperti dikutip Reuters pada Kamis (6/2).

    Dokumen itu merekomendasikan penarikan AS dari WHO dan “mengadopsi pendekatan yang radikal” untuk menangani badan ini. Rekomendasi tersebut termasuk mendorong pejabat AS untuk menjabat sebagai direktur jenderal usai Tedros Adhanom Ghebreyesus lengser pada 2027.

    Sebelumnya, Perintah Eksekutif Trump untuk keluar dari WHO merupakan salah satu langkah kebijakan pertamanya setelah menjabat. Hal itu akan menyebabkan badan kesehatan global tersebut kehilangan penyandang dana terbesarnya pada Januari 2026.

    Perintah tersebut menuduh organisasi tersebut salah menangani pandemi COVID-19 dan dipengaruhi secara tidak semestinya oleh negara lain, yang dibantah WHO. Trump kemudian mengisyaratkan AS dapat kembali jika WHO “dibersihkan,” tanpa memberikan perincian tentang apa yang diperlukan.

    Dua sumber itu mengatakan proposal reformasi sudah dibahas sejak sebelum Trump menjabat. Namun, tak ada informasi apakah pemerintahan dia akan mengadopsi rekomendasi lain.

    “Pemerintahan Trump akan terus meninjau proses dan badan layanan kesehatan saat ini untuk menerapkan reformasi yang dibutuhkan,” kata juru bicara Gedung Putih Kush Desai dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

    (suc/kna)

  • Segini Anggaran WHO yang Hilang Jika AS Mundur dari Keanggotaan

    Segini Anggaran WHO yang Hilang Jika AS Mundur dari Keanggotaan

    Jakarta –

    Negara-negara yang masih tergabung dalam anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bakal membahas nasib anggaran pendanaan mereka, pasca Amerika Serikat menarik sebagian besar anggarannya yang mencapai USD 400 juta. Hal ini sebagai langkah lanjut AS keluar dari keanggotaan WHO.

    Data tersebut terungkap dalam dokumen WHO yang dirilis Senin (3/2/2025). Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga membela pekerjaan WHO dan reformasi terkini serta menegaskan kembali seruan bagi AS untuk mempertimbangkan kembali keputusannya keluar dari anggota dan berdialog dengan badan tersebut mengenai perubahan lebih lanjut.

    “Kami akan menyambut baik saran dari AS, dan semua negara anggota, tentang bagaimana kami dapat melayani dan masyarakat dunia dengan lebih baik,” katanya.

    Pemotongan anggaran akan dibahas pada pertemuan Jenewa tanggal 3-11 Februari, saat perwakilan negara anggota akan membahas pendanaan dan pekerjaan badan tersebut untuk periode 2026 hingga 2027.

    Dewan eksekutif mengusulkan pemotongan bagian program dasar anggaran dari usulan USD 5,3 miliar menjadi USD 4,9 miliar, menurut sebuah dokumen yang dirilis pada hari Senin. Itu adalah bagian dari anggaran yang lebih besar sebesar USD 7,5 miliar untuk tahun 2026-2027 yang semula diusulkan, termasuk uang untuk pemberantasan polio dan penanganan keadaan darurat.

    “Dengan keluarnya penyumbang keuangan terbesar, anggaran tidak bisa lagi ‘seperti biasa’,” bunyi dokumen tersebut.

    AS adalah donor pemerintah terbesar WHO, menyumbang sekitar 18 persen dari keseluruhan pendanaannya. WHO telah mengambil beberapa langkah pemangkasan biaya secara terpisah setelah langkah AS tersebut.

    Namun, beberapa perwakilan dewan juga ingin menyampaikan pesan bahwa WHO akan mempertahankan arah strategisnya meskipun ada tantangan, menurut dokumen tersebut.

    Trump bergerak untuk keluar dari WHO pada hari pertamanya menjabat dua minggu lalu. Prosesnya akan memakan waktu satu tahun untuk secara resmi legal menurut hukum AS.

    Pada Senin, Tedros juga secara khusus menanggapi beberapa kritik Trump, termasuk seputar penanganan pandemi COVID-19 dan independensi WHO. Ia mengatakan badan tersebut bertindak cepat dalam menangani wabah COVID, seraya menambahkan bahwa WHO dengan senang hati akan menolak permintaan negara anggota jika permintaan tersebut bertentangan dengan misi atau ilmu pengetahuannya.

    (naf/kna)