Xcloud.id

Tag: Tedros Adhanom Ghebreyesus

  • Kemenkes Kaji Terapi GLP-1 untuk Obesitas Susul Panduan Resmi WHO

    Kemenkes Kaji Terapi GLP-1 untuk Obesitas Susul Panduan Resmi WHO

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal mengkaji penggunaan dan pembiayaan terapi Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) untuk penanganan obesitas di Indonesia. Langkah ini diambil menyusul terbitnya rekomendasi terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait pengobatan tersebut.

    Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan obesitas kini masuk dalam lima besar temuan masalah kesehatan terbanyak berdasarkan program cek kesehatan gratis (CKG). Kondisi ini banyak ditemukan pada kelompok dewasa hingga lanjut usia.

    “Pemerintah sedang memperbarui Pedoman Nasional Praktek Klinis (PNPK) untuk obesitas, termasuk tata laksana pengobatannya. Selama ini obat diberikan pada pasien obesitas yang sudah memiliki gejala penyakit lain, seperti gangguan jantung atau sulit bergerak,” beber Nadia dalam keterangan tertulis, diterima detikcom Minggu (7/12/2025).

    Terkait kemungkinan memasukkan terapi GLP-1 sebagai layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan, Nadia menegaskan keputusan tersebut membutuhkan proses penilaian Health Technology Assessment (HTA). Selain itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan obat GLP-1 di Indonesia.

    Ia menambahkan, Kemenkes juga akan melibatkan pakar untuk mendapatkan masukan terkait penggunaan obat-obatan bagi penderita obesitas.

    GLP-1 sendiri merupakan hormon yang berperan dalam mengatur metabolisme. Adapun GLP-1 Receptor Agonist adalah kelompok obat yang umum digunakan untuk menurunkan kadar gula darah, membantu penurunan berat badan, menurunkan risiko komplikasi jantung dan ginjal, serta menurunkan risiko kematian dini pada pasien diabetes tipe 2.

    Sebelumnya diberitakan, WHO menerbitkan pedoman penggunaan terapi GLP-1 untuk menangani obesitas. Dokumen itu disusun sebagai respons atas meningkatnya permintaan dari berbagai negara yang menghadapi tantangan obesitas.

    Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pedoman tersebut menekankan pentingnya akses terhadap terapi GLP-1 dan perlunya sistem kesehatan mempersiapkan fasilitas pendukungnya.

    “Obesitas berdampak pada semua negara dan dikaitkan dengan 3,7 juta kematian di seluruh dunia pada 2024. Tanpa tindakan tegas, jumlah orang dengan obesitas diperkirakan meningkat dua kali lipat pada 2030,” ujar Tedros dalam laman resmi WHO.

    Ia menilai obesitas menjadi awal munculnya berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, kanker, hingga memperburuk penyakit infeksi.

    Pedoman tersebut juga menegaskan obesitas merupakan penyakit kronis yang membutuhkan penanganan komprehensif dan berkelanjutan. Tedros menekankan penggunaan obat saja tidak cukup untuk menyelesaikan krisis obesitas global.

    “Terapi GLP-1 bisa membantu jutaan orang mengatasi obesitas dan mengurangi risikonya. Namun terapi ini tetap harus disertai pendekatan lain,” ujarnya.

    Dalam pedoman tersebut, WHO memberikan dua rekomendasi utama yang bersifat kondisional:

    Terapi GLP-1 dapat digunakan untuk pengobatan obesitas jangka panjang pada orang dewasa, kecuali ibu hamil.

    Rekomendasi ini bersifat kondisional karena keterbatasan data mengenai efektivitas dan keamanan jangka panjang, biaya yang tinggi, serta kesiapan sistem kesehatan.

    Perubahan pola hidup intensif, seperti konsumsi makanan sehat dan peningkatan aktivitas fisik, wajib menjadi bagian dari terapi GLP-1.

    “Obesitas bukan hanya masalah individu, tetapi tantangan masyarakat yang memerlukan aksi multisektor,” kata Tedros.

    Kemenkes memastikan kajian penggunaan GLP-1 di Indonesia akan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, mulai dari efektivitas, keamanan, hingga kesiapan sistem pembiayaan kesehatan nasional.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: WHO Keluarkan Pedoman Baru Syarat Terapi GLP-1 untuk Obesitas”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • WHO Soroti Banjir Parah di Beberapa Negara Asia, Termasuk Indonesia

    WHO Soroti Banjir Parah di Beberapa Negara Asia, Termasuk Indonesia

    JAKARTA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti bencana banjir parah yang melanda beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia. Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah dan mitra kesehatan di wilayah terdampak untuk memastikan bantuan bisa diberikan secara cepat dan tepat sasaran.

    Dalam pernyataan terbaru melalui akun X atau Twitter-nya, Dr. Tedros menyebut WHO telah melakukan koordinasi mendalam dengan Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Negara-negara ini menghadapi banjir besar yang digambarkan sebagai salah satu peristiwa paling ekstrem dalam sejarah.

    “Kami berkoordinasi erat dengan mitra di Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia untuk memastikan dukungan yang diperlukan tersedia bagi respons terhadap banjir besar akibat siklon #Ditwah,” ungkap Dr. Tedros.

    WHO kini menugaskan tim tanggap cepat (rapid response teams) ke negara-negara yang meminta bantuan. Selain itu, organisasi ini memperkuat sistem pengawasan penyakit untuk mencegah munculnya wabah dan memastikan layanan kesehatan penting tetap berjalan di daerah terdampak parah.

    “Tim tanggap cepat sedang dikerahkan ke wilayah yang membutuhkan, pengawasan penyakit diperkuat, dan dukungan untuk layanan kesehatan esensial terus kami pastikan bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.

    Dr. Tedros juga menyampaikan rasa duka mendalam atas korban jiwa dan kerusakan luas yang ditimbulkan oleh banjir serta longsor di berbagai negara Asia.

    “Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kepada warga dan negara-negara yang kehilangan orang-orang terkasih atau terdampak oleh bencana ini,” kata Dr. Tedros.

    Di Indonesia, Kementerian Kesehatan melaporkan warga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mulai mengalami berbagai masalah kesehatan.

    Sumatera Barat mencatat jumlah keluhan demam paling tinggi dibanding provinsi lain yang terdampak. Dalam periode 25–29 November 2025, tercatat 376 laporan demam dari lima daerah: Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, dan Tanah Datar.

    Keluhan kesehatan lain yang umum ditemukan meliputi 201 kasus nyeri otot, 120 kasus gatal-gatal, 118 gangguan pencernaan, 116 infeksi saluran pernapasan, 77 kasus hipertensi, 62 luka-luka, 46 sakit kepala, serta 40 kasus diare dan asma masing-masing.

    Di Sumatera Utara, pola serupa terlihat. Kabupaten Tapanuli Selatan melaporkan 277 kasus demam, 151 kasus nyeri otot, 150 keluhan kulit gatal, 94 gangguan pencernaan, 96 infeksi saluran pernapasan, 75 hipertensi, 45 luka-luka, 23 sakit kepala, 23 diare, dan 3 kasus asma pada periode 25 November–1 Desember 2025.

    Sementara itu, Aceh menunjukkan tren berbeda. Di Kabupaten Pidie Jaya, selama 25–30 November 2025, keluhan terbanyak adalah 35 kasus luka, diikuti 15 infeksi saluran pernapasan dan 6 kasus diare.

  • Bos WHO Respons Bencana Banjir Asia Termasuk yang Terjadi di Indonesia

    Bos WHO Respons Bencana Banjir Asia Termasuk yang Terjadi di Indonesia

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti terkait bencana banjir besar yang melanda sejumlah negara Asia, termasuk di Indonesia. Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan pihaknya kini berkomunikasi erat dengan pemerintah dan mitra kesehatan di kawasan untuk memastikan dukungan dapat diberikan secara cepat dan tepat.

    Dalam pernyataan terbarunya melalui media sosial, Dr Tedros menyebut WHO telah menjalin koordinasi intensif dengan Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Negara-negara tersebut terdampak banjir besar yang disebut sebagai salah satu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Kami berkomunikasi erat dengan mitra di Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam menanggapi banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat badai siklon #Ditwah,” ungkap Dr Tedros, dikutip Jumat (5/12/2025).

    WHO saat ini tengah mengerahkan tim tanggap cepat (rapid response teams) ke negara-negara yang telah meminta dukungan. Pihaknya juga memperkuat sistem pengawasan penyakit untuk mencegah terjadinya wabah, serta memastikan layanan kesehatan esensial tetap berjalan di wilayah-wilayah yang terdampak parah.

    “Kami sedang mengerahkan tim tanggap cepat ke negara-negara yang telah meminta dukungan, memperkuat pengawasan penyakit, dan mendukung keberlangsungan layanan kesehatan esensial bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.

    Dr Tedros juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan kerusakan luas yang ditimbulkan oleh banjir dan longsor di kawasan Asia.

    “Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kepada masyarakat dan negara-negara yang telah kehilangan orang-orang terkasih dan kehidupan mereka terdampak oleh tragedi ini.”

    Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memberikan laporan terkini kondisi kesehatan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Berdasarkan data 3 Desember 2025, terdapat tiga keluhan kesehatan yang paling banyak muncul. Berikut datanya dihimpun dari laman Kemenkes:

    AcehPenyakit kulit: 238 kasusISPA: 126 kasusDiare: 49 kasusSumatera UtaraPenyakit kulit: 2.824 kasusISPA: 2.436 kasusInfluenza like illness (ILI): 738 kasusSumatera BaratISPA: 181 kasusDemam: 131 kasusDarah tinggi: 103 kasus

    Prioritas penanganan kesehatan yang diberikan mulai dari layanan darurat yang mencakup pemeriksaan kesehatan, pemberian obat dasar dan penanganan luka.

    Di samping itu juga dilakukan pengendalian penyakit seperti fogging, disinfeksi area tergenang dan pemakaian masker.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/kna)

  • Fix! WHO Rilis Panduan Penggunaan Obat GLP-1 untuk Orang Obesitas

    Fix! WHO Rilis Panduan Penggunaan Obat GLP-1 untuk Orang Obesitas

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis panduan pertamanya tentang penggunaan terapi Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) untuk mengobati obesitas sebagai penyakit kronis yang kambuh.

    Langkah ini diambil untuk mengatasi tantangan kesehatan global yang berkembang, dengan obesitas memengaruhi lebih dari 1 miliar orang di dunia.

    Pada September 2025, WHO telah menambahkan terapi GLP-1 ke dalam Daftar Obat Esensial (Essential Medicines List) untuk mengelola diabetes tipe 2 pada kelompok berisiko tinggi.

    Dengan panduan baru ini, WHO mengeluarkan rekomendasi bersyarat untuk menggunakan terapi GLP-1 termasuk liraglutide, semaglutide, dan tirzepatide guna mendukung orang yang hidup dengan obesitas.

    “Panduan baru kami mengakui bahwa obesitas adalah penyakit kronis yang dapat diobati dengan perawatan komprehensif dan seumur hidup,” kata Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO dikutip dari laman resmi WHO, Selasa (2/12/2025).

    Rekomendasi WHO terkait obat GLP-1

    Panduan baru WHO ini berisi dua rekomendasi bersyarat utama:

    Terapi GLP-1 dapat digunakan oleh orang dewasa, kecuali wanita hamil, untuk pengobatan obesitas jangka panjang. Meskipun efektivitas obat ini jelas, rekomendasinya bersifat bersyarat karena keterbatasan data tentang efikasi dan keamanan jangka panjang, biaya saat ini, kesiapan sistem kesehatan yang tidak memadai, dan potensi implikasi kesetaraan akses.

    Intervensi perilaku intensif, termasuk diet sehat dan aktivitas fisik terstruktur, dapat ditawarkan kepada orang dewasa dengan obesitas yang diresepkan terapi GLP-1, karena bukti menunjukkan hal ini dapat meningkatkan hasil pengobatan.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)

  • WHO Ungkap 840 Juta Wanita di Dunia Menghadapi Kekerasan Seksual

    WHO Ungkap 840 Juta Wanita di Dunia Menghadapi Kekerasan Seksual

    JAKARTA – Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi salah satu krisis hak asasi manusia yang paling persisten di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkap bahwa hampir 1 dari 3 wanita atau diperkirakan 840 juta wanita telah mengalami kekerasan seksual selama hidup mereka.

    Angka tersebut hampir tak berubah sejak tahun 2000. Dalam 12 bulan terakhir saja, 316 juta wanita, 11 persen dari mereka berusia 15 tahun, menjadi sasaran kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim.

    “Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu ketidakadilan tertua dan paling meluas di antara umat manusia, namun, masih menjadi salah satu yang paling tidak ditindaklanjuti,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikutip dari laman resmi WHO, Jumat, 21 November 2025.

    Laporan WHO bersama mitra PBB tersebut juga mencakup perkiraan nasional dan regional tentang kekerasan seksual pada perempuan, selain dari pasangan. Ditemukan 263 juta wanita telah mengalami kekerasan seksual non-pasangan sejak usia 15 tahun.

    Wanita yang mengalami kekerasan seksual akan menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan, risiko lebih tinggi terkena infeksi menular seksual, dan mengalami depresi. Oleh karena itu, masalah ini harus segera diatasi dengan baik.

    “Mengakhiri kekerasan ini bukan hanya masalah kebijakan, ini adalah masalah martabat, kesetaraan, dan hak asasi manusia,” tuturnya.

    Layanan kesehatan seksual dan reproduksi adalah titik masuk penting bagi penyintas, untuk menerima perawatan berkualitas tinggi yang mereka butuhkan. Untuk itu, bagi pemerintah tiap negara diharapkan melakukan penanganan kekerasan seksual pada wanita mengikuti anjuran WHO berikut ini.

    – Meningkatkan program pencegahan berbasis bukti

    – Memperkuat layanan kesehatan, hukum, dan sosial yang berpusat pada penyintas

    – Berinvestasi dalam sistem data untuk melacak kemajuan dan menjangkau kelompok yang paling berisiko

    – Menegakkan hukum dan kebijakan yang memberdayakan perempuan dan anak perempuan

    “Memberdayakan perempuan dan anak perempuan bukanlah pilihan, itu adalah prasyarat untuk perdamaian, perkembangan, dan kesehatan. Dunia yang lebih aman untuk wanita adalah dunia yang lebih baik untuk semua orang,” pungkas Tedros.

  • WHO Kejar Target Vaksinasi 40 Ribu Anak di Gaza

    WHO Kejar Target Vaksinasi 40 Ribu Anak di Gaza

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa mereka berencana untuk memvaksinasi lebih dari 40.000 anak di Gaza sebagai perlindungan terhadap berbagai penyakit. Ini akan dilakukan dengan memanfaatkan gencatan senjata yang baru-baru ini berlaku.

    WHO dan mitra-mitranya telah memvaksinasi lebih dari 10.000 anak di bawah usia tiga tahun dalam delapan hari pertama dari fase awal kampanye yang diluncurkan pada 9 November.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/11/2025), kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan fase pertama program telah diperpanjang hingga Sabtu mendatang, dan berharap dapat melindungi anak-anak dari campak, gondongan, rubela, difteri, tetanus, batuk rejan, hepatitis B, tuberkulosis, polio, rotavirus, dan pneumonia.

    Fase kedua dan ketiga dari kampanye ini, yang dilaksanakan bekerja sama dengan UNICEF, badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), dan kementerian kesehatan di Gaza yang berada di bawah kendali Hamas, direncanakan berlangsung pada bulan Desember dan Januari mendatang.

    Tedros mengatakan ia “terdorong untuk memastikan gencatan senjata terus berlanjut, karena memungkinkan WHO dan mitra-mitranya untuk mengintensifkan layanan kesehatan esensial di seluruh Gaza dan mendukung upaya melengkapi kembali peralatan serta rekonstruksi yang diperlukan untuk sistem kesehatannya yang hancur”.

    Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB pada hari Senin lalu memberikan suara untuk mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang memfasilitasi tercapainya gencatan senjata pada 10 Oktober antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

    Gencatan senjata tersebut telah ditandai dengan beberapa pecahnya kekerasan di Gaza, yang hancur akibat perang selama lebih dari dua tahun, yang pecah setelah serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober 2023.

    Serangan itu telah mengakibatkan kematian 1.221 orang di pihak Israel, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari data resmi.

    Lebih dari 69.500 warga Palestina juga telah tewas akibat serangan militer Israel, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

    Tonton juga video “WHO Ungkap Hampir 15 Juta Remaja di Dunia Ngevape”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Atur Ketat Penjualan Rokok Elektrik Dkk

    Atur Ketat Penjualan Rokok Elektrik Dkk

    Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan perokok dua kali lebih berisiko terkena Tuberkulosis (TBC). Dan untuk melawan penyakit tersebut, kita harus melawan tembakau.

    Namun, kini produk tembakau muncul beragam jenis, termasuk rokok elektrik dan nicotine pouch. Tedros bilang produk-produk kayak gitu terbukti sama bahayanya kayak produk tembakau konvensional. Karena itu, Tedros mengingatkan semua negara untuk memperketat aturan rokok elektrik dkk seketat produk konvensional.

  • Kelaparan Tidak Berkurang di Gaza Sejak Gencatan Senjata

    Kelaparan Tidak Berkurang di Gaza Sejak Gencatan Senjata

    Geneva –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut hanya ada sedikit peningkatan jumlah bantuan yang masuk ke Gaza, Palestina, sejak gencatan senjata diberlakukan. WHO menilai situasi di Gaza masih darurat karena tidak ada pengurangan kelaparan yang signifikan.

    “Situasinya masih sangat buruk karena bantuan yang masuk tidak cukup,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kepada wartawan di kantor pusat badan kesehatan PBB di Jenewa, dilansir AFP, Kamis (23/10/2025).

    “Sejak gencatan senjata yang ditengahi AS antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober, tidak ada pengurangan kelaparan, karena tidak ada cukup makanan,” tambahnya.

    Diketahui, Israel berulang kali menghentikan bantuan ke Jalur Gaza selama perang. Hal itu memperburuk kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan, karena menyebabkan kelaparan di beberapa bagian wilayah Palestina.

    Namun, meskipun perjanjian yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatur masuknya 600 truk per hari, Tedros menyebut saat ini hanya antara 200 hingga 300 truk yang masuk setiap hari.

    Tedros tetap memuji gencatan senjata yang tetap berlaku di Gaza meskipun ada pelanggaran. Namun, ia memperingatkan bahwa krisis di Gaza masih jauh dari selesai, dan kebutuhan pasokan makanan sangat besar.

    “Meskipun aliran bantuan telah meningkat, itu masih hanya sebagian kecil dari yang dibutuhkan,” ucapnya.

    “Tidak ada rumah sakit yang berfungsi penuh di Gaza, dan hanya 14 dari 36 rumah sakit yang berfungsi. Ada kekurangan obat-obatan esensial, peralatan, dan tenaga kesehatan yang kritis,” kata Tedros.

    Sejak gencatan senjata berlaku, WHO telah mengirimkan lebih banyak pasokan medis ke rumah sakit, dan mengerahkan tim medis darurat tambahan serta berupaya meningkatkan evakuasi medis.

    (fas/rfs)

  • Maldives Jadi Negara Pertama Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak

    Maldives Jadi Negara Pertama Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak

    JAKARTA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memvalidasi Maldives dalam upaya mengeliminasi penularan hepatitis B dari ibu ke anak. Negara tersebut juga mempertahankan capaian dari 2019, yakni untuk eliminasi penularan HIV dan sifilis dari ibu ke anak.

    Dengan demikian, Maldives menjadi negara pertama di dunia yang berhasil melakukan ‘eliminasi tiga kali lipat’, untuk penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak. WHO mengaku sangat mengapresiasi hal yang dilakukan Maldives tersebut untuk semakin mensejahterakan kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak.

    “Maldives telah menunjukkan bahwa dengan kemauan politik yang kuat dan investasi berkelanjutan dalam kesehatan ibu dan anak, eliminasi penularan penyakit mematikan ini dari ibu ke anak, beserta penderitaan yang ditimbulkannya adalah mungkin,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikutip dari laman WHO, pada Rabu, 15 Oktober 2025.

    Tedros mengatakan bahwa capaian Maldives tersebut memberikan harapan untuk negara lainnya untuk bekerja keras mencapai tujuan yang sama.

    “Tonggak bersejarah ini memberikan harapan dan inspirasi bagi negara-negara di seluruh dunia yang bekerja menuju tujuan yang sama,” tambahnya.

    Selama bertahun-tahun, Maldives telah membangun pendekatan terpadu dan komprehensif terkait kesehatan ibu dan anak. Lebih dari 95% ibu hamil menerima perawatan antenatal, dengan tes HIV, sifilis, dan hepatitis B yang hampir universal.

    Negara ini juga memiliki sistem imunisasi yang kuat, dengan lebih dari 95 persen bayi baru lahir secara konsisten menerima dosis hepatitis B tepat waktu dan cakupan vaksin penuh, melindungi bayi dari infeksi seumur hidup. Hasilnya, tidak ada bayi yang lahir dengan HIV atau sifilis pada tahun 2022 dan 2023, sementara survei nasional tahun 2023 mengonfirmasi nol hepatitis B di antara anak-anak (kelas satu sekolah), yang mana angka ini melampaui target eliminasi.

    Pencapaian Maldives tersebut didukung oleh cakupan kesehatan universal, yang menjamin perawatan antenatal, vaksin, dan layanan diagnostik gratis bagi semua penduduk. Hal ini juga mencerminkan kemitraan yang kuat antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan swasta, masyarakat sipil, dan mitra internasional, yang bekerja sama dalam penyaringan, layanan, penjangkauan, dan dukungan teknis.

    “Tercapainya eliminasi tiga penyakit bukan hanya sebuah tonggak sejarah bagi sektor kesehatan kita, tetapi juga sebuah janji pemerintah kepada rakyat kita bahwa kita akan terus berinvestasi dalam layanan kesehatan yang tangguh, adil dan berkualitas tinggi yang tidak meninggalkan siapa pun,” pungkas Menteri Kesehatan Maldives, Y.M. Abdulla Nazim Ibrahim.

  • Pilu 42.000 Warga Gaza Alami Luka yang Mengubah Hidup, Termasuk Amputasi

    Pilu 42.000 Warga Gaza Alami Luka yang Mengubah Hidup, Termasuk Amputasi

    Jakarta –

    Memilukan! Hampir 42.000 orang, seperempatnya anak-anak, telah menderita “luka-luka yang mengubah hidup” termasuk amputasi, serta luka kepala dan tulang belakang dalam perang Israel di Gaza. Demikian diungkap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada hari Kamis (2/10) waktu setempat.

    Analisis terbaru dari badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut menemukan bahwa seperempat dari mereka yang terluka selama konflik dua tahun tersebut, mengalami cedera yang akan berdampak serius pada sisa hidup mereka.

    “Rehabilitasi seumur hidup akan diperlukan,” ujar Richard Peeperkorn, perwakilan WHO di wilayah Palestina, dalam konferensi pers, dilansir kantor berita AFP, Jumat (3/10/2025).

    Sejak perang dimulai usai serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 66.000 warga Palestina, menurut data Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

    Sementara itu, hampir 170.000 orang lainnya terluka, menurut sumber yang sama.

    Berdasarkan data dari 22 Tim Medis Darurat yang didukung WHO, Kementerian Kesehatan Gaza, dan mitra kesehatan lainnya, laporan hari Kamis tersebut memperkirakan 41.844 orang mengalami cedera yang mengubah hidup.

    Lebih dari 5.000 orang menghadapi amputasi, menurut laporan tersebut, memperingatkan bahwa angka tersebut mungkin “kurang” karena tidak termasuk amputasi traumatis yang terjadi pada saat cedera, di luar fasilitas kesehatan.

    “Anak-anak tampaknya sangat rentan terhadap amputasi,” ujar Pete Skelton, penulis utama laporan tersebut, kepada para wartawan.

    Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan “cedera paling umum yang membutuhkan rehabilitasi adalah cedera akibat ledakan pada kaki dan lengan”.

    Cedera lain yang mengubah hidup termasuk cedera tulang belakang, cedera otak traumatis, dan luka bakar parah. Tedros menambahkan bahwa “cedera wajah dan mata yang parah juga umum terjadi, yang mengakibatkan gangguan dan kerusakan yang signifikan”.

    Direktur WHO tersebut memperingatkan bahwa seiring bertambahnya jumlah cedera baru dan meningkatnya kebutuhan kesehatan di Gaza yang dilanda kelaparan, “sistem kesehatan kini berada di ambang kehancuran”.

    Ia menunjukkan bahwa hanya 14 dari 36 rumah sakit di Gaza yang masih berfungsi, bahkan sebagian.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)