Partai Garuda Harap Parliamentary Threshold Juga Dihapus Setelah Ambang Batas Presiden Ditiadakan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Garuda
Teddy Gusnaidi
meminta agar ambang batas parlemen (
parliamentary threshold
) juga dihapus.
Hal tersebut disampaikan Teddy dalam merespons
Mahkamah Konstitusi
(MK) yang telah menghapus ambang batas pencalonan presiden (
presidential threshold
).
“Memang arahnya sudah seperti itu, dari perubahan
threshold
pilkada, lalu kini
presidential threshold
. Tinggal menunggu waktu
parliamentary threshold
dihapus,” ujar Teddy kepada
Kompas.com
, Jumat (3/1/2024).
Menurut Teddy,
parliamentary threshold
memang sudah seharusnya dihapus, mengingat
presidential threshold
juga sudah ditiadakan.
Dia berpandangan bahwa penghapusan
presidential threshold
ini adalah hal yang baik.
“Dan memang harus dihapus karena
parliamentary threshold
sudah kehilangan daya rekatnya dengan adanya putusan MK yang menghapus
presidential threshold
,” ujarnya.
MK telah menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau
presidential threshold.
Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar di Ruang Sidang MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo, saat membacakan putusan.
“Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujarnya.
MK memutuskan untuk menghapus
presidential threshold
karena aturan ini dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat.
Selain itu, aturan tersebut juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang
intolerable
serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.
“Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (
presidential threshold
) berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” ujar Wakil Ketua MK.
Dalam putusannya, MK juga mempertimbangkan bahwa pemilihan presiden (pilpres) yang berjalan selama ini didominasi oleh partai peserta pemilu tertentu.
MK berpandangan bahwa hal tersebut berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih untuk mendapatkan alternatif yang memadai terkait pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Jika
presidential threshold
terus dipertahankan, MK khawatir akan muncul kecenderungan Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon.
Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah terjebak dalam polarisasi atau terbelah karena hanya ada dua pasangan calon yang maju dalam pilpres.
Ada juga kemungkinan pilpres diikuti oleh calon tunggal, seperti dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Hal tersebut berpotensi menghalangi pelaksanaan pemilihan secara langsung oleh rakyat dan menyediakan banyak pilihan capres dan cawapres.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Teddy Gusnaidi
-
/data/photo/2017/10/10/1559778494.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Partai Garuda Harap Parliamentary Threshold Juga Dihapus Setelah Ambang Batas Presiden Ditiadakan")
Partai Garuda Harap Parliamentary Threshold Juga Dihapus Setelah Ambang Batas Presiden Ditiadakan
-
Video Skandal Pejabat Milik Hasto, Teddy Gusnaidi: Pengecut Berisik!
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyentil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Pasalnya kata dia, Hasto mengaku memiliki video skandal korupsi para petinggi negara atau para elite politik di Indonesia namun sampai sata ini masih hanya berupa ancaman, belum dipublikasikan.
Teddy Gusnaidi bahkan menyebut Hasto sebagai tokoh orang yang pengecut karena sekadar ngomong.
“Dulu waktu masih remaja, kalau berantem, gue gak banyak ngomong, langsung gebuk, karena gue bukan pengecut. Ada yang kalau mau berantem, kebanyakan ngomong, gue gebuk nih, gue gebuk nih, tapi gak gebuk-gebuk, itu namanya pengecut,” kata Teddy Gusnaidi dalam akun X, Minggu, (29/12/2024).
“Nah pengecut itu, kayak Hasto sekarang ini, ancam mau buka video, berisik, tapi gak dibuka-buka,” lanjutnya.
Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli menegaskan, puluhan video yang akan dirilis Hasto.
Video tersebut sebagai bentuk perlawanan dan menuntut keadilan agar hukum tidak hanya tajam ke PDI Perjuangan.
“Puluhan video akan dirilis oleh Sekjen Hasto Kristiyanto sebagai bentuk perlawanan dan menuntut keadilan agar hukum tidak hanya tajam ke PDI Perjuangan!,” ujarnya. (selfi/fajar)
-
Ramai Pemecatan Jokowi-Gibran, Teddy Gusnaidi: Biarkan Saja, Mereka Heboh Sendiri
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menanggapi pemecatan mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Teddy menilai bahwa pemecatan tersebut adalah urusan internal partai yang tidak berpengaruh terhadap pemerintahan maupun kebijakan negara.
“Itu adalah urusan internal partai itu sendiri dan sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap negara maupun kebijakan di negara ini,” ujar Teddy dalam keterangannya di aplikasi X @TeddGus (17/12/2024).
Dikatakan Teddy, posisi Jokowi dan Gibran di pemerintahan tetap tidak berubah meski dikeluarkan dari PDIP.
“Jokowi masih dengan status sebagai mantan Presiden RI, sementara Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden RI dengan kegiatan kenegaraannya yang padat,” tukasnya.
“Jokowi masih dengan kegiatannya yang padat, Gibran masih dengan kegiatan kenegaraannya yang padat, jadi sama sekali tidak ada yang berubah dan sama sekali tidak ada pengaruhnya,” sambung dia.
Lebih lanjut, Teddy menyindir keramaian yang muncul terkait pemecatan tersebut.
“Tapi kok ramai? Loh? yang ramai kan mereka sendiri, mereka yang publikasikan, mereka yang asik sendiri,” Teddy menuturkan.
Menurutnya, publikasi dan perdebatan seputar keputusan internal PDIP itu lebih banyak digerakkan oleh pihak-pihak yang membuat kegaduhan sendiri.
“Mereka yang menuding sendiri, mereka yang heboh sendiri dan nanti mereka juga yang puas sendiri,” tandasnya.
Teddy bilang, kegaduhan yang muncul merupakan dinamika internal partai yang tak perlu ditanggapi secara berlebihan.
-
Jokowi dan Keluarganya Dipecat PDIP, Teddy Gusnaidi: Sama Sekali Tidak Ada Pengaruhnya
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres yang sekaligus putranya sendiri Gibran Rakabuming Raka beserta Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution yang juga menantunya dipecat secara resmi dari PDI Perjuangan.
Pemecatan itu direspon berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi.
Menurutnya, pemecahan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap negara maupun kebijakan pemerintah.
”Pak Jokowi dan Pak Gibran dipecat sebagai anggota Partai oleh Partainya, itu adalah urusan internal partai itu sendiri dan sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap negara maupun kebijakan di negara ini,” kata Teddy Gusnaidi, dalam akun X, Selasa, (17/12/2024).
“Jokowi tetap mantan Presiden RI, Gibran tetap Wakil Presiden RI. Jokowi masih dengan kegiatannya yang padat, Gibran masih dengan kegiatan kenegaraannya yang padat,” lanjutnya.
Dia menyentil PDI Perjuangan yang sok ramai sendiri dalam mempublikasikan pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby.
“Jadi sama sekali tidak ada yang berubah dan sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tapi kok ramai? Loh? yang ramai kan mereka sendiri, mereka yang publikasikan, mereka yang asik sendiri, mereka yang menuding sendiri, mereka yang heboh sendiri dan nanti mereka juga yang puas sendiri,” tuturnya.
“Biarkan saja orang lagi memuaskan diri sendiri, jangan diganggu,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menyebut, terdapat 30 kader yang dipecat PDIP.
-
Miftah Ngaku Mantan Anak Jalanan dan Premanis Saat Mengundurkan Diri, Jubir Partai Garuda: Biar Dibilang Rebel Aja
FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Miftah Maulana atau Gus Miftah mengaku mantan anak jalanan dan preman saat menyarakan pengunduran diri dari jabatannya. Hal itu menuai sorotan.
Salah satunya datang dari Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi. Teddy menyoal pernyataan itu.
“Kata Miftah dia anak jalanan, bergaul dengan dunia premanisme, dunia marjinal,” kata Teddy dikutip dari unggahannya di X, Senin (9/12/2024).
Menurut Teddy, mantan anak jalanan tidak berperilaku demikian. Perilaku ke istri dan orang tidak seperti yang ditunjukkan Miftag melalui videonya yang viral.
“Maaf, kalau mantan anak jalanan beneran dan bergaul dengan preman beneran, maka sama penjual teh, sama orang tua, sama istri gak begitu kelakuannya,” ucapnya.
Di jalanan, orang-orang menghargai kaum lemah. Hal tersebut, menurut Teddy tidak tercermin dalam pribadi Miftah.
“Orang di jalanan itu lebih kuat, lebih menghargai kaum yang lemah, kaum marjinal, bukan seperti Miftah,” ujarnya.
Ia berpeskulasi pernyataan Miftah itu sengaja dibuay. Tujuannya agar Miftah dianggap keren.
“Miftah buat cerita untuk gaya-gayaan, biar dibilang rebel aja, biar dibilang keren,” imbuhnya.
Adapun pernyataan Miftah dimaksud saat eks Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu menyatakan pengunduran diri.
“Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalan yang bergaul di dunia marjinal, dunia premanis, dan klub malam, telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh bapak presiden adalah anugerah yang luar biasa dari Allah melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya memohon maaf belum bisa menjadi yang sesuai harapan,” kata Miftah kala itu.
(Arya/Fajar) -
Viral Surat Prabowo Minta Agar Dukung Ridwan Kamil, Teddy: Apa Salahnya?
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi pasang badan terkait viralnya surat dari Prabowo Subianto yang meminta agar masyarakat mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.
Teddy mempertanyakan kritik terhadap surat tersebut, menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan isi surat itu.
“Apa salahnya surat pak Prabowo mendukung Ridwan Kamil di surat ini?,” ujar Teddy dalam keterangannya di aplikasi X @TeddGus (26/11/2024).
Teddy menantang siapa pun untuk menjelaskan secara spesifik di mana letak kesalahan surat tersebut.
“Coba siapa yang bisa menjabarkan dimana salahnya?,” cetusnya.
Namun, menurutnya, kritik yang muncul sejauh ini hanyalah berupa hujatan tanpa dasar yang jelas.
“Pasti gak ada bisa, selain hanya maki-maki dan ngotot harus salah kan?,” Teddy menuturkan.
Ia juga menantang pihak-pihak yang mengkritik untuk memberikan argumen konkret atas klaim mereka.
“Ada yang sanggup? Ditunggu,” tandasnya.
Sebelumnya diketahui, sebuah surat yang berisi pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau warga untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, viral di Medsos.
Surat tersebut mengajak rakyat Jakarta untuk menggunakan hak pilih mereka pada 27 November 2024 untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik bagi masa depan Jakarta dan Indonesia.
Dalam surat yang beredar, Prabowo menyampaikan, “Saudaraku yang saya hormati, pada hari Rabu, 27 November 2024 ini, kesempatan rakyat Jakarta memilih pemimpin yang baik, pilihan saudara sekalian Insyaallah tidak hanya untuk Jakarta yang kita cintai, tetapi juga untuk masa depan Bangsa Indonesia.”