Xcloud.id

Tag: TB Hasanuddin

  • Komisi I DPR: Calon Dubes RI untuk AS Diumumkan di Paripurna Besok

    Komisi I DPR: Calon Dubes RI untuk AS Diumumkan di Paripurna Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto membenarkan bahwa pimpinan DPR sudah menerima surat dari Presiden RI Prabowo Subianto berkenaan nama-nama calon duta besar (dubes) RI untuk sejumlah negara.

    Dia menyebut surat tersebut nantinya dibacakan di Rapat Paripurna yang dikabarkan akan digelar esok hari, Kamis (3/7/2025).

    “Kabarnya besok kan ada di Paripurna. Mekanismenya kalau udah dari Paripurna nanti dibawa ke komisi I. Pokoknya kami di komisi I siap memproses secepat-cepatnya, itu saya garansi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Komisi I DPR, kata Utut, akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang direncanakan digelar pada pekan depan. “Ya mestinya bisa lah fit proper pekan depan. Ya kalau fit and proper kan 3 hari paling lama, mestinya beres,” ucapnya.

    Senada, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyatakan daftar nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk beberapa negara sudah sampai ke meja pimpinan DPR.

    Meski demikan, TB mengaku sampai saat ini Komisi I DPR masih belum tahu persis nama-nama siapa saja yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Adapun, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap nama-nama yang diusulkan Prabowo ini adalah figur yang mengetahui dan memahami situasi geopolitik dan global yang ada saat ini.

    “[kemudian] bisa diterima oleh negara-negara yang nanti mereka ini diusulkan menjadi dubes di negara-negara tersebut dan bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di negara tersebut,” ungkapnya.

  • Komisi I DPR sebut nama-nama calon Dubes diumumkan besok di Paripurna

    Komisi I DPR sebut nama-nama calon Dubes diumumkan besok di Paripurna

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa nama-nama calon Duta Besar (Dubes) untuk sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sejumlah negara, rencananya akan diumumkan Kamis (3/6) besok di dalam Rapat Paripurna DPR RI.

    Dia mengatakan bahwa nama-nama calon Dubes itu dikirimkan dari pemerintah melalui Surat Presiden (Surpres). Adapun pengumuman Surpres itu wajib diumumkan dalam forum Rapat Paripurna.

    “Habis itu dikasih ke komisi terkait, dalam hal ini biasanya Komisi I. Nanti saya rapat ini kapan diagendakan. Berapa namanya saya belum tahu,” kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa nantinya Komisi I DPR RI akan memproses calon-calon Dubes itu dengan semacam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Menurut dia, proses tersebut akan digelar secepat mungkin.

    Setelah itu, kata dia, akan dikirimkan kembali ke pemerintah untuk memutuskan. Kemudian pemerintah akan mengirimkan nama-nama calon Dubes itu ke negara yang akan dituju.

    “Ya kalau fit and proper kan tiga hari paling lama. Mestinya beres,” katanya.

    Sejauh ini, dia mengatakan bahwa nama-nama tersebut sudah sampai ke DPR RI, tetapi baru di level pimpinan.

    Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa calon-calon Duta Besar (Dubes) yang disiapkan pemerintah untuk diserahkan ke Komisi I DPR RI guna diproses, diantaranya untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amerika Serikat (AS), Korea Utara, hingga Jepang.

    Dia memastikan bahwa pihaknya akan menyampaikan penekanan kepada calon Dubes, khususnya bagi calon yang akan menuju negara-negara tertentu. Contohnya penekanan bagi calon Dubes untuk Amerika Serikat, karena negara tersebut memiliki dampak ekonomi bagi Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Komisi I Sebut Nama Calon Dubes AS dan Jepang Sudah di Meja Pimpinan DPR

    Legislator Komisi I Sebut Nama Calon Dubes AS dan Jepang Sudah di Meja Pimpinan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyatakan daftar nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk beberapa negara sudah sampai ke meja pimpinan DPR.

    Meski demikan, TB mengaku sampai saat ini Komisi I DPR masih belum tahu persis nama-nama siapa saja yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Namun yang jelas, TB menyebut nama yang sudah masuk ke pimpinan bukan hanya calon dubes Amerika Serikat (AS) saja, tetapi juga ada untuk beberapa negara lainnya.

    “Saya dapat informasi bukan hanya dubes AS. Tetapi misalnya ada dubes-dubes lain, kalau tidak salah Korea Utara, kemudian yang belum ada itu mungkin Jepang dan beberapa negara,” ungkapnya.

    Purnawirawan TNI ini melanjutkan, prosedur selanjutnya adalah pimpinan DPR akan menyerahkan ke pimpinan Komisi I supaya bisa cepat melaksanakan rapat dengan para calon dubes.

    “Tetapi bukan tes ya karena kami isinya hanya sifat rapat dengar pendapat. Kemudian melakukan pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang dituju dan kemudian apa target yang akan dicapai,” bebernya.

    Dalam rapat tersebut, lanjut TB, Komisi I DPR hanya akan memberikan rekomendasi dan penekanan-penekanan apa saja yang perlu dilakukan para calon dubes.

    “Atau mungkin kalau calon itu tidak cocok Kami hanya menyerahkan pindah tempat. Hanya itu saja. Jadi tidak menyatakan lulus dan tidak lulus. Jadi bukan tes ya,” terangnya.

    Meski demikian, TB belum bisa memastikan kapan rapat pendalaman calon dubes itu berlangsung. Namun, dia berjanji akan segera melangsungkan itu sebelum reses mulai.

    “Ya insyaallah [bulan Juli] sebelum apa itu? Reses. Karena tanggal 24-25 kita sudah reses lagi kan?” ucapnya.

    Lebih jauh, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti perlunya atensi khusus terhadap posisi dubes di negara-negara tertentu, misalnya saja untuk urusan Timur Tengah.

    “Itu harus mendapatkan fokus. Nah kemudian secara ekonomis yang ada hubungan timbal balik dengan negara Republik Indonesia tentu harus mendapatkan perhatian. Misalnya Amerika tadi itu ya soal ekonomi yang nanti akan berkembang dan kemudian berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, tentu harus ditempatkan dubes yang tepat,” tandasnya.

  • DPR Terima Daftar Calon Dubes, Ada untuk AS hingga Korut

    DPR Terima Daftar Calon Dubes, Ada untuk AS hingga Korut

    DPR Terima Daftar Calon Dubes, Ada untuk AS hingga Korut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi I

    DPR RI

    TB Hasanuddin
    , mengungkapkan bahwa daftar nama calon
    duta besar
    (dubes) untuk sejumlah negara sudah diterima oleh DPR.
    Hasanuddin menyebutkan bahwa nama-nama calon dubes itu disiapkan untuk bertugas di sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara.
    “Tapi saya dapat informasi bukan hanya dubes AS, tetapi misalnya ada dubes-dubes lain. Kalau tidak salah, Korea Utara, kemudian yang belum ada itu mungkin Jepang dan beberapa negara,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
    Kendati demikian, daftar nama calon dubes itu masih berada di meja pimpinan DPR sehingga Komisi I belum menerima secara resmi daftar tersebut untuk dibahas lebih lanjut.
    “Nama-nama masih di pimpinan. Nama-nama yang di pimpinan belum tahu kami,” kata Hasanuddin.
    Politikus PDI-P itu menjelaskan, setelah nama-nama calon dubes diserahkan ke Komisi I, DPR akan melakukan pendalaman terhadap para calon melalui mekanisme semacam fit and proper test.
    Proses itu tidak bersifat menentukan kelulusan, melainkan sebagai forum untuk mengevaluasi kesiapan para calon dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
    Hasanuddin menekankan pentingnya menempatkan duta besar yang kompeten di negara-negara strategis, baik secara geopolitik seperti Timur Tengah maupun secara ekonomi seperti Amerika Serikat.
    “Tentu harus ditempatkan dubes yang tepat,” ucap dia.
    Sebagai informasi, 12 pos kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) saat ini tidak memiliki duta besar definitif, beberapa di antaranya adalah KBRI Amerika Serikat, KBRI Jerman, KBRI Jepang, KBRI PBB di New York, dan KBRI di Jenewa.
    Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui bahwa kekosongan posisi dubes tersebut merupakan kesalahan Kemenlu.
    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Concern-nya memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan
    smooth
    ,” ujar Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (30/6/2025).
    Sugiono menerangkan bahwa kekosongan yang terjadi pada saat ini tidak terlepas dari sulitnya mencari sosok calon dubes RI.
    Penunjukannya pun harus diperhitungkan secara matang, karena setiap dubes akan menjalankan tugas strategis.
    “Dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah, semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Arif Havas Oegroseno atau siapa. Jadi perlu waktu dan Alhamdulillah semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan di Kemlu,” ungkap Sugiono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Yakin Pertemuan Prabowo dan Putin Berdampak ke Perekonomian RI

    Anggota DPR Yakin Pertemuan Prabowo dan Putin Berdampak ke Perekonomian RI

    Jakarta – Anggota Komisi I DPR F-PDIP, TB Hasanuddin, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024). Foto: (Adrial Akbar/detikcom)

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan. Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyebut Indonesia dan Rusia memang sudah bekerja sama sejak 75 tahun lalu.

    “Hubungan diplomatik Indonesia-Rusia sudah berlangsung selama 75 tahun, ada pasang surutnya. Namun politik Indonesia yang bebas aktif, tidak berafiliasi dengan blok manapun, membuat Indonesia selalu diperhitungkan eksistensinya,” kata Nurul kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).

    Nurul yakin bahwa pertemuan tersebut bisa membawa hubungan diplomatik kedua negara semakin membaik. Dia yakin komitmen kerja sama akan meningkat di sektor ekonomi.

    “Indonesia sudah lama menjalin kerja sama dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Kunjungan Bapak Prabowo ke Rusia pastinya telah terjalin satu komitmen kerja sama untuk kepentingan kedua negara,” katanya.

    “Yang disampaikan Bapak Prabowo sudah tepat. Ada peningkatan kerja sama di sektor ekonomi dan perdagangan. Komisi I telah menerima courtesy call Dubes Rusia di Indonesia. Juga kami telah menerima kunjungan Parlemen Rusia. Kami optimis ke depannya hubungan bilateral ini dapat berdampak positif untuk kedua negara,” tambahnya.

    Selain itu, Anggota Komisi I DPR F-PDIP TB Hasanuddin berharap Indonesia dan Rusia sama-sama aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Selain itu juga ia yakin kerja sama dalam sektor ekonomi bisa terjalin lancar.

    “Kerja sama antar kedua negara di segala bidang terutama bidang ekonomi yang sama sama menguntungkan kedua negara,” sambungnya.

    Hubungan RI-Rusia Meningkat

    Hal itu diungkap Prabowo saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Constantine atau Konstantinovsky, Rusia, Kamis (19/6/2025). Prabowo mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan pejabat senior Rusia untuk membahas kerja sama.

    “Hubungan kita terus meningkat, pejabat senior dari Rusia datang terus. Saya sudah jumpa Wakil Perdana Menteri Manturov (Denis Manturov). Saya kira sudah tahun ini sudah di Jakarta sudah 2 kali, di St Petersburg 1 kali, Menlu saya sudah 3 kali ke Rusia, jadi hubungan kita meningkat terus,” kata Prabowo dilihat di YouTube Sekretariat Presiden.

    Prabowo menyebutkan banyak kemajuan di berbagai bidang kerja sama RI dan Rusia. Kerja sama itu meliputi bidang ekonomi yang hingga sejumlah perjanjian yang menurutnya berkembang lebih baik.

    “Saya mengikuti perkembangan banyak kemajuan di berbagai bidang, ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerja sama di banyak bidang dan perjanjian-perjanjian kita ikut serta dalam EURASIAN Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik,” ujarnya.

    (azh/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PDIP Wanti-wanti soal Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon Pangan

    PDIP Wanti-wanti soal Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mengingatkan soal tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) TNI kala mencuatnya rencana TNI AD akan merekrut 24.000 tamtama guna membentuk batalyon teritorial pembangunan.

    Purnawirawan TNI ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap peran TNI dalam sistem pertahanan rakyat semesta dan ketahanan pangan nasional.

    “Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (12/6/2025).

    Terkait hal tersebut, TB menekankan Indonesia itu menganut sistem pertahanan rakyat semesta, sehingga seluruh potensi negara dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.

    “Doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan jika diperlukan berlanjut dengan perang gerilya hingga kemenangan tercapai,” ujarnya.

    Dalam konteks perang berlarut, dia menjelaskan bahwa sangat penting untuk menyiapkan wilayah-wilayah logistik, termasuk penyediaan bahan makanan di desa-desa, kampung, dan kota, supaya perlawanan dapat berlangsung selama mungkin.

    “Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik,” sebut Mayjen TNI (Purn) itu.

    Sebaliknya dalam keadaan damai, tugas prajurit membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada kementerian yang profesional yakni Kementerian Pertanian.

    “Sementara dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian,” pungkasnya.

    Sebelumnya, diketahui Batalyon ini nantinya akan terdiri dari empat kompi yakni kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni. 

    Direncanakan, batalyon tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. 

  • Anggota DPR: Pemusnahan amunisi harus dievaluasi usai ledakan di Garut

    Anggota DPR: Pemusnahan amunisi harus dievaluasi usai ledakan di Garut

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin alias TB Hasanuddin mengatakan bahwa prosedur pemusnahan amunisi harus dievaluasi imbas timbulnya peristiwa ledakan saat pemusnahan amunisi yang menewaskan belasan orang di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

    Menurut dia, peristiwa tragis itu harus menjadi pembelajaran serius bagi para petugas yang berwenang melaksanakan pemusnahan amunisi. Dia pun menyampaikan duka atas wafatnya pada korban akibat ledakan itu.

    “Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” kata Hasanuddin di Jakarta, Senin.

    Dia menilai bahwa dari sisi lokasi, tempat peledakan yang berada di wilayah pantai sebenarnya sudah aman dan sesuai ketentuan. Namun, ia menekankan bahwa masyarakat tidak seharusnya bisa mengakses area tersebut.

    Ke depannya, dia meminta agar pembatasan wilayah dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah warga sipil berada di area berbahaya.

    Purnawirawan Mayor Jenderal TNI itu menjelaskan bahwa amunisi yang diledakkan adalah amunisi kedaluwarsa yang secara teknis sudah tidak stabil. Dengan begitu, dia menilai bahwa amunisi kadaluarsa itu tidak semuanya akan meledak serentak ketika diledakkan.

    “Ada yang meledak langsung, tapi ada juga yang meledak belakangan karena sifatnya yang tidak lagi normal,” kata dia.

    Ke depannya, dia meminta agar peristiwa itu dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk menyempurnakan prosedur peledakan amunisi, terutama yang bersifat kedaluwarsa agar kejadian serupa tidak terulang.

    Adapun TNI membenarkan 13 orang, yang empat diantaranya prajurit TNI, meninggal dunia akibat peledakan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin.

    Seluruh korban jiwa yang meninggal di tempat telah dievakuasi dari lokasi ledakan menuju RSUD Pameungpeuk untuk autopsi dan pemulasaraan jenazah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polemik Mutasi Letjen Kunto, Gigin Praginanto: Politik Sudah Merasuki Pimpinan TNI

    Polemik Mutasi Letjen Kunto, Gigin Praginanto: Politik Sudah Merasuki Pimpinan TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mutasi dan rotasi perwira tinggi, harus melewati proses yang panjang dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

    Hal ini diungkap oleh Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin yang menyebut adanya pembangkangan di mutasi ini.

    Sedangkan dalam mutasi Letjen Kunto yang akhirnya dibatalkan, TB Hasanuddin melihat adanya keanehan yang terjadi dalam prosesnya.

    “Namanya mutasi pada level atas itu ada Wanjakti, keputusannya itu digodok di staf, staf itu mulai dari Pabanda, dari Paban Madya, dari Paban Madya masuk ke Paban, dari Paban masuk ke Waaspers, dari Waaspers baru ke Aspers, dari Aspers baru ke Kasum, setelah diparaf baru Panglima TNI,” ujar TB Hasanuddin

    Merespons hal ini, pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto menyebut situasi saat ini membuat politik sudah merasuk hingga pimpinan TNI.

    Karena hal ini kemudian memberikan dampak yang sangat besar, di antaranya sifat lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang profesionalisme.

    “Politik sudah demikian merasuk pimpinan TNI sehingga lebih mengedepankan kekuasaan ketimbang profesionalisme,” tulisnya dikutip Selasa (6/5/2025).

    Gigin pun menyebut dalam kondisi seperti situasi berat karena saat ini menurutnya senjata lebih diarahkan ke negeri sendiri.

    “Dalam kondisi seperti ini, percuma memiliki persenjataan hebat karena moncongnya diarahkan ke dalam negeri,” tuturnya. (Erfyansyah/fajar)

  • 2 Kisruh Mutasi Letjen Kunto, Panglima TNI Disebut Lakukan Pembangkangan Nasional

    2 Kisruh Mutasi Letjen Kunto, Panglima TNI Disebut Lakukan Pembangkangan Nasional

    Kisruh Mutasi Letjen Kunto, Panglima TNI Disebut Lakukan Pembangkangan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai
    Panglima TNI
    Jenderal Agus Subiyanto telah melakukan pembangkangan dalam kisruh mutasi terhadap
    Letjen Kunto Arief Wibowo
    .
    Sebab dalam mutasi dan rotasi perwira tinggi, harus melewati proses yang panjang dalam Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
    Sedangkan dalam mutasi Letjen Kunto yang akhirnya dibatalkan, TB Hasanuddin melihat adanya keanehan yang terjadi dalam prosesnya.
    “Namanya mutasi pada level atas itu ada Wanjakti, keputusannya itu digodok di staf, staf itu mulai dari Pabanda, dari Paban Madya, dari Paban Madya masuk ke Paban, dari Paban masuk ke Waaspers, dari Waaspers baru ke Aspers, dari Aspers baru ke Kasum, setelah diparaf baru Panglima TNI,” ujar TB Hasanuddin dalam acara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (5/5/2025).
    “Panjang sekali, kalau mau diikuti. Berarti ini dalam keadaan, mohon maaf, pembangkangan menurut hemat saya. Kok ujug-ujug langsung ditandatangani oleh Panglima TNI dan diumumkan, ini aneh,” sambungnya.
    Ia pun menduga kemungkinan adanya arahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam keputusan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno.
    Menurutnya, menjadi tidak benar jika Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendapatkan arahan dari Jokowi yang notabenenya merupakan mantan presiden.
    “Konon itu yang menjadi penggantinya (Letjen Kunto) adalah mantan ajudan Presiden ke-7. Berarti
    panglima TNI
    ini atas arahan dan mungkin quote and quote atas perintah Presiden ke-7, ini yang tidak bener,” ujar TB Hasanuddin.
    Ia menjelaskan, dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
    Artinya, Presiden Prabowo Subianto-lah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap TNI saat ini.
    “Panglima TNI memutasikan yang bukan KASAD, KASAL, KASAU boleh, memutasikan Jenderal Kunto? boleh. Tetapi masalahnya itu sudah sesuai perintah dari Presiden (Prabowo)? Nah di sini (memutasi Letjen Kunto) atas perintah siapa?” ujar TB Hasanuddin.
    Diketahui, Letjen Kunto Arief Wibowo awalnya dimutasi berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
    Letjen Kunto yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kogabwilhan I, ditunjuk menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
    Namun sehari setelahnya, TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang pati TNI melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025. Salah satu nama yang dibatalkan mutasinya adalah Letjen Kunto Arief Wibowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Anggota DPR Ungkap Kemungkinan Arahan "Presiden Ke-7" dalam Mutasi Letjen Kunto Nasional

    3 Anggota DPR Ungkap Kemungkinan Arahan "Presiden Ke-7" dalam Mutasi Letjen Kunto Nasional

    Anggota DPR Ungkap Kemungkinan Arahan “Presiden Ke-7” dalam Mutasi Letjen Kunto
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menduga kemungkinan adanya arahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam keputusan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno.
    Menurutnya, menjadi tidak benar jika Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendapatkan arahan dari Jokowi yang notabenenya merupakan mantan presiden.
    “Konon itu yang menjadi penggantinya (Letjen Kunto) adalah mantan ajudan Presiden ke-7. Berarti panglima TNI ini atas arahan dan mungkin
    quote and quote
    atas perintah Presiden ke-7, ini yang tidak
    bener
    ,” ujar TB Hasanuddin dalam acara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (5/5/2025).
    Ia menjelaskan, dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
    Artinya, Presiden Prabowo Subianto-lah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap TNI saat ini.
    “Panglima TNI memutasikan yang bukan KSAD, KSAL, KSAU, boleh, memutasikan Jenderal Kunto? Boleh. Tetapi, masalahnya itu sudah sesuai perintah dari Presiden (Prabowo)? Nah, di sini (memutasi Letjen Kunto) atas perintah siapa?” ujar TB Hasanuddin.
    TB Hasanuddin menjelaskan, menurut peraturan perundang-undangan, tidak masalah jika Prabowo sebagai panglima tertinggi menyetujui mutasi terhadap Letjen Kunto.
    Namun yang terjadi, Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI mengeluarkan keputusan mutasi Letjen Kunto dan kemudian dibatalkan hanya dalam waktu sehari.
    “Jadi boleh mengembalikan ke jabatan itu, karena beliau (Prabowo) sebagai penguasa tertinggi, nah jadi boleh. Yang saya tidak habis pikir, bagaimana Panglima TNI masih ya diintervensi oleh seorang sipil, ini bahaya,” ujar TB Hasanuddin.
    Diketahui,
    Letjen Kunto Arief Wibowo
    awalnya dimutasi berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
    Letjen Kunto yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kogabwilhan I ditunjuk menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
    Namun, sehari setelahnya, TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang pati TNI melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025. Salah satu nama yang dibatalkan mutasinya adalah Letjen Kunto Arief Wibowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.