Xcloud.id

Tag: TB Hasanuddin

  • Tegas! DPR Minta Pelaku Pengeroyokan Prada Lucky Namo Dipecat

    Tegas! DPR Minta Pelaku Pengeroyokan Prada Lucky Namo Dipecat

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menegaskan, kasus kematian Prada Lucky Namo bukan sekadar insiden, melainkan tindakan pengeroyokan. Ia meminta pengadilan militer bersikap transparan dalam menyidangkan perkara tersebut.

    “Kalau sampai empat orang terlibat, ini bukan sekadar insiden, tetapi pengeroyokan. Korban pun tidak melawan karena merasa sebagai junior,” ujarnya kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

    Politikus PDIP ini menilai, pengadilan militer harus memberikan sanksi berat kepada para pelaku, termasuk pemecatan dari dinas militer. Menurutnya, tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian prajurit junior tidak bisa ditoleransi.

    “Pengadilan militer harus memproses kasus ini dengan serius, transparan, dan menjatuhkan hukuman yang setimpal,” tegas TB Hasanuddin.

    TB Hasanuddin juga menyoroti perlunya reformasi budaya di lingkungan TNI, terutama dalam hubungan senior-junior. Ia mengingatkan agar pembinaan prajurit tidak disalahgunakan menjadi ajang kekerasan.

    Selain itu, ia menilai tradisi satuan tetap bisa dilakukan, asalkan dengan pengawasan ketat dari komandan dan aturan yang jelas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

    “Hubungan senior-junior perlu dibenahi. Pembinaan, arahan, dan teguran adalah hal yang wajar, tetapi ketika kekerasan masuk, itu sudah ranah pidana. Ini harus menjadi kesadaran bersama di tubuh TNI,” tegasnya.

    Keempat tersangka pengeroyokan terhadap Prada Lucky Namo adalah Pratu AA, Pratu EDA, Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Mereka saat ini ditahan di Subdenpom IX/1-1 di Ende. Penyidik masih mendalami peran masing-masing pelaku.

  • Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah Nasional 10 Agustus 2025

    Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah Nasional 10 Agustus 2025

    Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai penunjukan Wakil Panglima TNI kembali relevan dengan perkembangan organisasi TNI saat ini.
    Menurut dia, jumlah pasukan, struktur komando, dan variasi tugas TNI terus bertambah sehingga membutuhkan peran tambahan di level pimpinan tertinggi.
    “Pelantikan atau penambahan jabatan wakil panglima TNI menurut hemat saya itu relevan. Sekarang ini ada penambahan 6 Komando Daerah Militer, kemudian 20 brigade, dan 100 batalion. Banyak, loh, itu,” ujar Hasanuddin saat dikonfirmasi, Minggu (10/8/2025).
    Dia menegaskan bahwa bertambahnya jumlah satuan turut membuat rentang kendali Panglima TNI semakin lebar.
    Selain itu, beban dan ragam tugas TNI juga terus meningkat seiring perkembangan zaman, tak terkecuali dalam hal ancaman pertahanan.
    “Maka jumlah pasukan makin banyak, itu satu. Dua, rentang kendalinya, komando dan pengendalian makin lebar. Dan ketiga, tentu tugasnya menjadi bertambah dan bervariasi. Sehingga dibutuhkan wakil panglima untuk membantu panglima TNI melaksanakan tugas pokoknya,” kata Hasanuddin.
    Politikus PDI-P ini menambahkan, UU TNI tidak secara terperinci mengatur soal jabatan Wakil Panglima TNI, jumlah satuan, maupun struktur organisasi.
    Menurut dia, hal tersebut menjadi kewenangan Presiden dengan penerbitan peraturan presiden (Perpres).
    “Di dalam struktur organisasi, penambahan atau pengurangan itu tidak dicantumkan. Undang-undang tidak mengatur berapa jumlah satuan-satuan TNI, jadi besarannya diatur oleh Perpres oleh presiden,” kata Hasanuddin.
    Diberitakan sebelumnya, Letjen TNI Tandyo Budi Revita resmi dilantik menjadi Wakil Panglima TNI oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu.
    Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena jabatan Wakil Panglima TNI telah kosong hampir 25 tahun.
    Tandyo mengisi kursi yang terakhir ditempati Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi pada tahun 2000.
    Bersamaan dengan pelantikan, Tandyo yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) juga resmi naik pangkat menjadi jenderal bintang empat.
    Kenaikan pangkat ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 yang mengatur bahwa Wakil Panglima TNI dijabat perwira tinggi berpangkat jenderal penuh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI, Legislator PDIP: Itu Relevan

    Prabowo Lantik Wakil Panglima TNI, Legislator PDIP: Itu Relevan

    Jakarta –

    Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai pelantikan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, oleh Presiden Prabowo Subianto relevan di masa sekarang. TB Hasanuddin menyebut dihidupkannya kembali posisi ini usai 25 tahun mengalami kekosongan wajar, lantaran bertambahnya tugas hingga jumlah komando daerah militer (kodam).

    “Gini ya, pelantikan atau penambahan jabatan Wakil Panglima TNI menurut hemat saya itu relevan ya, kenapa? sekarang ini ada penambahan 6 komando daerah militer, kemudian 20 brigade, dan 100 batalyon, banyak loh itu,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (10/8/2025).

    TB Hasanuddin menyebut pasukan TNI juga semakin bertambah. Ia mengatakan tugas bagi TNI seiring berjalannya waktu bervariasi.

    “Maka jumlah pasukan makin banyak satu, dua rentang kendalinya komando dan pengendalian makin lebar ya. Dan ketiga tentu tugasnya menjadi bertambah dan bervariasi sehingga dibutuhkan wakil panglima untuk menjadi panglima TNI di dalam melaksanakan tugas pokoknya begitu,” kata dia.

    Legislator PDIP ini mengatakan Undang-Undang TNI tak mengatur struktur satuan TNI beserta jumlahnya. Ia menyebut penambahan hingga pengurangan satuan TNI diatur langsung oleh Presiden.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Panglima TNI. Jenderal Tandyo Budi Revita dipercaya menjadi Wakil Panglima TNI.

    Pelantikan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita digelar dalam rangkaian acara upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Upacara ini digelar pukul 09.00 WIB dan dihadiri langsung Presiden Prabowo beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagaimana diketahui, posisi Wakil Panglima kosong selama 25 tahun. Terakhir jabatan ini diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada 1999-2000.

    (dwr/gbr)

  • Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah Nasional 10 Agustus 2025

    Rencana Pengobatan Warga Gaza, TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Jebakan Israel Nasional 9 Agustus 2025

    Rencana Pengobatan Warga Gaza, TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Jebakan Israel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap jebakan Israel terkait rencana evakuasi 2.000 warga Palestina untuk diobati di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
    TB Hasanuddin menuturkan, Gaza saat ini masih berada dalam situasi konflik blokade militer Israel dan proses evakuasi harus melalui izin akses Israel.
    “Israel dan sekutunya punya kepentingan agar warga Palestina meninggalkan wilayah sengketa. Ini harus dicermati agar kita tidak terjebak pada skenario seperti itu,” jelas TB Hasanuddin dalam keterangannya, Sabtu (9/8/2025).
    Menurut TB Hasanuddin, persetujuan dari warga Palestina perlu dikaji terlebih dahulu apakah mereka bersedia untuk dievakuasi ke Indonesia.
    “Bisa saja mereka justru ingin tetap dirawat di negerinya sendiri atau di negara tetangga yang lebih dekat,” tuturnya.
    Hingga saat ini, belum ada sinyal resmi dari otoritas Palestina terkait evakuasi warganya keluar dari wilayah konflik.
    Bahkan, kata TB Hasanuddin, terdapat perbedaan pendapat di internal otoritas Palestina, termasuk dari kelompok Hamas.
    “Tidak bisa ada evakuasi tanpa persetujuan dari otoritas yang berwenang,” ucapnya.
    TB Hasanuddin juga menekankan pentingnya koordinasi dengan negara-negara seperti Mesir dan Yordania, yang selama ini turut berperan dalam isu Palestina.
    “Mereka punya kepentingan dan posisi strategis, jadi Indonesia tak bisa bertindak sepihak,” ucapnya.
    Menurutnya, realisasi langkah tersebut harus mempertimbangkan sejumlah persyaratan penting yang belum tentu dapat dipenuhi dalam waktu dekat.
    “Harus dipastikan dulu apakah empat persyaratan penting itu bisa benar-benar terjadi,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sedang menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau, untuk menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, Prabowo menyampaikan ini dalam Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    “Masih terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang,” ungkap Hasan di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Menurut Hasan, Pulau Galang dipilih karena memiliki fasilitas rumah sakit dan fasilitas pendukungnya.
    Dengan demikian, korban perang yang mengalami luka-luka, terkena bom, atau reruntuhan bisa diobati di Pulau Galang.
    “Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang,” ucap Hasan.
    Hasan menyebut, Prabowo sudah meminta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan sistem tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prada Lucky Tewas Dianiaya Senior, TB Hasanuddin Desak Pelaku Dihukum Lebih Berat

    Prada Lucky Tewas Dianiaya Senior, TB Hasanuddin Desak Pelaku Dihukum Lebih Berat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi kekerasan senior kepada junior di tubuh TNI kembali mengemuka. Kekerasan senior TNI kepada junior bahkan sampai merenggut nyawa.

    Itu dialami prajurit TNI Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga dilakukan oleh seniornya pada kesatuan yakni di Asrama Teritorial Pembangunan 834 Wakanga, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Atas peristiwa tragis dan memilukan itu, orang tua Prada Lucky Namo menuntut agar para pelaku yang tega menghabisi anaknya juga dihukum setimpal yakni hukum mati.

    “Saya ingin agar negara hadir dan mengungkap pelaku dan penyebab kematian anak saya,” kata Sersan Mayor Christian Namo di Kupang, Jumat (8/8).

    Yang turut membuat orang tua Prada Lucky kecewa karena rumah sakit di Kota Kupang yakni; RS Tentara dan RS Polri justru menolak melakukan otopsi terhadap jenazah anaknya padahal dari kondisi tubuhnya tampak ada tanda-tanda kekerasan.

    Tubuh Prada Lucky dipenuhi sejumlah Lebam dan memar. Tak hanya itu, pihak keluarga menemukan sejumlah luka seperti tusukan di kaki, dan juga di belakang tubuh korban.

    Prada Lucky Namo merupakan anggota TNI yang baru 2 bulan menjadi anggota TNI. Seusai sah menjadi anggota TNI, dia langsung ditempatkan di Batalion Pembangunan 843 yang baru ditempatkan kurang lebih satu bulan untuk membantu pembangunan masyarakat sekitar.

    Menyikapi kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan senior terhadap junior di tubuh TNI,
    Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai bahwa kasus pembunuhan itu sebagai kejahatan yang kelompok.

    “Ini sebuah kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok,” kata legislator Fraksi PDI Perjuangan itu saat dihubungi, Jumat (8/8).

  • TB Hasanuddin: Indonesia Punya Kunci Selesaikan Sengketa Thailand-Kamboja

    TB Hasanuddin: Indonesia Punya Kunci Selesaikan Sengketa Thailand-Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menekankan pentingnya penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja melalui jalur damai dan mekanisme Asean. 

    Pernyataan ini disampaikan menyusul pecahnya konflik bersenjata di kawasan perbatasan kedua negara sejak Kamis (24/7/2025) yang merupakan lanjutan dari ketegangan lama seputar wilayah sengketa di sekitar kuil suci Preah Vihear.

    “Karena ini menyangkut perbatasan antarnegara anggota Asean, saya menyarankan agar Ketua Asean, yaitu Malaysia, segera mengundang kedua kepala negara untuk duduk bersama. Sekretariat Asean perlu difungsikan secara maksimal sebagai mediator dan fasilitator perdamaian,” ujar TB Hasanuddin di Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika eskalasi tidak kunjung reda, Asean harus mempertimbangkan menggelar pertemuan tingkat kepala negara untuk mendorong penyelesaian damai.

    “Ini penting agar konflik tidak meluas dan kredibilitas Asean sebagai organisasi kawasan tetap terjaga,” ucapnya.

    Menurutnya, pendekatan diplomatik yang dimediasi Asean merupakan cara terbaik untuk menghindari polarisasi dan intervensi pihak luar.

    Dia menambahkan, masalah internal Asean harus diselesaikan di dalam Asean sendiri. Menurutnya, konflik tersebut merupakan ujian bagi solidaritas dan keutuhan kawasan.

    TB Hasanuddin juga menekankan peran strategis Indonesia dalam meredam ketegangan tersebut sebagai pemegang kunci.

    “Sebagai negara besar dan berpengaruh di kawasan, Indonesia punya tanggung jawab moral dan strategis. Kita bisa menjadi jembatan komunikasi yang netral dan konstruktif antara Thailand dan Kamboja, baik melalui jalur bilateral maupun mekanisme regional,” ujarnya.

    Sekadar informasi, ketegangan antara kedua negara kembali meningkat sejak Mei lalu, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak dengan pasukan Thailand di wilayah Segitiga Zamrud, titik pertemuan perbatasan tiga negara Thailand, Kamboja, dan Laos.

    Kedua pihak saling menyalahkan dan mengklaim bertindak untuk membela diri. Meski sempat muncul pernyataan damai dari pimpinan militer masing-masing, berbagai tindakan provokatif terus berlanjut.

    Thailand memperketat pengawasan di pos perbatasan, membatasi pergerakan warga sipil, dan mengancam memutus aliran listrik serta internet ke kota-kota perbatasan Kamboja. Sebagai balasan, Kamboja melarang impor produk pertanian dari Thailand dan menghentikan penayangan film serta drama asal negeri gajah putih itu.

    Dalam kondisi ini, TB Hasanuddin mendesak Asean untuk tidak tinggal diam.

    “Asean harus menunjukkan kapasitasnya sebagai penjaga stabilitas kawasan. Diam berarti membiarkan konflik berkembang menjadi krisis regional,” pungkas Hasanuddin.

  • RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja Nasional 27 Juli 2025

    RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja Nasional 27 Juli 2025

    RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah anggota DPR mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam meredakan ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang belakangan memanas di kawasan perbatasan kedua negara.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara tersebut dan karenanya memiliki posisi yang strategis untuk bertindak sebagai penengah.
    “Untuk urusan Kamboja dan Thailand, saya pikir hubungan Indonesia terhadap dua negara itu cukup baik. Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
    Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, menyampaikan pandangan senada.
    Ia menilai posisi strategis Indonesia sebagai negara besar di ASEAN dapat digunakan untuk meredakan konflik yang berpotensi mengganggu
    stabilitas kawasan
    .
    “Sebagai negara besar dan berpengaruh di ASEAN, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara Kamboja dan Thailand,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2025).
    “Baik melalui diplomasi bilateral maupun dalam kerangka ASEAN,” tambahnya.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menyatakan bahwa hubungan baik Indonesia dengan Thailand dan Kamboja bisa dimanfaatkan untuk mendorong proses perdamaian, bahkan jika perlu dengan menyelenggarakan forum ASEAN khusus.
    KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7/2025).

    “Hubungan baik antara Indonesia dengan kedua negara dapat digunakan untuk menjembatani proses perdamaian. Jika diperlukan Indonesia juga bisa mendorong adanya pertemuan tingkat ASEAN untuk membahas secara khusus upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja,” papar Sukamta, Sabtu.
    Sementara itu, pemerintah menyatakan keprihatinannya atas konflik yang meningkat dan berharap ketegangan tidak berujung pada eskalasi yang lebih besar.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memantau perkembangan situasi secara cermat dan mengantisipasi dampaknya terhadap kawasan, termasuk Indonesia sendiri.
    “Tentunya kita tidak berharap eskalasi akan meningkat, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
    Pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian damai dan kepercayaan pada mekanisme diplomasi di tingkat regional.
    Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengungkapkan optimisme bahwa kedua negara bertetangga itu dapat mengatasi perbedaan secara damai.
    “Kami yakin sebagai negara yang bertetangga, kedua negara akan kembali ke cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tecermin dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama,” tulis Kemenlu RI dalam pernyataan resminya.
    AFP Tentara Kamboja mengisi ulang peluncur roket BM-21 di Provinsi Preah Vihear ketika pertempuran berkecamuk melawan Thailand pada Kamis, 24 Juli 2025. Kamboja mendesak gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand usai bentrokan mematikan di perbatasan yang menewaskan belasan orang.

    Ketegangan terbaru antara Thailand dan Kamboja dipicu oleh insiden bentrokan bersenjata di wilayah sengketa perbatasan.
    Laporan media menyebutkan adanya korban jiwa dan warga sipil yang mengungsi, serta potensi meningkatnya ketegangan militer di kawasan.
    Aksi saling serang ini menunjukkan eskalasi sengketa antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama satu abad.
    Thailand telah menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja.
    Sementara itu, Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Thailand seraya menuduh negara tetangganya itu menggunakan kekuatan berlebihan.
    Masing-masing negara telah meminta warganya yang tinggal dekat perbatasan untuk mengungsi dari wilayah tersebut.
    Kondisi ini pun menimbulkan keprihatinan luas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota Komisi I: Indonesia Bisa Jembatani Komunikasi Thailand-Kamboja Nasional 26 Juli 2025

    Anggota Komisi I: Indonesia Bisa Jembatani Komunikasi Thailand-Kamboja Nasional 26 Juli 2025

    Anggota Komisi I: Indonesia Bisa Jembatani Komunikasi Thailand-Kamboja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi I
    DPR
    TB Hasanuddin
    menegaskan, Indonesia harus memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk ikut berperan dalam proses perdamaian.
    Terutama dalam konflik bersenjata yang tengah terjadi antara
    Thailand
    dan
    Kamboja
    dalam beberapa waktu terkahir.
    “Sebagai negara besar dan berpengaruh di ASEAN, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara Kamboja dan Thailand,” kata TB Hasanudin dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2025).
    “Baik melalui diplomasi bilateral maupun dalam kerangka ASEAN,” lanjutnya.
    Seperti diketahui, konflik telah pecah antara Thailand dan Kamboja di sepanjang perbatasan sejak hari Kamis (24/7/2025).
    Perang ini merupakan letupan konflik lama soal sengketa wilayah di sekitar kuil suci Preah Vihear.
    Selain peran Indonesia menjembatani perdamaian Thailand dan Kamboja, TB Hasanuddin menyerukan penyelesaian damai melalui peran aktif ASEAN sebagai organisasi kawasan.
    “Karena penyebabnya soal perbatasan, saya menyarankan sebaiknya kedua kepala negara, Kamboja dan Thailand, segera diundang oleh Ketua ASEAN, yaitu Malaysia,” ujar TB Hasanuddin.
    “Sekretariat ASEAN perlu difungsikan untuk memediasi dan mendamaikan kedua pihak secara regional,” tambahnya.
    Ia juga mendorong agar ASEAN mempertimbangkan menggelar pertemuan tingkat tinggi jika situasi tidak segera mereda.
    “Jika diperlukan, ASEAN harus mengadakan pertemuan khusus di tingkat kepala negara untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai dan konstruktif,” ujar TB Hasanuddin.
    Menurutnya, pendekatan damai melalui ASEAN sangat penting untuk menjaga kohesi internal organisasi tersebut.
    “Masalah antarnegara ASEAN harus diselesaikan oleh ASEAN sendiri. Ini penting untuk menjaga keutuhan dan kredibilitas ASEAN dalam menghadapi tantangan kawasan,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
    Diketahui, ketegangan memuncak pada Mei lalu setelah seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak singkat dengan pasukan Thailand di wilayah sengketa yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, lokasi pertemuan perbatasan antara Thailand, Kamboja, dan Laos.
    Kedua pihak saling menuduh dan mengklaim bertindak untuk membela diri. Meski pimpinan militer kedua negara sempat menyatakan niat untuk meredakan situasi, langkah-langkah provokatif terus diambil.
    Thailand memperketat pengawasan di pos perbatasan, membatasi lalu lintas warga, hingga mengancam memutus aliran listrik dan internet ke kota-kota perbatasan Kamboja.
    Sebagai balasan, Kamboja menghentikan impor buah dan sayuran dari Thailand serta melarang penayangan film dan drama Thailand.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR pastikan Komisi I perhatikan kesejahteraan wartawan

    Anggota DPR pastikan Komisi I perhatikan kesejahteraan wartawan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memastikan bahwa Komisi I DPR RI memberi perhatian terhadap kesejahteraan wartawan, sebagaimana selama ini perhatian itu diberikan kepada prajurit TNI.

    Dia mengatakan bahwa wartawan sebagai pekerja pers mempunyai peranan penting dalam sistem demokrasi, karena sudah dianggap sebagai pilar keempat dalam demokrasi.

    “Jika ada masalah dalam dunia pers, maka menjadi kewajiban kita semua untuk menyelesaikannya bersama-sama,” kata TB dalam rapat dengan Menkomdigi, KPI, hingga Dewan Pers, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia menilai bahwa dunia pers saat ini didominasi oleh pemilik media yang sebagian besar merupakan pengusaha, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kepentingan korporasi dan kesejahteraan wartawan di lapangan.

    “Di ruangan ini, kita sering bicara soal kesejahteraan prajurit TNI. Hari ini saya ajak kita semua untuk juga mulai membahas secara serius bagaimana meningkatkan kesejahteraan wartawan media,” kata dia.

    Dia menegaskan bahwa wartawan adalah bagian tak terpisahkan dari anak bangsa yang perannya sangat vital dalam menjaga informasi publik, demokrasi, dan kontrol terhadap kekuasaan.

    Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di pemerintah, DPR, maupun industri media, untuk duduk bersama dan mencari solusi konkret demi meningkatkan taraf hidup dan perlindungan bagi insan pers di Indonesia.

    “Saya yakin dan saya percaya, kita harus dan bisa memperjuangkan kesejahteraan wartawan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk kemaslahatan negeri ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paripurna DPR Bacakan Surpres Calon Dubes RI, 71 Anggota Dewan Hadir

    Paripurna DPR Bacakan Surpres Calon Dubes RI, 71 Anggota Dewan Hadir

    Jakarta –

    DPR menggelar rapat paripurna ke-22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025. Agenda rapat ini akan mengambil keputusan terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan pembacaan Surat Presiden (Surpres) calon dubes RI untuk negara sahabat.

    Rapat digelar di ruang paripurna DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, turut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal hingga Saan Mustopa.

    “Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang anggota, hadir 71 orang, izin 222 orang karena memang hari ini adalah hari kunker (kunjungan kerja) masing-masing,” kata Puan dalam paripurna.

    “Dan karena itu forum telah tercapai, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-22 masa persidangan IV tahun sidang 2024-2025, hari Kamis, 3 Juli 2025, menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” sambungnya.

    Puan juga membacakan Surat Presiden terkait calon duta besar. Puan menyebut calon dubes itu akan dilakukan fit and proper oleh Komisi I DPR.

    Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin sebelumnya mengungkapkan nama calon dubes Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) sudah diterima pimpinan DPR dari pemerintah. TB Hasanuddin mengatakan pihaknya akan segera melakukan fit and proper test setelah nama tersebut diterima Komisi I DPR.

    “Kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi I untuk dilaksanakan semacam fit and proper test,” sambungnya.

    (dwr/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini