Xcloud.id

Tag: TB Hasanuddin

  • Dewan Ketahanan Nasional Minta Ubah Nama Saat Rapat Bersama DPR – Page 3

    Dewan Ketahanan Nasional Minta Ubah Nama Saat Rapat Bersama DPR – Page 3

    Anggota Komisi III DPR RI TB Hasanuddin bercerita terkait dengan tugas Dewan Keamanan Nasional (Wantannas) pada saat ini dan tahun 2012 lalu.

    Hal ini disampaikan dalam rapat bersama antara Komisi I DPR RI dengan Sesjen Wantannas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

    “Tahun 2012 itu, dari pemerintah waktu itu berdasarkan hasil dari diskusi antara DPR dengan Lemhanas, lalu diadakan seminar nasional. Dipimpin waktu itu oleh Bapak Presiden Pak SBY, lalu diusulkan lah produk waktu dari Lemhanas dibentuknya Dewan Keamanan Nasional dibawa lah draft itu ke Komisi I, karena keputusan dari pimpinan DPR, lalu dibuat Panja di Komisi I,” kata Hasanuddin dalam rapat.

    “Terjadi perdebatan ya, waktu itu sudah bagus sebetulnya yang dihasilkan dalam seminar di Lemhanas itu yang diprakarsai oleh Bapak Presiden SBY, clear ya. Tetapi, draft yang masuk menjadi versi-versi lain. Setelah dibuka dim-nya disini,” sambungnya.

    Karena, saat itu dirinya diminta untuk menjadi pimpinan dari Panitia Kerja (Panja, timbul ada tiga kelompok yakni dari TNI yang menghendaki Wantannas bersifat operasional.

    “Bahkan pelakunya adalah satuan-satuan teritorial, Kodam, Korem, Kodim sampai ke bawah begitu dan itu di TNI pun lah, kok massa Angkatan Darat (AD) saja dipertanyakan oleh Angkatan Laut (AL) dan Angkat Darat (AD), jadi operasional,” ucapnya.

    “Yang kedua, versi yang kedua dari pihak Polri, walaupun waktu itu Kapolri-nya sudah tandatangan, mungkin untuk basa-basi waktu itu. Tetapi disini terjadi perdebatan, nah begitu. Yang ketiga, versi Lemhanas yang menurut hemat saya seperti berada di dalam seminar itu,” tambahnya.

     

  • 7 Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi… Megapolitan

    7 Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi… Megapolitan

    Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
    Budi Arie
    Setiadi terbawa-bawa dalam pusaran skandal judi
    online
    yang melibatkan sebelas pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Diketahui, sebelas pegawai Komdigi (dulu Kominfo) dengan jabatan tak strategis itu ditangkap polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melindungi ribuan situs judi
    online
    yang seharusnya mereka blokir.
    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menganggap sebelas pegawai Komdigi sudah lama melindungi ribuan situs judi
    online
    , tetapi tak pernah ditindak oleh Budi Arie semasa menjabat Menkominfo hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.
    “Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan
    clear
    ,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
    Sementara itu, polisi akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus ini.
    “Akan kami dalami,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Selasa.
    Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang dilakukan kesebelas mantan anak buahnya.
    “Pasti enggak (terlibat),” ujar Budi Arie di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    Untuk membuktikan perkataannya, Budi Arie mengaku siap apabila dirinya harus diperiksa polisi.
    Dia mempersilakan polisi untuk mendalami informasi yang ingin diketahui dari dirinya selaku mantan Menkominfo.
    “Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” imbuhnya.
    Pengamat kepolisian Bambang Rukminto, menilai polisi perlu segera memeriksa Budi Arie terkait kasus pegawai Komdigi bekingi situs judi
    online
    .
    Bambang berujar, keterangan Budi Arie diperlukan untuk mencari tahu bagaimana proses pengawasan saat ia memimpin Kemenkominfo.
    “Pemeriksaan Budi wajib dilakukan. Meskipun belum bisa dipastikan apakah Budi terlibat atau tidak. Sebagai atasan dia harus bertanggung jawab terkait kontrol dan pengawasan jajarannya,” jelas Bambang, dilansir dari
    Kompas.id
    , Kamis (7/11/2024).
    Senada dengan Bambang, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mendesak kepolisian untuk memeriksa Budi Arie.
    “Kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” ujar Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).
    Meski begitu, sampai saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap Budi Arie maupun atasan dari kesebelas pegawai Komdigi yang ditangkap.
    Di tengah desakan agar polisi segera memeriksa Budi Arie, relawan Pro Jokowi (Projo) justru memberikan pembelaan terhadap Budi Arie selaku Ketua Umum Projo.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Projo, Handoko, menilai Budi Arie adalah sosok pelopor pemberantasan judi online. Ia meyakini Budi Arie tak terlibat dalam kasus pegawai Komdigi lindungi situs judi
    online
    .
    “Padahal, kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi
    online
    , maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi
    online
    ,” kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis.
    Handoko menjelaskan, Budi Arie sudah melakukan sejumlah langkah untuk memberantas judi
    online
    setelah dilantik sebagai Menkominfo pada era Presiden Joko Widodo, yakni pada 17 Juli 2023.
    Salah satu langkah yang dilakukan Budi Arie, jelas Handoko, adalah menghapus begitu banyak situs judi
    online
    di Indonesia.
    “Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-
    takedown
    ,” ujar Handoko.
    “Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi
    online
    dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” tambahnya.
    Tak sampai situ, Budi Arie juga disebut telah memberantas judi
    online
    hingga ke rekening-rekening pelakunya.
    Bahkan, kata Handoko, Budi Arie juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menutup rekening pelaku judol.
    “Juga Budi Arie melakukan koordinasi dengan stakeholder di
    financial technology
    ,
    fintech
    , untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi Menteri dan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas dunia,” katanya.
    “Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, memutasi pegawai atau pejabat, serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi
    online
    ,” sambung dia.
    Handoko mengungkapkan, Budi Arie menjadi korban pengkhianatan salah satu pegawai Komdigi yang menjadi tersangka, yakni AK.
    Saat awal menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie merasa pemberantasan judi
    online
    butuh sumber daya manusia yang lebih besar dan lebih berkualitas, terutama di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.
    “Jumlah personel untuk mengawasi dan melakukan
    takedown
    situs-situs judi
    online
    sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran,” kata Handoko kepada
    Kompas.com
    , Jumat.
    Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang lebih besar, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk melibatkan tenaga non pegawai.
    Beberapa calon seleksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk AK, seorang lulusan SMK yang direkomendasikan oleh T, seorang aktivis yang dikenal Budi Arie dalam kapasitas politiknya.
    Kala itu, AK disebut mampu men-
    takedown
    hingga 100.000 situs judi
    online
    per hari. Hal ini menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkan AK masuk dalam tim pemberantasan judi
    online
    .
    Namun, perekrutan AK justru menjadi titik awal masalah.
    “Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK,” kata Handoko.
    Awalnya AK tidak lulus seleksi di Komdigi. Meski begitu, ia masih tetap bisa bekerja di Komdigi.
    Handoko menjelaskan, AK tidak lulus seleksi di Komdigi karena dia lulusan SMK sehingga menjadi sulit untuk menetapkan penggajian nya.
    “AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” kata Handoko.
    Handoko menyampaikan, T dan AK serta sejumlah PNS Kominfo diketahui menjadi operator bandar judi
    online
    . Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1.000 situs judol dari
    take down
    Komdigi.
    “Tidak ada kaitan aktivitas mereka melindungi situs judol dengan Menteri Budi Arie,” kata Handoko.
    “Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi
    online
    tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi
    online
    ,” imbuhnya.
    (Penulis: Tatang Guritno, Baharudin Al Farisi, Adhyasta Dirgantara, Tria Sutrisna | Editor: Ihsanuddin, Fitria Chusna Farisa, Ardito Ramadhan, Muhammad Isa Bustomi)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi “Online” di Kementerian Komdigi

    Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi “Online” di Kementerian Komdigi

    GELORA.CO – Relawan Pro Jokowi (Projo) membela ketua umumnya, Budi Arie Setiadi, yang belakangan terseret dalam perkara judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Diketahui, sebanyak 11 pegawai Komdigi yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditangkap polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberantasan judi online.

    Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap perlu memberikan penjelasan kepada kepolisian atas tingkah laku “anak buah” di kementerian lamanya.

    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, misalnya, menilai, Budi Arie tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.

    Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Komdigi sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.

    “Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

    Kepolisian telah merespons permintaan elemen masyarakat mengenai Budi Arie Setiadi.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.

    “Akan kami dalami,” ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

    Pembelaan Projo

    Terseretnya nama Budi Arie dalam kasus tersebut membuat Projo pasang badan untuk membela ketua umumnya itu.

    Projo bahkan mengeluarkan 8 maklumat yang menegaskan komitmen Projo melawan judi online, salah satu isinya adalah menganggap tuduhan yang menyebut Budi Arie terlibat judi online sebagai hal keji.

    “Tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam melindungi situs judi online adalah framing jahat dan politik yang keji. Ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri yang juga berkomitmen memberantas judi online di seluruh wilayah NKRI,” kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Kamis (7/11/2024).

    Isi lain dari maklumat itu menyebutkan bahwa Projo menganggap Budi Arie adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online.

    Budi Arie juga disebut telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan kewenangannya sebagai Menkominfo dalam memberantas judi online maupun sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online.

    Projo juga mengeklaim bahwa Budi Arie adalah pelopor gerakan pemberantasan judi online.

    “Kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online,” kata Handoko.

    Ia menyebutkan, Budi Arie telah menghapus 3,8 juta situs judi online selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo.

    “Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” ujar Handoko.

    Handoko juga memastikan bahwa 11 pegawai Komdigi yang ditangkap polisi terkait judi online, bukan anggota organisasi Projo.

    Menurut dia, seluruh anggota Projo justru diinstruksikan untuk terlibat memberantas judi online.

    “Alhamdulillah sampai detik ini, tidak ada satu pun, belum ada satu pun yang mengalami masalah itu. Dan mudah-mudahan juga memang enggak ada,” kata Handoko.

    Sementara itu, Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online.

    “Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Budi Arie mengaku tahu indentitas 11 orang pegawai Komdigi yang ditangkap polisi.

    Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut.

    “Pasti enggak (terlibat),” kata dia.

  • Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi "Online" di Kementerian Komdigi Nasional 8 November 2024

    Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi "Online" di Kementerian Komdigi Nasional 8 November 2024

    Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi “Online” di Kementerian Komdigi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Relawan Pro Jokowi (
    Projo
    ) membela ketua umumnya,
    Budi Arie Setiadi
    , yang belakangan terseret dalam perkara
    judi online
    di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Diketahui, sebanyak 11 pegawai Komdigi yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditangkap polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberantasan judi online.
    Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap perlu memberikan penjelasan kepada kepolisian atas tingkah laku “anak buah” di kementerian lamanya.
    Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, misalnya, menilai, Budi Arie tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.
    Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Komdigi sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.
    “Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
    Kepolisian telah merespons permintaan elemen masyarakat mengenai Budi Arie Setiadi.
    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.
    “Akan kami dalami,” ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).
    Pembelaan Projo
    Terseretnya nama Budi Arie dalam kasus tersebut membuat Projo pasang badan untuk membela ketua umumnya itu.
    Projo bahkan mengeluarkan 8 maklumat yang menegaskan komitmen Projo melawan judi online, salah satu isinya adalah menganggap tuduhan yang menyebut Budi Arie terlibat judi online sebagai hal keji.
    “Tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam melindungi situs judi online adalah
    framing
    jahat dan politik yang keji. Ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri yang juga berkomitmen memberantas judi online di seluruh wilayah NKRI,” kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Kamis (7/11/2024).
    Isi lain dari maklumat itu menyebutkan bahwa Projo menganggap Budi Arie adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online.
    Budi Arie juga disebut telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan kewenangannya sebagai Menkominfo dalam memberantas judi online maupun sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan
    Judi Online
    .
    Projo juga mengeklaim bahwa Budi Arie adalah pelopor gerakan pemberantasan judi online.
    “Kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online,” kata Handoko.
    Ia menyebutkan, Budi Arie telah menghapus 3,8 juta situs judi online selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo.
    “Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” ujar Handoko.
    Handoko juga memastikan bahwa 11 pegawai Komdigi yang ditangkap polisi terkait judi online, bukan anggota organisasi Projo.
    Menurut dia, seluruh anggota Projo justru diinstruksikan untuk terlibat memberantas judi online.
    “Alhamdulillah sampai detik ini, tidak ada satu pun, belum ada satu pun yang mengalami masalah itu. Dan mudah-mudahan juga memang enggak ada,” kata Handoko.
    Sementara itu, Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online.
    “Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
    Budi Arie mengaku tahu indentitas 11 orang pegawai Komdigi yang ditangkap polisi.
    Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut.
    “Pasti enggak (terlibat),” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP dukung riset dan aplikasi tanaman herbal untuk obati kanker

    PDIP dukung riset dan aplikasi tanaman herbal untuk obati kanker

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendukung agar riset dan aplikasi tanaman obat-obatan herbal dalam mencegah dan mengatasi tumor dan kanker.

    Diharapkan dengan upaya tersebut, seluruh rakyat Indonesia semakin maju dan sejahtera dengan tubuh, jiwa, dan pikiran yang sehat.

    Komitmen PDIP itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka seminar sehari kesehatan kanker Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Binaan Kanker Nusantara (YBKN) di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.

    “Acara ini sejalan arahan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Ibu Megawati Soekarnoputri yang ingin Indonesia berdaulat dalam bidang kesehatan,” kata Hasto dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Adapun, Hasto hadir bersama Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning. Kegiatan itu dilaksanakan secara hybrid, dengan hadirnya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, ratusan perwakilan pengurus DPC dan DPD PDIP dari seluruh Indonesia serta beberapa anggota DPR RI, salah satunya Tubagus Hasanuddin.

    “Selalu diingatkan Ibu Mega, politik bukan sekadar urusan pemilu, namun urusan kehidupan, bagaimana kita mengatasi penyakit rakyat dengan mendorong hidup sehat,” lanjut Hasto.

    Megawati, kata Hasto juga secara konsisten meminta para peneliti di BRIN untuk mendata plasma nutfah Indonesia. Tujuannya, selain memperkuat data tentang sumber daya asli Indonesia, namun juga agar riset dan aplikasi khasiat darinya bisa dimanfaatkan.

    “Termasuk dengan tanaman herbal yang bisa mencegah dan mengobati penyakit kanker,” ujar Hasto.

    Ketika acara dimulai, Indonesia Raya dinyanyikan tiga stanza. Hal itu menjadi pembahasan oleh Hasto di dalam sambutan. Menurutnya, komitmen Ketua Umum Megawati dan PDIP itu dilatari oleh berbagai amanat yang dimaknai dari lagu kebangsaan tersebut.

    Misalnya, Hasto mengutip lirik di stanza kedua yang menyebut “Indonesia tanah muda dan kaya”. Menurut Hasto, suburnya tanah Indonesia itu memungkinkan rakyat Indonesia menanam pohon dengan efek khasiat herbal.

    “Subur tanahnya dan jiwanya. Diharapkan yang subur tanahnya, jiwanya, rakyatnya, bukan keluarganya yang subur. Pesan lain, sadarlah hati dan budinya untuk Indonesia Raya. Yang lupa marwah kekuasaan biasanya tak sadar hati dan tak sadar budi. Maka penyuluhan ini sangat penting agar suburnya tanah Indonesia dimanfaatkan untuk menanam tanaman herbal yang berkhasiat mengatasi kanker,” katanya.

    Dari lagu Indonesia Raya, lanjut Hasto, ada juga tugas untuk melindungi tumpah darah Indonesia, termasuk dari berbagai macam penyakit sehingga terwujud kesejahteraan umum.

    “Memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana caranya? Kesejahteraan umum bukan berarti pergi ke Amerika untuk membeli roti seharga Rp400 ribu, tetapi kesejahteraan dengan pola hidup sehat, jiwa bersih. Itu kesejahteraan umum yang kita perjuangkan,” ucap Hasto.

    Hasto mengatakan DPP PDIP turut mendoakan bagi para penderita kanker untuk terus berjuang dan membangun semangat untuk sembuh. Ia pun bercerita pengalamannya mengalami COVID-19. Baginya, semangat untuk tetap hidup dan sembuh akan sangat banyak membantu proses penyembuhan.

    Ia melanjutkan bahwa DPP PDIP akan segera memerintahkan kepada kader-nya yang duduk sebagai kepala daerah maupun di legislatif, untuk aktif terlibat, yakni dalam kampanye sosialisasi pemanfaatan tanaman herbal untuk mencegah dan mengobati kanker.

    “Semoga rakyat Indonesia bisa mencegah dini kanker. Yang sedang menderita, kami beri spirit bahwa bisa disembuhkan dengan kombinasi obat, spirit juang, dan hidup bahagia, sehingga manusia Indonesia sempurna dapat dilakukan,” kata Hasto.

    Sementara, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning mengatakan kegiatan seminar tersebut dilakukan pasca-deklarasi Forum Kedaulatan Kesehatan. Forum tersebut sudah bergerak mengadvokasi rakyat yang kesulitan ke dokter atau rakyat yang ke rumah sakit, namun tak dilayani dengan baik.

    “Ini perwujudan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Bu Mega selalu bilang menolong orang, jangan melihat latar belakangnya, termasuk perbedaan politik. Siapa pun, kalau perlu ditolong, segera ditolong,” tutur Ribka.

    Menurut Ribka, acara seminar tersebut berawal dari permintaan dari YBKN untuk PDIP terlibat mengampanyekan pengobatan kanker lewat tanaman herbal. PDIP menilai langkah tersebut penting mengingat berdasar data, 135 per 100 ribu penduduk Indonesia menderita kanker.

    “Kita itu nomor delapan se-Asia Tenggara. Menghabiskan anggaran untuk kanker saja itu Rp3,5 triliun hanya untuk mengatasi kanker. Padahal, banyak penyakit harus diatasi. Maka kita mendorong kerja sama yayasan dengan PDIP agar membantu sembuhnya pasien kanker,” ujar Ribka.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Koalisi Masyarakat Sipil Audiensi dengan PDIP Bahas Revisi UU TNI

    Koalisi Masyarakat Sipil Audiensi dengan PDIP Bahas Revisi UU TNI

    Jakarta, Gatra.com – Koalisi Masyarakat Sipil terdiri Imparsial, Setara Institute, KontraS, PBHI, hingga Elsam melakukan audiensi dengan PDI Perjuangan (PDIP) mengenai pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) TNI yang saat ini masuk Prolegnas DPR.

    Audiensi tersebut dilakukan di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/7). Adapun perwakilan dari PDIP yang hadir adalah Tubagus Hasanuddin, Andi Widjajanto, dan Andreas Hugo Pareira.

    “Maksud tujuan audiensi kami pada hari ini yaitu terkait dengan Revisi UU TNI. Menurut kami, terkait draft tersebut terdapat beberapa hal yang secara substansi dapat melemahkan demokrasi dan juga menghambat kemajuan HAM di Indonesia,” kata Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar, mengungkapkan bahwa yang menjadi kekhawatiran para koalisi masyarakat sipil adalah selalu ada UU terkait militer yang disahkan pada setiap akhir periode DPR.

    “Yang jadi pertanyaan adalah di akhir 2024 periode ini kira-kira apa yang mau disahkan oleh DPR? Itu yang kemudian kenapa kami was-was masyarakat sipil, karena kita menanti nih akhir periode DPR kira-kira akan mengesahkan apa,” tutur dia.

    Lebih lanjut, dirinya menyoroti bahwa pembahasan Revisi UU TNI terkesan buru-buru dibahas pada periode saat ini.

    “Secara proses, ini seperti diburu-buru, karena kan DPR akan segera berakhir pada 30 September 2024. Sementara masa sidang tinggal tersisa satu kali masa sidang itu, kan. Jadi, apakah itu memungkinkan untuk bisa membahas secara komprehensif sejumlah persoalan terkait dengan implementasi UU TNI?” ujar Wahyudi.

    Wahyudi berpendapat bahwa lebih baik Revisi UU TNI diperbincangkan pada masa DPR periode baru, bukan justru diajukan kepada DPR yang akan segera berakhir masa jabatannya. “Yang semestinya secara moral menghindari usul inisiatif pembahasan RUU baru,” tuturnya.

    Merespons hal tersebut, Politisi PDIP sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyampaikan rasa terima kasih kepada para koalisi masyarakat sipil yang mewakili masyarakat pada umumnya.

    “Yang paling penting kami akan mendengar pendapat publik dan hari ini terima kasih dari masyarakat sipil serta mewakili masyarakat pada umumnya,” katanya dalam kesempatan yang sama.

    Kendati demikian, dirinya mengingatkan bahwa hal tersebut juga perlu disampaikan ke fraksi-fraksi yang lain.

    “Tetapi perlu diingat, saya kira apa yang disampaikan beliau-beliau sudah ada kesepahaman ya, tetapi juga di DPR sistem kerja kami tidak bisa mendengarkan satu ide dari satu fraksi. Jadi, ya ide yang bagus ini tolong disampaikan juga kepada fraksi yang lain,” ucap Hasanuddin.

    57

  • RUU TNI Kenapa Ditolak? Tentara Urus Kasus Narkoba, 20 Organisasi Tak Terima

    RUU TNI Kenapa Ditolak? Tentara Urus Kasus Narkoba, 20 Organisasi Tak Terima

    PIKIRAN RAKYAT – Alasan RUU TNI kenapa ditolak bisa diketahui di artikel ini. Sedang dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di hotel mewah Fairmont, Jakarta sejak Jumat 14 Maret 2025 sampai hari libur kerja Sabtu, 15 Maret 2025.

    Rapat RUU TNI di hotel saat Presiden Prabowo menekankan efisiensi itu dikonfirmasi Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin. Anggota Dewan itu menjelaskan pihaknya belum mengetahui sampai kapan rapat tersebut akan tuntas.

    “Kita mulai kemarin pada pukul 13.30 WIB setelah Salat Jumat. Kita mulai tadi malam sampai sekitar jam 22.00 WIB. Hari ini akan mulai lagi jam 10.00 WIB, sampai kapan nanti, jam berapa saya belum tahu. (Tentang alasan rapat diadakan tidak di Gedung MPR) itu tanya kepada Sekjen kenapa di sini, kenapa tidak di MPR atau misalnya di tempat lain. It’s not my business,” tuturnya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin,

    RUU TNI kenapa ditolak?

    Pembahasan RUU yang mengatur prajurit tentara ini ditolak 20 organisasi sekaligus. Alasan penolakannya adalah menganggap UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 masih dianggap relevan untuk membangun tentara ke arah militer yang profesional.

    “Pemerintah dan DPR perlu mengubah aturan tentang peradilan militer yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 agar prajurit militer tunduk pada peradilan umum jika terlibat tindak pidana umum demi menegakkan asas persamaan di hadapan hukum yang ditegaskan dalam Konstitusi,” kata salah satu organisasi tersebut, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).

    KontraS dan 19 organisasi lainnya menolak karena terdapat pasal-pasal bermasalah dalam draf yang diserahkan pada DPR, Selasa 11 Maret 2025. Pasal itu dianggap akan mengembalikan dwifungsi TNI yang diterapkan Presiden Soeharto, mertua Prabowo. Soeharto sebelumnya berkuasa 32 tahun di era Orde Baru dan ia diturunkan saat reformasi tahun 1998.

    Pasal-pasal bermasalah dalam RUU TNI

    TNI akan menjabat di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

    Alasannya adalah TNI yang kini dipimpin Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto harusnya bertugas sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Kejaksaan adalah aparat penegak hukum. Sedangkan tentara di KKP tidak tepat karena itu adalah lembaga sipil.

    TNI menangani kasus narkoba

    Hal ini juga dianggap tidak tepat karena penanganan kasus narkotika harusnya oleh penegak hukum, bukan pihak yang bertugas sebagai alat pertahanan negara. Penanganannya pun harusnya pada aspek medis, bukan represeif atau operasi militer selain perang yang melibatkan tentara.

    TNI operasi militer tanpa pertimbangan DPR

    UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 sudah mengatur bahwa DPR melalui kebijakan politik negara lewat presiden akan mempertimbangkan situasi operasi militer. Draf baru meniadakan peran DPR sebagai legislatif dan wakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Konflik kewenangan berpotensi timbul.

    “Koalisi menolak DIM RUU TNI yang disampaikan pemerintah ke DPR karena masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang tetap akan mengembalikan dwi fungsi TNI dan militerisme di Indonesia. Pernyataan kepala komunikasi presiden yang menilai tidak ada dwi fungsi dalam RUU TNI adalah keliru, tidak tepat dan tidak memahami permasalahan yang ada dalam RUU TNI,” kata KontraS dan lembaga lainnya.

    Panglima TNI Ingin Perwira Cepat Naik Pangkat, Ada Apa?

    Revisi UU TNI Dibahas Tertutup di Hotel Mewah, Usia Pensiun Perwira Tinggi Diperpanjang?

    20 organisasi yang menolak RUU TNI

    Berikut selengkapnya:

    Imparsial YLBHI KontraS PBHI Nasional Amnesty International Indonesia ELSAM Human Right Working Group (HRWG) WALHI SETARA Institute Centra Initiative Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP) Public Virtue Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) BEM SI

    Demikian alasan RUU TNI ditolak 20 organisasi. Salah satunya menganggap tidak tepat jika tentara ikut mengurusi kasus narkoba.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Sesuai karena Diadakan Tertutup

    Tak Sesuai karena Diadakan Tertutup

    PIKIRAN RAKYAT – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak pembahasan tertutup Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025.

    Para perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta pembahasan RUU TNI oleh panitia kerja (panja) dilakukan terbuka.

    Hal ini disampaikan salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus sekaligus Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

    “Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup,” kata Andrie Yunus saat menerobos masuk ke ruang rapat panja seperti dikutip dari Antara.

    Kronologi

    Andrie Yunus menilai, pembahasan tertutup RUU TNI tak sesuai dengan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.

    Aspirasi disampaikan 3 orang perwakilan koalisi yang mendadak menerobos memasuki ruang rapat panja. Namun, para perwakilan tersebut langsung ditarik ke luar ruang rapat oleh pihak pengamanan rapat.

    Para perwakilan koalisi tetap menyerukan aspirasinya ketika berada di luar ruangan, usai ditarik ke luar ruang rapat.

    Menurutnya RUU TNI mengandung berbagai pasal bermasalah, yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia secara substansi.

    Ia mengatakan agenda revisi UU TNI berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan mengembalikan Dwifungsi TNI, sehingga militer aktif akan bisa menduduki berbagai jabatan sipil.

    Perluasan penempatan TNI aktif pada jabatan sipil tak sesuai prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah.

    Hal tersebut seperti menguatkan dominasi militer di ranah sipil, pembuatan kebijakan, dan loyalitas ganda.

    Rancangan Rampung 40 Persen

    Panja RUU TNI meliputi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sudah merampungkan pembahasan 40 persen dari 92 DIM RUU TNI.

    Menurut anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, pembahasan RUU TNI sudah dilakukan sejak Jumat, 14 Maret 2025 dan masih akan berlangsung hingga hari ini Minggu, 16 Maret 2025.

    “Kemarin lebih banyak dibahas intens itu tentang umur, masa pensiun, kemudian dibicarakan juga dihitung variabel bagaimana kalau bintara, tamtama, pensiun umur sekian, dan sebagainya,” kata Hasanuddin saat ditemui sebelum rapat panja di Jakarta pada Sabtu, 15 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News