Xcloud.id

Tag: TB Hasanuddin

  • 5 Respons Kapolri, Pangdam, hingga DPR RI Terkait Insiden Penyerangan Mapolres Tarakan oleh Anggota TNI – Page 3

    5 Respons Kapolri, Pangdam, hingga DPR RI Terkait Insiden Penyerangan Mapolres Tarakan oleh Anggota TNI – Page 3

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta prajurit TNI yang diduga terlibat dalam penyerangan Markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara pada Senin malam 24 Februari 2025 agar dihukum berat.

    “Kami mengecam penyerangan yang dilakukan puluhan oknum prajurit TNI tersebut,” kata Hasanuddin di Jakarta, Rabu 26 Februari 2025, melansir Antara.

    Dia pun meminta kepada Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman untuk mengambil tindakan keras kepada prajurit yang terlibat dalam serangan tersebut, termasuk kepada atasannya.

    “Kalau perlu beri hukuman keras dua tingkat ke atas, beri tindakan kepada para Komandan Peleton, dan Komandan Kompi-nya,” kata purnawirawan Mayor Jenderal TNI tersebut.

    Selain itu, anggota komisi yang membidangi urusan pertahanan dan luar negeri tersebut meminta para prajurit TNI agar melakukan sosialisasi dengan para aparat keamanan setempat.

    “Kemudian setiap satuan supaya mengadakan sosialisasi dan silaturahmi dengan pasukan-pasukan tetangga lain termasuk TNI dan Polri,” jelas TB Hasanuddin.

    Senada, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta TNI memberikan sanksi para prajurit TNI serta atasannya yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara.

    Dia mengatakan aksi main hakim sendiri oleh anggota TNI tidak bisa dibiarkan untuk itu, dia meminta harus ada sanksi yang tegas dan terukur bagi anggota yang terlibat.

    “Kami mendorong Kodam Mulawarman untuk memeriksa dan memberikan sanksi dua tingkat ke atas mulai Danton dan Danki yang terlibat jika diperlukan,” kata Amelia.

    Dia pun sangat menyayangkan peristiwa penyerangan tersebut harus terjadi di antara TNI-Polri. Menurut dia, peristiwa itu sudah bukan sebatas kenakalan prajurit, tetapi sudah mengarah kepada aksi yang merugikan citra TNI di mata publik.

    “Kami nyatakan, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi di masa yang akan datang, baik di Tarakan maupun di seluruh Indonesia,” kata dia.

    Untuk itu, dia mendorong Panglima TNI dan Kapolri untuk meningkatkan pembinaan mental, ideologi, dan disiplin bagi para anggotanya.

    Menurut dia, Presiden Prabowo dalam Rapim TNI 2025 sudah memberikan arahan, yang menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara.

    Dia mengatakan TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, serta wujud dari eksistensi negara.

    “Sinergitas TNI-Polri sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program Astacita pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” kata legislator yang membidangi sektor pertahanan, luar negeri, dan komunikasi.

     

  • TB Hasanuddin Soroti Penyerangan Mapolres Tarakan, Usulkan Komandan TNI Tinggal di Barak – Halaman all

    TB Hasanuddin Soroti Penyerangan Mapolres Tarakan, Usulkan Komandan TNI Tinggal di Barak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TARAKAN – Sejumlah oknum diduga anggota TNI menyerang Markas Polres (Mapolres) Tarakan pada Senin (24/2/2025) malam.

    Insiden itu mengakibatkan sebanyak lima anggota Polres Tarakan menderita luka.

    Selain itu, sejumlah fasilitas di Mapolres Tarakan mengalami kerusakan.

    Untuk mencegah terjadinya insiden serupa, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengusulkan agar para komandan di tingkat bawah, seperti Komandan Peleton dan Komandan Kompi, supaya tinggal bersama prajurit di barak.

    Menurut dia, upaya itu dilakukan agar pengawasan terhadap prajurit dapat lebih optimal.

    Dia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama yang baik antara prajurit TNI dengan aparat keamanan.

    “Setiap satuan supaya mengadakan sosialisasi dan silaturahmi dengan pasukan-pasukan tetangga lain termasuk TNI dan Polri,” kata dia pada Selasa (25/2/2025).

    Dia mengecam insiden itu dan meminta aparat terkait untuk menindak tegas dan menghukum berat semua prajurit yang terlibat dalam penyerangan.

    “Kami mengecam penyerangan yang dilakukan puluhan oknum prajurit TNI tersebut,” kata dia.

    Dia juga meminta Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) setempat untuk mengambil tindakan keras terhadap prajurit yang terlibat dalam serangan tersebut.

     “Kalau perlu beri hukuman keras dua tingkat ke atas, beri tindakan kepada para Komandan Peleton, dan Komandan Kompi nya,” tambahnya.

  • TB Hasanuddin Desak Semua Prajurit TNI yang Terlibat Penyerangan Mapolres Tarakan Dihukum Berat – Halaman all

    TB Hasanuddin Desak Semua Prajurit TNI yang Terlibat Penyerangan Mapolres Tarakan Dihukum Berat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengecam aksi penyerangan ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Tarakan oleh sekelompok diduga anggota TNI terjadi pada Senin (24/2/2025) malam. 

    Hasanuddin pun meminta untuk menindak tegas dan menghukum berat semua prajurit yang terlibat penyerangan tersebut.

    “Kami mengecam penyerangan yang dilakukan puluhan oknum prajurit TNI tersebut,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

    Dia juga meminta Panglima Kodam setempat untuk mengambil tindakan keras kepada prajurit yang terlibat dalam serangan tersebut.

    “Kalau perlu beri hukuman keras dua tingkat keatas, beri tindakan kepada para Komandan Peleton, dan Komandan Kompi nya,” ujar Hasanuddin.

    Hasanuddin mengusulkan para komandan di tingkat bawah, seperti Komandan Peleton (Dan Ton) dan Komandan Kompi (Dan Kie), tinggal bersama prajurit di barak agar pengawasan terhadap prajurit dapat lebih optimal.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama yang baik antara prajurit TNI dengan aparat keamanan setempat.

    “Kemudian setiap satuan supaya mengadakan sosialisasi dan silaturahmi dengan pasukan-pasukan tetangga lain termasuk TNI dan Polri,” ucapnya.

    Kronologis Penyerangan

    Sebelumnya Senin (24/2/2025) malam, ketika sekitar 20 oknum anggota TNI menyerang Markas Polres Tarakan.

    Penyerangan ini menyebabkan lima anggota Polres mengalami luka-luka dan kerusakan pada fasilitas mako.

    Informasi yang diterima Tribunnews.com, pada pukul 22.45 Wita, sekelompok oknum TNI tiba di lokasi menggunakan truk berwarna hijau.

    Mereka kemudian turun dan berjalan menuju mako Polres Tarakan dengan membawa batu, kayu, dan besi.

    Setibanya di lokasi, mereka langsung menyerang anggota jaga, Bripda Muhammad Nur Rizky dan Bripda Rahmat Kurniawan, dengan alat yang dibawa.

    Setelah melakukan pemukulan, kelompok tersebut melanjutkan aksi pengerusakan di mako Polres Tarakan.

    Beberapa saat kemudian, mobil patroli tiba di lokasi, dan oknum TNI tersebut melanjutkan tindakan pengejaran terhadap anggota lainnya, termasuk Bripda I Putu Anugrah, yang mengalami pengeroyokan dan kehilangan senjata api.

    Akibat penyerangan ini, fasilitas Mako Polres Tarakan juga mengalami kerusakan, termasuk:

    Meja dan kursi di depan SPKT
    Kaca ruang SPKT dan ruang kapolres
    Pintu kaca ruangan ETLE dan jendela kaca ruang ETLE

    Dugaan Senjata

    Dalam penyerangan ini, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun.

    Sebanyak 5 personel Polres Tarakan mengalami luka yang mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Jusuf SK.

    Mereka adalah: 

    1. Nama : Muhammad Nur Rizky
    Luka yang dialami : Luka robek pada kepala bagian atas dan luka lebam pada lengan sebelah kiri

    2. Nama : I Putu Anugerah 
    Luka yang dialami : Luka robek pada kepala bagian belakang

    3. Nama : Fauzan Hidayat
    Luka yang dialami : Luka lebam pada kepala dan tangan 

    4. Nama : Rahmat Kurniawan
    Luka yang dialami : Luka lebam pada pipi sebalah kanan dan kiri serta luka lebam pada kedua belah lengan tangan  
     
    5. Nama : Richard Pasambo
    Luka yang dialami : Luka lebam pada kepala bagian kiri

    Dipicu Kesalahpahaman

    Terkait insiden ini, Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman, buka suara. 

    Kepala Penerangan Kodam VI/Mulawarman, Kolonel Kav Kristiyanto, mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat kesalahpahaman.

    “Kodam VI/Mulawarman bersama Korem 092/Mrl dan Brigif 24/BC telah mengambil langkah cepat dan terukur untuk menyelesaikan permasalahan ini secara profesional,” kata Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

    Kristiyanto menuturkan, seluruh pihak, termasuk jajaran Polres Tarakan, telah berkoordinasi dan melakukan mediasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut.

     

     

  • Rapat Paripurna DPR setujui RUU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025

    Rapat Paripurna DPR setujui RUU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

    “Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2025, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Pertanyaan itu lekas dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR RI dan perwakilan fraksi yang hadir pada rapat paripurna tersebut.

    Dia mengatakan pembahasan RUU TNI selanjutnya ditugaskan kepada Komisi I DPR RI selaku alat kelengkapan dewan dengan ruang lingkup tugas mencakup bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

    “Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI ditugaskan kepada Komisi I DPR RI, apakah dapat disetujui?” katanya.

    Di awal, Adies menyampaikan bahwa pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025.

    “Hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI,” katanya.

    Sebelumnya, pada Agustus 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    “Jadi, hari ini Baleg memutuskan akan menunda atau membatalkan pembahasan UU TNI-Polri,” kata Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Meski pada periode DPR RI 2019–2024 RUU TNI sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR batal digulirkan, RUU TNI lalu diusulkan Komisi I DPR RI pada periode kali ini untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029.

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa fokus pembahasan RUU TNI akan meliputi perubahan usia pensiun dan pos jabatan yang bisa diisi TNI di lembaga lain.

    “Dengan berbagai hal, situasi, politik dan sebagai, oke tidak dilanjutkan. Lalu disarankan (dibahas kembali) walaupun tidak di-carry over,” kata Hasanuddin di Kompleks, Parlemen, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Posisi Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog Tuai Polemik, Komisi I DPR Sarankan Revisi Pasal 47 UU TNI – Halaman all

    Posisi Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog Tuai Polemik, Komisi I DPR Sarankan Revisi Pasal 47 UU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mayjen Novi Helmy Prasetya yang diangkat menjadi Direktur Utama Perum Bulog menuai kritik dari masyarakat.

    Pasalnya, pengangkatan Mayjen Novi Helmy Prasetya dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin pun menyarankan agar segera ada revisi Undang-Undang TNI, khususnya pasal 47 tentang tentara aktif hanya mengisi jabatan sipil yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

    TB Hasanuddin juga menilai, kritik pengangkatan Kepala Bulog ini memang beralasan, karena sesuai dengan UU TNI khususnya pasal 47 untuk perwira aktif hanya dapat menduduki jabatan di 10 Kementerian/ Lembaga.

    Pasal 47 UU TNI berbunyi sebagai berikut: “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung”.

    “Bila negara memang membutuhkan dan kemudian jabatan itu harus diisi oleh perwira tinggi TNI aktif, disarankan segera saja UU Nomor 34 tahun 2004 direvisi terutama pasal 47  agar tidak terjadi pelanggaran terhadap UU,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI menyatakan penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

    Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Hariyanto mengatakan penugasan terhadap Novi dilakukan atas permintaan dari Kementerian BUMN.

    Kementerian BUMN, ungkap Hariyanto, melihat Novi memiliki pengalaman dan jaringan luas hingga ke tingkat Babinsa yang tentunya dapat mendukung penguatan program ketahanan pangan nasional.

    “Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,” kata Hariyanto kepada Tribunnews.com pada Senin (10/2/2025).

    Selain itu, lanjut dia, hari ini juga telah dilaksanakan penandatangan perjanjian kerja sama antara TNI dan Bulog dalam rangka mendukung pengadaan beras dan gabah nasional tahun 2025. 

    Kerja sama tersebut, kata Hariyanto, akan memanfaatkan gudang-gudang TNI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Puspen TNI dalam keterangan resminya menyatakan Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan TNI di Ruang Pola, Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan pada Senin (10/2/2025).

    Perjanjian kerja sama antara Perum Bulog dengan TNI memuat tentang dukungan TNI dalam pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025.

    TNI menyatakan tujuan dari Perjanjian kerja sama itu antara lain mendukung tercapainya target pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025, meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung kepastian pasokan bahan baku dan/atau pangan, menjaga proses pengadaan gabah dan beras dalam negeri agar tetap kondusif dan optimalisasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    “TNI selalu mendukung kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional,” tegas Hariyanto.

    Juga diberitakan sebelumnya, Hariyanto menegaskan TNI selalu menghormati setiap keputusan yang diambil pemerintah.

    Terutama, lanjut dia, dalam penunjukan sebagai pejabat di lingkungan BUMN. 

    “Terkait dengan diangkatnya Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, tentunya TNI akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan prajurit aktif akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Hariyanto saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (9/2/2025).

    “Adapun nantinya proses administrasi terkait status keanggotaan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya di lingkup TNI tentunya akan dilakukan sesuai ketentuan melalui mekanisme aturan yang berlaku,” ujar dia.

  • 7 Indonesia Ingin Punya Kapal Induk, Apa Saja Untung Ruginya? Nasional

    7 Indonesia Ingin Punya Kapal Induk, Apa Saja Untung Ruginya? Nasional

    Indonesia Ingin Punya Kapal Induk, Apa Saja Untung Ruginya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia tertarik memiliki
    kapal induk
    sendiri untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) yang mendukung ketahanan maritim. Sebagai negara kepulauan, 65 persen wilayah Indonesia adalah perairan. Sehingga wajar bermimpi untuk memiliki kapal tersebut.
    Namun, keinginan memiliki kapal induk ini juga dibayangi berbagai persoalan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari terutama di kawasan. Meskipun, kapal induk tersebut rencananya hanya akan digunakan untuk kepentingan operasi militer selain perang (OMSP).
    Keinginan memiliki kapal induk sebenarnya bukan barang baru. Namun, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa
    TNI AL
    memerlukan kapal induk untuk mendukung OMSP.
    Kebutuhan kapal induk itu sedang dikaji dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan.
    ”
    Kapal induk
    masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP terutama ya,” ujar Ali kepada wartawan di Mabes TNI AL, Kamis (6/2/2025).
    Meski begitu, pembangunan kekuatan pertahanan merupakan ranah Kementerian Pertahanan. TNI AL hanya bertugas untuk mengusulkan kebutuhan pengembangan alutsista yang diperlukan.
    Hanya saja, KSAL pernah bilang bahwa Indonesia memerlukan kapal berukuran besar yang mampu mendukung operasi mengarungi samudera, termasuk bertempur di luar wilayah perairan Indonesia.
    “Dari dulu, Angkatan Laut harus outward-looking karena kita harus bisa bertempur di luar wilayah perairan Indonesia. Sebisa mungkin, jangan sampai menyengsarakan rakyat. Kita tahan musuh itu di garis depan. Jangan sampai masuk ke wilayah kita. Itu cita-cita kita,” kata Ali saat menjawab pertanyaan awak media usai upacara HUT ke-79 TNI AL di Jakarta, 10 September 2024, melansir
    Antara
    .
    Oleh karea itu, ia menegaskan, TNI AL membutuhkan kapal-kapal yang mampu menjadi tempat pendaratan helikopter atau
    Landing Helicopter Dock
    (LHD).
    “Itu juga sudah kami pikirkan dan kemudian perlu kapal induk,” kata Ali.
    KSAL mengaku sudah menyaksikan sejumlah kapal induk kecil yang dibangun Italia dan Turki. 
    Pada Mei 2024, misalnya. KSAL bahkan mengunjungi
    Kapal Induk
    Italia ITS Giuseppe Garibaldi yang sedang melaksanakan latihan sebagai bagian dari Naval Diplomacy.
    Kedatangannya saat itu disambut langsung oleh Deputy Chief of the Italian Navy, Admiral Giuseppe Berutti Bergotto.
    ITS Giuseppe Garibaldi merupakan kapal induk pertama yang dibangun untuk AL Italia yang juga difungsikan untuk mengoperasikan pesawat sayap tetap. Melansir keterangan dari TNI AL, kapal yang mulai dioperasionalkan AL Italia pada tahun 1985 ini, memliki memiliki Panjang 180,2 meter, dengan kecepatan 30 Knot serta daya jangkau hingga 7.000 mil laut (13.000 km).
    Usai kunjungan tersebut, tiga kapal AL Italia melakukan kunjungan balasan pada 14 September 2024. Salah satu yang berkunjung yakni kapal induk ITS Cavour C-550. 
    Kapal induk ini merupakan kapal induk Short Take Off and Vertical Landing (STOVL) yang dirancang untuk menggabungkan operasi udara pesawat tempur dan helikopter.
    ITS Cavour C-550 membawa sejumlah armada perang, di antaranya adalah jet tempur generasi terbaru F-35B Lightning II, dan pesawat AV-8B Harrier. Keduanya adalah pesawat tempur dengan kemampuan
    vertical take-off landing
    (VTOL).
     
    Selain dua pesawat tempur di atas, Cavour C-550 juga mengangkut helikopter tempur/SAR Agusta Westland AW-101.
    Sebagai informasi, Cavour C-550 memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan ITS Giuseppe Garibaldi.
    Sementara itu, Kemenhan mengakui sedang mengkaji pengadaan kapal induk bersama TNI AL.
    Secara spesifik, Kemenhan menyebutkan jenis kapal induk yang dikaji adalah landing helicopter dock (LHD).
    “Kapal induk jenis
    Landing Helicopter Dock
    (LHD) merupakan salah satu opsi yang dikaji dalam pengembangan kekuatan TNI AL guna meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan dan operasi gabungan,” kata Kepala Biro Info Pertahanan Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas kepada Kompas.com, Jumat (7/2/2025).
    Adapun kapal induk LHD merupakan kapal serbu amfibi serbaguna yang mampu beroperasi sebagai pembawa helikopter dan pesawat tempur berkemampuan VTOL.
    Kapal ini juga memiliki dek sumur untuk mendukung kapal pendarat.
    Selain Cavour C-550, LHD Dixmude L-9015 juga termasuk ke dalam jenis kapal induk LHD.
    LHD Dixmude memiliki dimensi panjang 199 meter dan lebar 32 meter.
    Kapal berbobot 21.500 ton ini tercatat memiliki kecepatan maksimal 25 knots dan mampu menempuh perjalanan 11.000 mil laut.
    Kapal yang mulai dioperasikan pada 2012 ini memiliki geladak seluas 885 meter persegi.
    Hanggarnya sanggup mengakomodasi 650 personel bersenjata lengkap.
    Hanggar kapal juga bisa mengangkut 16 helikopter kelas berat seperti NH90 Caiman atau Tiger.
    LHD Dixmude juga bisa difungsikan sebagai kapal rumah sakit karena memiliki fasilitas rumah sakit seluas 1.200 meter persegi dengan kapasitas 69 bed.
    Pengamat militer Khairul Fahmi sepakat bahwa bila Indonesia ingin memiliki kapal induk, maka kapal induk ringan berjenis LHD dapat menjadi opsinya. 
    Sebab, Indonesia memiliki keterbatasan anggaran untuk membeli atau membuat kapal induk berkapasitas besar seperti milik Amerika Serikat, Perancis hingga Inggirs.
    Terlebih, doktrin militer yang dianut Indonesia berbeda dengan ketiga negara di atas yang menganut doktrin ofensis. Indonesia justru lebih mengedepankan konsep anti-access/area denial (A2/AD) yang berfokus pada pertahanan wilayah dengan sistem pertahanan berlapis.
    “Saya kira kapal induk ringan minimal, ya, atau kapal serbu amfibi dengan kemampuan pesawat lepas landas pendek, lebih realistis untuk diwujudkan. Jadi, bukan kapal induk yang besar,” kata Khairul saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (8/2/2025).
    Ia tidak memungkiri, keberadaan kapal induk sangat penting untuk pengamanan jalur perdagangan internasional, operasi kemanusiaan, dan respons cepat terhadap bencana.
    Begitu pun tantangan keamanan maritim, seperti penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), konflik di Laut China Selatan (LCS), serta ancaman bencana alam.
    Keuntungan memiliki kapal induk juga karena kapal jenis ini bisa dipakai untuk berbagai fungsi.
    Semisal disulap sebagai kapal rumah sakit terapung, pusat komando darurat, hingga pangkalan udara ketika muncul kondisi-kondisi darurat.
    “Karena bisa menjangkau wilayah-wilayah yang relatif terpencil, sehingga ketika misalnya Covid-19 kemarin, satu pulau sulit diakses oleh layanan kesehatan yang baik, kapal induk bisa difungsikan juga,” tutur Khairul.
    Kendati demikian, Khairul mengingatkan bahwa pengadaan juga harus memikirkan soal bagaimana pemeliharaan kapal ke depannya.
    Ia mengatakan bahwa biaya pemeliharaan kapal ini bernilai fantastis.
    “Ada beberapa hal yang menurut saya menjadi pertimbangan, pertama soal biaya yang sangat mahal. Ini terkait investasi jangka panjang, butuh anggaran besar. Bukan hanya untuk pembeliannya, tapi juga untuk pemeliharaan, infrastruktur pendukung, serta SDM terlatih,” kata Khairul.
    Hal lain yang tak bisa dihindari adalah potensi meningkatnya ketegangan di kawasan. Oleh karenanya, Indonesia perlu melakukan pendekatan diplomatik bila ingin memiliki kapal induk.
    Senada, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan, TNI memang memerlukan kapal induk, tetapi biaya membangun atau membeli kapal induk sungguh mahal.
    TB Hasanuddin mengatakan, TNI mesti mempertimbangkan beragam hal, termasuk pemeliharaan dan integrasi dengan alutsista lain, saat membangun kapal induk.
    “Memang di wilayah barat kita butuh (kapal induk), tetapi mahal. Jadi harus ada pertimbangan masalah pemeliharaan, integrasi dengan pesawat-pesawat, dan sebagainya,” ujar TB Hasanuddin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TB Hasanuddin Sebut Kapal Induk Dibutuhkan, tetapi Biayanya Mahal Nasional 7 Februari 2025

    TB Hasanuddin Sebut Kapal Induk Dibutuhkan, tetapi Biayanya Mahal Nasional 7 Februari 2025

    TB Hasanuddin Sebut Kapal Induk Dibutuhkan, tetapi Biayanya Mahal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi I DPR
    TB Hasanuddin
    menyatakan, TNI memang memerlukan kapal induk, tetapi biaya membangun atau membeli kapal induk sungguh mahal.
    TB Hasanuddin mengatakan, TNI mesti mempertimbangkan beragam hal, termasuk pemeliharaan dan integrasi dengan alat utama sistem perenjataan (alutsista) lain, saat membangun kapal induk.
    “Memang di wilayah barat kita butuh (kapal induk), tetapi mahal. Jadi harus ada pertimbangan masalah pemeliharaan, integrasi dengan pesawat-pesawat, dan sebagainya,” ujar TB Hasanuddin saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025) malam.
    TB Hasanuddin menjelaskan, kapal induk bisa dimanfaatkan di wilayah barat Indonesia dalam rangka mengintegrasikan kemampuan TNI AD, AL, dan AU.
    Purnawirawan TNI ini menyebutkan, kapal induk bisa membantu integrasi kekuatan TNI di wilayah barat Indonesia yang lokasi pangkalan udaranya berjauhan.
    “Pangkalan udara (di barat) itu hanya ada di 3 titik, dan berjauhan. Satu di Medan, dua di wilayah Pekanbaru, kemudian ketiga itu di Pontianak. Kita tidak punya pangkalan terdekat dengan wilayah barat,” kata TB Hasanuddin.
    “Saya sebut saja, misalnya di wilayah Natuna, Natuna ini kalau mau dibantu dari udara itu harus dari wilayah Kalimantan, kemudian dari Sumatera Utara, atau mungkin dari Pekanbaru. Dari 3 titik itu. Dari 3 titik itu, itu kan jarak jauh semua. Sehingga memang di wilayah itu, khusus di wilayah itu ya dibutuhkan kapal induk,” ujar dia.
    Meski demikian, TB Hasanuddin mengingatkan TNI harus betul-betul mempertimbangkan segala aspek jika ingin membeli kapal induk karena harga kapal induk sangatlah mahal.
    “Harus dipertimbangkan juga itu adalah misalnya saja ancamannya seperti apa, kapal induk itu kan harus benar-benar ancamannya seperti apa. Yang kedua harus dilengkapi dengan kapal-kapal tempur, berarti kan harganya mahal. Jadi ada banyak pertimbangan,” ujar politkus PDI-P ini.
    Diberitakan sebelumnya, TNI Angkatan Laut (TNI AL) tengah mengkaji kebutuhan kapal induk untuk operasi militer selain perang (OMSP).
    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan.
    “Kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP terutama ya,” ujar Ali, kepada wartawan di Mabes TNI AL, Kamis (6/2/2025).
    Ali menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan merupakan ranah Kementerian Pertahanan (Kemhan).
    Namun, TNI AL tetap mengusulkan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) yang perlu dikembangkan.
    “Untuk masalah pembangunan kekuatan itu kan memang ranahnya Kemhan, tapi kita mengusulkan. Dari Angkatan mengusulkan apa yang akan dikembangkan di TNI Angkatan Laut terkait dengan alutsista terutama,” kata Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TB Hasanuddin: Suap di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Kejahatan Keamanan Negara

    TB Hasanuddin: Suap di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Kejahatan Keamanan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan praktik suap petugas Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan terhadap keamanan negara.

    Pernyataan ini muncul setelah Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (Kedubes China) di Indonesia melayangkan surat kepada sejumlah instansi pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait dugaan pemerasan terhadap warga negaranya oleh petugas imigrasi di bandara.

    Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu mengungkap beberapa warga negara China menjadi korban pemerasan saat melewati pemeriksaan di Bandara Internasional Jakarta (Soekarno-Hatta).

    TB Hasanuddin menegaskan petugas imigrasi adalah garda terdepan dalam menjaga perbatasan negara. Jika benar terjadi praktik suap di pintu imigrasi, maka hal tersebut sangat membahayakan keamanan nasional.

    “Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang yang masuk, supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung,” ujar Hasanuddin, Sabtu (1/2/2025) terkait kasus suap yang diduga dilakukan petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia.

    Selain merusak citra Indonesia di dunia internasional, ia menilai praktik suap di bandara sebagai bentuk kejahatan serius yang harus ditindak tegas. “Ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan terhadap keamanan negara,” tegasnya.

    TB Hasanuddin meminta aparat penegak hukum segera mengusut dugaan suap ini hingga ke akar-akarnya. “Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya. Pecat dan ganti mereka!” desaknya.

    Sementara itu, Kedubes China mengungkap sepanjang 2024, mereka telah menangani 44 kasus pemerasan atau suap yang diduga dilakukan petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia. Namun, pihak Kedubes China menyebut jumlah ini hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi karena banyak warga negaranya yang enggan melapor akibat keterbatasan waktu atau takut mendapatkan tindakan balasan saat masuk ke Indonesia.

  • Kecam Praktik Suap di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Ini Kejahatan terhadap Keamanan Negara

    Kecam Praktik Suap di Bandara Soekarno-Hatta, DPR: Ini Kejahatan terhadap Keamanan Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengecam dugaan praktik suap dan pemerasan yang terjadi di pintu imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Menurut TB Hasanuddin, dugaan praktik suap tersebut merupakan tindakan kejahatan terhadap keamanan negara sehingga harus diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas pihak-pihak yang terlibat.

    “Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang  yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

    Menurut TB Hasanuddin, praktik suap di bandara tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Menurutnya, praktik suap di Bandara merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

    “Ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan terhadap keamanan negara,” tegasnya.

    Karena itu, dia meminta kasus suap dan pemerasan di Imigrasi ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya. Dia berharap, praktik suap tidak terus terjadi di bandara sehingga petugas-petugas yang terlibat harus dipecat dan diganti.

    “Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya,” pungkas TB Hasanuddin.

    Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Indonesia bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika.

    Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu menyebutkan sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, atau dalam surat itu disebut Bandara Internasional Jakarta.

    Kedubes China juga mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan kasus pemerasan di bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024. Disebutkan, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak warga negara China yang tidak mengajukan pengaduan. 

    Penyebab mereka tidak melaporkan suap dan pemerasan di bandara Indonesia karena kesibukan atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan.

  • TB Hasanuddin Soroti Penyerangan Mapolres Tarakan, Usulkan Komandan TNI Tinggal di Barak – Halaman all

    DPR Tunggu Pernyataan Resmi Donald Trump Soal Usulan Evakuasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi I DPR RI masih menunggu pernyataan resmi pemerintahan Presiden terpilih AS, Donald Trump atas rencana evakuasi 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza ke Indonesia.

    Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan, langkah evakuasi itu masih sebatas usulan dan belum menjadi pernyataan resmi pemerintahan Donald Trump yang baru akan dilantik pada Senin 20 Januari 2025 waktu setempat atau Selasa dini hari (21/1) pukul 00.00 WIB.

    “Kita tunggu berita resmi nya dari pemerintah AS , itu kan (sebatas) katanya – katanya doang,” kata TB Hasanuddin kepada Tribunnews.com, Senin (20/1/2025).

    Pemerintah RI lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan juga belum mendapat informasi tersebut. 

    “Pemerintah RI tidak pernah mendapat informasi apapun mengenai hal ini,” kata Juru Bicara yang juga Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI Rolliansyah Soemirat, Senin (20/1/2025).

    Adapun usulan itu semula diungkap oleh utusan Trump di Timur Tengah, Steve Witkoff.

    Rencana mengevakuasi sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia ini disampaikan Witkoff saat gencatan senjata Hamas – Israel mulai berlaku.

    Langkah ini disarankan oleh utusan Trump itu untuk menyambut langkah rekonstruksi atau pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur imbas konflik Israel – Hamas.

    Saran relokasi sebagian populasi Gaza ini masih dalam pembahasan. Indonesia jadi salah satu dari beberapa negara yang dicontohkan bisa menampung sebagian populasi warga Palestina untuk sementara waktu.

    Utusan Trump khawatir aktivitas sehari-hari di Gaza dapat memicu konflik terulang, meski di tengah kesepakatan gencatan senjata. Sehingga saran relokasi jadi salah satu hal yang mungkin ditempuh untuk mencegah situasi tersebut terjadi.

    Upaya ini juga disebutnya jadi salah satu cara untuk menyelamatkan hidup warga Palestina dari pihak-pihak yang tidak senang adanya gencatan senjata antara Israel-Hamas.

    Adapun Witkoff mewakili pemerintahan Trump diutus ke Timur Tengah untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan 2 juta warga Palestina yang terlantar. Upaya menjaga stabilitas itu ditempuh dengan 3 fase kesepakatan. 

    Pertama, dimulai pada Minggu dan berlangsung selama 6 pekan ke depan untuk upaya pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, dan warga Palestina yang ditahan Israel. 

    Fase kedua dinegosiasikan selama fase pertama dimulai dan diharapkan ada tambahan jumlah pembebasan sandera serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

    Fase ketiga, yakni mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali wilayah Gaza.

    “Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas,” kata utusan Trump itu dikutip dari NBC News.