Xcloud.id

Tag: Tb Haeru Rahayu

  • KKP Siap Distribusikan 295.686 Ton Pupuk Subsidi Awal 2026

    KKP Siap Distribusikan 295.686 Ton Pupuk Subsidi Awal 2026

    JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mendistribusikan 295.686 ton pupuk bersubsidi sektor perikanan pada awal 2026.

    Penyaluran pupuk bersubsidi itu dilakukan guna meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan, khususnya yang masih menggunakan teknologi sederhana.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi sektor perikanan menjadi momentum penting setelah pembudidaya ikan hampir empat tahun tidak mendapatkan akses pupuk bersubsidi.

    “Kami ingin memastikan pembudidaya bisa mendapatkan pupuk sesuai target di awal tahun agar siklus produksi tidak terganggu. Pupuk ini menentukan keberhasilan budi daya, terutama pada tambak berteknologi sederhana yang mengandalkan pakan alami berupa plankton,” ujar pria yang akrap disapa Tebe dalam keterangan resminya, Senin, 22 Desember.

    Dalam sistem budi daya berteknologi sederhana, pupuk diyakini berperan penting untuk menumbuhkan plankton sebagai pakan alami ikan. Tanpa pemupukan, pertumbuhan ikan tidak optimal dan berpotensi menurunkan hasil panen.

    “Kami melihat langsung di lapangan, jika tidak dipupuk, pertumbuhan ikan tidak maksimal. Ini adalah realitas yang dihadapi pembudidaya,” katanya.

    Saat melakukan sosialisasi dan simulasi penyaluran pupuk bersubsidi sektor perikanan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pada Minggu, 21 Desember, menunjukkan proses relatif cepat, dengan waktu transaksi hanya sekitar tiga hingga empat menit.

    Meski begitu, Tebe mengakui terdapat sejumlah titik kritis yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti ketersediaan jaringan internet di kios serta kelengkapan data pembudidaya dalam sistem.

    “Kalau infrastrukturnya sudah siap, tetapi pembudidayanya belum terdata, dukungan pemerintah daerah menjadi kunci agar program pupuk bersubsidi sektor perikanan dapat berjalan optimal. Karena itu, kami mendorong pemerintah daerah segera mengupdate data pembudidaya yang berhak menerima pupuk subsidi,” tegasnya.

    Nantinya, pengawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui sistem digital Rencana Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Pupuk (e-RPSP) yang telah dibangun oleh KKP dan telah terintegrasi dengan aplikasi iPubers milik PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), sehingga penebusan di kios dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

    Dari sisi kesiapan distribusi, Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia Robby Setiabudi Madjid menyatakan, produksi dan pendistribusian pupuk untuk sektor perikanan telah disiapkan.

    “Awal 2026, pupuk bersubsidi sektor perikanan akan tersedia di kios-kios terdaftar dengan jenis urea, SP-36 dan pupuk organik sesuai rekomendasi. Kami memastikan kesiapan dari sisi produksi, distribusi dan ketepatan waktu,” tuturnya.

    Menurut Robby, perluasan pupuk bersubsidi ke sektor perikanan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan pembudidaya ikan.

    “Pupuk Indonesia siap mendukung penuh agar penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran, sebagaimana telah berjalan di sektor pertanian,” terang dia.

    Sementara itu, salah satu petambak bandeng di Lamongan bernama Iskandar mengatakan, pupuk merupakan faktor penentu keberhasilan usaha budi daya, terutama pada tambak berteknologi sederhana yang mengandalkan plankton sebagai sumber pakan alami.

    “Kalau tidak dipupuk, ikan tidak bisa besar. Beberapa tahun terakhir, ada petambak gagal. Dengan adanya pupuk bersubsidi, kami berharap usaha tambak budidayanya selalu berkelanjutan,” ungkap dia.

  • Lamongan Uji Coba Skema Baru Pupuk Subsidi Perikanan, Ribuan Petambak Bersiap Masuk Sistem Digital

    Lamongan Uji Coba Skema Baru Pupuk Subsidi Perikanan, Ribuan Petambak Bersiap Masuk Sistem Digital

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan menjadi daerah percontohan uji coba skema baru penebusan pupuk subsidi khusus sektor perikanan.

    Sosialisasi dan simulasi penebusan pupuk bersubsidi sektor perikanan yang dilaksanakan di UD Tani Jaya Desa Sukorejo Kecamatan Turi ini, menjadi langkah awal penerapan kebijakan nasional yang akan berlaku penuh mulai Januari 2026.

    Sebagai salah satu sentra tambak terbesar di Jawa Timur, Lamongan dipilih untuk mensimulasikan sistem penebusan pupuk subsidi berbasis data dan teknologi digital.

    Skema ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2025.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menilai kehadiran kembali pupuk subsidi untuk sektor perikanan, menjadi angin segar bagi petambak.

    Sebab, pupuk memegang peran krusial dalam menjaga kesuburan tanah tambak, yang berpengaruh langsung pada produktivitas panen.

    “Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat mendukung Perpres adanya subsisi pupuk sektor perikanan. Karena beberapa waktu subsidi pupuk sektor pertanian sempat terhenti, membawa dampak kurang baik pada produktivitas petambak kami,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu, Minggu (21/12/2025).

    Pak Yes menyebutkan, dari total sekitar 30 ribu petambak di Lamongan, saat ini sekitar 23 ribu petambak telah tercatat dalam sistem e-Rencana Sistem Pertanian (ERSP). Masih ada ribuan lainnya yang belum masuk pendataan.

    “Perlu peningkatan keaktifan dalam mengisi ERSP. Terlebih pendataan ini sangat penting, karena akan menentukan jumlah pupuk bersubsidi yang diberikan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Pemkab Lamongan mendorong peran aktif Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan Lapangan untuk mempercepat pendataan.

    “Tujuannya agar tidak ada petambak yang tertinggal saat kebijakan ini resmi diterapkan secara nasional,” kata Pak Yes.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan 295 ribu ton pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan dari subsektor perikanan budidaya.

    Menurutnya, simulasi di Lamongan menjadi tahapan penting guna memastikan akurasi penyaluran sekaligus kesiapan petambak menghadapi sistem baru berbasis digital.

    “Adanya peraturan baru dalam pengajuan pupuk subsidi, petambak tidak perlu khawatir tidak bisa akses. Karena teman teman PPL, Dinas Perikanan, dan pemerintah daerah sudah berkomitmen mendampingi dan mensukseskan program ini,” ujarnya. [fak/aje]

  • KKP Fokus Tingkatkan Produksi Budidaya Ikan, Revitalisasi Ribuan Hektare Tambak

    KKP Fokus Tingkatkan Produksi Budidaya Ikan, Revitalisasi Ribuan Hektare Tambak

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan capaian kinerjanya sepanjang tahun 2025, dengan fokus utama pada pengembangan perikanan budidaya sebagai kunci pemenuhan kebutuhan protein nasional.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa Indonesia perlu beralih dari ketergantungan pada penangkapan ikan. Hal ini penting untuk menjaga ekosistem laut sekaligus memenuhi kebutuhan pangan di tengah populasi yang terus bertambah

    Capaian Produksi dan Penerimaan Negara Positif

    KKP mencatat hasil yang menggembirakan di sektor perikanan budidaya. Hingga kuartal IV 2025:

    Produksi Budidaya sudah mencapai 5,02 juta ton (96,95% dari target tahunan).

    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor budidaya bahkan melampaui target hingga 391,55%. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP.

    Program Strategis: Revitalisasi Tambak & Kawasan Budidaya Modern

    Untuk meningkatkan produktivitas, KKP menjalankan dua program strategis:

    Revitalisasi Tambak Pantura Jawa: KKP menargetkan revitalisasi awal seluas 20.000 hektare dari total potensi lahan menganggur di empat kabupaten (Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu). Program ini bertujuan menaikkan produktivitas tambak yang saat ini rata-rata masih sangat rendah.

    Kawasan Budidaya Terintegrasi: KKP juga sedang membangun kawasan budidaya berskala besar yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mencakup tempat pembenihan (hatchery), pabrik pakan, hingga industri pengolahan. Ini diharapkan menjadi pusat industri budidaya modern di Indonesia.

     

  • Budidaya Jadi Tulang Punggung Pemenuhan Protein Nasional

    Budidaya Jadi Tulang Punggung Pemenuhan Protein Nasional

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2025. Di tahun ini, KKP fokus pada pengendalian perikanan tangkap serta percepatan pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan, tantangan utama sektor perikanan adalah pemenuhan kebutuhan protein nasional di tengah pertumbuhan populasi yang pesat.

    Indonesia diproyeksikan memiliki jumlah penduduk lebih dari 300 juta jiwa dalam lima tahun mendatang, sehingga kebutuhan pangan berbasis ikan akan meningkat signifikan.

    “Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan perikanan tangkap. Penangkapan harus dikendalikan agar ekosistem laut tetap terjaga. Karena itu, perikanan budidaya menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan protein nasional,” ujar Haeru dikutip Selasa (16/12/2025).

    Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP menjalankan lima kebijakan utama berbasis blue economy.

    Pertama, memperkuat kawasan konservasi laut guna menjaga kesehatan ekosistem dan biodiversitas.
    Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota agar pemanfaatan sumber daya ikan tetap berkelanjutan.
    Ketiga, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan.
    Keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
    Kelima, penguatan gerakan partisipasi nelayan dalam menjaga kebersihan laut, termasuk pengendalian sampah plastik.

     

    Menurut Haeru, filosofi blue economy menempatkan ekonomi sebagai panduan, namun tetap menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama.

    “Kalau laut sehat, biodiversitas akan terjaga. Dari situ kita bisa memanen secara bijak tanpa merusak,” katanya.

    Dalam pengembangan perikanan budidaya, KKP memfokuskan kebijakan pada lima komoditas prioritas, yakni udang, rumput laut, ikan nila (tilapia), kepiting, dan lobster.

    Kelima komoditas tersebut dipilih karena memiliki pasar yang tersedia, teknologi budidaya yang semakin dikuasai, serta harga yang kompetitif di pasar global.

    Secara posisi global, Indonesia saat ini berada di peringkat lima besar produsen dunia untuk beberapa komoditas tersebut. Rumput laut dan tilapia bahkan telah menempati posisi kedua dunia. KKP menargetkan peningkatan produktivitas agar setidaknya satu hingga dua komoditas bisa menjadi “champion” global.

     

     

     

  • KKP mengintegrasikan budi daya ikan dengan Kopdes Merah Putih

    KKP mengintegrasikan budi daya ikan dengan Kopdes Merah Putih

    Kami mengoneksikan program perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar unit usaha budi daya bisa dikelola secara kelembagaan dan berkelanjutan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengintegrasikan pengembangan perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, integrasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan kampung perikanan budi daya tematik berbasis teknologi bioflok yang dikelola oleh koperasi desa.

    “Kami mengoneksikan program perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar unit usaha budi daya bisa dikelola secara kelembagaan dan berkelanjutan,” kata Haeru dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan, di Jakarta, Senin.

    Bioflok merupakan teknologi budi daya ikan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menjaga kualitas air sekaligus meningkatkan efisiensi pakan, sehingga cocok diterapkan pada skala usaha masyarakat.

    Pada tahap awal, KKP menjalankan 100 titik kampung perikanan budi daya tematik bioflok yang tersebar di sejumlah daerah, yakni 2 titik di Jawa Barat, 45 titik di Jawa Tengah, 8 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 45 titik di Jawa Timur.

    Menurut Haeru, setiap unit bioflok terdiri atas 24 lubang atau kolam budi daya, dengan potensi produksi mendekati 5 ton ikan dalam satu siklus.

    “Kalau 1 lubang saja sekitar 200 kilogram (kg), dikalikan 24 lubang, maka satu siklus itu hampir mencapai 5 ton,” ujarnya.

    Ia menjelaskan koperasi desa memperoleh margin usaha sekitar Rp1.000 per kg, sehingga dalam satu siklus produksi koperasi berpotensi meraih margin sekitar Rp5 juta.

    “Kalau marginnya per kilogram koperasi dapat seribu saja, maka setiap satu kali siklus bisa sekitar Rp5 juta,” ujar Haeru.

    Dengan asumsi 3 hingga 3,5 siklus budi daya per tahun, Haeru menilai skema tersebut cukup untuk menggerakkan unit usaha koperasi di tingkat desa.

    KKP menargetkan pengembangan kampung perikanan budi daya tematik berbasis bioflok tersebut diperluas menjadi 500 titik pada 2026, seiring penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pengelola usaha produktif di desa.

    “Tahun depan kami rencanakan pengembangan di 500 titik lagi. Ini bagian dari sinergi program pemerintah,” kata dia lagi.

    Ia menegaskan pendekatan koperasi penting agar usaha budi daya tidak berjalan secara individual, melainkan terorganisasi dalam kelembagaan ekonomi yang mampu mengelola produksi, pemasaran, dan pembiayaan secara kolektif.

    Dengan koperasi, kata dia pula, usaha budi daya tidak lagi bergerak sendiri, tetapi terorganisasi, sehingga lebih efisien dan berkelanjutan.

    Haeru menambahkan integrasi perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang menempatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi sebagai prinsip utama.

    “Produksi bisa meningkat, koperasi bergerak, kesejahteraan naik, tetapi lingkungan tetap terjaga,” ujarnya pula.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP siapkan revitalisasi awal 20.000 hektare tambak Pantura

    KKP siapkan revitalisasi awal 20.000 hektare tambak Pantura

    Kami mencatat luas tambak di Pantura sekitar 78.550 hektare. Untuk tahap awal, revitalisasi akan dimulai di sekitar 20.000 hektare,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan revitalisasi awal sekitar 20.000 hektare tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura) untuk meningkatkan produktivitas perikanan budi daya.

    “Kami mencatat luas tambak di Pantura sekitar 78.550 hektare. Untuk tahap awal, revitalisasi akan dimulai di sekitar 20.000 hektare,” kata Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan, tahap awal revitalisasi akan dilakukan pada empat kabupaten, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Menurut Haeru, produktivitas tambak di kawasan tersebut saat ini masih rendah.

    “Produktivitas maksimal hanya 0,6 ton per hektare per tahun,” ujarnya.

    Ia mengatakan, KKP menyiapkan revitalisasi agar tambak menjadi lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

    Upaya itu, lanjut Haeru, dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, serta melibatkan peran media.

    Ia menambahkan, KKP juga menyiapkan percontohan sebagai bagian dari penguatan program revitalisasi, salah satunya melalui modeling budi daya nila salin di Karawang, Jawa Barat.

    Dalam proyek tersebut, KKP telah menyelesaikan 84 hektare pada fase pertama dan menambah 230 hektare sehingga total mencapai 315 hektare dari potensi 400 hektare.

    Ia mengatakan, proyek itu disiapkan sebagai pusat pembelajaran atau center of excellence budi daya nila salin skala industri.

    “Kami ingin produksi meningkat, tetapi ekologi tetap terjaga,” kata Haeru.

    Ia menegaskan, revitalisasi tambak Pantura sejalan dengan kebijakan ekonomi biru KKP, yang menempatkan keseimbangan ekologi dan keekonomian sebagai acuan pengembangan budi daya.

    Lebih lanjut, ia menyebut KKP saat ini masih melakukan tahapan persiapan dan penyiapan lahan, sementara pelaksanaan revitalisasi akan dilakukan setelah seluruh proses tersebut dan dukungan anggaran tersedia.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP Beberkan Produksi Perikanan RI, Segini Angkanya!

    KKP Beberkan Produksi Perikanan RI, Segini Angkanya!

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi ikan budi daya mencapai 5,02 juta ton hingga triwulan III-2025. Produksi ikan ini sudah mencapai 96,95% dari total target 2025 sebesar 5,17 juta ton.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu tetap optimistis produksi perikanan nasional bisa mencapai target 5,17 juta ton, mengingat masih ada triwulan IV yang belum terdata.

    “Yang pertama hingga triwulan III di tahun ini ya produksi ikan kita mencapai 5,02 juta ton. Sudah 96,95% ini ya. Triwulan IV itu kan dimulai bulan dari apa itu? Oktober, November, dan Desember. Kita tinggal menghitung mudah-mudahan 5,17 juta ton ini bisa tercapai,” ujar Haeru saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    Selain ikan, produksi rumput laut mencapai 8,2 juta ton, setara 94,97% dari target 8,63 juta ton. Komoditas ikan yang paling banyak produksi pada 2025 cukup bervariasi, di antaranya udang, ikan kakap, dan ikan bandeng.

    Wilayah yang paling besar berkontribusi dalam produksi ikan nasional tersebar di berbagai daerah dan komoditas, seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi yang banyak produksi ikan tilapia.

    “Sebenarnya kalau udang itu, Aceh saja. Kalau nggak salah, posisinya yang ke-6. Aceh dan Sumut yang ke-9. NTB nomor-1. Ini contoh udang. Tilapia yang paling banyak itu ada di Jawa. Disusul NTB, kemudian Sulawesi. Ini contoh,” jelas Haeru.

    Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan telah melampaui dari target, yakni mencapai Rp 198 miliar.

    “Kemudian PNBP kita juga luar biasa ini. Walaupun kita PNBP-nya itu tidak seperti eselon I yang lain, tetapi kita berdasarkan apa istilahnya hasil samping dari UPT yang kita miliki. Sudah bisa mencapai atau melebihi target 391,55%,” terangnya.

    Produksi Perikanan Tangkap

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyampaikan produksi perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton hingga triwulan III-2025. Pihaknya menargetkan produksi perikanan tangkap mencapai 7,8 juta ton.

    “Khusus produksi perikanan tangkap nasional di mana kita lihat tahun 2024 kurang lebih produksi tangkapan kita 7,8 juta ton dan di saat sekarang sampai per hari ini masih 6,562 juta ton, tapi prognosa kita nanti di angka 7,85 juta sampai akhir Desember 2025,” ujar Latif.

    Latif mengatakan, di sejumlah negara, produksi perikanan budi daya lebih tinggi dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap, misalnya di Vietnam produksi perikanan tangkap 3 juta ton, sementara produksi perikanan budi daya 20 juta ton dalam setahun.

    “Di China, lebih ekstrem lagi, penangkapannya diturunkan betul hanya sampai 2 juta, tapi budi daya hampir 60 juta. Indonesia masih perikanan tangkap lebih tinggi daripada budi daya. Kenapa harus dilakukan? untuk menjaga sustainability daripada perikanan itu sendiri dikelola dengan baik,” terang Latif.

    PNBP di sektor perikanan tangkap mencapai Rp 1,02 triliun. Ia menargetkan capaian PNBP pada 2025 sebesar Rp 1,19 triliun.

    “Tahun 2023 capaian PNBP ini Rp 731 miliar, kemudian kemarin 2024 itu Rp 1,05 triliun. Tahun 2025 Rp 1,027 triliun, tapi estimasi kita sampai Rp 1,19 triliun sekian di akhir tahun,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • KKP siapkan pemulihan budi daya pascabencana di Sumatera

    KKP siapkan pemulihan budi daya pascabencana di Sumatera

    Tadi malam sampai jam 12 kami sudah identifikasi. Luas lahan budi daya mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat itu hampir mencapai 41 ribu hektare,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah pemulihan perikanan budi daya pasca-bencana banjir dan cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2025.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan, KKP telah melakukan pendataan awal sementara lahan dan pembudidaya terdampak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta unit pelaksana teknis (UPT) KKP.

    “Tadi malam sampai jam 12 kami sudah identifikasi. Luas lahan budi daya mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat itu hampir mencapai 41 ribu hektare,” kata Haeru usai konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan, wilayah terdampak terluas berada di Aceh, dengan lahan budi daya yang terkena bencana mencapai sekitar 38.875 hingga 40 ribu hektare di 16 kabupaten/kota.

    Sementara itu, di Sumatera Utara, bencana berdampak pada sekitar 562 hektare lahan budi daya yang tersebar di 11 kabupaten/kota, sedangkan di Sumatera Barat tercatat sekitar 255,9 hektare di 11 kabupaten/kota.

    “Di Aceh jumlah pembudidaya yang terdampak mencapai 31.944 orang, tergabung dalam 1.051 kelompok, dan datanya sudah by name by address,” ujarnya.

    Menurut dia, kerusakan tidak hanya terjadi pada petakan tambak, tetapi juga mencakup saluran air, pintu air, kolam, serta jaringan pendukung budi daya, termasuk kelistrikan di beberapa lokasi sentra produksi.

    Dalam penanganan awal, KKP telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Bencana yang melibatkan lintas unit di internal KKP serta pemerintah daerah untuk memastikan respons cepat di lapangan.

    “Negara tidak diam. KKP sudah membentuk satgas, kami turun bersama UPT dan dinas daerah untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan,” tegas dia.

    Ia menyampaikan, skema pemulihan yang disiapkan saat ini difokuskan pada rehabilitasi lahan budi daya dan pemberian bantuan kepada pembudidaya, sementara opsi relokasi masih terus dikaji sesuai kondisi wilayah dan tingkat kerusakan.

    Menurutnya, setelah pihaknya berdiskusi dengan pemerintah daerah, skema yang paling memungkinkan saat ini adalah rehabilitasi dan bantuan.

    Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggaran pemulihan perikanan budi daya di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5,4 triliun, dengan porsi terbesar berada di Aceh.

    Ia kemudian menegaskan angka tersebut masih bersifat estimasi awal dan akan terus diperbarui seiring pendalaman data di lapangan sebelum dilaporkan untuk penentuan kebijakan lanjutan.

    “Data ini masih berkembang, tapi menurut kami sudah mendekati kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

    Haeru menambahkan, KKP berupaya memastikan pemulihan berjalan secepat mungkin agar aktivitas budi daya dapat kembali berlangsung dan tidak menghambat kinerja pembudidaya di wilayah terdampak, serta akumulasi secara nasional.

    “Yang paling penting adalah saudara-saudara kita bisa segera pulih dan kembali berproduksi,” tutur Haeru.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP Sulap 2.000 Ha Lahan Nganggur di NTT Jadi Industri Udang Terintegrasi

    KKP Sulap 2.000 Ha Lahan Nganggur di NTT Jadi Industri Udang Terintegrasi

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengembangkan kawasan budi daya udang terintegrasi di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengembangan kawasan ini berdiri di lahan 2.000 hektare (ha) yang tidak produktif.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu mengatakan, budi daya udang ini akan terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir.

    “Kita punya program yang luar biasa, boleh kita katakan megaproject lah. Kami saat ini sedang melaksanakan program budi daya udang, tetapi secara terintegrasi. Kalau yang di Kebumen, itu hanya end to end saja, tetapi ini mulai dari hulu hingga ke hilirnya kita coba dekatkan dengan satu kegiatan usaha industri,” kata Haeru dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    Proyek yang berlokasi di Desa Palakahembi, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT membutuhkan investasi Rp 7,2 triliun. Pemerintah akan membangun tambak serta infrastruktur pendukung lainnya, seperti kantor, fasilitas umum, jalan produksi, sementara swasta berinvestasi di sisi hulu dan hilir.

    “Kami lakukan di 2.000 hektare tepatnya di Desa Palakahembi Waingapu, Sumba Timur Provinsi NTT, dengan jumlah nilai yang cukup fantastis mencapai Rp 7 triliun. Ini menjadi ikon perikanan budi daya, ikonnya KKP,” tambah Haeru.

    Haeru membandingkan pengembangan kawasan budi daya di Sumba Timur ini dengan kawasan lainnya, seperti di Karawang dan Kebumen. Kawasan budi daya ikan nila salin di Karawang luasnya sekitar 200 ha, dan budi daya udang di Kebumen sekitar 100 ha. Maka, kawasan di Sumba Timur luasnya jauh lebih besar.

    Oleh karena itu, ia menilai kawasan ini dapat meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budi daya nasional, khususnya udang. Saat ini pembangunan proyeknya telah dimulai.

    “Semua isu, semua item sudah kita lalui. Mohon doanya, sudah kita mulai,” ucap dia.

    Pada saat yang sama, Haeru membantah proyek ini disebut merusak ekosistem mangrove. Ia menegaskan, kawasan yang dimanfaatkan merupakan lahan savana yang sudah lama tidak produktif dan akan disulap menjadi kawasan industri budi daya udang.

    “Di awal-awal kami itu banyak sekali ditengarai merusak lingkungan, mangrove dibabat, dan seterusnya. Silakan datang ke sana, di sana itu semacam, mohon maaf kalau saya katakan, lahan seluas lebih dari 3.000 hektare itu tidak produktif. Jadi, tidak ada lagi mangrove dan seterusnya,” jelas ia.

    Selain itu, proyek ini juga diperkirakan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya dari masyarakat lokal. Ia menyebut totalnya bisa mencapai 10.000 pekerja.

    Lihat juga Video: Bantu Ekonomi Warga, Aiptu Karyanto Sulap Lahan Kosong Jadi Tambak Ikan

    (rea/ara)

  • KKP Perbaiki Tambak Udang-Nila Terdampak Bencana Sumatera Tahun Depan

    KKP Perbaiki Tambak Udang-Nila Terdampak Bencana Sumatera Tahun Depan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pembudidaya yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat akan mendapatkan rehabilitasi mulai tahun depan. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu memastikan proses perbaikan ini tidak akan membebankan pembudidaya.

    Haeru mengatakan pihaknya masih mendata jumlah pembudidaya yang terdampak. Data ini dikumpulkan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta kerja sama dengan dinas setempat.

    “Contoh, dengan Kepala Dinas Aceh, saya sudah komunikasi. Kemudian dengan Kepala Dinas Sumbar, saya juga sudah komunikasi. Bahkan dia sudah bersurat juga kepada kami, memetakan, mengusulkan ini yang perlu didukung oleh pemerintah pusat,” kata Haeru di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    Haeru menerangkan saat ini total kerugian dan anggaran rehabilitasi masih dihitung. Pihaknya sudah memiliki standar untuk perbaikan, misalnya perbaikan tambak di Aceh membutuhkan dana sekitar Rp 50 juta per hektare (ha).

    “Di Aceh itu kalau memperbaiki tambak per hektarnya katanya sekitar Rp 50 juta. Di Padang, di Sumbar itu sekitar Rp 70 juta. Di Medan lebih mahal, sekitar Rp 100 juta. Kemudian tambaknya kalau nanti rehabilitasi, ya kita pasti perbaiki menjadi lebih baik lagi. Maka kita punya standar nilai-nilai untuk perbaikan,” tambah Haeru.

    Haeru membeberkan kerusakan yang dialami pembudidaya, mulai dari petakan tambak rusak, saluran, hingga jaringan listrik. Bahkan kolam budi daya juga tak luput tersapu banjir. Pembudidaya yang paling terdampak, mulai dari petambak udang, pembudidaya bandeng, pembudidaya nila, hingga pembudidaya kakap.

    Saat ini, pemerintah masih dalam masa tanggap darurat bencana dengan fokus memberikan bantuan yang dibutuhkan korban. Usai masa tanggap darurat, Haeru menyebut baru berfokus pada upaya perbaikan, termasuk tambak. Mengenai waktu pelaksanaan, ia berjanji akan bergerak cepat.

    “Tidak boleh lama. Pemerintah ini harus cepat ya. Tahun depan kita sudah harus mulai. Tahun depan? Tahun depan itu tinggal dua minggu lagi. Sekarang sudah tanggal 15 (Desember) kan? Kita harus cepat. Di angka kami, DIPA kami, tahun depan sudah ada,” jelas Haeru.

    Lihat juga Video: Budidaya Udang Vaname, Ladang Cuan Para Petambak

    (rea/ara)