Tag: Tb Haeru Rahayu

  • KKP bangun industri budi daya kepiting yang berkelanjutan

    KKP bangun industri budi daya kepiting yang berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk membangun industri budi daya kepiting yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin, mengatakan pembangunan industri komoditas kepiting tidak hanya bertujuan meningkatkan volume produksi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya dan kelestarian lingkungan pesisir.

    Ia menuturkan seiring meningkatnya permintaan global terhadap rajungan dan kepiting, Indonesia menghadapi tantangan berupa potensi penangkapan berlebihan di alam.

    Untuk menjaga keberlanjutan, KKP mendorong pengembangan budi daya kepiting berkelanjutan serta edukasi kepada masyarakat pesisir.

    Data ekspor menunjukkan pada 2024, rajungan dan kepiting merupakan komoditas ekspor perikanan terbesar keempat Indonesia setelah udang; golongan tuna, cakalang, dan tongkol; serta kelompok cumi, sotong, dan gurita, dengan nilai mencapai 513,35 juta dolar AS atau 8,6 persen dari total ekspor perikanan.

    Negara tujuan utama ekspor meliputi China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

    “Peningkatan kebutuhan pasar ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat industri budidaya kepiting yang stabil dan berkelanjutan,” kata Haeru.

    Indonesia memiliki sejumlah sentra produksi kepiting, di antaranya Kalimantan Timur, yang tercatat sebagai wilayah dengan produksi tertinggi secara nasional, mencapai 9.801 ton, disusul Jawa Barat dengan 3.007 ton, serta Sulawesi Selatan dengan 2.866 ton per tahun.

    Untuk memperkuat pengembangan sektor tersebut, KKP telah membangun modeling budi daya kepiting di Pasuruan, Jawa Timur, seluas 30 hektare yang dikelola oleh Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Jatim.

    Kawasan ini dirancang sebagai model teknologi budi daya kepiting berorientasi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.

    Prof Yushinta Fujaya, akademisi dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar, menambahkan teknologi pembenihan dan pembesaran kepiting sudah dikuasai Indonesia, namun tantangan terletak pada hilirisasi teknologi dan diseminasi kepada masyarakat.

    Ia menekankan konsep crab silvofishery, yakni budi daya kepiting di kawasan mangrove, sebagai pendekatan efektif yang mampu menyatukan aspek ekonomi dan konservasi.

    Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI) Kuncoro C Nugroho menambahkan bahwa keberlanjutan sumber daya rajungan dapat dicapai apabila pelaku usaha, pembeli, dan pemerintah menjaga keseimbangan antara permintaan pasar dan ketersediaan stok di alam.

    Ia menekankan pentingnya penelitian dan pengembangan budi daya rajungan agar menghasilkan produk berkualitas setara dengan hasil tangkapan alam.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dorong Minat Budidaya Ikan, Menteri Trenggono Ajak Raffi Cs ke BINS

    Dorong Minat Budidaya Ikan, Menteri Trenggono Ajak Raffi Cs ke BINS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad meninjau lokasi modeling budidaya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat.

    Menteri Trenggono memperkenalkan langsung inovasi budidaya ikan nila salin, yang menjadi langkah konkret Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam merevitalisasi tambak tradisional menjadi modern dengan hasil panen berorientasi ekspor.

    Dalam kunjungan tersebut, Raffi Ahmad Raffi hadir bersama rekannya dalam kelompok The Dudas-1, yakni Ariel Noah, Gading Marten, dan Desta.

    Lewat program percontohan BINS, Menteri Trenggono berharap budidaya perikanan modern dapat terus tumbuh, dan menjadi lapangan kerja baru khususnya bagi para generasi muda.

    “Melalui pembangunan modeling nila salin di Karawang, KKP ingin menjadikan daerah ini sebagai contoh nyata penerapan ekonomi biru, yakni pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

    Pengembangan BINS Karawang menjadi bagian penting dari visi besar Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berbasis protein ikan dan pemerataan ekonomi pesisir.

    Dipilihnya Karawang karena memiliki lahan tambak yang potensial namun belum dioptimalkan. Melalui program ini, lahan-lahan idle tersebut diubah menjadi tambak nila salin modern yang efisien dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Selain melihat proses budidaya, Menteri Trenggono juga memperkenalkan sistem pengelolaan tambak modern yang menerapkan seperti Intake Air Laut dan Tawar dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Ia menegaskan bahwa sektor perikanan budidaya memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Budidaya ikan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga masa depan pangan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dengan teknologi yang tepat, tambak dapat menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Menteri Trenggono.

    Kehadiran Raffi bersama Ariel, Gading, dan Desta disambut antusias oleh masyarakat dan para pekerja di BINS Karawang.

    Menteri Trenggono berharap keterlibatan para figur publik ini dapat menjadi jembatan untuk mengenalkan konsep ekonomi biru dan budidaya ikan modern kepada generasi muda. Menurutnya, cara-cara kreatif seperti ini sangat efektif untuk menggugah minat masyarakat terhadap sektor perikanan yang kini semakin modern dan menjanjikan.

    Dalam kesempatan tersebut, Raffi Ahmad menyampaikan kekagumannya terhadap inovasi yang dikembangkan KKP. Menurutnya, modeling BINS di Karawang merupakan terobosan besar yang dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus menyediakan sumber protein hewani yang sehat bagi masyarakat.

    “KKP luar biasa. Punya modeling seperti budidaya ikan nila salin yang punya peran penting dalam menyediakan sumber protein hewani yang sehat dan bergizi. Terima kasih sudah memperkenalkan kami pada inovasi yang bukan hanya meningkatkan produksi ikan, tapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Raffi Ahmad.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan BINS Karawang dirancang untuk meningkatkan produktivitas secara signifikan melalui penerapan teknologi modern dan sistem manajemen yang efisien. Dengan pendekatan baru ini, produktivitas tambak yang sebelumnya hanya sekitar 0,6 ton per hektare per siklus kini mampu meningkat hingga 80 ton per hektare per siklus.

    Peningkatan tidak hanya berpengaruh pada volume produksi dan ekspor, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar serta memperkuat ekonomi daerah melalui aktivitas pendukung seperti pakan, logistik, dan pengolahan hasil perikanan.

    Lebih lanjut, Tb Haeru menjelaskan bahwa ikan nila salin dipilih karena keunggulannya yang mampu hidup di air payau dengan kadar garam hingga 20 ppt. Jenis ini sangat cocok untuk lahan tambak di pesisir. Selain pertumbuhannya cepat dan tahan terhadap penyakit, nila salin juga memiliki pasar yang luas baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    Berdasarkan data, permintaan global ikan tilapia mencapai 7,84 juta ton pada tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi 8,9 juta ton pada tahun 2030. Di dalam negeri, permintaan juga terus meningkat dan diperkirakan menembus 2,36 juta ton pada tahun yang sama.

    Dari sisi produksi, Indonesia kini menjadi produsen tilapia terbesar kedua di dunia dengan produksi sekitar 1,4 juta ton atau 20,5 persen dari total produksi dunia, setelah Tiongkok. Indonesia juga tercatat sebagai eksportir nila terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Kolombia.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri Trenggono juga menunjukkan area pembangunan BINS Karawang seluas 230 hektare yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung lengkap, seperti intake air laut dan tawar, area pembesaran, IPAL serta fasilitas kawasan terpadu.

    Dengan penerapan sistem modern dan pengelolaan terintegrasi, BINS Karawang ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas hingga 84 ton per hektare per tahun dengan volume produksi mencapai 11.150 ton per tahun. Proyek ini juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru bagi sekitar 500 orang.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KKP perkuat sektor industri budidaya udang nasional dari hulu

    KKP perkuat sektor industri budidaya udang nasional dari hulu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penguatan industri budidaya udang nasional dimulai dari sektor hulu, dengan fokus meningkatkan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekspor berdaya saing tinggi.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) menyebutkan beberapa strategi di hulu untuk memperkuat sektor industri budidaya udang, pertama, melalui perbaikan atau penyusunan regulasi dengan menyederhanakan aturan perizinan agar lebih efisien.

    “Melakukan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih, serta memastikan kebijakan yang diterapkan mendukung investasi sekaligus keberlanjutan lingkungan,” kata Tebe dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.

    Upaya kedua, lanjut Tebe, yakni penerapan protokol budidaya atau good aquaculture practice dengan langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas pembudidaya melalui pelatihan dan pendampingan, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan biosecurity, serta menjamin kualitas udang sejak awal siklus produksi agar sesuai dengan standar internasional.

    Selanjutnya, strategi lain dilakukan melalui dukungan pendanaan, antara lain penyediaan akses kredit lunak atau skema pembiayaan khusus bagi petambak, pemberian insentif bagi pembudidaya yang menerapkan praktek terbaik (best practices), serta menjalin kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memperluas akses modal.

    KKP juga berupaya menghasilkan induk udang unggul sehingga tak perlu lagi impor.

    “Di momen Bulan Bhakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka peringatan HUT ke-26 tahun KKP yang jatuh tiap 26 Oktober, program induk udang unggul kian diperkuat,” ucap Tebe.

    Dia menuturkan pihaknya telah mengembangkan induk udang lokal bernama Nusa Dewa melalui Balai di Karangasem, Bali.

    “Ini menjadi bukti nyata bahwa kita mampu menghasilkan produk unggul buatan Indonesia. Sudah saatnya kita bangga dengan karya anak bangsa,” tegas Tebe.

    Dia juga mengajak para pembudidaya untuk meninggalkan praktik lama yang tidak sesuai standar, termasuk penggunaan antibiotik. Sebagai alternatif, pemerintah mendorong penggunaan probiotik.

    “Inovasi ini harus terus dikaitkan dengan aspek keekonomian agar bisa diadopsi dengan baik oleh pembudidaya di lapangan,” tambah Tebe.

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara asosiasi, pelaku usaha swasta, akademisi, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan industri udang Indonesia yang berdaya saing global dan berkelanjutan.

    Tebe menekan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan udang sebagai komoditas unggulan.

    “Dengan kondisi eksisting seperti ketersediaan lahan, produksi nasional, dan posisi udang Indonesia di pasar global, kita memiliki peluang besar untuk menjadikan industri udang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” kata Tebe.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan untuk menopang produksi perikanan nasional. Praktik budidaya berkelanjutan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tapi ikut menjaga populasi perikanan di alam.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Siti Zulaikha
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP dukung “hatchery” udang swasta tingkatkan mutu benih dan ekspor

    KKP dukung “hatchery” udang swasta tingkatkan mutu benih dan ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan dukungan penuh terhadap hatchery pengembangan pembenihan udang oleh swasta sebagai langkah strategis meningkatkan mutu benih, daya saing, serta memperkuat ekspor udang Indonesia di pasar global.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP TB Haeru Rahayu (Tebe) mengatakan pihaknya mendukung penuh pengembangan hatchery pembenihan udang oleh swasta, seperti di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

    “Pembenihan berkualitas berperan besar mendukung produktivitas udang nasional dari sisi hasil panen maupun daya saing,” kata Tebe dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Hatchery udang adalah tempat penetasan telur udang yang bertujuan menghasilkan benur udang berkualitas tinggi, sehat, dan konsisten sebagai dasar budidaya.

    Tebe mengatakan telah meninjau pembenihan udang milik swasta yakni Post Larva Haji Agus (PLHA) yang berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

    “Kehadiran Post Larva Haji Agus (PLHA) tidak hanya menjawab kebutuhan benih bermutu, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Ini baik sekali untuk mendukung industri udang kita,” ujarnya.

    Menurut dia, peningkatan investasi hatchery, dukungan teknologi ramah lingkungan, serta solidnya kolaborasi pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar udang global yang nilainya mencapai 64,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2024. Angka itu setara sekitar Rp1.077,9 triliun.

    Tebe menyebutkan saat ini Indonesia berada di peringkat kelima produsen udang dunia setelah China, Vietnam, Ekuador, dan India. Pasar utama ekspor Indonesia adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan China.

    “Negara-negara pembeli kini sangat ketat dalam menilai mutu dan ketertelusuran produk. Oleh karena itu, benih yang bermutu menjadi kunci menghasilkan udang berkualitas dan kompetitif di pasar global,” ujar Tebe.

    Pemilik PLHA Agus mengungkapkan pembangunan hatchery didorong banyaknya permintaan benih udang.

    Menurut dia, hatchery itu bukan sekadar tempat produksi, tetapi simbol meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, penyediaan benur andal dan berkualitas secara konsisten.

    PLHA telah merekrut lebih dari 60 persen tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal. Selain fokus pada peningkatan produksi benih udang berkualitas, PLHA berkomitmen memperhatikan aspek lingkungan melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

    Selain PLHA, di Lampung juga terdapat hatchery swasta lain seperti milik Uus yang berlokasi di Kalianda, Lampung Selatan.

    Uus mengungkapkan keberhasilan usaha pembenihan berkat induk Udang Nusa Dewa hasil inovasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem.

    Dia mengatakan hatchery yang dikelolanya mampu memproduksi hingga 90 juta ekor nauplii udang Nusa Dewa per bulan. Hasil itu untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga Aceh, bahkan sampai Singapura. Benih udang Nusa Dewa memiliki daya tahan tinggi dan pertumbuhan cepat, sehingga diminati pasar.

    “Tingkat keaktifannya mencapai 90 persen. Bahkan ketika dibandingkan dengan benur dari Vietnam dan India, hasilnya tetap lebih unggul karena pertumbuhannya lebih rata dan stabil,” kata Uus.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui penerapan program ekonomi biru. Strategi ini dinilai mampu memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat global.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP untuk revitalisasi tambak Pantura ajukan Rp26 triliun ke Danantara

    KKP untuk revitalisasi tambak Pantura ajukan Rp26 triliun ke Danantara

    Jadi kami tentunya tidak ingin main-main siapa pun apakah BUMN ataupun yang lain tentunya harus betul-betul pas dan siap untuk melancarkan proyek besar ini.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan anggaran sekitar Rp26 triliun kepada Danantara untuk mendukung fase pertama program revitalisasi tambak di Pantura Jawa seluas 20 ribu hektare (ha) sebagai pengembangan kawasan budi daya perikanan nila salin.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) mengatakan pengajuan anggaran itu telah dilayangkan secara resmi oleh KKP melalui surat kepada Danantara, dengan tembusan kepada Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian teknis terkait, sambil menunggu undangan paparan lebih detail.

    “Pak Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono) sudah bersurat ke Danantara. Pak Menteri selalu menyampaikan di sesi-sesi sebelumnya total yang kami usulkan kurang lebih sekitar Rp26 triliun, untuk fase satu,” kata Tebe dalam Outlook Tilapia 2025, di Jakarta, Kamis.

    Menurut KKP, pengajuan anggaran ke Danantara merupakan langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan pendanaan memadai agar kawasan budi daya tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar terealisasi dan bermanfaat bagi pembudidaya.

    “Kami sudah sampaikan (surat pengajuan anggaran ke Danantara), kami tinggal menunggu waktu kapan dipanggil untuk menyampaikan paparan lebih detailnya,” ujar Tebe.

    Selain kepada Danantara, KKP juga tengah mengevaluasi kemungkinan dukungan BUMN dalam proyek ini, meskipun keputusan akhir menunggu arahan lebih lanjut, mengingat program budi daya skala besar ini menuntut kesiapan penuh dari semua pihak.

    Menurut KKP, fase pertama pembangunan kawasan budi daya di Pantai Utara (Pantura) Jawa seluas 20.413,25 hektare dari target revitalisasi secara keseluruhan mencapai 78.550 hektare.

    Lebih lanjut Tebe menuturkan dengan adanya revitalisasi tambak di Pantura Jawa untuk tahap pertama diproyeksikan mampu menyerap sekitar 40 ribu tenaga kerja langsung, belum termasuk potensi lapangan kerja dari rantai pasok hulu hingga hilir.

    “Coba bayangkan kalau 20 ribu hektare, kalau satu hektare dua orang saja (yang kelola) maka 20 kali dua sudah 40 ribu tenaga kerja di sana. Belum lagi yang end-to-endnya yang dari hulu hingga ke hilirnya, baik yang pembenihan, pakannya, prosesingnya, dan seterusnya,” kata Tebe.

    Pemerintah menegaskan proyek ini akan dikelola serius agar menghasilkan manfaat luas, mulai dari pemberdayaan pembudidaya, penyediaan pakan, hingga proses hilirisasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan secara berkelanjutan di berbagai daerah.

    “Jadi kami tentunya tidak ingin main-main siapa pun apakah BUMN ataupun yang lain tentunya harus betul-betul pas dan siap untuk melancarkan proyek besar ini,” kata Tebe lagi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP tekankan pentingnya pangan biru penuhi kebutuhan protein global

    KKP tekankan pentingnya pangan biru penuhi kebutuhan protein global

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penguatan sektor perikanan tangkap maupun budidaya merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat yang kian meningkat seiring pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) mengatakan dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini hampir mencapai 300 juta jiwa, sehingga kebutuhan protein dari sumber pangan biru atau blue food menjadi semakin vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

    “Kalau kita lihat jumlah penduduk yang demikian banyak ini tentunya sangat membutuhkan kebutuhan protein melalui blue food atau pangan biru,” kata Tebe dalam Outlook Tilapia 2025 di Jakarta, Kamis.

    KKP menyebut konsumsi ikan memberikan keunggulan signifikan dibanding sumber protein lainnya, berdasarkan hasil riset Universitas Indonesia yang menunjukkan ikan dan udang memiliki kandungan gizi lebih baik daripada daging sapi, ayam atau telur.

    “Kalau kita lihat bagus mana sih sebetulnya kandungan proteinnya. Kami punya data, tidak bermaksud menjelekkan satu dengan yang lain. Kalau kita memakan ikan ternyata kita memiliki banyak kelebihan,” ujar Tebe.

    Pemerintah menegaskan langkah memperkuat sektor kelautan dan perikanan sudah berada di jalur tepat, mengingat protein ikan terbukti memberikan manfaat kesehatan lebih besar serta mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

    “Karena data menunjukkan ini sumber yang kami dapatkan dari Universitas Indonesia. Untuk ikan dan udang itu kandungannya relatif lebih baik dibandingkan saudara-saudaranya. Apakah daging ayam, telur puyuh, daging sapi, telur ayam dan seterusnya,” kata Tebe, tambahnya.

    Secara global, lanjut Tebe, proyeksi pasar pangan biru pada 2030 menunjukkan peningkatan signifikan dari 270 miliar dolar AS menjadi sekitar 420 miliar dolar AS, mencerminkan potensi besar sektor perikanan dunia.

    Distribusi pasar pangan biru mencakup Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia Pasifik yang terus berkembang pesat, membuka peluang bagi Indonesia memperluas akses ekspor produk perikanan unggulannya.

    Komoditas ikan diproyeksikan mendominasi pasar dengan nilai 322,58 miliar dolar AS, disusul udang yang meski menghadapi tantangan, tetap menjadi salah satu komoditas unggulan dalam perdagangan perikanan global.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Danantara Bakal Ikut Danai Revitalisasi 20.000 Ha Tambak Senilai Rp26 Triliun

    Danantara Bakal Ikut Danai Revitalisasi 20.000 Ha Tambak Senilai Rp26 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia akan berinvestasi pada program revitalisasi 20.000 hektare tambak di empat kabupaten di Jawa Barat.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, untuk merevitalisasi 20.000 hektare di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, dibutuhkan investasi sekitar Rp26 triliun. 

    “Perkiraan investasi menurut kita kira-kira sekitar Rp26 triliun,” kata Trenggono ketika ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Trenggono menyebut, Danantara akan masuk untuk membiayai revitalisasi 20.000 hektare tambak di keempat kabupaten di Jawa Barat itu.

    “Investasi dari Danantara,” ujar Trenggono.

    Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, untuk pelaksanaan program tahap awal seperti pembersihan lahan, akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yakni sekitar Rp8 miliar-Rp10 miliar. 

    “Rp8 miliar-Rp10 miliar dari APBN [untuk tahap awal],” ujar Tb.

    Untuk diketahui, KKP mulai tahun ini akan merevitalisasi 78.000 hektare tambak kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Program ini dilakukan dalam rangka menggenjot produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat, melalui protein ikan.

    Program ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Guna mempercepat implementasi revitalisasi tambak Pantura, KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Jawa Barat. 

    Nota Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Selain itu, ditandatangani juga Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu tentang sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya di empat kabupaten tersebut.

    Pemerintah mengharapkan, pembangunan revitalisasi tambak di empat kabupaten ini dapat meningkatkan produktivitas lahan tambak yang sebelumnya tidak produktif menjadi area budi daya perikanan bernilai tinggi dan berkelanjutan.

  • Peran Anak Muda Potensial Tumbuhkan Budidaya Perikanan Inovatif

    Peran Anak Muda Potensial Tumbuhkan Budidaya Perikanan Inovatif

    JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut peran anak muda sangat potensial dalam menumbuhkan budi daya perikanan inovatif yang berkelanjutan dan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia.

    “Keterlibatan anak muda membawa angin segar pada kemajuan perikanan budi daya di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Oleh karena itu, KKP terus mendorong generasi muda menekuni budi daya perikanan secara inovatif dan berkelanjutan, seperti yang telah dilakukan oleh komunitas Petambak Muda Indonesia (PMI) di berbagai daerah.

    Menurutnya, keterlibatan anak muda membawa angin segar bagi kemajuan budi daya perikanan di Indonesia, apalagi dengan inovasi serta keberlanjutan melalui pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif.

    “Muncul berbagai tantangan dalam budi daya udang seperti penyakit udang dan daya saing produk. Namun, itu justru menjadi pemacu bagi para petambak muda untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas,” ujar Tebe.

    Dia menuturkan sebelumnya KKP berkolaborasi dengan Petambak Muda Indonesia menggelar Shrimp Aquaculture Conference (SAC) di Badung, Bali dengan melibatkan ratusan peserta baik dari dalam maupun luar negeri.

    Tebe menambahkan inovasi dan penerapan cara budi daya ikan yang baik (CBIB) tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada kualitas produk dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

    Semangat inovasi dari generasi muda dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha budi daya lainnya di seluruh Indonesia.

    KKP telah membangun Modeling Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

    BUBK Kebumen menjadi percontohan tambak udang modern berbasis kawasan yang mengedepankan keseimbangan ekologi.

    “BUBK di Kebumen adalah bukti nyata bagaimana budidaya udang bisa dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” jelas Tebe.

    Sementara itu, Direktur Ikan Air Payau Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Fernando J Simanjuntak menambahkan BUBK Kebumen merupakan tambak udang berbasis kawasan dengan luasan lahan potensial mencapai 100 hektare.

    Saat ini, terdapat 189 petak tambak dengan ukuran masing masing 1.600 m2 yang terdiri dari 139 petak merupakan kolam produksi dan sisanya untuk tandon air.

    “Selain penggunaan teknologi modern yang ramah lingkungan, kegiatan budidaya di BUBK Kebumen menerapkan prinsip cara budi daya ikan yang baik,” kata Fernando.

    Ia menyebutkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) menjalankan berbagai perlakuan seperti pengendapan dan oksigenasi agar kualitas air kembali normal bahkan lebih subur tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar.

    Dia menambahkan KKP juga tengah menyusun program pembangunan tambak integrated shrimp farming (ISF), yang direncanakan berlokasi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Seperti BUBK Kebumen, program tambak ISF juga menerapkan tambak budi daya udang berbasis CBIB dengan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengutarakan pentingnya pengembangan budi daya perikanan untuk menyokong ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, hingga menjaga populasi perikanan di laut.

    Dengan meningkatkan produksi perikanan budi daya, intensitas kegiatan penangkapan ikan di alam dapat dikurangi.

  • Video: Strategi Percepatan Swasembada Pangan di Sektor KP

    Video: Strategi Percepatan Swasembada Pangan di Sektor KP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Untuk mendukung dan merealisasikan swasembada pangan, CNBC Indonesia menggelar Food Summit 2025 dengan tema “Pangan Berdaulat, Indonesia Semakin Kuat”. Acara ini mengupas berbagai langkah strategis dalamAsta Cita, mulai dari modernisasi pertanian, penguatan infrastruktur logistik, pemberdayaan petani, dan pendekatan berkelanjutan, sehingga swasembada pangan secara konkret dapat tercapai.

    Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini bersama Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu, Ketua Asosiasi Tuna Indonesia Saut Hutagalung dan Direktur Utama PT Garam Abraham Mose di Program CNBC Indonesia Food Summit 2025, Rabu (19/03/2025).

  • KKP: Pelaku usaha wajib patuhi aturan bahan baku pakan ikan impor

    KKP: Pelaku usaha wajib patuhi aturan bahan baku pakan ikan impor

    setiap pelaku usaha yang memasukkan bahan baku pakan ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan pakan ikan, jika melanggar ya dikenakan sanksi administratif hingga pidana

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa pelaku usaha wajib mematuhi aturan terkait penggunaan bahan baku pakan ikan yang didatangkan dari luar negeri atau impor, guna mendorong majunya perikanan budi daya nasional.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 pada pasal 16 ayat 1 telah disampaikan setiap pelaku usaha yang melakukan pemasukan bahan baku pakan ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan pakan ikan.

    Untuk memastikan berjalannya regulasi tersebut, pihaknya melakukan koordinasi bersama seluruh pelaku usaha importasi bahan baku pakan ikan.

    “Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yaitu seluruh pelaku usaha pakan ikan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata kelola pemasukan bahan baku pakan ikan,” kata Haeru dalam keterangan di konfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Rapat koordinasi juga dihadiri Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho.

    Pung menyampaikan setiap perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi administratif berupa penyegelan.

    “Sudah ada aturannya, setiap pelaku usaha yang memasukkan bahan baku pakan ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan pakan ikan, jika melanggar ya dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana bagi pelanggar,” ujar Pung.

    Sementara itu, Direktur Ikan Air Tawar Ditjen Perikanan Budi Daya KKP Ujang Komarudin menyampaikan bahwa dalam rangka mempermudah tata kelola pemasukan bahan baku pakan ikan, pihaknya telah meluncurkan terobosan inovasi pelayanan yaitu aplikasi Sistem Informasi Pakan Ikan Nasional (SIPINA) di pertengahan tahun 2024 lalu.

    Dengan adanya SIPINA, proses layanan publik bidang pakan dapat dilakukan secara online, sehingga pelaku usaha tidak perlu datang ke KKP untuk pengajuan permohonan perizinan berusahanya. Pelaku usaha juga dapat memantau langsung progress pengajuan permohonannya.

    Terobosan inovasi aplikasi SIPINA adalah untuk meminimalisir pertemuan tatap muka dengan pelaku usaha sehingga dapat meminimalir peluang terjadinya gratifikasi.

    “Tentunya dengan aplikasi SIPINA ini dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi pelayanan, efisiensi waktu pelayanan serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pakan ikan,” jelas Ujang.

    Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Makan Ternak (GPMT) Deny Mulyono berkomitmen memenuhi persyaratan dan standar bahan baku pakan ikan, termasuk di dalamnya sebelum melakukan pengiriman bahan baku pakan ikan, dan menyelesaikan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan.

    Dia mengatakan bahwa seluruh pelaku usaha juga berkomitmen mengedarkan dan/atau menggunakan bahan baku pakan ikan sesuai dengan rekomendasi pemasukan bahan baku pakan ikan yang diberikan.

    Ia juga mengaku bahwa pihaknya akan membuat dan menyampaikan laporan realisasi pengedaran dan/atau penggunaan bahan baku pakan ikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan budi daya merupakan masa depan sektor perikanan seiring populasi perikanan di laut semakin menurun.

    Untuk itu, tata kelola sektor budi daya yang dengan sesuai prinsip ekonomi biru menjadi concern pihaknya, termasuk dalam memastikan pasokan pakan guna mendukung produktivitas pembudidaya di Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025