Xcloud.id

Tag: Tauhid Ahmad

  • Peluang UMKM Berkembang Tahun Ini Terbatas, Kenapa? – Page 3

    Peluang UMKM Berkembang Tahun Ini Terbatas, Kenapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memandang peluang UMKM untuk bisa berkembang secara bisnis relatif terbatas di tahun ini.

    Lantaran, janji pemerintah untuk mendongkrak UMKM masih terhambat oleh beberapa aturan dan situasi yang ada. Mulai dari efisiensi anggaran, yang turut berpengaruh terhadap target 40 persen belanja produk barang dan jasa dari UMKM.

    Tauhid menilai potensi UMKM untuk naik kelas masih ada. Hanya saja, dengan kondisi saat ini, khususnya lewat bantuan pemerintah, peluangnya tidak terlalu besar.

    “Saya kira masih, cuman enggak begitu besar tahun ini. Kalau potensi pasti besar, karena mereka kan banyak yang lari ke sektor informal. Cuman di tahun ini agak relatif terbatas dengan situasi makro kita,” ujarnya kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Menurut dia, pemerintah sudah punya tekad untuk membesarkan UMKM. Namun sayangnya itu turut terganjal oleh situasi makro ekonomi saat ini, yang membuat sisi permintaan (demand) di sektor UMKM pun mengecil.

    “UMKM tuh tumbuh ada sifatnya kita naik kelas, ada yang kita lindungi. Sebagian pemerintah sudah optimal laksanakan, tapi buktinya kayak fasilitas kredit, demand-nya enggak ada,” sebut dia.

    Selain terkendala penyaluran anggaran, ia menilai pengembangan UMKM pun tersendat dari segi teknis pengembangan.

    “Masih kurang, misalnya untuk inovasi, fasilitasi teknologi, penguatan kapasitas. Duitnya ada, tapi kalau itunya enggak berkembang kan agak susah. Jadi masih ada yang belum lengkap,” ucap dia.

     

  • Janji Pemerintah untuk UMKM Terhadang Situasi Makro – Page 3

    Janji Pemerintah untuk UMKM Terhadang Situasi Makro – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah sejak periode sebelumnya telah menetapkan sejumlah target bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas. Mulai dari 40 persen belanja negara untuk produk UMKM, hingga rasio kredit untuk UMKM tembus 30 persen, semisal lewat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Sayangnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad membeberkan, berbagai janji pemerintah tersebut masih belum terlaksana sesuai target.

    “Kalau dari sisi kredit kan masih sekitar 19 persen dari target 30 persen, tidak berkembang beberapa tahun terakhir. KUR juga stagnan, walaupun besar tapi tidak akan cepat,” kata Tauhid kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Menurut dia, penyaluran kredit kepada UMKM ini masih terkendala dari sisi permintaan (demand) yang belum tumbuh cepat. Lantaran terganjal oleh situasi makro ekonomi saat ini.

    “Jadi walaupun uangnya dikucurin, tapi demand-nya kan enggak tumbuh berkembang. Karena tadi, UMKM kita sangat tergerak oleh sektor perdagangan. Sektor perdagangan tergantung kondisi makro,” ungkapnya.

    “Karena itu ditumbuhkan yang sektor produksi, industri, dan sebagainya. Itu butuh inovasi dan sebagainya. Itu yang saya kira penting untuk dilakukan,” dia menekankan.

    Oleh karenanya, ia berharap demand terhadap UMKM tidak hanya digerakkan oleh pemerintah, tapi juga pihak swasta maupun BUMN. Itu bisa terwujud dengan pelibatan UMKM terhadap suatu proyek yang memberikan efek berganda, alias multiplier effect.

    “Industri-industri yang saya kira bisa memberikan multiplier effect besar itu yang kemudian bisa ditumbuhkan. Misalnya industri otomotif, besi dan baja, elektronik, kimia, alas kaki, tekstil. Itu yang sebenarnya bisa mendorong pekerja kita lebih banyak,” paparnya.

     

  • Daya Beli Lesu, Ramadan dan Lebaran 2025 Diramal Belum Bisa Dongkrak Ekonomi – Page 3

    Daya Beli Lesu, Ramadan dan Lebaran 2025 Diramal Belum Bisa Dongkrak Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertumbuhan ekonomi di momen Lebaran 2025 ini diramal belum bisa mencuat, lantaran adanya pelemahan daya beli masyarakat. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, momentum Ramadan dan Lebaran kerap jadi indikator utama penguat ekonomi.

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad bahkan memperkirakan, momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi ke level 5 persen.

    Untuk diketahui, bulan suci Ramadan tahun ini berjalan penuh di Maret 2025, dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi jatuh pada 31 Maret. Artinya, semua itu terjadi di kuartal I 2025.

    Sayangnya, Tauhid menilai, faktor-faktor seperti pelemahan daya beli hingga maraknya aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) diklaim belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Ramadan dan Lebaran kali ini.

    “Saya kira kuartal pertama menurut hitungan saya masih sekitar 4,9 persen. Agak berat untuk mencapai di angka 5 persen,” ujar dia kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Di sisi lain, Tauhid memperkirakan perputaran uang di momen pasca Lebaran 2025 bakal meningkat. Namun secara hitungan ekonomi, itu akan terjadi pada April 2025 atau di awal kuartal II.

    “Konsumsi meningkat di perhitungan bulan April, yaitu kuartal kedua, pasca Lebaran. Kalau di Maret, month to month-nya pasti lebih tinggi (dibanding Februari 2025). Cuman, year on year-nya dibandingkan bulan Maret tahun lalu jelas pasti terjadi kontraksi. Itu yang menurut saya memang perlu ada perbaikan lah untuk itu,” bebernya.

    Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menganggap, momen Ramadan dan Lebaran yang terjadi di penghujung kuartal I tahun ini belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi.

     

  • Amanat Research Institute gelar diskusi kebijakan bahas isu kelautan

    Amanat Research Institute gelar diskusi kebijakan bahas isu kelautan

    “Diskusi ini harus menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan,”

    Jakarta (ANTARA) – Amanat Research Institute menggelar acara diskusi kebijakan bertemakan Meninjau Potensi Nilai Ekonomi dan Restorasi Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Jumat (28/2).

    Direktur Eksekutif Amanat Research Institute Bayu Satria Utomo menyampaikan acara tersebut merupakan wujud nyata dari implementasi ilmu pengetahuan yang sering dibahas di forum akademis.

    “Hasil dari diskusi ini akan kami teliti lebih lanjut dan kami sampaikan kepada Pak Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan dan kementerian lainnya,” ujar Bayu dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Bayu berharap generasi muda dapat mengambil pelajaran dari diskusi tersebut dan menyampaikan aspirasi mereka kepada pembuat kebijakan untuk masa depan yang lebih baik.

    Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus (Stafsus) Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Intan Fauzi memberikan pandangannya mengenai pentingnya partisipasi pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

    Menurut dia, partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan tepat sasaran.

    “Diskusi ini harus menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan,” ucap Intan.

    Nantinya, kata dia, seluruh masukan yang disampaikan akan dikompilasi dan diserahkan langsung kepada Menko Zulkifli Hasan untuk dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian terkait.

    Sementara itu, Project Manager diskusi kebijakan tersebut, Salman Al Fathan memaparkan potensi ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

    “Indonesia memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional. Potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari pengembangan konektivitas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sangat besar, baik dari biaya pelabuhan, pajak, pemandu kapal, dan lainnya,” kata Salman.

    Ia menjelaskan bahwa tujuan dari diskusi, yakni untuk mengidentifikasi potensi ekonomi tersebut serta membangun strategi restorasi lingkungan, mitigasi, dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap degradasi lingkungan.

    Kegiatan kali ini merupakan hasil kolaborasi antara Amanat Research Institute dan Forma SKSG UI, yang berhasil mengumpulkan beragam pemangku kepentingan untuk membahas isu penting agar menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik dan berdampak luas bagi lingkungan dan ekonomi Indonesia.

    Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pakar dan pejabat penting di bidang kelautan dan lingkungan, di antaranya Stafsus Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Intan Fauzi, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) dan Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Yonvitner, Manager for Ocean and Plastic Waste World Resources Institute Rocky Pairunan, serta Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yus Budiyono.

    Lalu, hadir pula Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjajaran (Unpad) Candra Wirawan Arief, Kepala Kantor Perwakilan Jakarta PT PAL Indonesia (Persero) Mujizat Alam, CEO Supply Chain Indonesia Setijadi, perwakilan dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB Akhmad Solihin, perwakilan dari Kementerian Perhubungan Capt. Ari Wibowo, serta peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.

    Dari diskusi tersebut, para narasumber pakar menyampaikan bahwa pengambilan kebijakan harus memiliki pendekatan multi-disiplin yang dapat menyeimbangkan perspektif pembangunan ekonomi dengan usaha restorasi dan perlindungan lingkungan hidup.

    Selain itu, pembangunan ALKI harus diselaraskan dengan agenda pemerataan pembangunan di daerah, yang diharapkan dapat menciptakan keterhubungan yang mendorong pembangunan ekonomi secara lebih merata.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga Cabai dan Minyak Goreng Bisa Melonjak Saat Ramadan 2025

    Harga Cabai dan Minyak Goreng Bisa Melonjak Saat Ramadan 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, minyak goreng, dan daging, selama bulan Ramadan. Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, menjelaskan lonjakan harga ini dipicu oleh meningkatnya permintaan serta keterbatasan pasokan di pasar.

    Menurut Tauhid, komoditas pangan yang kerap mengalami kenaikan harga menjelang Ramadan meliputi minyak goreng, daging, cabai, dan bawang. Ia mencontohkan harga minyak goreng yang seharusnya berada di kisaran Rp 15.700 per liter berpotensi naik menjadi Rp 16.000 hingga Rp 17.000. Sementara itu, harga daging yang biasanya Rp 130.000 per kilogram bisa melonjak hingga di atas Rp 140.000.

    “Biasanya komoditas yang dibutuhkan, seperti minyak goreng dan daging, cenderung naik karena keterbatasan stok di tingkat ritel. Meskipun stok nasional cukup, permintaan yang meningkat dalam waktu bersamaan menyebabkan harga melonjak,” ujar Tauhid kepada Beritasatu.com, Sabtu (1/3/2025).

    Tauhid menambahkan ketidakstabilan harga pangan selama Ramadan terjadi akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat. Meski demikian, beberapa komoditas seperti telur relatif lebih stabil karena persiapan yang dilakukan oleh peternak mandiri.

    “Peternak biasanya sudah menyiapkan stok telur menjelang Ramadan, sehingga kenaikan harga masih dalam batas wajar, sekitar Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai dan bawang yang sering mengalami lonjakan harga tinggi,” jelasnya.

    Salah satu perhatian utama adalah harga cabai yang diprediksi melonjak drastis akibat cuaca ekstrem. Tauhid menjelaskan curah hujan tinggi menyebabkan banyak tanaman cabai gagal panen, sehingga stok di pasaran menipis.

    “Curah hujan tinggi membuat bunga cabai tidak berkembang dengan baik, sehingga hasil panen terbatas. Akibatnya, harga bisa naik 5% hingga 10% atau lebih. Jika harga cabai mencapai Rp 70.000 hingga Rp 80.000 per kilogram menjelang Idulfitri, dampaknya akan terasa di kantong masyarakat,” ungkapnya.

    Untuk mengatasi persoalan kenaikan harga pangan, seperti cabai dan minyak goreng ini, Tauhid menekankan pentingnya inovasi dalam sektor pertanian, seperti pengembangan industri rumah kaca untuk mengantisipasi perubahan iklim. Namun, ia mengakui investasi di bidang ini masih terbatas dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

  • Daya Beli Masyarakat RI Masih Rendah, Pemerintah Perlu Genjot Sektor Riil

    Daya Beli Masyarakat RI Masih Rendah, Pemerintah Perlu Genjot Sektor Riil

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi 2024 dan tumbuh 4,94%. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan 2023 yang tumbuh 4,82%. Namun konsumsi rumah tangga RI ini dinilai masih rendah.

    Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad berpendapat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah 5% ini mencerminkan daya beli masyarakat Indonesia masih lemah.

    “Kalau kita lihat, mengacu ke laporannya BPS, konsumsi rumah tangga kita belum bisa tembus di atas 5%” kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024).

    Tauhid berpendapat untuk bisa menaikkan konsumsi masyarakat ini, pemerintah harus menggenjot sektor-sektor riil. Sebab sektor inilah yang bisa secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli bisa ikut meningkat.

    “Saya kira ini yang kemudian menjadi poin bagaimana pendekatan lain yang kemudian bisa meningkatkan daya beli. Daya beli ini yang perlu tadi mungkin disampaikan Pak CT (Chairul Tanjung), sektor riil ini yang seharusnya bisa bekerja,” terangnya.

    “Kita bersyukur memang ini ada upaya efisiensi (anggaran K/L), cuma kan alokasi ke sektor riil-nya ini belum disampaikan. Baru kita efisiensi ya. Memang sudah ada buat makan berisi gratis, tapi kalau nilainya hanya segitu, rasanya buat sektor riil belum tumbuh lebih besar,” sambung Tauhid.

    Tauhid mencontohkan pemerintah bisa memberikan bantuan atau tambahan insentif untuk sektor industri dalam negeri yang saat ini masih dalam tekanan. Contohnya industri tekstil dan alas kaki ataupun sektor padat karya lainnya.

    “Misalnya apa, untuk industri atau untuk apa yang kemudian bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan baru atau pendapatan. Ini yang kemudian mungkin bisa dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru dari yang sudah ada,” terang Tauhid.

    “Memang kemarin sudah ada paket insentif, tapi rasanya masih kurang untuk mendorong daya beli masyarakat tumbuh, terutama di menengah bawah. Apalagi bagi beberapa industri yang sekarang ini layoff. Tekstil kemudian alas kaki dan sebagainya,” jelasnya lagi.

    Belum lagi sejumlah sektor padat karya ini diperkirakan akan semakin tertekan imbas perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara seperti Kanada, Meksiko, dan China. Membuat dorongan di sektor riil ini menjadi semakin penting untuk dilakukan.

    “Ini harus dibangkitkan lagi yang kemudian bisa (daya beli) tumbuh begitu. Jadi saya kira itu yang perlu dilakukan ya. Mungkin melalui mitra kerjanya, Komisi XI dengan pemerintah bagaimana ini bisa memperkuat pertumbuhan ya,” jelas Tauhid.

    Secara terpisah, sebelumnya Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung menilai sektor riil perlu lebih diikutsertakan dalam bauran kebijakan ekonomi nasional. Terutama jika pemerintah saat ini benar-benar ingin mengejar target Indonesia Emas 2045.

    “Akan bagus kalau bauran kebijakan itu juga mengikutsertakan sektor riil. Jadi bauran kebijakan antara fiskal, moneter dan sektor riil inilah yang bisa membuat orkestrasi Indonesia menuju era emas 2045,” ujar CT.

    Pria yang akrab disapa CT ini mengungkapkan bahwa keikutsertaan sektor riil tersebut perlu dilakukan lantaran selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh sektor rill dan investasi. Sementara itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 hanya berkontribusi sebanyak 6-8%.

    (fdl/fdl)

  • Bahaya Perang Dagang AS-China, RI Bisa Kena Getahnya

    Bahaya Perang Dagang AS-China, RI Bisa Kena Getahnya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah kenaikan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Kondisi ini dinilai akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Apa dampaknya?

    Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menjelaskan, imbas perang dagang ini komoditas ekspor China berpotensi tidak akan diterima di sejumlah negara maju, termasuk AS. Akibatnya, Negeri Tirai Bambu itu harus mencari pasar baru di negara-negara berkembang.

    Menurutnya salah satu negara yang paling berpotensi menjadi sasaran pasar ekspor produk China adalah Indonesia. Jika itu benar terjadi, Tauhid mengatakan Indonesia bisa kebanjiran sejumlah komoditas impor.

    Parahnya, menurut Tauhid, China tidak akan segan-segan menjual produksi mereka dengan harga yang sangat murah. Akibatnya produksi dalam negeri akan kalah saing.

    “Ketika trade war, tentu terutama China yang akan banyak korban, itu dia akan mengeksplorasi banyak negara-negara berkembang yang produknya itu akan kalah punya daya saing,” kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024).

    “Bayangkan misalnya dia punya 100 juta ton besi baja, itu kalau di Amerika ditolak, di Meksiko ditolak, larinya ke kita dengan harga yang sangat murah,” sambungnya.

    Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah bisa memperkuat kebijakan anti-dumping. Begitu juga dengan upaya pengetatan impor ilegal oleh lembaga terkait seperti Bea Cukai.

    “Nah apakah kita siap memperkuat kebijakan anti-dumping atau produk lain? Saya kira sisi itu yang kemudian kita perkuat ya, dari sisi perdagangan,” ucapnya.

    “Bagaimana kemudian Bea Cukai juga berperan yang kemudian, ya semi-semi katakan legal ataupun ilegal ini, seringkali masuk dalam arus jasa atau rangkai nilai yang masuk dalam kehidupan sosial,” tambah Tauhid lagi.

    (fdl/fdl)

  • Pakar hingga DPR Bakal Kupas Tuntas Outlook Ekonomi dan Peran APBN 2025

    Pakar hingga DPR Bakal Kupas Tuntas Outlook Ekonomi dan Peran APBN 2025

    Jakarta –

    Situasi ekonomi global dan domestik pada 2025 diperkirakan akan menghadapi tantangan besar. Ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, ketegangan dagang, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akan mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

    Melihat kondisi tersebut, Direktur & Founder Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan tahun 2025 pertumbuhan ekonomi cukup menantang jadi proyeksinya hanya mencapai 4,7% year on year.

    “Kalau ingin capai 5,2% maka kunci nya pulihkan konsumsi rumah tangga khususnya kelompok menengah, porsi sektor industri manufaktur terhadap PDB harus di atas 21%, lindungi UMKM dari banjir impor terutama saat perang dagang AS China, pangkas anggaran harus terarah dan efektif tidak kontra produktif karena belanja pemerintah dibutuhkan untuk dorong pertumbuhan,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (4/2/2025).

    Untuk memperkuat ikat pinggang ekonomi dalam negeri, peran APBN juga dibutuhkan. Di sisi lain, terdapat kebijakan pemangkasan APBN untuk berbagai keperluan. Lantas, apakah kondisi itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia?

    Bhima mengatakan efisiensi anggaran pemerintah terkait belanja seremonial maupun ATK hingga sewa kendaraan merupakan langkah positif untuk tingkatkan ruang fiskal. Misalnya soal belanja rapat dan seminar memang bisa digantikan dengan rapat online, jauh lebih murah dan efektif.

    “ATK juga bisa digantikan dengan tanda tangan dokumen secara digital dan ramah lingkungan juga tidak boros kertas. Selama ini beban belanja birokrasi cukup disorot karena menyumbang pelebaran defisit APBN dan tambahan utang pemerintah,” ucapnya.

    Di sisi lain efek negatif ke bisnis, Meeting, Incentives, Convention and Exhibition juga signifikan. Menurutnya sebagian besar pelaku usaha MICE andalkan pendapatan dari event pemerintah. Bahkan paska pandemi kondisi pendapatan dari sektor MICE belum sepenuhnya pulih.

    “Khawatir ada risiko phk di sektor jasa akomodasi dan makan minum imbas efisiensi belanja pemerintah. Dampak ekonomi dari berkurangnya pendapatan sektor MICE mencakup potensi kehilangan lapangan kerja 104.000 orang. Sementara dari sisi PDB setidaknya potensi MICE terancam hingga Rp 103,9 triliun,” jelasnya.

    Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan berada di kisaran 4,8% – 5%, lebih rendah dari target pemerintah yang sebesar 5,2%.

    “Hal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia, baik dari sisi eksternal, seperti kebijakan proteksionisme AS dan pelemahan permintaan dari negara tujuan ekspor utama, maupun domestik, di mana pelemahan konsumsi kelas menengah dan kebijakan fiskal yang berpotensi menekan daya beli turut menambah beban,” ungkapnya.

    Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Yusuf mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya dengan mereformulasi kebijakan fiskal agar lebih pro-pertumbuhan dan mendukung daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

    “Penyesuaian kebijakan pajak, seperti peninjauan kembali kenaikan PPN, perlu dipertimbangkan agar tidak semakin menekan daya beli. Selain itu, pengembangan infrastruktur harus difokuskan pada penciptaan efek pengganda ekonomi, dengan meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing,” terangnya.

    Yusuf mengatakan pemerintah juga perlu mendorong sinergi antara BUMN, swasta, dan UMKM untuk menciptakan ekonomi inklusif yang memperkuat daya tahan ekonomi domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperluas pasar domestik.

    “Untuk mendukung ini, kebijakan moneter yang cenderung ketat harus ditinjau agar memberikan ruang bagi konsumsi dan investasi, dengan langkah-langkah seperti penurunan suku bunga,”pungkasnya.

    Kondisi ekonomi dan peran APBN 2025 akan dikupas tuntas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga pakar nasional. Pembahasan oulook ekonomi akan dilakukan bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung dan Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun dalam acara “OUTLOOK EKONOMI DPR : Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar “.

    Dimoderatori Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova, pada Panel Discussion bertema “Program Pemerintah Pro Pasar”, Chairul Tanjung atau akrab disapa CT akan membahas bagaimana kebijakan APBN 2025 dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta dan meningkatkan investasi domestik.

    CT juga akan berbagi insight tentang seberapa penting insentif pajak dan penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi hingga pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan kebijakan pro pasar berjalan efektif.

    Di tengah tren inflasi, CT akan membagikan tips bagaimana pengusaha menyikapi tren agar tidak mengurangi daya beli masyarakat. CT juga akan membahas seputar faktor dan kunci apa saja yang diperlukan dalam membangun kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

    Sementara itu Mukhamad Misbakhun akan berbicara seputar peran PPN dan Pajak Progresif, Evaluasi kebijakan PPN, dampaknya pada daya beli masyarakat, dan upaya meringankan beban kelas menengah ke bawah.

    Misbakhun juga akan membeberkan subsidi tepat sasaran sebagai strategi mengoptimalkan subsidi energi, pupuk, dan pangan agar lebih efektif membantu masyarakat rentan. Kemudian, langkah-langkah DPR dalam mendukung pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui inflasi.

    Tak hanya itu, Misbakhun juga akan membahas stabilitas nilai tukar dan dampaknya pada harga barang di mana DPR mendorong kebijakan moneter yang dapat meredam pelemahan Rupiah terhadap dolar AS. Selanjutnya, akan dibahas mengenai PPN dan Penerimaan Negara yang membahas sejauh mana kenaikan PPN bisa berkontribusi terhadap APBN tanpa menekan konsumsi masyarakat.

    Seluruh pembahasan menarik ini dapat disaksikan melalui “OUTLOOK EKONOMI DPR : Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar”, yang akan digelar pada 5 Februari 2025 di Astor Ballroom St. Regis Jakarta pukul 12:00 – 15:00 WIB.

    Acara tersebut juga bakal diisi dengan sejumlah pakar yang berkompeten lainnya, yakni Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal Bawazier dan Senior Ekonom INDEF Tauhid Ahmad.

    Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

    (ada/rrd)

  • Pakar hingga DPR Bakal Kupas Tuntas Outlook Ekonomi dan Peran APBN 2025

    Tantangan Besar Genjot Ekonomi RI Tumbuh 5% Tahun Ini

    Jakarta –

    Pemerintah berusaha menjaga sekaligus menggenjot pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu. Lantas, bisakah ekonomi Indonesia 2025 tumbuh melampaui level 5%, atau justru masih tetap di kisaran yang sama?

    Beberapa ekonom pun memberikan pandangannya. Menurut perkiraan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, pertumbuhan ekonomi masih tetap di level 5%

    Alasannya, pertama, kondisi eksternal dari berbagai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga ikut mempengaruhi.

    “Karena kan pemerintah menentukan Oktober, pada waktu itu kan ya kebijakan Trump mungkin masih ragu-ragu. Tapi kan saat ini Trump sudah mengenakan tarif kepada Meksiko, Kanada, China. Apa lagi ada ancam dengan BRICS, berarti saya kira itu salah satu faktor yang membuat ekonomi kita 5% aja sudah bagus sekali,” ujar Tauhid kepada detikcom, Senin (3/2/2025)

    Kedua, Tauhid menilai program pemerintah belum bisa berjalan efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, dari sisi anggaran saja, pemerintah melakukan penyesuaian APBN yang berujung pada pemotongan.

    “Ada penyesuaian dan sebagainya, pasti di tahun-tahun awal ya jalannya nggak begitu cepat lah. Itu nggak bisa langsung gaspol, sehingga peranan dari government expenditure itu pasti relatif turun di 2025. Jadi, saya kira paling tinggi sih 5% lah bisa dicapai, tapi kalau 5,1% atau 5,2% kayaknya agak berat ya,” papar Tauhid.

    Sementara itu menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira pertumbuhan ekonomi 2025 justru di bawah 5%. Prediksi Bhima adalah 4,7%

    “Outlook ekonomi 2025 pertumbuhan ekonomi hanya 4,7% YoY dibawah target pemerintah 5,2%,” kata Bhima.

    Pemicunya beban utang pemerintah, rasio pajak rendah, daya beli turun dan gagal menarik investasi di era perang dagang. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai meningkatkan beban belanja pemerintah.

    “Soal beban utang terkait dengan utang warisan era Jokowi yang membuat Prabowo harus membayar Rp 552 triliun untuk belanja pembayaran bunga utang. Selain itu utang jatuh tempo Rp 800 triliun. Sejauh ini Menteri Keuangan tidak memiliki senses of urgency untuk menyelesaikan masalah utang,” tutur Bhima.

    “MBG juga sebabkan peningkatan beban belanja pemerintah. Sementara sistem tata kelolanya sentralisasi dengan pelibatan dapur umum militer. Awalnya MBG berguna untuk dorong pelaku UMKM tapi sejauh ini belum efektif,” sambung Bhima.

    Di sisi lain Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2025 nanti masih bisa mencapai angka di atas 5% atau lebih. Namun, trgantung pada bagaimana pemerintah menjalankan berbagai program unggulannya.

    Cuma, menurut Piter program pemerintah yang sudah berjalan saat ini belum menunjukkan hasil yang cukup memuaskan.

    “Jangankan segitu, 6% saja bisa tercapai. Tapi hingga saat ini belum kelihatan ada program-program yang bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi ini,” kata Piter.

    “Jadi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi ini bergantung pada bagaimana pemerintah ke depan apakah bisa membuat gebrakan,” tegasnya lagi.

    Tonton juga Video: Januari 2025, BI Rate Turun 5,75%

    (hns/hns)

  • Outlook Ekonomi DPR Bahas Dampak APBN 2025 bagi Pengusaha RI

    Outlook Ekonomi DPR Bahas Dampak APBN 2025 bagi Pengusaha RI

    Jakarta –

    Konflik geopolitik dunia berpengaruh signifikan terhadap ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi global dan domestik pun diprediksi akan menghadapi tantangan besar di tahun 2025.

    Ketidakpastian harga komoditas, perlambatan ekonomi dunia, hingga gangguan terhadap perdagangan internasional menjadi beberapa tantangan yang timbul akibat konflik geopolitik dunia. Kondisi ini secara tak langsung turut berdampak terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

    Ditambah beban utang dan defisit fiskal yang meningkat pascapandemi, dengan rasio utang terhadap PDB diperkirakan mencapai 40% pada 2024, menuntut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efisien dan responsif.

    Dalam hal ini, APBN 2025 menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal Indonesia yang akan mempengaruhi arah perekonomian nasional. APBN 2025 tidak hanya berfungsi sebagai alokasi dana bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor sosial, tetapi juga memiliki bagi dunia usaha dan perekonomian secara keseluruhan.

    Peran APBN 2025 bagi dunia usaha hingga ekonomi nasional akan dibahas tuntas bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung dan Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun dalam acara “OUTLOOK EKONOMI DPR : Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar “.

    Dimoderatori Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova, pada Panel Discussion bertema “Program Pemerintah Pro Pasar”, Chairul Tanjung atau akrab disapa CT akan membahas bagaimana kebijakan APBN 2025 dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta dan meningkatkan investasi domestik.

    CT juga akan berbagi insight tentang seberapa penting insentif pajak dan penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan daya tarik investasi hingga pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan kebijakan pro pasar berjalan efektif.

    Di tengah tren inflasi, CT akan membagikan tips bagaimana pengusaha menyikapi tren agar tidak mengurangi daya beli masyarakat. CT juga akan membahas seputar faktor dan kunci apa saja yang diperlukan dalam membangun kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

    Sementara itu Mukhamad Misbakhun akan berbicara seputar peran PPN dan Pajak Progresif, Evaluasi kebijakan PPN, dampaknya pada daya beli masyarakat, dan upaya meringankan beban kelas menengah ke bawah.

    Misbakhun juga akan membeberkan subsidi tepat sasaran sebagai strategi mengoptimalkan subsidi energi, pupuk, dan pangan agar lebih efektif membantu masyarakat rentan. Kemudian, langkah-langkah DPR dalam mendukung pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui inflasi.

    Tak hanya itu, Misbakhun juga akan membahas stabilitas nilai tukar dan dampaknya pada harga barang di mana DPR mendorong kebijakan moneter yang dapat meredam pelemahan Rupiah terhadap dolar AS. Selanjutnya, akan dibahas mengenai PPN dan Penerimaan Negara yang membahas sejauh mana kenaikan PPN bisa berkontribusi terhadap APBN tanpa menekan konsumsi masyarakat.

    Seluruh pembahasan menarik ini dapat disaksikan melalui “OUTLOOK EKONOMI DPR : Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar”, yang akan digelar pada 5 Februari 2025 di Astor Ballroom St. Regis Jakarta pukul 12:00 – 15:00 WIB.

    Acara tersebut juga bakal diisi dengan sejumlah pakar yang berkompeten lainnya, yakni Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal Bawazier dan Peneliti INDEF Tauhid Ahmad.

    (akn/ega)