Xcloud.id

Tag: Tauhid Ahmad

  • Teknologi QRIS Jadi Andalan, dari Jajan Cilok sampai Tambah Penghasilan

    Teknologi QRIS Jadi Andalan, dari Jajan Cilok sampai Tambah Penghasilan

    Jakarta –

    Indonesia patut berbangga karena telah memiliki standar kode QR nasional yang disebut QRIS. Ada yang menyebutnya ‘kris’, ‘kyuris’, bahkan ‘kyu-ar-ai-es’. Namun, apapun itu, QRIS telah menjelma jadi bagian lifestyle masyarakat Indonesia. Baik itu dari sisi konsumen, produsen, maupun pedagang.

    Misalnya yang dirasakan oleh Enggar (32) dan Rininta Oktaviana (28). Dua karyawan swasta di Jakarta Selatan ini selalu mengandalkan QRIS dalam transaksi mereka sehari-hari. Bahkan untuk jajan pinggir jalan sekalipun.

    “Saya hampir selalu memakai QRIS sebagai alat bayar. Mulai dari jajan cilok di pinggir jalan sampai jajan di mal,” ujar Rininta kepada detikINET, Sabtu (26/4).

    Hari itu, beberapa kali dia beli jajan dan makanan dengan mengandalkan QRIS, salah satunya lewat aplikasi BRImo. Beli kopi gerobak Rp 8.000-an tinggal scan, transaksi langsung beres 1 detik.

    Menurut Rininta yang termasuk Gen Z, mula-mula dirinya sudah terbiasa menggunakan teknologi pembayaran digital. Dia mengaku sudah jarang membawa uang tunai. Menurutnya cara ini lebih aman dari risiko menerima uang palsu.

    “Sebagai Gen Z yang lebih suka bayar secara cashless, QRIS memudahkan dan lebih cepat sehingga efisien dari segi waktu,” lanjutnya.

    Tak cuma untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sendiri, mereka juga lebih mudah berdonasi dengan adanya QRIS. Jadi, menurut Enggar, walaupun sedang tidak punya uang tunai kecil di dompet, mereka tetap bisa membantu orang lain. Enggar mengaku beberapa kali memberikan donasi untuk seniman jalanan yang ditemui di public space.

    “Biasa selain buat belanja sehari-hari, juga buat persembahan di gereja, kadang bisa untuk donasi, apresiasi seniman jalanan juga pernah pakai QRIS,” jelas pengguna BRImo ini.

    Pengguna QRIS BRI (Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom)

    Belakangan, penggunaan QRIS tengah jadi perbincangan hangat setelah disorot Pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam dokumen National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025. Muncul kekhawatiran bahwa nantinya QRIS tidak bisa digunakan lagi karena ada permintaan dari pihak luar.

    “Kalau QRIS nggak ada itu sama saja dengan kemunduran ekonomi dan teknologi sih, karena harus kembali membawa uang tunai ke mana-mana,” ujar Rininta.

    Senada, Enggar juga menilai keberadaan QRIS sudah sulit dilepas dari aktivitas ekonomi warga Indonesia. Kalaupun memang ada penyesuaian, dia khawatir perputaran ekonomi khususnya di kalangan menengah berpotensi melambat.

    “Kayaknya kalau QRIS nggak ada, selain repot juga bakal lebih jarang ngeluarin duit,” sebutnya.

    Padahal, sebelum mencuat sorotan mengenai QRIS serta Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) ini, sudah ada inovasi baru berupa QRIS Tap sejak 20 Maret 2025 lalu. Teknologi ini memungkinkan transaksi dilakukan dengan menempelkan ponsel dengan fitur NFC ke perangkat pembayaran. Metode ini menjadi alternatif bagi transaksi QRIS yang selama ini dilakukan dengan pemindaian melalui kamera ponsel.

    Enggar dan Rininta juga mengaku menanti-nantikan penggunaan QRIS Tap lebih masif. Untuk saat ini, mereka masih jarang menemukan merchant yang sudah menggunakan QRIS Tap.

    “Layanan QRIS Tap masih belum bisa digunakan di banyak merchant. Harapannya ke depan supaya lebih diperbanyak lagi merchantnya,” kata Enggar.

    Pengusaha rumah makan gunakan QRIS. Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom

    Tak cuma konsumen, pedagang juga merasakan manfaat yang sama dari penggunaan QRIS. Putri, pemilik rumah makan Jawa Timuran di Mampang Prapatan, mengaku pendapatannya lebih meningkat setelah menggunakan QRIS. Sebab, rata-rata konsumennya dari kalangan karyawan perusahaan jarang membawa uang tunai. Kalaupun bawa, pecahannya besar.

    “Sekarang transaksi lebih banyak QRIS. Soalnya seringan pada pakai HP. Kalau dibandingkan kurang lebih 2 banding 3 antara yang pakai tunai dan QRIS,” jelas Putri kepada detikINET, Rabu (30/4/2025).

    Putri mengaku tak masalah meskipun butuh waktu untuk pencairan QRIS. Menurutnya, justru QRIS lebih menguntungkan bagi usahanya karena pendapatan bisa meningkat. Putri sendiri sudah menggunakan QRIS BRI selama 2 tahun.

    “Tetap harus ada QRIS, karena itu mempermudah transaksi. Ada peningkatan penghasilan sampai 70%,” paparnya.

    Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menyebut tingkat awareness masyarakat akan QRIS sudah mulai naik. Walaupun mengacu pada data BI, baru sekitar 20-30 juta orang yang aktif menggunakan QRIS. Pengguna didominasi kalangan menengah dan masyarakat perkotaan. Sementara di pedesaan atau kelas menengah ke bawah, menurutnya QRIS belum terlalu banyak digunakan mengingat sumber keuangan masyarakat masih terbatas.

    “Ketika penetrasi digital itu sudah tinggi ya, sudah di atas 60% penduduk sudah mulai paham penggunaan layanan digital kita, artinya mereka sudah aware. Kalau UMKM yang sudah memenuhi sekitar 30%, bahkan di atas itu,” katanya dihubungi detikINET.

    Terkait sorotan AS terhadap penggunaan QRIS yang berpengaruh pada layanan Visa dan MasterCard, Tauhid berpendapat hal itu wajar terjadi. Sebab, kebanyakan transaksi orang Indonesia hanya di dalam negeri, sehingga tidak membutuhkan layanan Visa dan MasterCard yang terkoneksi secara global. Hanya kalangan tertentu saja yang menggunakan layanan tersebut.

    “Biaya QRIS kita lebih murah antara 0,7-1,5%, kalau mereka 2-3% per transaksi. Kalau kita lihat orang luar yang ada di Indonesia, mereka juga bisa pakai QRIS. Itu yang tidak terdeteksi oleh layanan global tadi. Pasarnya sudah diambil oleh kita,” lanjutnya.

    Transaksi QRIS BRI, Tembus Rp 2,8 T Tahun 2024

    BRI pun tidak ketinggalan untuk terus mengembangkan teknologi pembayaran yang semakin memudahkan nasabah. Dept Head Funding & Transaction Ecosystem Sales 2 BRI Fransisca menyampaikan QRIS BRI dapat memudahkan pengelolaan transaksi, meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisir kerugian karena uang palsu, hingga menjaga likuiditas bisnis.

    “Bagi merchant yang sudah aktif bertransaksi menggunakan QRIS BRI juga memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan support dari BRI dalam hal pengembangan usaha,” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada detikINET, Selasa (29/4).

    Selama tahun 2024, volume transaksi QRIS BRI, khususnya di Regional Jakarta 2, mencapai Rp 2.872.942.000.000 atau Rp 2,8 T. Untuk memperluas penggunaan QRIS di aplikasi BRImo, BRI aktif melakukan edukasi dan sosialisasi melalui komunitas untuk para pemilik usaha. Sedangkan untuk nasabah, BRI membuat berbagai program promo seperti cashback dalam transaksi di merchant-merchant menggunakan QRIS BRImo.

    Saat ini, lanjutnya, sudah dilakukan pengembangan untuk transaksi menggunakan QRIS Tap (Tanpa Pindai) berbasis NFC (Near Field Communication) untuk handphone nasabah yang sudah terinstal BRImo, yakni transaksi pembayaran QRIS dapat dilakukan dengan menempelkan HP-nya ke EDC yang sudah support memiliki fitur QRIS TAP.

    (fyk/fay)

  • Perbandingan Rasio Utang Pemerintah RI Vs Asean, Indonesia Posisi Kelima Terendah

    Perbandingan Rasio Utang Pemerintah RI Vs Asean, Indonesia Posisi Kelima Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Rasio utang pemerintahan Prabowo Subianto terhadap produk domestik bruto/PDB tercatat sebesar 39,7% per Januari 2025 dan diprediksi IMF mencapai 40,1% pada akhir tahun nanti. 

    Sejumlah lembaga internasional menyampaikan bahwa posisi utang yang saat ini berjumlah Rp8.909,14 triliun tersebut tergolong rendah. 

    Sementara mengacu ketentuan Undang-Undang (UU) No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah ditetapkan maksimal 60% dari PDB.

    Sejumlah ekonom mengingatkan, meski gap antara realisasi dan batas aman masih ada sekitar 20%, namun kekhawatiran tetap mengintai. Utamanya soal kemampuan bayar pemerintah, mengingat rasio penerimaan pajak tak bergerak naik. 

    Membandingkan rasio utang pemerintah Indonesia dengan negara satu kawasan Asean, benar adanya utang tersebut tercatat cukup rendah. 

    Dalam laporan World Bank Macro Poverty Outlook (MPO) for East Asia and Pacific edisi April 2025, rasio utang Indonesia lebih rendah dari negara tetangga Malaysia yang mencapai 64,6% pada 2024 maupun proyeksi 2025 yang mencapai 65%. 

    Vietnam, Kamboja, Timor Leste, dan Brunie Darussalam tercatat memiliki rasio utang yang lebih rendah dari Indonesia. 

    Masing-masing sebesar 37,5%, 27%, 14,3%, dan 2,29% pada 2024. Lalu, masing-masing sebesar 36,9%, 27,8%, 15,1%, dan 2,2% untuk proyeksi 2025. 

    Rasio utang tertinggi tercatat diduduki Singapura yang mencapai 174,3% dari PDB (2024) atau senilai SGD1,29 triliun. Tertinggi kedua ditempati Laos dengan rasio utang mencapai 112,2% terhadap PDB. 

    Secara umum meski terpantau lebih rendah, Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan hal utama yang menjadi kekhawatiran adalah kemampuan bayar pemerintah yang ditunjukkan oleh besaran rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). 

    “Ketika rasio penerimaan utang kita terhadap PDB relatif enggak naik-naik, maka sebenarnya penambahan utang baru itu sangat berisiko,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/4/2025). 

    Per 2024, rasio pajak terhadpa PDB atau tax to GDP ratio tercatat sebesar 10,08% atau turun dari pertumbuhan 10,31% pada 2023. 

    Tauhid menjelaskan risiko dari bertambahnya utang tanpa diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak menimbulkan konsekuensi pembayaran utang menggunakan utang baru alias “gali lubang tutup lubang”.

    Adapun pada tahun ini, pemerintah merencananakan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun untuk membiayai APBN 2025. Per akhir Maret 2025, pemerintah telah menarik utang senilai Rp270,4 triliun. 

    Debt to GDP Ratio 2024/2025 (%):

    Negara 
    2024 (estimasi)
    2025 (proyeksi)

    Brunei Darussalam*
     2,29
    2,2

    Timor Leste 

    14,3
    15,1

    Kamboja 
    27
    27,8

    Vietnam
    37,5

    36,9

    Indonesia 

    39,2

    40,1

    Filipina (national government debt)
    60,7
    60,2

    Myanmar (public sector debt)

    62,2
    62,4

    Thailand 
    63,3
    66

    Malaysia
     64,6
    65

    Laos
    112,2
    112,2

    Singapura*
    174,3
    174,94

    Sumber: Bank Dunia, IMF, diolah

    *data bersumber dari IMF mengacu General Government gross debt

  • Neraca Dagang Berpotensi Berbalik Defisit Imbas Kenaikan Tarif Trump

    Neraca Dagang Berpotensi Berbalik Defisit Imbas Kenaikan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Neraca perdagangan Indonesia yang tengah menikmati surplus selama 58 bulan terakhir terancam berbalik defisit usai kenaikan tarif bea masuk ke Amerika Serikat yang ditetapkan sebesar 32% mulai 9 April 2025. 

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan kondisi tersebut mungkin terjadi apabila Indonesia gagal negosiasi dengan AS terkait besaran tarif tersebut.  

    “Saya kira kalau dalam jangka waktu 6 bulan belum [berbalik defisit], tetapi setelah itu kalau nanti negosiasinya gagal, bisa jadi defisit,” ujarnya, dikutip pada Sabtu (5/4/2025). 

    Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 mencatat surplus US$3,12 miliar atau turun US$0,38 miliar secara bulanan. Dengan begitu, Indonesia mencatatkan surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Tauhid lebih lanjut mencontohkan bahwa potensi itu sangat mungkin terjadi karena sejumlah komoditas yang sebelumnya dikenakan tarif rendah, harus menghadapi tarif 32%. 

    Sebagai contoh, tarif impor untuk alas kaki yang sebelumnya hanya sebesar 1,7%, dengan adanya tarif resiprokal ini akan mengerek tarifnya hingga 30 kali lipat. 

    Untuk diketahui, AS merupakan penyumbang surplus terbesar terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dengan kata lain, AS lebih banyak melakukan impor dari Indonesia ketimbang ekspor. 

    Secara kumulatif atau periode Januari-Februari 2025, perdagangan Indonesia dengan AS menghasilkan surplus senilai US$3,14 miliar. 

    Utamanya, surplus berasal dari komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) yang surplus US$577 juta. Kemudian komoditas pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61) dengan surplus US$433,3 juta serta alas kaki (HS 64) senilai US$407,7 juta. 

    Pangsa pasar ekspor Indonesia kepada AS pun tercatat sebesar 11,26%. Lebih rendah dari China yang sebesar 20,6%, Asean 21,71%, maupun negara lainnya yang mencakup 31,34%. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengestimasikan rangkaian tarif ini dapat mengurangi surplus perdagangan Indonesia menuju kisaran US$700 juta hingga US$900 juta, dari posisi surplus terakhir pada Februari 2025. 

    “Hal ini dapat meningkatkan defisit neraca transaksi berjalan tahun 2019 menjadi 0,9% dari PDB [batas atas dari kisaran target 0,5%-1,3% dari BI],” ujarnya dalam keterangan resmi. 

    Satria, sapaannya, turut mewaspadai langkah-langkah pembalasan yang dapat dilakukan oleh negara lain—terkini, baru China yang mengumumkan retaliasi. 

    Masalahnya, jika semakin banyak negara yang menerapkan tarif universal baru, hal ini akan mempengaruhi ekspor Indonesia secara langsung, atau secara tidak langsung melalui melemahnya permintaan global.

    Adapun, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas secara daring pada Kamis (3/4/2025), bersama sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. 

    Di mana pemerintahakan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujar Airlangga. 

    Meski demikian, belum diketahui apa langkah yang akan diambil dalam menghadapi tarif 32% tersebut. 

  • Tarif 32% dari AS Dinilai Tak Adil, Indef Sebut Tak Jelas Hitungannya

    Tarif 32% dari AS Dinilai Tak Adil, Indef Sebut Tak Jelas Hitungannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai penerapan tarif resiprokal atau timbal balik dari AS terhadap Indonesia sebesar 32% tidak adil dan tidak jelas hitungannya. 

    Pasalnya, Indonesia hanya menerapkan rata-rata tarif Most Favored Nation (MFN)—tarif bea masuk yang berlaku umum bagi negara-negara anggota World Trade Organization (WTO)—sekitar 8% kepada AS. Artinya angka tersebut empat kali lipat dari tarif rata-rata. 

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebutkan bahwa pada dasarnya Indonesia memang memberikan tarif impor yang lebih rendah ketimbang Indonesia ekspor ke Amerika, begitu negara lain.

    “Tadi MFN-nya sekitar 8%—9% secara agregat. Artinya bahwa memang kalau kita lihat ketidakatilan tarif, itu memang terjadi di banyak komoditi. Tetapi tidak mungkin sampai tarif itu diberlakukan 32%,” ujarnya secara daring, dikutip pada Sabtu (5/4/2025). 

    Untuk diketahui pula, angka 32% muncul dari hitungan Presiden AS Donald Trump bahwa total tarif yang diberlakukan Indonesia terhadap AS sebesar 64%. 

    Angka tersebut semakin jauh dari rata-rata tarif MFN yang diberlakukan Indonesia untuk barang-barang yang dikirim ke AS. 

    Mengutip dari laman International Trade Administration (ITA), rata-rata tarif MFN yang diterapkan Indonesia adalah 8,1% pada tahun 2021. 

    Rata-rata tarif MFN yang diterapkan Indonesia adalah 8,7% untuk produk pertanian dan 8% untuk produk nonpertanian pada tahun 2021. Adapun rata-rata tarif ambang batas tertinggi yang ditetapkan WTO sebesar 37,3%. 

    Meski demikian, dalam laman ITA menyebutkan bahwa sebagian besar tarif Indonesia untuk barang-barang nonpertanian maksimal pada angka 35,5%, meskipun tarif melebihi 35,5% atau tetap tidak terikat untuk mobil, besi, baja, dan beberapa produk kimia. Di sektor pertanian, tarif lebih dari 1.300 produk memiliki batasan pada atau di atas 35,5%. 

    Tauhid melihat lebih lanjut bahwa Trump memperhitungkan sejumlah perjanjian dagang, kebijakan impor, hingga perlindungan intelektual yang diakumulasikan mencapai 64%. 

    “Mereka melihat bahwa kita melakukan subsidi tersembunyi yang kemudian dihitung dan dikalkulasikan posnya hampir 64%.  Ini kemudian review mana yang sebenarnya bisa diklarifikasi,” lanjutnya. 

    Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, hingga kewajiban perusahaan SDA untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$250.000 atau lebih. 

    Selain itu, otoritas AS juga menganggap Indonesia tidak adil karena mengenakan tarif terhadap etanol sebesar 30%. Padahal AS hanya 2,5%. 

  • Indef: Was-was Badai PHK jika Prabowo Gagal Melobi Donald Trump Soal Kebijakan Tarif

    Indef: Was-was Badai PHK jika Prabowo Gagal Melobi Donald Trump Soal Kebijakan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mewanti-wanti potensi hantaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan tarif Trump. 

    Tauhid menyampaikan bahwa adanya negosiasi perdagangan menjadi penting karena akan berdampak pada keberlangsungan industri yang berorientasi ekspor. 

    Pasalnya, tarif bea masuk sebesar 32% untuk barang ekspor dari Indonesia akan otomatis menyebabkan kenaikan harga dan membuat produsen melakukan penyesuaian kapasitas industri.  

    “[Efeknya] ke masyarakat, adalah kemungkinan PHK dapat terjadi pada perusahaan-perusahaan eksportir,” ujarnya dalam Diskusi Publik Indef: Waspada Genderang Perang Dagang, Jumat (4/4/2025). 

    Tauhid memandang bahwa dalam enam bulan pertama, kemungkinan besar perusahaan masih dapat bertahan. 

    Apabila dalam enam bulan pemerintah tak dapat menemukan titik terang terkait tarif tersebut, maka potensi PHK tidak dapat dibendung. 

    Pada kesempatan yang sama, Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus menyampaikan bukan hanya Indonesia yang perlu melakukan negosiasi, namun juga seluruh negara yang terkena tarif resiprokal. 

    Kalau tidak, hal tersebut akan mempengaruhi ekspor masing-masing negara ke Amerika Serikat. 

    Meski demikian, di tengah hal tersebut, terdapat kemungkinan yang akan terjadi terhadap tatanan perdagangan internasional. 

    Heri melihat akan ada diversi perdagangan ke negara-negara yang pasarnya besar, salah satunya Indonesia. Kemudian yang kedua adalah penurunan ekspor kita ke negara-negara mitra. 

    “Akan ada penurunan ekspor ke sana, sehingga nanti neraca perdagangannya itu tidak hanya terpengaruh langsung dari kebijakan AS, tetapi neraca perdagangan kita dengan negara-negara mitra,” ujarnya. 

  • Ekonomi Dunia Diramal Makin Suram Imbas Kebijakan Trump

    Ekonomi Dunia Diramal Makin Suram Imbas Kebijakan Trump

    Jakarta –

    Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan tarif imbal balik (resiprokal) yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad, ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini lebih besar dibandingkan dengan era pandemi COVID-19.

    Tauhid menerangkan ketidakpastian ekonomi global sebenarnya sudah terjadi sejak Desember tahun lalu. Bahkan, dia menilai situasinya lebih mencekam daripada saat terjadi perang Rusia-Ukraina.

    “Jadi uncertainty, ketidakpastian ekonomi ini jauh lebih besar karena orang mau investasi dengan kondisi sekarang, siapa yang berani investasi besar-besaran? Orang mau berdagang masih mikir apakah barang saya laku atau tidak. Saya mau berikan utang dan sebagainya juga sama. Ini yang kemudian policy uncertainty itu indeks yang menandakan ini sama besarnya dengan situasi COVID-19,” kata Tauhid dalam acara ‘Waspada Genderang Perang Dagang’ yang disiarkan secara daring, Jumat (4/4/2025).

    Diketahui, setidaknya ada 100 mitra dagang AS yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, Indonesia 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Tauhid menilai akumulasi tarif yang beragam ini tentu saja akan berdampak pada ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) sempat memperingatkan bahwa ekonomi dunia akan tergerus cukup dalam. Pada 2024-2025, ekonomi China, Amerika, Eropa maupun dunia bisa minus 0,3-0,4%.

    Selain itu, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di dunia hanya 3,3%. Untuk 2025, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1%.

    “Dampaknya bukan hanya GDP, tapi juga inflasi juga akan meningkat di Amerika, Eropa, sedangkan China agak sedikit nurun. Tapi secara umum karena tarif impor naik, kemudian inflasi tinggi, kebijakan suku bunga mereka (The Fed) menahan, bahkan bisa menaikkan suku bunga, ini yang kemudian pengaruh ke kita. Otomatis kita juga terdampak dari sisi perdagangan, dari sisi investasi, aliran modal maupun nanti bisa saja kunjungan wisatawan, mitra dagang kita itu akan sangat berkurang,” terang Tauhid.

    Senada, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus telah memproyeksikan pertumbuhan sejumlah negara yang terdampak pada kebijakan tersebut. Di antaranya, Vietnam yang pertumbuhan ekonominya akan minus 0,85%, China berkurang sebesar 0,61%.

    “Artinya kalau misalnya Vietnam tumbuhnya 5%, gara-gara ada kebijakan ini nggak jadi 5%, hanya 4,16% karena tereduksi 0,82%. Kemudian, China juga cukup besar. Pertumbuhan ekonominya akan tergerus sebesar 0,61 persen. Dan Indonesia berapa? Indonesia ini memang hanya berkurang sebesar minus 0,05 persen,” ujar Ahmad.

    Dia menerangkan perkiraan tersebut terjadi lantaran Indonesia masih mempunyai mitra-mitra dagang yang bervariasi, seperti China, India, hingga ASEAN. Hal ini berbeda dengan Vietnam dan China yang pangsa pasarnya lebih besar ke AS.

    “Sementara bagi Cina dan Vietnam, mungkin peranan AS ini cukup penting bagi AS sendiri. Dan bagi AS sendiri, mereka juga akan mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonominya sebesar minus 0,09%. Jadi ini juga akan menimbulkan dampak negatif buat pertumbuhan ekonominya di negara,” imbuh dia.

    (acd/acd)

  • Dampak Tarif Impor Trump Bisa Lebih Parah dari Era Covid-19

    Dampak Tarif Impor Trump Bisa Lebih Parah dari Era Covid-19

    Jakarta, Beritasatu.com – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperingatkan dampak serius dari kebijakan tarif impor baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan ini menargetkan sejumlah negara, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif impor 53%.

    Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan tarif impor Trump berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan pandemi Covid-19 dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina.

    “Uncertainty ini sebenarnya sudah terjadi sejak Desember 2024. Kalau lihat secara politik maupun ekonomi, ini jauh lebih besar dibandingkan Covid-19, dibandingkan perang Rusia-Ukraina,” papar Tauhid dalam diskusi Indef, Jumat (4/4/2025).

    Tauhid menjelaskan, kebijakan proteksionisme AS dapat menghambat perdagangan global dan memperburuk kondisi ekonomi dunia yang saat ini belum sepenuhnya pulih.

    Dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan tarif impor Trump, iklim investasi global diperkirakan akan terganggu.

    “Investor akan cenderung menahan diri untuk menanamkan modalnya. Orang akan berpikir dua kali sebelum berinvestasi besar-besaran, begitu juga dengan perdagangan, mereka akan ragu apakah barangnya akan tetap laku di pasar global,” tambah Tauhid.

    Menurut Tauhid, kebijakan ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi AS yang tengah mengalami tekanan berat. Beberapa faktor utama yang mendorong Trump menerapkan kebijakan proteksionisme antara lain utang jatuh tempo AS telah mencapai US$ 36 triliun. AS mengalami defisit perdagangan yang cukup besar, sementara China menikmati surplus perdagangan yang signifikan.

    Dengan kondisi ini, AS mencoba memperbaiki neraca perdagangannya dengan kebijakan tarif impor baru yang kini dijalankan oleh pemerintahan Trump.

  • Dampak Besar Perang Dagang Trump ke Ekonomi RI, Prabowo Harus Turun Tangan!

    Dampak Besar Perang Dagang Trump ke Ekonomi RI, Prabowo Harus Turun Tangan!

    Jakarta –

    Indonesia masuk daftar mitra dagang Amerika Serikat (AS) yang dikenakan tarif balasan oleh Presiden AS Donald Trump. Berdasarkan data dari Gedung Putih, Indonesia terkena tarif sebesar 32%.

    Apa dampak yang akan dirasakan Indonesia dengan adanya kebijakan tersebut? Dampak langsung yang akan dirasakan Indonesia, pertama penurunan nilai ekspor dan produksi barang yang berbasis ekspor.

    “Misalnya kan produk sepatu (seperti sepatu olahraga), itu ekspornya banyak ke Amerika. Otomatis karena harga meningkat, itu pasti mengalami penurunan permintaan. Jadi produk pabrik-pabrik itu akan mencoba efisiensi,” Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad kepada detikcom, Kamis (3/4/2025).

    Selain itu, pasar ekspor Indonesia juga akan berkurang ke China. Hal ini disebabkan China juga terkena tarif cukup besar oleh Trump. Jika ekspor dan ekonomi China saja menurun, otomatis, pasar Indonesia juga akan berkurang di China.

    “Karena ekonomi China turun, karena barang mereka katakan tidak bisa masuk (ke AS), otomatis ekonomi China turun, pasar kita ke China juga turun,” terangnya.

    Ancaman lainnya, kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan akan menurun. Dampaknya diprediksi akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025.

    “Kalau ekonomi dunia turun, ini ke kita dampaknya besar. Jadi potensi dari sektor eksternal kita, walaupun tidak sebesar domestik, itu pengaruh menjadi ancaman kita, ekonomi kita bisa di bawah 5%,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memandang kebijakan Trump bisa memicu resesi ekonomi bagi Indonesia karena permintaan ekspor yang menurun. Bhima menyebut terutama pada sektor dengan ekspor cukup tinggi yakni produk otomotif.

    “Total ekspor produk otomotif Indonesia tahun 2023 ke AS US$ 280,4 juta setara Rp4,64 triliun (kurs Rp 16.600). Rata-rata 2019-2023 pertumbuhan ekspor produk otomotif ke AS 11%,” jelasnya.

    Jika ekspor otomotif turun, maka dampaknya akan meluas, pertama pada permintaan yang lesu. Imbasnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan kapasitas produksi semua industri otomotif di dalam negeri.

    Bhima juga menyebut sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk. Ia mengatakan sebagian besar merek internasional yang ada di Indonesia, punya pasar besar di AS.

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order/ pemesanan ke pabrik Indonesia. Sementara didalam negeri, kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif,” terangnya.

    Sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan mengenakan tarif impor sebesar 10% untuk semua barang yang masuk ke AS, dengan tarif yang lebih tinggi bagi beberapa negara, termasuk mitra dagang terbesar AS, kebijakan ini berlaku mulai 5 April 2025.

    Dikutip dari The New York Times, Kamis (3/4/2025), setidaknya ada 100 mitra dagang yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Mengacu pada data Gedung Putih yang dikutip oleh The New York Times, Indonesia juga termasuk negara yang terkena dampak dari perang dagang Trump. Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32%.

    (ada/hns)

  • Peluang UMKM Berkembang Tahun Ini Terbatas, Kenapa? – Page 3

    Peluang UMKM Berkembang Tahun Ini Terbatas, Kenapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memandang peluang UMKM untuk bisa berkembang secara bisnis relatif terbatas di tahun ini.

    Lantaran, janji pemerintah untuk mendongkrak UMKM masih terhambat oleh beberapa aturan dan situasi yang ada. Mulai dari efisiensi anggaran, yang turut berpengaruh terhadap target 40 persen belanja produk barang dan jasa dari UMKM.

    Tauhid menilai potensi UMKM untuk naik kelas masih ada. Hanya saja, dengan kondisi saat ini, khususnya lewat bantuan pemerintah, peluangnya tidak terlalu besar.

    “Saya kira masih, cuman enggak begitu besar tahun ini. Kalau potensi pasti besar, karena mereka kan banyak yang lari ke sektor informal. Cuman di tahun ini agak relatif terbatas dengan situasi makro kita,” ujarnya kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Menurut dia, pemerintah sudah punya tekad untuk membesarkan UMKM. Namun sayangnya itu turut terganjal oleh situasi makro ekonomi saat ini, yang membuat sisi permintaan (demand) di sektor UMKM pun mengecil.

    “UMKM tuh tumbuh ada sifatnya kita naik kelas, ada yang kita lindungi. Sebagian pemerintah sudah optimal laksanakan, tapi buktinya kayak fasilitas kredit, demand-nya enggak ada,” sebut dia.

    Selain terkendala penyaluran anggaran, ia menilai pengembangan UMKM pun tersendat dari segi teknis pengembangan.

    “Masih kurang, misalnya untuk inovasi, fasilitasi teknologi, penguatan kapasitas. Duitnya ada, tapi kalau itunya enggak berkembang kan agak susah. Jadi masih ada yang belum lengkap,” ucap dia.

     

  • Janji Pemerintah untuk UMKM Terhadang Situasi Makro – Page 3

    Janji Pemerintah untuk UMKM Terhadang Situasi Makro – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah sejak periode sebelumnya telah menetapkan sejumlah target bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas. Mulai dari 40 persen belanja negara untuk produk UMKM, hingga rasio kredit untuk UMKM tembus 30 persen, semisal lewat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Sayangnya, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad membeberkan, berbagai janji pemerintah tersebut masih belum terlaksana sesuai target.

    “Kalau dari sisi kredit kan masih sekitar 19 persen dari target 30 persen, tidak berkembang beberapa tahun terakhir. KUR juga stagnan, walaupun besar tapi tidak akan cepat,” kata Tauhid kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Menurut dia, penyaluran kredit kepada UMKM ini masih terkendala dari sisi permintaan (demand) yang belum tumbuh cepat. Lantaran terganjal oleh situasi makro ekonomi saat ini.

    “Jadi walaupun uangnya dikucurin, tapi demand-nya kan enggak tumbuh berkembang. Karena tadi, UMKM kita sangat tergerak oleh sektor perdagangan. Sektor perdagangan tergantung kondisi makro,” ungkapnya.

    “Karena itu ditumbuhkan yang sektor produksi, industri, dan sebagainya. Itu butuh inovasi dan sebagainya. Itu yang saya kira penting untuk dilakukan,” dia menekankan.

    Oleh karenanya, ia berharap demand terhadap UMKM tidak hanya digerakkan oleh pemerintah, tapi juga pihak swasta maupun BUMN. Itu bisa terwujud dengan pelibatan UMKM terhadap suatu proyek yang memberikan efek berganda, alias multiplier effect.

    “Industri-industri yang saya kira bisa memberikan multiplier effect besar itu yang kemudian bisa ditumbuhkan. Misalnya industri otomotif, besi dan baja, elektronik, kimia, alas kaki, tekstil. Itu yang sebenarnya bisa mendorong pekerja kita lebih banyak,” paparnya.