Xcloud.id

Tag: Tauhid Ahmad

  • Bukti Kelas Menengah Makin Tahan Belanja: Bawa Bekal ke Kantor!

    Bukti Kelas Menengah Makin Tahan Belanja: Bawa Bekal ke Kantor!

    Jakarta –

    Daya beli masyarakat Indonesia disebut-sebut terus melemah. Kini, belanja di pusat perbelanjaan bukan lagi rutinitas mingguan, melainkan jadi ajang cuci mata semata. Fenomena Rojali alias rombongan jarang beli dan Rohana atau rombongan hanya nanya makin sering terlihat di mal dan gerai-gerai besar.

    Ekonom senior INDEF, Tauhid Ahmad, menyebut sinyal penurunan daya beli bisa dilihat dari perubahan perilaku masyarakat sehari-hari. Salah satu yang paling nyata adalah bagaimana orang kini semakin cermat dan hemat dalam mengatur pengeluaran-bahkan untuk urusan makan.

    Menurutnya, banyak pekerja yang kini lebih memilih membawa bekal dari rumah atau membeli makanan di tempat yang lebih murah untuk dibawa ke kantor. Makan langsung di restoran, apalagi di dalam mal, mulai dianggap sebagai kemewahan yang harus ditekan.

    “Ujung-ujungnya karena memang mereka nggak punya dana. Harga yang ditawarkan lebih mahal dari kemampuan mereka. Harga makanan di mal itu kan selisihnya jauh dibanding kalau kita bawa sendiri dari rumah,” ujar Tauhid kepada detikcom, Jumat (1/8/2025).

    “Misalnya, ayam goreng di mal saja bisa Rp 30.000-40.000, sementara di warung dekat rumah cuma Rp 15.000 sudah kenyang. Itu kan beda banget,” tambahnya.

    Fenomena bawa bekal ini, kata Tauhid, bukan cuma terjadi di kalangan pekerja, tapi juga mahasiswa. Ia menyaksikannya langsung dari keseharian para mahasiswanya.

    “Saya punya mahasiswa yang cerita, ‘Pak, saya bawa makan sendiri atau beli di warung murah lalu dibawa, daripada mampir ke mal atau tempat makan mahal. Beda Rp 10.000-15.000, Pak’. Itu sudah bentuk penghematan nyata,” tuturnya.

    Tauhid menjelaskan, dalam kondisi daya beli menurun, masyarakat otomatis akan memutar otak untuk mengurangi pengeluaran. Dan yang paling mudah disesuaikan tentu saja adalah bujet makan sehari-hari.

    “Dalam situasi seperti ini, strategi mereka ya klasik: kencangkan ikat pinggang. Itu akan selalu dilakukan,” tegasnya.

    Lihat juga Video: Analisis Fenomena Rojali yang Kini Eksis

    (igo/fdl)

  • Capek Dikejar Target, Kaum Muda Pilih Jalani Hidup Pelan-pelan

    Capek Dikejar Target, Kaum Muda Pilih Jalani Hidup Pelan-pelan

    Jakarta –

    Di tengah tekanan ekonomi dan ritme kehidupan yang serba cepat, sebagian anak muda mulai melirik konsep hidup slow living. Gaya hidup ini menawarkan pendekatan yang lebih tenang, tidak tergesa-gesa, dan cenderung menghindari konsumsi berlebihan.

    Slow living dianggap sebagai alternatif dari budaya kerja keras berlebihan atau hustle culture, yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada kesehatan mental. Konsep ini menekankan pentingnya kesederhanaan dan mempertimbangkan setiap keputusan secara matang. Tujuannya bukan hanya efisiensi, tapi juga keseimbangan hidup, baik secara pribadi maupun sosial.

    Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menjelaskan gaya hidup slow living banyak diminati generasi milenial dan Gen Z. Menurutnya, dua generasi ini berupaya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan mental.

    “Jadi, tidak hanya mengejar ekonomi. Tetapi ada keseimbangan, misalnya kegiatan-kegiatan kesehatan mental sekadar ke kafe, atau ngopi, atau berkebun, atau lari pagi, dan sebagainya. Komunitas itu memang tumbuh seiring dengan perkembangan kebutuhan kota-kota besar yang demikian cepat tumbuhnya, tapi seperti kerja tidak ada habisnya,” ujar Tauhid kepada detikcom, Sabtu kemarin.

    Tauhid menilai, gaya hidup slow living belum banyak dijumpai di kota besar seperti Jakarta. Sebaliknya, konsep ini lebih mungkin diterapkan di kota-kota yang ritmenya lebih lambat dan memiliki tata kota yang mendukung.

    “Jakarta ‘kan dengan kehidupan kota metropolitan dengan kemacetan, dengan kebutuhan hidup yang tinggi, lapangan pekerjaan terbatas, dan sebagainya. Orang berburu waktu, berburu uang. Sulit menerapkan kehidupan itu (slow living),” bebernya.

    Beberapa kota seperti Yogyakarta, Malang, Banyuwangi, hingga Bandung disebut lebih memungkinkan bagi warganya untuk menjalani hidup yang lebih tenang, karena tekanan hidup yang relatif lebih rendah dan ruang terbuka yang lebih tersedia.

    Menariknya, slow living juga bisa dipicu oleh tekanan ekonomi. Di tengah kebutuhan yang meningkat dan pendapatan yang tidak selalu mengikuti, sebagian masyarakat justru memilih hidup sederhana untuk menekan biaya.

    “Slow living juga dimaknai untuk mengurangi konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi,” katanya.

    Namun, Tauhid mengingatkan bahwa menjalani slow living di kota besar juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Kegiatan yang diasosiasikan dengan gaya hidup ini, seperti bersantai di kafe atau mengikuti kelas kebugaran, tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

    “Slow living memang ada dua perspektif. Kalau tekanan ekonomi tinggi, dia bisa memanfaatkan slow living untuk mengurangi cost. Tapi slow living di kota besar biasanya membutuhkan biaya yang tinggi. Misalnya, mereka seringkali nongkrong di kafe itu kan butuh uang. Kemudian harus ke tempat gym, atau tempat olahraga yang tidak murah juga. Nah, itu yang di kota besar yang tidak disiapkan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Pengeluaran di Bawah Rp 20 Ribu Sehari Tak Layak Jadi Patokan Miskin

    Pengeluaran di Bawah Rp 20 Ribu Sehari Tak Layak Jadi Patokan Miskin

    Jakarta –

    Angka kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami penurunan. Tercatat, angka penduduk miskin di Tanah Air ada sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini mengalami penurunan 0,2 juta orang dibandingkan dengan September 2024.

    Dari sisi persentasenya, jumlah penduduk miskin terhadap total populasi atau total penduduk pada Maret 2025 mencapai 8,47%. Jika dibandingkan dengan September 2024 turun sebesar 0,1%.

    Untuk diketahui, penduduk miskin adalah saat pengeluarannya di bawah garis kemiskinan. Adapun garis kemiskinan pada Maret 2025 berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, atau sebesar Rp 20.305 per hari.

    Menanggapi hal ini, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan standar garis kemiskinan dinilai terlalu rendah. Hal ini berdampak pada angka kemiskinan yang mengalami penurunan.

    “Standarnya ini yang saya rasa terlalu rendah, Rp 20 ribu ya, terlalu rendah. Sehingga angka kemiskinannya turun. Karena itu kan nilai nominalnya, harusnya dihitung nilai realnya. Nilai real-nya untuk membeli itu harusnya lebih besar,” ujarnya kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Selain itu, Tauhid bilang, parameter kemiskinan di Indonesia dinilai lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Menurutnya, pengukuran kemiskinan sudah bisa mengadopsi dari Bank Dunia ataupun lembaga lain yang relevan.

    “Kalau pengukurannya ya menurut saya ya standarnya harusnya sudah bisa diadopsi sebagian yang dari Bank Dunia, ataupun dari lembaga lain lah. Kalau BPS ‘kan masih menggunakan metode yang lama, sehingga pasti akan turun gitu,” tambahnya.

    Tauhid menilai ada pola konsumsi yang berubah yang secara rata-rata terjadi tiap 10 tahun. Kebutuhan makan memang dominan, namun ada kebutuhan lain di luar makanan yang juga perlu disertakan dalam penetapan garis kemiskinan.

    “Sekarang orang miskin itu non-makanannya juga cukup tinggi. Sederhananya, orang miskin sekarang rata-rata punya motor juga. Sekarang orang punya motor, mungkin menggunakan metode BPS, mungkin tidak dianggap orang miskin. Tapi sekarang rata-rata tiap keluarga walaupun orang miskin, tetap ada motor,” bebernya.

    “Misalnya kebutuhan untuk kendaraan, kebutuhan untuk pulsa dan sebagainya. Itu alat penghitungan yang nanti ujung-ujungnya adalah standar Rp 20 ribu itu jadi tidak layak. Ada non-makanannya yang harusnya sudah bisa diubah. Nah, ini yang tidak berubah sejak 1998,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Slow Living di Jakarta? Siap-siap Kantong Jebol!

    Slow Living di Jakarta? Siap-siap Kantong Jebol!

    Jakarta –

    Konsep slow living bisa jadi eskapisme dari hustle culture yang rentan terjadi di kota besar. Tetapi sayangnya, buat penghuni kota besar layaknya Jakarta, agaknya butuh duit banyak untuk bisa menerapkan konsep slow living.

    Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan bahwa konsep ini cenderung digandrungi oleh kalangan generasi milenial dan generasi Z. Namun, jika mau menerapkan konsep ini, ternyata justru butuh stabilitas finansial yang mumpuni.

    “Memang slow living ini dari segi persentase, yang bisa melakukan itu jumlahnya relatif kecil. Secara finansial, mereka itu relatif punya kapasitas. Orang yang mau slow living berarti ‘kan punya income yang relatif tetap,” ujarnya kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    “Orang yang tidak punya pendapatan tetap, mereka akan mencari sumber, dan sumber itu ‘kan lebih banyak di perkotaan. Jadi, kalau misalnya kita dari desa, sekolah atau kuliah di desa (di luar Pulau Jawa) ‘kan selalu mengejarnya ke Jawa,” tambahnya.

    Bisa jadi, kata Tauhid, kondisi hadirnya slow living mengindikasikan adanya pelemahan ekonomi di suatu wilayah. Meskipun secara garis besarnya, konsep slow living dimaknai sebagai mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi.

    “Slow living juga dimaknai untuk mengurangi konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi. Jadi, tinggal di pinggiran kota yang bisa dapat semuanya. Misalnya, para pekerja yang sifatnya bisa work from home, atau para pekerja di sektor informal itu lebih punya waktu untuk memanfaatkan slow living,” katanya.

    Tauhid bilang, slow living punya sejumlah perspektif. Salah satunya, ketika tekanan ekonomi sedang tinggi, maka slow living bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya hidup. Tapi, slow living di kota besar justru butuh biaya lebih.

    “Slow living memang ada dua perspektif. Kalau tekanan ekonomi tinggi, dia bisa memanfaatkan slow living untuk mengurangi cost. Tapi slow living di kota besar biasanya membutuhkan biaya yang tinggi. Misalnya, mereka seringkali nongkrong di kafe itu kan butuh uang. Kemudian harus ke tempat gym, atau tempat olahraga yang tidak murah juga. Nah, itu yang di kota besar yang tidak disiapkan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Slow Living Jadi Pilihan di Tengah Ekonomi Sulit, Hemat Tanpa Tersiksa

    Slow Living Jadi Pilihan di Tengah Ekonomi Sulit, Hemat Tanpa Tersiksa

    Jakarta –

    Konsep hidup slow living di kalangan masyarakat mulai diminati, apalagi di tengah gempuran tantangan ekonomi dan kondisi global yang serba cepat serta tidak menentu. Konsep ini mengedepankan ritme yang tidak terburu-buru dalam hidup, mengedepankan kesederhanaan, dan mengurangi konsumsi yang berlebihan dengan memikirkan dampak atas langkah yang akan diambil.

    Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan konsep ini cenderung diminati generasi milenial dan generasi Z. Kini, sejumlah kalangan dari generasi tersebut mulai mengamini bahwa uang bukanlah pusat dari segalanya.

    Fenomena slow living bisa jadi mengindikasikan adanya pergeseran cara pandang masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini. Tauhid bilang, dengan adanya situasi tekanan ekonomi yang tinggi, pelaku slow living bisa memanfaatkan konsep ini untuk mengurangi biaya hidup.

    “Slow living memang ada dua perspektif. Kalau tekanan ekonomi tinggi, dia bisa memanfaatkan slow living untuk mengurangi cost,” kata Tauhid saat dihubungi detikcom pada Sabtu (26/7/2025).

    Menurut Tauhid, kaitan antara konsep slow living dengan kondisi finansial yaitu soal menerapkan keseimbangan dalam hidup. Alias, hidup tidak cuma bicara perkara mengejar fulus saja, tapi juga soal kehidupan sosial dan pribadi.

    “Maka biasanya memilih untuk tidak mengejar soal income yang lebih tinggi, tapi keseimbangan yang mereka kejar. Mereka kadang-kadang (beranggapan) ngapain kerja berat sampai malam, tapi mentalnya tertekan. Tidak mengejar target harus menjadi prestasi, yang penting kerjaan beres,” beber Tauhid.

    Jika melihat kota-kota besar di negara lain seperti Singapura, Tokyo, dan sebagainya itu hampir bisa dibilang mustahil menerapkan konsep slow living, kata Tauhid. Di kota besar, orang bergerak serba cepat, terburu-buru seperti akan kehabisan waktu, dan manusia layaknya robot.

    “Jadi tidak bisa menikmati suasana karena dipaksa untuk mengejar income yang tinggi. Menurut saya, sisi humanisnya ini tidak muncul. Mungkin di kota kita, sebagian besar kenapa happiness-nya tinggi karena kehidupan slow living juga memberikan the way out (jalan keluar) dari tekanan-tekanan ekonomi,” tutup Tauhid.

    (fdl/fdl)

  • Saat Generasi Muda Mulai Bosan Mengejar Uang

    Saat Generasi Muda Mulai Bosan Mengejar Uang

    Jakarta –

    Sebagian dari masyarakat mulai melirik konsep hidup slow living di tengah gempuran tantangan ekonomi dan kondisi global yang serba cepat serta tidak menentu. Konsep ini mengedepankan ritme yang tidak terburu-buru. Kontradiksi dari gaya hidup hustle culture, sebuah budaya yang cenderung mengakibatkan permasalahan psikologis.

    Garis besar dari konsep slow living ini meliputi kesederhanaan; yang berarti segala sesuatunya dipertimbangkan secara matang, agar kebermanfaatan menjadi prioritas. Selain itu, mengurangi konsumsi yang berlebihan dengan memikirkan dampak atas langkah yang akan diambil.

    Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan konsep ini cenderung digandrungi oleh kalangan generasi milenial dan generasi Z. Kedua generasi ini, Tauhid bilang, punya upaya besar agar bisa seimbang antara kebutuhan kerja, dengan keseimbangan mental dan sosial.

    “Jadi, tidak hanya mengejar ekonomi. Tetapi ada keseimbangan, misalnya kegiatan-kegiatan kesehatan mental sekadar ke kafe, atau ngopi, atau berkebun, atau lari pagi, dan sebagainya. Komunitas itu memang tumbuh seiring dengan perkembangan kebutuhan kota-kota besar yang demikian cepat tumbuhnya, tapi seperti kerja tidak ada habisnya. Sehingga, tumbuh semacam komunitas atau kelompok masyarakat untuk hidup slow living,” ujar Tauhid kepada detikcom, Sabtu (26/7/2025).

    Fenomena ini cenderung tidak terjadi di kota besar, seperti Jakarta. Lebih banyak terjadi di kawasan pinggiran. Selain soal tata kota yang tidak mumpuni untuk hidup slow living, Jakarta acap kali menjadi sasaran utama masyarakat untuk ikut dalam ajang beradu nasib dan mengais rezeki.

    “Jakarta ‘kan dengan kehidupan kota metropolitan dengan kemacetan, dengan kebutuhan hidup yang tinggi, lapangan pekerjaan terbatas, dan sebagainya. Orang berburu waktu, berburu uang. Sulit menerapkan kehidupan itu (slow living). Itu hanya tumbuh di kota yang, katakanlah, uang bukanlah segalanya. Misal Yogyakarta, Bali, Malang, Banyuwangi, atau mungkin yang terdekat ada Bandung. Desain kotanya juga ada ruang terbuka hijau jauh lebih banyak,” bebernya.

    Bisa jadi, kata Tauhid, kondisi hadirnya slow living mengindikasikan adanya pelemahan ekonomi di suatu wilayah. Meskipun secara garis besarnya, konsep slow living dimaknai sebagai mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi.

    “Slow living juga dimaknai untuk mengurangi konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi. Jadi, tinggal di pinggiran kota yang bisa dapat semuanya. Misalnya, para pekerja yang sifatnya bisa work from home, atau para pekerja di sektor informal itu lebih punya waktu untuk memanfaatkan slow living,” katanya.

    Tauhid bilang, slow living punya sejumlah perspektif. Salah satunya, ketika tekanan ekonomi sedang tinggi, maka slow living bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya hidup.

    “Slow living memang ada dua perspektif. Kalau tekanan ekonomi tinggi, dia bisa memanfaatkan slow living untuk mengurangi cost. Tapi slow living di kota besar biasanya membutuhkan biaya yang tinggi. Misalnya, mereka seringkali nongkrong di kafe itu kan butuh uang. Kemudian harus ke tempat gym, atau tempat olahraga yang tidak murah juga. Nah, itu yang di kota besar yang tidak disiapkan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Pertaruhan Kinerja Manufaktur Hadapi Gejolak Perang Dagang & Geopolitik

    Pertaruhan Kinerja Manufaktur Hadapi Gejolak Perang Dagang & Geopolitik

    Bisnis.com, JAKARTA — Produktivitas manufaktur nasional dipertaruhkan di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian dan geopolitik global. Sebab, industri pengolahan rentan dalam menghadapi ketegangan konflik perdagangan maupun perang di Timur Tengah.

    Kerentanan ini juga tercerminkan dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terkontraksi 3 bulan beruntun. Terbaru, pada Juni 2025, level PMI kembalii terperosok ke level 46,9 atau turun dari Mei 2025 di level 47,4 dan April di angka 46,7.

    Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32% dapat menekan kinerja ekspor produk lokal hingga 2,83%.

    “Tetapi kita memiliki peluang beberapa komoditas, misalnya peralatan utilitas kendaraan bermotor, pertambangan, itu positif, tetapi tekstil, komputer, alas kaki, logam, peralatan listrik, itu negatif,” kata Tauhid dalam KTT Indef 2025, Rabu (2/7/2025).

    Komoditas yang kinerja ekspornya diproyeksi masih tumbuh tersebut lantaran memiliki daya saing yang masih kuat untuk berkompetisi dengan negara lain yang dikenai tarif jauh lebih tinggi.

    Dalam laporan Indef, ekspor komoditas peralatan transportasi dan lainnya diproyeksi masih tumbuh 12%, utilitas dan komunikasi 5%, kendaraan bermotor dan suku cadang 5%, pertambangan 4,2%, dan lainnya.

    Sementara itu, Tauhid memperkirakan ekspor logam besi dan baja terkontraksi hingga 1,47%, pengolahan makanan 2,81%, sektor kehutanan 5,41%, produk kimia 9%, tekstil dan produk pakaian 9,16%, dan peralatan listrik 13%.

    “Sedangkan porsi kita ekspor maupun impor ke kawasan Timur Tengah itu relatif kecil ya 4,6% dan 4,1%. Ini yang memberikan efek dari perang dari Iran-Israel kecil dengan asumsi harga komoditas energi tidak melampaui batas APBN,” jelasnya.

    Kendati demikian, Kementerian Perindustrian mulai mengantisipasi risiko dari kebijakan tarif Trump dan ancaman eskalasi peran Iran dan Israel terhadap industri manufaktur nasional.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, eskalasi konflik Timur Tengah dan ancaman penutupan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi pasokan energi sangat memengaruhi produksi industri.

    “Kondisi inilah yang mengancam juga kelangsungan industri nasional kita, seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor,” jelasnya dalam RDP Komisi VII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Tak hanya kinerja ekspor yang terganggu, sentimen pasar global dan ketidakpastian perdagangan ini juga memengaruhi keputusan investasi. Dia menyebutkan, terdapat investasi senilai Rp1 triliun yang masih tertahan, serta utilitas produksi dan stabilitas tenaga kerja yang terganggu.

    Ancaman Terhadap Pasar Domestik

    Dalam hal ini, Faisol mewanti-wanti fenomena trade diversion atau pengalihan perdagangan yang dilakukan banyak negara dari AS ke pasar yang lebih mudah diakses, termasuk Indonesia.

    Untuk diketahui, AS merupakan pasar utama dari tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki Indonesia dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 40,6% dan 34,2% pada 2024. Artinya, nyaris setengah dari ekspor TPT dan sepertiga ekspor alas kaki bergantung pada permintaan AS. Adapun, 95% ekspor TPT ke AS merupakan produk pakaian jadi yang merupakan industri padat karya.

    “Posisi ini mencerminkan bahwa produk TPT dan alas kaki Indonesia memiliki daya saing global. Namun, rentan karena perubahan peta pasokan global yang dipicu ketegangan geopolitik dan tarif masing-masing negara,” jelasnya.

    Di sisi lain, Faisol melihat pangsa pasar China di AS mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2020, produk TPT China masih menguasai pasar AS hingga 38,4%. Namun, pada 2024 hanya dapat mencapai 25,6%.

    Hal serupa juga terjadi pada produk alas kaki, di mana pangsa pasar China di AS turun dari 42% pada 2020 menjadi 36,1% pada tahun lalu. Kondisi ini yang membuat pemerintah mewaspadai adanya potensi dumping produk China ke Indonesia.

    Apalagi, terdapat kondisi peningkatan nilai impor TPT dari China ke Indonesia yang mencapai 8,84%, sedangkan impor produk alas kaki naik melonjak hingga 30,89% pada Januari hingga April 2025.

    Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) impor produk tekstil (HS 60-63) dari China ke Indonesia tercatat senilai US$834 juta pada Januari-April 2025 atau meningkat dari periode yang sama tahun lalu senilai US$309,7 juta.

    Hal serupa juga terjadi pada produk alas kaki (HS 64) yang nilai impornya dari China tercatat mencapai US$199,4 juta pada Januari-April 2025 atau meningkat dari periode yang sama tahun lalu senilai US$152,36 juta.

    “Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil langkah strategis melindungi pasar domestik sekaligus memanfaatkan peluang expands to export yang terbuka di pasar global,” jelasnya.

    Tak hanya TPT dan alas kaki, Faisol juga menyoroti produk dari sektor industri agro, yang juga merupakan industri padat karya, saat ini terdapat indikasi adanya pengalihan pasar produk China dari Amerika.

    Pada Januari-April 2025, terlihat bahwa ekspor produk agro China ke Amerika turun sebesar US$1,17 miliar atau sekitar 7%. Sementara itu, pada saat yang sama Indonesia justru mencatat lonjakan impor produk agro dari China sebesar US$477.000 meningkat sekitar 30%.

    “Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pos HS yang menunjukkan kenaikan impor yang signifikan. Mulai dari HS23 yaitu limbah industri makanan dan pakan ternak naik sekitar 11%, HS03 ikan dan krustasea, dan HS18 kakao dan olahan melonjak impornya lebih dari 100%. Lonjakan tertinggi terjadi pada produk perikanan yaitu sekitar 105,4%,” jelasnya.

    Di sisi lain, dampak kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika berpotensi menimbulkan efek trade diversion ataupun dumping produk baja dan aluminium dari China ke pasar lain termasuk Indonesia.

    Apalagi, AS secara khusus menetapkan tarif impor produk baja dan aluminium yang semula 25% menjadi 50% sejak 4 Juni 2025. Peningkatan tarif ini secara spesifik diterapkan terhadap produk baja yang tercakup HS 73 produk aluminium (HS 76).

    Di satu sisi, secara proporsi ekspor produk baja Indonesia ke Amerika memang hanya 0,6%, sementara ekspor aluminium 0,54%. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini bukan merupakan produk unggulan dari Indonesia ke Amerika.

    Ekspor baja Indonesia justru lebih dominan ke Australia yang porsinya mencapai 48,20% jauh lebih tinggi dibanding ke Amerika. Sementara itu, untuk aluminium, China menjadi tujuan utama ekspor Indonesia yang share-nya mencapai 32,20% kemudian baru diikuti oleh Amerika.

    “Ini yang mengkhawatirkan kita mengingat Indonesia memiliki ketergantungan impor baja dan aluminium yang tinggi terutama dari China,” imbuhnya.

    Adapun, impor baja Indonesia dari China mencapai 51,40% dengan nilai sekitar US$2,17 miliar dan impor aluminium dari China sebesar 46,10% atau sekitar US$1 miliar.

    “Tentu, kita harus mitigasi dengan monitoring secara intensif perkembangan perdagangan produk baja dan aluminium di border kita. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi dan merespon secara cepat jika terjadi lonjakan impor yang tidak wajar melalui mekanisme anti-dumping maupun safeguard demi melindungi industri dalam negeri,” tegasnya.

    Industri Berbenah

    Tak hanya perlindungan pasar, industri nasional perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai guncangan konflik geopolitik saat ini. Meski mulai mereda, risiko eskalasi perang Timur Tengah tetap harus diantisipasi.

  • Celah Industri Manufaktur Tumbuh Meski Dibayangi Kontraksi 3 Bulan Beruntun

    Celah Industri Manufaktur Tumbuh Meski Dibayangi Kontraksi 3 Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri manufaktur dinilai masih memiliki peluang untuk tumbuh positif ditengah bayang-bayang tekanan kebijakan tarif Trump hingga kondisi geopolitik. 

    Kendati tak dipungkiri, purchasing managers index (PMI) manufaktur pada Mei 2025 kembali terkontraksi di level 46,9 atau turun dari bulan sebelumnya 47,4. Kontraksi indeks produktivitas ini menurun sejak 3 bulan terakhir. 

    Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad menilai laju kontraksi produktivitas industri manufaktur tiga bulan beruntun disebabkan kondisi industri dan pasar dalam negeri yang tidak kondusif. 

    “PMI kita dalam tiga bulan terakir dibawah 50 artinya industri ini menggambarkan domestiknya punya problem yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi eksternal,” kata Tauhid dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025, Rabu (2/7/2025).

    Bahkan, dia menilai dampak dari situasi daya beli masyarakat yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan efek kebijakan tarif. Pihaknya mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola dan daya saing industri pengolahan dalam negeri.

    Tauhid juga menuturkan permintaan domestik saat ini relatif melemah ketimbang internasional. Kebijakan tarif Trump memang sempat memberikan dampak terhadap ekspor nonmigas yang menurun, tetapi kini mulai kembali normal. 

    “Namun, tetap diperlukan diversifikasi pasar, produk, jalur rantai pasok, relokasi industri hingga diversifikasi sumber energi megurangi ketidakpastian global dan domestik,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, dia menerangkan industri manufaktur nasional juga masih dapat bertahan mengingat tarif yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32% atau lebih rendah dibandingkan dengan China, Vietnam, dan lainnya. 

    Optimisme industri juga masih terlihat dari impor bahan baku/penolong yang naik 3,65% (year-on-year/yoy) menjadi US$69,40 miliar pada Januari-Mei 2025 dibandingkan periode yang sama bulan sebelumnya US$66,96 miliar.

    Tak hanya itu, impor barang modal juga mengalami kenaikan 17,67% menjadi US$18,82 miliar pada Januari-Mei 2025 atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu senilai US$15,99 miliar. Hal ini masih menunjukkan tingkat kepercayaan untuk aktivitas industri. 

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan penurunan PMI hingga ke level 46,9 menunjukkan permintaan barang manufaktur yang terus menurun dan perlu segera ditangani. 

    “Jangan sampai hal ini terjadi terus menerus sampai ke kuartal berikutnya akibatnya nanti pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tidak bisa tercapai, kalau tidak diantisipasi dengan berbagai kebijakan ini akan sulit dan dampaknya kalau produktivitas turun maka akibatnya PHK,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia juga mendorong pemerintah untuk kembali mengevaluasi penggunaan anggaran atau belanja negara ke arah yang lebih produktif dan berdampak besar bagi ekonomi. 

    “Belanja aggaran yang bisa menghasilkan efek domino dibanding belanja barang yang hanya penyusutan tidak menghasilkan apa-apa, akibatnya ekonomi kita tidak akan tumbuh,” pungkasnya. 

  • Misbakhun Yakin Indonesia Masih Aman dari Efek Perang Israel dan Iran

    Misbakhun Yakin Indonesia Masih Aman dari Efek Perang Israel dan Iran

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meyakini perekonomian Indonesia masih relatif aman dari efek perang Israel vs Iran. Namun legislator Partai Golkar itu meminta pemerintah agar tak menggelontorkan dana untuk hal yang tidak semestinya dilakukan.

    “Semuanya masih aman,” kata Misbakhun dalam diskusi publik bertema ‘Dampak Perang Iran-Israel Terhadap Perekonomian Indonesia’ yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) secara daring pada Minggu (29/6/2025) sore.

    Dalam diskusi itu, Misbakhun memaparkan sejumlah indikator untuk memperkuat argumennya. Misalnya, indeks harga saham gabungan (IHSG) masih bertahan dari gejolak.

    “Nilai tukar rupiah terhadap (dolar Amerika Serikat (USD) juga masih stabil,” ucapnya.

    Indikator lainnya yakni harga minyak dunia juga masih di bawah asumsi Indonesian Crude Price (ICP) di APBN 2025 yang dipatok USD 82 per barel. Selama harga minyak dunia masih di bawah patokan ICP, Misbakhun meyakini beban APBN masih aman.

    “Harga minyak masih dalam range moderat, situasi ini harus kita jaga,” ujar Misbakhun.

    “Apakah itu ditanggung pemerintah atau dengan menaikkan harga (BBM). Pasti pemerintah memikirkan ulang. Risiko kenaikan harga BBM pasti ke inflasi,” katanya.

    Meski demikian, Misbakhun mengatakan kenaikan harga minyak dunia juga tidak serta-merta menjadi tekanan bagi Indonesia. Misalnya, kenaikan harga minyak akan diikuti peningkatan harga batu bara dan mineral lainnya.

    Indikator lain yang membuat Misbakhun optimistis ialah pendapatan negara di APBN 2025 per Mei 2025 yang mencapai Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen dari target. Jumlah itu bersumber dari pemasukan perpajakan sebesar Rp 806,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 188,7 triliun.

    Adapun belanja negara mencapai Rp 1.016,3 triliun. Dengan demikian, defisitnya di angka Rp 21 triliun atau 0,09 persen dari produk domestik bruto (PDB) 2025 yang ditargetkan mencapai Rp 24 ribu triliun.

    “Angka defisitnya masih 0,09 persen dari PDB,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Misbakhun menyebut perang Israel vs Iran justru menjadi semacam ujian bagi berbagai skenario dalam menjaga perekonomian nasional. Kalaupun konflik di Timur Tengah yang menyeret AS itu berlanjut, Misbakhun memprediksi efeknya pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

    Namun sepanjang harga minyak terjaga, Misbakhun meyakini APBN masih aman. “Pemerintah tidak perlu memberikan governance financing (tata kelola pembiayaan) yang baru,” katanya.

    Oleh karena itu, Misbakhun menegaskan pentingnya para pembantu Presiden Prabowo Subianto untuk menyodorkan data yang sahih. “Pengelola fiskal harus memberikan data detail kepada Bapak Presiden,” ucapnya.

    Sementara itu, ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad mengatakan pemerintah hendaknya juga melakukan penyesuaian-penyesuaian karena lembaga keuangan dunia seperti Dana Motener Internasional (IMF) dan World Bank Dunia MF dan Bank Dunia juga mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari sebelumnya sekitar 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

    Menurut Tauhid, penyesuaian itu diperlukan agar target di APBN yang realisainya meleset pada kuartal pertama dan kedua bisa tercapai sesuai asumsi.

    “Paling tidak memberikan keyakinan bagi market bahwa prospek kita masih bagus meski ada perlambatan,” ujar Tauhid.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gaya Hidup Online Bikin Dompet Bocor di Tengah Krisis Kerja

    Gaya Hidup Online Bikin Dompet Bocor di Tengah Krisis Kerja

    Jakarta –

    Fenomena ‘uang makin susah dicari tapi mudah dihabiskan’ semakin terasa di tengah masyarakat Indonesia. Kondisi terlihat dari sejumlah indikator seperti terbatasnya lapangan kerja namun jumlah pengeluaran semakin tinggi.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan salah satu penyebab utama fenomena ini semakin terasa di masyarakat modern karena gaya hidup yang semakin konsumtif.

    “Jadi memang masyarakat kita makin bergerak ke arah masyarakat yang konsumtif gitu bukan masyarakat yang produktif. Artinya pendapatannya tidak seberapa apalagi di tengah PHK dia rela untuk pinjam uang lewat pinjol atau paylater untuk memenuhi gaya hidup,” kata Bhima kepada detikcom, Rabu (18/6/2025).

    Kondisi ini semakin diperparah dengan perkembangan teknologi seperti media sosial yang mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Ditambah kemudahan dalam berbelanja secara online membuat produk atau barang konsumtif ini semakin mudah dijangkau.

    “Jadi banyak yang FOMO juga, banyak yang ikut-ikutan trend dan media sosial itu menciptakan kelas masyarakat yang konsumtif. Persoalannya di situ, jadi anak-anak muda sekarang itu didorong untuk lebih konsumtif dibandingkan produktif,” ucap Bhima.

    “Dengan perkembangan teknologi yang ada, internet makin cepat tapi belanja barang yang tidak diperlukan atau non-esensial itu semakin lama semakin tinggi. Sementara lapangan kerja yang diciptakan itu makin lama makin berkurang atau makin rendah,” tambahnya.

    Sementara itu, Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad mengatakan terdapat sejumlah penyebab terjadinya fenomena ‘uang makin susah dicari tapi mudah dihabiskan’. Baik karena perubahan gaya hidup masyarakat hingga kondisi perekonomian saat ini.

    Ia menjelaskan dari sisi sulitnya untuk mencari uang secara umum disebabkan oleh pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional kerena faktor domestik maupun karena situasi global.

    “Domestik ini karena investasi yang terjadi ini nggak cepat langsung menyerap tenaga kerja. Kedua, anggaran pemerintah di kuartal pertama itu belum bisa memberikan efek yang lebih besar, padahal banyak sektor-sektor yang sangat tergantung dengan anggaran pemerintah,” ucap Tauhid.

    “Ketiga faktor global ini ketidakpastiannya tinggi. Karena ketidakpastian tinggi bagi perusahaan-perusahaan itu berarti kan uncertainty-nya tinggi. Nah, kalau uncertainty tinggi, mereka biasanya menahan pembelian, menahan ekspansi investasi,” jelasnya lagi.

    Sementara untuk biang kerok penyebab uang makin mudah atau cepat habis dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup hingga kemudahan dalam bertransaksi yang membuat pola masyarakat konsumtif.

    “Orang sekarang karena kemudahan gadget di tangan, sekarang orang cenderung untuk gampang belanja. Sesuatu yang tadinya tidak penting, itu karena pengaruh sosial media dan sebagainya mereka akhirnya ikut belanja,” paparnya.

    “Kalau belanja-belanja yang lain, kebutuhan pokok kan sebenarnya relatif stabil ya. Nah, problemnya di pokok ini katakanlah ada kenaikan harga sedikit, misalnya beras dan sebagainya. Jadi, itu yang kemudian menyebabkan kantong masyarakat cepat habis,” sambung Tauhid.

    (igo/fdl)