Xcloud.id

Tag: Tauhid Ahmad

  • Benarkah Pemerintahan Prabowo Sudah Ciptakan Banyak Lapangan Kerja?

    Benarkah Pemerintahan Prabowo Sudah Ciptakan Banyak Lapangan Kerja?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahan yang dipimpinnya sudah menciptakan banyak lapangan kerja. Ia juga mengatakan potensi pembukaan lapangan kerja ke depan akan sangat besar.

    “Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar,” kata Prabowo di Hambalang akhir pekan ini.

    Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan pernyataan Prabowo ini secara umum memang benar. Menurut data BPS yang dilihatnya, jumlah penduduk bekerja pada Februari 2025 sebanyak 145,77 juta orang, naik 3,59 juta orang dibandingkan Februari 2024.

    Ia mengatakan data tersebut memang mengindikasikan adanya pembukaan dan penyerapan lapangan kerja baru. Namun jika dibandingkan dengan target lapangan kerja baru yang sebelumnya dijanjikan Prabowo, yakni sebesar 19 juta lapangan kerja, menurutnya angka ini masih terlalu kecil.

    “Menurut saya kalau lapangan kerja tercipta, iya. Cuma target 19 juta lapangan kerja kayaknya berat begitu ya, karena kan rata-rata lapangan kerja baru mungkin sekitar 1,5 juta per tahun begitu ya. Artinya kalau dalam 5 tahun itu hanya sekitar katakanlah 7,5 juta,” kata Tauhid kepada detikcom, Senin (8/9/2025).

    Belum lagi, ia memaparkan seiring penambahan lapangan kerja baru, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Kondisi ini kemudian membuat angka pengangguran per Februari 2025 sebesar 7,28 juta orang, naik 0,08 juta orang dibandingkan periode sebelumnya.

    “Pada saat yang sama lapangan kerja tercipta, pengangguran yang PHK juga terjadi. Nah, penciptaan lapangan kerja biasanya buat yang fresh graduate, sementara yang PHK ini kan yang sudah lama dan sebagainya,” paparnya.

    Tidak hanya soal jumlah, menurut Tauhid saat ini kualitas penciptaan lapangan kerja di Indonesia juga masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari tingginya persentase para pekerja informal dibandingkan pekerja formal.

    Masalahnya, penciptaan lapangan kerja yang kurang berkualitas ini membuat daya beli masyarakat kian tergerus. Sebab para pekerja informal secara umum memiliki upah atau penghasilan yang tidak sebesar pekerja formal. Ini membuat dana di kantong para pekerja sangat terbatas, apalagi untuk dibelanjakan.

    “Nah problem-nya adalah meskipun lapangan kerja tercipta, itu sebagian besar masuk ke sektor informal. Nah ini yang membuat ekonomi dan daya beli kita tidak kuat walaupun penciptaan lapangan kerja tercipta. Karena masuk ke sektor informal dengan penerimaan utama yang lebih rendah daripada mereka kerja di lapangan formal,” terangnya.

    Senada, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan sekarang ini pembukaan lapangan kerja baru memang masih ada. Namun secara jumlah terus mengecil tiap tahun.

    “Kalau kita lihat, menurut Bappenas ya, di awal 2010 itu 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap tenaga kerja sampai 440 ribu tenaga kerja. Artinya pada saat itu kan pertumbuhan ekonomi 5-6%, ya katakanlah itu bisa membuka 2,4 juta tenaga kerja setiap tahunnya. Nah sekarang 1% pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa membuka 110 ribu tenaga kerja saja. Artinya dengan pertumbuhan ekonomi yang sekitar 4-5% ini cukup kecil,” jelas Nailul.

    Kemudian ia juga menyoroti banyak PHK yang membuat jumlah pengangguran ikut meningkat seiring pembukaan lapangan kerja baru. Jumlah pekerja yang terkena PHK pada semester I ini tercatat sudah naik 32% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Mengacu ke BPS itu memang menyebutkan untuk tingkat pengangguran terbuka ya itu turun, tapi pengangguran secara jumlah itu meningkat. Kemudian PHK itu juga masif sampai Juni 2025, kalau akumulasi dari Januari tumbuhnya sampai 32% dibandingkan dengan periode Januari-Juni di 2024. Artinya ini semakin banyak pengangguran,” terangnya.

    Pada akhirnya, mereka yang tidak mendapat pekerjaan di sektor formal berpindah ke sektor informal, membuat proporsi pekerja formal dan informal tidak sebanding. Padahal menurutnya jumlah pekerja sektor informal yang terlalu besar dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.

    “Lebih dari 60% pekerja kita adalah sektor informal, sedangkan yang formal itu 40%. Begitu juga dengan setengah pengangguran yang dia hari ini bekerja besok tidak,” ucap Nailul.

    “Karena kalau kita diserap sama sektor industri, sektor formal, gaji setara minimal setara UMR, ada jaminan, Alhamdulillah kan orang juga daya belinya secara agregat jadi semakin meningkat. Dengan daya beli meningkat, artinya multiplier efeknya juga akan meningkat. Makanya ini yang tidak dimiliki ketika kita lebih banyak bertumpu pada sektor informal,” terangnya lagi.

    Tonton juga video “Prabowo: Pengangguran Turun, 3,6 Juta Lapangan Kerja Baru Diciptakan” di sini:

    (igo/fdl)

  • Benarkah Pemerintahan Prabowo Sudah Ciptakan Banyak Lapangan Kerja?

    Benarkah Pemerintahan Prabowo Sudah Ciptakan Banyak Lapangan Kerja?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahan yang dipimpinnya sudah menciptakan banyak lapangan kerja. Ia juga mengatakan potensi pembukaan lapangan kerja ke depan akan sangat besar.

    “Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar,” kata Prabowo di Hambalang akhir pekan ini.

    Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan pernyataan Prabowo ini secara umum memang benar. Menurut data BPS yang dilihatnya, jumlah penduduk bekerja pada Februari 2025 sebanyak 145,77 juta orang, naik 3,59 juta orang dibandingkan Februari 2024.

    Ia mengatakan data tersebut memang mengindikasikan adanya pembukaan dan penyerapan lapangan kerja baru. Namun jika dibandingkan dengan target lapangan kerja baru yang sebelumnya dijanjikan Prabowo, yakni sebesar 19 juta lapangan kerja, menurutnya angka ini masih terlalu kecil.

    “Menurut saya kalau lapangan kerja tercipta, iya. Cuma target 19 juta lapangan kerja kayaknya berat begitu ya, karena kan rata-rata lapangan kerja baru mungkin sekitar 1,5 juta per tahun begitu ya. Artinya kalau dalam 5 tahun itu hanya sekitar katakanlah 7,5 juta,” kata Tauhid kepada detikcom, Senin (8/9/2025).

    Belum lagi, ia memaparkan seiring penambahan lapangan kerja baru, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Kondisi ini kemudian membuat angka pengangguran per Februari 2025 sebesar 7,28 juta orang, naik 0,08 juta orang dibandingkan periode sebelumnya.

    “Pada saat yang sama lapangan kerja tercipta, pengangguran yang PHK juga terjadi. Nah, penciptaan lapangan kerja biasanya buat yang fresh graduate, sementara yang PHK ini kan yang sudah lama dan sebagainya,” paparnya.

    Tidak hanya soal jumlah, menurut Tauhid saat ini kualitas penciptaan lapangan kerja di Indonesia juga masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari tingginya persentase para pekerja informal dibandingkan pekerja formal.

    Masalahnya, penciptaan lapangan kerja yang kurang berkualitas ini membuat daya beli masyarakat kian tergerus. Sebab para pekerja informal secara umum memiliki upah atau penghasilan yang tidak sebesar pekerja formal. Ini membuat dana di kantong para pekerja sangat terbatas, apalagi untuk dibelanjakan.

    “Nah problem-nya adalah meskipun lapangan kerja tercipta, itu sebagian besar masuk ke sektor informal. Nah ini yang membuat ekonomi dan daya beli kita tidak kuat walaupun penciptaan lapangan kerja tercipta. Karena masuk ke sektor informal dengan penerimaan utama yang lebih rendah daripada mereka kerja di lapangan formal,” terangnya.

    Senada, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan sekarang ini pembukaan lapangan kerja baru memang masih ada. Namun secara jumlah terus mengecil tiap tahun.

    “Kalau kita lihat, menurut Bappenas ya, di awal 2010 itu 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap tenaga kerja sampai 440 ribu tenaga kerja. Artinya pada saat itu kan pertumbuhan ekonomi 5-6%, ya katakanlah itu bisa membuka 2,4 juta tenaga kerja setiap tahunnya. Nah sekarang 1% pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa membuka 110 ribu tenaga kerja saja. Artinya dengan pertumbuhan ekonomi yang sekitar 4-5% ini cukup kecil,” jelas Nailul.

    Kemudian ia juga menyoroti banyak PHK yang membuat jumlah pengangguran ikut meningkat seiring pembukaan lapangan kerja baru. Jumlah pekerja yang terkena PHK pada semester I ini tercatat sudah naik 32% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Mengacu ke BPS itu memang menyebutkan untuk tingkat pengangguran terbuka ya itu turun, tapi pengangguran secara jumlah itu meningkat. Kemudian PHK itu juga masif sampai Juni 2025, kalau akumulasi dari Januari tumbuhnya sampai 32% dibandingkan dengan periode Januari-Juni di 2024. Artinya ini semakin banyak pengangguran,” terangnya.

    Pada akhirnya, mereka yang tidak mendapat pekerjaan di sektor formal berpindah ke sektor informal, membuat proporsi pekerja formal dan informal tidak sebanding. Padahal menurutnya jumlah pekerja sektor informal yang terlalu besar dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.

    “Lebih dari 60% pekerja kita adalah sektor informal, sedangkan yang formal itu 40%. Begitu juga dengan setengah pengangguran yang dia hari ini bekerja besok tidak,” ucap Nailul.

    “Karena kalau kita diserap sama sektor industri, sektor formal, gaji setara minimal setara UMR, ada jaminan, Alhamdulillah kan orang juga daya belinya secara agregat jadi semakin meningkat. Dengan daya beli meningkat, artinya multiplier efeknya juga akan meningkat. Makanya ini yang tidak dimiliki ketika kita lebih banyak bertumpu pada sektor informal,” terangnya lagi.

    Tonton juga video “Prabowo: Pengangguran Turun, 3,6 Juta Lapangan Kerja Baru Diciptakan” di sini:

    (igo/fdl)

  • Kalau Pasar Panik karena Kerusuhan, Kita yang Bayar Mahal: Ini Penjelasannya

    Kalau Pasar Panik karena Kerusuhan, Kita yang Bayar Mahal: Ini Penjelasannya

    Jakarta –

    Meski aksi demonstrasi di sejumlah daerah termasuk Jakarta relatif mulai reda, namun unjuk rasa berkepanjangan dinilai dapat menggoyahkan ekonomi nasional. Pada akhirnya kondisi ini diramal akan merugikan masyarakat ke depan.

    Danpak ekonom ini dinilai sebagai efek samping dari gagalnya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Semisal karena ketidakpastian keamanan akibat demo, investor asing ditakutkan bisa meninggalkan Indonesia.

    “Iklim investasi kita menjadi kurang baik, terutama salah satu parameternya adalah stabilitas sosial, politik, dan keamanan. Saya kira ini penting karena yang menjadi titik sentralnya adalah kantor-kantor kepolisian yang dibakar, dan itu tentu berdampak pada makna bagaimana negara memberikan kepastian keamanan atau tidak bagi para investor,” kata Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, kepada detikcom, Selasa (2/9/2025).

    Ketidakpastian dari sisi keamanan inilah yang kemudian mendorong para investor asing menarik kembali dananya, terutama dari investasi di pasar modal maupun saham dalam negeri. Alhasil dalam proses penarikan dana ini nilai tukar rupiah biasanya juga akan melemah. Sebab para investor asing akan menjual rupiah yang dimilikinya untuk ditukar dengan mata uang lain seperti dolar.

    “Jangka pendek pasti direspons dengan saham kita turun, nilai rupiah kita sedikit terdepresiasi. Saya kira jangka pendek biasanya langsung direspons seperti itu,” ujarnya.

    “Kalau kita bandingkan sebelumnya, satu minggu atau dua minggu yang lalu sempat Rp 16.300. Ini agak melemah sekitar Rp 100 jadi 16.400 per satu dolar,” paparnya.

    Masalahnya, pelemahan nilai rupiah imbas aksi tarik dana investor ini juga berpotensi memberikan dampak lain terhadap ekonomi Indonesia alias menciptakan multiplier effect. Di mana menurut Tauhid salah satu dampak buruknya adalah naiknya harga barang atau produk impor, hingga beban utang negara dalam mata uang asing seperti dolar akan semakin berat.

    “Kalau sekarang masih relatif kecil. Tapi kalau ini melemahnya nggak bisa diperkuat dari upaya BI, maka otomatis dampaknya banyak hal. Barang impor naik, kemudian beban utang kita yang dalam bentuk mata uang asing juga naik, kemudian bahan baku untuk industri harganya naik,” terangnya.

    Jika kondisi ini benar terjadi, ujung-ujungnya yang merasakan dampak buruk adalah masyarakat sendiri. Sebab harga-harga komoditas yang bersumber dari impor seperti untuk pangan dan energi kemudian ikut meningkat, walau tidak dalam waktu dekat.

    “Ada time lag periodnya, apakah 2 bulan, 3 bulan. Karena bisa saja yang diedarkan itu masih yang dalam gudang lah. Harga impor yang lalu. Jadi kalau yang terkait kenaikan dolar ini saya kira masih belum sampai kita rasakan sekarang. Tapi akan ada penyesuaian pastinya,” ucap Tauhid.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, juga melihat pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu dampak ekonomi dari aksi unjuk rasa dan kericuhan belakangan ini. Walau pelemahan ini hanya dampak jangka pendek karena demonstrasi massa sudah mulai berkurang.

    Belum lagi menurutnya Bank Indonesia (BI) juga dinilai cukup memiliki kemampuan untuk menginterferensi pelemahan rupiah. Dengan begitu nilai mata uang Indonesia ini dapat terjaga di level tertentu.

    “Nah nilai tukar rupiah, sebetulnya ini kalau melihat dari pergerakannya, kalaupun melemah ini sifatnya sesaat ya, karena dari kemampuan BI untuk melakukan intervensi, karena cadangan devisanya cukup bagus, cukup tinggi, mestinya bisa,” papar Faisal.

    Namun di luar pelemahan nilai rupiah imbas banyaknya investor asing yang kabur imbas demo, pemerintah tetap harus memperbaiki iklim investasi dalam negeri secara keseluruhan. Sebab menurutnya investor asing tidak akan kabur hanya karena aksi sesaat seperti demonstrasi, namun ada hal struktural lainnya yang mempengaruhi.

    “Tapi memang kalau terkait dengan capital outflow, sebetulnya sudah terjadi sebelum ada demo. Jadi memang kecenderungan untuk capital outflow yang menekan rupiah itu sudah terjadi terlepas dari ada tidaknya demonstrasi dan juga kekacauan kemarin,” jelasnya.

    “Dari sisi makroekonomi pun, dan juga efektivitas kebijakan pemerintah memang perlu meningkatkan keyakinan investor itu, bahwa bisa membawa ekonomi ini ke yang lebih baik. Jadi investor ingin melihat itu dari pemerintah efektivitas kebijakannya,” pungkas Faisal.

    (igo/fdl)

  • Pertamina tembus Fortune Global 500, INDEF: Bukti GCG berjalan baik

    Pertamina tembus Fortune Global 500, INDEF: Bukti GCG berjalan baik

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

    Pertamina tembus Fortune Global 500, INDEF: Bukti GCG berjalan baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Keberhasilan PT Pertamina (Persero) kembali masuk dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2025 dinilai sebagai bukti nyata perusahaan pelat merah tersebut berhasil menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

    Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang konsisten turut mendorong kinerja keuangan Pertamina tetap terjaga.

    “Ya, tentu saja (karena penerapan transformasi bisnis dan inovasi). Intinya GCG Pertamina sudah berjalan dengan baik,” kata Tauhid kepada wartawan, Rabu (6/8).

    Menurutnya, keberadaan Pertamina dalam daftar perusahaan terbesar dunia selama lebih dari satu dekade mencerminkan fundamental keuangan yang kuat. Selain itu, kinerja BUMN energi ini juga terus membaik seiring dengan transformasi dan digitalisasi yang dijalankan.

    “Pertamina selalu ada di posisi terbesar dan terdepan. Hal itu terlihat dari kontribusinya sebagai penyumbang dividen terbesar kepada negara. Sektor energi memang menjanjikan, selain perbankan dan telekomunikasi,” ujarnya.

    Tauhid menambahkan, pembayaran utang pemerintah kepada Pertamina pada 2024 untuk pengadaan BBM subsidi juga memberi dampak positif terhadap performa keuangan perusahaan.

    “Hal itu otomatis meningkatkan performance Pertamina,” ucapnya.

    Majalah Fortune dalam edisi terbaru merilis daftar Fortune Global 500, di mana Pertamina berhasil menempati peringkat ke-171 dunia. Sementara di kawasan Asia Tenggara, perusahaan portofolio Danantara Indonesia itu menempati posisi ketiga dalam daftar Fortune South East Asia 500.

    Capaian ini menempatkan Pertamina di atas sejumlah perusahaan energi global. Sebagai perbandingan, perusahaan migas asal Spanyol Repsol menempati posisi ke-260, sementara ConocoPhillips asal Amerika Serikat berada di peringkat ke-245.

    Di tingkat regional, Pertamina juga unggul jauh dibanding Petronas Malaysia yang tercatat di peringkat ke-44 pada daftar Fortune South East Asia 500.

    Menurut Tauhid, pencapaian tersebut menunjukkan Pertamina memiliki daya saing tinggi di kancah global dan layak menjadi tujuan investasi.

    “Dengan kebutuhan migas nasional yang masih sangat tinggi, posisi Pertamina yang kuat akan menjadi sinyal positif bagi para investor,” katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Rabu (6/8). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Anak Buah Luhut Beberkan Mesin Penggerak Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12%

    Anak Buah Luhut Beberkan Mesin Penggerak Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12%

    Jakarta –

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12% pada kuartal II-2025. Angka ini cukup mengejutkan karena bertolak belakang dengan proyeksi banyak ekonom.

    Data BPS juga lebih tinggi dari perkiraan Firman yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4,9%. Prediksi Firman disampaikan beberapa menit sebelum BPS menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi.

    Firman menyebut terdongkraknya ekonomi Indonesia kemungkinan dipicu oleh angka pertumbuhan investasi yang mencapai 6,99%. Firman juga menilai capaian ekspor pada kuartal dua cenderung positif.

    Menurutnya pertumbuhan ekonomi 5,12% sudah sesuai dan dapat dijelaskan oleh indikator ekonomi pada kuartal II 2025. Meski masih ada tekanan di beberapa sisi, namun terdapat perbaikan dibandingkan kuartal I 2025.

    Saat dikonfirmasi apakah perbedaan data BPS dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi lainnya bakal mempengaruhi kepercayaan investor, Firman menyebut hal itu perlu dilihat lebih detail terlebih dahulu.

    “Saya kira nanti kita perlu lihat lagi lebih detail, tapi sekilas angkanya masih cukup bisa dijelaskan dengan data-data indikator yang keluar di kuartal II. Kalau nggak salah C nya sebenarnya masih di bawah 5%, berarti kan menunjukkan ada tekanan di sisi daya beli, tapi ada perbaikan dibandingkan kuartal II kemarin,” jelas Firman ditemui di Hotel JS Luwansa, Selasa (5/8/2025).

    “Yang mendorong (pertumbuhan ekonomi) ya tadi dari sisi investmentnya, karena dari impor barang modal kelihatannya masih sangat tinggi di kuartal II. dan ini didorong oleh impor mesin di kuartal II kemarin,” tambah Firman.

    Sebagai informasi, BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% YoY, naik dari kuartal I yang sebesar 4,89%. Konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54,25% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Firman yakin pemerintah bisa mengejar target pertumbuhan 5,2% tahun 2025. Beberapa hal yang perlu didorong adalah relaksasi dari sisi kebijakan moneter, percepatan realisasi belanja pemerintah, hingga eksekusi dari program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun para ekonom memperkirakan pertumbuhan tak akan sampai angka 5% di periode ini. Namun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II tercatat mencapai Rp 5.947 triliun. BPS menyebut pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year-on-year/yoy) berada di angka 5,12%. Lalu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tercatat tumbuh 4,04%.

    Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, memproyeksikan angka pertumbuhan di kuartal II tak akan menyentuh 5%. Tauhid cukup kaget ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,12%.

    “Angka pertumbuhan ekonomi ini ya ditetapkan pemerintah 5,12% agak kaget. Di luar perkiraan banyak orang termasuk saya yang memperkirakan di bawah 5%. Bahkan jauh, sekitar 4,8%, 4,9%. Saya sempat perkirakan antara 4,7% sampai 5,0%” ujarnya kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira yang memperkirakan pertumbuhan kuartal II-2025 hanya berada di kisaran 4,5-4,7% yoy, bahkan lebih rendah dari realisasi kuartal I-2025 yang sebesar 4,87%. Menurutnya, lesunya daya beli masyarakat jadi penyebab utama.

    “Pertumbuhan kuartal II-2025 di kisaran 4,5-4,7% yoy, karena tidak ada lagi pendorong musiman setelah Lebaran, daya beli sedang lesu,” ujar Bhima.

    (ily/kil)

  • Nasib Indonesia di Sisa 2025 Usai Ekonomi Tumbuh 5,12%

    Nasib Indonesia di Sisa 2025 Usai Ekonomi Tumbuh 5,12%

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya mengumumkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus ke angka 5,12% di kuartal kedua 2025. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud. Berdasarkan data yang dikantonginya, produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II 2025 sebesar Rp 5.947 triliun.

    “Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.396,3 triliun sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%,” kata Edy dikutip dari detikFinance, Selasa (5/7/2025).

    Meski demikian, jika dibandingkan dengan kuartal I, pertumbuhan ekonomi RI hanya berkisar di kepala 4% saja. Edy mengungkapkan jika pertumbuhan ini masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan.

    “Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 2 2025, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu 1,13%. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,70%, informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan 0,53%, serta konstruksi dengan sumber pertumbuhan 0,47%,” terangnya.

    Sebelumnya, sejumlah pengamat ekonomi menyebut jika pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini tidak akan tembus di angka 5%. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut jika pertumbuhan ekonomi RI tidak akan lepas dari angka 4%.

    “CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 melambat ke kisaran 4,7-4,8%, turun dari 4,87% pada kuartal I,” ungkap Faisal.

    Lesunya daya beli masyarakat juga dinilai menjadi faktor lain penyebab lemahnya tekanan pertumbuhan ekonomi. Belakangan, fenomena rohana dan rojali menjadi pertanda penting jika kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Konsumsi rumah tangga dinilai tidak cukup menggerakkan roda ekonomi nasional.

    Lalu bagaimana nasib ekonomi Indonesia di paruh kedua tahun 2025? Menghadirkan ekonom INDEF, Tauhid Ahmad, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Pontianak, Kalimantan Barat, detikSore akan mengulas nasib nahas yang dialami oleh seorang balita. Diketahui, balita tersebut merupakan korban perkosaan yang dilakukan oleh kerabat keluarganya sendiri. Tidak hanya menyisakan trauma berat, korban juga mengidap penyakit menular seksual yang diperoleh dari pelaku. Bagaimana perkembangan kasus ini? Ikuti laporan Jurnalis detikKalimantan selengkapnya.

    Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan menghadirkan komunitas di Jakarta yang mengumpulkan masyarakat pecinta tarik suara. Adalah Meda Dawu, salah satu pendiri Komunitas Nyanyi Bareng Jakarta memiliki alasan khusus mengapa ia ingin membuka wadah bagi para penyuka nyanyi.

    Sejak berdiri, komunitas ini terus berkembang, bahkan seringkali menjadi ‘rumah’ bagi para musisi atau tokoh-tokoh ternama. Lalu bagaimana seluk-beluk komunitas ini? apakah mereka menjadi salah satu pihak yang terdampak kemelut aturan hak cipta? Temui Meda Dawu dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Ekonomi Katanya Tumbuh 5,12%, Tapi Banyak Ekonom Tak Yakin

    Ekonomi Katanya Tumbuh 5,12%, Tapi Banyak Ekonom Tak Yakin

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 sebesar 5,12% secara year on year (yoy). Angka pertumbuhan ekonomi ini ternyata menimbulkan keraguan dari para ekonom.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kredibilitas data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 ini diragukan karena ada sejumlah komponen perhitungan yang dinilai tidak sesuai dengan indikator perhitungan lainnya.

    Sebut saja salah satunya dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menurut BPS pada kuartal II 2025 ini tumbuh hingga 6,99%. Menurutnya angka pertumbuhan komponen yang satu ini tidak sesuai dengan realita, mengingat sektor industri manufaktur dalam negeri sedang mengalami tekanan karena berbagai faktor.

    “Ada keraguan dong. Karena situasi ekonomi sekarang terutama dari investasi, kok di tengah ketidakpastian ada kenaikan investasi yang cukup tinggi dari PMTB. Nah ini juga menjadi salah satu keraguan terhadap kredibilitas data BPS,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Bhima menjelaskan ketika sektor industri manufaktur Tanah Air sedang mengalami tekanan, seharusnya komponen PMTB ikut mengalami pelemahan. Sebab menurutnya tidak mungkin pengusaha dalam negeri meningkatkan investasi dalam bentuk aset tetap saat sektor industrinya sedang tertekan.

    “Industri manufaktur sebenarnya mengalami kontraksi. Tercermin dari PMI manufaktur turun pada Juni dari 47,4 menjadi 46,9. Jadi kalau ada PMI manufaktur yang turun sementara pertumbuhan industri manufakturnya naik tinggi, ini kan ada data yang janggal, ada data yang tidak sinkron dari data BPS. Nah ini butuh penjelasan lebih detail,” jelasnya.

    “Kenapa industri naik padahal banyak dikabarkan PHK, efisiensi, banyak yang terpengaruh oleh rencana kebijakan tarif versi lokal Amerika, ini kok pertumbuhannya anomali? Nah inilah yang membuat kita bertanya-tanya terhadap data BPS ini. Kenapa kok nggak mencerminkan realitas sebenarnya di industri manufaktur?” terang Bhima lagi.

    Senada dengan itu, Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad juga ikut mempertanyakan perhitungan komponen PMTB oleh BPS yang tumbuh sangat tinggi pada kuartal II 2025 ini. Padahal menurutnya sekarang ini kredit investasi dalam negeri sedang mengalami perlambatan karena berbagai faktor.

    “PMTB itu naik drastis menjadi 7%. PMTB ini kan pembelian belanja barang ya, mesin-mesin peralatan dan sebagainya begitu. Nah sementara kita tahu ini kan investasi baik pemerintah maupun masyarakat, kredit investasi dan sebagainya ini lagi masalah gitu ya,” ucap Tauhid.

    “PMTB naik itu biasanya ketika triwulan III atau triwulan IV. Jadi banyak bangun gedung, konstruksi dan sebagainya. Kenapa triwulan II naik tinggi begitu? Ini yang saya kira menjadi pertanyaan,” sambungnya.

    Lihat juga Video BPS: Ekonomi RI Tumbuh 5,12% di Kuartal II 2025

    (igo/fdl)

  • Data BPS Bikin Kaget! Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Melenceng dari Ramalan Ekonom

    Data BPS Bikin Kaget! Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Melenceng dari Ramalan Ekonom

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,12% pada kuartal II-2025. Angka ini cukup mengejutkan karena bertolak belakang dengan proyeksi banyak ekonom. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan tak akan sampai angka 5% di periode ini.

    Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II tercatat mencapai Rp 5.947 triliun. BPS menyebut pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year-on-year/yoy) berada di angka 5,12%. Lalu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tercatat tumbuh 4,04%.

    Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, memproyeksikan angka pertumbuhan di kuartal II tak akan menyentuh 5%. Tauhid cukup kaget ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,12%.

    “Angka pertumbuhan ekonomi ini ya ditetapkan pemerintah 5,12% agak kaget. Di luar perkiraan banyak orang termasuk saya yang memperkirakan di bawah 5%. Bahkan jauh, sekitar 4,8%, 4,9%. Saya sempat perkirakan antara 4,7% sampai 5,0%” ujarnya kepada detikcom, Selasa (5/8/2025).

    Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira yang memperkirakan pertumbuhan kuartal II-2025 hanya berada di kisaran 4,5-4,7% yoy, bahkan lebih rendah dari realisasi kuartal I-2025 yang sebesar 4,87%. Menurutnya, lesunya daya beli masyarakat jadi penyebab utama.

    “Pertumbuhan kuartal II-2025 di kisaran 4,5-4,7% yoy, karena tidak ada lagi pendorong musiman setelah Lebaran, daya beli sedang lesu,” ujar Bhima.

    Lemahnya daya beli ini juga berdampak pada sektor manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat berada di angka 49,2 pada Juli 2025. Meski membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat anjlok ke 46,9, posisi ini masih di bawah ambang batas 50-yang berarti aktivitas manufaktur masih mengalami kontraksi.

    Selain itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 akan berada di bawah 5%, tepatnya pada kisaran 4,7-4,8% yoy. Alasannya serupa: konsumsi rumah tangga yang melemah.

    “CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 melambat ke kisaran 4,7-4,8%, turun dari 4,87% pada kuartal I,” ujarnya.

    Faisal juga menilai stimulus pemerintah belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, kontribusi dari net ekspor pun makin mengecil, karena surplus neraca perdagangan terus menyusut selama kuartal II.

    “Kontribusinya terhadap pertumbuhan jadi lebih rendah. Kami juga prediksi belanja pemerintah masih minus. Di kuartal I minus, dan di kuartal II kami prediksi minus 1%, jadi kontraksi. Itu yang juga memperlambat laju ekonomi,” jelasnya.

    Proyeksi Dipangkas: Lembaga-lembaga Turut Ragu

    Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    LPEM UI

    Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dalam riset Trade and Industry Brief Vol VIII No. 2 edisi Juni 2025 juga menyoroti adanya perlambatan ekonomi nasional.

    “Pada awal 2025, Indonesia menunjukkan gejala perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh tergerusnya daya beli, menyusutnya kelas menengah, dan menurunnya produktivitas sektoral yang tercermin dalam dinamika industri dan ketenagakerjaan,” tulis tim peneliti LPEM FEB UI.

    Mereka mencatat, sektor manufaktur-yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja-mengalami tantangan deindustrialisasi prematur: kontribusinya terhadap PDB menurun, serapan tenaga kerja melemah, dan produktivitas stagnan.

    Sementara sektor pertanian pun belum lepas dari persoalan klasik, mulai dari ketersediaan input, teknologi, logistik, pembiayaan, hingga persaingan dengan produk impor dan praktik perdagangan internasional yang tidak sehat.

    “Indonesia perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk menampung angkatan kerja berpendidikan rendah-menengah agar bisa menekan angka kemiskinan dan menjaga daya beli,” saran LPEM UI.

    OECD

    Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,7%, dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 4,9%.

    World Bank

    Bank Dunia pun menyampaikan peringatan bahwa perekonomian Indonesia rawan terdampak gejolak global. Ketegangan geopolitik yang meningkat saat ini berisiko mendorong pelemahan ekonomi lebih lanjut.

    Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, menyampaikan hal ini dalam peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2025.

    Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 4,7%, dan 4,8% untuk tahun depan. Perkiraan ini mempertegas tren penurunan, setelah di kuartal I-2025 ekonomi RI hanya tumbuh 4,87%-turun dari angka 5% yang sempat tercapai sebelumnya.

    Menurut Carolyn, gejolak global menahan laju penciptaan lapangan kerja dan menghambat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pelemahan kinerja perdagangan dan investasi asing, ditambah arus modal yang labil, menciptakan tekanan luas terhadap stabilitas makroekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Dalam situasi yang sangat rentan ini, ekonomi Indonesia memang menunjukkan ketahanan. Tapi kami melihat pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari 5%. Konsumsi pemerintah dan investasi juga menurun tahun ini,” sebut Carolyn.

    Halaman 2 dari 2

    (fdl/fdl)

  • Bukti Kelas Menengah Makin Tahan Belanja: Bawa Bekal ke Kantor!

    Bukti Kelas Menengah Makin Tahan Belanja: Bawa Bekal ke Kantor!

    Jakarta –

    Daya beli masyarakat Indonesia disebut-sebut terus melemah. Kini, belanja di pusat perbelanjaan bukan lagi rutinitas mingguan, melainkan jadi ajang cuci mata semata. Fenomena Rojali alias rombongan jarang beli dan Rohana atau rombongan hanya nanya makin sering terlihat di mal dan gerai-gerai besar.

    Ekonom senior INDEF, Tauhid Ahmad, menyebut sinyal penurunan daya beli bisa dilihat dari perubahan perilaku masyarakat sehari-hari. Salah satu yang paling nyata adalah bagaimana orang kini semakin cermat dan hemat dalam mengatur pengeluaran-bahkan untuk urusan makan.

    Menurutnya, banyak pekerja yang kini lebih memilih membawa bekal dari rumah atau membeli makanan di tempat yang lebih murah untuk dibawa ke kantor. Makan langsung di restoran, apalagi di dalam mal, mulai dianggap sebagai kemewahan yang harus ditekan.

    “Ujung-ujungnya karena memang mereka nggak punya dana. Harga yang ditawarkan lebih mahal dari kemampuan mereka. Harga makanan di mal itu kan selisihnya jauh dibanding kalau kita bawa sendiri dari rumah,” ujar Tauhid kepada detikcom, Jumat (1/8/2025).

    “Misalnya, ayam goreng di mal saja bisa Rp 30.000-40.000, sementara di warung dekat rumah cuma Rp 15.000 sudah kenyang. Itu kan beda banget,” tambahnya.

    Fenomena bawa bekal ini, kata Tauhid, bukan cuma terjadi di kalangan pekerja, tapi juga mahasiswa. Ia menyaksikannya langsung dari keseharian para mahasiswanya.

    “Saya punya mahasiswa yang cerita, ‘Pak, saya bawa makan sendiri atau beli di warung murah lalu dibawa, daripada mampir ke mal atau tempat makan mahal. Beda Rp 10.000-15.000, Pak’. Itu sudah bentuk penghematan nyata,” tuturnya.

    Tauhid menjelaskan, dalam kondisi daya beli menurun, masyarakat otomatis akan memutar otak untuk mengurangi pengeluaran. Dan yang paling mudah disesuaikan tentu saja adalah bujet makan sehari-hari.

    “Dalam situasi seperti ini, strategi mereka ya klasik: kencangkan ikat pinggang. Itu akan selalu dilakukan,” tegasnya.

    Lihat juga Video: Analisis Fenomena Rojali yang Kini Eksis

    (igo/fdl)

  • Capek Dikejar Target, Kaum Muda Pilih Jalani Hidup Pelan-pelan

    Capek Dikejar Target, Kaum Muda Pilih Jalani Hidup Pelan-pelan

    Jakarta –

    Di tengah tekanan ekonomi dan ritme kehidupan yang serba cepat, sebagian anak muda mulai melirik konsep hidup slow living. Gaya hidup ini menawarkan pendekatan yang lebih tenang, tidak tergesa-gesa, dan cenderung menghindari konsumsi berlebihan.

    Slow living dianggap sebagai alternatif dari budaya kerja keras berlebihan atau hustle culture, yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada kesehatan mental. Konsep ini menekankan pentingnya kesederhanaan dan mempertimbangkan setiap keputusan secara matang. Tujuannya bukan hanya efisiensi, tapi juga keseimbangan hidup, baik secara pribadi maupun sosial.

    Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menjelaskan gaya hidup slow living banyak diminati generasi milenial dan Gen Z. Menurutnya, dua generasi ini berupaya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan mental.

    “Jadi, tidak hanya mengejar ekonomi. Tetapi ada keseimbangan, misalnya kegiatan-kegiatan kesehatan mental sekadar ke kafe, atau ngopi, atau berkebun, atau lari pagi, dan sebagainya. Komunitas itu memang tumbuh seiring dengan perkembangan kebutuhan kota-kota besar yang demikian cepat tumbuhnya, tapi seperti kerja tidak ada habisnya,” ujar Tauhid kepada detikcom, Sabtu kemarin.

    Tauhid menilai, gaya hidup slow living belum banyak dijumpai di kota besar seperti Jakarta. Sebaliknya, konsep ini lebih mungkin diterapkan di kota-kota yang ritmenya lebih lambat dan memiliki tata kota yang mendukung.

    “Jakarta ‘kan dengan kehidupan kota metropolitan dengan kemacetan, dengan kebutuhan hidup yang tinggi, lapangan pekerjaan terbatas, dan sebagainya. Orang berburu waktu, berburu uang. Sulit menerapkan kehidupan itu (slow living),” bebernya.

    Beberapa kota seperti Yogyakarta, Malang, Banyuwangi, hingga Bandung disebut lebih memungkinkan bagi warganya untuk menjalani hidup yang lebih tenang, karena tekanan hidup yang relatif lebih rendah dan ruang terbuka yang lebih tersedia.

    Menariknya, slow living juga bisa dipicu oleh tekanan ekonomi. Di tengah kebutuhan yang meningkat dan pendapatan yang tidak selalu mengikuti, sebagian masyarakat justru memilih hidup sederhana untuk menekan biaya.

    “Slow living juga dimaknai untuk mengurangi konsumsi-konsumsi yang tidak perlu. Mengurangi kebutuhan atau gaya hidup yang terlalu tinggi,” katanya.

    Namun, Tauhid mengingatkan bahwa menjalani slow living di kota besar juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Kegiatan yang diasosiasikan dengan gaya hidup ini, seperti bersantai di kafe atau mengikuti kelas kebugaran, tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

    “Slow living memang ada dua perspektif. Kalau tekanan ekonomi tinggi, dia bisa memanfaatkan slow living untuk mengurangi cost. Tapi slow living di kota besar biasanya membutuhkan biaya yang tinggi. Misalnya, mereka seringkali nongkrong di kafe itu kan butuh uang. Kemudian harus ke tempat gym, atau tempat olahraga yang tidak murah juga. Nah, itu yang di kota besar yang tidak disiapkan,” tutupnya.

    (fdl/fdl)