Tag: Taufik Ismail

Penyidikan Kasus Pembunuhan Jurnalis Wanita oleh Oknum TNI AL Kini Diusut Denpom Lanal Banjarmasin – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Penyidikan kasus pembunuhan wartawati bernama Juwita (23) oleh oknum TNI AL kini dilakukan oleh Denpom Lanal Banjarmasin.

Pasalnya, Polres Banjarbaru dan Polda Kalsel telah menyerahkan berkas hasil penyelidikan kasus ini ke Denpom Lanal Banjarmasin.

“Pada hari ini, kami baru saja melaksanakan gelar terkait kasus rekan kita almarhumah Juwita, dan telah dilaksanakan penyerahan berkas serta barang bukti kepada Pom Lanal Banjarmasin,” kata Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Adam Erwindi, Sabtu (29/3/2025), dikutip dari Banjarmasinpost.co.id.

Polda Kalsel dan Pom Lanal Banjarmasin bekerja sama untuk memastikan proses penyerahan berkas berjalan lancar.

“Penyidikan akan dilaksanakan oleh pihak Lanal Banjarmasin, dan kami berharap proses ini dapat berjalan dengan lancar,” lanjutnya.

Akan tetapi, terkait dengan apakah sudah ditetapkan nama tersangka dalam kasus ini, pihak berwenang belum bisa menyampaikannya.

“Kami mohon rekan-rekan wartawan untuk bersabar, hasil penyidikan akan segera disampaikan,” ujar Kombes Adam.

“Saat ini, kami sudah menyerahkan berkas dan barang bukti, dan kasus ini sudah masuk ke tingkat penyidikan,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Komandan PM Lanal Balikpapan Mayor Laut Ronald Ganap yang mengonfirmasi bahwa berkas kasus ini telah dilimpahkan ke pihaknya.

“Berkas kasus ini sudah kami terima, dan Lanal Banjarmasin, akan segera melaksanakan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap kebenarannya,” ujar Ronald.

Lanal Banjarmasin berwenang menangani kasus ini lebih lanjut karena lokasi dan waktu kejadian berada di wilayah hukum Lanal Banjarmasin.

“Pihak kepolisian dan TNI akan terus bekerja sama untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius dan transparan, demi keadilan bagi almarhumah Juwita,” ujar Mayor Laut Ronald.

Diberitakan sebelumnya, jurnalis asal Banjarbaru, Juwita ditemukan tergeletak tak bernyawa di kawasan Gunung Kupang pada Sabtu (22/3/2025).

Ternyata ia merupakan korban pembunuhan kekasihnya sendiri, yang merupakan anggota TNI AL bernama Jumran.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali ikut angkat bicara mengenai kasus ini.

Ali memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku tersebut akan dilakukan secara transparan.

Jenderal bintang 4 tersebut menegaskan bahwa anggotanya tersebut akan dihukum berat apabila terbukti melakukan pembunuhan.

“Pokoknya kalau proses hukum (akan) transparan dan dihukum berat,” kata Jenderal Bintang Empat tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Menurut Ali hukuman bagi pelaku akan ditentukan oleh pengadilan.

Ia menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada proses peradilan

“Ya nanti pengadilan yang menentukan,” tegasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul Polisi Serahkan Berkas dan Barang Bukti Pembunuhan Jurnalis Juwita ke Denpom Lanal Banjarmasin

(Tribunnews.com/Rakli/Taufik Ismail) (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus Sene)

29/03/2025 16:44
Reaksi 7 Menteri Prabowo soal Tempo Diteror: Kelakar Nasbi, Noel Sebut Tak Ada Kejahatan Sempurna – Halaman all

TRIBUNNEWS.com – Menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, turut berkomentar mengenai teror terhadap kantor Tempo.

Hingga Sabtu (22/3/2025), Tempo telah menerima teror berupa dua paket dari orang tak dikenal (OTK).

Paket pertama diterima pada Rabu (19/3/2025), yang ditujukan kepada jurnalis Tempo sekaligus pembawa acara Bocor Alus, Franscisca Christy Rosana alias Cica.

Paket itu diterima Cica pada Kamis (20/3/2024), usai liputan bersama rekan kerjanya. Saat dibuka, paket tersebut ternyata berisi kepala dua.

Teror berlanjut pada Sabtu, Tempo menerima paket berisikan enam bangkai tikus yang kepalanya telah dipenggal.

Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini reaksi tujuh menteri Prabowo-Gibran terkait kasus teror terhadap Tempo:

1. Menteri Komdigi, Meutya Hafid: Silakan Laporkan

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menyarankan pihak Tempo untuk melaporkan teror yang diterima.

Sebagai mantan jurnalis, kata Meutya, ia sangat menyayangkan tindakan teror tersebut.

“Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan tentu, silakan saja nanti laporkan gitu, ya. Supaya ketahuan siapa yang kirim,” kata Meutya, Jumat (21/3/2025), dilansir Kompas.com.

Lebih lanjut, Meutya memastikan Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kebebasan pers.

Hal ini dibuktikan dengan pemerintah dan Prabowo menampung masukan dari berbagai pihak.

“Bahwa masukan-masukan dari masyarakat, dari sosial media pun beliau mendengarkan dan beberapa kebijakan kan dikoreksi,” ujar Meutya.

Sekali lagi, Meutya selaku Menteri Komdigi yang membawahi media, menyayangkan adanya teror terhadap Tempo.

Ia juga menekankan agar Tempo melapor ke pihak kepolisian.

“Kami mewakili pemerintah, kan kami Menteri Komunikasi yang membawahi pers gitu, ya, ini kita menyayangkan dan mempersilakan mendorong teman-teman dari Tempo untuk melaporkan secara hukum kepada kepolisian,” tandas dia.

2. Wamen Komdigi, Nezar Patria: Kalau Ada Konflik, Diselesaikan dengan UU

Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, memastikan pihaknya sangat mendukung terciptanya kebebasan pers.

Karena itu, Nezar menyebut, apabila ada konflik, maka diselesaikan berdasarkan undang-undang.

Sebab, kata Nezar, kebebasan pers telah diatur oleh undang-undang pers.

“Ya kita mendukung yang namanya kebebasan pers. Kita berharap kalau ada konflik, bisa diselesaikan dengan undang-undang,” ujarnya, Jumat.

“Ya kebebasan pers kan dilindungi oleh undang-undang pers ya. Jadi kalau memang ada hal yang tidak sesuai, mungkin bisa disesuaikan dengan undang-undang pers,” imbuh dia.

Saat disinggung mengenai langkah pemerintah soal teror terhadap kantor Tempo, Nezar berpendapat harus menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian.

“Ya tergantung nanti penyidikannya gimana,” pungkas Nezar.

3. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas: Jangan Ditanya ke Kami

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut kasus teror terhadap Tempo.

Saat disinggung lebih lanjut mengenai kasus tersebut, Andi meminta agar pihaknya tak ditanya.

Sebab, Andi mengaku tidak tahu tahu secara detil kasus tersebut.

Ia menduga ada pihak yang ingin memecah belah masyarakat Indonesia.

“Kan kita tidak tahu sumbernya, karena itu silakan aparat untuk menyelidiki ya,” ujarnya, Jumat.

“Waduh jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu, itu bagian untuk memecah belah kita,” imbuh dia.

4. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi: Dimasak Saja

Respons ambigu sempat ditunjukkan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terkait kasus teror terhadap Tempo.

Sambil bercanda, Nasbi mengatakan agar paket kepala babi yang ditujukan untuk Cica, dimasak saja.

Ia juga meminta agar masalah tersebut tak disebar-sebarkan. Menurutnya, meski Tempo mendapat teror, produksi berita masih terus berjalan.

Artinya, ujar Nasbi, kebebasan pers di tanah air masih bagus.

“Sudah, dimasak saja, dimasak saja,” kata Nasbi bercanda, Jumat.

“Ada yang takut enggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan enggak. Itu artinya enggak ada kebebasan pers yang dikekang.”

“Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita enggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus enggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah enggak ikut campur sama sekali, enggak ganggu sama sekali,” urai dia.

Saat kembali ditanya mengenai kasus teror terhadap Tempo, Sabtu, Nasbi menyatakan setuju atas sikap Cica.

Menurut dia, sikap Cica yang menanggapi teror itu dengan candaan, justru membuat pelaku merasa gagal.

“Justru saya setuju dengan Francisca menyikapi teror itu. Kan Fransisca merecehkan teror itu, sehingga KPI si peneror enggak kesampaian kan. Ya berarti kan salah orang itu, berarti kan enggak sampai itu (terornya)” ujar Nasbi, Sabtu.

“Menurut saya kalau dilecehkan begitu, kan si pelaku KPI-nya enggak sampai. Tujuannya enggak sampai.”

“Saya rasa kalau sekaligus dimasak, jedot-jedotin kepala itu si peneror. Ya gimana, gagal deh,” pungkasnya.

5. Wamenaker, Immanuel Ebenezer: Saya Tidak Setuju Cara Biadab Seperti Itu

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, mengutuk aksi teror terhadap Tempo.

Ia mengaku tidak pernah setuju terhadap cara-cara yang dianggapnya biadab seperti sedemikian rupa.

“Saya mengutuk pelaku teror terhadap Majalah Tempo. Saya tidak pernah setuju cara-cara biadab seperti itu,” tegas Noel, Minggu (23/3/2025).

Noel menuturkan, pers nasional sudah susah-payah turut membangun demokrasi di Indonesia.

Apabila perjuangan pers diwarnai teror seperti yang dialami Tempo, kata dia, adalah hal keterlaluan.

“Dalam semua sequence (urutan) perjuangan demokrasi nasional, pers sebagai Pilar Demokrasi Keempat, selalu menjadi katalisator. Maka teror terhadap Majalah Tempo adalah perbuatan biadab,” urainya.

Atas hal itu, Noel berharap Polri bisa mengusut tuntas kasus teror terhadap Tempo.

Ia meyakini Polri bisa menyelesaikan kasus tersebut, terlebih memiliki teknologi face recognition.

“Saya sangat berharap Polri bisa membuka tabir misteri teror Tempo,” kata Noel.

“Ada adagium yang berkata: tidak ada kejahatan yang sempurna. Dengan adanya rekaman CCTV, maka teknologi face recognition (pengenalan wajah) milik Polri seharusnya bisa mengungkap siapa pelaku teror ini,” yakinnya.

6. Menteri HAM, Natalius Pigai: Ini Sudah Masuk Kategori Ancaman

Senada dengan Noel, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, juga meminta polisi untuk segera menyelidiki dan mengusut tuntas kasus teror terhadap Tempo.

Ia menyebut kasus teror terhadap Tempo merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers.

“Apakah ini memang diduga dilakukan oleh siapa, itu kan merupakan kewenangan kepolisian.”

“Saya minta polisi memang harus usut, jangan hanya sekadar mendapat laporan adanya teror dan tidak harus berbasis laporan. Adalah kewajiban aparat penegak hukum memastikan adanya rasa keadilan,” tutur Pigai, Sabtu.

Lebih lanjut, Pigai mengaku terkejut saat tahu Tempo mendapat teror.

Ia pun menegaskan, ancaman dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan.

“Ancaman tidak harus fisik, apalagi ancaman dengan simbol-simbol yang mencerminkan gambaran-gambaran yang menakutkan ini enggak boleh,” tegasnya.

“Ini sudah masuk kategori ancaman. Saya harap polisi menindaklanjuti laporan ini dengan serius, agar ada rasa keadilan,” pungkas Pigai.

7. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi: Teror Murahan

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menilai teror terhadap Tempo adalah aksi murahan.

Ia pun mengajak publik untuk ikut serta melawan teror tersebut.

“Teror murahan begini akan dilawan oleh segenap kekuatan prodemokrasi,” kata dia, Minggu.

Ia menilai ancaman terhadap Tempo sangat berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan.

Karena itu, Budi menuturkan, jika ada pihak yang merasa bermalasalah dengan kerja-kerja jurnalistik Tempo, maka seharusnya melapor ke Dewan Pers.

Hal ini sesuai kaidah hukum dan demokrasi.

Budi pun meminta agar Tempo maupun media-media yang lain, untuk tidak terpengaruh kasus teros tersebut.

“Penggunaan cara di luar koridor tersebut tentu saja tidak dibenarkan, apalagi kalau menggunakan cara-cara teror dan intimidasi,” ujarnya.

“Awak Tempo dan media-media lainnya jangan kendur. Jangan terpengaruh. Pokoknya, kita lawan intimidasi dan teror model beginian demi Indonesia yang lebih baik,” tegas Budi.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam/Taufik Ismail/Fransiskus Adhiyuda/Reza Deni, Kompas.com)

24/03/2025 04:39
Anggota Komisi VI DPR Berharap BPI Danantara Mampu Tingkatkan Kinerja BUMN – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, percaya bahwa BPI Danantara akan menjadi sarana penting dalam memperbaiki dan meningkatkan eksistensi perusahaan-perusahaan pelat merah yang selama ini menghadapi tantangan.

Dalam pernyataannya pada Rabu (19/3/2025), Herman mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar BUMN dalam kondisi yang baik, masih ada beberapa yang mengalami kesulitan.

“Kita semua sudah mengetahui bahwa setengah BUMN kondisinya bagus, namun setengahnya (BUMN) juga dalam keadaan yang kurang baik,” katanya dalam keterangan Rabu (19/3/2025).

“Danantara jadi solusi meningkatkan kapasitas semua BUMN,” tambah Herman.

Selama ini, BUMN sering menghadapi kendala dalam hal pendanaan dan investasi, dengan banyak yang bergantung pada penyertaan modal negara.

Menurut Herman, dengan adanya BPI Danantara yang akan mengelola aset BUMN secara profesional, diharapkan hubungan antar BUMN akan semakin erat.

“Melalui pengelolaan semua aset BUMN di BPI Danantara akan lebih profesional, kemudian (saling) punya hubungan yang erat. Sebab, bagaimanapun dividen didapat dari setiap hasil usaha BUMN kembali pada Danantara,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.

Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, Herman berharap BPI Danantara dapat membantu meningkatkan kinerja BUMN secara keseluruhan, sekaligus memperkuat daya saing mereka di masa depan.

“Harapannya dengan (semua BUMN) di bawah pengelolaan BPI Danantara, maka makin dapat meningkatkan kemampuan dan performanya jadi lebih bagus,” paparnya.

Sejak diluncurkan pada 24 Februari 2025, BPI Danantara mulai mengelola seluruh BUMN, termasuk yang belum memberikan keuntungan signifikan.

Pengalihan kepemilikan saham dari Kementerian BUMN ke BPI Danantara dijadwalkan selesai pada akhir Maret 2025.

Keputusan ini juga menandai perubahan pengelolaan dividen, yang sebelumnya diserahkan ke Kementerian Keuangan, kini akan dikelola oleh Danantara untuk keperluan ekspansi dan perbaikan kinerja BUMN.

Pengawasan Ketat

Menanggapi potensi pelanggaran hingga kerugian, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pengelolaan Danantara akan menjadi badan yang paling banyak diawasi, karena melibatkan berbagai pihak, dan pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

“Karena ini kita adalah laporan langsung ke Bapak Presiden itu sudah tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggungjawabannya ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik,” kata Roslan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (2/1/2025). (Taufik Ismail) (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

Rosan yang juga Menteri Investasi memastikan seluruh pihak akan mengawasi Danantara secara regular.

Pihaknya pun menggandeng tim independen dari internasional maupun nasional, untuk membantu menyusun struktur Danantara.

Dengan pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang lebih profesional, diharapkan BPI Danantara dapat membawa perubahan positif bagi BUMN Indonesia ke depannya.

19/03/2025 22:05
Menteri Bahlil Ungkap Indonesia Mampu Produksi Emas hingga 70 Ton per Tahun – Halaman all

Smelter milik Amman disebut Menteri ESDM Bahlil bisa memproduksi 18-20 ton emas batangan setiap tahunnya.

Tayang: Senin, 17 Maret 2025 17:46 WIB

Taufik Ismail/Tribunnews

PRODUKSI EMAS Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (4/2/2025). Ia mengungkap Indonesia memiliki dua smelter yang secara total bisa memproduksi emas sebanyak 60-70 ton setiap tahunnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap Indonesia memiliki dua smelter yang secara total bisa memproduksi emas sebanyak 60-70 ton setiap tahunnya.

Satu dari dua smelter itu milik PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/3/2025) ini.

Bahlil menjelaskan bahwa smelter emas ini mampu memproduksi 50-60 ton emas setiap tahunnya.

Sementara itu, satu smelter lain yang dimaksud Bahlil adalah milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Smelter milik Amman disebut Bahlil bisa memproduksi 18-20 ton emas batangan setiap tahunnya.

“Jadi overall setiap tahun insyaallah dua pabrik kita dari Gresik dan dari Amman itu bisa mencapai 60-70 ton emas per tahun di Republik Indonesia,” kata Bahlil di lokasi peresmian, dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

Bahlil mengatakan, ke depannya smelter tembaga akan dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia.

“Sekarang smelter untuk tembaga tidak cukup hanya dua, tapi kita kembangkan ada beberapa tambang-tambang baru yang akan kita lakukan,” ujarnya.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

17/03/2025 17:46
Struktur Kepengurusan PT Jaswita Lestari Jaya 3 Pemilik Modal, Hibisc Fantasy Dibongkar Dedi Mulyadi

TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini struktur kepengurusan PT Jaswita Lestari Jaya yang punya Hibisc Fantasy.

Hal tersebut diungkap oleh Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuding tempat rekreasi Hibisc Fantasy menjadi biang kerok banjir Puncak, Kabupaten Bogor.

Perusahaan tersebut ternyata masih satu gerbong dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ).

Menurut Dedi Mulyadi, Hibisc yang berada di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor itu sudah melanggar izin.

Hibisc Fantasy Puncak Bogor mengajukan 4.800 meter persegi lahan, namun pada pelaksanaannya justru mereka mengembangkan sampai 15 ribu meter persegi. Diketahui pembangunan wahana wisata tersebut menelan Rp40 miliar.

Artinya ada sekitar 11 ribu meter persegi bangunan Hibisc Fantasy yang tidak memiliki izin.

Hibisc Fantasy merupakan milik perusahaan PT Jaswita Lestari Jaya.

Perusahaan tersebut merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat.

Melansir dari webnya, PT Jaswita Lestari Jaya berlokasi Grha Jaswita Jl. Lengkong Besar No. 135 Bandung.

PT Jaswita Lestari Jaya mulai didirikan pada tanggal 08 Februari 2018 Nomor 23 dihadapan Notaris Diana Dewi, S.H dengan Nomor AHU-0008901.AH.01.01. Tahun 2018 dengan Modal Dasar Rp60.000.000.000,- dan Modal ditempatkan sebesar Rp15.000.000.000,-

Dalam Akta Pendirian tersebut terdapat dalam Pasal 3 menjelaskan Maksud & Tujuan Perseroan ialah menyediakan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman.

Saham PT Jaswita Lestari Jaya dimiliki PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar sebesar 70 persen dan PT Bajo Tirba Juara 30 persen.

Adapun struktur kepengurusan tahun 2023 antara lain:

Komisaris Utama : Hendra Guntara

Komisaris : Himawan

Direktur Utama : R. Ridha Wirahman P.

Direktur Operasional : Angga Syafriel Prasetyo Latief.

HIBISC FANTASY DIBONGKAR – Gubernur Dedi Mulyadi membongkar tempat rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, Kamis (6/3/2025). Tempat wisata itu dituding jadi biang kerok banjir. (Tribunnews.com/Taufik Ismail/Instagram.com Hibisc Fantasy)

Direktur PT Jaswita Lestari Jaya, Angga Kusnan kini pasrah atas semua keputusan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

“Pada prinsipnya, JLJ akan kooperatif melaksanakan perintah Pak Gubernur untuk mengevaluasi Hibisc Puncak. Selama ini, kami sangat kooperatif kepada pemerintah maupun masyarakat,” katanya.

Sampai pada akhirnya Demul memerintahkan membongkar Hibisc Fantasy Puncak.

Dedi Mulyadi menekankan pembongkaran dilakukan karena pengelola yang tidak koopratif.

“Karena tidak dibongkar sendiri. Perintah saya bongkar mulai hari ini,” tegas Dedi Mulyadi.

Dedi juga tak segan meski PT Jaswita bagian dari Pemprov Jabar.

“Saya tidak segan meskipun ini BUMD milik Pemprov Jabar. Kita harus memberikan contoh bahwa yang melanggar harus ditindak,” katanya.

Dedi Mulyadi juga meminta dukungan dari Wakil Bupati Sukabumi, pimpinan DPRD Bogor, dan Bupati Bogor untuk menindak tegas pelanggaran tersebut.

“Kita kasih contoh. Kita mulai bongkar hari ini,” kata Dedi.

Pinjam nama

Dedi Mulyadi bertemu dengan perwakilan pemilik modal Hibisc Fantasy Puncak Bogor. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa pemilik modal Hibisc Fantasy Puncak adalah pengusaha dari Semarang, Jakarta, dan Bogor.

Kemudian, pengelolaannya dilakukan PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ), anak perusahaan BUMD Jabar, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita).

“Siapa yang punya modalnya sih?” tanya Dedi Mulyadi kepada perwakilan pemilik modal, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (8/3/2025).

“Yang punya PT Laksmana, domisilinya Semarang. Ada juga yang dari Jakarta dan Bogor. Namanya saya tidak tahu (yang Jakarta dan Bogor),” ujar perwakilan tersebut.

Menurut perwakilan tersebut, saham tersebut sebesar 70 persen dimiliki Jaswita dan sisanya swasta,

Namun, menurut Dedi itu hanyalah akal-akalan pinjam bendera saja.

“Pinjam benderanya doang,” kata Dedi.

Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

09/03/2025 11:37
2 Hal Jadi Sorotan Guru Besar FH UI soal Disertasi Bahlil: Karena Segelintir Orang, Kami Tercederai – Halaman all

TRIBUNNEWS.com – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Sulistyowati Irianto, menyoroti dua hal terkait keputusan kampusnya mengenai disertasi Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Hal pertama, Sulistyowati mempertanyakan keputusan UI yang meminta Bahlil merevisi disertasinya, alih-alih membatalkan.

Padahal, kata Sulistyowati, telah ditemukan kecurangan dalam proses pembuatan disertasi Bahlil.

Bahlil diketahui menggunakan data organisasi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) untuk disertasinya yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.

“Pertama, saya ingin bertanya, di mana di seluruh dunia, disertasi yang sudah diuji di depan publik, kemudian setelahnya diketahui ada kecurangan-kecurangan, lalu boleh direvisi. Itu presedennya di dunia mana?” kata Sulistyowati, dikutip dari YouTube KompasTV, Minggu (9/3/2025).

Ia mengatakan pelanggaran dalam disertasi Bahlil dan keputusan UI yang meminta sang Menteri merevisi, sangat melukai martabat kampus dan seluruh sivitas akademika.

POLEMIK DISERTASI BAHLIL – Potret Guru Besar FH UI, Sulistyowati Irianto, dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pada Jumat (7/3/2025), UI mengumumkan sanksi terhadap Bahlil terkait disertasi miliknya yang dianggap melanggar secara etik akademik. Bahlil diminta memperbaiki disertasinya dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh civitas akademik UI. Namun, keputusan UI itu dipertanyakan oleh Sulistyowati. Ia menilai pelanggaran terkait disertasi Bahlil adalah kejadian luar biasa. (Facebook Sulistyowati Irianto/Tribunnews.com Taufik Ismail)

Sebab, karena perbuatan oknum-oknum terkait, nama UI menjadi tercoreng.

“Kedua, ini kan sungguh melukai martabat UI dan kami semua sebagai civitas akademiki. Karena perbuatan segelintir orang, kami tercederai,” lanjutnya.

Di sisi lain, Sulistyowati menganggap wajar adanya revisi untuk sebuah disertasi.

Namun, Sulistyowati mengingatkan permintaan revisi itu disampaikan sebelum sidang promosi.

Ia menegaskan, ketika sudah selesai sidang promosi, permintaan revisi disertasi tidak lagi bisa dilakukan, meskipun hanya terkait kesalahan pengetikan.

“Memperbaiki disertasi adalah hal yang biasa sekali. Jadi itu kan prosesnya panjang, ada berbagai tahap dan selalu ada perbaikan-perbaikan. Biasanya perbaikan yang paling besar itu di ujian pra-promosi.”

“Jadi, ketika ujian, disertasi sudah bersih. Kalaupun ada typo-typo kecil, nggak bisa kita minta (revisi) lagi karena sudah promosi,” kata Sulistyowati.

UI Minta Bahlil Perbaiki Disertasi dan Minta Maaf

Sebelumnya, UI mengumumkan keputusan yang diambil mengenai disertasi Bahlil Lahadalia.

Lima pihak, termasuk Bahlil, dijatuhi sanksi pembinaan buntut pelanggaran akademik dan etik dalam proses pembuatan disertasi Menteri ESDM tersebut.

Lima pihak itu adalah promotor, co-promotor, Direktur dan Kepala Program Studi Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), serta Bahlil.

Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan empat organ besar UI, yaitu Senat Akademik Universitas, Dewan Guru Besar (DGB) UI, Badan Penjaminan Mutu Akademik, serta tim khusus peningkatan mutu akademik SKSG.

“Pembinaan kepada promotor, co-promotor, Direktur, Kepala Program Studi, dan juga mahasiswa yang terkait,” kata Rektor UI, Heri Hermansyah, dalam jumpa pers di Fakultas Kedokteran (FK) UI, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

“Pembinaan sesuai tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan, proporsional, secara objektif,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Heri mengatakan, sanksi pembinaan itu berupa penundaan kenaikan pangkat untuk empat pihak, selain Bahlil, hingga mewajibkan meminta maaf kepada civitas akademik UI.

“Pembinaan ini dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu.”

“Pembinaan permohonan maaf kepada pada civitas akademik UI, dan juga peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah,” urai Heri.

Sementara itu, Bahlil diminta merevisi disertasinya yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.

Perbaikan disertasi Bahlil nantinya akan ditentukan oleh promotor dan co-promotor mengenai ketentuan dan substansinya.

“Perbaikan disertasi sesuai dengan ketentuan dan isi substansi yang nanti ditentukan oleh promotor dan co-promotor,” jelas Humas UI, Arie Afriansyah, dalam kesempatan yang sama.

Selain sanksi yang disebutkan di atas, pihak-pihak tersebut, juga dijatuhi sanksi bersifat individual.

Tetapi, Arie belum bisa membeberkan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada lima pihak tersebut.

Sebab, ia belum melihat Surat Keputusan (SK) terkait sanksi.

“SK tersebut adalah bersifat individual, dan itu akan disampaikan ke masing-masing pihak yang terkait.”

“Dan itu seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya,” ujar Arie.

“Saya sendiri belum melihat SK tersebut, jadi saya tidak bisa mendetailkan siapa dapat apa dan segala macam.”

“Tapi, yang secara umum saya sampaikan seperti itu. Dan kalau untuk permintaan maaf, ya jelas tadi yang diminta adalah pihak-pihak terkait,” katanya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Fersianus Waku/Igman Ibrahim)

09/03/2025 09:48
Hibisc Fantasy Puncak Dibongkar, Dedi Mulyadi Ingin Proses Pembongkaran Rampung sebelum Lebaran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, M Ade Afriandi, mengatakan lima unit alat berat dikerahkan untuk melakukan pembongkaran pada destinasi wisata Hibisc Fantasy Puncak, Bogor.

Pembongkaran tersebut mendapat dukungan dari warga Puncak Bogor yang ingin alamnya kembali hijau.

M Ade Afriandi mengungkapkan, untuk bangunan yang telah berizin dan sesuai site plan, tidak akan dilakukan pembongkaran.

“Total ada 39 bangunan, yang masuk di dalam persetujuan bangunan dan gedung itu ada 14, berarti ada 25 yang tidak masuk persetujuan bangunan atau gedung,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (7/3/2025), dikutip dari TribunnewsBogor.com.

M Ade Afriandi menjelaskan, pihaknya hanya akan membongkar bangunan yang sudah jelas terbukti melanggar, selama empat hari ke depan.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Pemerintah Kabupaten, kini sedang melakukan kajian dan evaluasi.

Mengingat, lokasi Hibisc Fantasy Puncak berada di area resapan air dari daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung yang mengalir dari Bogor hingga Jakarta.

“Jadi kita tentu dalam pembongkaran ini tidak asal bongkar, artinya tidak semua bangunan kita bongkar, yang berizin tentu tidak kita bongkar. Kita menunggu kelanjutan izinnya,” papar M Ade Afriandi.

Dedi Mulyadi Ingin Proses Pembongkaran Rampung sebelum Lebaran

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ingin proses pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak rampung secepatnya.

Namun, Dedi Mulyadi tidak bisa memutuskan sepihak lantaran harus ada kajian dan prosedur hukum.

“Kalau saya ingin sebelum lebaran sudah selesai.”

“Tetapi kan prosedur hukumnya berjalannya berapa lama, kita tunggu keputusan Kementerian lingkungan Hidup,” ungkapnya, Jumat, dilansir TribunnewsBogor.com.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya fokus pada 25 bangunan yang tak sesuai izin di kawasan Hibisc Fantasy.

Termasuk pada area yang tidak untuk diperuntukannya.

“Iya kita fokuskan ke 25 bangunan yang melanggar.”

“Bisa jadi area masuknya kita buka, karena menurut saya melanggar,” terangnya.

“Kan tidak ada usulan jalan berbeton. Hari ini kan jalannya berbeton, nah kalau jalannya sudah berbeton dibuka kan tidak bisa masuk,” imbuh Dedi Mulyadi.

Pada Kamis (6/3/2025), Dedi Mulyadi memimpin proses pembongkaran wahana Hibisc Fantasy Puncak, Bogor, milik BUMD PT Jaswita.

Pembongkaran dilakukan bersama Kepala Satpol PP Provinsi Jabar, Ade Afriandi dan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi.

Wahana Hibisc Fantasy Puncak dianggap melanggar aturan dan menjadi salah satu penyebab masalah lingkungan di kawasan Bogor.

Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan informasi dari Satpol PP, taman rekreasi yang dikelola anak perusahaan Jaswita yakni PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) tersebut hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter.

Namun, ternyata area wisata itu sudah mencapai 15.000 meter persegi.

“Hibisc dikelola oleh BUMD PT Jaswita,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis, dilansir TribunJabar.id.

HIBISC FANTASY DIBONGKAR – Gubernur Dedi Mulyadi membongkar tempat rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, Kamis (6/3/2025). Tempat wisata itu dituding jadi biang kerok banjir. (Tribunnews.com/Taufik Ismail, Instagram Hibisc Fantasy)

Menurut Dedi Mulyadi, Pemprov Jabar sempat meminta agar JLJ membongkar sendiri area wisata yang di luar ketentuan.

Namun, kata dia, hal itu tidak dilakukan hingga akhirnya dilakukan penyegelan.

“Karena tidak mau bongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini (Kamis).”

“Saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT BUMD Provinsi Jawa Barat harus menjadi contoh bagi siapapun, bahwa yang melanggar harus ditindak,” tegasnya.

Mengatasi Banjir dari Hulu

Masih dari TribunnewsBogor.com, Dedi Mulyadi berencana mengatasi banjir di Jabodetabek dari hulu.

Dedi Mulyadi mengaku akan mengembalikan kawasan Puncak Bogor menjadi kawasan konservasi.

Ia mengatakan, pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak dilakukan untuk mengurangi masalah yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

“Kita bongkar karena ini menimbulkan problem (masalah) bagi lingkungan, dan saya tidak segan-segan, walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD-nya BUMD Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya, Kamis.

Diketahui, Hibisc Fantasy Puncak merupakan taman hiburan yang berada di kawasan Puncak Bogor.

Tiket masuk ke Hibisc Fantasy Puncak dibanderol Rp 40 ribu, belum termasuk wahana permainan.

Selain itu, ada tiket terusan Rp 50 ribu yang sudah termasuk tiket masuk dan free 15 wahana.

Taman seluas 15.000 meter itu memiliki 31 wahana bermain bagi anak dan dewasa, seperti bianglala, kora-kora, carosel, dan ontang-anting.

Tempat rekreasi yang dibuka akhir tahun 2024 itu juga dilengkapi dengan taman bunga, kolam renang, dan berbagai spot foto menarik.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Terbukti Melanggar, Bangunan Objek Wisata Hibisc Fantasy di Puncak Bogor Satu Persatu Dibongkar dan TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Pimpin Pembongkaran Objek Wisata Hibisc Fantasy Puncak Bogor Milik BUMD Jaswita

(Tribunnews.com/Nuryanti) (TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman) (TribunnewsBogor.com/Vivi Febrianti/Muamarrudin Irfani/Yudistirawanne)

Berita lain terkait Banjir di Jabodetabek

08/03/2025 00:40
VIRAL TERPOPULER: Dedi Mulyadi Bongkar Wahana BUMD – Seskab Teddy Indra Naik Pangkat ke Letkol

TRIBUNJATIM.COM – Berikut tersaji berita viral terpopuler hari ini, Jumat (7/3/2025).

Segmen berita terpopuler kali ini menyoroti Dedi Mulyadi, sosok pengusaha SPBU, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

Perama, Dedi Mulyani tegas menindaklanjuti wahana BUMD PT Jaswita.

Diduga penyebab banjir, Gubernur Jawa Barat itu pu membongkar tempat wisata tersebut.

Kedua, sosok pengusaha SPBU terkaya di Indonesia menjadi sorotan.

Usut punya usut, dia berasal dari Malang, Jawa Timur.

Ketiga, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat.

Sebelumnya bertitel Mayor, kini dia menduduki pangkat Letnan Kolonel alias Letkol.

Selengkapnya, simak berita viral terpopuler hari ini di bawah ini.

1. Diduga Penyebab Banjir, Gubernur Jabar Tindak Tegas Wahana BUMD PT Jaswita, Dedi Mulyadi: Bongkar!

Wahana Hibisc Fantasy Puncak Bogor dibongkar Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.

Wahana milik BUMD PT Jaswita itu dianggap melanggar aturan dan diduga menjadi salah satu penyebab masalah lingkungan di kawasan Bogor.

Pasalnya baru-baru ini Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dilanda banjir.

Salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan sembarangan.

Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan informasi dari Satpol PP, taman rekreasi yang dikelola anak perusahaan Jaswita yakni PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) tersebut hanya mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter.

Tapi ternyata, area wisata sudah mencapai 15 ribu meter persegi.

KEBIJAKAN DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai mengikuti pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Dedi Mulyadi kini larang adanya wisuda dan buku kenangan fisik di sekolah. (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

Karena itu, hari ini , Kamis (6/3/2025) wahana Hibisc Fantasy Puncak Bogor dibongkar.

Pemprov Jabar, kata Dedi, sempat meminta agar JLJ membongkar sendiri area wisata yang di luar ketentuan. Namun, hal itu tak dilakukan hingga akhirnya dilakukan penyegelan.

“Karena tidak mau bongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini,”

“Saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT BUMD Provinsi Jawa Barat harus menjadi contoh bagi siapapun, bahwa yang melanggar aturan harus ditindak,” ucap Dedi, Kamis (6/3/2025).

Dia memastikan penindakan di kawasan Puncak, Bogor, akan dilakukan terhadap siapapun yang melanggar aturan, termasuk perusahaan milik daerah.

“Kita kasih contoh ke seluruh warga Jawa Barat,” katanya.

Pembongkaran menggunakan alat berat ini, kata dia, dipastikan akan dilakukan langsung hari ini.

Baca selengkapnya

2. Sosok Pengusaha SPBU Terkaya di Indonesia, Asal Malang, Harta Kekayaannya Capai 1,2 M Dollar AS

Inilah sosok pemilik SPBU terkaya di Indonesia.

Ia adalah Soegiarto Adikoesoemo.

Soegiarto Adikoesoemo bukan pengusaha SPBU saja, namun lebih dari itu.

Sosoknya adalah pemilik jaringan SPBU sekaligus pemilik perusahaan pemasok BBM-nya.

Bisa dibilang nama Soegiarto Adikoesoemo cukup asing di telinga masyarakat Indonesia.

Namun, jika mendengar perusahaan miliknya, orang akan cukup familiar.

Ilustrasi SPBU BP AKR. (Dok. SPBU BP AKR)

Soegiarto Adikoesoemo adalah pemilik dari PT AKR Corporindo Tbk atau yang lebih dikenal dengan AKR.

Korporasi tersebut merupakan perusahaan distributor minyak (hilir) swasta terbesar di Indonesia.

AKR merupakan perusahaan terbuka yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1994.

Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1977 dengan nama PT Aneka Kimia Raya yang lini bisnis awalnya adalah perdagangan bahan kimia.

Belakangan, perusahaan ini merambah bisnis penjualan minyak.

Jaringan SPBU AKR tersebar di berbagai pelosok Indonesia.

Di beberapa daerah terpencil, SPBU milik AKR berbagi tugas dengan SPBU Pertamina.

Baca selengkapnya

3. Fakta Seskab Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat ke Letkol, Harta Kekayaan Disorot, Punya 5 Tanah

Tak lagi Mayor, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kini berpangkat Letnan Kolonel.

Mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto ini lantas menjadi sorotan.

Begitu pula dengan harta kekayaannya.

Kenaikan pangkat ini lantas dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.

Hal ini buntut beredarnya surat perintah dengan kop Logo Markas Besar TNI Angkatan Darat nomor Sprin/674/II/2025.

MAYOR TEDDY NAIK PANGKAT – Sekretaris Kabinet Merah Putih, Teddy Indra Wijaya, naik pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel (Letkol). Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. (Instagram @tedsky_89)

“Saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa Informasi tersebut memang betul ya,” kata Wahyu saat dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (6/3/2025).

Wahyu juga menegaskan bahwa kenaikan pangkat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI.

“Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (Perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” tandasnya.

Baca selengkapnya

—–

Berita Jatim dan berita viral lainnya.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

07/03/2025 10:34
Bantuan Senilai Rp2 Miliar Disalurkan Kemensos untuk Korban Banjir di Jakarta, Bogor, dan Bekasi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan bantuan untuk korban banjir di Jabodetabek yang totalnya sebesar Rp2,098 miliar.

Gus Ipul mengungkap bantuan sebesar Rp2 miliar ini nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Jabodetabek, khususnya Jakarta, Kabupaten Bogor, dan Bekasi yang terdampak banjir.

Menurut Gus Ipul, bantuan ini sudah disalurkan sejak Senin (3/3/2025) dari Gudang Induk Bekasi.

Dapur umum juga telah didirikan untuk memenuhi kebutuhan pangan para korban banjir.

“Kami sudah menyalurkan bantuan ke area-area yang terdampak banjir Jabodetabek, khususnya Jakarta, Kabupaten Bogor dan Bekasi. Kami juga dirikan dapur umum,” kata Gus Ipul dilansir Kompas TV, Selasa (4/3/2025).

Untuk wilayah Jakarta, Kemensos telah menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar senilai Rp815,5 juta.

Bantuan tersebut berupa 35.000 paket makanan siap saji, 2.500 paket lauk pauk siap saji, 600 lembar kasur, 600 lembar selimut, dan 300 paket pakaian anak.

Sementara itu, untuk Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bantuan tahap pertama mencapai Rp308,5 juta juga telah disalurkan untuk warga terdampak, pada Senin (3/3/2025).

Bantuan itu berupa 500 paket makanan siap saji, 500 paket lauk pauk, 100 lembar kasur, 100 lembar tenda gulung, 150 selimut, 150 paket pakaian anak, dan 150 paket family kit.

Hari ini, Kemensos kembali menggulirkan bantuan tahap kedua senilai Rp 451,1 juta, yang diserahkan ke Desa Bojongkulur Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Bantuan yang diserahkan berupa 2.000 paket makanan siap saji, 200 paket pakaian anak, 300 lembar selimut, 200 lembar kasur, dan 100 paket family kit.

Untuk Kota Bekasi, Kemensos menyalurkan bantuan dengan nilai total Rp 523 juta.

Bantuan ini berupa 2.000 paket makanan siap saji, 100 paket kids wear, 200 lembar selimut, dan 100 lembar kasur.

Tak hanya menyalurkan bantuan berupa kebutuhan dasar para korban banjir, Kemensos juga memberikan bantuan perahu karet untuk membantu proses evakuasi.

“Kami juga mengirimkan 3 unit perahu karet beserta mesin untuk membantu proses evakuasi yang masih berjalan,” ujar Saifullah.

Menko PMK Sebut Evakuasi, Makanan dan Kesehatan Korban Banjir Harus Diprioritaskan

Pemerintah mengambil langkah penanggulangan dalam menangani banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa evakuasi warga terdampak menjadi prioritas utama.

“Iya tadi siang, tadi pagi ya saya bersama Kepala BNPB sudah mengundang rapat koordinasi. Yang hadir ada dari penanganan bencana di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan juga DKI, serta Basarnas dan BMKG,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi memastikan lokasi yang membutuhkan bantuan dan pertolongan sesegera mungkin.

“Memang yang kita tangani saat ini adalah penanganan secara cepat untuk penyelamatan masyarakat. Oleh karena itu evakuasi dikerahkan tadi kita sudah koordinasi untuk evakuasi itu, lokasi mana butuh bantuan apa, kita sudah koordinasi,” katanya.

Selain itu, kebutuhan para pengungsi juga menjadi perhatian utama, termasuk penyediaan makanan dan pelayanan kesehatan. Terkait pengungsi, pihaknya kata Pratikno telah berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

“Terus kemudian juga pengungsian, pengungsian juga demikian. Apa saja yang dibutuhkan, saya sudah koordinasi juga dengan Pak Mensos, Pak Mensos juga sudah turunkan timnya,” katanya.

Selain upaya penanganan langsung, pemerintah juga melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan BMKG dan BNPB.

“Tapi pada saat yang sama, kita juga menambah untuk operasi modifikasi cuaca. karena ini banjir ini masalahnya juga ada di kiriman dari hulu dari hulu, juga di hilirnya sendiri juga hujan terus ya di daerah kawasan Jabodetabek. makanya ini harus dikurangi curah hujan, curah hujannya dikurangi,” katanya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)

Baca berita lainnya terkait Banjir di Jabodetabek.

04/03/2025 21:08
Bima Arya Jamin Retret Kepala Daerah Sesuai Aturan dan Transparan: Kami Siap Laporkan Secara Detail – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengklaim, pelaksanaan retreat kepala daerah Pilkada 2024, bersih dari dugaan korupsi.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat atau orientasi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

Mengenai hal ini, Bima memastikan, retret kepala daerah dilaksanakan sesuai aturan dan transparan.

“Kami pastikan bahwa semuanya transparan, semuanya sesuai aturan. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang bersih dan transparan,” kata Bima Arya saat ditemui di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Lalu, terkait penggunaan anggarannya, Bima membantah pendanaan retret kepala daerah itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dia mengatakan bahwa seluruh pelaksanaan menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Enggak ada dari APBD, semuanya dari APBN kecuali transportasi para kepala daerah ke lokasi tertentu dari APBD seperti lazimnya kegiatan kepala daerah kalau ada acara pemerintah pusat,” jelasnya.

Bima pun mengaku siap apabila diminta melaporkan penggunaan dana retreat kepala daerah secara detail ke KPK.

“Kami memastikan semuanya transparan dan kami siap untuk menyampaikan itu, laporan itu secara detail,” ucapnya.

Mensesneg Sebut Pelaksanaan Retret Kepala Daerah Tak Langgar Aturan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengaku tidak mempermasalahkan jika warga melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah ke KPK.

Pasalnya, Prasetyo meyakini bahwa semua proses pelaksanaan retret itu sudah sesuai aturan dan tidak ada yang dilanggar.

Bahkan, Prasetyo berani buka-bukaan soal kegiatan retret kepala daerah tersebut.

“Ya itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan.”

“Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, kegiatan retret kepala daerah ini disorot karena penunjukkan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retret.

Lantaran, perusahaan tersebut diduga diurus oleh kader Partai Gerindra, parpol yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Prasetyo menegaskan lagi bahwa semua proses retret kepala daerah tersebut sudah sesuai prosedur dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur,” kata dia, dilansir Kompas.com.

Prasetyo juga memastikan, PT Lembah Tidar ditunjuk sebagai pelaksana retret setelah melalui proses tender.

“Iya dong (melalui tender),” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Adapun, laporan yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ini mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp11 hingga Rp13 miliar dan diduga melibatkan empat pihak besar.

Keempatnya yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, politisi, serta direksi dan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI) dan PT Jababeka.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retret, karena merupakan perusahaan yang diurus oleh kader Gerindra.

Atas hal tersebut, mereka pun menduga ada kepentingan dalam kegiatan itu.

“Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. Itu gambaran awalnya,” kata pakar hukum tata negara, Feri Amsari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2025).

Menurut Feri, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan.

Namun, prinsip tersebut tidak terealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar itu.

“Kita merasa janggal, misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru, dan dia mengorganisir program yang sangat besar se-Indonesia,” kata dia.

“Padahal, dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip kehati-hatian,” sambungnya.

Koalisi yang terdiri dari Themis Indonesia, PBHI, KontraS, dan ICW tersebut menilai bahwa kegiatan ini diduga melanggar ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Verifikasi Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi

Mengenai hal ini, dari pihak KPK diketahui memverifikasi laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi soal dugaan korupsi dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan retret kepala daerah tersebut.

“Secara umum laporan yang masuk akan dilakukan verifikasi, telaah dan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan)” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Senin.

Menurut dia, KPK akan melaporkan perkembangan laporan kepada pihak pelapor.

“Yang di-update hasil pelaporan Hanya pelapor saja,” kata dia.

Tessa menjelaskan, apabila ada bahan untuk pelaporan yang kurang, maka dia meminta pelapor untuk melengkapi.

“Bila ada bahan yang kurang, akan dimintakan kepada pelapor untuk dilengkapi,” ujarnya.

4 Catatan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Laporannya

Penyelenggaraan kegiatan retret diduga melanggar hukum terkait proses pengadaan barang/jasa.

Jika berkaca pada data DIPA dan merujuk ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan ini wajib melalui proses tender.

Kegiatan ini sarat dengan benturan kepentingan antara partai penguasa dengan elit partai.
Pelaksanaan kegiatan orientasi atau retret ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan seolah ada upaya sentralisasi serta bernuansa atau pendekatan militerisme.
Terdapat dugaan kolusi. Sebab, dengan diterobosnya aturan pengadaan barang/jasa dalam Perpres PBJ mengindikasikan adanya perbuatan kolusi yang dilarang dalam UU No. 28 Tahun 1999.

(Tribunnews.com/Rifqah/Glery Lazuardi/Taufik Ismail) (Kompas.com)

03/03/2025 17:53

Tag: Taufik Ismail

Mensesneg Sebut Pelaksanaan Retret Kepala Daerah Tak Langgar Aturan

KPK Verifikasi Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi

4 Catatan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Laporannya