Xcloud.id

Tag: Taufik Ismail

  • PDIP: Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Forum Purnawirawan TNI Copot Gibran – Halaman all

    PDIP: Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Forum Purnawirawan TNI Copot Gibran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menilai bahwa usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI harus mendapat perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Menurut Komarudin, berbeda dengan usulan dari relawan yang masih memerlukan kajian mendalam, usulan dari purnawirawan dinilai memiliki bobot besar. 

    “Kita lihat ini kan bukan relawan, kalau usulan relawan perlu kajian mendalam, kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden, karena purnawirawan bukan kelas abal-abal,” kata Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). 

    “Termasuk sosok seperti Pak Try Sutrisno, yang menjadi rujukan banyak pihak purnawirawan,” lanjutnya. 

    Komarudin mengatakan, usulan para purnawirawan pasti memiliki mempertimbangkan kondisi Indonesia saat ini.

    Anggota Komisi II DPR itu menilai forum purnawirawan pasti mempertimbangkan kondisi geopolitik ke depan.

    “Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya beban-beban tanggung jawab seorang Wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia,” katanya. 

    Meski usulan itu dinilai terlambat, Komarudin menilai hal itu perlu dikaji mendalam oleh Presiden. 

    “Ya Presiden harus menanggapi serius usulan ini, dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” ujarnya.  

    “Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi, itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” kata Komarudin.

    Surya Paloh Tak Setuju 

    Di sisi lain, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menilai usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya, kurang tepat. 

    “Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebenarnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat ya,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta,  Sabtu (26/4/2025).

    Menurut Paloh, tak ada skandal atau masalah yang dijadikan alasan mendasar untuk mencopot Gibran sebagai wapres RI. 

    Ia menegaskan bahwa Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu juga terpilih secara sah dalam Pilpres sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan,” kata Paloh. 

    Menyoal kinerja Gibran yang mungkin dianggap lemah atau tak kuat, itu perkara yang menurutnya tak bisa jadi alasan. 

    “Terlepas apakah itu output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain,” ujarnya.

    Ia pun menyayangkan usulan tersebut justru datang dari para purnawirawan. 

    “Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior,” kata Paloh.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

    Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
    Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
    Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asalnya.
    Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
    Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

    (Tribunnews.com/Milani/Taufik Ismail/Igman Ibrahim) 

  • Surya Paloh Tak Setuju Usul Forum Purnawirawan Copot Gibran: Tak Ada Skandal – Halaman all

    Surya Paloh Tak Setuju Usul Forum Purnawirawan Copot Gibran: Tak Ada Skandal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatannya.

    Surya Paloh menilai usualan tersebut tidaklah tepat. 

    “Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebenarnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat ya,” kata Paloh di NasDem Tower, Jakarta,  Sabtu (26/4/2025).

    Ia menyayangkan usulan tersebut justru datang dari para purnawirawan. 

    “Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior,” kata Paloh.

    Menurut Paloh, tak ada alasan yang mendasar untuk mencopot Gibran sebagai wapres RI. 

    Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu juga menang Pilpres sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan,” kata Paloh

    “Terlepas apakah itu output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain,” ujarnya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

    Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
    Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

    Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
    Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asalnya.
    Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
    Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.
    Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

    Terkait usulan pergantian Gibran sebagai Wapres, Presiden RI Prabowo Subianto memilih tak merespons. 

    Meski demikian, Prabowo dikatakan menghormati usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut.

    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu.”

    “Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025). 

    (Tribunnews.com/Milani/Taufik Ismail/Igman Ibrahim) 

  • 2 Kali Kaesang Tekankan soal Konstitusi saat Bela Gibran Terkait Usulan Wapres Diganti – Halaman all

    2 Kali Kaesang Tekankan soal Konstitusi saat Bela Gibran Terkait Usulan Wapres Diganti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, membela sang kakak, Gibran Rakabuming Raka, di tengah usulan Wakil Presiden (Wapres) diganti.

    Diketahui, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran yang saat ini menjabat sebagai Wapres, diganti.

    Menurut Kaesang, usulan tersebut menyalahi konstitusi.

    Sebab, kata dia, Gibran terpilih sebagai Wapres mendampingi Prabowo Subianto, sudah melalui proses yang diatur oleh konstitusi.

    “Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih secara langsung oleh masyarakat,” kata Kaesang setelah bertemu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat (25/4/2025), dilansir Surya.co.id.

    Ia pun menegaskan, karena Gibran terpilih sebagai Wapres secara konstitusi, maka sang kakak wajib menyelesaikan tanggung jawabnya untuk melaksanakan amanat rakyat.

    “Sekali lagi, semua kan sudah sesuai konstitusi,” tegas dia.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI meneken deklarasi berisi delapan poin yang salah satunya adalah mendesak Gibran turun dari jabatannya sebagai Wapres.

    Deklarasi itu ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Purnawirawan yang ikut menandatangani di antaranya adalah Dankormar Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto, hingga mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.

    Delapan poin yang tercantum dalam deklarasi itu adalah:

    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

    2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

    3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

    4. Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asalnya.

    5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

    6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Prabowo Subianto Pilih Tak Merespons

    Terkait usulan pergantian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres, Presiden Prabowo Subianto memilih tak merespons apa-apa.

    Meski demikian, Prabowo dikatakan menghormati usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut.

    “Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu.”

    “Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    “Namun, tentunya presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya, kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga.”

    “Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Wiranto mengatakan Prabowo paham akan selalu ada pro-kontra dari masyarakat terhadap pemerintahan, termasuk soal Gibran.

    Namun, ujar Wiranto, Prabowo menganggapnya sebagai hal wajar.

    “Iya (termasuk soal Gibran). Kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos ya. Sudah banyak berita yang muncul.”

    “Maka, inilah ya sikap presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai,” pungkasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Di Surabaya, Kaesang Bela Gibran Di Tengah Tuntutan Pergantian Wapres : Pemilu Sesuai Konstitusi

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Taufik Ismail, Surya.co.id/Bobby Constantine Koloway, Kompas.com/Fika Nurul Ulya)

  • Prabowo Hormati Usulan Forum Purnawirawan TNI Minta Gibran Diganti, tapi Tak Bisa Beri Tanggapan – Halaman all

    Prabowo Hormati Usulan Forum Purnawirawan TNI Minta Gibran Diganti, tapi Tak Bisa Beri Tanggapan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menghormati usulan Forum Purnawirawan TNI yang berisi delapan poin, termasuk meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

    Respons Prabowo itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers, Kamis (24/4/2025).

    “Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sapta marga dan sumpah prajurit,” ungkap Wiranto.

    Meski begitu, Wiranto menyebut Presiden Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu.

    “Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu dipelajari satu per satu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental.”

    “Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala
    pemerintahan, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya, artinya kekuasaan beliau, kewangan terbatas juga,” ungkapnya.

    Wiranto kemudian menyebut Indonesia menganut trias politika, yaitu pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu presiden tidak akan menjawab atau merespons itu,” jelas Wiranto.

    WIRANTO – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (24/4/2025). Ia merespons tuntutan sejumlah purnawirawan TNI yang minta Wapres diganti. (Tribunnews.com/ Taufik Ismail)

    Tak Berarti Mengacuhkan

    Wiranto mengungkapkan, sebuah kebijakan, keputusan, atau arahan presiden tidak semata-mata muncul dari satu sumber.

    “Presiden mendengarkan tapi tidak hanya satu sumber.  Kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan juga,” ungkapnya.

    Menurut Wiranto, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. 

    “Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Presiden telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu, beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini,” ujar Wiranto.

    Prabowo meminta publik tidak ikut menyikapi pro dan kontra, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan.

    “Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. “

    “Sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana,” ungkap Wiranto.

    Sebelumnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Mereka yang ikut meneken surat tersebut yakni Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Adapun delapan sikap forum tersebut yakni :

    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

    2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

    3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

    4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

    5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

    6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • 3 Poin Pro dan Kontra Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ada yang Kenang Orde Baru – Halaman all

    3 Poin Pro dan Kontra Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ada yang Kenang Orde Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dukungan hingga penolakan alias pro dan kontra mencuat atas wacana pengusulan Presiden ke-2 RI, Soeharto menjadi Pahlawan Nasional.

    Wacana tersebut sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dengan mengajukan 10 nama, termasuk nama mantan mertua Presiden Prabowo Subianto.

    Istana dalam hal ini mendukung atas usulan tersebut.

    Sementara penolakan dilayangkan oleh sejumlah pihak, termasuk KontraS dan Amnesty Internasional Indonesia.

    Mereka membubuhkan sejumlah catatan yang menjadi alasan tak setuju dengan usulan tersebut.

    Berikut fakta-faktanya:

    1. Istana Tak Masalah

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (29/10/2024). (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

    Istana melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada masalah terkait usulan Kementerian Sosial yang memasukkan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai calon Pahlawan Nasional.

    Ia menilai bahwa para mantan presiden layak mendapatkan penghormatan dari negara atas jasa-jasa yang telah mereka berikan.

    “Usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” ujar Prasetyo di Wisma Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Lebih lanjut, Prasetyo mengimbau agar masyarakat tidak selalu fokus pada kekurangan seseorang, melainkan melihat kontribusi dan pencapaian yang telah diberikan kepada bangsa.

    Ia menegaskan bahwa penghormatan kepada para pemimpin terdahulu penting untuk dijaga, sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menghargai jasa para pendahulu.

    “Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya. Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa. Tidak mudah menjadi presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar,” lanjutnya.

    Terkait kritik terhadap Soeharto atas berbagai hal yang terjadi di masa lalu, Prasetyo berpandangan bahwa hal tersebut sangat bergantung pada perspektif masing-masing.

    Ia menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kekurangan.

    “Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya kita itu adalah kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para Presiden kita,” tambahnya.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan secara khusus mengenai usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

    “Jadi menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus,” ucap Prasetyo.

    2. Amnesti Sebut Pelanggaran Ham Berat

    USMAN HAMID – Direktur Eksekuif Amnesty Internasional Usman Hamid bersama sejumlah unsur dari masyarakat sipil setelah beraudiensi dengan Komisi I DPR membahas RUU TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025) (Tribunnews.com/Reza Deni)

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang tidak mempermasalahkan usulan menjadikan Presiden ke-2 RI, Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    Usman memandang pernyataan Prasetyo Hadi tidak sensitif terhadap perasaan korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

    “Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi ahistoris dan tidak sensitif terhadap perasaan korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi selama Orde Baru,” kata Usman saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa (22/4/2025).

    Menurut dia usulan menjadikan Soeharto menjadi pahlawan nasional juga mencederai amanat reformasi yang memandatkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi selama 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia dengan tangan besi.

    Keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu, menurutnya, hingga hari ini masih mendambakan keadilan yang tak kunjung datang.

    Oleh karena itu, kata Usman, usulan tersebut harus ditolak jika negara masih memiliki komitmen terhadap penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu.

    “Apa yang salah? Yang salah adalah peranan Soeharto dalam kekerasan negara yang bersifat sistematis terhadap rakyatnya, pembredelan media massa, pelanggaran berat HAM, serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terstruktur,” lanjut Usman.

    “Tanpa mempertimbangkan semua masalah tersebut, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional hanyalah upaya menghapus dosa-dosa Soeharto dan memutarbalikkan sejarah,” sambung dia.

    Ketimbang mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan, menurut Usman, pemerintah seharusnya fokus menunaikan komitmen untuk mengusut berbagai pelanggaran berat HAM selama era Soeharto yang telah diakui negara lewat berbagai TAP MPR pada awal reformasi hingga pernyataan Presiden pada Januari 2023. 

    Pelanggaran berat HAM tersebut, kata Usman, di antaranya Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari, Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989, dan Penyerangan kantor PDI 27 Juli 1996.

    Selain itu juga, lanjut dia, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999, kejahatan kemanusiaan di Aceh, Timor Timur, Papua.

    “Dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya yang belum diusut tuntas oleh negara,” paparnya.

    3. Alasan KontraS

    Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan tegas menolak usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

    Dalam penolakan tersebut, KontraS menyebutkan dua alasan utama yang berkaitan dengan pemerintahan Orba atau Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

    Pengingkaran terhadap Sejarah dan Kejahatan Masa Orde Baru

    Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina, menegaskan bahwa usulan pemberian gelar tersebut merupakan bentuk upaya penghapusan sejarah dan pemutihan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Soeharto selama masa pemerintahannya.

    Menurut Jane, Soeharto telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penyalahgunaan wewenang, dan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak pernah diadili hingga kini.

    “Kami menilai usulan ini adalah langkah mundur yang berisiko menghapuskan kejahatan yang telah dilakukan oleh Soeharto,” kata Jane saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (19/3/2025).

    Rekam Jejak Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

    Selain itu, KontraS juga menyoroti rekam jejak Soeharto yang terkait dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Berdasarkan data dari Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kriminal (UNODC) serta Bank Dunia pada 2007, Soeharto tercatat sebagai pemimpin yang paling korup di dunia pada abad ke-20, dengan jumlah aset yang dikorupsi mencapai sekitar USD 15 hingga 35 miliar.

    KontraS menyatakan bahwa Soeharto tidak memiliki integritas moral yang cukup untuk mendapatkan penghargaan seperti gelar Pahlawan Nasional.

    “Pengingkaran terhadap kemanusiaan dan demokrasi yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru seharusnya menjadi pelajaran bagi bangsa ini, bukan alasan untuk memberikan gelar pahlawan kepada sosok yang telah menodai sejarah bangsa,” tambah Jane.

    Berdasarkan dua alasan utama tersebut, KontraS dengan tegas menolak pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

    Mereka mendesak agar Menteri Sosial dan Dewan Gelar Pahlawan, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidak mengusulkan nama Soeharto dalam daftar calon Pahlawan Nasional yang akan dikukuhkan pada tahun 2025.

    “Akhir kata, Soeharto tidak memiliki keteladanan dan integritas moral sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk diberikan gelar Pahlawan Nasional,” papar Jane.

    10 Nama Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    KEMISKINAN EKSTREM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Jumat (31/1/2025). Gus Ipul mengungkapkan Pemerintah masih menghitung besaran bantuan khusus untuk masyarakat miskin ekstrem. (Fahdi Fahlevi-Tribunnews.com) (Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)

    Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan semangat kerukunan dan kebersamaan menjadi dasar penentuan gelar kali ini.

    “Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

     Anggota TP2GP terdiri dari Staf Ahli, akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, serta Perpustakaan Nasional.

    Selain lintas unsur sosial, mekanisme pengusulan Pahlawan Nasional juga harus melalui tahapan berjenjang dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat. 

    Gus Ipul memastikan proses pengusulan Pahlawan Nasional 2025 dipastikan berjalan transparan dan efektif.

    Kemensos dan TP2GP memastikan bahwa tokoh-tokoh yang diajukan memiliki kontribusi besar bagi bangsa, selaras dengan semangat persatuan dan kebersamaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

    “Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kami. Jadi memang prosesnya dari bawah,” kata Gus Ipul.

    Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

    Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata Mira Riyati.

    Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain:

    K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
    Jenderal Soeharto (Jawa Tengah)
    K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur)
    Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah)
    Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)
    K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)

    Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu:

    Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)
    Deman Tende (Sulawesi Barat)
    Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)
    K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur)

    Nama-nama yang telah disepakati Dewan Gelar pada 2024 akan kembali diusulkan pada 2025.

    Hal ini dilakukan karena hingga saat ini belum ada keputusan dari Presiden terkait usulan tersebut.

    “Karena belum ada catatan apapun dari Presiden tentang usulan yang sudah dibuat oleh Menteri Sosial sebelumnya. Pastinya saya akan memberikan laporan agar pengangkatan gelar tahun ini bisa disertakan dengan tahun sebelumnya, tahun 2024. Jadi ada dua (usulan) bila Presiden berkenan,” kata Gus Ipul.

    Nama-nama yang telah disepakati Dewan Gelar pada 2024, antara lain Andi Makasau, Letjen Bambang Sugeng, Rahma El Yunusiah, Frans Seda, Letkol Muhammad Sroedji, AM Sangaji, Marsekal Rd. Soerjadi Soerjadarma, serta Sultan Muhammad Salahuddin. 

    Pengusulan calon pahlawan ini dibatasi sampai 11 April 2025.

    Setelah tahap verifikasi, dan sidang pleno TP2GP akan menyampaikan rekomendasi usulan calon Pahlawan Nasional dari Menteri Sosial kepada Presiden.

    Selanjutnya Presiden memilih daftar nama yang diajukan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

    (Tribunnews.com/ Taufik Ismail, Gita Irawan, Fahdi Fahlevi)

  • Puan Maharani Ikut Tepis Isu Matahari Kembar, Tegaskan Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Halaman all

    Puan Maharani Ikut Tepis Isu Matahari Kembar, Tegaskan Presiden Saat Ini Prabowo Subianto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut menanggapi soal munculnya isu matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Isu matahari kembar ini muncul setelah banyak menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

    Kunjungan para menteri yang juga pernah menjabat di era kepemimpinan Jokowi itu dilakukan saat Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menanggapi isu matahari kembar ini, Puan dengan tegas menepisnya.

    Puan menekankan bahwa yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.

    “Matahari kembar? Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan, dilansir Kompas.com, Senin (14/4/2025).

    Lebih lanjut soal banyak menteri yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Puan menilai itu bagian dari silaturahmi.

    Terlebih ini masih dalam momen Lebaran 2025, dimana memang banyak orang yang melakukan silaturahmi.

    Puan juga menilai silaturahmi saat momen Lebaran ini adalah hal yang baik.

    “Silaturahmi di masa Lebaran akan sangat baik,” imbuh Puan.

    Istana Minta Silaturahmi Lebaran Tak Dibumbui Tafsiran Politik

    Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi merespons ucapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai kunjungan sejumlah menteri Presiden Prabowo Subianto ke rumah Jokowi memunculkan kesan adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan.

    Hasan mengatakan bahwa kedatangan para menteri tersebut untuk silaturahmi lebaran.

    “Silaturahmi- silaturahmi lebaran jangan dibumbui tafsiran politik,” kata Hasan, Senin  (14/4/2025).

    Sekarang ini, kata Hasan, masih dalam suasana lebaran.

    Momentum tersebut digunakan untuk merajut dan memperkuat kembali tali silaturahmi.

    “Kita masih dalam suasana lebaran dan merajut kembali hubungan-hubungan persaudaraan,” pungkasnya.

    Isu Matahari Kembar

    Sebelumnya sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih menemui Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Para menteri l tersebut sebagian temui Jokowi saat Presiden Prabowo tengah melakukan lawatan luar negeri.

    Menteri yang menemui Jokowi tersebut merupakan Menteri yang pernah duduk di Kabinet pada era Jokowi.

    Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025).

    Kemudian sehari setelahnya Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) juga melakukan hal yang sama. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menemui Jokowi pada Rabu (9/4/2025) siang.

    Dua hari kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin temui Jokowi. Mereka datang pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Menanggapi itu, Politikus PKS Mardani Ali Sera lantas mengingatkan fenomena ‘matahari kembar’.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, Jumat (11/4/2025).

    Mardani sebenarnya meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.

    Namun demikian, ia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi.”

    “Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” kata Mardani.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)(Kompas.com/Tria Sutrisna)

  • Wakil Wali Kota Kediri Hadiri Upacara Pengantaran Satgas Pamtas Yonif 521 Dadaha Yodha

    Wakil Wali Kota Kediri Hadiri Upacara Pengantaran Satgas Pamtas Yonif 521 Dadaha Yodha

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha menghadiri Upacara Pengantaran Latihan Pratugas dan Operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Papua Nugini (PNG) Kewilayahan Yonif 521 Dadaha Yodha tahun 2025, yang dilaksanakan pada Sabtu (5/4/2025).

    Upacara pemberangkatan yang berlangsung khidmat ini digelar di Lapangan Yonif Mekanis 521 Dadaha Yodha, dipimpin langsung oleh Komandan Brigif 16 Wira Yudha, Kolonel Inf Taufik Ismail. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam persiapan keberangkatan Satgas Yonif 521 yang akan menjalankan misi pengamanan wilayah perbatasan RI-PNG di Papua.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Kediri yang akrab disapa Gus Qowim menyampaikan apresiasi dan doa bagi para prajurit yang akan menjalani latihan pratugas selama kurang lebih 30 hari, sebelum akhirnya bertugas di Papua selama satu tahun.

    “Saya berharap prajurit yang bertugas di perbatasan wilayah Papua, sukses dalam menjalankan tugasnya dan kembali dengan selamat dan sehat,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Gus Qowim menekankan pentingnya tanggung jawab dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan. Ia berharap para prajurit tidak hanya menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, tetapi juga mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dan aparat setempat.

    Ia menambahkan, semangat pengabdian dan loyalitas tinggi menjadi modal utama dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

    “Saya berharap prajurit yang akan berangkat latihan dan bertugas ini dapat mengamankan wilayah perbatasan dengan baik. Di samping itu, pesannya untuk para prajurit ini agar melaksanakan tugas dengan penuh totalitas, tanggung jawab tinggi, serta yang tidak kalah pentingnya harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan aparat terkait dan masyarakat setempat,” tegasnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, Danyonif 521 Dadaha Yodha Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata, Kasdim 0809 Kediri Mayor Inf Yuliadi Purnomo, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Agung Hadi Wijanarko.

    Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang LVIII Brigif 16 PD V Brawijaya Dina Taufik Ismail, Ketua Bhayangkari Cabang Kediri Kota Ratih Bramastyo, serta keluarga besar prajurit Satgas Yonif 521 Dadaha Yodha. [nm/kun]

  • Penampilan Menteri Terkaya Kabinet Prabowo Viral, Open House Tenteng Tas Mewah Mungil Rp 300 Juta – Halaman all

    Penampilan Menteri Terkaya Kabinet Prabowo Viral, Open House Tenteng Tas Mewah Mungil Rp 300 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bukan kaleng-kaleng, Menteri Pariwisata Republik Indonesia (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana viral di media sosial x.

    Sebab, dia memakai tas mewah bermerk Hermes senilai $19500 saat menghadiri open house dari Presiden Prabowo Subianto di Istana kepresidenan pada Senin 31 Maret 2025 lalu. 

    Nilainya jika dirupiahkan mencapai Rp 321.750.000 dengan nilai kurs 1 dollar rata-rata saat ini senilai Rp16.500. 

    Tas Hermes ini adalah seri Bolide Mini 18 Alligator. 

    Pantas saja Widiyanti Putri Wardhana disebut sebagai menteri terkaya di kabinet Prabowo Subianto.

    Hartanya mencapai Rp 5,4 triliun, dia pun lahir dari keluarga pengusaha sukses.

    Orangtuanya bernama Wiwoho Basuki Tjokronegoro dan Kartika Basuki.

    Ayah Widiyanti Putri Wardhana pernah tercatat dalam daftar 100 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia pada tahun 2007, dilansir Kompas.

    Sementara sang ibu, Kartika Basuki merupakan mantan sprinter nasional pada 1960-an. 

    Widiyanti Putri Wardhana lahir pada tanggal 8 Desember 1970 di Singapura.

    Ia sempat menempuh pendidikan di Universitas Pepperdine pada tahun 1993 dan meraih gelar Sarjana Sains pada jurusan Administrasi Bisnis

    Ia menjabat di PT Teladan Aprima Agro sebagai direktur dari 2012 hingga 2021 dan sebagai komisaris sejak 2021. 

    Selain itu, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia (YJI) untuk periode 2018-2024. 

    Widiyanti Putri Wardhana juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani. 

    Ia dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagai Menteri Pariwisata Indonesia dalam Kabinet Merah Putih.

    Suaminya adalah seorang pengusaha sukses bernama Wishnu Wardhana. 

    Widiyanti tercatat memiliki kekayaan berjumlah Rp 5,4 triliun atau lebih tepatnya Rp 5.435.833.014.169. Data harta kekayaan itu dilaporkan, pada 09 Desember 2024 khusus awal menjabat.

    Widiyanti melaporkan kepemilikan aset tanah dan bangunan senilai Rp 152.028.275.000. Sebanyak tujuh aset tanah dan bangunan itu semua berada di Jakarta Selatan.

    Widiyanti juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp 19.463.000.000.

    Ia tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 43.814.169.039, surat berharga Rp 5.075.638.855.071, kas dan setara kas Rp 67.168.797.235.

    Dalam LHKPN, Widiyanti tidak memiliki hutang sama sekali.

    Jika seluruhnya dikalkulasikan, harta kekayaan Widiyanti mencapai Rp 5,4 triliun atau lebih tepatnya Rp 5.435.833.014.169. 

     

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 152.028.275.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 3630 m2/3068 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 68.153.450.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 1150 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 18.752.250.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 474 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.688.470.000

    Bangunan Seluas 328 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.406.720.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 847 m2/326 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 14.539.035.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 1340 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 22.577.700.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 980 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 15.910.650.000

    Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (22/1/2025). (Tribunnews.com/Taufik Ismail)

     

    ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 19.463.000.000

    MOBIL, MERCEDES BENZ S63 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.964.000.000

    MOBIL, TOYOTA VELLFIRE 3.5 AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 506.000.000

    MOBIL, BENTLEY CONTINENTAL GT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.879.000.000

    MOBIL, LAND ROVER RANGE ROVER 5.0 AUTOBIOGRAPHY A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.387.000.000

    MOBIL, BENTLEY FLYING SPUR W12 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 4.577.000.000

    MOBIL, LEXUS LM350H Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

    MOBIL, LEXUS LS500H Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 3.650.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 43.814.169.039

    Profil Widiyanti Putri Wardhana (Tribunnews/IST)

    SURAT BERHARGA Rp. 5.075.638.855.071

    KAS DAN SETARA KAS Rp. 67.168.797.235

    HARTA LAINNYA Rp. 77.719.917.824

    HUTANG Rp. —-

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 5.435.833.014.169

     

     

    Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Menpar Widiyanti Putri Wardhana Viral Gegara Sandang Tas Mewah Rp300 Juta, 

  • Gempa Myanmar, Kepala BNPB Pastikan Kondisi WNI Aman, Tak Ada Korban Luka-luka atau Korban Jiwa – Halaman all

    Gempa Myanmar, Kepala BNPB Pastikan Kondisi WNI Aman, Tak Ada Korban Luka-luka atau Korban Jiwa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto buka suara terkait gempa bumi yang terjadi di Myanmar.

    Diketahui sebelumnya Myanmar diguncang gempa bumi dengan magnitudo 7,7 pada Jumat (28/3/2025).

    Suharyanto memastikan kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar aman dan dalam kondisi baik.

    Hal tersebut diungkap Suharyanto saat melepas tim Satgas Kemanusiaan yang akan diberangkatkan ke Myanmar untuk membantu korban gempa di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (1/4/2025).

    “Nah, sejauh ini WNI aman, Alhamdulillah baik,” kata Suharyanto dilansir Kompas.com, Selasa (1/4/2025).

    Tak hanya itu, Suharyanto juga menyebut bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban dari gempa Myanmar ini.

    “Yang luka-luka, apalagi korban jiwa, tidak ada,” imbuhnya.

    Meski demikian, korban gempa bumi Myanmar kini sudah menyebabkan korban jiwa lebih dari 2.600 jiwa.

    Masih banyak juga korban yang diduga terjebak di reruntuhan bangunan yang roboh akibat gempa.

    “Akibat yang diderita sungguh luar biasa, per hari ini tercatat yang meninggal sudah di atas 2.600 tetapi yang masih perlu diselamatkan juga masih banyak,” terang Suharyanto.

    Menurut Suharyanto kondisi gempa yang terjadi di Myanmar ini sangat jauh berbeda dengan yang pernah terjadi di Indonesia.

    Mengingat Myanmar merupakan wilayah konflik.

    Meski demikian Suharyanto tetap memompa semangat Satgas Kemanusiaan dengan mengingat kembali pengalaman membantu korban gempa di Turki dan Suriah.

    Dimana pada saat itu Satgas bisa mengevakuasi jenazah meski sudah tidak dalam waktu-waktu emas atau golden time.

    “Atau kalau Basarnas pernah melaksanakan tugas serupa tahun 2023 ketika Turki dan Suriah terkena gempa, mungkin situasinya lebih sulit saat ini.”

    “Karena disana diinformasikan bahwa komunikasi juga belum berjalan dengan baik, kemudian juga beberapa daerah listriknya masih padam, tentu saja nanti yang mendukung pelaksanaan tugas tim ini juga sangat terbatas.”

    “Bahkan walaupun sudah lewat golden time, waktu itu kita memberangkatkan lebih dari seminggu setelah kejadian gempa, masih bisa menemukan 15 jenazah.”

    “Nah, saya rasa pengalaman itu menjadi modal yang berharga bagi Bapak Ibu sekalian ketika sekarang melaksanakan tugas ke daerah operasi Myanmar,” tegas Suharyanto.

    TNI Kirimkan Satgas Bantuan Kemanusiaan untuk Gempa Myanmar

     TNI mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Myanmar.

    Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan memimpin Apel Kesiapan dan Pemberangkatan Satgas Bantuan Kemanusiaan (Banusia) Luar Negeri tersebut.

    Ia meninjau langsung kesiapan dan pemberangkatan bantuan kemanusiaan di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (31/03/2025).

    Dalam sambutannya, Wamenhan RI menegaskan bahwa misi ini merupakan wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap masyarakat internasional yang terdampak bencana.

    “Saya memberikan apresiasi kepada personel yang akan berangkat melaksanakan Satgas Bantuan Kemanusiaan, di tengah cuti lebaran harus kembali untuk melaksanakan  tugas negara ini,” ujarnya.

    Satgas Bantuan Kemanusiaan Bencana Gempa Bumi dipimpin oleh Kolonel Pnb Beni Aprianto sebagai Mission Commander beserta 37 personel yang terdiri dari TNI, PMK, BNPB dan BASARNAS.

    Keberangkatan Tim Aju Satgas Bantuan Kemanusiaan ini membawa bantuan kemanusiaan serta menjalankan misi tanggap darurat di wilayah terdampak.

    Rombongan diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU C-130J-30 Super Hercules A-1342, yang membawa muatan logistik seberat 12.240 Kg yang terdiri dari 30 Tenda dari Kemhan, Bahan makanan (Super Mie) dari Kemhan, Logistik BNPB, dan 1 Unit Truck Basarnas.

    Pesawat Hercules yang membawa Satgas dan bantuan kemanusiaan dijadwalkan akan menempuh perjalanan langsung ke Myanmar dengan rute penerbangan Halim PK – Banda Aceh (RON) – Naypyidaw (NPT), Myanmar  dan bergabung dengan tim tanggap darurat di lokasi bencana.

    Disela Apel Kesiapan dan Pemberangkatan Satgas Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri ini, Letda infantri Lutfi Komandan Peleton (Danton) dari Bataliyon Infanteri 305/Tengkorak menegaskan telah mendapatkan tugas dalam bantuan kemanusiaan di tengah cuti bersama keluarga.

    “Telah mendapatkan perintah tugas ditengah melaksanakan cuti lebaran bersama keluarga di Kabupaten Bandung pada malam takbiran dan diperintahkan untuk kembali ke Bataliyon meninggalkan istri dan kedua anaknya di kampung halaman,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

  • Festival Musik Patrol Meriahkan Malam Takbir di Kediri, Hadiah Total Rp 64 Juta

    Festival Musik Patrol Meriahkan Malam Takbir di Kediri, Hadiah Total Rp 64 Juta

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati secara resmi memberangkatkan peserta Festival Musik Patrol Malam Takbir 1446 Hijriah di Jalan Basuki Rahmat, Minggu (30/03/2025). Peserta festival berkeliling kota dan finis di halaman Balai Kota Kediri, menyemarakkan malam takbiran dengan nuansa budaya yang khas.

    “Sudah lama kita tidak memeriahkan Malam Takbir dengan takbir keliling karena adanya pandemi Covid. Alhamdulillah, malam ini Pemkot Kediri memberikan wadah bagi masyarakat untuk merayakan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri,” ujar Vinanda Prameswati.

    Peserta dari 46 Kelurahan dengan Alat Musik Tradisional

    Festival ini diikuti oleh perwakilan dari 46 kelurahan, di mana masing-masing kelurahan mengirimkan 20 orang peserta, sehingga total terdapat sekitar 920 peserta. Kriteria penilaian meliputi kekompakan dan kreativitas tim, dengan alat musik tradisional seperti kentongan dan obor sebagai instrumen utama.

    “Di sini juga sudah ditentukan untuk tidak menggunakan sound yang besar. Maksimal hanya 500 watt. Tujuannya agar tidak mengganggu masyarakat dan lebih bisa dinikmati,” jelas Wali Kota Kediri.

    Hadiah Meningkat Jadi Rp 64 Juta

    Tahun ini, hadiah Festival Musik Patrol mengalami peningkatan signifikan. Dari yang semula Rp 16 juta, kini total hadiah mencapai Rp 64 juta. Meski nantinya akan ada juara, semua peserta tetap mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah daerah.

    “Saya berpesan tolong jaga ketertiban di jalan. Kita harus menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan sehat dan bahagia. Semoga semua berjalan lancar,” imbuhnya.

    Wali Kota dan Forkopimda Pantau Keamanan

    Setelah memberangkatkan peserta, Wali Kota Kediri bersama Wakil Wali Kota Qowimuddin, Komandan Brigif 16 Wira/Yudha Kolonel Inf Taufik Ismail, serta Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji melakukan pemantauan keamanan. Mereka mengunjungi beberapa pos penjagaan, termasuk Pos Jaga Lintasan KA Jl. Kaliombo Raya, Pos Jaga Lintasan KA Jl. Corekan Raya, Posyan Alun-alun, Pospam PK Bangsa, dan Pos Terpadu Dhoho.

    Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Firdaus, Sekretaris Daerah Bagus Alit, perwakilan Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Kantor Kemenag Ahmad Zamroni, serta lurah dan tamu undangan lainnya. [nm/ted]