Tag: Taufik Ismail

  • Resmikan Kantor Baru KADIN, Mbak Wali: Jadi Rumah Kolaborasi Dunia Usaha dan Pemerintah

    Resmikan Kantor Baru KADIN, Mbak Wali: Jadi Rumah Kolaborasi Dunia Usaha dan Pemerintah

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Kantor Baru Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Kediri, Rabu (08/10/2025). Kantor baru KADIN ini terletak di Jalan Imam Bonjol Kota Kediri. Peresmian kantor baru KADIN ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran KADIN Kota Kediri. Momentum ini bukan hanya menandai hadirnya gedung baru tetapi juga lahirnya semangat baru bagi dunia usaha dan ekonomi Kota Kediri,” ujarnya.

    KADIN memiliki peran strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan dukungan nyata dari para pelaku usaha, industri, UMKM dan investor agar pertumbuhan ekonomi Kota Kediri semakin inklusif dan berkelanjutan. Melalui semangat visi Kota Kediri MAPAN, Pemkot berkomitmen menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, ramah investasi dan adaptif.

    “Saya harap kantor baru ini dapat menjadi rumah bersama. Tempat berkumpulnya ide, inovasi, dan kemitraan. Tempat dimana dunia usaha dan pemerintah bertemu mencari solusi, menciptakan peluang, dan membangun Kota Kediri yang lebih maju serta berdaya saing,” ujar wali kota termuda ini.

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini mengungkapkan KADIN Kota Kediri terus menunjukkan kiprahnya yang progresif dan relevan dengan tantangan zaman. Salah satu program unggulan yang patut dibanggakan adalah Rumah Kurasi untuk UMKM. Dimana ini baru ada pertama di Indonesia.

    Program Rumah Kurasi ini adalah wujud nyata sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mengkurasi produk-produk lokal secara profesional. Dari segi kualitas, kemasan hingga strategi pemasaran. Agar UMKM ini mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

    Mbak Wali juga menyambut baik inisiatif KADIN dalam menyiapkan Forum CSR Kota Kediri. Forum ini akan menjadi wadah sinergi antar perusahaan untuk memastikan program tanggung jawab sosial benar-benar tepat sasaran. Serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan vokasi, dan kesehatan maayarakat.

    “Saya juga mengapresiasi KADIN yang telah menyiapkan LPK sebagai upaya mencetak SDM unggul yang siap menghadapi tantangan dunia industri dan perdagangan modern. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Pemkot Kediri dalam menyiapkan generasi muda yang produktif yang mampu bersaing di era digital,” pungkasnya.

    Turut hadir, Komandan Brigif 16/Wirayudha Kolonel Inf Taufik Ismail, Komandan Kodim 0809 Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, Deputi Kepala KPwBI Kediri Deasi Surya, Ketua KADIN Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto, Ketua KADIN Kota Kediri Muhammad Solikhin, Dewan Pertimbangan KADIN KH. Abu Bakar Abdul Jalil, perwakilan Forkopimda Plus, Kepala OPD terkait dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Sinergi TNI dan Pemkab Kediri Jadi Kunci Kondusivitas Daerah, Mbak Dewi Apresiasi Kolaborasi Solid di HUT ke-80 TNI

    Sinergi TNI dan Pemkab Kediri Jadi Kunci Kondusivitas Daerah, Mbak Dewi Apresiasi Kolaborasi Solid di HUT ke-80 TNI

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar di Lapangan Makodim 0809 Kediri. Dalam suasana khidmat tersebut, upacara diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari jajaran TNI, Polri, ASN, organisasi masyarakat, hingga Pramuka.

    Dalam kesempatan itu, Mbak Dewi, sapaan akrab Dewi Mariya Ulfa menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada jajaran TNI atas sinergi yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Kediri. Ia menilai kolaborasi yang kuat antara Pemkab dan TNI berperan penting dalam menjaga keamanan serta stabilitas daerah, terutama pascainsiden yang sempat mengguncang lingkungan Pemkab Kediri.

    “Berkat sinergi yang terjalin dengan baik, kondisi Kabupaten Kediri kini sudah kembali kondusif,” ungkap Mbak Dewi.

    Ia juga menambahkan bahwa kerja sama antara Pemkab Kediri dan TNI telah memberikan banyak manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), penanggulangan bencana, hingga penanganan berbagai persoalan sosial di wilayah Kabupaten Kediri.

    “Harapan saya dan Mas Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, sinergi ini dapat terus ditingkatkan lebih baik, lebih intens, dan semakin solid dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Kediri,” imbuhnya.

    Sementara itu, Komandan Brigif 16/Wira Yudha Kediri, Kolonel Inf. Taufik Ismail, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini, “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju,” mencerminkan semangat TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

    “Tema ini menegaskan bahwa TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan untuk rakyat. Kebersamaan inilah yang menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Kolonel Taufik saat menyampaikan amanat.

    Ia juga mengingatkan agar seluruh prajurit TNI senantiasa menjaga kewaspadaan terhadap berbagai isu yang berpotensi memecah belah soliditas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. “Setiap prajurit harus bijak dalam bermedia sosial, menjaga integritas, serta melaksanakan tugas dengan tulus, ikhlas, dan profesional demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” pesannya.

    Upacara HUT ke-80 TNI di Kediri turut dihadiri oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha (Gus Qowim), serta jajaran Forkopimda Kota dan Kabupaten Kediri. Bertindak sebagai Komandan Upacara yakni Kapten Inf. Sulistyono. [ADV PKP/nm]

  • Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI, Mbak Wali Apresiasi Sinergi dan Dedikasi untuk Kota Kediri

    Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI, Mbak Wali Apresiasi Sinergi dan Dedikasi untuk Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut hadir dalam upacara peringatan HUT ke-80 TNI, di Lapangan Kodim 0809 Kediri, Minggu (05/10/2025). Pada tahun ini HUT TNI mengambil tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Brigif 16/Wirayudha Kolonel Inf Taufik Ismail.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri dan masyarakat Kota Kediri saya sampaikan selamat ulang tahun ke-80 untuk TNI. Semoga di usia yang semakin matang ini, TNI terus jaya, kuat, profesional, dan dicintai rakyat,” ujarnya.

    Mbak Wali mengungkapkan TNI telah berkontribusi dalam menjaga kedaulatan negara dan selalu hadir dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Saat ini, TNI juga berada di garis terdepan dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, hingga ketahanan sosial. Di Kota Kediri, sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Kota, TNI, dan Polri berjalan dengan baik dan rukun. “TNI selalu hadir bersama Pemkot Kediri dalam setiap gerak pembangunan, penanganan bencana, kegiatan sosial, maupun dalam pembinaan masyarakat. Guyub, rukun, dan kompak itulah ciri khas hubungan antara TNI dan Pemerintah Daerah di kota ini,” ungkapnya.

    Wali kota termuda ini menuturkan bahwa tentu masih ada dalam ingatan peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat Kota Kediri dan sekitarnya mengalami kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya Gedung DPRD Kota dan Kabupaten, Kantor Pemkab Kediri, serta sejumlah fasilitas umum lainnya. Di saat kondisi tidak stabil itu, TNI bersama Polri bergerak cepat, sigap, dan tanggap untuk menjaga keamanan dan ketertiban. “Atas nama Pemerintah Kota Kediri saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi dan pengorbanan TNI dalam menjaga kedamaian dan ketentraman di daerah kami. Semoga semangat sinergi dan solidaritas ini terus terjaga untuk bersama-sama membangun Kota Kediri yang semakin MAPAN,” pungkasnya.

    Pada kesempatan ini, Komandan Brigif 16/Wirayudha menohon doa restu di usia TNI yang ke-80 dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Dengan soliditas dan kerjasama seluruh _stakeholder,_ keamanan wilayah Kota dan Kabupaten Kediri dapat terjaga. Tantangan ke depan akan semakin kompleks. Seperti, globalosasi hingga media sosial. Berbagai tantangan tersebut akan dapat terlewati dengan kolaborasi yang terjalin baik. “Kami mohon doa restu agar kami dapat menjalankan tugas-tugas kami dengan baik. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas ada perilaku dari kami yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan diingatkan,” ujarnya.

    Dalam upacara peringatan HUT ke-80 TNI, juga diserahkan Tanda Kehormatan Satyalencana Kesetiaan. Tanda Kehormatan Satyalencana Dharma Bantala diberikan kepada Babinsa Koramil 01 Kodim 0809 Pelda Darwiyantono. Lalu Tanda Kehormatan Satyalencana Kesetiaan 16 Tahun diberikan kepada Bajurrad 1 Regu Radio Pleton Komunikasi Markas Kompi Perhubungan Denma Brigif 16/Wirayudha Serda Purwantoro. Tanda Kehormatan Satyalencana 8 Tahun diberikan kepada Taban Pionir 1 Regu Pionir Pleton Pimu Kompi Markas Yonif 521/Dadahayudha Praka Isran Sabrian.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Kepala RS Bhayangkara Kediri Kombel Pol Agung Hadi Wijanarko, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, jajaran Forkopimda Plus, Plh Sekretaris Daerah Kota Kediri M. Ferry Djatmiko, Ketua TP PKK Faiqoh Aziziah Muhammad Qowimuddin, Persit Kartika Chandra Kirana, Forkopimda Kabupaten Kediri, Kepala OPD terkait, dan tamu undangan lainnya. [nm/aje]

  • Mbak Wali Pimpin Patroli Bersama TNI-Polri dan Ormas, Komitmen Jaga Kondusivitas Kota Kediri

    Mbak Wali Pimpin Patroli Bersama TNI-Polri dan Ormas, Komitmen Jaga Kondusivitas Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dengan mengendarai motor melakukan patroli keliling Kota Kediri, Kamis (4/9/2025). Patroli ini digelar untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kota Kediri.

    Patroli malam tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), serta organisasi masyarakat. Turut hadir mendampingi antara lain Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Danbrigif 16 Wira Yudha Kolonel Inf Taufik Ismail, Komandan Subdenpom V/2-2 Kediri Kapten CPM Purwantoro, Danki 1 Yon C Satbrimob Polda Jatim AKP Joko Widodo, Kepala Bakesbangpol Indun Munawaroh, serta Kepala Satpol PP Syamsul Bahri.

    Sebelum berkeliling Kota Kediri, Wali Kota Kediri memimpin apel di Halaman Balai Kota Kediri untuk memastikan kesiapan pasukan. Dalam arahannya, Wali Kota Kediri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kerja keras dan sinergi menjaga kondusivitas Kota Kediri.

    “Beberapa hari lalu kita menghadapi tindakan yang tidak diinginkan dan bersifat anarkis. Semua orang berhak menyampaikan aspirasi, tetapi yang membuat kita prihatin adalah ketika aspirasi tersebut disertai tindakan anarkis. Malam ini menjadi momen untuk menguatkan komitmen kita menjaga Kota Kediri tetap aman, damai, dan sejahtera,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Mbak Wali menegaskan bahwa patroli malam hari ini bertujuan memastikan keamanan masyarakat, khususnya anak-anak. “Saya menghimbau para orang tua agar memastikan anak-anaknya yang masih berstatus pelajar SD, SMP, maupun SMA sudah berada di rumah maksimal pukul 21.00 WIB.

    Sebab, pelaku tindakan anarkis beberapa waktu lalu sebagian besar masih usia SMP dan SMA. Kami tidak ingin hal itu terulang kembali. Bila ada anak yang keluar rumah tanpa izin orang tua, akan kami himbau untuk segera pulang. Yang terpenting adalah memastikan anak-anak berada dalam pengawasan keluarganya,” jelasnya.

    Selain itu, Wali Kota Kediri mengingatkan aparat, agar tetap mengedepankan sikap humanis dan persuasif saat patroli. Ia juga mengajak masyarakat aktif menjaga lingkungannya, bisa melalui siskamling. “Kita juga perlu menumbuhkan rasa memiliki Kota Kediri. Jika hanya TNI-Polri, Satpol PP, dan Dishub yang bekerja, tentu akan sulit menciptakan situasi yang benar-benar aman dan damai,” pungkasnya.

    Selama patroli, Wali Kota Kediri bersama Forkopimda menyempatkan diri menyapa
    Pam Swakarsa yang berada di depan Kediri Mall, Ngronggo dan Kediri Town Square untuk memberikan semangat.

    Rombongan juga menertibkan sekelompok pelajar SMK yang nongkrong di Jalan Dhoho serta melakukan pengecekan di lantai 2 Pasar Setono Betek. Semua ini dilakukan demi memastikan Kota Kediri tetap dalam kondisi aman dan kondusif.

    Dengan sinergi seluruh elemen, patroli bersama diharapkan semakin memperkuat keamanan dan ketenteraman di Kota Kediri sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman, aman, dan sejahtera. [nm/aje]

  • Sambut Kapolda Jatim, Mbak Wali Dorong Kebersamaan Wujudkan Kediri Aman

    Sambut Kapolda Jatim, Mbak Wali Dorong Kebersamaan Wujudkan Kediri Aman

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menyambut kedatangan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, di Polsek Kota, Kamis (4/9/2025).

    Kunjungan kerja Kapolda Jatim ini dilakukan dalam rangka meninjau beberapa tempat yakni Polsek Kota, Satlantas Polres Kediri Kota, serta Mako Polres Kediri Kota yang mengalami kerusakan akibat kerusuhan beberapa hari lalu.

    Wali Kota Kediri menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kapolda Jawa Timur yang dinilainya memberikan semangat dan dukungan bagi jajaran kepolisian di Kota Kediri. Kunjungan ini menjadi dorongan penting untuk memulihkan kondisi pasca kerusuhan beberapa hari lalu.

    Lebih lanjut, Mbak Wali berharap fasilitas kepolisian yang terdampak bisa segera pulih, serta pelayanan kepada masyarakat kembali seperti semula.

    “Serta saya juga berharap, situasi di Kota Kediri selalu kondusif, tidak terjadi lagi aksi anarkis seperti beberapa waktu lalu, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan aman dan nyaman. Mari bersama-sama jaga Kota Kediri tercinta ini,” tegasnya.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menyambut kedatangan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, di Polsek Kota, Kamis (4/9/2025).

    Sementara itu, dalam arahannya, Kapolda Jatim menegaskan pentingnya menjaga semangat kerja di tengah dinamika yang terjadi. Ia juga mengapresiasi kinerja kepolisian bersama TNI dan _stakeholder_ lain yang telah bahu membahu menjaga keamanan di Kediri dan sekitarnya.

    “Saya datang untuk memastikan bahwa seluruh anggota tetap semangat dan baik-baik saja. Kita bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keamanan di wilayah ini. Terima kasih, rekan-rekan sudah luar biasa dalam melaksanakan tugas, bersinergi dengan TNI dan berbagai pihak lainnya. Semua merasa punya tanggung jawab terhadap keamanan, sehingga kejadian yang ada bisa ditangani dan dampaknya diminimalisir,” ungkap Kapolda Jatim.

    Lebih lanjut, Irjen Pol Nanang Avianto juga menekankan pentingnya memulihkan kondisi pascakejadian. Mulai dari perbaikan fasilitas umum hingga memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun layanan publik.

    Terakhir, Kapolda Jatim ini juga berpesan agar seluruh jajaran kepolisian terus menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan kepada masyarakat, serta bijak dalam menggunakan media sosial.

    “Mari kita guyub, bersatu, dan menjaga Kota Kediri tetap aman. Kerja keras rekan-rekan sangat luar biasa, dan sinergitas yang baik ini harus terus dipertahankan,” tegasnya.

    Turut mendampingi kunjungan tersebut, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Danbrigif 16 Wira Yudha Kolonel Inf Taufik Ismail, Kapolsek Kota Kompol Ridwan Sahara, serta Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Agung Hadi Wijanarko. [nm/but]

     

  • Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?”
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        19 Juni 2025

    Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?” Bandung 19 Juni 2025

    Wakil Gubernur Jabar Sindir Sekda yang Jarang Ngantor: “Ka Mana Wae Sekda?”
    Editor
    KOMPAS.com

    Wakil Gubernur Jawa Barat

    Erwan Setiawan
    menyindir Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, yang dinilai jarang hadir dalam rapat paripurna maupun terlihat di kantor, Gedung Sate,
    Bandung
    .
    Sindiran tersebut disampaikan Erwan saat menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (19/6/2025), yang membahas pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
    Awalnya, anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Pipik Taufik Ismail, mempertanyakan utang Provinsi Jawa Barat kepada BPJS yang mencapai Rp300 miliar. Pipik meminta agar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan atas permasalahan tersebut.
    “Ini kasusnya di 2024, maka kami fraksi PDIP ingin meminta ketua TAPD untuk memberi penjelasan terkait utang BPJS Rp300 miliar. Ini mengganggu keuangan BPJS di beberapa daerah di Jabar,” kata Pipik.
    Pertanyaan tersebut ditanggapi Wakil Ketua DPRD Jabar sekaligus pimpinan sidang, MQ Iswara, yang menyebut utang itu akan direalisasikan pada perubahan anggaran tahun ini. Ia juga mempersilakan Wakil Gubernur memberikan tanggapan.
    Erwan pun menjawab bahwa dirinya maupun Gubernur Jabar saat ini belum menjabat pada tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, menurutnya, penjelasan ideal seharusnya disampaikan oleh Sekda selaku Ketua TAPD.
    “Karena saya dan Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat, supaya lebih real (nyata), tadi seperti disampaikan anggota Fraksi PDIP,” ujar Erwan.
    Namun di luar substansi jawaban, Erwan kemudian menyinggung ketidakhadiran Sekda di forum resmi legislatif.
    “Sekalian tanyakeun, ‘Ka mana wae Sekda?’ Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor gak pernah ada. Coba tanyakan, yang terhormat anggota DPRD,” ucap Erwan disambut riuh hadirin.
    Menanggapi pernyataan tersebut, pimpinan sidang MQ Iswara menyatakan bahwa persoalan ketidakhadiran Sekda adalah bagian dari urusan internal eksekutif.
    “Masalah yang disampaikan Wakil Gubernur tadi biarlah menjadi masalah internal eksekutif. Kita jaga rumah kita masing-masing,” kata Iswara.
    Ia menegaskan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda adalah satu kesatuan dalam pemerintahan daerah.
    Dihubungi secara terpisah, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menanggapi pernyataan Wagub dengan menyebut bahwa Gubernur Dedi Mulyadi telah menginstruksikan seluruh birokrasi untuk bekerja total dan lebih sering turun ke lapangan.
    “Gubernur meminta seluruh birokrasi bekerja ekstra. Semua hari kerja, semua jam kerja. Karena itu sekarang kita punya tagline kerja ‘sabubukna’, dalam tanda kutip,” ujar Herman, Kamis malam.
    Menurut Herman, “sabubukna” berarti bekerja totalitas dan tidak asal-asalan. Ia menyebut bahwa upaya turun ke lapangan adalah bagian dari strategi reformasi birokrasi.
    “Kita tetap melakukan mitigasi dan antisipasi. Jangan sampai kerja kelihatan lari ke sana ke mari tapi tanpa perhitungan, itu konyol. Spiritnya sedang kita pacu,” ujarnya.
    Herman juga menyatakan bahwa dirinya tetap aktif menjalankan tugas. Berdasarkan pantauan media, Herman kerap terlihat di Gedung Sate dalam sejumlah rapat penting. Terbaru, ia memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang rapat Ciremai, Gedung Sate.
    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Rapat Paripurna di DPRD, Wagub Erwan Singgung Sekda Jabar Tak Pernah Ngantor: Kamana Wae Sekda?
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset dan Yusril Ihza Mahendra Sebut Belum Ada Urgensi Bikin Perpu – Halaman all

    Kala Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset dan Yusril Ihza Mahendra Sebut Belum Ada Urgensi Bikin Perpu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Membandingkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko KumHAM Imipas) Yusril Ihza Mahendra dan Presiden RI Prabowo Subianto soal Undang-undang (UU) Perampasan Aset.

    Prabowo Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset

    Adapun Prabowo menyatakan dukungan untuk pengesahan segera Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi UU di hadapan ribuan buruh dalam peringatan Hari Buruh 2025 atau May Day di lapangan Monas, Kamis (1/5/2025).

    Janji tersebut merupakan bagian dari komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi.

    “Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” ujar Prabowo di atas panggung.

    Kemudian, Prabowo mengajak para buruh untuk meneruskan perlawanan terhadap kasus korupsi di Indonesia.

    “Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanya Prabowo yang selanjutnya dijawab setuju oleh para buruh yang memadati Lapangan Monas.

    Prabowo juga tegas akan menyikat maling negara dan tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya.

    “Enak aja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo, yang langsung disambut teriakan antusias dari massa buruh, “Setuju!”

    Adapun pengesahan RUU Perampasan Aset juga menjadi satu dari enam tuntutan buruh pada May Day 2025.

    HARI BURUH – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 kali ini diselenggarakan di lapangan Monas yang dihadiri sekitar 200.000 Buruh dari berbagai elemen organisasi buruh. Peringatan Hari Buruh kali ini membawa enam tuntutan utama yaitu Penghapusan sistem outsourcing, Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Realisasi upah layak, Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi, Pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan akan membentuk Satgas PHK, meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, serta berusaha memberantas korupsi di Indonesia. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

    Maki Dorong Prabowo Terbitkan Perpu Perampasan Aset

    Selanjutnya, menanggapi dukungan Prabowo terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Prabowo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perampasan Aset.

    “Urusan perampasan aset itu satu kata saja, Pak Prabowo membuat Perppu mengesahkan perampasan aset, kemudian diurus jadi Undang-Undang,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Sabtu (3/5/2025).

    Yusril Ihza Mahendra: Belum Ada Urgensi untuk Perpu Perampasan Aset

    Diwartakan Tribunnews.com, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, belum ada urgensi bagi Prabowo untuk mengeluarkan Perpu Perampasan Aset.

    Hal itu disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, (5/5/2025).

    “Belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu (perampasan aset),” kata Yusril.

    Menurutnya, penerbitan Perppu harus memenuhi sejumlah syarat, salah satunya yakni memenuhi unsur kegentingan memaksa.

    “Karena Perppu harus dikeluarkan hal ihwal kegentingan yang memaksa, sampai sekarang kita melihat ada kegentingan yang memaksa,” katanya.

    Yusril menilai terkait perampasan aset, UU yang ada sekarang baik itu Undang-undang Tipikor, Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK sudah cukup efektif.

    “Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi ya semuanya terserah kita kembalikan kepada presiden,” pungkasnya.

    Diusulkan Masuk Prolegnas

    Bulan lalu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah akan mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk program legislasi nasional (Prolegnas). 

    “Pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman pers, saya yakin ini akan sesegera mungkin kita ajukan dalam revisi Prolegnas yang akan datang,” ujar Supratman di kantornya, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Menurut Supratman, pemerintah sudah menyerahkan draf RUU Perampasan Aset ke DPR.

    Namun, pembahasannya sangat berkaitan erat dengan kekuatan politik.

    Supratman pun mengatakan, komunikasi dengan seluruh partai politik sangat diperlukan untuk menentukan nasib pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR.

    “Karena RUU-nya sudah pernah diserahkan ke DPR. Nah, cuma kan seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik,” kata Supratman.

    (Tribunnews.com/Rizki/Taufik Ismail)

  • Cara Kemenkes Perkecil Risiko Kematian Jemaah Haji, Beli Obat di Arab hingga Periksa Kesehatan Dini – Halaman all

    Cara Kemenkes Perkecil Risiko Kematian Jemaah Haji, Beli Obat di Arab hingga Periksa Kesehatan Dini – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyiapkan langkah antisipasi potensi  risiko kesehatan yang dihadapi jemaah haji Indonesia pada musim haji 2025. 

    Pada musim Haji tahun ini, sebanyak 1.044 tenaga kesehatan haji, telah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan. 

    Selain itu 330 petugas haji daerah, 192 personel Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bidang kesehatan, dan 200 tenaga pendukung kesehatan akan mendampingi jamaah sepanjang perjalanan. 

    Jenis tenaga yang dikerahkan meliputi dokter, perawat, apoteker, analis laboratorium, elektromedis, surveilans, sanitarian, ahli gizi, hingga pengemudi logistik.

    Kemenkes juga memastikan seluruh jemaah menerima vaksinasi yang memadai. 

    Hingga saat ini, 211.751 dosis vaksin meningitis dan 203.410 dosis vaksin polio telah dialokasikan untuk 203.320 jemaah.

    Selain itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pihak Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Arab Saudi  untuk menurunkan angka kematian jemaah haji dan memastikan terselenggaranya layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan manusiawi.

    Salah satunya, sebagian obat-obatan yang disediakan langsung dari Arah Saudi. 

    “Obat dan perbekalan kesehatan kini lebih banyak kita beli langsung di Arab Saudi agar tidak kedaluarsa dan menghindari temuan dari BPK,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilansir dari website resmi, Kamis (1/5/2025). 

    Sebagai tindak lanjut, Kemenkes telah menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan jemaah yang lebih dini sejak 2024. 

    Pemeriksaan dilakukan sebelum penetapan keberangkatan, sehingga risiko pembatalan mendadak dapat dihindari dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu dapat segera ditangani.

    “Dengan model baru ini, kita bisa deteksi lebih awal. Kalau ada yang tidak layak secara kesehatan, bisa ditangani lebih dulu, dan hasilnya sudah mulai terlihat membaik di tahun 2024,” jelasnya.

    Inovasi digital juga dimanfaatkan untuk pemantauan kesehatan secara real-time, termasuk akses bagi otoritas Arab Saudi. 

    Pihak Arab Saudi juga meminta agar jemaah dengan kondisi sakit berat tidak diberangkatkan.

    PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (5/2/2025). Pemerintah Budi dengan Presiden itu membahas program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang akan dimulai pada 10 Februari 2025. (Tribunnews/Taufik Ismail)

    Serta mendorong adanya edukasi tentang kematian di Tanah Suci agar tidak disalahartikan secara budaya dan keagamaan.

    Budi juga meninjau langsung fasilitas kesehatan di sekitar Masjidil Haram. 

    Ia mengapresiasi kesiapan Arab Saudi dalam menyediakan rumah sakit berfasilitas lengkap, bahkan di dalam kompleks masjid. 

    “Saya sudah masuk langsung ke rumah sakit di dalam Masjidil Haram. Fasilitasnya sangat lengkap. Saya minta agar ada petugas medis yang bisa berbahasa Indonesia,” ungkapnya

    Kementerian Kesehatan optimistis bahwa penyelenggaraan layanan kesehatan haji tahun 2025 akan berjalan lebih baik. Memberi rasa aman dan perlindungan optimal bagi seluruh jamaah Indonesia.

  • Ini Reaksi Prabowo Atas Pengunduran Diri Hasan Nasbi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan​ – Halaman all

    Ini Reaksi Prabowo Atas Pengunduran Diri Hasan Nasbi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan​ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keputusan mengejutkan datang dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, yang mengajukan pengunduran dirinya pada Senin, 21 April 2025.

    Langkah ini memunculkan pertanyaan mengenai dinamika apa yang terjadi di internal Istana dan bagaimana respons Presiden Prabowo Subianto terhadap keputusan Hasan Nasbi tersebut.​

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa pengunduran diri Hasan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo.

    “Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan,” ujar Prasetyo dalam keterangannya pada Selasa (29/4/2025).​

    Namun, Presiden Prabowo belum memberikan keputusan final.

    “Beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya,” tambah Prasetyo.

    Hasan Nasbi Mundur dari Istana

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (30/10/2024). (Taufik Ismail)

    Kabar pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan diketahui dari pernyataan dirinya di akun Instagram Total Politik.

    Dia mengatakan surat pengunduran dirinya sudah dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Hasan Nasbi pun mengaku terakhir berkantor di Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Senin (21/4/2025) lalu.

    Hasan Nasbi sendiri menjelaskan alasan pengunduran dirinya itu. 

    Ia menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bahwa saatnya telah tiba untuk “menepi” dan memberikan kesempatan kepada figur lain.

    “Tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi,” tulisnya.​

    Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah hasil dari tekanan atau keputusan emosional.

    Ia berharap langkahnya ini dapat memberikan ruang bagi figur yang lebih baik untuk menggantikan posisinya.​

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton,” lanjut tulisnya.

    Hasan Nasbi saat dikonfirmasi membenarkan kabar pengunduran dirinya itu.

    “Benar surat (mundur) saya sampaikan pada 21 april” kata Hasan saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

    Sebelumnya, Hasan Nasbi dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2024 sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Ia dikenal sebagai pendiri lembaga survei Cyrus Network dan memiliki pengalaman sebagai jurnalis di Harian Kompas. Pengalamannya di bidang komunikasi politik menjadikannya pilihan yang tepat untuk posisi strategis tersebut.

    Keputusan pengunduran diri ini menambah dinamika dalam pemerintahan Presiden Prabowo, yang baru saja dilantik pada Oktober 2024. Meskipun demikian, Istana belum memberikan pernyataan resmi mengenai langkah selanjutnya terkait posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.​

    Publik kini menantikan bagaimana Presiden Prabowo akan merespons pengunduran diri ini dan apakah akan ada perubahan signifikan dalam struktur Kantor Komunikasi Kepresidenan ke depan.

    Baca kelanjutan berita pengunduran diri Hasan Nasbi dan berita-berita terkini lainnya hanya di Tribunnews.com

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kriteria Kepala PCO Baru Pengganti Hasan Nasbi, Jubir Prabowo Singgung soal Simpati dan Empati – Halaman all

    Kriteria Kepala PCO Baru Pengganti Hasan Nasbi, Jubir Prabowo Singgung soal Simpati dan Empati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, bicara soal  kriteria pengganti Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Sebelumnya, Hasan Nasbi membenarkan pengunduran dirinya pada Selasa (29/4/2025) dan telah menyerahkan surat sejak 21 April lalu.

    Mengenai hal ini, Dahnil menghormati keputusan Hasan Nasbi tersebut, meskipun pihaknya juga belum mengetahui apa pertimbangannya.

    “Saya enggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas kita menghormati keputusan apapun yang dibuat Mas Hasan,” kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, dikutip dari Wartakotalive.com.

    Terkait dengan pengganti Hasan Nasbi nanti, Dahnil mengaku dirinya belum mendapatkan arahan dari Prabowo, karena belum sempat bertemu.

    “Belum dapat ketemu Pak Presiden, jadi belum dapat update terkait itu,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Dahnil mengatakan bahwa salah satu kriteria calon pengganti Kepala PCO nanti, sosoknya harus bisa memahami pola komunikasi yang diinginkan Prabowo.

    Selain itu, Dahnil menyebutkan, sosoknya nanti juga harus bisa menunjukkan rasa empati dan simpati.

    “Presiden melakukan self-correction. Semua anggota kabinet harus menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik, menghindari multitafsir, serta menunjukkan simpati dan empati,” jelas Dahnil.

    Sebelumnya, isu soal mundurnya Hasan Nasbi itu sempat mencuat pekan lalu setelah Presiden Prabowo Subianto mengakui komunikasi pemerintah buruk.

    Namun, pada waktu itu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah kabar Hasan Nasbi mundur dari Kepala PCO.

    Sebaliknya, dirinya justru mengaku baru selesai rapat bersama Hasan Nasbi.

    “Wah isu dari mana, ini masih ngantor seperti biasa. Baru aja selesai rapat bareng,” kata Teddy kepada wartawan, Rabu (16/4/2025) lalu.

    Adapun Prabowo mengungkapkan soal komunikasi di pemerintahannya masih kurang baik itu dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025.

    Awalnya Prabowo merespons pernyataan Hasan Nasbi yang mengomentari teror kepala babi.

    Menurut Prabowo, ucapan Hasan Nasbi saat menanggapi peristiwa tersebut adalah salah dan keliru.

    Prabowo mengatakan ada kemungkinan Hasan Nasbi telah menyesali apa yang sudah disampaikannya.

    “Tapi, bener itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” kata Prabowo, Senin (7/4/2025).

    Prabowo pun menilai kesalahan Hasan Nasbi disebabkan karena ia baru berkecimpung di pemerintahan.

    Maka dari itu, orang-orang baru di pemerintahan belum beradaptasi ihwal bagaimana merespons sesuatu yang disorot masyarakat.

    “Banyak yang baru. Jadi, mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan.”

    “Saya belum ketemu sih sebetulnya. Setelah, saya juga kaget,” tutur Prabowo.

    Sebagai kepala negara, Prabowo mengaku salah jika komunikasi di pemerintahannya masih kurang baik.

    Sebab, sejak awal memimpin negara, Prabowo memang berorientasi kepada hasil kerja.

    “Tapi, bahwa komunikasi kurang baik, itu sebetulnya saya anggap itu saya yang bersalah. Karena fokus kita deliver. Kerja, rakyat nunggu keputusan,” ujarnya.

    Hasan Nasbi Akui Sudah Pikirkan Matang-matang

    Sebelumnya, mengenai pengunduran dirinya ini, Hasan Nasbi mengaku sudah memikirkannya matang-matang atau tidak diambil secara tiba-tiba.

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton.”

    “Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional,” katanya.

    Hasan Nasbi mengatakan pilihan mundur dari kabinet pemerintahan Prabowo itu, diambilnya dalam kondisi yang tenang, yang dianggapnya merupakan jalan terbaik untuk sekarang ini.

    “Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang,” katanya.

    Lantas, apa alasan Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala PCO?

    Hasan Nasbi mengatakan alasan pengunduran dirinya sebagai Kepala PCO sama seperti yang diunggah pada akun Instagram Total Politik.

    “Sama seperti yang saya sampaikan di Total Politik,” katanya.

    Dalam akun instagram Total Politik tersebut, Hasan Nasbi mengatakan bahwa dirinya sudah beberapa kali menyampaikan dalam podcast.

    Apabila ada suatu pekerjaan atau masalah yang tidak bisa ditangani, harus tahu diri dan mengambil jalan untuk menepi.

    “Tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi.”

    “Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba,” katanya.

    Adapun surat pengunduran diri tersebut sudah diteken Hasan Nasbi dan diserahkan kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    “Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Pihak Prabowo Subianto Ungkap Kriteria Pengganti Hasan Nasbi​​​, Singgung Soal Multitafsir

    (Tribunnews.com/Rifqah/Taufik Ismail) (Wartakotalive.com/Desy Selviany)