Xcloud.id

Tag: Taufik Hidayat

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU

    Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU

    Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nama Stella Christie yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menjadi sosok baru yang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan
    BUMN
    .
    Stella Christie dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
    Sebelum Stella Christie, nama Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).
    Adapula nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira yang menduduki posisi serupa.
    Kemudian, baru-baru ini juga dihebohkan nama politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP).
    Anggota Komisi VI DPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron menyebut bahwa rangkap jabatan antara
    Wamen
    dengan
    komisaris BUMN
    tidaklah melanggar undang-undang.
    Menurutnya,
    wamen
    boleh menjadi komisaris BUMN, selama tidak ada konflik kepentingan di dalamnya.
    “Tidak ada undang-undang yang melarangnya, serta selama tidak ada conflict interest dan kehadirannya dapat membantu meningkatkan performa BUMN,” ujar Herman, kepada Kompas.com, Jumat (11/7/2025).
    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi juga mengatakan, rangkap jabatan tersebut tidaklah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XVII/2019.
    Dalam putusan tersebut, tidak tertulis bahwa wakil menteri dilarang rangkap jabatan.
    “Di putusan MK Nomor 80 Tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025).
    “Jadi, apa yang dilakukan hari ini tidak melanggar putusan MK. Tidak menyelisihi putusan MK,” sambungnya.
    Saat ini, setidaknya ada 30 wakil menteri yang merangkap jabatan di berbagai perusahaan BUMN. Berikut daftarnya:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora Rangkap Jabatan Komisaris PLN EPI

    Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora Rangkap Jabatan Komisaris PLN EPI

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Mantan atlet bulu tangkis itu memiliki harta kekayaan mencapai Rp79,66 miliar per 2024.

    PLN EPI merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan energi primer seperti batu bara, gas, BBM, dan biomassa untuk pembangkit listrik PLN.

    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta Taufik yang mencapai Rp79,66 miliar itu terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp49,85 miliar.

    Perinciannya, dia memiliki tanah dan bangunan seluas 581 m2/498 m2 di Jakarta selatan, hibah dengan akta senilai Rp16,64 miliar. Lalu, tanah dan bangunan seluas 945 m2/49 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp5,53 miliar.

    Kemudian, tanah dan bangunan seluas 1.299 m2/70 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp7,59 miliar. Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 3.000 m2/3.186 m2 di Jakarta Timur, hasil sendiri senilai Rp19,01 miliar.

    Berikutnya, tanah seluas 897 m2 di Bandung Barat, hasil sendiri senilai Rp832 juta. Lalu, tanah seluas 10 m2 di Karawang Barat, hasil sendiri senilai Rp226,72 juta.

    Lebih lanjut, Taufik juga memiliki alat transportasi mesin dengan total senilai Rp3,51 miliar. Perinciannya, mobil Volkswagen Tiguan tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp350 juta. Lalu, mobil Toyota Innova Zenix tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp600 juta.

    Selain itu, Taufik juga memiliki mobil BMW Series 735IL tahun 2024, hasil sendiri senilai Rp2,54 miliar. Taufik juga memiliki motor Honda Beat tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp12 juta.

    Di samping itu, Taufik juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp820 juta, surat berharga Rp14,35 miliar, kas dan setara kas Rp4,79 miliar, dan harta lainnya Rp6,45 miliar. Namun, dia memiliki utang senilai Rp118,16 juta.

    Profil Taufik Hidayat

    Taufik memang dikenal sebagai legenda bulu tangkis Indonesia. Maklum, dia sukses menorehkan segudang prestasi.

    Adapun, prestasi tertinggi pria kelahiran 10 Agustus 1981 ini adalah medali emas di Olimpiade Athena 2004. Saat itu, Taufik mengalahkan Shon Seung-mo dari Korea Selatan dengan skor 15–8, 15–7 di final untuk memenangkan medali emas.

    Selain itu, Taufik juga berhasil menyabet juara di beragam Seri Super BWF, baik Superseries maupun Superseries Premier hingga turnamen tingkat nasional dan internasional lainnya. Taufik resmi mengakhiri karier sebagai pebulutangkis profesional pada 12 Juni 2013.

    Dia juga pernah menjabat sebagai staf ahli Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

    Terlepas dari karier dan prestasinya di dunia olahraga, Taufik Hidayat merupakan suami dari Ami Gumelar, putri eks Menteri Perhubungan (Menhub) Agum Gumelar.  

    Di dunia politik, Taufik Hidayat saat ini menjabat sebagai Wamenpora mendampingi Menteri Dito Ariotedjo.

    Taufik Hidayat pun tercatat menjadi kader Partai Gerindra yang dinahkodai Prabowo Subianto. Taufik sempat ditunjuk sebagai ketua DPRD Jawa Barat sementara.

    Penunjukkan Taufik itu berlangsung dalam acara pelantikan 120 anggota DPRD Jawa Barat di Gedung Merdeka, Bandung pada 2 September 2024.

    Karier politik Taufik Hidayat kiat mengilap usai ditunjuk Prabowo menjadi pengisi Kabinet Merah Putih. Penunjukkan ini menjadikannya salah satu pengisi Kabinet Merah Putih besutan Prabowo-Gibran dari kalangan profesional.

  • Intip Garasi Taufik Hidayat yang Ditunjuk Jadi Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia

    Intip Garasi Taufik Hidayat yang Ditunjuk Jadi Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat diangkat menjadi komisaris PT PLN Energi Primer. Menilik sisi otomotif mantan atlet bulutangkis ini, berikut selera otomotifnya.

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Taufik Hidayat terakhir kali menyampaikan hartanya pada 26 Maret 2025 sebagai Wamenpora. Total hartanya mencapai Rp 79.669.506.015 (Rp 79,6 miliaran).

    Bila dirinci, Taufik memiliki aset tanah dan bangunan Rp 49.851.629.200 (Rp 49,8 miliaran), harta bergerak lainnya Rp 820 juta, surat berharga Rp 14.354.550.000 (Rp 14,3 miliaran), kas dan setara kas Rp 4.791.229.999 (Rp 4,7 miliaran) dan hutang Rp 118 jutaan.

    Nah, khusus isi garasinya, Taufik memiliki mobil dan motor yang total nilainya mencapai Rp 3.511.000.000 (Rp 3,5 miliaran). Rinciannya sebagai berikut:

    1. Volkswagen Tiguan tahun 2019 senilai Rp 350 juta
    2. Toyota Innova Zenix tahun 2023 senilai Rp 600 juta
    3. BMW Series 735iL tahun 2024 senilai Rp 2.549.000
    4. Honda BeAT tahun 2019 senilai Rp 12 juta

    Semua isi garasi Taufik itu diperoleh atas hasil sendiri.

    Taufik Hidayat ditunjuk jadi komisaris

    Subholding PT PLN (Persero), PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) telah melakukan perombakan pengurus. Salah satunya ialah mengangkat Wamenpora.

    Kabar perombakan pengurus itu dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira. Anggawira juga diangkat sebagai komisaris PLN EPI.

    Ia mengatakan, pengangkatannya sebagai komisaris terjadi pada akhir Juni.

    “Akhir Juni lalu,” kata Anggawira kepada detikcom, Rabu (9/7/2025).

    Kabar pengangkatan Taufik Hidayat sebagai komisaris juga dibenarkan Anggawira. “Ya betul,” ketika ditanya apakah benar Taufik Hidayat juga diangkat sebagai komisaris.

    (riar/din)

  • Taufik Hidayat Jadi Komisaris, Ini Susunan Direksi & Komisaris PLN EPI

    Taufik Hidayat Jadi Komisaris, Ini Susunan Direksi & Komisaris PLN EPI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemegang saham melakukan perombakan untuk Dewan Direksi dan Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Subholding PT PLN (Persero).

    Mengutip situs perusahaan, Rabu (09/07/2025), Rakhmad Dewanto kini diangkat sebagai Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, menggantikan Iwan Agung Firstantara. Sebelumnya, Rakhmad menjabat sebagai Direktur Gas dan BBM PLN EPI.

    Sementara Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dijabat oleh Nikson Silalahi. Komisaris lainnya yang baru diangkat yaitu Anggawira dan Taufik Hidayat.

    Anggawira saat ini juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Sementara Taufik Hidayat bukan lah sosok yang baru. Selain mantan atlet bulutangkis ternama, Taufik Hidayat kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBSI sejak 2024, dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI sejak 2024.

    Berikut susunan terbaru Dewan Direksi dan Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia:

    Dewan Komisaris:

    Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Nikson Silalahi.

    Komisaris: Anggawira

    Komisaris: Julizar Idris

    Komisaris: Taufik Hidayat

    Komisaris Independen: Ridwan Dhani Wirianata.

    Dewan Direksi:

    Direktur Utama: Rakhmad Dewanto

    Direktur Batu Bara: Ary Bastari

    Direktur Gas dan BBM: Erma Melina Sarahwati

    Direktur Biomassa: Hokkop Situngkir

    Direktur Management Human Capital dan Administrate: Dedeng Hidayat

    Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Efin Febriantoro R.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jajaran Komisaris & Direksi PLN EPI Dirombak, Ini Daftarnya

    Jajaran Komisaris & Direksi PLN EPI Dirombak, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) merombak susunan direksi dan komisaris perusahaan.

    PLN EPI merupakan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan energi primer seperti batu bara, gas, BBM, dan biomassa untuk pembangkit listrik PLN.

    Melansir situs resmi PLN EPI, para pemegang saham menunjuk Rakhmad Dewanto sebagai direktur utama menggantikan Iwan Agung Firstantara. Adapun, Rakhmad sebelumnya menjabat sebagai direktur gas dan BBM.

    Lalu, posisi direktur gas dan BBM kini ditempati oleh Erma Melina Sarahwati. Selain itu, para pemegang saham juga menunjuk Hokkop Situngkir sebagai direktur biomassa. Hokkop menggantikan posisi Antonius Aris.

    Sementara itu, posisi direktur batu bara masih ditempati oleh Ary Bastari. Lalu, direktur management human capital dan administrasi masih diemban oleh Dedeng Hidayat.

    Kemudian, posisi direktur keuangan dan manajemen risiko masih ditempati oleh Efin Febriantoro.

    Selain jajaran direksi, PLN EPI juga merombak susunan komisaris. Para pemegang saham menunjuk Nikson Silalahi sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen. Nikson menggantikan Achmad Bakir Pasaman pada posisi tersebut.

    Para pemegang saham juga menunjuk Wamenpora Taufik Hidayat, Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira, dan Julizar Idris sebagai komisaris, serta Ridwan Dhani Wirianata sebagai komisaris independen.

    Berikut daftar direksi dan komisaris terbaru PLN EPI:

    Direksi PLN EPI

    – Rakhmad Dewanto: Direktur Utama

    – Erma Melina Sarahwati: Direktur Gas dan BBM

    – Hokkop Situngkir: Direktur Biomassa

    – Ary Bastari: Direktur Batu bara

    – Dedeng Hidayat: Direktur Management Human Capital dan Administrasi

    – Efin Febriantoro R: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

    Komisaris PLN EPI

    – Nikson Silalahi: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

    – Anggawira: Komisaris

    – Julizar Idris: Komisaris

    – Taufik Hidayat: Komisaris

    – Ridwan Dhani Wirianata: Komisaris Independen

  • Anggawira Hipmi dan Wamenpora Taufik Hidayat Didapuk Jadi Komisaris PLN EPI – Page 3

    Anggawira Hipmi dan Wamenpora Taufik Hidayat Didapuk Jadi Komisaris PLN EPI – Page 3

    Taufik lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 10 Agustus 1981, dan sejak kecil telah menunjukkan minat serta bakat dalam bulu tangkis.

    Pada tahun 2013, Taufik Hidayat mengakhiri kariernya sebagai atlet bulu tangkis dengan pensiun setelah mengalami kekalahan dalam pertandingan terakhirnya di ajang Indonesia Oopen yang berlangsung di Istora Senayan. Setelah pensiun, Taufik Hidayat menjabat sebagai Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) pada periode 2016-2017 dan sebagai staf khusus di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2017-2018.

    Pada tahun 2018, Taufik Hidayat memulai langkahnya di dunia politik dengan bergabung sebagai kader Partai Demokrat. Namun, keterlibatannya dalam politik tidak berlangsung lama, dan ia memutuskan untuk mundur.

    Selanjutnya, pada pemilihan umum legislatif 2024, Taufik Hidayat mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II melalui Partai Gerindra, tetapi tidak berhasil untuk melanjutkan ke Senayan. Di sisi lain, Taufik Hidayat adalah suami dari Ami Gumelar, yang merupakan putri dari mantan Menteri Pertahanan dan mantan Menteri Perhubungan RI, Agum Gumelar.

    Taufik dan Ami menikah pada tahun 2007 dan dikaruniai dua anak, yaitu Natarina Alika Hidayat dan Nayottama Prawira Hidayat.

     

  • KPK Amankan 7 Orang dalam OTT Korupsi Proyek Jalan di Sumut: Tak Ada Kapolres Medan 7 Juli 2025

    KPK Amankan 7 Orang dalam OTT Korupsi Proyek Jalan di Sumut: Tak Ada Kapolres Medan 7 Juli 2025

    KPK Amankan 7 Orang dalam OTT Korupsi Proyek Jalan di Sumut: Tak Ada Kapolres
    Tim Redaksi
    PADANGSIDIMPUAN, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) membantah adanya dugaan keterlibatan oknum polisi yang menjabat sebagai Kepala Polisi Resor (Kapolres) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi proyek jalan di
    Sumatera Utara
    .
    Kegiatan OTT tersebut dilakukan di Mandailing Natal (Madina) pada Kamis (26/6/2025).
    Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan, informasi yang beredar mengenai adanya oknum Kapolres yang dibawa dalam operasi tersebut tidak benar.
    “Pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan PJN Wilayah 1 Sumatera Utara, ada 7 orang,” ujarnya melalui pesan singkat, Senin (7/7/2025).
    Budi menjelaskan, setelah melakukan OTT, KPK membawa tujuh orang tersebut dalam dua tahap, yaitu pada Jumat (27/6/2025) malam dan Sabtu (28/6/2025) pagi.
    “Jadi, 7 orang yang dibawa dilakukan dengan 2 tahap. Sebanyak 6 orang pada tahap pertama, dan 1 orang pada tahap kedua,” ungkapnya.
    Pada tahap pertama, KPK mengamankan beberapa nama, antara lain HEL (Heliyanto) PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, RES (Rasuli Efendi Siregar) Kepala UPTD Gunung Tua, Dinas PUPR Provinsi Sumut.
     
    Kemudian KIR (Muhammad Akhirun Piliang) Direktur PT DNG (Dalihan Natolu Grup) beserta anaknya RAY (Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang) yang menjabat sebagai Direktur PT RN (Rona Namora).
    Selain itu, TAU (Taufik Hidayat Lubis), staf PT DNG, dan RY (Ryan), staf PNS di Dinas PUPR Provinsi Sumut juga turut diamankan.
    Pada tahap kedua, KPK membawa satu orang lagi, yaitu TOP (Topan Ginting) yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut.
    Budi menambahkan, dari tujuh orang yang diamankan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka.
    Mereka adalah Topan Ginting, Heliyanto, Rasuli Efendi Siregar, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
    “Sedangkan RY dan TAU statusnya sebagai saksi, yang juga telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” pungkas Budi.
    Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari penarikan uang Rp 2 miliar yang diduga berasal dari Kirun dan anaknya Rayhan.
    Uang tersebut rencananya akan dibagikan kepada sejumlah pejabat di Sumut untuk mendapatkan proyek pembangunan jalan.
    KPK menemukan dua proyek pembangunan jalan yang menjadi sorotan, yaitu proyek di Dinas PUPR Sumut senilai Rp 96 miliar untuk pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labusel dan Rp 61,8 miliar untuk pembangunan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot.
    Proyek kedua berada di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumut, dengan anggaran 2023 senilai Rp 56,5 miliar dan untuk 2024 senilai Rp 17,5 miliar, serta rehabilitasi dan penanganan longsoran di ruas jalan yang sama untuk 2025.
    Total nilai proyek yang disorot KPK mencapai Rp 231,8 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Taufik Hidayat Jawab Polemik Psikolog di Pelatnas PBSI

    Taufik Hidayat Jawab Polemik Psikolog di Pelatnas PBSI

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat, menegaskan masalah psikolog bukanlah satu-satunya persoalan yang menghambat perjalanan atlet nasional.

    Taufik memberikan penjelasan terkait masalah psikolog ini setelah tunggal putri Komang Ayu Cahya Dewi mengaku harus mencari psikolog di luar Pelatnas PBSI untuk mengatasi masalah mental.

    “Yakin cuman butuh psikolog doang? Tidak hanya psikolog, tetapi butuh sinergi yang lain. Saat ini apa pun yang disampaikan oleh PBSI selalu salah,” ujar Taufik di Jakarta.

    Peraih medali emas Olimpiade 2004 itu lebih lanjut mengakui bahwa bantuan psikolog merupakan aspek penting dalam membantu menjaga mental atlet di tengah tekanan untuk mendapat prestasi.

    Akan tetapi, itu bukan satu-satunya yang harus dibenahi oleh semua atlet. Dia menekankan, psikolog yang mumpuni harus juga dibarengi dengan latihan dan fisik yang bagus dari masing-masing atlet.

    Taufik mengatakan bahwa psikolog sebenarnya sudah disiapkan oleh PBSI, tetapi memang tidak mudah untuk bisa cocok dengan atlet. Untuk itu, persoalan ini termasuk dari beberapa aspek yang akan dievaluasi federasi.

    “Psikolog ada yang bisa personal, ada yang bisa general di hal-hal besar. Tidak gampang mengurus atlet. Pernah ada psikolog, tetapi tidak cocok sehingga ganti lagi. Hal itu karena atlet yang merasakan.”

    “Makanya, yang menjadi pertanyaan ialah apakah yakin benar-benar psikolog saja. Atlet juga harus berkaca. Bagaimana teknik mereka, bagaimana fisik mereka,” kata dia.

    PBSI rencananya akan menggelar evaluasi besar pada Kamis, 26 Juni 2025. Meski demikian, detail apa yang akan dibahas dalam kegiatan tersebut belum diketahui dengan pasti.