Tag: Tarmizi

  • Sengkarut Polemik di Balik Kasus Kanker Payudara ‘Juara 1’ di RI

    Sengkarut Polemik di Balik Kasus Kanker Payudara ‘Juara 1’ di RI

    Jakarta

    Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menunjukkan terdapat 66.271 kasus baru kanker payudara setiap tahun, dengan 22.598 kematian. Angka ini menempatkan jenis kanker tersebut menjadi yang terbanyak dan paling mematikan pada perempuan di Tanah Air, disusul kanker leher rahim atau kanker serviks, hingga kanker ovarium.

    Sengkarut persoalan dimulai dari keterlambatan diagnosis, akses layanan yang masih timpang, hingga rendahnya angka kesintasan dibandingkan negara lain. Hal ini yang juga disebut Kemenkes RI menjadi salah satu alasan di balik banyaknya pasien memilih berobat ke luar negeri.

    “Karena keterbatasan alat, itu antrenya bisa berapa bulan, bahkan sampai hitungan tahun. Saat pasien-nya didiagnosis masih stadium dini, nunggu tatalaksana-nya sudah stadium lanjut,” sesal Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dr Siti Nadia Tarmizi saat ditemui di sela sesi Forum Jurnalis Kesehatan Menurunkan Kematian akibat Kanker Payudara di Indonesia, Senin (29/9/2025).

    Kenyataan tersebut sejalan dengan catatan 70 persen kasus kanker payudara baru ditemukan pada stadium lanjut. Saat kasus kanker berada di stadium lanjut, peluang sembuh berkurang di bawah 50 persen.

    Ketua Perhimpunan Pusat Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI) dr Jaya Cosphiadi Irawan menekankan tren ini bahkan jauh tertinggal dengan negara tetangga, Malaysia.

    “Malaysia angka survival-nya jauh lebih baik,” ungkapnya.

    Ia menekankan bila investasi deteksi dini serta pengobatan di Indonesia tak diperkuat, risiko beban penyakit dan biaya yang dihadapi semakin besar.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Kanker Kemenkes RI Endang Lukito mengakui kesiapan deteksi alat dan tenaga dokter masih terbatas di banyak kabupaten kota wilayah terpencil, dengan tren berikut:

    Baru 169 kabupaten/kota yang memiliki layanan mamografi.Sebanyak 201 kabupaten/kota memiliki SDM, tetapi tidak memiliki alat.44 kabupaten/kota bahkan tidak memiliki SDM maupun alat sama sekali.

    Antrean Berobat hingga Berbulan-bulan

    Rata-rata, waktu tunggu pengobatan kanker di Indonesia bisa mencapai 9 hingga 15 bulan sejak diagnosis ditegakkan hingga terapi definitif dimulai. Keterlambatan ini berdampak langsung pada hasil pengobatan.

    “Kalau pasien menunggu enam minggu saja, tumor sudah bisa berkembang. Apalagi kalau sampai 12 minggu atau lebih, hasil terapinya tentu berbeda. Di Indonesia, keterlambatan seperti ini masih sangat tinggi,” jelas dr Cosphiadi.

    Angka kesintasan lima tahun kanker payudara di Indonesia hanya 54,5 hingga 56 persen, sementara di negara maju rata-rata 90 persen. India, dengan populasi terbanyak di dunia, juga memiliki rata-rata kesintasan lima tahun yang lebih baik yakni 66 persen.

    Sementara yang lebih rendah tercatat berada di Afrika Selatan dengan rata-rata 40 persen.

    “Target kita tentu ingin mencapai lebih dari 70 persen. Tapi itu hanya bisa dicapai jika deteksi dini benar-benar diperluas dan tata laksana lebih cepat,” kata Endang.

    Rasa Cemas-Waswas saat Diperiksa

    Masalah kanker di Indonesia tidak hanya terjadi pada medis, tetapi juga dari sisi psikologis. Banyak pasien menolak melakukan biopsi atau menunda pemeriksaan karena khawatir dengan hasil diagnosis.

    Adapula yang beralih ke pengobatan alternatif, menghindari kemungkinan menjalani operasi dan kemoterapi, tetapi kemudian tidak berhasil dan kembali datang ke rumah sakit dalam kondisi stadium lanjut.

    Walhasil, beban finansial pasien menjadi lebih berat. dr Cosphiadi menyebut pada beberapa kasus, 80 persen pendapatan pasien dalam setahun hilang karena biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan, dan keterbatasan produktivitas.

    Siasat Pemerintah

    Kementerian Kesehatan kemudian merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Kanker 2024 hingga 2027, yang mencakup:

    Penurunan angka kematian hingga 2,5 persen.Menemukan 60 persen kasus kanker pada stadium 1 sampai 2.Memastikan diagnosis ditegakkan maksimal 60 hari sejak pasien pertama kali datang ke faskes. Setiap provinsi minimal memiliki 2 RS paripurna dan setiap kabupaten/kota minimal 1 RS madya untuk layanan kanker.

    Selain itu, metode skrining payudara kini dikombinasikan, SADANIS (pemeriksaan klinis) ditambah USG, agar deteksi lebih akurat.

    Kanker adalah penyakit kompleks dan heterogen. Penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas.

    “Ini bukan hanya urusan dokter. Harus ada governance yang kuat, akademisi yang mengawal, serta partisipasi masyarakat untuk edukasi dan deteksi dini. Kalau tidak, kita akan terus tertinggal,” pinta dr Cosphiadi.

    Belum lagi, layanan paliatif yang juga harus diperluas. Saat ini, hanya 1 persen dari kebutuhan yang terpenuhi, padahal 80 persen pasien kanker stadium lanjut memerlukannya.

    Meski strategi nasional sudah disusun, tantangannya tetap besar. Tanpa percepatan deteksi dini, pemerataan layanan, serta edukasi publik yang konsisten, angka kematian akibat kanker payudara akan terus tinggi.

    “Kalau kita tidak hati-hati berinvestasi sekarang, biaya sosial dan ekonomi di masa depan akan jauh lebih besar. Investasi pada deteksi dini bukan sekadar soal kesehatan, tapi juga penyelamatan generasi,” pungkas dr Cosphiadi.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Perjuangan Jessie J Lawan Kanker Payudara, Kini Harus Operasi Kedua”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • RI Bakal Terapkan Nutri-level, Tahap Awal Sasar Minuman Siap Konsumsi Tinggi GGL

    RI Bakal Terapkan Nutri-level, Tahap Awal Sasar Minuman Siap Konsumsi Tinggi GGL

    Jakarta

    Pemerintah menargetkan penetapan label di makanan tinggi gula garam lemak tahun ini. Berkaca dari apa yang diterapkan Singapura yakni ‘Nutri-Grade’, Indonesia rencananya meluncurkan ‘Nutri-Level’ dengan konsep yang mirip.

    Label pada makanan maupun minuman menggunakan abjad A, B, C, dan D untuk menentukan kategori tersehat dan paling tidak sehat.

    Pasalnya, survei Kemenkes pada 2014 menunjukkan sekitar 29,7 persen penduduk Indonesia sudah mengonsumsi pangan dengan gula garam lemak (GGL) di atas standar. Jumlahnya diprediksi terus meningkat.

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) juga menyoroti salah satu faktor penyebab penyakit tidak menular adalah pola makan tidak sehat, termasuk konsumsi tinggi GGL.

    “Salah satu strategi pengendalian konsumsi GGL adalah melalui penetapan pencantuman informasi nilai gizi (ING), termasuk informasi kandungan GGL, pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji,” ujar Taruna, Kamis (24/9/2025).

    Pada tahap awal, BPOM RI mengungkap Nutri-level akan diterapkan pada minuman siap konsumsi dengan kandungan GGL di level C dan D.

    “Penerapan kewajiban pencantuman nutri-level pada pangan olahan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama ditargetkan pada minuman siap konsumsi dengan kandungan GGL pada level C dan level D. Kewajiban penerapan nutri-level juga akan dibuat sejalan antara pangan olahan yang ditetapkan oleh BPOM dengan pangan olahan siap saji yang ditetapkan oleh Kemenkes,” terang Taruna.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi 3 BPOM Elin Herlina menyebut proses penerapan label pada makanan olahan tengah dalam reviu ketentuan pencantuman front of pack nutrition labelling (FOPNL).

    Nutri-level ini terdiri atas 4 tingkatan, yakni level A, B, C, dan D. Level A dengan kandungan GGL paling rendah, sementara Level D dengan kandungan GGL paling tinggi.

    Senada, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi berharap dengan penerapan label tersebut bisa meningkatkan edukasi di masyarakat terkait bijak memilih produk dengan gula, garam, lemak rendah dengan mudah.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Menkes Sebut ‘NutriGrade’ di RI Tinggal Tunggu Waktu, Targetnya Tahun Ini

    Menkes Sebut ‘NutriGrade’ di RI Tinggal Tunggu Waktu, Targetnya Tahun Ini

    Jakarta

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan penetapan labeling seperti yang dilakukan Singapura pada minuman dengan kadar gula tinggi, akan ditetapkan tahun ini. Wacana tersebut semula muncul pasca kasus obesitas hingga diabetes terus meningkat, termasuk pada kelompok anak.

    Regulasi baru semacam ini diharapkan bisa meningkatkan ‘awareness’ atau literasi di lingkup masyarakat agar lebih bijak memilih makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Label sehat di Singapura dinamakan ‘NutriGrade’ dengan mengkategorikan kelompok makanan berdasarkan level A, B, C, dan D.

    Masyarakat dengan mudah mengenali makanan ataupun minuman yang termasuk kelompok D adalah paling tidak sehat, sementara kelompok A sebaliknya.

    “NutriGrade sama BPOM RI sebenarnya pembahasannya sudah final, kita akan tiru yang di Singapura itu, tinggal tunggu ‘timingnya’ saja,” beber Menkes kepada wartawan, pasca rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (15/9/2025).

    Menkes Budi menekankan target pemerintah tetap di tahun ini.

    “Targetnya bisa tahun ini,” tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan saat ini tahapan penetapan NutriGrade masih menunggu hasil sosialisasi dengan masyarakat dan pihak industri.

    “Tahapan-tahapan ini harus kita lakukan, ini juga merupakan salah satu masukan dari konsultasi publik,” tegas dia kepada detikcom Selasa (9/9).

    Hal ini menurut dr Nadia membuat sisi industri maupun masyarakat benar-benar siap saat label resmi ditetapkan. Sembari sosialisasi berjalan, dr Nadia juga menyebut tetap meningkatkan edukasi untuk pola makan sehat, tidak mengonsumsi tinggi gula, garam dan lemak (GGL), demi menekan insiden kasus penyakit tidak menular.

    “Kita juga saat ini masih melakukan penetapan kadar maksimum gula garam lemak juga bersama Kemenko PMK untuk penerapan kewajiban labelling ya,” tandas dia.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Kemenkes Ungkap Separuh Warga Indonesia Mengeluh Sakit Gigi, Tapi Ogah Periksa

    Kemenkes Ungkap Separuh Warga Indonesia Mengeluh Sakit Gigi, Tapi Ogah Periksa

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengungkapkan lebih dari separuh orang Indonesia pernah mengalami sakit gigi. Beberapa jenis penyakit gigi yang dimaksud meliputi karies, gigi berlubang, gigi tanggal, hingga peradangan pada gusi.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut masalah gigi dan mulut masih menjadi persoalan kesehatan yang besar di Indonesia.

    “Nah, dari data SKI (Survei Kesehatan Indonesia 2023), 57 persen penduduk Indonesia lebih dari 3 tahun itu mengalami masalah gigi dan mulut,” kata Nadia dalam konferensi pers daring Kemenkes, Kamis (11/9/2025).

    Selain kasus masalah gigi dan mulut yang terbilang tinggi, Nadia mengungkapkan jumlah pasien sakit gigi yang pergi ke dokter juga sangat rendah. Tercatat hanya ada sekitar 2,9 juta atau 11,2 persen dari dari seluruh pasien gigi yang memutuskan untuk pergi ke dokter gigi.

    Menurut Nadia, banyak orang memilih mengobati gigi sendiri dengan obat pereda nyeri misalnya. Ketika nyeri pada gigi mereda, pasien tidak melakukan penelusuran lebih lanjut terkait penyebab sakit gigi tersebut.

    “Ini biasanya kita kalau tidak sakit gigi yang dirasakan sakit sekali, maka kita cenderung tidak mencari pengobatan, untuk pengobatan gigi ini,” ujar Nadia.

    “Kita bisa saja minum atau beli obat yang menghilangkan rasa nyeri, yang kemudian nyerinya hilang, tidak dilanjutkan mencari permasalahan daripada sakit gigi yang diderita,” tandasnya.

    Berikut ini adalah daftar 10 wilayah di Indonesia dengan persentase penyakit gigi dan mulut tertinggi:

    Sulawesi Barat – 68,4 persenSulawesi Selatan – 68,4 persenSulawesi Tengah – 66,5 persenSulawesi Utara – 64,9 persenMaluku – 64,9 persenJawa Barat – 63,4 persenGorontalo – 61,4 persenSumatera Barat – 61,1 persenKalimantan Utara – 60,5 persenDI Yogyakarta – 59,0 persen

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Alasan Pemerintah RI Tunda Label ‘NutriGrade’, Bukan karena Lobi-lobi AS

    Alasan Pemerintah RI Tunda Label ‘NutriGrade’, Bukan karena Lobi-lobi AS

    Jakarta

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan nihil intervensi dari negara luar terkait kebijakan penerapan label sehat di Indonesia, yakni Nutri-level atau ‘Nutri-Grade’ ala Singapura.

    Kabar yang muncul belakangan mengaitkan penundaan penerapan Nutri-level di Indonesia dengan adanya lobi dari pihak Amerika Serikat untuk mengkaji ulang.

    “Tidak ada intervensi dari negara apapun termasuk Nutri-Grade, Nutri-Grade ini memang sedang kita proses bersama dengan BPOM RI untuk bisa kita kerjakan, biar masyarakat sehat,” beber dia saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

    Dihubungi terpisah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan penundaan yang dimaksud adalah grace period atau batas maksimal periode penetapan, mengacu peraturan pemerintah (PP).

    Sebelum benar-benar disahkan, menurutnya ada banyak tahapan yang dilalui termasuk sosialisasi dengan masyarakat dan pihak industri.

    “Tahapan-tahapan ini harus kita lakukan, ini juga merupakan salah satu masukan dari konsultasi publik,” tegas dia kepada detikcom Selasa (9/9).

    Hal ini menurut dr Nadia membuat sisi industri maupun masyarakat benar-benar siap saat label resmi ditetapkan. Sembari sosialisasi berjalan, dr Nadia juga menyebut tetap meningkatkan edukasi untuk pola makan sehat, tidak mengonsumsi tinggi gula, garam dan lemak (GGL), demi menekan insiden kasus penyakit tidak menular.

    “Kita juga saat ini masih melakukan penetapan kadar maksimum gula garam lemak juga bersama Kemenko PMK untuk penerapan kewajiban labelling ya,” tandas dia.

    Wacana penetapan Nutri-Level mengacu pada regulasi Singapura yang sudah lebih dulu diterapkan pada minuman tinggi gula, seperti minuman boba. Insiden kasus obesitas diklaim menurun pasca penetapan label tersebut, seiring meningkatnya kebiasaan masyarakat yang memilih minuman lebih sehat.

    Level A dikategorikan sebagai minuman paling sehat sementara level D paling tinggi gula garam lemak (GGL).

    (naf/up)

  • Viral Cerita Pasien Makan Seblak Tiap Hari, Kemenkes Wanti-wanti soal Ini

    Viral Cerita Pasien Makan Seblak Tiap Hari, Kemenkes Wanti-wanti soal Ini

    Jakarta

    Belakangan viral seorang dokter yang menangani pasien ‘overdosis’ seblak lantaran tidak mengonsumsi apapun selain makanan tersebut. Si pasien berakhir mengalami gastritis erosif, peradangan pada lambung.

    Sebelum kemudian berobat, pasien sempat mengalami nyeri perut hebat hingga kehilangan nafsu makan. Ia bahkan sulit bangun dari tempat tidur karena tubuhnya sangat lemas.

    Kisahnya dibagikan dr Mariska Haris, dokter umum yang berpraktik di Bandung Barat, melalui akun TikTok miliknya.

    “(Makan seblak) tiap hari,” ucap pasien 21 tahun, dalam video tersebut.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi mengingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak.

    dr Nadia menekankan pemerintah sudah memiliki pedoman makan sehat dengan gambaran ‘Isi Piringku’, yang menunjukkan kebutuhan berbagai variasi jenis makanan.

    “Prinsipnya yang berlebihan itu akan menimbulkan dampak yang kurang baik untuk kesehatan,” tegasnya saat dihubungi detikcom Sabtu (6/9/2025).

    “Kita punya acuan gizi dengan Isi Piringku dan dengan variasi jenis makanan.”

    Ia juga menyoroti jenis perasa dan bumbu hingga rempah yang dikonsumsi berlebihan, berpengaruh pada kesehatan organ tubuh.

    (naf/naf)

  • 469 Korban Aksi Demo Dirawat, Dinkes DKI Ungkap Keluhan Terbanyak

    469 Korban Aksi Demo Dirawat, Dinkes DKI Ungkap Keluhan Terbanyak

    Jakarta

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati melaporkan sejumlah rumah sakit sudah disiagakan menjadi rujukan korban aksi demo. Beberapa di antaranya RS Hermina Kemayoran, RS Kramat 128, RSAL Mintohardjo, RSPAD Gatot Soebroto, RS POLRI, RSUD Koja, RSUD Budhi Asih, RS Pelni, dan RS Pusat Pertamina.

    Rujukan juga dikerahkan ke sejumlah puskesmas sekitar wilayah titik demo.

    Data yang dihimpun Dinkes DKI hingga Minggu (31/8) pukul 07:00 WIB menunjukkan 469 orang korban demo dirawat dengan 371 di antaranya menjalani rawat jalan, 97 kasus rawat inap, dan satu orang meninggal dunia.

    Berikut keluhan yang dilaporkan:

    konjungtivitis (198 kasus)luka terbuka atau vulnus (90 kasus)sesak napas atau dyspnea (42 kasus)trauma fisikpatah tulangcedera kepalakeluhan medis lain.

    Sebagai catatan, konjungtivitis adalah peradangan pada selaput transparan yang melapisi kelopak mata dan bola mata. Selaput ini disebut konjungtiva. Ketika pembuluh darah kecil di konjungtiva membengkak dan teriritasi, pembuluh darah tersebut akan lebih terlihat. Inilah yang menyebabkan bagian putih mata tampak kemerahan atau merah muda. Mata merah juga disebut konjungtivitis.

    Keluhan konjungtivitis yang dialami demonstran diduga terkait paparan gas air mata. Gas air mata bisa menimbulkan sensasi terbakar, perih, hingga sesak napas.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi sebelumnya menekankan untuk tidak memakai odol saat mencegah kemungkinan paparan gas air mata, hal ini malah bisa memperberat iritasi.

    Sebaiknya, menjauh dari sumber paparan, dan bila terpapar, dibersihkan dengan cairan NaCl 0,9 persen atau ringer laktat selama 15 hingga 30 menit, dikompres dengan air dingin, atau diberikan obat tetes air mata.

    Paparan gas air mata juga bisa tersisa di pakaian, karenanya dr Nadia memgimbau untuk segera melepas pakaian yang terkontaminasi. Mengingat. sisa gas air mata bisa terhirup dan berdampak ke paru-paru.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Kemenkes Ungkap Cara yang Benar Atasi Efek Gas Air Mata, Bukan Pakai Odol!

    Kemenkes Ungkap Cara yang Benar Atasi Efek Gas Air Mata, Bukan Pakai Odol!

    Jakarta

    Gas air mata kembali digunakan aparat saat aksi demonstrasi di sejumlah titik termasuk di depan Gedung DPR RI beberapa hari ini. Senjata anti-huru-hara ini kerap menimbulkan sensasi terbakar, perih, hingga sesak napas.

    Banyak massa aksi yang mencoba mencegah dampak iritasi akibat gas air mata dengan menempelkan pasta gigi di sekitar wajah termasuk mata. Memangnya beneran ampuh?

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi menekankan pemakaian odol malah memungkinkan seseorang mengalami iritasi lebih parah saat terpapar gas air mata.

    Alih-alih menggunakan pasta gigi, cara efektif paling pertama untuk mencegah dampak lebih luas adalah hindari kerumunan dan mencari tempat terbuka.

    Paparan gas air mata juga bisa tersisa di pakaian, karenanya dr Nadia memgimbau untuk segera melepas pakaian yang terkontaminasi. Mengingat. sisa gas air mata bisa terhirup dan berdampak ke paru-paru.

    “Jangan pakai odol karena akan menambah iritasi,” tegas dr Nadia saat dihubungi detikcom Minggu (30/8/2025).

    “Daripada memakai odol, berikan atau irigasi mata dengan menggunakan air bersih mengalir,” saran dr Nadia.

    Opsi kedua yang bisa dilakukan adalah membersihkan dengan cairan NaCl 0,9 peesen atau ringer laktat.

    “Diberikan selama 15 sampai 30 menit. Jangan gosok mata. Segera ke fasilitas kesehatan jika ada gejala berat. Lepas kontak lensa jika sedang memakai,” tegas dr Nadia.

    Bila terkena kulit, cuci bagian kulit yang terpapar dengan sabun dan air. Namun, dr Nadia memberikan catatan untuk tidak terlalu menggosok terlalu keras. Hal ini dikarenakan iritasi bisa meluas.

    Lantaran efeknya juga bisa terasa ke pernapasan, bila mengeluh sesak, dr Nadia menyarankan untuk melonggarkan pakaian yang ketat.

    “Pindah ke udara segar, duduk tegak.”

    “Terakhir, untuk mata bisa juga diberikan kompres dingin atau air mata buatan atau obat tetes mata,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

    Ragam Cara Tangkal Gas Air Mata

    12 Konten

    Gas air mata menyebabkan iritasi di permukaan tubuh, termasuk mata. Bukan hanya demonstran dan aparat yang merasakannya, warga sekitar yang turut menghirupnya turut mengalami mata perih dan berair. Bagaimana meredakannya?

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Pertamina Drilling Bangun Sumur Air Bersih, Dimanfaatkan 58 Kepala Keluarga di Minas Jaya Siak
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Agustus 2025

    Pertamina Drilling Bangun Sumur Air Bersih, Dimanfaatkan 58 Kepala Keluarga di Minas Jaya Siak Nasional 16 Agustus 2025

    Pertamina Drilling Bangun Sumur Air Bersih, Dimanfaatkan 58 Kepala Keluarga di Minas Jaya Siak
    Penulis
    KOMPAS.com –
    PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha
    subholding upstream,
    PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) membangun membangun fasilitas sumur air bersih bagi warga Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau.
    Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan di wilayah operasionalnya.
    Direktur Utama Pertamina Drilling, Avep Disasmita, mengatakan program ini wujud kontribusi nyata perusahaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
    Program ini juga selaras dengan program Asta Cita Pemerintah Indonesia terutama poin 4, yakni memperkuat sistem kesehatan nasional melalui kualitas air bersih.
    “Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina Drilling tidak hanya fokus pada keberhasilan proyek pengeboran, tetapi juga memiliki tanggung jawab membantu meningkatkan kualitas hidup warga. Kami percaya akses air bersih adalah hak dasar setiap orang,” ujarnya.
    Fasilitas yang telah diresmikan sejak 24 Juli 2025 ini telah memenuhi kebutuhan 21 kepala keluarga, dan akan bertambah 37 kepala keluarga lainnya sebagai penerima manfaat berikutnya.
    Program ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh kepala keluarga di Desa Minas Jaya.
    Lurah Minas Jaya, Apridesta, menyampaikan terima kasih atas inisiatif ini. “Air adalah kebutuhan pokok. Walaupun belum memenuhi seluruh warga, 21 keluarga sudah merasakan manfaatnya, dan 37 keluarga lain akan mendaftar sebagai penerima berikutnya,” katanya.
    Sebelum program air bersih tersebut, warga membeli air bersih hingga Rp 50 ribu per tangki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya selama dua hari. Kini, masyarakat dapat mengakses air dengan lebih mudah dan hemat.
    Ketua Kelompok Pengelola Sumur Berkah Do’a Bersama, Tarmizi, menyebut program ini sangat membantu perekonomian warga.
    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, satu fokus TJSL Pertamina adalah bidang lingkungan, di antaranya, Program Pengelolaan Air Berkelanjutan yang berdampak peningkatan kesehatan masyarakat.
    “Pertamina berkomitmen untuk memberi kontribusi pada masyarakat. Selain melalui penyediaan energi, juga program sosial, yang diharapkan mendukung Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian nasional,” ujar Fadjar.
    Selain membangun sarana air bersih, Pertamina Drilling juga menjaga keberlanjutan lingkungan desa dengan melakukan penanaman pohon buah di sekitar sumur guna pelestarian lingkungan dan mendukung ketahanan pangan lokal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Aceh Barat-Aceh Jaya Larang Lomba Panjat Pinang, Ini Alasannya

    Pemkab Aceh Barat-Aceh Jaya Larang Lomba Panjat Pinang, Ini Alasannya

    Aceh Barat

    Pemerintah Aceh Barat dan Aceh Jaya melarang warga menggelar lomba panjat pinang saat perayaan HUT ke-80 RI. Alasannya, lomba panjat pinang dinilai tidak memiliki nilai edukasi.

    Dilansir detikSumut, Rabu (13/8/2025), Bupati Aceh Barat Tarmizi meminta masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan saat memperingati dan menyemarakkan hari kemerdekaan. Kegiatan yang digelar juga mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Berkenaan dengan hal tersebut, saudara para camat agar dapat menginformasikan kepada seluruh keuchik (kepala desa) di wilayahnya masing-masing untuk melarang dan tidak melaksanakan kegiatan panjat pinang,” kata Tarmizi dalam keterangannya.

    Tarmizi menyebutkan, pelarangan lomba panjat pinang karena kegiatan itu tidak memiliki nilai edukasi. Selain itu, lomba tersebut juga membahayakan para peserta.

    “Sebagai gantinya dapat melaksanakan kegiatan lainnya yang lebih kreatif dan bermanfaat serta lebih meriah,” jelasnya.

    “Melarang dan tidak melaksanakan kegiatan panjat pinang pada peringatan hari ulang tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 di wilayahnya dikarenakan kegiatan dimaksud tidak ada nilai edukasinya dan membahayakan peserta perlombaan,” tulis Safwandi dalam suratnya.

    Simak selengkapnya di sini

    (isa/isa)