Xcloud.id

Tag: Taj Yasin Maimoen

  • Kaleidoskop: MK Muluskan Pencalonan Gibran, Ketua KPU Dipecat, Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin – Halaman all

    Kaleidoskop: MK Muluskan Pencalonan Gibran, Ketua KPU Dipecat, Prabowo Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemilu 2024 menandai babak baru perjalanan demokrasi di Indonesia.

    Tahun ini menjadi saksi dari pelaksanaan pemilihan umum serentak yang melibatkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg).

    Meski sempat diwarnai dinamika hukum dan kontroversi politik, pemilu tetap berhasil diselenggarakan sesuai jadwal.

    Awal tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelesaikan distribusi logistik ke seluruh daerah di Indonesia, yang sudah dipersiapkan sejak 2023, termasuk alat-alat pencoblosan dan surat suara. 

    Di tengah persiapan, berbagai kampanye dari para kandidat presiden dan partai politik semakin intens.

    Adapun hal yang jadi sorotan publik dalam pemilu dimulai pada Maret 2023, ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

    Pengadilan memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda hingga 2025 karena dugaan ketidakadilan administratif oleh KPU. 

    Keputusan ini memicu gelombang protes dari publik dan berbagai pihak.

    Pada April 2023, Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan tersebut, mengembalikan fokus pada pelaksanaan Pemilu yang telah direncanakan pada 14 Februari 2024.

    Lalu, tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden akhirnya resmi mendaftar ke KPU, yakni: Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Nama Gibran mulanya muncul dalam spekulasi sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo sebelum pemilu resmi ditetapkan KPU.

    Dari segi usia, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu masih belum memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu. 

    Hingga akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memutuskan ihwal individu yang pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat publik hasil pemilihan, seperti kepala daerah, dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meskipun belum berusia 40 tahun.

    “Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian” kata Ketua MK saat itu, Anwar Usman dalam ruang sidang MK, Jakarta, Senin (16/10/2023).

    Lalu November 2023 hingga Februari 2024 diwarnai dengan kampanye besar-besaran. Debat kandidat menjadi salah satu momen krusial, di mana masing-masing pasangan memaparkan visi-misi terkait ekonomi, pendidikan, hingga isu lingkungan.

    Pada 14 Februari 2024, rakyat Indonesia memadati Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih mereka. Partisipasi masyarakat mencapai lebih dari 80 persen, menunjukkan tingginya antusiasme publik terhadap pesta demokrasi ini.

    Hasilnya, KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang dengan perolehan suara sebagai berikut:

    Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka: 96.214.691 suara (58,59 persen)
    Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar: 40.971.906 suara (24,95 persen)
    Ganjar Pranowo – Mahfud MD: 27.040.878 suara (16,47%)

    Pemecatan Ketua KPU RI

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers pemecatan dirinya sebagai Ketua KPU oleh DKPP di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (3/7/2024). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Pada 3 Juli 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan pemberhentian tetap terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari karena terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

    Hasyim Asy’ari dihubungi oleh anggota PPLN tersebut pada malam 3 Oktober 2023 untuk datang ke kamar hotelnya. Setelah berbincang di ruang tamu kamar,

    Hasyim Asy’ari diduga melakukan tindakan asusila terhadap anggota PPLN tersebut.

    Setelah keputusan DKPP, Hasyim Asy’ari menyampaikan terima kasih atas putusan tersebut, yang dianggapnya membebaskan dari tugas berat sebagai anggota KPU yang mengorganisir pemilu.

    Kini posisi Hasyim digantikan oleh komisioner yang semula membidangi Divisi Hukum KPU RI, Mochammad Afifuddin.

    Pilkada 2024

    Kotak Kosong dan Political Fatigue

    Usai pemilu, KPU masih harus melanjutkan tugasnya untuk Pilkada 2024 mulai dari proses pendaftaran calon kepala daerah hingga verifikasi administrasi.

    KPU juga memperkenalkan penggunaan teknologi dalam pendataan dan penghitungan suara untuk mengurangi potensi kecurangan. 

    Meski demikian, tantangan dalam pengawasan pemilu masih mewarnai.

    Seperti fenomena kotak kosong, misalnya, yang kembali terjadi di Pilkada 2024. 

    Kotak kosong sendiri merupakan fenomena ketika hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang berkontestasi dalam pemilu di mana kondisi ini seringkali dianggap menguntungkan paslon tunggal karena ketiadaan lawan dinilai membuka peluang lebar untuk menang.

    Oleh karena itu, kemenangan kotak kosong menjadi kontroversi. 

    Munculnya fenomena ini menunjukkan rendahnya kualitas partai politik dalam menghasilkan calon yang kompetitif serta rasa apatisme dari masyarakat terhadap para calon yang ada.

    Fenomena kotak kosong juga mencerminkan ketidakpuasan pemilih terhadap kurangnya alternatif politik yang mendorong sebagian besar masyarakat untuk memilih golput atau tidak memberikan suara.

    Selain itu, setelah pemilu dan pilkada yang digelar secara berturut-turut, banyak pemilih yang merasa lelah dan tidak tertarik dengan ajang pemilu. Hal ini terutama terlihat di kalangan pemilih muda yang menganggap pemilu tidak membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. 

    Tingginya angka golput, terutama di kota-kota besar menunjukkan rasa frustasi pemilih terhadap para calon dan sistem politik yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan mereka.

    Angka golput di Jakarta mencapai 42,07%, menjadikannya provinsi dengan tingkat golput tertinggi di Pulau Jawa. Kemudian secara nasional, partisipasi pemilih tercatat di bawah 70%. Hal itu menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg 2024.

    Prabowo Dukung Ahmad Lutfi-Taj Yasin  

    Video Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan terhadap pasangan calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 02, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, diunggah Instagram @ahmadluthfi_official pada Sabtu (9/11/2024). (Instagram)

    Dalam Pilkada 2024, Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.

    Dukungan ini disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram Taj Yasin pada 3 November 2024, yang menunjukkan Prabowo mengajak warga Jawa Tengah untuk memilih pasangan tersebut. 

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dukungan Prabowo dengan menyatakan bahwa hal tersebut sah menurut Undang-Undang.

    Jokowi menegaskan bahwa sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo memiliki hak untuk berkampanye dan mendukung calon yang diusung partainya.

    Dukungan Prabowo ini menuai kritik dari berbagai pihak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan bahwa dukungan tersebut mengkhawatirkan, karena Prabowo kini menjabat sebagai Presiden dan seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis. 

    Meskipun demikian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan bahwa video dukungan Prabowo untuk Ahmad Luthfi dan Taj Yasin tidak melanggar aturan, karena dibuat pada 3 November 2024, yang termasuk dalam periode kampanye Pilkada 2024.

    “Tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Media Center Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). 

    Persiapan Sengketa Pilkada di MK  

    Setelah Pilkada 2024, potensi sengketa hasil pemilu diperkirakan akan meningkat, mengingat banyaknya ketegangan antara pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu. Bawaslu dan KPU telah mengingatkan agar proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan, namun potensi sengketa tetap tinggi, terutama di daerah-daerah yang memiliki persaingan ketat antara calon. 

    Persiapan menghadapi sengketa di MK menjadi sangat penting, karena lembaga itu akan menjadi tempat penyelesaian sengketa hasil pilkada.

    Para calon yang kalah cenderung mengajukan gugatan ke MK untuk membatalkan hasil pemilu yang mereka anggap tidak sah, baik karena adanya pelanggaran administratif maupun dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan.

    Sejumlah partai politik juga sudah mempersiapkan tim hukum untuk menghadapi kemungkinan sengketa ini, yang berpotensi memperpanjang ketegangan politik setelah pemilu.

    Pembatalan Pasangan Calon Pilkada 2024

    Pada Pilkada 2024, KPU juga membatalkan pencalonan beberapa pasangan calon di berbagai daerah karena pelanggaran administrasi atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa paslon yang dibatalkan:

    – Pasangan calon gubernur Abdul Faris Umlati dibatalkan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya atas rekomendasi Bawaslu karena kasus mutasi jabatan kepala distrik dan kepala kampung.

    – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Fakfak, Untung Tamsil-Yohana Dina Hindom, dibatalkan oleh KPU Kabupaten Fakfak atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak karena penyalahgunaan kewenangan sebagai petahana.

    – Pasangan calon walikota dan wakil walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah, dibatalkan karena terbukti menyalahgunakan kewenangan sebagai petahana. 

    – Pasangan calon walikota dan wakil walikota Kota Metro, Wahdi Siradjuddin-Qomaru Zaman dibatalkan oleh KPU Kota Metro karena Qomaru divonis denda atas pidana pemilu.
     
    Perlu dicatat bahwa meskipun pencalonan mereka dibatalkan, nama-nama paslon tersebut mungkin tetap tercantum dalam surat suara karena keterbatasan waktu untuk mencetak ulang surat suara. 

  • Romahurmuziy: Wajar Sandi dinilai bisa bawa PPP kembali ke parlemen

    Romahurmuziy: Wajar Sandi dinilai bisa bawa PPP kembali ke parlemen

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa wajar mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dinilai bisa membawa partainya kembali ke parlemen.

    Romahurmuziy menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons hasil jajak pendapat dalam unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya, @romahurmuziy, terkait kandidat ketua umum PPP.

    “Sandi wajar mendapat polling (jajak pendapat, red.) tertinggi karena yang bersangkutan sudah menjadi Ketua Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu),” kata Romahurmuziy saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Sandi telah turun menyapa secara langsung kepada para kader selama satu tahun menjelang Pemilu 2024.

    “Di samping itu, wajahnya sudah familiar karena pernah menjadi cawapres (calon wakil presiden) Pak Prabowo Subianto (pada Pemilu 2019, red.),” ujarnya.

    Hingga Sabtu pukul 19:45 WIB, dalam unggahan Romahurmuziy, Sandiaga mendapatkan 56 persen suara dari total 354 responden, disusul oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih Taj Yasin Maimoen yang memperoleh 22 persen suara.

    Kemudian diikuti oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman dengan 12 persen suara, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan 11 persen suara.

    “Empat nama itu adalah nama-nama yang paling banyak disebut, dan dibicarakan kader-kader PPP. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bisa juga bertambah calon yang lain mengingat Muktamar PPP masih cukup lama, yaitu April 2025,” jelasnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • 6 Andika-Hendi Gugat ke MK, Pelantikan Gubernur-Wagub Jateng Berisiko Mundur Regional

    6 Andika-Hendi Gugat ke MK, Pelantikan Gubernur-Wagub Jateng Berisiko Mundur Regional

    Andika-Hendi Gugat ke MK, Pelantikan Gubernur-Wagub Jateng Berisiko Mundur
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah,
    Andika Perkasa
    -Hendrar Prihadi, telah mengajukan gugatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Gugatan ini berimplikasi pada potensi penundaan
    pelantikan gubernur
    dan wakil gubernur terpilih, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, yang awalnya dijadwalkan pada 7 Februari 2025.
    Jadwal pelantikan untuk daerah yang tanpa gugatan ke MK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024.
    Perpres ini merupakan perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2016 yang mengatur tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
    Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jawa Tengah Muslim Aisha menjelaskan bahwa pelantikan bagi pasangan calon terpilih yang tidak digugat dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
    “Iya akan berubah (jadwalnya). Tadi saya sampaikan 7 Februari itu berdasarkan Perpres 80 yang mengatur ke sana. Jadi tahapan apabila tidak ada gugatan, itu 7 Februari berdasarkan Perpres itu bisa dilakukan pelantikan,” ujarnya di Harris Hotel, Jumat (20/12/2024).
    Saat ini, KPU Jawa Tengah masih menunggu proses pengajuan gugatan dari partai pengusung Andika-Hendi, yaitu PDI-P, di MK.
    “KPU Jawa Tengah sedang menunggu ajuan gugatan ini dan dari prosesnya ternyata baru 3 Januari 2025. Pada 3 Januari itu baru diketahui apakah diregister atau tidak,” imbuh Muslim.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa hakim MK akan membacakan putusan terhadap gugatan tersebut pada 6 Februari 2025.
    “Putusan sangat tergantung pada bagaimana gugatan dan yang disampaikan oleh pemohon, kemudian bagaimana KPU menjawab, pihak terkait juga menjawab, Bawaslu sebagai bagian yang mengawasi juga menyampaikan keterangan, baru kemudian ada rapat putusan Hakim sampai pada tanggal 6 Februari itu dibacakan,” jelasnya.
    Jika MK memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, pelantikan pasangan calon terpilih dapat segera diproses setelah putusan.
    “Kalau nanti putusannya dismiss, tanggal 6 itu selesai tidak ada lanjut ke persidangan. Maka tiga hari setelah itu sudah akan masuk ke tahapan pengajuan pelantikan itu,” tambahnya.
    Muslim menegaskan bahwa kunci dari proses ini terletak pada pendaftaran gugatan pada 3 Januari 2025.
    Jika gugatan PDI-P tidak terdaftar, maka KPU Jateng dapat memproses penetapan calon terpilih dan pengusulan pelantikan.
    “3 Januari soal register ya, kalau misalnya masuk berarti nanti proses persidangan kita tunggu sampai tanggal 6 Februari. Kalau misalnya (lanjut) persidangan, kalau sampai akhir ya tadi sampai 11 Maret itu putusan akhir,” tandasnya.
    KPU Jateng meyakini bahwa perhitungan suara yang telah dilakukan adalah akurat dan akan menjadi dasar dalam putusan sidang MK.
    Sebagai informasi, Andika-Hendi memperoleh 40,86 persen atau 7.870.084 suara, yang merupakan selisih lebih dari 3 juta suara dibandingkan dengan perolehan pasangan nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, yang mendapatkan 59,14 persen atau 11.390.191 suara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rommy Tegaskan Posisi Ketum PPP Terbuka bagi Siapa Pun, Termasuk Anies Baswedan

    Rommy Tegaskan Posisi Ketum PPP Terbuka bagi Siapa Pun, Termasuk Anies Baswedan

    loading…

    Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, PPP terbuka bagi siapa pun, termasuk Anies Baswedan. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyatakan, PPP terbuka bagi siapa pun tokoh yang ingin memimpin partai berlogo Kakbah itu. Ia menegaskan, siapa pun tokoh bisa gabung PPP sepanjang memiliki irisan pemikiran yang sama.

    “Siapa pun tokoh bangsa yang memiliki irisan pemikiran yang sama dengan PPP, bisa bergabung dengan PPP,” kata Rommahurmuziy saat dihubungi, Rabu (18/12/2024).

    Apalagi, kata dia, figur seperti Anies Baswedan . Pria yang akrab disapa Gus Rommy ini mengatakan, Anies punya pemikiran yang sejalan dengan partainya. “Apalagi Pak Anies, yang pemikirannya banyak sejalan dengan PPP,” kata Gus Rommy, sapaan akrabnya.

    Sebelumnya, Gus Rommy mengungkapkan ada empat tokoh yang digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum PPP. Gus Rommy mengaku telah menerima aspirasi sosok yang dinilai mampu memimpin PPP.

    Maka itu, dia mendesak Muktamar PPP segera digelar pada awal 2025. Muktamar itu sedianya juga akan memilih pemimpin baru untuk menakhodai partai.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp Group yang saya ikuti di internal Partai Persatuan Pembangunan. Sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama (yang didukung maju menjadi Calon Ketua Umum),” kata Rommy di kawasan Ancol, Jumat (13/12/2024).

    Mantan Ketua Umum PPP itu menyebut dua nama yang muncul merupakan sosok internal alias kader PPP. Sementara, dua orang lainnya lagi merupakan sosok dari eksternal.

    Gus Rommy bahkan menyebutkan secara gamblang sosok-sosok itu di antaranya Taj Yasin Maimoen dan Sandiaga Uno yang merupakan kader PPP. Kemudian pihak eksternal yang juga didukung ialah Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman.

    “Dari dalam ada Gus Yasin yang kemarin terpilih lagi menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi Ketua Bappilu kita. Dari luar yang muncul di antara kader ini ada nama Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga nama Pak Dudung Abdurachman mantan KSAD,” ungkapnya.

    (abd)

  • 4 Nama Calon Ketum PPP, Masih Belum Kuat Tarik ke Parlemen

    4 Nama Calon Ketum PPP, Masih Belum Kuat Tarik ke Parlemen

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai masih belum memiliki nama yang cukup kuat untuk dipilih menjadi Ketua Umum partai berlambang Kabah tersebut. 

    Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa empat nama yang masuk kandidat bursa ketua umum DPP PPP masih belum memiliki kemampuan untuk penuhi harapan kader agar PPP bisa kembali ke parlemen.

    Keempat kandidat tersebut dua dari dalam internal partai dan dua dari luar PPP, yakni Taj Yasin Maimoen, Sandiaga Salahudin Uno dari internal, Sementara itu, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Dudung Abdurachman dari luar PPP.

    “Saya melihat belum ada nama potensial untuk jadi Ketum DPP PPP. Namun sejauh ini saya tidak melihat calon ketum umum yang membawa harapan PPP kembali menjadi partai parlemen,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (16/12).

    Pria yang akrab disapa Pangi tersebut juga menilai bahwa semua calon ketua umum DPP PPP tersebut tidak mungkin bisa bawa PPP kembali ke parlemen.

    “Kemarin saja partai yang sudah ada di parlemen menjadi partai non palemen. Artinya tidak ada prestasi dan harapan dengan nama nama elite lama PPP tersebut akan memberikan harapan PPP kembali menjadi partai berkelas,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengungkap 4 nama yang masuk kandidat sebagai ketua umum PPP. 

    Keempat kandidat itu dua dari dalam internal partai dan dua dari luar yakni Taj Yasin Maimoen, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Sandiaga Uno, hingga Dudung Abdurachman.  ,

    Adapun Dudung dan Gus Ipul adalah dua kandidat yang berasal dari luar partai. Dudung adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat alias KSAD. Sementara itu, Gus Ipul, saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih. 

    “Kami membuka diri terhadap siapapun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” kata Romy 

  • Dudung, Gus Ipul, Sandiaga Uno, dan Taj Yasin Masuk Bursa Ketum PPP

    Dudung, Gus Ipul, Sandiaga Uno, dan Taj Yasin Masuk Bursa Ketum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengungkap 4 nama yang masuk kandidat sebagai ketua umum PPP.

    Keempat kandidat itu dua dari dalam internal partai dan dua dari luar yakni Taj Yasin Maimoen, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Sandiaga Uno, hingga Dudung Abdurachman. 

    Adapun Dudung dan Gus Ipul adalah dua kandidat yang berasal dari luar partai. Dudung adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat alias KSAD. Sementara itu, Gus Ipul, saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih.

    “Kami membuka diri terhadap siapapun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” kata Romy dilansir dari Antara.

    Menurut dia, nama Sandiaga Uno dan Taj Yasin sudah muncul dari internal partai PPP. Dua itu dimunculkan oleh beberapa kader dari komunikasi di sejumlah grup “WhatsApp”.

    Kemudian lanjut Romy, untuk dari eksternal terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman. Gus Ipul bahkan sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di Partai Persatuan Pembangunan sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan bahwa saat ini tidak perlu menutup diri dari pihak luar, yang terpenting para tokoh ini dapat memajukan dan mengangkat kembali PPP ketika pemilu nanti.

    “Kalau masalah AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) bisa diubah,” katanya.

    Serukan Pengurus Bertaubat

    Sebelumnya, Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti; PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy.

    Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI.

    Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.

  • Andika-Hendi Akan Beberkan Bukti Keterlibatan Jaksa Polisi dan Kepala Desa di Pilkada Jateng

    Andika-Hendi Akan Beberkan Bukti Keterlibatan Jaksa Polisi dan Kepala Desa di Pilkada Jateng

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) bakal menghadirkan bukti keterlibatan Polisi, Jaksa dan Kepala Desa di Pilkada Jawa Tengah dalam sidang gugatan sengketa pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menyebut bahwa keterlibatan Jaksa, Polisi dan Kepala Desa itu telah membuat Andika Perkasa dan  Hendrar Prihadi (Hendi) kalah di Pilkada Jawa Tengah kemarin.

    “Kami mendalilkan juga keterlibatan aparat penegak hukum di sidang nanti. Dari awal, ada keterlibatan kepolisian dan kejaksaan serta pengerahan kepala desa. Ini semua nanti akan kita buktikan di sidang MK dan kita tunjukan bukti-buktinya,” tuturnya di Gedung MK, Rabu (11/12/2024) malam.

    Ronny menilai Pilkada Serentak tahun ini merupakan pilkada yang paling brutal, terutama karena banyaknya alat negara yang dikerahkan.

    “Pilkada tahun ini sangat brutal sekali,” kata Ronny.

    Ronny juga mengatakan bahwa Hakim MK kini menjadi satu-satunya harapan bagi paslon Andika-Hendi agar demokrasi bisa kembali tegak dan berjalan sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia

    “Kami sangat berharap MK itu jadi tempat terakhir kami mendapat keadilan di tengah yang terjadi. Kami mohon kepada MK dalam hal ini rakyat ingin proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan,” ujarnya.

    Gugatan Andika Perkasa-Hendi

    Sebelumnya, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pihak termohonnya adalah KPU Provinsi Jateng.

    Berdasarkan informasi resmi MK, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendi tersebut telah mendaftarkan gugatan sengketa ke MK pada hari ini Rabu 11 Desember 2024 pukul 22.13 WIB malam ini secara daring.

    Paslon Andika Perkasa dan Hendi juga telah menyiapkan satu orang ketua tim pemohon gugatan sengketa Pilkada untuk bersidang nanti yaitu Roy Jansen Siagian. 

    Seperti diketahui, KPU Jawa Tengah telah menetapkan hasil Pilkada Jawa Tengah 2024 beberapa waktu lalu.

    KPU menetapkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) sebagai peraih suara terbanyak dengan rincian paslon 01 Andika-Hendi meraih 7.830.084 suara. Sedangkan Paslon nomor 02, Luthfi-Yasin memperoleh 11.390.191 suara.

    Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono dalam rapat pleno penetapan hasil Pilgub Jawa Tengah 2024 di Semarang, Sabtu (7/12/2024), mengatakan, pasangan calon Nomor Urut 2 tersebut meraih 11.390.191 suara.

    Sementara pasangan Nomor Urut 2, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, meraih 7.870.084 suara.

    “Total suara sah yang diperoleh kedua pasangan calon sebanyak 19.260.275 suara. Jumlah suara tidak sah sebanyak 1.528.502 suara,” katanya.

    Ia mengatakan jumlah penduduk Jawa Tengah yang menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara 27 November 2024 lalu mencapai 20.788.777 orang.

    Hasil rekapitulasi suara tersebut, lanjut dia, dituangkan dalam surat keputusan KPU Jawa Tengah yang selanjutnya diserahkan kepada kedua saksi pasangan calon dan Bawaslu Jawa Tengah.

  • Andika-Hendi Gugat Hasil Pilgub Jateng, Dalilkan Dugaan Keterlibatan Aparat hingga Kepala Desa Megapolitan 12 Desember 2024

    Andika-Hendi Gugat Hasil Pilgub Jateng, Dalilkan Dugaan Keterlibatan Aparat hingga Kepala Desa Megapolitan 12 Desember 2024

    Andika-Hendi Gugat Hasil Pilgub Jateng, Dalilkan Dugaan Keterlibatan Aparat hingga Kepala Desa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) nomor urut 1
    Andika Perkasa
    –
    Hendrar Prihadi
    resmi mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke
    Mahkamah Konstitusi
    (
    MK
    ), Rabu (11/12/2024).
    Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, gugatan itu didasari dugaan adanya mobilisasi kepada aparat penegak hukum hingga ke tingkat kepala desa pada
    Pilkada Jateng
    2024.
    “Kami juga mendalilkan keterlibatan aparat penegak hukum di mana dari awal ada panggilan-panggilan kepolisian, kejaksaan, dan pengerahan kepala desa, dan lain-lain. Ini nanti kita akan buktikan di sidang
    mahkamah konstitusi
    ,” kata Ronny di MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).
    Tim Andika-Hendi berharap, MK bisa menjadi tempat yang memberikan keadilan dalam gugatan yang dilayangkan soal sengketa kontestasi politik di Jawa Tengah.
    “Kami sangat berharap bahwa makamah konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapatkan keadilan di tengah, yang terjadi bagaimana pilkada tahun ini sangat brutal,” ucap Ronny.
    Ronny meminta kepada masyarakat di Jawa Tengah untuk mengawal gugatan yang diajukan ke MK itu, dengan harapan proses demokrasi ke depan dapat lebih baik.
    “Kami ingin agar proses demokrasi yang ada ini berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan pasca reformasi,” ucap Ronny.
    Berdasarkan laman resmi MK, Andika mendaftarkan gugatannya ke MK sekitar pukul 22.13 WIB dan teregistrasi dengan nomor perkara 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024.
    Pada perkara ini, eks Panglima TNI itu memberikan kuasa kepada Roy Jansen Siagian dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Tengah sebagai termohon.
    KPUD Jawa Tengah sebelumnya menetapkan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen sebagai pemenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Tengah.
    Dalam penghitungan KPUD Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mendapat 7.830.084 suara. Sedangkan Luthfi-Yasin mendapat 11.390.191 suara.
    Andika-Hendi hanya unggul di 3 kota dari 35 kabupaten/kota. Sementara, Luthfi-Yasin unggul di 32 kabupaten/kota.
    Total suara sah kedua pasangan calon sebanyak 19.260.275 suara. Sedangkan jumlah suara tidak sah sebanyak 1.528.502 suara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Andika Perkasa hingga Risma Gugat Hasil Pilkada, RIDO Akui Kalah di Jakarta?

    Andika Perkasa hingga Risma Gugat Hasil Pilkada, RIDO Akui Kalah di Jakarta?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah calon gubernur dan wakil gubernur mulai mendaftarkan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Berdasarkan catatan MK, sampai Kamis (12/12/2024), sebanyak 15 calon gubernur dan wakil gubernur mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah pasca penetapan rekapitulasi suara Pilkada 2024. 

    Sengketa yang diajukan antara lain berasal dari Papua Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Kalimantan Tengah.

    Sementara itu, jumlah sengketa untuk tingkat kabupaten atau kota masing-masing sebanyak 213 untuk sengketa pilkada kabupaten serta 47 senjata pemilihan wali kota. Total sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 275 gugatan. 

    Dalam catatan MK, ada sejumlah persoalan yang menjadi perhatian para calon kepala daerah baik yang langsung melakukan gugatan maupun hanya berkonsultasi terkait perkara Pilkada 2024.

    Pertama, isu tentang pengerahan aparatur sipil negara alias ASN. Isu ini lazim ketika yang maju adalah petahana. Kedua, pelanggaran administratif dan pidana. Ketiga, terjadinya kerusakan yang mengakibatkan korban jiwa. 

    RIDO Tak Ajukan Gugatan?

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono, tidak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sampai Rabu (11/12/2024).

    Padahal, sebelumnya kubu Rido telah menyatakan bakal menggugat hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi dan mendaftarkan gugatannya pada hari Rabu kemarin.

    Wakil Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Adhinusa mengemukakan pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk dibawa ke MK.

    Selanjutnya, dia menjelaskan jika hari ini semua bukti sudah terkumpul, maka langsung finalisasi dan dibawa ke Gedung MK untuk mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Jakarta 2024. 

    “Jadi hari ini ada beberapa penambahan barang bukti dan sedang finalisasi. Besok (Rabu) akan kami daftarkan gugatan ke MK,” tutur Adhinusa di Jakarta, Selasa (10/12).

    Namun hingga Rabu kemarin, kubu RIDO tidak kunjung mendaftarkan gugatannya.

    Dilihat di situs pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024 milik Mahkamah Konstitusi Kamis (12/12/2024) pukul 05.53 WIB, pasangan cagub dan cawagub yang diusung oleh KIM Plus dan diendorse oleh Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo itu, belum tercatat dalam daftar pengajuan permohonan sengketa Pilkada. 

    Sekadar catatan, MK telah memberikan kesempatan kepada calon kepala daerah atau calon gubernur yang kalah dalam rekapitulasi suara di KPU selama 3 hari.

    Itu artinya, jika proses penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 terjadi pada tanggal 8 Desember 2024, seharusnya sampai pada Rabu (11/12/2024) pukul 23.59 WIB, berkas permohonan gugatan sudah didaftarkan ke MK. 

    Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno unggul dengan 50,07% suara dari dua paslon lainnya. 

    Perlu diketahui, Pramono-Rano unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 atau setara dengan 50,07%. Kemudian, di posisi kedua ada paslon Ridwan Kamil-Suswono sebesar 1.718.160 (39,4%) dan terakhir ada Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 459.229 (10,53%). 

    Andika Perkasa – Edy Rahmayadi 

    Di sisi lain, sejumlah pasangan calon gubernur yang diusung PDIP mulai dari pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, Tri Rismaharini-Gus Hans, hingga Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala telah mengajukan gugatan ke MK.

    Andika Hendi telah mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pihak termohonnya adalah KPU Provinsi Jateng.

    Berdasarkan informasi resmi MK, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendi tersebut telah mendaftarkan gugatan sengketa ke MK pada hari ini Rabu 11 Desember 2024 pukul 22.13 WIB malam ini secara daring.

    Paslon Andika Perkasa dan Hendi juga telah menyiapkan satu orang ketua tim pemohon gugatan sengketa Pilkada untuk bersidang nanti yaitu Roy Jansen Siagian. 

    Seperti diketahui, KPU Jawa Tengah telah menetapkan hasil Pilkada Jawa Tengah 2024 beberapa waktu lalu.

    KPU menetapkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) sebagai peraih suara terbanyak dengan rincian paslon 01 Andika-Hendi meraih 7.830.084 suara. Sedangkan Paslon nomor 02, Luthfi-Yasin memperoleh 11.390.191 suara.

  • Daftar Perolehan Suara Calon Gubernur yang Diusung KIM Plus di Jawa dan Sumatra

    Daftar Perolehan Suara Calon Gubernur yang Diusung KIM Plus di Jawa dan Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) yang terdiri dari partai-partai besar seperti Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan sejumlah partai lainnya tengah mendapat perhatian besar dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Koalisi akbar tersebut berhasil mengamankan sejumlah wilayah pada kontestasi politik yang digelar di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di Pulau Jawa dan Sumatra. Partai-partai dalam koalisi ini telah mengusung sejumlah calon kepala daerah yang bersaing ketat di beberapa wilayah strategis.

    Bahkan, sejumlah pasangan calon (paslon) yang didukung koalisi gemuk ini pun mendapatkan kemenangan besar di sejumlah daerah.

    Berikut ini adalah daftar perolehan suara calon kepala daerah yang didukung oleh KIM Plus di beberapa provinsi utama di Pulau Jawa dan Sumatra berdasarkan hasil sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024:

    Sumatera Utara

    Bobby Nasution-Surya yang diusung oleh KIM Plus menjadi kandidat yang unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024 dengan memperoleh suara 63,08 persen.

    Sementara itu, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala memperoleh 36,92 persen suara berdasarkan hasil quick count.

    Bobby-Surya didukung oleh 10 partai politik yang terdiri dari sembilan partai pemilik kursi di DPRD Sumut yakni Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo dan PPP.

    Sumatra Barat

    Mahyeldi dan Vasco Ruseimy juga menjadi paslon unggul dalam kontestasi Pilkada Sumbar 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Sumbar pada Minggu (8/12/2024) paslon tersebut meraih 77,12 persen suara atau meraih suara dari 1.757.612 pemilih. Kedua tokoh ini didukung oleh Gerindra, PKS, Demokrat, PBB, dan Perindo.

    Sumatra Selatan

    Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024. Paslon yang didukung Nasdem, Demokrat, PKS, PSI, PBB, dan Perindo ini meraih total 51 persen suara pemilih atau sebanyak 2.220.437 suara

    Sedangkan paslon 02 Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia (ERA) sebanyak 1.082.241 suara, dan paslon 03 Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati (Matahati) sebanyak 999.141 suara.

    Lampung

    Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela hampir dipastikan menjadi paslon gubernur terpilih pada Pilkada Lampung 2024. Paslon yang didukung partai politik Gerindra, PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, dan PAN ini mendapat perolehan 3.300.681 suara.

    Bahkan, paslon ini unggul jauh dari pesaingnya yakni pasangan Arinal Djunaidi-Sutono yang diusung PDI Perjuangan. Arinal-Sutono mendapatkan perolehan sebanyak 691.076 suara. Pada pleno tersebut, Mirza-Jihan menang di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

    Banten

    Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung oleh 10 partai politik yakni Partai Gerindra, PKS, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PPP, PSI berhasil unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Banten 2024.

    Berdasarkan hasil quick count dengan 100 persen suara yang masuk, pasangan Andra Soni-Dimyati memperoleh suara 57,52 persen. Sedangkan pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumadi memperoleh 42,48 persen suara berdasarkan hasil quick count.

    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan menjadi paslon unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024 dengan memperoleh suara 61,16 persen.

    Sementara itu, pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie memperoleh 20,07 persen suara, pasangan Acep Adang Hidayat-Gitalis Dwi Natarina mendapat 9,67 persen suara, dan pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja mendapat 9,10 persen suara.

    Pada Pilkada Jawa Barat, KIM plus terpecah dalam mengusung calon gubernur. Dedi-Erwan diusung Koalisi Indonesia Maju di antaranya beranggotakan Gerindra, Golkar, PAN, PSI, dan Demokrat.

    Jawa Tengah

    Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang sempat mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto itu unggul dengan memperoleh 59,38 suara. Sedangkan lawannya Andhika Perkasa dan Hendrar Prihadi yang diusung PDIP mendapat 40,62 persen suara.

    Luthfi-Taj Yasin didukung oleh belasan Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus seperti PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, PPP. Lalu, PSI, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, Perindo, dan Prima.

    Jawa Timur

    Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak unggul dibandingkan dua rivalnya dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024 dengan torehan 57,23 persen suara.

    Khofifah-Emil didukung oleh belasan parpol KIM Plus yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PSI, PKS, Perindo, NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN.

    Di urutan kedua adalah Paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini (Risma)-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang diusung PDIP sebanyak 34,61 persen.