Xcloud.id

Tag: Syaripudin

  • 70 persen anggaran Dishub DKI digunakan untuk subsidi transportasi

    70 persen anggaran Dishub DKI digunakan untuk subsidi transportasi

    Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen anggarannya digunakan untuk subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, sisanya digunakan belanja pegawai, belanja modal, dan lain sebagainya.

    “Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripudin saat rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, dengan adanya subsidi tersebut diharapkan pengguna transportasi publik terus meningkat agar subsidi yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat bermanfaat.

    “Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,160 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT,” ujarnya.

    Sementara sisa 30 persen lanjut dia digunakan belanja operasional 5 persen, belanja barang dan jasa 14 persen, dan belanja modal 9 persen.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B Wahyu Dewanto mengatakan bahwa dengan besarnya subsidi transportasi umum diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga dengan baik.

    Ia menjelaskan, besaran subsidi transportasi publik itu menjadi satu di antara upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

    “Yang pasti kita berharap supaya semua warga masyarakat menggunakan transportasi umum,” katanya.

    Wahyu juga menanggapi adanya perluasan Transjakarta hingga ke daerah penyangga dan langkah tersebut perlu didukung, namun yang pasti perluasan itu akan menambah lagi biaya subsidi transportasi umum.

    “Kita sangat mendukung. Karena transportasi itu harus bisa melayani semua wilayah khususnya daerah penyangga tapi efeknya adalah biaya subsidi yang tinggi,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Bogor lantik 25 pejabat untuk akselerasi pembangunan daerah

    Bupati Bogor lantik 25 pejabat untuk akselerasi pembangunan daerah

    Bupati Bogor Rudy Susmanto melantik 25 pejabat di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/6/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor

    Bupati Bogor lantik 25 pejabat untuk akselerasi pembangunan daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Bupati Bogor Rudy Susmanto melantik 25 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bagian dari upaya penguatan organisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Pelantikan yang digelar di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa, meliputi 22 pejabat struktural eselon III dan IV serta tiga pejabat fungsional.

    “Mutasi, rotasi, dan promosi merupakan dinamika organisasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan struktural dan meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi,” kata Rudy.

    Pelantikan tersebut berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 100.2.2.6/3341/Otda tanggal 10 Juni 2025 tentang pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Rudy menjelaskan, dari total 126 pejabat yang akan dilantik, sebanyak 25 orang dilantik pada tahap pertama. Sisanya akan menyusul pada tahap berikutnya.

    Menurut dia, percepatan pembangunan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia, menjadi prioritas utama. Karena itu, pengisian jabatan yang kosong dinilai penting agar roda organisasi dapat berjalan optimal.

    “Pengisian jabatan ini bukan akhir, akan ada pelantikan lanjutan dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Ia mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk menjaga nama baik pemerintah daerah, membangun kolaborasi positif dengan seluruh perangkat daerah, serta memperkuat sinergi dengan DPRD Kabupaten Bogor.

    “Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh soliditas dan kerja sama antarlembaga,” kata Rudy.

    Rudy menegaskan bahwa pergantian jabatan tidak berarti pejabat sebelumnya tidak mampu. Justru mereka yang berpengalaman tetap diberikan tanggung jawab strategis sesuai kompetensi masing-masing.

    “Mereka tetap kami tempatkan di posisi yang membutuhkan keahlian dan pengalaman untuk terus membimbing dan berkontribusi,” katanya.

    Daftar pejabat fungsional yang dilantik:

    1. Syam Sriono – Auditor Ahli Muda, Inspektorat Kabupaten Bogor

    2. Amir Mahmud – Auditor Ahli Muda, Inspektorat Kabupaten Bogor

    3. Sri Nindita Harmelinda Kusumaningrum – Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Setda Kabupaten Bogor

    Daftar pejabat eselon III dan IV yang dilantik:

    4. Syaripudin – Kasubag Keuangan, Sekretariat Dinas PUPR

    5. Robie Apriansa Zakaria – Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah IV, Dinas PUPR

    6. R. Handri Sukmawijayaguna – Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Ciamis

    7. Esda Permana Lukman – Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah V, Dinas PUPR

    8. Ita Shiamita – Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Ciawi

    9. Ade Novie Mahyati – Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelas A, Dinas PUPR

    10. Unu Nur’iman – Sekretaris, Dinas Pemadam Kebakaran

    11. Ismambar Fadli – Kabid Penanggulangan Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran

    12. Agus Budiarso – Kabid Pengelolaan Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup

    13. Sri Endah Setiyani – Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Bapenda

    14. Ferry Ardiansyah – Kabid Penataan Ruang, Dinas PUPR

    15. Hendra Yatna – Kasi Penguatan Kapasitas, Dinas Pemadam Kebakaran

    16. Raden Deniar Kustiawan – Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin, Bapenda

    17. Adi Mora Tunggal – Kasubbid Keberatan, Bapenda

    18. Yudi Mariadi – Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan Cibungbulang

    19. Kiki Rizki Fauzi – Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas, Bapenda

    20. Teguh Budiono – Kabid PSU, Dinas Perumahan dan Permukiman

    21. Rani Siti Nur’aini – Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMD

    22. Dadan Nurdiansyah – Kabid Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur, BKPSDM

    23. Doni Junia Darmasakti – Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan Leuwiliang

    24. Eko Suharanto – Kabid Aset Daerah, BPKAD

    25. Roby Ruhyadi – Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI targetkan 1.530 orang dapat kerja pada tahun ini 

    Pemprov DKI targetkan 1.530 orang dapat kerja pada tahun ini 

    Pemprov DKI harus lebih ketat saat melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin ikut serta dalam bursa kerja

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan 1.530 orang bisa mendapat pekerjaan melalui bursa kerja (job fair) yang mulai diadakan rutin setiap bulan di tingkat kecamatan.

    “Pada tahun 2024 ada 1.669 pencari kerja yang mendapat pekerjaan melalui job fair. Sementara target di tahun 2025, 1.530 orang bisa mendapat pekerjaan melalui job fair,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan Pemprov DKI sudah berupaya membuat program bursa kerja untuk menekan angka pengangguran di Jakarta.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan pengangguran di Jakarta pada tahun 2023 mencapai 354.496 orang.

    Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina berpendapat Pemprov DKI harus lebih ketat saat melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin ikut serta dalam bursa kerja.

    Dengan begitu, warga Jakarta yang mendapat pekerjaan lewat bursa mampu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian keluarga.

    “Kalau perusahaannya jelas, upah yang didapat setiap bulan juga pasti, stabil. Bukan menerima upah sesuai pencapaian target saja,” kata dia.

    Dia juga meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh perusahaan yang ikut dalam bursa kerja memberikan upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, sesuai Keputusan Gubernur DKI Nomor 829 Tahun 2024.

    Wa Ode berharap sosialisasi terkait jadwal bursa kerja lebih digencarkan. Bahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain juga diminta untuk membantu penyebaran informasi melalui platform media sosial masing-masing.

    Dia berharap program bursa kerja bisa tepat sasaran untuk warga Jakarta yang belum memiliki pekerjaan.

    “Masih kurang sosialisasinya. Selain media sosial Disnakertrans, perlu juga SKPD lain bantu menginfokan. Bahkan RT/ RW juga harus membantu,” kata Wa Ode.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Jakarta: Ada Kepala Dinas hingga Wali Kota, Ini Daftarnya!

    Gubernur Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Jakarta: Ada Kepala Dinas hingga Wali Kota, Ini Daftarnya!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bina Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarra Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Puluhan pejabat itu terdiri dari para kepala dinas, wali kota, hingga direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

    Pelantikan itu diselenggarakan di Ruang Balai Agung, kompleks Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (7/5/2025) sore.

    “Hari ini saya melantik pejabat di Jakarta, ada lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya, serta kepala dinas, kepala biro yang ada. Semuanya kami isi sepenuhnya,” ucapnya usai pelantikan.

    Pramono menambahkan, saat ini tinggal dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum diisi pejabat definitif, yaitu Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    “Sekarang tinggal dua yang masih plt, tapi dalam waktu dekat akan kami selesaikan,” kata orang nomor satu di Jakarta ini.

    Ia pun berharap, para pejabat yang baru ini bisa langsung bekerja dalam membantu Pramono dan wakilnya, Rano Karno alias Doel dalam membangun Jakarta.

    “Kami harap tim balai kota ini, pemerintah DKI Jakarta ini sudah lengkap, kami akan bekerja lebih serius, lebih menjawab apa yang menjadi keinginan dan tantangan masyarakat,” ujarnya.

    Berikut daftar pejabat yang hari ini dilantik:

    1. Ali Maulana Hakim sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

    2. Suharini Eliawati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

    3. Syaefuloh Hidayat sebagai Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

    4. Muhamad Matsani sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

    5. I Dewa Gede Soni Aryawan sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

    6. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

    7. Vera Revina Sari sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

    8. Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

    9. Iin Mutmainnah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

    10. Heru Hermawanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

    11. Muhammad Herizkianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

    12. Bayu Meghantara sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

    13. Nasruddin Djoko Surjono sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

    14. Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

    15. Iqbal Akbarudin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

    16. Syaripudin sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

    17. Denny Wahyu Haryanto sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

    18. Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

    19. Sarjoko sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

    20. Hasudungan A. Sidabalok sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

    21. M. Fajar Sauri sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

    22. M. Fadjar Churniawan sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    23. Aceng Zaeni sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    24. Tri Indrawan sebagai Sekretaris Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    25. M. Anwar sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    26. Ali Murthadho sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    27. Mukhlisin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    28. Munjirin sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

    29. Kusmanto sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

    30. Eka Darmawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur

    31. Hendra Hidayat sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

    32. Fredy Setiawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara

    33. Augustinus sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

    34. Hari Nugroho sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya

    35. Purwosusilo sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri dan Perdagangan

    36. Wahyu Haryadi sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup

    37. Indra Patrianto sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman

    38. Benni Agus Candra sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang

    39. Premi Lasari sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi

    40. Fanny Juniadi P. sebagai Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

    41. Sugih Ilman sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

    42. Abdul Khalit sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

    43. Fajar Eko Satriyo sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

    44. Syony Tjahjadi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

    45. Weningtyas Purnomorini, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    46. ​​​ Nikensari Koesrindartia sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    47. Siti Hannah sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    48. Endah Kartika Dewi sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    49. Dyah Eko Judihartanti sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    50. Friana Asmely sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    51. Lysbeth Regina Pandjaitan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    52. Deftrianov sebagai Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

    53. Ujang Harmawan sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

    54. Dudi Gardesi Asikin sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

    55. Moh. Rizki Adhari J. sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

    56. Yuli Hartono sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

    57. Firmanudin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat

    58. Eric Phahlevi Zakaria Lumbun sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

    59. Denny Ramdany sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 92 Desa Wisata di Tasik Dorong Kemandirian Daerah, MBG Dongkrak Ekonomi Bandung 8 Januari 2025

    92 Desa Wisata di Tasik Dorong Kemandirian Daerah, MBG Dongkrak Ekonomi Bandung 8 Januari 2025

    92 Desa Wisata di Tasik Dorong Kemandirian Daerah, MBG Dongkrak Ekonomi
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 92 desa dari total 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, telah menjelma menjadi desa wisata.
    Salah satunya adalah Desa Taraju yang telah mendapatkan penghargaan desa wisata nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023.
    Pemerintahan desa di Tasikmalaya pun terus didorong untuk mandiri memanfaatkan
    dana desa
    guna mendapatkan sumber pendapatan yang menunjang pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.
    Kemudian, salah satu upaya mewadahi semua potensi itu sedang diproses dalam pembentukan
    Geopark Galunggung
    skala nasional.
    ”
    Dana desa
    sebesar Rp 1 miliar per desa merupakan peluang besar untuk membangun desa sesuai dengan potensi lokal masing-masing. Pemerintah desa adalah ujung tombak pembangunan. Dana desa yang kita terima harus dimanfaatkan secara optimal,” kata Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, Rabu (8/1/2025).
    Ade mengaku telah meminta seluruh pemerintahan desa di bawah kepemimpinannya untuk menyelaraskan pemanfaatan anggaran desa sesuai dengan visi pemerintah pusat dan daerah.
    Apalagi, Presiden RI Prabowo Subianto tengah fokus melaksanakan program makan gizi gratis.
    Program itu dinilai akan menciptakan perputaran uang Rp 8 miliar di tiap desa seluruh Indonesia mulai tahun 2025.
    “Pemkab Tasikmalaya telah memberikan waktu tambahan dua tahun kepada para kepala desa untuk menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi,” kata Ade.
    Dukungan lewat Peraturan Bupati Tasikmalaya menjadikan
    desa mandiri
    diharapkan mampu menggali berbagai potensi di setiap desa.
    Ke depannya, Kabupaten Tasikmalaya akan menjadi kumpulan desa mandiri dengan potensi yang beragam.
    “Nanti kan sesuai dengan potensinya, ada desa berbasis jasa, pertanian, perikanan, hutan, dan laut. Maka perencanaan yang matang sangat diperlukan agar dana desa dapat memberikan manfaat maksimal,” ujar dia.
    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Aep Syaripudin, mengaku legislatif selama ini mendukung penuh percepatan Geopark Galunggung menjadi wisata baru Indonesia yang penuh edukasi sejarah.
    Nantinya, berbagai potensi di tiap desa Kabupaten Tasikmalaya akan semakin dikenal di Indonesia dan dunia.
    Kemudian, Geopark di Tasikmalaya ini akan menjadi lokasi wisata alam bersejarah kebanggaan warga Tasikmalaya.
    “Kami berharap Geopark Galunggung akan menjadi destinasi wisata terkenal sampai ke mancanegara dan menarik turis asing ke Tasikmalaya. Tentunya, ini bisa meningkatkan
    kesejahteraan masyarakat
    ,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ulama dan Tokoh Jawa Barat Sampaikan Pepeling untuk Gubernur Terpilih,  Begini Isinya!

    Ulama dan Tokoh Jawa Barat Sampaikan Pepeling untuk Gubernur Terpilih,  Begini Isinya!

    JABAREKSPRES – 28 ulama dan tokoh agama Jawa Barat menggelar audensi dengan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa untuk menyampaikan pepeling atau pesan penting kepada Gubernur terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

    Koordinator Aliansi Ulama dan tokoh  agama Jabar Ustadz Asep Syaripudin mengatakan, pesan ini disampaikan mengenai hubungan sunda dan Islam.

    Menurutnya, sebagai masyarakat Jawa Barat, hubungan Sunda dan Islam sudah menjadi ruh jati diri Ki Sunda dari generasi ke generasi.

    BACA JUGA: Ulama API Berikan Nasehat untuk Prabowo Subianto agar Pilih Menteri Sesuai Kapasitas

    ‘’Inilah  yang harus dirawat dan dilestarikan serta dikuatkan melalui kebijakan politik pemerintah provinsi Jawa Barat,’’ ujar Asep dalam keterangannya, dikutip Rabu, (19/12/2024)

    Hubungan ini harus tetap dijaga agar menghidari kegaduhan yang disebabkan oleh praktek tradisi dan ritus Sunda Wiwitan yang bertentangan dengan Syariah Islam.

    Kondisi sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk selalu menjaga aqidah umat Islam di Jawa Barat.

    BACA JUGA: PC NU Garut, Ajak Pemerintah dan Ulama untuk Benahi Krisis Ahlak dan Moral

    Dengan begitu tanah pasundan ini akan menjadi negeri yang berkah, gemah ripah repeh rapih serta mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

    Pada keempatan tersebut, Ustad Asep menyampaikan naskah pepeling yang berisi pesan penting dari kalangan ulama dan tokoh agama untuk Gubernur terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

    Pepeling atau Tadzkirah tersebut disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil Ketua I DPRD Jabar Iwan Suryawan di ruangan Bamus DPRD Jabar.

    BACA JUGA: Pemerintah Tegaskan tak Ada Diskriminasi Hukum Bagi Ulama

    Adapun Pepeling dan Tadzkirah tersebut adalah sebagai berikut.

    Bismillahirrahmanirrahiim

    Asyhadu allaa ilaaha illallah wa ashadu anna Muhammadar rasulullah

    Amma Ba’du

    Islam memiliki sejarah yang panjang dan kaya di Tatar Sunda. Yang mencerminkan proses alkulturasi budaya dan islamisasi   antara  Islam dengan tradisi dan adat Sunda.

    Sehingga Identitas Islam teh Sunda, Sunda teh Islam menjadi cerminan dari keberhasilan proses Islamisasi ini, yang hingga kini masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Tatar Sunda.

  • KPU Majalengka diprotes terkait video lagu Indonesia Raya pada debat pertama 

    KPU Majalengka diprotes terkait video lagu Indonesia Raya pada debat pertama 

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    KPU Majalengka diprotes terkait video lagu Indonesia Raya pada debat pertama 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 14:49 WIB

    Elshinta.com – KPU Majalengka mendapat kritikan serta protes dari Paslon Bupati nomor urut 1 Eman Suherman – Dena M. Ramdan (HADE)) setelah berlangsungnya debat perdana (31/10/2024) lalu.

    Tim sukses HADE menyoroti terkait penayangan video saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam tayangan tersebut, nampak salah satu paslon. Sehingga, mereka menilai KPU sebagai penyelenggara tidak profesional dalam memfasilitasi debat kedua paslon.

    “Di dalam pelaksanaan Pilkada, penyelenggara haruslah menjunjung tinggi prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam UU (undang-undang) bahwa Pilkada harus dilaksanakan dengan jurdil (jujur dan adil),” kata tim advokasi pasangan HADE, Dicky Turmudzy 

    “Nah di dalam video yang diputar KPU pada saat menyanyikan theme song Indonesia Raya di acara debat, terdapat video yang menampilkan calon bupati nomor 1 Bapak Karna, kami keberatan atas hal itu, karena itu merupakan perbuatan yang tidak adil bagi kami,” sambungnya.

    Atas hal tersebut, kata Dicky, pihaknya sudah melayangkan surat ke KPU. Mereka meminta KPU mengklarifikasinya.

    “Jadi kami meminta klarifikasi secara terbuka kepada KPU terkait hal itu, permintaan klarifikasi kami tersebut, kami sampaikan lewat surat dan video secara terbuka. Surat kami sampaikan hari Jumat, ketemu dengan 1 komisioner, lalu hari Sabtu kami juga bertemu dengan 2 komisioner lainnya, di kantor KPU, 3 komisioner tersebut telah menyatakan secara lisan kepada kami bahwa mereka menyadari kesalahan tersebut, dan akan segera melakukan klarifikasi secara terbuka,” jelas dia.

    Jika tak kunjung mengklarifikasi, tim advokasi pasangan HADE akan melaporkan KPU Majalengka ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

    “Kami masih menunggu itikad baik KPU. Saya hari ini dapat komunikasi dari salah satu komisioner bahwa mereka akan segera melakukan klarifikasi, cuma katanya agenda sedang padat, nunggu ketua. Karena memang permintaan kami ketua KPU yang harus melakukan klarifikasi,” ujarnya.

    “Kami tunggu dalam 2 atau 3 hari, kalau dalam jangka waktu itu mereka tidak klarifikasi, maka kami anggap memang mereka tidak beritikad baik,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Rabu (6/11). 

    Sementara itu, KPU Majalengka di depan sejumlah media telah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. KPU mengaku penayangan video tersebut merupakan kesalahan teknis yang dilakukan oleh pihaknya.

    Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Majalengka, Deden Syaripudin mengatakan, pihak tidak ada maksud untuk mempromosikan salah satu paslon. Dia memastikan pihaknya bersikap netral sebagai penyelenggara pemilu.

    “Itu merupakan ketidaksengajaan karena kesalahan pemberian link YouTube Indonesia Raya kepada EO (event organizer). Dan EO nggak tahu identitas orang-orang dalam video klip itu sehingga bukan menunjukkan keberpihakan KPU ke salah satu paslon. KPU sudah ajukan ke EO agar di takedown videonya dari YouTube,” kata Deden, Selasa (5 /11).

    Deden menyampaikan, pihaknya juga akan mengklarifikasi terkait hal tersebut kepada paslon yang merasa dirugikan. Tak hanya itu, mereka akan juga mengevaluasi pada pelaksanaan debat selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan serupa.

    “Kami juga akan menjawab klarifikasi itu sendiri dan disampaikan ke tim paslon 01 serta akan memberitahukan ke Bawaslu, EO, YouTube, terkait hal-hal itu. Dan kami akan menjawab apa yang kami perbuat dan tentu akan dievaluasi lagi apa yang menjadi bahan perdebatan sekarang,” ucapnya.

    Sumber : Radio Elshinta