Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Batal Dialihkan ke Pemkot Bogor pada 2025
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Rencana pengelolaan
Biskita Trans Pakuan Bogor
yang semula akan dialihkan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada tahun 2025 batal dilakukan.
Hingga akhir 2025, pengelolaan transportasi ini akan tetap berada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menjelaskan, keputusan itu diambil lantaran sejumlah persiapan teknis yang diperlukan untuk mendukung peralihan pengelolaan belum sepenuhnya rampung.
“Rencananya awal 2025 akan dialihkan ke Pemkot. Namun, karena ada beberapa hal teknis yang harus dipenuhi, sehingga sampai 2025 masih dilanjutkan, masih dibiayai oleh pemerintah pusat atau Kemenhub,” kata Marse saat ditemui di Kantor Dishub Kota Bogor, Kamis (2/1/2025).
Dengan begitu selama tahun 2025, pemerintah pusat akan tetap menanggung seluruh biaya operasional semua koridor Biskita Trans Pakuan Bogor.
“Sambil kita evaluasi apakah ada koridor direloting atau ditambah jalurnya. Kita punya waktu selama 2025 sambil mempersiapkan proses peralihan kepada pemkot sehingga di 2026 bisa langsung ditake over,” ujar dia.
Saat ini, layanan operasional Biskita Trans Pakuan di semua koridor, yaitu koridor 1, 2, 5, dan 6, dihentikan sementara selama maksimal 30 hari terhitung sejak 1 Januari 2025.
“Pemberhentian sementara ini dilakukan untuk evaluasi pelaksanaan program Biskita serta penyesuaian kelembagaan di Kemenhub yang dulunya pengelolaan oleh BPTJ, ke depannya BPTJ berubah menjadi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda,” jelas Marse.
Sebelumnya, rencana pengalihan pengelolaan Biskita Trans Pakuan dari pemerintah pusat ke Pemkot Bogor telah dibahas sejak 2024.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, yang dulunya dijabat oleh Syarifah Sofiah, menyebutkan keputusan tersebut merupakan permintaan dari BPTJ agar pengelolaan tidak lagi menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2025.
“Dari BPTJ minta pelaksanaan Biskita sudah tidak dikelola oleh pemerintah pusat melalui APBN. Diminta kita mandiri dialihkan ke pemkot semua koridor. Untuk subsidi dari pusat abisnha 2025 per Januari,” ucap Syarifah kepada Kompas.com, Rabu (3/6/2024).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Syarifah Sofiah
-
/data/photo/2023/11/07/654a2bbc6405b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengelolaan Biskita Trans Pakuan Batal Dialihkan ke Pemkot Bogor pada 2025 Megapolitan 3 Januari 2025
-

Hanafi dilantik jadi Pj Sekda Kota Bogor lanjutkan tugas Syarifah
Kota Bogor (ANTARA) – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari resmi melantik Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor Hanafi menjadi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, untuk menggantikan Syarifah Sofiah yang purna tugas sejak 30 November 2024.
Pelantikan Hanafi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bogor Nomor 800.1.3.3 Kep.491-BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bogor.
Hery di Kota Bogor, Senin, mengatakan pelantikan Hanafi sudah sesuai dengan rekomendasi Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12430/KPG.07/BKD tertanggal 13 November 2024.
Hery mengatakan, tugas Hanafi ke depan tidak berbeda dengan sekda definitif. Apalagi menghadapi akhir tahun dan awal tahun, dan menghadapi transisi suksesi pergantian wali kota dan wakil wali kota, yang di dalamnya ada perubahan terutama rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahunan.
“Visi misinya wali kota harus dikawal dengan baik, soal keuangan daerah, dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan yang terpenting sekda harus memastikan hubungan baik yang sudah terjalin dengan semua pentahelix(kolaborasi yang melibatkan lima komponen-red),” ucapnya.
Selain itu, Hery mengatakan, sekda bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah (OPD), serta menjadi penghubung utama antara kepala daerah dengan jajaran birokrasi di bawahnya.
“Tugas penting lainnya adalah memantau dan mengevaluasi implementasi berbagai kebijakan daerah untuk memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan,” kata Hery.
Pj Sekda Kota Bogor Hanafi mengaku siap untuk menerjemahkan visi misi kepala daerah yang baru, dan menyusun RPJMD hingga RKPD. Kemudian mengamankannya dalam bentuk dokumen rencana kerja.
“Kemudian tugas saya mengkomunikasikan internal birokrat dan eksternal keluar stakeholder, Forkopimda. Itu yang perlu dikomunikasikan pemerintah daerah melalui saya yang dibentuk menjadi Pj,” ujarnya.
Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024 -

Usai 37 Tahun Mengabdi, Sekda Kota Bogor Pamit
JABAR EKSPRES – Syarifah Sofiah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor akhirnya memasuki masa purna bakti pada akhir November 2024 kemarin, usai sudah 37 tahun mengabdi untuk negara.
Upacara puncak HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-53 yang berlangsung pada Jumat (29/1) sekaligus menjadi kali terakhir Syarifah mengenakan seragam batik Korpri.
Salam perpisahan pun disampaikan langsung oleh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya selama ini.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, secara langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) Purna Bakti kepada Sekda Kota Bogor, bersama para ASN Pemkot Bogor lainnya yang juga memasuki masa purna bakti.
BACA JUGA:Pembentukan BPBD di Kota Bandung Masuk Pembahasan Pansus
Dalam kesempatan itu, Syarifah mengungkapkan rasa syukur, permohonan maaf, dan harapan terbaik untuk masa purna baktinya setelah pengabdian panjang lebih dari tiga dekade.
“Tidak ada yang dapat saya ucapkan selain rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah SWT hingga diberi kesempatan sampai usia 60 tahun. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan tugas sebagai abdi negara selama 37 tahun,” ungkap Syarifah dikutip Minggu, 1 Desember 2024.
Syarifah menuturkan, dipercaya mengemban tugas sebagai Sekda selama empat tahun merupakan pengalaman yang amat berharga dan penuh kenangan indah, terutama karena ia bersama seluruh jajaran saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai target-target pemerintah.
“Di pemerintahan, ada indikator kinerja yang harus dipenuhi, dan alhamdulillah itu dapat tercapai berkat kerja keras serta kerja sama seluruh jajaran Pemkot Bogor,” tutur dia.
BACA JUGA:Klaim Saldo DANA Spesial Desember Dibagi Gratis di Aplikasi ini
Dirinya juga tidak menampik bahwa selama menjabat, sebagai manusia ia masih memiliki banyak kekurangan dan menyadari adanya pekerjaan yang belum terselesaikan.
Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak.
“Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siapapun yang diberi amanah memimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakan,” ucap Syarifah.
“Saya tidak ingin hal itu menjadi beban, sehingga saya meminta kerelaan bapak-ibu untuk memaafkan segala kekurangan dan kesalahan saya,” imbuhnya.
-

Tata PKL, Pemkot Bogor Kembali Poles Suryakencana
JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali merumuskan penataan wilayah di kawasan Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah, tepatnya di Gang Roda 3 dan Gang Roda 4.
Penataan tersebut akan dimulai dengan membangun sentra kuliner. Selain memanfaatkan lahan yang ada, langkah ini juga menjadi upaya menyelesaikan persoalan terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Ke depan, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari sisi ketertiban, kebersihan, peningkatan ekonomi, dan aspek lainnya.
BACA JUGA: Tingkatkan Kesiapan Daerah Terhadap Ancaman Bencana, BNPB Salurkan Bantuan Rp5,5 M untuk Jawa Barat
“Awalnya kan ini tidak termanfaatkan sama sekali, sangat kumuh dan sebagainya. Dengan bantuan CSR BJB, kita akan jadikan tempat kuliner,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah dikutip Jumat, 29 November 2024.
“Jadi, pedagang (PKL Suryakencana) yang ada di sini, termasuk kuliner yang legend, bisa berjualan di sini,” lanjutnya.
Syarifah menjelaskan, rencananya penataan kawasan tersebut akan dikonsep dengan ornamen-ornamen khas untuk memperkuat identitas kawasan Pecinan di Jalan Suryakencana.
BACA JUGA: Tuntaskan Tugas dan Ambil Komisi Saldo DANA Gratis hingga Rp215.000
“Sentra kuliner juga akan dilengkapi dengan ‘Awning’, sehingga tetap dapat beroperasi saat hujan, dan pengunjung tetap nyaman menikmati kuliner khas Suryakencana,” jelas dia.
Berdasarkan desain yang telah dibuat serta hasil pendataan PKL oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin), kawasan ini diperkirakan dapat menampung sekitar 20 hingga 30 pedagang.
“Kita harapkan pedagang yang sudah dipindahkan ke sini, tidak diisi lagi oleh pedagang baru,” ucap Syarifah.
BACA JUGA: Rumah Zakat Raih 5 Penghargaan dalam Indonesian SDG’s Award 2024, Satu diantaranya Meraih Predikat Platinum
“Caranya adalah dengan melibatkan para pemilik toko untuk ikut menjaga. Kalau kesulitan menghalau, laporkan dan sampaikan kepada pihak kelurahan, karena ini sudah disosialisasikan oleh kelurahan juga,” imbuhnya. (YUD)
-

Pemkot Bogor Tata PKL di Alun-alun, Uji Coba Night Market hingga Akhir Pekan
Jakarta –
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan penataan kawasan di area Alun-alun Kota Bogor. Pemerintah melakukan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang sudah berjualan sejak lama di alun-alun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, penataan dilakukan melalui konsep pasar malam atau ‘night market’ yang diuji coba sejak Jumat (1/11) hingga Minggu (3/11).
“Konsep night market dipilih karena Alun-Alun Kota Bogor tidak memiliki pusat kuliner untuk menempatkan para PKL, seperti di kawasan Jalan Suryakencana dan Sukasari,” kata Syarifah, Sabtu (2/11/2024).
Pihaknya berkoordinasi dengan PKL, serta dinas-dinas terkait lainnya untuk mengelola night market tersebut. Dengan adanya itu, PKL tidak bisa berjualan di trotoar maupun badan jalan hingga pukul 17.00 WIB.
“Untuk PKL yang berjualan di atas trotoar atau di badan jalan di luar waktu night market, yang berlangsung sejak pukul 17.00 WIB hingga 00.00 WIB, tidak akan ditoleransi dan akan langsung ditertibkan,” imbuhnya.
Untuk kuliner di siang hari, pedagang asongan masih diperbolehkan berjualan. PKL maupun pedagang asongan tersebut merupakan yang sudah terdata oleh Pemkot yang berjualan di area Alun-Alun Kota Bogor.
Uji coba night market tersebut dilakukan guna melihat, mengkaji, dan mengevaluasi dampaknya terhadap arus lalu lintas di sekitar alun-alun. Sebab, selama pelaksanaan akan ada rekayasa lalu lintas dan pengaturan lalu lintas.
“Nanti dalam rapat evaluasi, banyak hal yang bisa kami ambil informasinya dari hasil uji coba ini. Pertama, terkait pengaturan lalu lintas, kami percaya kepada Satlantas Polresta, Dishub, dan pihak lainnya terkait pengaturan lalu lintas,” pungkasnya.
(rdh/whn)
-

Pemkot Bogor dorong ekonomi di Kawasan Jalan Dewi Sartika
ANTARA – Pemerintah Kota Bogor melakukan uji coba “Night Market” atau Pasar Malam di Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/11). Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati mengatakan uji coba dilakukan selama tiga hari sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di kawasan Jalan Dewi Sartika.
(Fadzar Ilham Pangestu/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)