Xcloud.id

Tag: Syamsuddin

  • KPK: Sahbirin Noor Kabur, Tak Ada di Kantor dan Rumah

    KPK: Sahbirin Noor Kabur, Tak Ada di Kantor dan Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor melarikan diri usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi.

    KPK menyebut tidak mengetahui keberadaan Sahbirin, yang saat ini juga mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Padahal, pria yang akrab disapa Paman Birin itu merupakan satu dari total tujuh orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK.

    Sementara itu, enam orang lainnya yang merupakan anak buah Sahbirin di Pemprov Kalsel serta orang kepercayaannya sudah ditahan KPK sejak Oktober 2024 lalu. 

    “SHB tidak diketahui keberadaannya, meskipun KPK telah melakukan upaya pencarian ke beberapa lokasi,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024). 

    Kendati demikian, penyidik KPK memastikan Sahbirin sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dirinya. Lembaga antirasuah juga telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga tempat perbuatannya seperti kantor, rumah dinas maupun rumah pribadinya.

    KPK lalu menyoroti bahwa Sahbirin juga tidak melakukan aktivitas kesehariannya di Kantor Gubernur kendati belum ditahan. Oleh sebab itu, KPK berkesimpulan bahwa paman dari pengusaha Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam itu kabur.

    “Kondisi ini menunjukkan bahwa SHB [Sahbirin] selaku Tersangka secara jelas telah melarikan diri atau kabur, yaitu sejak dilakukan serangkaian tindakan tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Oktober 2024,” terang Budi.

    Untuk itu, kini KPK telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Sahbirin. Lembaga itu juga menilai Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan seharusnya menolak praperadilan yang diajukan tersangka.

    “Oleh karena SHB selaku Tersangka yang telah melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya, tidak memiliki kapasitas dan tidak dapat (dilarang) mengajukan permohonan Praperadilan (diskualifikasi in person),” kata Budi.

  • KPK Cari Keberadaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Terbitkan Surat Penangkapan

    KPK Cari Keberadaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Terbitkan Surat Penangkapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengetahui keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. 

    Hal itu diungkap oleh Biro Hukum KPK saat menghadiri sidang praperadilan sebagai termohon yang diajukan Sahbirin ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024). 

    “Sampai saat ini termohon masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon,” jelas Nia Siregar, tim Biro Hukum KPK yang menghadiri sidang praperadilan itu. 

    Nia lalu menjelaskan bahwa KPK telah menerbitkan surat perintah penangkapan serta larangan bepergian ke luar negeri terhadap paman dari pemilik Jhonlin Group, Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) itu. 

    Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kalsel. Dari tujuh tersangka, hanya Sahbirin yang belum ditahan usai digelarnya operasi tangkap tangan (OTT) Oktober 2024 lalu.

    “Bahkan, termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor 06 dan Surat Putusan Pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri, namun keberadaan pemohon belum diketahui sampai saat ini dan masih dilakukan pencarian,” lanjut Nia. 

    Oleh sebab itu, Biro Hukum KPK menilai penetapan Sahbirin sebagai tersangka secara in absentia sah kendati tidak didahului oleh pemeriksaan tersangka. 

    Sejalan dengan hal tersebut, penyidik KPK hari ini turut memeriksa lima orang saksi untuk mencari keberadaan pria yang akrab disapa Paman Birin itu. 

    Lima orang yang meliputi Gusti Muhammad Insani Rahman (PNS Pemprov Kalsel), Ismail (Pramusaji di keduaan gubernur), Hamdani (swasta), Muhamad Sukini (Wiraswasta) serta Rensi Sitorus (Kabag Protokol Kalsel), diperiksa di Kantor BPKP Provinsi Kalsel. 

    “Penyidik mendalami pengetahuan mereka terkait keberadaan tersangka [Gubernur Kalsel, red] saat ini,” Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada kesempatan terpisah. 

    Di sisi lain, kuasa hukum Sahbirin, Soesilo, juga mengaku tidak mengetahui keberadaan kliennya. Dia menyebut pihak kuasa hukum tidak bisa setiap harinya bertemu atau berkontak dengan kepala daerah itu. 

    Meski demikian, Soesilo memastikan Sahbirin masih diketahui keberadaannya saat penetapan tersangka dilakukan oleh KPK pada sekitar awal Oktober 2024. 

    “Tentu sekarang pun saya kira, kan sudah dicekal, tidak mungkin beliau akan ke luar negeri. Saya melihat hanya untuk menenangkan diri saja sebenarnya karena ini lagi proses Praperadilan tentu tidak elok juga kalau ini belum ada kepastian kemudian pak Gubernur melakukan pertemuan-pertemuan atau acara resmi dan sebagainya,” katanya saat ditemui di PN Jakarta Selatan hari ini.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK menduga Sahbirin menerima fee sebesar 5% dari sejumlah proyek pengadaan di Pemprov Kalsel. Kemudian, terdapat jatah 2,5% juga untuk PPK proyek-proyek tersebut. 

  • Din Syamsuddin ajak masyarakat fokus substansi kampanye

    Din Syamsuddin ajak masyarakat fokus substansi kampanye

    Mari kita tidak terjebak dalam isu-isu artifisial yang mungkin merupakan gorengan dan permainan politikJakarta (ANTARA) –

    Cendekiawan dan politisi Islam senior sekaligus Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Din Syamsuddin mengajak masyarakat Jakarta dan umat Islam untuk tetap fokus pada substansi kampanye.

    “Kalaupun ada pernyataan dari calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono yang sempat menjadi polemik hendaknya dimaafkan. Apalagi beliau juga sudah minta maaf,” kata Din saat bertemu dengan Suswono yang didampingi Hidayat Nur Wahid, Senin (4/11) malam.

    Baca juga: Alat bantu tuna netra sudah ada di TPS H-1 pencoblosan Pilkada Jakarta

    Din mengingatkan dalam ajaran Islam, jika ada yang meminta maaf, seyogianya dimaafkan bukan malah digoreng kemana-mana.

    Din juga mengajak masyarakat Jakarta untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting, yang menjadi perjuangan Pak Suswono untuk menyejahterakan warga Jakarta dan peduli pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015 tersebut juga mengapresiasi pemikiran-pemikiran Suswono, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI serta Menteri Pertanian RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Pemikiran-pemikiran Pak Suswono berkualitas terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan, ” kata Din.

    Menurut Din pencalonan Suswono sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta memberi harapan bagi keterwakilan umat Islam.

    “Saya berharap ada kekuatan politik Islam formal yang serius memperjuangkan kepentingan umat dan selama ini PKS lah, partai asal dari Suswono, yang melakukannya melalui politik amar maruf nahi munkar untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam baik di legislatif maupun eksekutif,” ujarnya.

    Baca juga: Bawaslu DKI antisipasi pelanggaran ketidaknetralan ASN di pilkada

    Dalam pertemuan tersebut Din juga menyampaikan dukungan penuh kepada Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) agar terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur untuk menciptakan Jakarta yang maju, harmonis, dan sejahtera.

    “Sebagai warga Jakarta, saya bersama keluarga memberi dukungan penuh kepada Bang Emil dan Mas Suswono maju sukses sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Semoga Allah SWT meridoi perjuangan beliau berdua untuk Jakarta,” ungkapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dukung RK-Suswono, Din Syamsuddin Minta Warga Tak Termakan Isu "Kartu Janda" Megapolitan 5 November 2024

    Dukung RK-Suswono, Din Syamsuddin Minta Warga Tak Termakan Isu "Kartu Janda" Megapolitan 5 November 2024

    Dukung RK-Suswono, Din Syamsuddin Minta Warga Tak Termakan Isu “Kartu Janda”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah,
    Din Syamsuddin
    , menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1,
    Ridwan Kamil-Suswono
    , pada
    Pilkada Jakarta
    2024.
    Din mengimbau warga Jakarta untuk tidak terpengaruh isu mengenai pernyataan Suswono terkait “kartu
    janda
    “. Ia meminta masyarakat tetap fokus pada program-program yang ditawarkan pasangan tersebut.
    “Pak Suswono telah mengaku bersalah, meminta maaf, dan mencabut pernyataan yang dipermasalahkan itu,” kata Din dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).
    Setelah permintaan maaf tersebut, Din berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu itu untuk kepentingan politik.
    “Dalam ajaran Islam, jika ada yang meminta maaf, seyogianya dimaafkan, tidak malah digoreng ke mana-mana,” ujar Din.
    Ia juga menekankan pentingnya masyarakat fokus pada hal-hal substansial agar program-program pasangan Ridwan Kamil-Suswono, seperti peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Jakarta, dapat terlaksana.
    “Jika sudah meminta maaf, maka perlu dimaafkan. Mari kita tidak terjebak dalam isu-isu artifisial yang mungkin merupakan gorengan dan permainan politik,” lanjut Din.
    Selain itu, Din mengapresiasi Suswono yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI serta Menteri Pertanian RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    Menurut dia, Suswono memiliki pemikiran berkualitas, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan.
    “Pemikiran-pemikiran Suswono dinilai berkualitas dan bernas, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan,” ucapnya.
    Din juga menyebut bahwa pencalonan Suswono dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat memberikan harapan baru bagi keterwakilan umat beragama dan kerja sama lintas elemen masyarakat.
    “Pak Suswono bisa menjadi harapan baru yang menitikberatkan pentingnya mewujudkan kesejahteraan umat dan kerja sama antar-elemen masyarakat,” kata Din.
    Sebelumnya, Suswono menyatakan komitmen untuk menambah kartu yatim sebagai bagian dari program Kartu Jakarta Maju (KAMU) yang diusung bersama Ridwan Kamil.
    Namun, dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar pada Sabtu (26/10/2024), ia sempat berkelakar tentang “kartu janda” yang kemudian menimbulkan kontroversi.
    “Saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya,” ujar Suswono dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).
    Suswono menegaskan, meski kelakar itu dimaksudkan untuk menekankan pentingnya perhatian pada anak yatim dan janda, ia menyadari bahwa penyampaiannya kurang tepat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolres Tuban Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    Kapolres Tuban Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam upaya mendukung Asta Cita, program 100 hari pertama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin, memberikan arahan khusus kepada jajarannya dalam sebuah kegiatan bertajuk Commander Wish.

    Dalam arahannya, Kapolres Tuban menekankan pada lima jenis tindak pidana yang menjadi prioritas Polri, yaitu pemberantasan judi online, korupsi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan impor dan ekspor ilegal, serta narkoba.

    Kapolres Tuban, AKBP Oskar Syamsuddin, menyatakan bahwa keberhasilan program Asta Cita bukan hanya dilihat dari jumlah kasus yang diungkap, tetapi juga dari kualitas pengungkapan kasus tersebut.

    “Saya berharap lima jenis tindak pidana ini dapat diungkap dengan baik oleh fungsi-fungsi yang terkait,” ujarnya, Selasa (5/11/2024).

    Lebih lanjut, ia menginstruksikan agar seluruh anggota berkoordinasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, mencatat perkembangan, dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

    “Pendalaman harus dilakukan agar pengungkapan kasus-kasus ini dapat lebih efektif,” tegas AKBP Oskar Syamsuddin.

    Dukungan Polri untuk Ketahanan Pangan melalui Program Beyond Presisi Triwulan IV 2024
    Sebagai bagian dari Asta Cita, Polri juga turut serta dalam mendukung ketahanan pangan melalui program Beyond Presisi triwulan IV tahun 2024.

    Program ini meliputi langkah-langkah strategis seperti pendataan lahan yang berpotensi untuk mendukung kemandirian pangan dan berkontribusi dalam sektor pertanian, selaras dengan program pemerintah.

    Dari sisi internal, Kepolisian juga telah membuka rekrutmen untuk calon anggota Polri dengan kompetensi khusus (Bakomsus) di bidang pertanian dan kesehatan, yang sudah dimulai sejak 1 November lalu.

    Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan serta kesehatan.

    Dengan rangkaian kegiatan ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya ketahanan pangan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. (ted)

  • Bebas-Siti Tunjukkan Komitmen Membangun Olahraga di Polman

    Bebas-Siti Tunjukkan Komitmen Membangun Olahraga di Polman

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Cahaya jingga mulai menghiasi langit di Desa Passairang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat. Sore itu, Minggu 3 November 2024, puluhan anak-anak dan remaja berkumpul di area persawahan yang belum ditanami oleh pemiliknya.

    Mereka datang untuk mengikuti balap sepeda yang digagas oleh tim pemenangan Calon Bupati Polewali Mandar (Polman) nomor 2, Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati. Saat pluit dibunyikan, peserta lomba dari kalangan anak-anak pun langsung memacu kecepatan dengan mengayuh sepedanya.

    Teriakan semangat dari para penonton menggunggah dan menciptakan atmosfer para peserta untuk sampai ke garis finis. Andi Bebas Manggazali turut memberikan apresiasi perlombaan balap sepeda bagi anak-anak di Desa Passairang, Kecamatan Campalagian.

    Meskipun tidak sempat hadir, ayah empat anak ini berharap lomba balap sepeda ini harus terus ditingkatkan sebagai upaya mengembangkan bakat dan minat anak-anak di bidang olahraga sejak usia dini.

    “Kami melihat bahwa anak-anak selama ini sudah terbiasa dengan gawai. Jadi, kami ingin mengembalikan kegiatan anak-anak seperti di masa lalu dan kami sangat mendorong mereka untuk lebih banyak berkegiatan positif, termasuk di bidang olahraga,” ucapnya.

    Sementara Hamzah Syamsuddin, selaku pembina dari pelaksanaan ini, mengaku balap sepeda yang dilaksanakan di desanya bertujuan untuk memberikan wadah bagi hobi dan bakat anak-anak di bidang olahraga sejak dini. “Ini juga bertujuan untuk memberikan hiburan masyarakat sekaligus menyambut Pilkada damai,” ucapnya.

  • Debat Perdana Pilkada Jeneponto Disiarkan Langsung FAJAR TV Malam Ini

    Debat Perdana Pilkada Jeneponto Disiarkan Langsung FAJAR TV Malam Ini

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto bakal menggelar debat kandidat perdana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto. Rencananya, debat ini akan berlangsung di Hotel Four Point by Sheraton, Minggu, 3 November, malam.

    Pada debat nanti, empat pasangan calon akan memaparkan visi-misi, saling tanya jawab, yang akan dibagi ke dalam enam segmen. Secara total, debat rencananya berlangsung selama 180 menit.

    Adapun empat Paslon yang akan beradu gagasan visi misi adalah sebagai berikut:

    Efendi Al Qadri Mulyadi – Andry Suryana Arief Bulu.

    Paris Yasir – Islam Iskandar

    H Muhammad Sarif – Moch Noer Alim Qalby.

    Syamsuddin Karlos – Syafruddin Nurdin 

    Ketua KPU Jeneponto, Asming Syarif mengatakan, pihaknya memakai stasiun TV Lokal yaitu FAJAR TV untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan Debat Publik edisi pertama yang diselenggarakan.

    “Kita akan siarkan langsung dengan kerjasama FAJAR TV sebagai stasiun TV lokal untuk pelaksanaan debat publik,” ungkapnya.

    Lanjut disampaikan bahwa, FAJAR TV dipilih sebagai lembaga penyiaran resmi setelah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjadi penyiaran jalannya debat publik untuk Pilkada Jeneponto.

    “Kami melihat karena ini adalah TV lokal yang jangkaunnya memang bagus, makanya kami pilih FAJAR TV. Kami percaya akan menayangkan secara live jalannya debat jadi masyarakat bisa menyaksikan secara langsung pada pukul 20.00 WITA,” bebernya. (Ikbal/Fajar)

  • Legislator Gerindra: PIP Bantuan Pendidikan Nasional, Bukan Alat Politik

    Legislator Gerindra: PIP Bantuan Pendidikan Nasional, Bukan Alat Politik

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di sebuah hari yang tenang di Polewali Mandar, Hamzah Syamsuddin, Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polman dari Partai Gerindra, kembali menekankan pernyataan penting. Dengan nada tegas, ia menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif yang dicanangkan pemerintah pusat, bukan milik pribadi atau alat politik bagi siapa pun. “PIP adalah bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin, program yang digagas pemerintahan Jokowi,” ujarnya saat menanggapi keluhan warga di Kecamatan Campalagian.

    Hamzah pun mengungkapkan keresahan masyarakat yang mendengar isu bahwa bantuan PIP mereka akan dicabut jika tidak memilih pasangan calon tertentu. “Ini bukan program pribadi, ini program nasional yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Jangan percaya pada isu yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu,” lanjutnya.

    PIP, tegas Hamzah, adalah jembatan bagi anak-anak bangsa untuk meraih pendidikan. Bantuan ini, katanya, hadir untuk membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung agar tetap bisa melanjutkan sekolah. “Bagaimana bisa cerdas kalau beasiswa yang mereka terima dibatalkan hanya karena tak memilih calon tertentu? Ini bukan milik siapa-siapa, ini milik bangsa,” ucapnya, menegaskan bahwa beasiswa tersebut adalah hak masyarakat tanpa ada kaitannya dengan politik.

    Keresahan mengenai politisasi PIP juga diutarakan oleh Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Kabupaten Polman, Andi Masri Masdar. Ia dengan tegas menyarankan agar bantuan PIP ditunda sementara selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. “Hal ini akan memberi ketenangan bagi para kepala sekolah dan tenaga pendidik agar tidak terganggu oleh isu politis,” ujar Masri.

  • Politik kemarin, sidang kabinet perdana hingga RUU Perampasan Aset

    Politik kemarin, sidang kabinet perdana hingga RUU Perampasan Aset

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan di Kanal Politik, Rabu (23/10), masih menarik disimak, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet perdana hingga DPR segera membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama Menteri Hukum.

    Berikut berita beberapa berita yang dapat dibaca untuk menemani aktivitas pagi Anda.

    Presiden Prabowo gelar sidang kabinet perdana hari ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu hari ini.

    “Betul hari ini ada undangan dari Seskab untuk mengikuti rapat kabinet,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui pesan singkat yang diterima, di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    Disebut masuk kabinet karena Haji Isam, Mentan: Saya profesional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kariernya di Kabinet Merah Putih didasari atas rekam jejak seorang profesional yang pernah memberi manfaat kebaikan bagi bangsa Indonesia.

    Hal itu disampaikan Amran menjawab kritik dari warga net bahwa keterlibatannya di kabinet Prabowo-Gibran dilatarbelakangi atas faktor kekerabatan dengan seorang pengusaha kaya raya asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

    Berita selengkapnya di sini

    Kemendagri minta pemda patuhi putusan MA dalam pelaksanaan APBD 2024

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 dan proses penyusunan APBD TA 2025.

    Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, meminta kepala daerah agar menyesuaikan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang standar harga satuan.

    Selanjutnya di sini

    Istana: Penggemblengan menteri di Akmil bukan ospek atau militerisme

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa penggemblengan untuk para menteri dan kepala lembaga negara di Akademi Militer (Akmil) Magelang bukanlah kegiatan ospek atau militerisme.

    Hal itu disimpulkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam arahan Presiden Prabowo dalam Rapat Kabinet Paripurna Perdana yang berlangsung selama 2,5 jam.

    Berita utuh klik di sini

    Komisi XIII DPR bakal bahas RUU Perampasan Aset bersama Menteri Hukum

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya bakal membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama Menteri Hukum yang kini menjadi mitra dari komisi yang baru dibentuk tersebut.

    Menurut dia, perwakilan dari Pemerintah yang menangani urusan legislasi adalah Menteri Hukum. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara juga merupakan mitra dari Komisi XIII DPR RI.

    “Kami belum bahas itu di rapat pimpinan tadi. Akan tetapi, kami akan bahas itu dengan mitra,” kata Willy Aditya di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya di sini
     

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Disebut masuk kabinet karena Haji Isam, Mentan: Saya profesional

    Disebut masuk kabinet karena Haji Isam, Mentan: Saya profesional

    Kami ini profesional, kami profesional. Menteri ini tidak cuma sekarang kan? 2014 juga kan?Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kariernya di Kabinet Merah Putih didasari atas rekam jejak seorang profesional yang pernah memberi manfaat kebaikan bagi bangsa Indonesia.

    Hal itu disampaikan Amran menjawab kritik dari warga net bahwa keterlibatan-nya di kabinet Prabowo-Gibran dilatarbelakangi atas faktor kekerabatan dengan seorang pengusaha kaya raya asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.

    “Kami ini profesional, kami profesional. Menteri ini tidak cuma sekarang kan? 2014 juga kan?” kata Amran yang pernah menduduki jabatan Menteri Pertanian periode 2014-2019, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Peraih Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2020, itu juga telah mempersembahkan penghargaan Agricola Medal dari The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) yang diterima Jokowi pada 30 Agustus 2024.

    Penghargaan Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh FAO kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan pertanian.

    Agricola Medal tersebut disiapkan langsung oleh Kantor Pusat FAO di Roma yang menampilkan ukiran foto Presiden Jokowi dan slogan ‘Stronger Together for Resilient and Sustainable Agrifood Systems’.

    “Medali Agricola itu penghargaan untuk food security untuk Indonesia, itu tertinggi di dunia,” ujarnya.

    Dalam kariernya, Amran juga pernah meraih Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007.

    “Profesional enggak? Saya tanya balik, jawab dong, baik enggak? Food security yang terbaik di dunia bagus enggak? Jawab juga dong,” katanya bertanya balik ke awak media saat ditanya tentang kekerabatan-nya dengan Haji Isam.

    Haji Isam dikenal sebagai pengusaha ulung, yang memiliki Jhonlin Group (JG) yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pertambangan, layanan pelabuhan, transportasi udara, hingga manufaktur.

    Perusahaan induk tersebut pun menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

    Karier Amran di Kabinet Merah Putih dikaitkan dengan sosok Haji Isam, karena ia merupakan sepupu dari Haji Isam yang pernah tercatat menjadi komisaris utama PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) besutan Haji Isam.

    Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024