Tag: Syamsuddin

  • Rahman Syamsuddin: Siri’na Pacce Harus Jadi Benteng Moral Kemenag Usai Skandal Haji

    Rahman Syamsuddin: Siri’na Pacce Harus Jadi Benteng Moral Kemenag Usai Skandal Haji

    Namun demikian, Rahman menekankan bahwa perangkat hukum positif tersebut membutuhkan fondasi budaya yang kokoh agar dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

    Dalam perspektif teori hukum Lawrence Friedman, keberhasilan penegakan dan pencegahan korupsi sangat ditentukan oleh budaya hukum atau legal culture para pelaksananya.

    “Sebaik apa pun sistem dan aturan yang dibuat, efektivitasnya sangat bergantung pada nilai-nilai yang hidup dalam sanubari aparatur,” jelasnya.

    Di titik inilah, Rahman menegaskan pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal Bugis-Makassar, Siri’ na Pacce, sebagai energi penggerak integritas birokrasi di Kementerian Agama.

    Nilai Siri’, lanjutnya, menempatkan harga diri dan rasa malu sebagai benteng utama dalam menjaga marwah pribadi dan institusi.

    Pejabat yang menghidupi nilai tersebut akan memandang korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan aib besar yang mencederai martabat diri, keluarga, institusi, serta tanggung jawab di hadapan Tuhan dan masyarakat.

    “Rasa malu untuk mengkhianati amanah itu justru menjadi pengawasan internal yang jauh lebih kuat daripada pengawasan fisik,” Rahman menuturkan.

    Sementara itu, nilai Pacce atau empati mendalam menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap hak-hak masyarakat.

    Dengan semangat Pacce, setiap aparatur akan merasa pedih ketika hak-hak umat, baik dalam pelayanan haji, pendidikan keagamaan, maupun bimbingan masyarakat, terganggu akibat buruknya pengelolaan anggaran.

    Ke depan, Rahman mendorong agar pembenahan Kementerian Agama difokuskan pada sinkronisasi antara penguatan sistem pengawasan formal dan internalisasi nilai-nilai luhur tersebut.

  • Sudah Waktunya SBY Lapor Polisi

    Sudah Waktunya SBY Lapor Polisi

    Oleh: Erizal

    SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) masih menghitung kancing baju. Maju tidak, maju tidak, maju tidak. 

    Seharusnya, SBY maju. Cap peragu harus dihapus. Jangan dibiarkan terus menempel. Ini sudah waktunya. Sudah lewat tiga hari, Budhius M Piliang, anak buah Zulfan Lindan itu, harus dilaporkan ke Polisi.

    Bukan untuk menghentikan, apalagi membungkam seorang Budhius M Piliang atau Zulfan Lindan. Tapi menghentikan atau mengimbangi Joko Widodo alias Jokowi. 

    Jokowi tak bisa dibiarkan mengaduk-aduk opini publik sendirian. SBY harus turun gunung. Tutup dulu kanvas lukisan itu.

    Iya atau tidak, sampai kapan pun SBY akan dikaitkan atau dituduh berada di belakang Roy Suryo cs. Jejak Roy Suryo bersama Partai Demokrat tak bisa dihapus. 

    Apalagi, ada Denny Indrayana dan Amir Syamsuddin pula. Dan Benny K Harman, ikut pula sepukul dua pukul.

    Benny K Harman mungkin spontan saja membandingkan kasus ijazah Arsul Sani yang simpel dengan kasus ijazah Jokowi yang ruwet seruwet-ruwetnya. 

    Tapi, itu cukup dijadikan sebagai poin keterlibatan Demokrat di balik kasus ijazah Jokowi ini. Kenapa tidak diam saja seperti politisi yang lain?

    Bukankah SBY pula yang sejak awal mengingatkan bahwa tak boleh ada dua matahari dalam satu pemerintahan? Satu matahari saja sudah sangat panas, apalagi kalau ada dua. 

    Peringatan ini dijadikan pula poin bagi keterlibatan SBY merusak reputasi Jokowi.

    Tanggung berendam, mandi sekalian. Bukan untuk membantu Roy Suryo cs, melainkan untuk membantu Prabowo Subianto. 

    Ingat, Prabowo pun ikut diseret dalam kasus ijazah Jokowi. Ketua Harian PSI Ahmad Ali pernah beri ultimatum agar Prabowo segera menyelesaikan kasus ijazah Jokowi, termasuk ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pidato perdana.

    Entah apa maksudnya? Menyelesaikan kasus ijazah seperti dulu Jokowi menyelesaikan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur? Ataukah ada cara penyelesaianan lain di luar cara yang saat ini sedang bergulir? 

    Kalau kasus ini berlarut-larut, maka Prabowo juga yang akhirnya diseret kedua belah pihak, terutama pendukung Jokowi.

    Roy Suryo cs tak perlu lagi dibantu karena analisisnya sudah sangat kuat. Sejauh ini belum ada lawan, baik dari UGM maupun Polisi, kecuali berupa pernyataan atau status tersangka itu sendiri. 

    Dan itu perlu diuji lebih lanjut. Keberadaan SBY hanya untuk mengimbangi opini Jokowi yang seperti menari-nari sendirian saja.

    SBY perlu turun gunung dengan cara melaporkan Budhius M Piliang ke Polisi juga untuk memberi pelajaran seperti itu alasan Jokowi saat melaporkan Roy Suryo cs. Dua mantan Presiden sama-sama memberikan pelajaran berhukum yang baik bagi rakyat.

    Jadi turun gunung bukan bermaksud berbenturan langsung dengan Jokowi. Apalagi Jokowi sudah mengklarifikasi bahwa bukan SBY orang besar yang ia maksud. 

    Tapi SBY perlu juga memastikan apakah benar seperti itu. Jangan-jangan seperti biasanya, lain di mulut, lain di hati. Sudah tapi belum. Tidak ternyata iya.

    Direktur ABC Riset & Consulting 

  • Rahman Syamsuddin: Siri’na Pacce Harus Jadi Benteng Moral Kemenag Usai Skandal Haji

    Polemik Ijazah Gibran Muncul Lagi, Pakar Hukum UIN Alauddin Buka-bukaan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Polemik terkait keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Surakarta pada Pilkada 2020 kembali ramai dibicarakan di ruang publik.

    Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Pidana UIN Alauddin Makassar, Rahman Syamsuddin, memberikan penjelasan dari sudut pandang hukum administrasi dan sistem pendidikan nasional.

    Rahman menegaskan, secara prinsip hukum, setiap negara memiliki sistem dan standar pendidikan yang berbeda-beda.

    Karena itu, lembaga pendidikan di luar negeri memang memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan sertifikat kelulusan bagi peserta didiknya.

    “Menurut saya secara prinsip hukum, setiap negara memiliki standar dan sistem pendidikan yang berbeda-beda. Sebuah lembaga pendidikan di luar negeri memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan sertifikat kelulusan,” ujar Rahman kepada fajar.co.id, Rabu (31/12/2025).

    Namun demikian, ia menekankan bahwa ijazah dari luar negeri tidak serta-merta memiliki derajat yang sama dengan jenjang pendidikan formal di Indonesia.

    “Namun, ijazah tersebut tidak secara otomatis memiliki derajat yang sama dengan jenjang pendidikan di Indonesia,” sebutnya.

    Rahman menjelaskan, ketentuan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

    Ia menyebutkan, kewenangan untuk mengakui dan menetapkan kesetaraan jenjang pendidikan luar negeri berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

  • ​Bantu Penanganan Bencana Aceh, Jhonlin Group Kirim 16 Alat Berat

    ​Bantu Penanganan Bencana Aceh, Jhonlin Group Kirim 16 Alat Berat

    Jakarta: Jhonlin Group mengirimkan 16 ekskavator untuk membantu percepatan penanganan pascabencana banjir di Aceh. Perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam itu juga menyiapkan tiga truk pengangkut guna mendukung proses normalisasi di wilayah terdampak.

    Pengiriman bantuan dilakukan melalui Pelabuhan Kolinlamil (Komando Lintas Laut Militer), Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa, 23 Desember 2025. Seluruh alat berat tersebut ditargetkan tiba di Aceh pada Jumat, 26 Desember 2025.

    “Bantuan untuk percepatan pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh segera membaik,” kata Haji Isam dalam keterangan resminya, Rabu, 24 Desember 2025.
     

    Sementara itu, perwakilan Jhonlin Group, Fikri Pohan, menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir yang menimpa sejumlah wilayah di Aceh. Dia berharap bantuan alat berat dan armada pengangkut tersebut dapat membantu proses penanganan di lapangan.

    “Semoga Aceh segera pulih doa kami menyertai saudara kami menyertai saudara-saudara terdampak,” ujar Fikri.

    Diketahui, bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra memberikan dampak yang besar. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.112 jiwa. Selain itu, sebanyak 176 orang masih dinyatakan hilang, sementara sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka. 

    Aceh sendiri menjadi salah satu wilayah yang cukup terdampak akibat bencana tersebut.

    Jakarta: Jhonlin Group mengirimkan 16 ekskavator untuk membantu percepatan penanganan pascabencana banjir di Aceh. Perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam itu juga menyiapkan tiga truk pengangkut guna mendukung proses normalisasi di wilayah terdampak.
     
    Pengiriman bantuan dilakukan melalui Pelabuhan Kolinlamil (Komando Lintas Laut Militer), Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa, 23 Desember 2025. Seluruh alat berat tersebut ditargetkan tiba di Aceh pada Jumat, 26 Desember 2025.
     
    “Bantuan untuk percepatan pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh segera membaik,” kata Haji Isam dalam keterangan resminya, Rabu, 24 Desember 2025.
     

    Sementara itu, perwakilan Jhonlin Group, Fikri Pohan, menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir yang menimpa sejumlah wilayah di Aceh. Dia berharap bantuan alat berat dan armada pengangkut tersebut dapat membantu proses penanganan di lapangan.
     
    “Semoga Aceh segera pulih doa kami menyertai saudara kami menyertai saudara-saudara terdampak,” ujar Fikri.
     
    Diketahui, bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra memberikan dampak yang besar. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.112 jiwa. Selain itu, sebanyak 176 orang masih dinyatakan hilang, sementara sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka. 
     
    Aceh sendiri menjadi salah satu wilayah yang cukup terdampak akibat bencana tersebut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Buntut Viralnya Nenek Ditolak Bayar Tunai, Penolak Berpeluang Kena Ancaman Denda dan Pidana

    Buntut Viralnya Nenek Ditolak Bayar Tunai, Penolak Berpeluang Kena Ancaman Denda dan Pidana

    Fajar.co.id, Jakarta — Penolakan pembayaran tunai yang sempat viral di gerai Roti O hingga kini masih jadi perbincangan hangat.

    Pasalnya, peristiwa itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat 2 UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011, di mana setiap orang di wilayah NKRI dilarang menolak Rupiah (baik tunai maupun nontunai) sebagai alat pembayaran sah.

    Ancamannya bahkan tidak main-main, bisa kena pidana kurungan maksimal satu tahun serta denda paling banyak Rp200 juta.

    Sementara itu, menanggapi insiden yang menimpa seorang konsumen lansia tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa meskipun digitalisasi didorong, uang tunai harus tetap diterima demi kenyamanan masyarakat yang belum memiliki akses digital.

    Sebelumnya, Dosen Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Rahman Syamsuddin mengungkapkan, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

    ​“Pasal 23 ayat (1): Menegaskan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran,” kata Rahman kepada fajar.co.id, Sabtu (20/12/2025).

    Sanksi pidana penolakan tersebut, kata dia, tertuang pada pasal 33 ayat 2. Ancaman pidananya tak main-main.

    ​“Setiap orang yang menolak untuk menerima Rupiah dalam transaksi pembayaran dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),” jelasnya.

    ​Rahman mengatakan, itu sejalan dengan sikap Bank Indonesia (BI) yang berulang kali mengimbau tidak boleh ada penolakan uang tunai. Meskipun BI sendiri mendorong digitalisasi.

  • Kapolri dari Sipil atau Purnawirawan? Susno Duadji: Pilihannya Jadi Banyak

    Kapolri dari Sipil atau Purnawirawan? Susno Duadji: Pilihannya Jadi Banyak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, ikut angkat bicara terkait wacana Peraturan Pemerintah yang memunculkan tafsir baru soal peluang Kapolri berasal dari kalangan sipil atau purnawirawan.

    Susno menegaskan, apabila ketentuan tersebut memang membuka ruang bagi figur di luar perwira aktif Polri untuk menduduki jabatan Kapolri, maka opsi kepemimpinan di tubuh Korps Bhayangkara justru semakin luas.

    “Kalau benar Kapolri bisa dari sipil atau purnawirawan, maka akan banyak pilihan untuk pemimpin Polri,” kata Susno di X @susno2g (22/12/2025).

    Sebelumnya, Pakar Hukum Pidana UIN Alauddin Makassar, Rahman Syamsuddin, menegaskan, langkah tersebut tidak bisa dianggap sebagai solusi sederhana atas polemik yang selama ini mencuat.

    “Ini menimbulkan persoalan hukum yang serius,” ujar Rahman kepada fajar.co.id, Senin (22/12/2025).

    Ia menjelaskan, praktik penempatan anggota Polri di jabatan sipil sejauh ini dilakukan melalui Peraturan Polri (Perpol).

    Namun, mekanisme tersebut kerap dikritik karena disebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pemisahan fungsi sipil dan aparat keamanan.

    Dikatakan Rahman, perbedaan antara Perpol dan PP memang terletak pada hierarki peraturan.

    Hanya saja, persoalan substansial tetap tidak berubah jika PP yang disusun masih membuka ruang bagi Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa revisi undang-undang.

    “Namun jika isi PP tetap membolehkan Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa perubahan undang-undang, maka secara substansi tetap bermasalah dan berpotensi melanggar prinsip negara hukum,” tegasnya.

  • Sangat Mungkin Awal 2026 Terjadi Crossfire antara Elit dan ‘Piring Kosong Emak-emak’

    Sangat Mungkin Awal 2026 Terjadi Crossfire antara Elit dan ‘Piring Kosong Emak-emak’

    GELORA.CO – Pengamat politik, Rocky Gerung menyampaikan prediksi berdasarkan riset Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait situasi sosial-politik yang diperkirakan terjadi pada awal 2026.

    KAMI adalah gerakan moral masyarakat sipil yang dideklarasikan pada Agustus 2020, dipelopori tokoh-tokoh nasional seperti Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, Rocky Gerung, dan Refly Harun.

    Adapun tujuan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yakni mengawasi jalannya pemerintahan dan mengkritik kebijakan yang dianggap menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

    Kemudian, menyerukan perbaikan tata kelola negara, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial.

    Hasil riset KAMI menunjukkan, Indonesia berpotensi terjadi situasi crossfire atau benturan silang antara kalangan elit dengan masyarakat akar rumput.

    “Saya mulai menghitung, KAMI barusan bikin riset bahwa sangat mungkin semester awal 2026 akan terjadi crossfire antara frustasi elit dan piring kosong emak-emak,” kata Rocky, dikutip Tribunnews dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (22/12/2025).

    Menurutnya, ketegangan ini muncul secara organik tanpa rekayasa.

    “Gejala itu hadir tanpa kita rancang,” sambungnya.

    Pria lulusan Universitas Indonesia (UI) itu menerangkan, Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi ketidakpastian.

    Dijelaskannya, hari ini, hampir tidak ada lagi warga, terutama anak muda yang memimpikan Indonesia akan terhibur dengan jargon bonus demografi hingga janji-janji Presiden Prabowo Subianto saat Pemilu.

    “Jadi kalau KAMI memberi sinyal kritik kepada Presiden Prabowo dasarnya adalah argumen akademis dan kecintaan kepada negeri,” tandasnya.

    Pria kelahiran 1959 itu menjelaskan, hari-hari ini, generasi muda merasa gelisah. 

    Satu di antara kegelisahan itu yakni anak muda tidak lagi melihat masa depan politik sebagai ruang kompetisi yang adil.

    Tahun 2029, dalam persepsi mereka menurut Rocky, seolah sudah ditentukan sejak awal, terutama karena kuatnya pengaruh kekuasaan politik dinasti Solo atau keluarga mantan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

    “Kita mulai membaca kegelisahan anak muda, yang tidak melihat prospek untuk bersaing di 2029. Karena menganggap dari awal arah 2029 sudah ditentukan oleh dinasti Solo yang kemudian tidak mau dikoreksi oleh Presiden Prabowo,” ungkap dia.

    “Jadi kalau kritik dari KAMI diucapkan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dimaksudkan untuk memanggil kembali akal sehat dalam republik ini, hanya itu yang kita inginkan,” sambungnya.

    Atas alasan itu, sejumlah tokoh yang mempunyai gagasan serupa berkumpul di KAMI.

    Mereka menyampaikan kritik pada setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

    “Teman-teman yang punya potensi untuk menghasilkan kembali pikiran berkumpul di KAMI, hanya demi mencegah jangan sampai penyelamatan KAMI selama lima tahun ini tidak berguna,” terang Rocky.

    Rocky lantas menyoroti sebuah paradoks serius terkait tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo yang sangat tinggi.

    Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, 77,7 persen masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama setahun pemerintahan.

    Survei itu dilakukan pada 20-27 Oktober terhadap 1.220 responden. Margin of error 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    “Yang saya baca, presiden Prabowo disukai, gembira orang terhadap presiden, sehingga dia dapat kepercayaan, tingkat kepercayaan mungkin 80 persen,” jelas Rocky.

    Namun, lanjut Rocky, hal itu berbanding terbalik dengan rendahnya kepercayaan terhadap demokrasi dan lembaga-lembaga publik.

    Menurutnya, ini merupakan situasi berbahaya. Demokrasi justru sehat ketika kepercayaan pada sistem lebih kuat daripada kultus terhadap individu.

    Jika seorang presiden dipercaya secara berlebihan, sementara institusi demokrasi dilemahkan, maka yang muncul adalah kultus individu.

    “Tapi kalau kita lihat kehidupan demokrasi justru buruk, bahaya betul kalau seorang pemimpin dieluh-eluhkan di dalam nilai kuantitatif yang sebegitu besar.”

    “Sementara demokrasi, lembaga-lembaga publik itu gak dipercaya, artinya ada kultus individu, itu intinya. Kalau orang percaya pada demokrasi, presiden dipercaya 20 persen pun aman, tapi ini terbalik,” jelas dia.

    Rocky menilai, kondisi ini sebagai bentuk kepura-puraan opini publik.

    Ia menegaskan, KAMI berkomitmen untuk hadir dan menyelamatkan Indonesia dalam situasi tersebut.

    “Jadi dalam refleksi ini, saya mewakili perjalanan panjang KAMI yang berupaya untuk menyelamatkan Indonesia dan masih di situ rencana kita,” bebernya.

    “Kita ingin mengambil konsekuensi untuk membawa negeri ini pada mimpi yang mulia, karena kita punya harapan-harapan yang memungkinkan kita mengatakan satu waktu bahwa Indonesia sudah ditemukan kembali,” sambungnya.

    Rocky menegaskan, pergerakan KAMI tidak menyimpan dendam terhadap individu tertentu, melainkan mengkritisi kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat

    “KAMI berupaya menerangkan itu pada publik dan tidak ada dendam kami pada personal, kami dendam pada kebijakan yang dungu,” terangnya.

    Ia juga menyoroti perbedaan pandangan antara pesimisme dan optimisme di tengah masyarakat.

    Menurut dia, sikap pesimis yang ditunjukkan KAMI justru didasari pemikiran rasional, berbeda dengan optimisme sebagian pihak yang dinilainya tak berdasar. 

    “KAMI berupaya mengevaluasi setiap hari, tapi sekali lagi yang kita ucapkan ini adalah untuk menggembirakan publik, bahwa kendati ada pesimisme.”

    “Tapi kami pesimis karena kami rasional. begitu banyak orang yang optimis tapi optimisnya irasional.”

    “Kita ingin bangunkan lagi harapan dan memberi kepercayaan pada publik bahwa Indonesia bisa dihasilkan ulang dengan satu radical break,” ucap Rocky.

    Sebagai solusi atas potensi krisis itu, Rocky menaruh harapan pada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil keputusan tegas.

    Ia pun mengingatkan, agar Presiden Prabowo tidak tersandera oleh transaksi politik saat Pemilu.

    “Presiden tidak boleh tersandera oleh hasil transaksi dia ketika pemilu, karena pemilu sudah selesai.”

    “Dia adalah Presiden yang harus bisa mengambil keputusan artinya keputusan dia harus otentik, bukan lagi hasil ‘dagang sapi’ dengan partai-partai sebelumnya,” beber dia.

    Rocky percaya jika Presiden Prabowo berani mengambil tindakan tegas dan meninggalkan pola-pola lama, Indonesia bisa menjadi lebih baik dari saat ini.

    “Dengan cara itu kita bisa ucapkan satu waktu pada generasi yang menunggu 2029 bahwa kita bergerak ke arah Indonesia yang masuk akal.”

    “Kita meninggalkan Indonesia yang dungu, dan demi kemasukakalan itu, kita minta Presiden Prabowo menjadi leader (pemimpin), bukan sekadar dealer (pedagang),” pungkasnya.

  • Pertamina Diskon Avtur hingga 10% di 37 Bandara Selama Nataru

    Pertamina Diskon Avtur hingga 10% di 37 Bandara Selama Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga memberikan diskon hingga 10% untuk avtur di sejumlah lokasi strategis di seluruh Indonesia.

    Potongan harga itu diberikan demi menjaga stabilitas harga tiket pesawat dan mendorong pertumbuhan aktivitas transportasi udara nasional selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menuturkan, diskon avtur hingga 10% itu akan berlaku di 37 lokasi bandara, mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. 

    Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk nyata Pertamina dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga serta memberikan stimulus ekonomi pada sektor transportasi udara nasional.

    “Melalui kebijakan harga khusus avtur ini, Pertamina Patra Niaga berharap dapat membantu maskapai penerbangan dalam mengoptimalkan biaya operasionalnya sehingga memberikan ruang bagi penyesuaian harga tiket pesawat agar lebih terjangkau oleh masyarakat,” tutur Roberth melalui keterangan resmi, Senin (22/12/2025).

    Dia memerinci, diskon yang diterapkan di 37 bandara itu mencakup mulai dari Sumatra, seperti Kualanamu, Minangkabau, Sultan Iskandar Muda, Hang Nadim, dan H.A.S. Hanandjoeddin, Sultan Syarif Kasim II, Sultan Mahmud Badaruddin.

    Kemudian, Jawa seperti Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Achmad Yani, Kertajati, Juanda, dan Adisutjipto. Lalu, Bali dan Nusa Tenggara seperti Ngurah Rai, dan Bandara Internasional Lombok.

    Selanjutnya, Kalimantan seperti Supadio, Syamsuddin Noor, dan Sepinggan. Lalu, Sulawesi seperti Hasanuddin dan Sam Ratulangi. Berikutnya, Maluku dan Papua seperti Pattimura, Frans Kaisiepo, dan Sentani.

    Roberth mengatakan, kebijakan ini juga memastikan dukungan yang merata di berbagai wilayah dengan intensitas penerbangan tinggi selama periode libur panjang.

    Selain memberikan harga khusus, Roberth juga memastikan bahwa ketahanan stok avtur nasional saat ini selama 30 hari dan dalam kondisi aman untuk menghadapi lonjakan permintaan selama masa libur Natal dan Tahun Baru.

    Dia menambahkan, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan avtur dalam kondisi aman di seluruh aviation fuel terminal (AFT), dengan tim operasional yang siaga penuh untuk menjamin kelancaran distribusi selama periode Nataru.

    “Kami berharap langkah ini dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun Baru, sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor penerbangan nasional,” ucap Roberth.

  • Harga Avtur Diskon 10% Sambut Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

    Harga Avtur Diskon 10% Sambut Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

    Liputan6.com, Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga, memberikan penyesuaian harga khusus avtur atau diskon harga avtur di sejumlah lokasi strategis di seluruh Indonesia. Hal ini untuk mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga stabilitas harga tiket pesawat dan mendorong pertumbuhan aktivitas transportasi udara nasional selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading,

    Penyesuaian harga tersebut berupa diskon hingga 10% harga avtur yang akan berlaku di 37 lokasi bandara, mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Langkah ini merupakan bentuk nyata Pertamina dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga serta memberikan stimulus ekonomi pada sektor transportasi udara nasional.

    “Melalui kebijakan harga khusus avtur ini, Pertamina Patra Niaga berharap dapat membantu maskapai penerbangan dalam mengoptimalkan biaya operasionalnya, sehingga memberikan ruang bagi penyesuaian harga tiket pesawat agar lebih terjangkau oleh masyarakat,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (22/12/2025).

    Adapun kebijakan ini diterapkan di 37 bandara strategis yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra (seperti Kualanamu, Minangkabau, Sultan Iskandar Muda, Hang Nadim, dan H.A.S. Hanandjoeddin, Sultan SyarifKasim II, Sultan Mahmud Badaruddin).

    Selain itu, Jawa (seperti Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Achmad Yani, Kertajati, Juanda, dan Adisutjipto), Bali dan Nusa Tenggara (seperti Ngurah Rai dan Bandara Internasional Lombok), Kalimantan (seperti Supadio, Syamsuddin Noor, dan Sepinggan), Sulawesi (Hasanuddin dan Sam Ratulangi), hingga Maluku dan Papua (seperti Pattimura, Frans Kaisiepo, dan Sentani).

    Kebijakan ini memastikan dukungan yang merata di berbagai wilayah dengan intensitas penerbangan tinggi selama periode libur panjang.

     

     

  • Pria Pembela Nenek Beli Roti dengan Uang Tunai Tuai Apresiasi, Warganet: Digital Boleh, tapi Jangan Menanggalkan Kearifan

    Pria Pembela Nenek Beli Roti dengan Uang Tunai Tuai Apresiasi, Warganet: Digital Boleh, tapi Jangan Menanggalkan Kearifan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Video viral seorang nenek mengalami penolakan saat hendak melakukan pembayaran secara tunai di salah satu gerai Roti O Jakarta, hingga kini masih jadi perbincangan hangat.

    Pasalnya, peristiwa tersebut kemudian memicu protes dari seorang pria yang menilai bahwa uang kartal (kertas & logam) masih merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

    Kejadian viral itu memunculkan pandangan publik mengenai penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS dibandingkan dengan transaksi menggunakan uang tunai.

    Banyak pula yang memuji sikap sang pria yang dengan berani memprotes karena rasa kemanusiaan.

    “Jempol10 bang ..setuju setuju❤️,” tulis akun yniarti05_, di kolom komentar unggahan Instagram @fajaronline.

    “Harusnya roti O @rotio.indonesia tetap terima layanan uang tunai di seluruh Indonesia. Karena itu masih sah, dan akan menjadi tidak inklusif produk ini jika tetap memaksakan menerima metode pembayaran cashless. Digital boleh, tapi jangan menanggalkan kearifan,” balas akun @amulhb.

    “Pernah terjadi sama saya di bandara, mau bayar tidak bisa tunai pdhal cuma beli 1 buah roti, sy tanya bgm ketika ada nenek2 yg tidak punya hp dan lapar tidak bisa beli roti? Sy sarankan utk disampaikan ke pihak managernya katanya SOP perusahaannya seperti itu karyawan hanya menjalankan tugasnya. Semua orang punya hak membeli tapi knp harus dibedakan yg punya hp/kartu? Miris… 😢,” ujar lainnya.

    “Bener… nyusahin bgt… ga semua kali punya dompet digital…,” kata lainnya.

    Sebelumnya, Pakar Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Rahman Syamsuddin mengungkapkan, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.