Tag: Syaiful Huda

  • Indonesia-Qatar Teken MoU Proyek 1 Juta Rumah, Komisi V DPR: Perlu Kajian yang Matang

    Indonesia-Qatar Teken MoU Proyek 1 Juta Rumah, Komisi V DPR: Perlu Kajian yang Matang

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengingatkan kerja sama Indonesia dan Qatar dalam proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat jangan sampai membuat Jakarta mengalami kelebihan pasokan hunian.

    Meski demikian, dia tetap menyambut baik keterlibatan Qatar sebagai investor guna mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Hanya saja, dia berharap adanya kajian potensi pasokan dan permintaan terhadap pembangunan rumah. Menurutnya ini penting supaya pasokan rumah tidak melebihi keputusan pasar.

    “Kalau nanti pasokan banyak, tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (12/1/2025).

    Lebih lanjut, Syaiful mengemukakan masuknya investor dari Qatar tentu akan sangat membantu pemerintah merealisasikan program 3 juta hunian per tahun. 

    Terlebih, imbuhnya, Indonesia hanya akan menyediakan lahan saja, sedangkan investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah termasuk penyediaan dana hingga kontraktor.

    “Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” urainya.

    Meski begitu, legislator PKB ini turut mewanti-wanti agar keikutsertaan investor ini benar-benar juga dioptimalkan dengan didukung data yang solid dalam program 3 juta rumah.

    “Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya.

    Prabowo Subianto gaet investor Qatar

    Presiden Prabowo Subianto resmi menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. 

    “Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

  • Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Komisi V DPR Dorong Keberpihakan Pemerintah

    Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Komisi V DPR Dorong Keberpihakan Pemerintah

    loading…

    Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorongan keberpihakkan pemerintah agar ekosistem industri penerbangan mampu menyediakan layanan terjangkau dan berkualitas kepada konsumen. FOTO/DOK.DPR

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda melihat industri penerbangan di Tanah Air masih menghadapi berbagai tantangan berat di 2025. Dibutuhkan keberpihakkan pemerintah agar ekosistem industri penerbangan mampu menyediakan layanan terjangkau dan berkualitas kepada konsumen.

    “Kami menilai saat ini perlu ada kajian serius untuk mengarustamakan transportasi udara untuk memperlancar konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka satu-satunya jalan agar hal itu terwujud adalah dengan menciptakan ekosisitem industri penerbangan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat luas. Dan saat ini kita belum sampai pada titik itu,” kata Syaiful Huda, Kamis (2/1/2025).

    Untuk diketahui, dari hasil kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA), industri penerbangan Indonesia di 2025 masih menghadapi berbagai tantangan berat. Di antaranya tingginya biaya penerbangan karena naiknya kurs dolar Amerika, tingginya harga avtur, dan suku cadang pesawat, serta masih belum direvisinya aturan batas tarif atas dan bawah tiket pesawat. Selain itu, bea masuk untuk impor suku cadang pesawat masih relatif tinggi, adanya backlog pesawat dan suku cadang serta turunnya daya beli masyarakat.

    Huda mengatakan, kajian INACA merupakan fakta yang sehari-hari dihadapi oleh berbagai maskapai di Tanah Air. Situasi ini membuat ekosistem penerbangan di Indonesia belum menjadi industri ramah bagi para investor.

    “Kondisi ini akhirnya berdampak pada belum dipilihnya jasa penerbangan sebagai opsi utama transportasi antar kota maupun antara pulau di Indonesia oleh masyarakat,” katanya.

    Padahal dari berbagai kajian, kata Huda, ekosistem penerbangan yang kuat akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi seiring terpangkasnya waktu pergerakan individu maupun pengiriman barang ke berbagai wilayah Indonesia. Saat ini kontribusi industri industri penerbangan nasional dan sektor-sektor terkait seperti pariwisata dan perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia cukup tinggi.

    “Di tahun 2023 misalnya mencapai USD62,6 miliar atau Rp1.001,6 trilliun (kurs Rp 16.000), setara 4,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor ini juga menyerap sedikitnya 6 juta tenaga kerja,” katanya.

    Politikus PKB ini menegaskan butuh keberpihakkan pemerintah agar industri penerbangan menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Terutama memberikan kelonggaran bea dan pajak terutama untuk angkutan penerbangan perintis di berbagai pelosok Tanah Air.

    “Selain itu pemerintah harus terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan nasional untuk memastikan manajemen keselamatan benar-benar diterapkan. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kecelakaan udara yang memicu banyak korban,” katanya.

    (abd)

  • Komisi V DPR Sebut Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Butuh Keberpihakan Pemerintah – Halaman all

    Komisi V DPR Sebut Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Butuh Keberpihakan Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri penerbangan di tanah air masih menghadapi berbagai tantangan berat di tahun 2025.

    Dibutuhkan keberpihakkan pemerintah agar ekosistem industri penerbangan mampu menyediakan layanan terjangkau dan berkualitas kepada konsumen. 

    “Kami menilai saat ini perlu ada kajian serius untuk mengarustamakan transportasi udara untuk memperlancar konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka satu-satunya jalan agar hal itu terwujud adalah dengan menciptakan ekosisitem industri penerbangan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat luas. Dan saat ini kita belum sampai pada titik itu,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Kamis (2/1/2025). 

    Untuk diketahui dari hasil kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA) industri penerbangan Indonesia di tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan berat.

    Di antaranya masih tingginya biaya penerbangan karena naiknya kurs dolar Amerika, tingginya harga avtur dan suku cadang pesawat serta masih belum direvisinya aturan batas tarif atas dan bawah tiket pesawat.

    Selain itu bea masuk untuk impor suku cadang pesawat masih relatif tinggi, adanya backlog pesawat dan suku cadang serta turunnya daya beli masyarakat. 

    Huda mengatakan kajian INACA merupakan fakta yang sehari-hari dihadapi oleh berbagai maskapai di tanah air.

    Situasi ini membuat ekosistem penerbangan di Indonesia belum menjadi industri ramah bagi para investor.

    “Kondisi ini akhirnya berdampak pada belum dipilihnya jasa penerbangan sebagai opsi utama transportasi antar kota maupun antara pulau di Indonesia oleh masyarakat,” katanya. 

    Padahal dari berbagai kajian, kata Huda ekosistem penerbangan yang kuat akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi seiring terpangkasnya waktu pergerakan individu maupun pengiriman barang ke berbagai wilayah Indonesia.

     Saat ini kontribusi industri industri penerbangan nasional dan sektor-sektor terkait seperti pariwisata dan perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia cukup tinggi.

    “Di tahun 2023 misalnya mencapai USD 62,6 miliar atau Rp 1.001,6 trilliun (kurs Rp 16.000), setara 4,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor ini juga menyerap sedikitnya 6 juta tenaga kerja,” katanya. 

    Politisi PKB ini menegaskan butuh keberpihakkan pemerintah agar industri penerbangan menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Terutama memberikan kelonggaran bea dan pajak terutama untuk angkutan penerbangan perintis di berbagai pelosok tanah air.

    “Selain itu pemerintah harus terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan nasional untuk memastikan manajemen keselamatan benar-benar diterapkan. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kecelakaan udara yang memicu banyak korban,” pungkasnya.

  • Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, DPR: Butuh Keberpihakan Pemerintah – Page 3

    Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, DPR: Butuh Keberpihakan Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Industri penerbangan di tanah air masih menghadapi berbagai tantangan berat di tahun 2025. Dibutuhkan keberpihakkan pemerintah agar ekosistem industri penerbangan mampu menyediakan layanan terjangkau dan berkualitas kepada konsumen.

    “Kami menilai saat ini perlu ada kajian serius untuk mengarustamakan transportasi udara untuk memperlancar konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka satu-satunya jalan agar hal itu terwujud adalah dengan menciptakan ekosisitem industri penerbangan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat luas. Dan saat ini kita belum sampai pada titik itu,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Kamis (2/1/2025).

    Untuk diketahui, dari hasil kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA) industri penerbangan Indonesia di tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan berat. Di antaranya masih tingginya biaya penerbangan karena naiknya kurs dolar Amerika, tingginya harga avtur dan suku cadang pesawat serta masih belum direvisinya aturan batas tarif atas dan bawah tiket pesawat.

    Selain itu bea masuk untuk impor suku cadang pesawat masih relatif tinggi, adanya backlog pesawat dan suku cadang serta turunnya daya beli masyarakat.

    Huda mengatakan, kajian INACA merupakan fakta yang sehari-hari dihadapi oleh berbagai maskapai di tanah air. Situasi ini membuat ekosistem penerbangan di Indonesia belum menjadi industri ramah bagi para investor.

    “Kondisi ini akhirnya berdampak pada belum dipilihnya jasa penerbangan sebagai opsi utama transportasi antar kota maupun antara pulau di Indonesia oleh masyarakat,” katanya.

     

  • Cairan Kimia Tumpah, Pakar Ungkap Bahaya Soda Api ke Orang-Lingkungan

    Cairan Kimia Tumpah, Pakar Ungkap Bahaya Soda Api ke Orang-Lingkungan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Cairan kimia caustic soda liquid (NaOH) atau soda api yang dibawa sebuah mobil tangki di Jalan Purwakarta-Padalarang tumpah, Selasa (24/12). Dari video yang beredar, selain mengenai kendaraan, soda api cair juga berceceran di jalan hingga mengalir ke saluran air.

    Soda api termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun. Dalam jumlah besar tentu bisa menimbulkan bahaya.

    Koordinator Grup Kimia Analitik BRIN Andreas memperkirakan konsentrasi NaOH yang dibawa dalam insiden tersebut berkisar antara 40-50 persen.
    Soda api menurutnya bersifat korosif kulit manusia bahkan pada logam.

    “Bahan kimia ini memiliki potensi bahaya, diantaranya korosi terhadap logam, korosif terhadap kulit,” ujarnya.

    Saat kejadian pengguna kendaraan banyak yang mengaku mata dan kulit perih saat terciprat atau terkena uap soda api yang berceceran di jalan itu.

    Kendaraan yang terciprat cairan itu juga mengelupas catnya.

    Peneliti Pusat Riset Kimia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Roni Maryana mengatakan soda api yang tumpah ke jalan itu berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

    Selain berdampak pada logam dan kulit, kata Roni, tumpahan NaOH ini juga bisa berdampak besar terhadap lingkungan.

    Menurutnya kontaminasi pada air atau tanah akan merusak ekosistem, terutama mikroba dan makhluk hidup dikarenakan pH ideal berada di angka 6 hingga 7.

    “Bagi tanaman, kenaikan pH juga akan merusak, yang dalam jangka panjang menyebabkan kematian,” tuturnya.

    Maka dari itu, perlu proses netralisir pH yang tujuannya menetralkan kondisi lingkungan dari sekitar angka 12 menjadi 7 dengan bantuan asam.

    Polisi saat ini tengah menyelidik dugaan kelalaian dalam insiden ini.

    Sementara Wakil Kepala Komisi V DPR Syaiful Huda menduga ada pelanggaran di balik tumpahnya cairan kimia itu.

    Bukan cuma sopir, perusahaan yang menaunginya juga dinilai perlu dijatuhi sanksi jika memang ada pelanggaran.

    (lom/sur)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menko AHY dan Menhub Resmikan Stasiun Kereta Cepat Karawang, Segini Harga Tiketnya – Page 3

    Menko AHY dan Menhub Resmikan Stasiun Kereta Cepat Karawang, Segini Harga Tiketnya – Page 3

    Stasiun kereta cepat Whoosh di Karawang resmi melayani penumpang, hari ini Selasa (24/12/2024). Pengoperasian Stasiun Karawang ini diharapkan membantu pencapaian target harian penumpang Whoosh yang masih di bawah rata-rata.

    “Kami menyambut baik pengoperasian Stasiun Karawang yang sempat tertunda karena akses pendukungnya belum siap. Kami berharap pengoperasian Stasiun Karawang untuk kereta cepat ini membantu mendongkrak jumlah penumpang Whoosh yang masih di bawah target harian,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Selasa (24/12/2024).

    Untuk diketahui kereta cepat whoosh dirancang mempunyai empat stasiun yakni Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegal Luar. Kendati demikian sejak resmi beroperasi pada 17 Oktober 2024, hanya tiga stasiun yakni Halim, Padalarang, dan Tegal Luar yang beroperasi. Sedangkan Stasiun Karawang belum difungsikan melayani penumpang karena keterbatasan akses jalan menuju lokasi stasiun.

    Huda mengatakan target penumpang kereta cepat ulang alik Bandung-Jakarta dipatok di angka 29.000-31.000 orang per hari. Kenyataannya rata-rata penumpang harian Kereta Whoosh hingga hari ini berada di kisaran 18.000-19.000 orang. “Meskipun trennya saat ini terus naik namun masih jauh di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga hal ini berpengaruh pada efektifitas operasional kereta cepat whoosh,” ujarnya.

    Beroperasinya Stasiun Karawang, kata Huda, diproyeksikan akan menambah jumlah penumpang harian dari Whoosh. Berdasarkan studi dari Universitas Indonesia yang menjadi rujukan PT KAI akan ada penambahan penumpang di kisaran 3.000-4.000 orang jika Stasiun Karawang benar-benar beroperasi.

    “Tentu jumlah yang cukup lumayan jika benar-benar terwujud,” katanya.

  • Sepakat Prabowo, Komisi V: Proyek Infrastruktur Harus Dongkrak Ekonomi Masyarakat – Page 3

    Sepakat Prabowo, Komisi V: Proyek Infrastruktur Harus Dongkrak Ekonomi Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah untuk mengoptimalkan proyek infrastruktur yang telah dibangun. Dengan demikian proyek infrastruktur benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

    Pernyataan itu disampaikan Huda untuk merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta bahwa proyek infrastruktur harus membuka konektivitas, sehingga memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat peresmian Flyover Madukoro di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024). Proyek yang digarap sejak tahun 2023 itu menghabiskan anggaran hingga Rp 198,9 miliar

    “Kami sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa proyek infrastruktur harus memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat,” terang Syaiful Huda.

    Ketua DPW PKB Jawa Barat itu mengatakan, proyek infrastruktur yang sudah dibangun menghabiskan anggaran sangat besar. Anggaran yang digunakan dalam pembangunan proyek itu merupakan uang dari rakyat.

    Maka, lanjut Huda, masyarakat harus merasakan dampak dan manfaat dari pembangunan tersebut. Jangan sampai setelah proyek selesai, tidak ada keuntungan dan manfaat yang didapatkan rakyat.

    “Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” bebernya.

    Huda lantas menyoroti sejumlah proyek yang sudah selesai dibangun, namun belum optimal pemanfaatannya, sehingga masyakat belum merasakan dampak positif.

    Misalnya, Bandara Internasional Kertajati. Menurut dia, bandara yang sudah diresmikan sejak 1 Juli 2019 itu belum optimal pemanfaatannya, sehingga belum berhasil memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

    “Maka, Bandara Kertajati harus dipotimalkan, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari proyek infrastruktur itu,” paparnya.

    Berbagai kementerian dan instansi terkait harus duduk bersama untuk membahas masa depan Bandara Kertajati dan mengatur strategi untuk mengoptimalkan infrastruktur tersebut.

     

  • Cak Imin Optimistis PKB Bisa Berkontribusi Atasi Bahaya Judi Online

    Cak Imin Optimistis PKB Bisa Berkontribusi Atasi Bahaya Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku optimistis PKB bisa berkontribusi dalam mengatasi dan mencegah bahaya judi online atau judol yang marak terjadi di masyarakat. 

    Hal ini disampaikan Cak Imin saat membuka bimbingan teknis (bimtek) anggota Fraksi PKB DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Saya yakin PKB bisa berkontribusi mengatasi masalah judi online,” ujar Cak Imin dalam acara tersebut.

    Menko pemberdayaan masyarakat itu mendukung tema bimtek PKB terkait pemberantasan judol. Menurut dia, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan Fraksi PKB terkait judol, yakni keberanian mengambil keputusan, regulasi yang tegas dan memperbaiki pola pendidikan. 

    “Kecanduan judol itu karena kognisi, sejak kecil anak kecil dikasih HP, tetapi tidak diberi edukasi hal-hal yang positif. Itu adalah fakta yang harus diatasi oleh negara, tetapi juga harus diimbangi dengan perbaikan pendidikan kita,” tutur dia terkait judi onlie.

    Dalam bimtek tersebut, hadir juga Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, serta Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda.

    Menurut Cak Imin, teknologi dan disrupsi di kehidupan sekarang ini memerlukan inovasi dan solusi. Karena itu, dia berharap DPR-DPRD PKB harus mengantisipasi percepatan perubahan dengan sungguh-sungguh melalui fungsi-fungsi yang melekat di anggota dewan.

    “Kita tidak menjadikan perubahan ini hal yang terlewatkan, tetapi kita harus muncul memberi jawaban serta solusi atas masalah itu. Makanya tagline PKB sekarang adalah PKB Solusi Bangsa,” imbuh dia.

    Selain itu, Cak Imin mendorong seluruh anggota Fraksi PKB untuk terus mengasah kemampuan dan kapasitas keilmuan diri di tengah perubahan di semua lini. Menurut dia, PKB tetap bisa berperan meski di tengah keterbatasan selama dibarengi dengan inovasi, kreatifitas, serta terobosan-terobosan.

    “Kita harus terus meng-upgrade kapasitas dan kemampuan kita agar kita bisa menghadirkan cara yang efektif menyelesaikan persoalan bangsa kita. Apa yang kita lakukan adalah rangkaian ikhtiar kita menata, memperbaiki dan mempercepat kemakmuran bangsa kita,” kata dia. 

    Sementara itu, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim mengaku sengaja mengangkat tema judol dalam bimtek kali ini. Pasalnya, kata dia, kasus tersebut telah menjadi bencana yang merugikan banyak lini kehidupan.

    “Bimtek sekarang mengambil tema soal judi online karena ketum kita, Gus Muhaimin (Cak Imin) yang juga menko sering menyuarakan bahaya judi online. Kami menghadirkan pembicara dari OJK sampai kiai,” tutur Gus Halim.

    Gus Halim mengatakan target bimtek ini adalah seluruh Fraksi PKB paham dan bisa mengambil langkah strategis pendampingan bagi masyarakat dalam mengatasi bahaya judol. Terutama, kata dia, Fraksi PKB wajib merumuskan regulasi terkait bahaya judi online.

    “Dan merancang langkah konkret strategis bagaimana mengatasi bahaya judi online. Ini pola bimtek sekarang, tidak sekadar bimtek selesai, lalu selesai. Namun, harus ada tindak lanjutnya,” pungkas Gus Halim.

  • Rapat dengan Komisi V DPR, BP Batam Siap Mendukung Rangkaian Mudik Nataru

    Rapat dengan Komisi V DPR, BP Batam Siap Mendukung Rangkaian Mudik Nataru

    Batam: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang diwakili oleh Anggota Bidang Pengusahaan Wan Darussalam hadir dalam Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Bandara Hang Nadim pada Rabu, 20 November 2024.

    Kunjungan Kerja Spesifik ini digelar dalam rangka persiapan infrastruktur dan transportasi pendukung arus mudik liburan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda ini turut dihadiri oleh Plt. Gubernur Kepri Marlin Agustina, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, AirNav, KPLP, Basarnas, Lanud Hang Nadim, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, PT Pelni, PT Pelindo, PT ASDP Indonesia Ferry, Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (PT BIB) Pikri Ilham Kurniansyah, serta Forkopimda Provinsi Kepri, dan Pejabat Tingkat II di lingkungan BP Batam.
     

    Dalam kesempatan tersebut Wan Darussalam menyampaikan ia bersama jajaran di BP Batam siap mendukung kelancaran seluruh proses mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “BP Batam selaku pengelola dan pemilik aset seperti pelabuhan dan bandara di Batam yang akan digunakan untuk mudik Nataru 2024/2025, pada prinsipnya siap menyukseskan seluruh prosesnya,” ujar Wan Darussalam.

    BP Batam juga mempersiapkan fasilitas kesehatan bagi pemudik. Juga sejumlah lokasi wisata untuk dikunjungi masyarakat pada momen Nataru.

    “Selain itu, dalam rangka mudik Nataru 2024/2025 kami juga siap mendukung dari sisi kesehatan lewat RSBP Batam. Untuk rekreasi di Batam nantinya Taman Rusa dan Taman Kolam Sekupang serta Kawasan Wisata Pulau Galang juga dapat dijadikan destinasi dalam mengisi waktu liburan,” ucap Wan Darussalam.

    Wan Darussalam juga menyampaikan selama periode mudik Nataru 2024/2025 nanti, ia bersama jajaran akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait demi kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan seluruh prosesnya dari awal hingga selesai.

    Batam: Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang diwakili oleh Anggota Bidang Pengusahaan Wan Darussalam hadir dalam Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Bandara Hang Nadim pada Rabu, 20 November 2024.
     
    Kunjungan Kerja Spesifik ini digelar dalam rangka persiapan infrastruktur dan transportasi pendukung arus mudik liburan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
     
    Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda ini turut dihadiri oleh Plt. Gubernur Kepri Marlin Agustina, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, AirNav, KPLP, Basarnas, Lanud Hang Nadim, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, PT Pelni, PT Pelindo, PT ASDP Indonesia Ferry, Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam (PT BIB) Pikri Ilham Kurniansyah, serta Forkopimda Provinsi Kepri, dan Pejabat Tingkat II di lingkungan BP Batam.
     

    Dalam kesempatan tersebut Wan Darussalam menyampaikan ia bersama jajaran di BP Batam siap mendukung kelancaran seluruh proses mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
    “BP Batam selaku pengelola dan pemilik aset seperti pelabuhan dan bandara di Batam yang akan digunakan untuk mudik Nataru 2024/2025, pada prinsipnya siap menyukseskan seluruh prosesnya,” ujar Wan Darussalam.
     
    BP Batam juga mempersiapkan fasilitas kesehatan bagi pemudik. Juga sejumlah lokasi wisata untuk dikunjungi masyarakat pada momen Nataru.
     
    “Selain itu, dalam rangka mudik Nataru 2024/2025 kami juga siap mendukung dari sisi kesehatan lewat RSBP Batam. Untuk rekreasi di Batam nantinya Taman Rusa dan Taman Kolam Sekupang serta Kawasan Wisata Pulau Galang juga dapat dijadikan destinasi dalam mengisi waktu liburan,” ucap Wan Darussalam.
     
    Wan Darussalam juga menyampaikan selama periode mudik Nataru 2024/2025 nanti, ia bersama jajaran akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait demi kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan seluruh prosesnya dari awal hingga selesai.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Kecelakaan Tol Cipularang, DPR Desak Kemenhub Investigasi Menyeluruh Ekosistem Industri Logistik – Page 3

    Kecelakaan Tol Cipularang, DPR Desak Kemenhub Investigasi Menyeluruh Ekosistem Industri Logistik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kecelakaan maut di KM 92 tol Cipularang memicu keprihatinan banyak kalangan. Peristiwa yang diduga dipicu rem blong truk pengirim barang tersebut dinilai menjadi indikator karut-marutnya ekosistem industri jasa pengiriman barang.

    “Kecelakaan lalu lintas akibat truk pengirim barang terus berulang. Belum selesai urusan truk wings box ugal-ugalan di Tangerang, kini truk kembali diduga menjadi kecelakaan beruntun yang memicu banyak korban, bahkan ada yang korban jiwa. Kami mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait ekosistem industri logistik kita,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Selasa (12/11/2024).

    Untuk diketahui sebuah truk dilaporkan menjadi penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang Kilometer 92 arah Jakarta. Kecelakaan maut ini merenggut satu nyawa dan menyebabkan 29 orang luka-luka. Selain itu 17 kendaraan roda empat mengalami kerusakan ringan hingga berat.

    Huda mengatakan tumbuhnya industri jasa pengiriman barang dalam beberapa tahun terakhir layak disyukuri. Kendati demikian pertumbuhan ini harusnya dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat.

    “Sebenarnya regulasinya sudah ada. Hanya saja proses implementasi di lapangan yang kerap bermasalah sehingga proses pengawasan terhadap kelayakan kendaraan dan awak kendaraan menjadi lemah,” katanya.

    Dia mengungkapkan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub misalnya telah mengatur dengan detail terkait jenis truk, batas maksimal barang yang dimuat truk, klasifikasi jalan yang bisa dilewati oleh truk, hingga ketentuan mengenai model bak truk. Kemenhub juga telah mengatur ketentuan untuk uji kendaraan secara berkala per enam bulan sekali untuk melihat kelayakan angkutan barang di jalan raya.

    “Namun ketentuan ini kerap dilanggar sehingga memicu kecelakaan lalu lintas yang banyak menimbulkan materi maupun nyawa,” katanya.