Xcloud.id

Tag: Syaiful Huda

  • Waktu Tempuh KRL Kian Cepat, Komisi V DPR Minta Utamakan Keselamatan Penumpang – Halaman all

    Waktu Tempuh KRL Kian Cepat, Komisi V DPR Minta Utamakan Keselamatan Penumpang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Waktu tempuh KRL commuter line bakal terpangkas 5-9 menit seiring diterapkannya Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) baru per 1 Februari 2025 besok. 

    Kian cepatnya perjalanan commuter line ini harus diiringi dengan kepastian keselamatan dan kenyamanan penumpang sebagai prioritas utama. 

    “Kami tentu mengapresiasi upaya peningkatan layanan penumpang commuter line dari PT KAI Commuter dan Dirjen Perkeretapian Kemenhub dengan penambahan jumlah perjalanan kereta sehingga memangkas waktu tempuh. Kendati demikian kami berharap peningkatan lalu lintas commuter line ini tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Jumat (31/1/2025). 

    Untuk diketahui berdasarkan Gapeka 2025 akan ada penambahan jumlah perjalanan commuter line di sejumlah wilayah. 

    Di Jabodetabek akan ada penambahan 15 perjalanan commuter line dari 1.048 menjadi 1.063 perjalanan.

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda. (Tribunnews.com/Chaerul Umam) 

    Di Wilayah 2 Bandung terdapat penambahan 4 perjalanan Commuter Line Jatiluhur.

    Untuk Wilayah 6 Yogyakarta perjalanan Commuter Line Yogya-Palur juga bertambah menjadi 27 perjalanan yang sebelumnya 24,.

    Sedangkan Commuter Line Prameks menjadi 10 dari 8 perjalanan.

    Sementara di wilayah 8 Surabaya menambah 2 stasiun baru. 

    Huda mengatakan saat ini  kereta commuter line menjadi salah satu andalan transportasi umum.

    Di wilayah Jabodetabek misalnya, KRL Commuter line sepanjang tahun 2023 melayani 331 juta penumpang. Sedangkan rata-rata penumpang harian mencapai 1.054.600 orang. 

    “KRL commuter line di Jabodetabek menjadi pilihan utama para commuter dari Bogor, Bekasi, Serpong, Tangerang, untuk ulang alik ke Jakarta. Jadi sangat layak jika ada upaya untuk terus meningkatkan layanan moda transportasi ini,” katanya. 

    Layanan KRL Commuter line, lanjut Huda masih memiliki beberapa kelemahan.

    Diantaranya masih terjadinya keterlambatan dan gangguan perjalanan, tingginya kepadatan penumpang pada jam sibuk, masih adanya fasilitas pendukung yang kurang memadai, hingga munculnya berbagai kasus gangguan penumpang seperti pelecehan seksual. 

    “Artinya masih banyak pekerjaan rumah bagi KAI Commuter Line untuk meningkatkan kualitas layanan,” katanya. 

    Politisi PKB ini menegaskan penambahan jumlah perjalanan commuter line, bisa memecahkan masalah kepadatan penumpang terutama di jam-jam sibuk.

    Kendati demikian dibutuhkan persiapan matang sarana pendukung sehingga keamanan dan kenyamanan penumpang serta masyarakat tetap terjaga.

     “Penambahan jumlah perjalanan artinya akan meningkatkan jumlah KRL commuter line yang beroperasi. Di sini perlu diantisipasi sektor keamanan terutama di perlintasan-perlintasan sebidang yang kerap memicu kemacetan kendaraan lain saat ada kereta melintas,” pungkasnya.

     

  • Media Luar Negeri Beritakan Usulan Menhub Dudy agar Pegawai WFA saat Nyepi dan Idul Fitri – Halaman all

    Media Luar Negeri Beritakan Usulan Menhub Dudy agar Pegawai WFA saat Nyepi dan Idul Fitri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi agar pegawai kementerian hingga swasta menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) saat Nyepi (29 Maret) dan Idul Fitri (31 Maret-1 April) menjadi sorotan di luar negeri.

    Media yang berbasis di Singapura, The Straits Times menjadikan usulan tersebut sebagai headline dalam topik berita Asia.

    Mereka memberikan judul ‘Menteri Perhubungan Indonesia mengusulkan bekerja dari mana saja menjelang Nyepi, Idul Fitri’.

    Dalam berita tersebut menyatakan, alasan usulan tersebut diajukan dalam rapat DPR.

    Yakni untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang kerap kali terjadi di Indonesia saat mudik lebaran.

    Apalagi, tulis berita tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tanggal 28 Maret 2025 sebagai cuti bersama untuk Nyepi dan tanggal 2-7 April sebagai perpanjangan cuti bersama Idul Fitri.

    Lanjut berita itu, Kementerian Perhubungan berencana untuk membahas kemungkinan perluasan kebijakan WFA ke sektor swasta dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan bisnis.

    Jika WFA diberlakukan dalam skala tersebut, hal itu akan membantu pihak berwenang mengelola masuknya pemudik selama libur Idul Fitri.

    Sebelumnya diberitakan, Dudy menyebut, usulan tersebut akan disampaikan kepada presiden.

    “Kami akan mengusulkan mulai tanggal 24 Maret sampai 27 Maret untuk diberlakukan work from anywhere.”

    “Jadi mungkin dari pihak kementerian dan lain bisa melakukan work from anywhere untuk pegawai-pegawai. Jadi mereka bisa bekerja dari mana saja,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    “Dan untuk pihak swasta, kami harus berkoordinasi dengan pihak kementerian tenaga kerja maupun dengan para pelaku usaha apakah memungkinkan untuk diberlakukan.”

    “Kalau ini diberlakukan, ini akan sangat menolong bagi para stakeholder yang mengelola angkutan Lebaran untuk dapat mengurai kepulangan dari para pemudik 2025,” imbuhnya.

    Dudy mengungkapkan, periode 28-30 Maret 2025 menjadi tantangan bagi Kemenhub untuk mengurai proses arus mudik.

    Sebab itu, dia akan mengusulkan usulan WFA kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu sebabnya, kami akan mengusulkan dan kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang nanti akan kami sampaikan kepada Presiden.”

    “Mohon izin, Bapak, ini kami belum sampaikan kepada Bapak Presiden. Kami sedang melakukan kordinasi dengan kementerian/lembaga lain,” ujarnya.

    Untuk diketahui, cuti bersama dan libur nasional Hari Suci Nyepi jatuh pada Jumat 28 Maret dan 29 Maret 2025. 

    Sementara libur nasional Idul Fitri 1446 Hijriah pada 31 Maret dan 1 April 2025.

    THR Lebih Awal

    Dudy Purwagandhi juga mengusulkan waktu pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada para tenaga kerja dilakukan lebih awal. 

    Hal itu dia sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli pada Jumat (24/1/2025) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. 

    “Pembayaran THR lebih awal diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan waktu dalam melakukan perjalanan mudik lebaran,” kata Menhub Dudy dalam keterangannya dikutip Minggu (26/1/2025).

    Menhub Dudy menjelaskan bahwa pertemuan ini juga bertujuan untuk membahas strategi lintas sektor guna memastikan kesiapan penyelenggaraan angkutan yang selamat, nyaman, dan efisien selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Ia menilai, batas waktu dimulainya dan selesainya libur akan mempengaruhi tingkat kepadatan jalan dan tingginya pemanfaatan layanan di berbagai moda transportasi.

    “Masa libur panjang akan berdampak signifikan pada lonjakan pergerakan masyarakat. Selain itu, tanggal mulai dan selesainya libur akan berpengaruh pada tingkat kepadatan selama masa angkutan Lebaran nanti. Termasuk juga penentuan puncak arus mudik dan arus balik,” ujar Menhub Dudy.

    Pada kesempatan itu, Menhub Dudy memaparkan strategi Kemenhub dalam menghadapi angkutan Lebaran mendatang. Strategi tersebut yakni implementasi buffer zone untuk mengurai kemacetan di akses menuju Pelabuhan Penyeberangan (Merak-Bakauheni).

    Kemudian optimalisasi terminal yang masih kurang dimanfaatkan untuk digunakan maskapai bertarif rendah dalam mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan, pelaksanaan layanan direct train dengan tetap mempertimbangkan kesiapan lokomotif dan masinis.

    Sejumlah kendaraan memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama menuju arah Tol Cipali di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (6/4/2024). Korlantas Polri memberlakukan contraflow di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 36 – Km 72 dan one way dari Tol Cikatama Km 72-Tol Kalikangkung Km 414 untuk mengurai volume kendaraan yang meningkat pada arus mudik lebaran 2024. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Optimalisasi aset infrastruktur selagi berkoordinasi dengan K/L terkait dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, penyelenggaraan program Mudik Gratis, serta perlunya digitalisasi tiket pada semua moda transportasi.

    Menhub Dudy berharap, dengan strategi tersebut, angkutan Lebaran 2025 dapat sebaik atau lebih baik dari angkutan Nataru 2024/2025 yang berjalan lancar. Masyarakat pun menilai positif penyelenggaraan angkutan Nataru 2024/2025 lalu.

    “Alhamdulillah, berkat kolaborasi pada masa angkutan Nataru kemarin, survei dari UGM menunjukkan 86 persen masyarakat puas. Nilai ini menjadi catatan berharga karena nanti jumlah penduduk yang melakukan perjalanan saat Lebaran diperkirakan jauh lebih banyak,” ujar Dudy.

    Komisi V DPR Mendukung

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendukung wacana bekerja dari mana saja atau work form anywhere (WFA) untuk menekan potensi kemacetan mudik Lebaran dan Nyepi 2025.

    Adapun wacana tersebut diusulkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi m. Konsep WFA ini diusulkan diterapkan mulai tanggal 24-27 Maret 2025 dan 8-11 April 2025.

    Menurut Huda, penerapan WFA di kalangan pegawai negeri sipil maupun swasta akan memberikan waktu lebih panjang bagi para pemudik mempersiapkan perjalanan ke kampung halaman masing-masing.

    “Konsep WFA ini layak dikaji agar para pemudik lebaran maupun hari raya nyepi tidak menempuh perjalanan di satu waktu sehingga mengurangi potensi kemacetan di jalur tol, akses bandar udara, maupun ke pelabuhan,” ujar Syaiful kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

    Syaiful mengatakan Lebaran 2025 diperkirakan jatuh pada tanggal 31 Maret atau 1 April 2025. Sedangkan Hari Raya Nyepi jatuh pada tanggal 29 Maret 2025. 

    Jarak dua hari besar yang berdekatan itu berpotensi menganggu arus mudik karena berhentinya layanan di Pelabuhan Gilimanuk maupun Bandara Ngurah Rai selama perayaan Nyepi.

    “Situasi ini harus diantisipasi jauh hari dan konsep WFA yang disampaikan oleh Menhub Dudy cukup masuk relevan diterapkan sehingga pemudik terutama dari Bali dan sekitarnya bisa jauh hari menyiapkan diri,” ujar Huda.

    Politisi PKB itu menilai akan ada peningkatan signifikan pergerakan orang dan barang jelang mudik Lebaran dan hari raya Nyepi. 

    Jika rata-rata pergerakan orang saat mudik lebaran saja mencapai 193 juta jiwa, maka dengan adanya mudik nyepi yang waktunya berdekatan bisa meningkatkan pergerakan orang hingga hampir 197 juta jiwa.

    “Meskipun angka pasti pergerakan orang ini menunggu hasil survei Kemenhub, tetapi situasi adanya dua hari raya yang jatuh dalam kurun waktu hampir bersamaan harus diantisipasi secara serius,” katanya.

    Huda pun menegaskan kemacetan adalah momok bagi para pemudik, dan juga bagi pemerintah, karena menimbulkan komplikasi penanganan yang tidak mudah diselesaikan, baik di jalan tol, jalan nasional dan jalan lainnya. 

    Kemacetan di berbagai ruas jalan pada saat mudik tidak jarang menimbulkan korban jiwa akibat tingkat kelelahan yang tinggi.

     “Tentu saja tidak bisa diabaikan, total kerugian materil yang sulit diukur besarannya,” katanya.

    Dengan konsep WFA, lanjutnya, para pemudik lebaran maupun Nyepi bisa jauh hari memulai perjalanan ke kampung halaman. Menurutnya, pemudik tidak akan menumpuk perjalanan mereka di cuti hari raya yang biasanya berjarak 3-4 hari menjelang hari H.

    “Dengan konsep ini maka rekayasa lalu lintas bisa dilakukan jauh hari sehingga potensi adanya kemacetan panjang tidak akan terjadi,” katanya.

    Kendati demikian, Huda menyarankan perlu ada kesiapan matang jika WFA benar-benar diterapkan. 

    Menurutnya harus ada guidelines jelas, kesiapan semua stakholders, serta dukungan infrastruktur digital yang kuat. 

    “Harus dipastikan dukungan dan aturan jelas bagi bagi pegawai atau karyawan yang akan bekerja jauh dari kantornya,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Chaerul Umam, Reza Deni)

  • Indonesia-Qatar Teken MoU Proyek 1 Juta Rumah, Komisi V DPR: Perlu Kajian yang Matang

    Indonesia-Qatar Teken MoU Proyek 1 Juta Rumah, Komisi V DPR: Perlu Kajian yang Matang

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengingatkan kerja sama Indonesia dan Qatar dalam proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat jangan sampai membuat Jakarta mengalami kelebihan pasokan hunian.

    Meski demikian, dia tetap menyambut baik keterlibatan Qatar sebagai investor guna mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Hanya saja, dia berharap adanya kajian potensi pasokan dan permintaan terhadap pembangunan rumah. Menurutnya ini penting supaya pasokan rumah tidak melebihi keputusan pasar.

    “Kalau nanti pasokan banyak, tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (12/1/2025).

    Lebih lanjut, Syaiful mengemukakan masuknya investor dari Qatar tentu akan sangat membantu pemerintah merealisasikan program 3 juta hunian per tahun. 

    Terlebih, imbuhnya, Indonesia hanya akan menyediakan lahan saja, sedangkan investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah termasuk penyediaan dana hingga kontraktor.

    “Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” urainya.

    Meski begitu, legislator PKB ini turut mewanti-wanti agar keikutsertaan investor ini benar-benar juga dioptimalkan dengan didukung data yang solid dalam program 3 juta rumah.

    “Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya.

    Prabowo Subianto gaet investor Qatar

    Presiden Prabowo Subianto resmi menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

    Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. 

    “Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

  • Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Komisi V DPR Dorong Keberpihakan Pemerintah

    Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Komisi V DPR Dorong Keberpihakan Pemerintah

    loading…

    Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendorongan keberpihakkan pemerintah agar ekosistem industri penerbangan mampu menyediakan layanan terjangkau dan berkualitas kepada konsumen. FOTO/DOK.DPR

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda melihat industri penerbangan di Tanah Air masih menghadapi berbagai tantangan berat di 2025. Dibutuhkan keberpihakkan pemerintah agar ekosistem industri penerbangan mampu menyediakan layanan terjangkau dan berkualitas kepada konsumen.

    “Kami menilai saat ini perlu ada kajian serius untuk mengarustamakan transportasi udara untuk memperlancar konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka satu-satunya jalan agar hal itu terwujud adalah dengan menciptakan ekosisitem industri penerbangan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat luas. Dan saat ini kita belum sampai pada titik itu,” kata Syaiful Huda, Kamis (2/1/2025).

    Untuk diketahui, dari hasil kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA), industri penerbangan Indonesia di 2025 masih menghadapi berbagai tantangan berat. Di antaranya tingginya biaya penerbangan karena naiknya kurs dolar Amerika, tingginya harga avtur, dan suku cadang pesawat, serta masih belum direvisinya aturan batas tarif atas dan bawah tiket pesawat. Selain itu, bea masuk untuk impor suku cadang pesawat masih relatif tinggi, adanya backlog pesawat dan suku cadang serta turunnya daya beli masyarakat.

    Huda mengatakan, kajian INACA merupakan fakta yang sehari-hari dihadapi oleh berbagai maskapai di Tanah Air. Situasi ini membuat ekosistem penerbangan di Indonesia belum menjadi industri ramah bagi para investor.

    “Kondisi ini akhirnya berdampak pada belum dipilihnya jasa penerbangan sebagai opsi utama transportasi antar kota maupun antara pulau di Indonesia oleh masyarakat,” katanya.

    Padahal dari berbagai kajian, kata Huda, ekosistem penerbangan yang kuat akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi seiring terpangkasnya waktu pergerakan individu maupun pengiriman barang ke berbagai wilayah Indonesia. Saat ini kontribusi industri industri penerbangan nasional dan sektor-sektor terkait seperti pariwisata dan perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia cukup tinggi.

    “Di tahun 2023 misalnya mencapai USD62,6 miliar atau Rp1.001,6 trilliun (kurs Rp 16.000), setara 4,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor ini juga menyerap sedikitnya 6 juta tenaga kerja,” katanya.

    Politikus PKB ini menegaskan butuh keberpihakkan pemerintah agar industri penerbangan menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Terutama memberikan kelonggaran bea dan pajak terutama untuk angkutan penerbangan perintis di berbagai pelosok Tanah Air.

    “Selain itu pemerintah harus terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan nasional untuk memastikan manajemen keselamatan benar-benar diterapkan. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kecelakaan udara yang memicu banyak korban,” katanya.

    (abd)

  • Komisi V DPR Sebut Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Butuh Keberpihakan Pemerintah – Halaman all

    Komisi V DPR Sebut Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, Butuh Keberpihakan Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri penerbangan di tanah air masih menghadapi berbagai tantangan berat di tahun 2025.

    Dibutuhkan keberpihakkan pemerintah agar ekosistem industri penerbangan mampu menyediakan layanan terjangkau dan berkualitas kepada konsumen. 

    “Kami menilai saat ini perlu ada kajian serius untuk mengarustamakan transportasi udara untuk memperlancar konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka satu-satunya jalan agar hal itu terwujud adalah dengan menciptakan ekosisitem industri penerbangan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat luas. Dan saat ini kita belum sampai pada titik itu,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Kamis (2/1/2025). 

    Untuk diketahui dari hasil kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA) industri penerbangan Indonesia di tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan berat.

    Di antaranya masih tingginya biaya penerbangan karena naiknya kurs dolar Amerika, tingginya harga avtur dan suku cadang pesawat serta masih belum direvisinya aturan batas tarif atas dan bawah tiket pesawat.

    Selain itu bea masuk untuk impor suku cadang pesawat masih relatif tinggi, adanya backlog pesawat dan suku cadang serta turunnya daya beli masyarakat. 

    Huda mengatakan kajian INACA merupakan fakta yang sehari-hari dihadapi oleh berbagai maskapai di tanah air.

    Situasi ini membuat ekosistem penerbangan di Indonesia belum menjadi industri ramah bagi para investor.

    “Kondisi ini akhirnya berdampak pada belum dipilihnya jasa penerbangan sebagai opsi utama transportasi antar kota maupun antara pulau di Indonesia oleh masyarakat,” katanya. 

    Padahal dari berbagai kajian, kata Huda ekosistem penerbangan yang kuat akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi seiring terpangkasnya waktu pergerakan individu maupun pengiriman barang ke berbagai wilayah Indonesia.

     Saat ini kontribusi industri industri penerbangan nasional dan sektor-sektor terkait seperti pariwisata dan perdagangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia cukup tinggi.

    “Di tahun 2023 misalnya mencapai USD 62,6 miliar atau Rp 1.001,6 trilliun (kurs Rp 16.000), setara 4,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor ini juga menyerap sedikitnya 6 juta tenaga kerja,” katanya. 

    Politisi PKB ini menegaskan butuh keberpihakkan pemerintah agar industri penerbangan menjadi tulang punggung konektivitas nasional. Terutama memberikan kelonggaran bea dan pajak terutama untuk angkutan penerbangan perintis di berbagai pelosok tanah air.

    “Selain itu pemerintah harus terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan nasional untuk memastikan manajemen keselamatan benar-benar diterapkan. Hal ini untuk meminimalkan berbagai potensi kecelakaan udara yang memicu banyak korban,” pungkasnya.

  • Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, DPR: Butuh Keberpihakan Pemerintah – Page 3

    Industri Penerbangan Masih Hadapi Tantangan Berat, DPR: Butuh Keberpihakan Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Industri penerbangan di tanah air masih menghadapi berbagai tantangan berat di tahun 2025. Dibutuhkan keberpihakkan pemerintah agar ekosistem industri penerbangan mampu menyediakan layanan terjangkau dan berkualitas kepada konsumen.

    “Kami menilai saat ini perlu ada kajian serius untuk mengarustamakan transportasi udara untuk memperlancar konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka satu-satunya jalan agar hal itu terwujud adalah dengan menciptakan ekosisitem industri penerbangan yang terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat luas. Dan saat ini kita belum sampai pada titik itu,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Kamis (2/1/2025).

    Untuk diketahui, dari hasil kajian Indonesia National Air Carrier Association (INACA) industri penerbangan Indonesia di tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan berat. Di antaranya masih tingginya biaya penerbangan karena naiknya kurs dolar Amerika, tingginya harga avtur dan suku cadang pesawat serta masih belum direvisinya aturan batas tarif atas dan bawah tiket pesawat.

    Selain itu bea masuk untuk impor suku cadang pesawat masih relatif tinggi, adanya backlog pesawat dan suku cadang serta turunnya daya beli masyarakat.

    Huda mengatakan, kajian INACA merupakan fakta yang sehari-hari dihadapi oleh berbagai maskapai di tanah air. Situasi ini membuat ekosistem penerbangan di Indonesia belum menjadi industri ramah bagi para investor.

    “Kondisi ini akhirnya berdampak pada belum dipilihnya jasa penerbangan sebagai opsi utama transportasi antar kota maupun antara pulau di Indonesia oleh masyarakat,” katanya.

     

  • Cairan Kimia Tumpah, Pakar Ungkap Bahaya Soda Api ke Orang-Lingkungan

    Cairan Kimia Tumpah, Pakar Ungkap Bahaya Soda Api ke Orang-Lingkungan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Cairan kimia caustic soda liquid (NaOH) atau soda api yang dibawa sebuah mobil tangki di Jalan Purwakarta-Padalarang tumpah, Selasa (24/12). Dari video yang beredar, selain mengenai kendaraan, soda api cair juga berceceran di jalan hingga mengalir ke saluran air.

    Soda api termasuk dalam bahan berbahaya dan beracun. Dalam jumlah besar tentu bisa menimbulkan bahaya.

    Koordinator Grup Kimia Analitik BRIN Andreas memperkirakan konsentrasi NaOH yang dibawa dalam insiden tersebut berkisar antara 40-50 persen.
    Soda api menurutnya bersifat korosif kulit manusia bahkan pada logam.

    “Bahan kimia ini memiliki potensi bahaya, diantaranya korosi terhadap logam, korosif terhadap kulit,” ujarnya.

    Saat kejadian pengguna kendaraan banyak yang mengaku mata dan kulit perih saat terciprat atau terkena uap soda api yang berceceran di jalan itu.

    Kendaraan yang terciprat cairan itu juga mengelupas catnya.

    Peneliti Pusat Riset Kimia Maju Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Roni Maryana mengatakan soda api yang tumpah ke jalan itu berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

    Selain berdampak pada logam dan kulit, kata Roni, tumpahan NaOH ini juga bisa berdampak besar terhadap lingkungan.

    Menurutnya kontaminasi pada air atau tanah akan merusak ekosistem, terutama mikroba dan makhluk hidup dikarenakan pH ideal berada di angka 6 hingga 7.

    “Bagi tanaman, kenaikan pH juga akan merusak, yang dalam jangka panjang menyebabkan kematian,” tuturnya.

    Maka dari itu, perlu proses netralisir pH yang tujuannya menetralkan kondisi lingkungan dari sekitar angka 12 menjadi 7 dengan bantuan asam.

    Polisi saat ini tengah menyelidik dugaan kelalaian dalam insiden ini.

    Sementara Wakil Kepala Komisi V DPR Syaiful Huda menduga ada pelanggaran di balik tumpahnya cairan kimia itu.

    Bukan cuma sopir, perusahaan yang menaunginya juga dinilai perlu dijatuhi sanksi jika memang ada pelanggaran.

    (lom/sur)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menko AHY dan Menhub Resmikan Stasiun Kereta Cepat Karawang, Segini Harga Tiketnya – Page 3

    Menko AHY dan Menhub Resmikan Stasiun Kereta Cepat Karawang, Segini Harga Tiketnya – Page 3

    Stasiun kereta cepat Whoosh di Karawang resmi melayani penumpang, hari ini Selasa (24/12/2024). Pengoperasian Stasiun Karawang ini diharapkan membantu pencapaian target harian penumpang Whoosh yang masih di bawah rata-rata.

    “Kami menyambut baik pengoperasian Stasiun Karawang yang sempat tertunda karena akses pendukungnya belum siap. Kami berharap pengoperasian Stasiun Karawang untuk kereta cepat ini membantu mendongkrak jumlah penumpang Whoosh yang masih di bawah target harian,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Selasa (24/12/2024).

    Untuk diketahui kereta cepat whoosh dirancang mempunyai empat stasiun yakni Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegal Luar. Kendati demikian sejak resmi beroperasi pada 17 Oktober 2024, hanya tiga stasiun yakni Halim, Padalarang, dan Tegal Luar yang beroperasi. Sedangkan Stasiun Karawang belum difungsikan melayani penumpang karena keterbatasan akses jalan menuju lokasi stasiun.

    Huda mengatakan target penumpang kereta cepat ulang alik Bandung-Jakarta dipatok di angka 29.000-31.000 orang per hari. Kenyataannya rata-rata penumpang harian Kereta Whoosh hingga hari ini berada di kisaran 18.000-19.000 orang. “Meskipun trennya saat ini terus naik namun masih jauh di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga hal ini berpengaruh pada efektifitas operasional kereta cepat whoosh,” ujarnya.

    Beroperasinya Stasiun Karawang, kata Huda, diproyeksikan akan menambah jumlah penumpang harian dari Whoosh. Berdasarkan studi dari Universitas Indonesia yang menjadi rujukan PT KAI akan ada penambahan penumpang di kisaran 3.000-4.000 orang jika Stasiun Karawang benar-benar beroperasi.

    “Tentu jumlah yang cukup lumayan jika benar-benar terwujud,” katanya.

  • Sepakat Prabowo, Komisi V: Proyek Infrastruktur Harus Dongkrak Ekonomi Masyarakat – Page 3

    Sepakat Prabowo, Komisi V: Proyek Infrastruktur Harus Dongkrak Ekonomi Masyarakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah untuk mengoptimalkan proyek infrastruktur yang telah dibangun. Dengan demikian proyek infrastruktur benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

    Pernyataan itu disampaikan Huda untuk merespons arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta bahwa proyek infrastruktur harus membuka konektivitas, sehingga memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat peresmian Flyover Madukoro di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024). Proyek yang digarap sejak tahun 2023 itu menghabiskan anggaran hingga Rp 198,9 miliar

    “Kami sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa proyek infrastruktur harus memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat,” terang Syaiful Huda.

    Ketua DPW PKB Jawa Barat itu mengatakan, proyek infrastruktur yang sudah dibangun menghabiskan anggaran sangat besar. Anggaran yang digunakan dalam pembangunan proyek itu merupakan uang dari rakyat.

    Maka, lanjut Huda, masyarakat harus merasakan dampak dan manfaat dari pembangunan tersebut. Jangan sampai setelah proyek selesai, tidak ada keuntungan dan manfaat yang didapatkan rakyat.

    “Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” bebernya.

    Huda lantas menyoroti sejumlah proyek yang sudah selesai dibangun, namun belum optimal pemanfaatannya, sehingga masyakat belum merasakan dampak positif.

    Misalnya, Bandara Internasional Kertajati. Menurut dia, bandara yang sudah diresmikan sejak 1 Juli 2019 itu belum optimal pemanfaatannya, sehingga belum berhasil memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

    “Maka, Bandara Kertajati harus dipotimalkan, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaat dari proyek infrastruktur itu,” paparnya.

    Berbagai kementerian dan instansi terkait harus duduk bersama untuk membahas masa depan Bandara Kertajati dan mengatur strategi untuk mengoptimalkan infrastruktur tersebut.

     

  • Cak Imin Optimistis PKB Bisa Berkontribusi Atasi Bahaya Judi Online

    Cak Imin Optimistis PKB Bisa Berkontribusi Atasi Bahaya Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku optimistis PKB bisa berkontribusi dalam mengatasi dan mencegah bahaya judi online atau judol yang marak terjadi di masyarakat. 

    Hal ini disampaikan Cak Imin saat membuka bimbingan teknis (bimtek) anggota Fraksi PKB DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Saya yakin PKB bisa berkontribusi mengatasi masalah judi online,” ujar Cak Imin dalam acara tersebut.

    Menko pemberdayaan masyarakat itu mendukung tema bimtek PKB terkait pemberantasan judol. Menurut dia, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan Fraksi PKB terkait judol, yakni keberanian mengambil keputusan, regulasi yang tegas dan memperbaiki pola pendidikan. 

    “Kecanduan judol itu karena kognisi, sejak kecil anak kecil dikasih HP, tetapi tidak diberi edukasi hal-hal yang positif. Itu adalah fakta yang harus diatasi oleh negara, tetapi juga harus diimbangi dengan perbaikan pendidikan kita,” tutur dia terkait judi onlie.

    Dalam bimtek tersebut, hadir juga Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana, Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, serta Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda.

    Menurut Cak Imin, teknologi dan disrupsi di kehidupan sekarang ini memerlukan inovasi dan solusi. Karena itu, dia berharap DPR-DPRD PKB harus mengantisipasi percepatan perubahan dengan sungguh-sungguh melalui fungsi-fungsi yang melekat di anggota dewan.

    “Kita tidak menjadikan perubahan ini hal yang terlewatkan, tetapi kita harus muncul memberi jawaban serta solusi atas masalah itu. Makanya tagline PKB sekarang adalah PKB Solusi Bangsa,” imbuh dia.

    Selain itu, Cak Imin mendorong seluruh anggota Fraksi PKB untuk terus mengasah kemampuan dan kapasitas keilmuan diri di tengah perubahan di semua lini. Menurut dia, PKB tetap bisa berperan meski di tengah keterbatasan selama dibarengi dengan inovasi, kreatifitas, serta terobosan-terobosan.

    “Kita harus terus meng-upgrade kapasitas dan kemampuan kita agar kita bisa menghadirkan cara yang efektif menyelesaikan persoalan bangsa kita. Apa yang kita lakukan adalah rangkaian ikhtiar kita menata, memperbaiki dan mempercepat kemakmuran bangsa kita,” kata dia. 

    Sementara itu, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim mengaku sengaja mengangkat tema judol dalam bimtek kali ini. Pasalnya, kata dia, kasus tersebut telah menjadi bencana yang merugikan banyak lini kehidupan.

    “Bimtek sekarang mengambil tema soal judi online karena ketum kita, Gus Muhaimin (Cak Imin) yang juga menko sering menyuarakan bahaya judi online. Kami menghadirkan pembicara dari OJK sampai kiai,” tutur Gus Halim.

    Gus Halim mengatakan target bimtek ini adalah seluruh Fraksi PKB paham dan bisa mengambil langkah strategis pendampingan bagi masyarakat dalam mengatasi bahaya judol. Terutama, kata dia, Fraksi PKB wajib merumuskan regulasi terkait bahaya judi online.

    “Dan merancang langkah konkret strategis bagaimana mengatasi bahaya judi online. Ini pola bimtek sekarang, tidak sekadar bimtek selesai, lalu selesai. Namun, harus ada tindak lanjutnya,” pungkas Gus Halim.