Xcloud.id

Tag: Syaiful Huda

  • Komisi V: Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren Masih Lemah – Page 3

    Komisi V: Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren Masih Lemah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tragedi runtuhnya bangunan pesantren Al-Khoziny Sidoarjo memicu keprihatinan banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai tragedi Al-Khoziny menjadi indikator lemahnya dukungan infrastruktur negara terhadap lembaga pendidikan pesantren di tanah air.

    “Mayoritas pesantren selama ini diselenggarakan atas swadaya publik. Situasi ini membuat infrastruktur pesantren dibangun secara bertahap sesuai kemampuan pengasuh pesantren. Di sinilah harusnya komitmen negara hadir untuk membantu kalangan pesantren menyediakan kebutuhan infrastruktur mulai dari asrama, tempat ibadah, hingga gedung sekolah,” ujar Syaiful Huda.

    Untuk diketahui ratusan santri terjebak dalam reruntuhan gedung musala Asrama Putra Ponpes Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo saat mengerjakan jamaah Salat Ashar, Senin (30/9). Lantai 4 Musala tersebut baru saja dicor untuk ruang kegiatan para santri. Diduga karena struktur pondasi tidak kuat menyangga beban memicu musibah tersebut. Hingga H+4, diduga sebanyak 59 korban masih terjebak dalam reruntuhan bangunan.

    Huda mengatakan hampir semua elemen bangsa sepakat akan kontribusi besar pesantren di tanah air. Hanya saja faktanya kontribusi pesantren ini tidak sepenuhnya didukung oleh negara dalam segi penyediaan regulasi, anggaran, maupun pendampingan.

    “Saat ini memang sudah ada UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren, namun implementasi di lapangan juga masih lemah. Bahkan masih ada fenomena penganak tirian lembaga pesantren baik dalam bentuk alokasi bantuan maupun pengakuan kesetaraan lulusan jika dibandingkan dengan sekolah atau lembaga pendidikan milik pemerintah,” ujarnya.

     

  • DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak Regional 25 Juli 2025

    DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak Regional 25 Juli 2025

    DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Komisi V DPR memberikan dukungan penuh terhadap usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun yang diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk
    penanganan rob
    di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
    Dukungan ini dinilai sebagai hasil dari program Forum Senayan yang digagas oleh Gubernur Luthfi untuk memperkuat sinergi antara eksekutif daerah dan legislatif pusat.
    Dalam kunjungan kerja Komisi V di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat (25/7/2025), Anggota Komisi V
    DPR RI
    , Sriyanto Saputro, menegaskan bahwa meskipun ia bukan berasal dari daerah pemilihan Demak, ia tetap merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat Jawa Tengah.
    “Dulu saya ikut rapat di sini (Forum Legislatif). Setelah ada banjir rob, Pak Gubernur ajukan anggaran Rp 1,7 triliun. Kami perjuangkan di Komisi V dan juga ke Menteri Pekerjaan Umum,” ujar Sriyanto.
    Sriyanto menjelaskan bahwa rob di Sayung telah menjadi perhatian nasional karena sering terjadi meskipun tanpa hujan, yang mengganggu aktivitas warga dan mengancam kesejahteraan masyarakat.
    Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jateng yang menerjunkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara gotong-royong untuk menangani dampak rob, mulai dari penanganan kesehatan, pengaturan lalu lintas, hingga penyedotan air rob dilakukan secara terpadu.
    Anggota Komisi V lainnya, Syaiful Huda, juga mendukung pendekatan kolaboratif antar-OPD yang diinisiasi oleh Gubernur Luthfi.
    Menurutnya, penanganan rob di Sayung perlu menjadi prioritas nasional.
    “Luar biasa. Disukai rakyat. Insya Allah usulan strategis ini akan kami pertimbangkan untuk masuk prioritas pembangunan 2026,” kata Huda.
    Ia menambahkan bahwa solusi jangka panjang seperti pembangunan Giant Sea Wall memang memerlukan waktu dan anggaran besar, namun langkah-langkah strategis dari Kementerian PUPR tetap dibutuhkan sebagai solusi sementara.

    Sebelumnya,
    Gubernur Ahmad Luthfi
    telah menginstruksikan seluruh OPD untuk turun langsung ke Sayung.
    Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya bersama Dinas PUSDATARU bertugas menyedot air rob dan menyalurkannya ke sungai, sementara OPD lain menangani aspek sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan layanan kesehatan warga.
    Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan dukungan DPR, diharapkan permasalahan rob yang telah lama mengganggu masyarakat pesisir Demak dapat segera teratasi secara menyeluruh.
    Namun, penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul laut di pesisir Demak oleh pemerintah pusat sebelumnya menuai kekecewaan warga.
    Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah, menyoroti dampak penghapusan anggaran tersebut, yang dianggap sangat mengecewakan bagi warga pesisir Demak yang telah lama terdampak banjir rob, khususnya di kawasan Sayung, Bedono, hingga Bonang.
    “Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah di kantornya, Senin (16/6/2025).
    Ia menilai penolakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak menganggap serius persoalan rob yang sudah menahun di pesisir Demak.
    Kekecewaan warga pun diluapkan dalam aksi spiritual pada Minggu (15/6/2025) di jalan Pantura, Sayung.
    “Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Kamus Sejarah Indonesia Tanpa Jejak Hasyim Asyari

    Kala Kamus Sejarah Indonesia Tanpa Jejak Hasyim Asyari

    JAKARTA – Kemunculan Kamus Sejarah Indonesia buatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bawa kehebohan. Kamus itu dianggap tak membuat nama tokoh besar Kiai Haji Hasyim Asyari. Ketiadaan nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) membuat Kemendikbud dikecam banyak pihak.

    Kecaman paling keras muncul dari politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia berang bukan main dengan Kemendikbud. Ia menganggap Kamus Sejarah Indonesia aneh. Nama tokoh besar NU tak ada, sedang tokoh komunis bejibun.

    Hasyim Asy’ari adalah tokoh besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Jejaknya mencerdaskan anak bangsa tak bisa dianggap remeh. Ia jadi sosok yang membawa pendidikan Islam modern ke Nusantara. Ia menegaskan bawa kombinasi agama dan pendidikan barat jadi alat melawan kebodohan dan penjajahan.

    Ia pun mendirikan NU. Ormas itu jadi gerbong utamanya mengakomodasi kepentingan-kepentingan lembaga pendidikan seperti pesantren di Jawa di era pemerintahan Hindia Belanda. Ia ikut pula menjadi pendidik.

    Ia juga memberikan restu NU melawan penjajah. Ingatan akan perjuangannya begitu melekat. Apalagi, NU terus menjelma jadi organisasi Islam besar di Indonesia. Jejak itu juga hadir pula dengan munculnya tokoh-tokoh NU dalam peta politik nasional.

    Masalah muncul. Kemendikbud di bawah kuasa Nadiem Makarim bak melupakan jejak perjuangan Hasyim Asyari. Narasi itu dibuktikan dengan ketiadaan nama Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia keluaran tahun 2021.

    Ketiadaan nama Hasyim memancing protes. Semuanya karena nama tokoh lain dari tokoh Belanda hingga Komunisme muncul. Mereka yang protes meminta Nadiem minta maaf. Ada juga yang meminta untuk menarik Kamus Sejarah Indonesia jilid I dan II dari peredaran.

    Penarikan itu dilakukan supaya Kemendikbud bisa berbenah dan merevisinya. Langkah itu dianggap opsi paling tepat karena gelombang protes lebih besar bisa muncul belakangan.

    Pendiri NU, Hasyim Asyari. (Wikimedia Commons)

    “Setelah membaca dan mendengar pandangan dari banyak kalangan kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah.”

    “Anehnya di sampul Kamus Sejarah Jilid I ini ada gambar KH Hasyim Asyari, tapi dalam kontennya tidak dimasukkan sejarah dan kiprah perjuangan beliau. Lebih aneh lagi ada nama-nama tokoh lain yang masuk kamus ini, termasuk nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh militer Jepang Harada Kumaichi, yang dipandang berkontribusi dalam proses pembentukan negara Indonesia,” ungkap elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda sebagaimana dikutip laman detik.com, 20 April 2021.

    Protes Fadli Zon

    Kecaman terhadap Nadiem Makarim terus berdatangan. Kemendikbud dianggap sengaja menghilangkan jejak perjuangan Hasyim Asyari. Kecaman paling keras muncul dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon.

    Fadli menganggap Kemendikbud seraya ingin membelokkan sejarah. Ia sendiri tak habis pikir tokoh besar sekaliber Hasyim Asyari tak masuk Kamus Sejarah Indonesia. Ia juga heran bukan main kala tokoh komunisme dan radikal masuk daftar.

    Ia pun punya keinginan sama supaya buku karya Kemendikbud segera direvisi. Ia juga meminta supaya Kemendikbud melakukan investigasi kenapa nama Hasyim Asyari bisa hilang.

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dikonfirmasi wartawan usai kunjungan kerja memimpin Komisi I DPR RI ke Kantor LPP RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (24/8/2023). (ANTARA/Nur Imansyah).

    “Harus segera dibuat investigasi kenapa tokoh penting KH Hasyim Asyari pencetus Resolusi Jihad bisa hilang, sementara yang komunis bisa ada. Ini masalah serius. Ada yang hendak membelokkan sejarah,” ungkap Fadli Zon dalam akun Twitter/X @Fadlizon, 20 April 2021.

    Protes dari Fadli dan lainnya mendapatkan hasil. Nadiem mencoba meminta maaf kepada NU dan seluruh rakyat Indonesia. Ia menganggap penyusunan Kamus Sejarah Indonesia bukan pada eranya menjabat Kemendikud karena dilakukan pada 2017.

    Nadiem lalu meminta jajarannya untuk merevisi dan menyempurnakan Kamus Sejarah Indonesia. Ia juga memastikan nama dari Hasyim Asyari hadir. Ia menegaskan respons yang dilakukannya sebagai bentuk dari menjawab kritik yang diarahkan kepada Kemendikbud.

  • Waka Komisi V DPR usul Pelindo tambah alat pengeruk alur Bengkulu

    Waka Komisi V DPR usul Pelindo tambah alat pengeruk alur Bengkulu

    Ini sudah Inpres. Karena itu semangatnya sekali lagi, semangat kerja kedaruratan, cepat dituntaskan karena masyarakat terutama di Enggano sudah menunggu betul,

    Bengkulu (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai Pelindo perlu menambah alat atau kapal pengeruk untuk memastikan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dapat terealisasi tepat waktu.

    “Saya termasuk menyarankan dan usulkan, supaya Pelindo menambah sebanyak-banyaknya alat berat (pengerukan alur),” kata Syaiful Huda usai mengecek langsung situasi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, di Bengkulu, Kamis.

    Usulan tersebut, kata dia, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Upaya penanganan keadaan tertentu untuk normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, transportasi dan logistik serta percepatan pembangunan di Pulau Enggano.

    “Inpres ini amanatnya tidak hanya kapal masuk dan bisa ke luar, Inpres ini semangatnya holistik, semua problem terkait Pulau Baai dituntaskan. Nah sementara Inpres itu memberi mandat sampai pada 31 Agustus, jadi kalau melihat rentang yang cukup terbatas ini, saya termasuk menyarankan (penambahan alat pengeruk alur),” katanya.

    Jangan sampai Inpres yang telah diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sia-sia hanya karena penyelesaian permasalahan alur Pelabuhan Pulau Baai dan situasi Pulau Enggano tidak membaik tidak bisa tepat waktu seperti target terakhir 31 Agustus 2025.

    “Ini sudah Inpres. Karena itu semangatnya sekali lagi, semangat kerja kedaruratan, cepat dituntaskan karena masyarakat terutama di Enggano sudah menunggu betul,” kata dia.

    Begitu juga, lanjut dia, bisnis di Bengkulu juga sudah tersendat cukup lama karena pendangkalan alur tersebut. Bisnis yang terhambat akan berdampak tidak baik pada perekonomian daerah, apalagi berlangsung dalam waktu lama.

    “Terlebih-lebih pada kepentingan bisnis, aktivitas bongkar muat (komoditas, termasuk ekspor impor) berbagai hal juga masih terkendala,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang upaya penanganan keadaan tertentu untuk normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, transportasi dan logistik serta percepatan pembangunan di Pulau Enggano.

    Inpres tersebut sebagai solusi permasalahan yang mengakibatkan terisolasinya warga Pulau Enggano selama empat bulan terakhir akibat tertutupnya pintu alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu.

    Pulau Enggano merupakan pulau terluar yang letaknya berada di tengah-tengah Samudera Hindia, sekitar 156 km atau 90 mil laut dari Kota Bengkulu.

    Untuk mencapai pula terluar Indonesia di Bengkulu tersebut salah satunya memanfaatkan transportasi laut.

    Akses ke Enggano seharusnya menggunakan kapal penyeberangan, hal itu karena kondisi jarak dan Pulau Enggano juga berada di tengah Samudera Hindia yang tentu gelombang lautnya berbahaya ketika diakses menggunakan kapal-kapal kecil nelayan.

    Jika berlayar ke Pulau Enggano menggunakan kapal penyeberangan, maka akan membutuhkan waktu tempuh setidaknya selama 12 jam.

    Namun, sejak empat bulan terakhir Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu mengalami pendangkalan alur, aktivitas keluar masuk dermaga pelabuhan menjadi terganggu.

    Hal tersebut juga mengganggu aktivitas pelayaran menggunakan kapal penyeberangan ke Pulau Enggano.

    Akses masyarakat Enggano terkendala karena kapal penyeberangan tidak bisa keluar masuk Dermaga Pelabuhan Pulau Baai dan membuat Enggano menjadi terisolasi.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR jadwal rapat cegah pengerukan alur Pelabuhan Baai molor

    Komisi V DPR jadwal rapat cegah pengerukan alur Pelabuhan Baai molor

    Bengkulu (ANTARA) – Komisi V DPR RI segera menjadwalkan rapat sebagai upaya mencegah pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu molor dari waktu yang telah ditargetkan.

    “Komisi V akan secepatnya menggelar rapat, kami akan undang semua stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda usai mencek langsung situasi pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, di Bengkulu, Kamis.

    Syaiful Huda mengatakan Komisi V DPR akan menjadwalkan rapat setelah mengetahui progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai sempat molor tiga kali dari yang ditargetkan.

    Awalnya, pengerukan alur tahap pertama untuk mengatasi situasi kedaruratan ditargetkan rampung pada minggu ketiga Juni 2025. Kemudian Pelindo menyebutkan pengerukan baru bisa rampung pada akhir Juni.

    Tetapi kemudian saat inspeksi mendadak Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada akhir Juni, Pelindo mengatakan butuh waktu dua hari untuk finalisasi pengerukan tahap pertama atau rampung pada 2-3 Juli 2025.

    Kemudian, pada kunjungan kerja Komisi V DPR RI, Pelindo mengatakan pengerukan baru bisa rampung 2-3 hari ke depan, atau alur baru bisa dilewati kapal setelah 5 Juli 2025.

    “Kalau begitu kami akan undang semua stakeholder yang terkait. Semangatnya supaya inpres terlaksana dengan baik dan cepat dan dalam posisi kedaruratan ini. Jadi di sini sudah darurat, karena itu harus bekerja dalam posisi kedaruratan,” kata Syaiful Huda.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi V DPR turun cek progres pengerukan alur pelabuhan Baai Bengkulu

    Komisi V DPR turun cek progres pengerukan alur pelabuhan Baai Bengkulu

    Bengkulu (ANTARA) – Komisi V DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bengkulu untuk mengecek langsung progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai dan juga situasi pulau terluar, Pulau Enggano.

    “Yang pertama, kami ingin memastikan Pelindo (bekerja) sebagaimana mandat dari Inpres Nomor 12 Tahun 2025, bersama dengan Kementerian Perhubungan dan ASDP. Agar semua tugas dan fungsi, masing-masing mengambil peran sesuai dengan Inpres,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda di Bengkulu, Kamis.

    Menurut Syaiful Huda DPR RI ingin memastikan kerja-kerja dalam situasi kedaruratan bisa secepatnya dituntaskan, sehingga masyarakat Bengkulu, terutama Enggano tidak lagi terisolasi akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu.

    “Nah tentu, kita semua ingin kedaruratan ini bisa secepatnya dituntaskan. Jadi (yang dikerjakan saat ini) memang tidak bisa dari sudut pandang bisnis as usual, cara menyelesaikannya,” kata dia.

    Komisi V DPRD RI pada Kamis 3 Juli 2025 mengunjungi Pelindo Bengkulu dan melihat situasi pendangkalan alur secara langsung.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Regional 2 Pelindo Drajat Sulistyo memastikan tiga hari ke depan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai tahap pertama rampung.

    Kapal yang terisolasi 4 bulan terakhir di dermaga dipastikan bisa keluar pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan berikutnya.

    Kemudian, kapal penyeberangan KMP Pulo Tello yang menjadi sarana transportasi masyarakat Pulau Enggano dari dan ke Kota Bengkulu juga dipastikan bisa masuk ke dermaga untuk aktivitas bongkar muat barang dan orang, tidak seperti kondisi sebelumnya yang harus labuh luar dan dilangsir.

    Upaya langsir memang dapat dilakukan untuk angkutan penumpang, namun tidak bisa untuk angkutan barang, sehingga selama 4 bulan terakhir Pulau Enggano tidak bisa menjual hasil bumi mereka ke Kota Bengkulu.

    “Sudah bisa dalam 2-3 hari ke depan, sekarang dalam tahap finalisasi (pengerukan tahap I),” ujarnya.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rencana Tarif Ojol Naik 8-15 Persen yang Tak Dikomunikasikan ke DPR

    Rencana Tarif Ojol Naik 8-15 Persen yang Tak Dikomunikasikan ke DPR

    Rencana Tarif Ojol Naik 8-15 Persen yang Tak Dikomunikasikan ke DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Perhubungan (
    Kemenhub
    ) mengungkapkan bahwa tarif ojek online (
    ojol
    ) akan dinaikkan secara zonasi dengan kisaran 8 hingga 15 persen.
    Namun, langkah Kemenhub tersebut langsung disorot oleh
    Komisi V
    DPR yang mengaku kaget dengan rencana kenaikan
    tarif ojol
    hingga 15 persen.
    Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda mengungkap, pihaknya belum pernah diajak berkomunikasi atau dilibatkan dalam pembahasan mengenai wacana tersebut.
    “Terus terang kami di Komisi V DPR RI belum pernah diajak komunikasi oleh Kementerian Perhubungan tentang rencana kenaikan transportasi online di Indonesia,” ujar Huda, kepada Kompas.com, Selasa (1/7/2025).
    “Jadi, kami agak kaget mendengar pernyataan dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang menyatakan jika kajian kenaikan tarif transportasi online sudah hampir final,” sambungnya.
    Ia menegaskan, kenaikan tarif ojol akan bersinggungan dengan kehidupan banyak orang. Pasalnya, pengguna transportasi online di Indonesia disebut mencapai 147 juta jiwa per Mei 2025.
    Oleh karena itu, butuh kajian dan simulasi yang matang terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan kebijakan tarif itu.
    “Jumlah yang cukup besar. Maka menurut kami perlu kajian matang dan mendalam dari berbagai kalangan sebelum keputusan kenaikan tarif transportasi online benar-benar direalisasikan,” ujar Huda.
    Kenaikan tarif disebutnya dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol, tetapi akan berdampak terhadap penggunanya.
    Jika tarif terlalu tinggi, pengguna bisa kembali ke kendaraan pribadi, yang justru berpotensi memperburuk kemacetan dan menurunkan pendapatan driver.
    “Ini tentu menjadi simalakama bagi kita semua mengingat sektor transportasi online menjadi bantalan atas rendahnya peluang kerja di tanah air akhir-akhir ini,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengungkapkan, tarif ojol akan dinaikkan secara zonasi dengan kisaran 8 hingga 15 persen.
    Pembagian zona yang dimaksud meliputi:
    Tarif saat ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 564/2022, yaitu:
    Aan menyatakan, kenaikan tarif ojol tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan waktu implementasi akan ditentukan setelah diskusi dengan para
    aplikator
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bojonegoro Didorong Perkuat Pembangunan Ekologis dan Transisi Energi Bersih

    Bojonegoro Didorong Perkuat Pembangunan Ekologis dan Transisi Energi Bersih

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kerusakan lingkungan dan krisis iklim yang dampaknya semakin nyata mendorong pentingnya perubahan arah pembangunan daerah yang lebih ekologis dan berkelanjutan. Bojonegoro Institute menilai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu memperkuat integrasi isu pembangunan lingkungan dan transisi energi bersih ke dalam perencanaan strategis masing-masing Perangkat Daerah (PD).

    Direktur Bojonegoro Institute, AW Syaiful Huda, mengungkapkan bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan hidup bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kondisi yang telah dirasakan. Ia menegaskan bahwa Bojonegoro merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

    “Kita menghadapi peningkatan suhu, banjir bandang, krisis air hingga kekeringan. Ini harus dijawab dengan perencanaan yang transformatif, khususnya di level OPD,” ujarnya, Selasa (11/6/2025).

    Berdasarkan data Global Forest Watch, sepanjang tahun 2001 hingga 2024, Kabupaten Bojonegoro telah kehilangan sekitar 5.080 hektare tutupan pohon. Capaian ini menempatkan Bojonegoro sebagai daerah dengan tingkat deforestasi tertinggi kelima di Jawa Timur. Dampaknya mulai terlihat jelas pada 2023, di mana jumlah desa yang terdampak kekeringan melonjak tajam menjadi 109 desa, dari sebelumnya hanya 50 desa pada 2022.

    “Lingkungan rusak berdampak langsung pada masyarakat. Kita tahu sekitar 61 persen rumah tangga di Bojonegoro menggantungkan hidup dari pertanian dan peternakan,” imbuh Huda.

    Sebagai daerah penghasil migas terbesar di Indonesia, Bojonegoro menyumbang seperempat dari total produksi minyak nasional. Sekitar 50 hingga 60 persen pendapatan daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Namun, dominasi sektor ini juga menjadikan Bojonegoro sebagai kontributor signifikan terhadap emisi karbon di tingkat nasional.

    “Ini menjadi ironi. Maka Bojonegoro secara moral dan strategis berkewajiban membelanjakan sebagian pendapatan migas untuk memperkuat agenda pembangunan lingkungan dan transisi energi baru terbarukan (EBT),” tegas Huda.

    Sebagai bentuk komitmen awal, Bupati Bojonegoro telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/721/412.302/2025 tentang implementasi kebijakan berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Surat edaran ini berisi 12 himbauan praktis yang meliputi pelarangan penggunaan botol plastik, digitalisasi dokumen, efisiensi energi, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, pembangunan vertical garden, hingga penyediaan pojok komposting di kantor-kantor pemerintahan.

    “Dalam penerapan SE tersebut, secara berkala kami akan melakukan evaluasi terhadap masing-masing OPD yang sudah menjalankan surat edaran tersebut,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan.

    Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mencantumkan visi lingkungan lestari dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yakni “Membangun Lingkungan yang Lestari dan Mengembangkan Transisi Energi Baru dan Terbarukan”. Namun, menurut AW Syaiful Huda, visi ini harus dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan nyata dan terukur di setiap Perangkat Daerah. [lus/beq]

  • Pelajaran dari Kecelakaan yang Berujung Tewaskan Anggota DPR Alamuddin Dimyati Rois

    Pelajaran dari Kecelakaan yang Berujung Tewaskan Anggota DPR Alamuddin Dimyati Rois

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rois meninggal dunia usai mendapat perawatan akibat kecelakaan. Ini pelajaran dari kecelakaan tersebut agar tidak terulang.

    Kecelakaan nahas dialami Kijang Innova yang ditumpangi anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rois. Innova tersebut diketahui menabrak bokong truk di ruas Tol Pemalang-Batang jalur A KM 316+000. Saat kejadian, dua orang dinyatakan tewas dan dua orang terluka. Kala itu, Dimyati Rois merupakan salah seorang yang terluka. Namun setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Alamuddin dinyatakan meninggal dunia.

    “Betul (Alamuddin Dimyati Rois meninggal dunia) semoga almarhum husnul khotimah, Al-Fatihah,” ujar Ketua DPP PKB Syaiful Huda dikutip detikNews.

    Kabar meninggalnya Alamuddin juga disampaikan di Instagram DPW PKB Jawa Tengah (Jateng). “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, keluarha besar PKB Jawa Tengah turut berduka cita atas wafatnya KH Alamuddin Dimyati Rois, wafat: 6 Mei 2025. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT dan diampuni segala dosanya. Amin,” tulis DPW PKB Jateng.

    Sebagai informasi, kecelakaan yang dialami Alamuddin itu bermula saat Innova menyalip kendaraan lain dari sisi kiri jalan. Manajer Teknik dan Operasi Tol Pemalang-Batang, Yulian Fundra Kurnianto mengungkapkan kronologi kecelakaan. Menurutnya, saat kejadian, Innova tengah melaju di lajur 2 dengan kecepatan 100 km/jam.

    Namun sesampainya di TKP, Yulian menyebut Innova tidak terkendali hingga menyeruduk bokong Truk Fuso Gol 3 nomor polisi K 1344 K yang sedang melaju di lajur yang sama. Laju truk Fuso bermuatan besi tujuan Jakarta-Surabaya tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam.

    “Sesampainya di TKP pengemudi Toyota Innova diduga mengantuk (microsleep), sehingga menyebabkan hilang kendali oleng ke kiri menabrak kendaraan truk Fuso yang sedang melaju di lajur 1. Posisi akhir kedua kendaraan berada di bahu luar dengan posisi normal menghadap ke timur,” jelas Kurnianto dilansir detikJateng.

    Jangan Menyalip dari Kiri Jalan

    Dari kejadian tersebut, ada satu pelajaran penting yang bisa dipetik untuk tidak menyalip kendaraan dari sisi kiri. Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana, menjelaskan betapa bahayanya menyalip dari sisi kiri karena bisa membuat pengendara kaget. Sebab, posisi berkendara di Indonesia ada di sisi kanan mobil, sehingga saat melihat spion terbiasa memantau sisi kanan.

    Alasan lainnya adalah terkait kondisi jalan di bagian kiri yang sering tidak tepat jika digunakan untuk memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi. Ini khususnya terjadi di jalan tol yang mana kebanyakan lajur kiri dikhususkan untuk kendaraan yang lambat seperti truk muatan, selain itu tidak jarang kondisi jalan di sisi kiri memiliki kerusakan yang sangat berbahaya jika dilewati dengan kecepatan tinggi.

    “Lalu kecepatan kendaraan yang di sebelah kiri kan harusnya lebih lambat dari yang di sebelah kanan, kalau kita nyusul dari kiri berarti kan harus lebih cepat dari kendaraan yang kita susul. Nah ini akan berdampak pada ketidakselarasan kecepatan kendaraan yang ada di kiri jalan, ini lah yang menyebabkan banyak kecelakaan tabrak belakang,” beber Sony beberapa waktu lalu.

    Lihat Video ‘Remuknya Innova Anggota DPR Dimyati Rois Tabrak Truk di Tol Pemalang’:

    (dry/rgr)

  • Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengecek langsung rumah subsidi yang akan diberikan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

    Pada Selasa ini, mereka direncanakan memberi 100 rumah subsidi untuk wartawan dari alokasi sebanyak 1.000. Secara simbolis, mereka akan menyerahkan kepada lima wartawan. 

    Rumah subsidi yang mereka cek berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Sebagaimana diketahui, wartawan merupakan satu dari sekian profesi tertentu yang dialokasikan Ara mendapatkan kuota khusus rumah subsidi. Selain wartawan, ada guru, tenaga kesehatan, buruh, dan lain-lain.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Ara dan Meutya meninjau bersama sekitar pukul 16.05 WIB.

    Selain mereka, turut hadir Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar.

    Ketika meninjau, Ara bersama Meutya mendapatkan informasi umum mengenai rumah subsidi ini dari pengembangnya, yaitu Vista Land Group.

    Rumah yang dihargai sebesar Rp 185 juta ini disebut memiliki akses 30 menit ke Stasiun Cibitung.

    Lalu, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi di rumah ini. 

    Selain itu, Ara juga berbincang bersama Meutya bagaimana ia telah mengalokasikan rumah subsidi untuk beberapa profesi tertentu.

    Contohnya seperti pada tanggal 1 Mei lalu dilakukan serah terima 100 rumah subsidi ke buruh. Lalu sebelumnya lagi ada untuk guru dan tenaga kesehatan.

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Meutya terkesima dengan hal tersebut. Dengan jadwal serah terima kunci yang padat, ia menilai rumah subsidi yang disediakan tetap berkualitas baik.

    Sebagai informasi, berdasarkan brosur yang dilihat Tribunnews, cicilan rumah subsidi ini mulai dari sekitar Rp 1 juta per bulan.

    Rumah yang ditinjau ini merupakan tipe 27 dan memiliki tanah seluas 60 meter persegi.

    Akses transportasinya sekitar 8 menit dari pintu Tol Gabus, 25 menit ke Stasiun Cikarang atau Stasiun Cibitung, dan 5 menit ke pemberhentian Transportasi K36. 

    Lalu, perumahan ini disebut memiliki jarak tempuh sekitar 20 menit Jakarta Utara Kawasan Industri Marunda dan 30 menit ke pusat Jakarta Timur. 

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Berikut spesifikasinya:

    – Pondasi: Batu Kali
    – Dinding: Batako
    – Cat: Jotun atau sekelas
    – Lantai: Keramik
    – Rangka Atap: Baja Ringan
    – Plafon: GRC/ Triplek Finishing Cat
    – Kusen: Depan Alminium
    – Kamar Mandi: Shower
    – Water Closet (WC): Kloset Jongkok
    – Septic Tank: Biofil
    – Carport: Rabat selebar carport
    – Listrik: Sesuai Ketentuan PLN
    – Sumur: Pipa hisap 1/2″, pipa casing 1 1/2″, kedalaman 18m