Xcloud.id

Tag: Syaiful Huda

  • Ruang Berekspresi di Jabar Kurang, Grup Band Antre Ikuti Kompetisi Amplified Nation Bandung 23 November 2025

    Ruang Berekspresi di Jabar Kurang, Grup Band Antre Ikuti Kompetisi Amplified Nation Bandung 23 November 2025

    Ruang Berekspresi di Jabar Kurang, Grup Band Antre Ikuti Kompetisi Amplified Nation
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Minimnya ruang berekspresi bagi musisi muda di Jawa Barat memicu antusiasme luar biasa dari band-band amatir untuk mengikuti kompetisi Amplified Nation.
    Acara ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
    PKB

    Jawa Barat
    sebagai wadah bagi para musisi di tatar Pasundan.
    Ketua DPW PKB Jawa Barat,
    Syaiful Huda
    mengungkapkan, setelah pandemi Covid-19, kesempatan bagi anak-anak band untuk mengekspresikan diri menjadi sangat terbatas.
    Hal ini mendorong pihaknya untuk menyediakan panggung bagi musisi yang haus akan ruang ekspresi.
    “Semangatnya pasca pandemi Covid-19, kompetisi band itu sangat jarang bahkan hilang. Makanya kami membuat
    Amplified Nation
    untuk memberi ruang bagi anak-anak band untuk bisa berkompetisi,” kata Huda dalam konferensi pers Amplified Nation di Kantor DPW PKB Jawa Barat, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kota
    Bandung
    , Minggu (23/11/2025).
    Antusiasme peserta terlihat jelas, di mana hanya dalam waktu tiga jam setelah pendaftaran dibuka, sudah terdaftar puluhan band amatir.
    Mengingat banyaknya pendaftar, panitia terpaksa membatasi waktu pendaftaran menjadi hanya tiga hari dengan total 70 band yang mendaftar.
    Menariknya, tidak hanya dari Jawa Barat, grup band amatir yang mendaftar juga berasal dari DKI Jakarta.
    Setelah proses seleksi ulang dari 70 pendaftar, diputuskan bahwa hanya 55 band yang disahkan sebagai peserta.
    Kompetisi ini akan menampilkan 10 peserta terbaik yang akan mengikuti babak final pada 30 November mendatang, bersamaan dengan digelarnya Musyawarah Wilayah PKB Jawa Barat.
    “Untuk pemenang, selain uang pembinaan, kami juga akan fasilitasi untuk rekaman karya-karya mereka,” imbuh Huda.
    Huda juga memastikan bahwa dengan tingginya animo tersebut, PKB Jabar berencana menjadikan Amplified Nation sebagai agenda rutin yang digelar setiap tahun.
    Menurutnya, banyaknya peserta yang mendaftar menunjukkan bahwa pelaku industri kreatif, khususnya dalam bidang musik, sangat membutuhkan ruang berekspresi.
    Ia berharap ajang Amplified Nation dapat meningkatkan gairah industri musik tanah air, khususnya di Jawa Barat, yang telah melahirkan banyak musisi kondang.
    “Tumbuhnya band-band ini karena ada ruang ekosistem yang bisa difasilitasi. Saya bersyukur mereka tidak anti partai, walaupun kami niat sebenarnya tulus saja. Tulus ingin ada panggung aksi untuk mereka bisa mengekspresikan apa yang menjadi gagasan jadi aktivitas mereka bermusik. Tapi mereka oke, mereka enggak masalah, termasuk ketika ditawarkan untuk membawa lagu-lagu PKB,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Maruarar Akan Turun Gunung dan Terjunkan Tim ke Cikande, Ada Apa?

    Maruarar Akan Turun Gunung dan Terjunkan Tim ke Cikande, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk turun tangan menangani masalah kawasan pemukiman di dekat Kawasan Industri Cikande, Serang, Banten. Adapun masyarakat yang berada di lokasi tersebut sudah terpapar zat radioaktif Cesium-137.

    “Warga Cikande khawatir dan mengeluhkan bagaimana nasib permukiman mereka yang berada dekat dengan lokasi terdampaknya paparan radioaktif dari pabrik sekitar permukiman. Terkait dengan ini, ini saya kira perlu nanti respon dari Pak Menteri, situasi radioaktif yang terjadi di Kabupaten Serang, Banten, tepatnya di Cikande,” kata Syaiful dalam pembukaan rapat kerja (raker) Komisi V DPR RI dengan Kementerian PKP, Rabu (19/11/2025).

    Menjawab permintaan tersebut, Menteri yang kerap disapa Ara tersebut pun siap memenuhi dan pihaknya akan memantau terlebih dahulu kondisi saat ini.

    “Soal Cikande, Pak. Nanti dalam rapat berikutnya kami akan laporkan lengkap. Dalam waktu dekat kami akan ke sana. Kami akan turunkan lengkap tim secara komprensif untuk meninjau ke sana. Nanti tim kami akan kumpulkan data terakhir, foto, video, seperti apa. Supaya nanti juga dari kajian sosial, kajian kesehatan, keamanan, dan juga kajian-kajian lain,” jawab Ara.

    Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Cesium-137 Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan, proses dekontaminasi di kawasan industri Cikande, Serang, Banten, menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, meski belum semua kawasan sudah bebas dari zat bahaya tersebut.

    Foto: Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium 137 (Cs-137) mengangkut material yang terpapar zat radioaktif di titik lokasi yang terpapar di luar kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. (Dok. KLH)
    Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cesium 137 (Cs-137) mengangkut material yang terpapar zat radioaktif di titik lokasi yang terpapar di luar kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. (Dok. KLH)

    “Belum bisa dikatakan bahwa seluruh wilayah kawasan industri Cikande dan daerah-daerah sekitarnya, karena ada perkampungan, itu bisa dinyatakan clear and clean. Belum totally, atau belum sepenuhnya, tapi kemajuannya itu sangat signifikan,” ujar Bara dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Menurut Bara, dari total 22 pabrik yang sempat terkontaminasi, seluruhnya kini telah berhasil didekontaminasi.

    “Sebelumnya kami mengatakan ada total 22 pabrik yang terkontaminasi ya, dari 22 itu termasuk yang PT Peter Metal itu dan fasilitas pengolahan udang PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ya, itu 100% di 22 itu sudah selesai, sudah totally decontaminated. Sudah selesai dilakukan dekontaminasi dan clear and clean,” katanya.

    Selain pabrik, Satgas juga menangani 13 lokasi lain yang digunakan sebagai lapak atau tempat penyimpanan sementara material scrap metal terkontaminasi Cs-137.

    Dari jumlah tersebut, lima lokasi telah dinyatakan bersih dan material yang terkontaminasi telah dipindahkan ke tempat penyimpanan sementara milik PT Peter Metal.

    “13 dinyatakan memang lapak tersebut terkontaminasi. Lima itu sudah kami bersihkan ya, kami sudah pindahkan material yang terkontaminasi itu untuk dipindahkan ke interim storage facility (fasilitas penyimpanan sementara) yang dimiliki oleh PT Peter Metal, itu di bekas pabriknya PT Peter Metal ya. Lima lapak sudah clear,” jelas Bara.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Video: Udang & Cengkih RI Tercemar, Pengawasan Impor Jadi Sorotan

  • Anggota DPR Yakin RUU Pekerja Gig Jamin Upah Minimum Sektor Ekonomi Digital

    Anggota DPR Yakin RUU Pekerja Gig Jamin Upah Minimum Sektor Ekonomi Digital

    Anggota DPR Yakin RUU Pekerja Gig Jamin Upah Minimum Sektor Ekonomi Digital
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pekerja Gig akan mampu memberikan kepastian penghasilan minimum bagi pekerja di sektor ekonomi digital.
    “Salah satu poin penting dalam RUU
    Pekerja Gig
    ini adalah adanya jaminan penghasilan bersih bagi mitra pekerja. Jadi, nanti entitas pemberi kerja wajib menjamin kompensasi minimum yang menjadi penghasilan bersih bagi pekerja jika memenuhi syarat tertentu,” ujar Huda saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/11/2025).
    Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, salah satu poin penting dalam
    RUU Pekerja Gig
    adalah pengaturan mengenai jaminan penghasilan bersih bagi mitra pekerja.
    Dia menjelaskan, selama ini para pekerja di sektor
    gig economy
    belum memiliki jaminan penghasilan minimum.
    Dikutip dari tulisan “Penguatan Perlindungan bagi Pekerja Gig” karya Luthvi Febryka Nola selaku analis legislatif ahli madya bidang kesejahteraan rakyat pada Badan Keahlian DPR, diakses di berkas DPR, pekerja gig adalah pekerja lepas yang bekerja berdasarkan proyek jangka pendek dan fleksibel melalui platform digital atau langsung dengan klien.
    Mereka tidak terikat kontrak kerja jangka panjang seperti karyawan tetap, dan umumnya bekerja sesuai permintaan untuk satu atau lebih klien.
    Contoh pekerjaan gig meliputi pengemudi ojek online (ojol), pengantar makanan, penulis lepas, desainer grafis, dan konsultan IT.
    Akibatnya, mereka tidak memiliki kepastian pendapatan dalam periode waktu tertentu.
    “Situasi ini juga dimanfaatkan oleh pemberi kerja untuk bertindak semaunya karena tidak ada kewajiban dari aturan perundangan agar mereka memberikan penghasilan minimum atau penghasilan bersih bagi mitra pekerja,” kata Huda.
    Menurut Huda, besaran penghasilan bersih nantinya akan didasarkan pada waktu keterlibatan atau
    time engagement
    , yang disepakati antara pekerja dan entitas pemberi kerja.
    “Nanti terkait waktu keterlibatan akan diatur dalam aturan turunan, bisa peraturan pemerintah atau peraturan menteri,” ucap Huda.

    Huda menambahkan, inisiatif RUU Pekerja Gig ini lahir karena selama ini terjadi kekosongan hukum dalam mengatur hubungan kerja antara mitra dan perusahaan aplikasi.
    Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini masih berorientasi pada sistem kerja konvensional dan belum mampu menjangkau model kerja digital.
    “Selama ini terjadi kekosongan hukum dalam mengatur hubungan kerja di sektor GIG. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada masih berbasis sistem kerja konvensional sehingga tidak mengakomodasi model kerja berbasis platform digital,” ujar Huda.
    RUU Pekerja Gig resmi masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI tahun 2026.
    Pengesahan daftar tersebut dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna pada Selasa (23/9/2025).
    Syaiful Huda
    mengatakan, RUU yang diinisiasinya itu memiliki tiga tujuan utama, yakni memastikan perlindungan hak dasar dan fleksibilitas pekerja, memberikan kejelasan kewajiban bagi aplikator atau platform digital, serta menjamin keselamatan publik.
    “Kami sudah menyusun draf RUU Pekerja Gig yang memuat tiga tujuan besar, yakni perlindungan hak dasar dan fleksibilitas pekerja, memastikan kejelasan kewajiban bagi aplikator, dan memastikan keselamatan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).
    Huda menilai, pesatnya digitalisasi di Indonesia telah melahirkan gelombang baru pekerja
    ekonomi digital
    , mulai dari pengemudi transportasi daring hingga kreator konten.
    “Pertumbuhan paling menonjol terlihat di sektor transportasi online yang melibatkan jutaan mitra pengemudi di platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Green SM, dan Lalamove. Selain itu, muncul pula profesi digital seperti influencer, content creator, YouTuber, hingga clipper dan pekerja kreatif lainnya,” kata Huda.
    Namun, Huda menegaskan, ketiadaan regulasi khusus membuat para pekerja gig berada dalam posisi yang rentan dan tidak terlindungi secara hukum.
    “Mereka bekerja keras, namun tanpa jaminan perlindungan sosial, hubungan kerja yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai,” ujar Huda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua V DPR usulkan RUU Pekerja Gig guna kepastian pekerja lepas

    Wakil Ketua V DPR usulkan RUU Pekerja Gig guna kepastian pekerja lepas

    Selama ini terjadi kekosongan hukum dalam mengatur hubungan kerja di sektor Gig. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada masih berbasis sistem kerja konvensional sehingga tidak mengakomodasi model kerja baru yang mayoritas berbasis platform digital

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua V DPR RI Syaiful Huda mengusulkan secara inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig untuk memberi kepastian hukum terhadap pekerja lepas, menjamin hak dasar seluruh pihak yang terlibat, serta menciptakan hubungan kerja yang lebih setara.

    Secara umum, dia mengatakan bahwa RUU Pekerja Gig mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan pekerja yang tidak diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Salah satu poin penting dalam RUU Pekerja Gig ini adalah adanya jaminan penghasilan bersih bagi mitra pekerja.

    “Jadi nanti entitas pemberi kerja wajib menjamin kompensasi minimum yang menjadi penghasilan bersih bagi pekerja jika memenuhi syarat tertentu,” kata Syaiful di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sejauh ini, dia mengategorikan ada 10 layanan yang masuk kategori pekerja gig dalam RUU tersebut. Adapun 10 layanan tersebut adalah bidang transportasi, pemeranan, kegiatan film, musik, estetika, penerjemahan, jurnalisme, perawatan dan pengobatan, perawatan paliatif, fotografi dan videografi.

    Rincian jenis-jenis pekerjaanya, yakni meliputi pengemudi berbasis aplikasi, kurir, aktor/aktris, kru film, penyanyi, musisi, komposer, penulis lirik, penata rias, penata rambut, penata gaya, juru bahasa isyarat, penerjemah, transkriber, jurnalis lepas, koresponden, konten kreator, YouTuber, podcaster, hingga fotografer dan videografer.

    “Selama ini terjadi kekosongan hukum dalam mengatur hubungan kerja di sektor Gig. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada masih berbasis sistem kerja konvensional sehingga tidak mengakomodasi model kerja baru yang mayoritas berbasis platform digital,” kata dia.

    Regulasi itu, kata dia, diharapkan dapat memberikan jaminan penghasilan bersih, akses jaminan sosial komprehensif (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan), serta kepastian keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja.

    “RUU ini tetap mempertahankan fleksibilitas model kemitraan independen yang menjadi ciri khas sektor Gig, namun di sisi lain mewajibkan pemberi kerja atau platform memberikan perlindungan setara dengan hubungan kerja tradisional,” kata dia.

    Menurut dia, RUU itu akan didorong untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam waktu dekat. Dia mengatakan bahwa RUU itu juga disusun untuk memperjelas hubungan kerja antara pekerja yang disebut mitra oleh pemberi kerja, salah satunya yakni ojek online.

    Terlebih lagi, kata dia, saat ini jumlah pekerja yang masuk ke dalam kategori pekerja gig di Indonesia itu tidak sedikit. Di samping itu, negara-negara lain juga sudah mengesahkan undang-undang yang melindungi pekerja gig.

    “Karena itu, diperlukan satu undang-undang khusus agar sektor usaha ini dapat berkembang secara sehat dan menjadi lini bidang kerja baru yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Huda.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Forum Bojonegoro Institute Soroti Akuntabilitas “Uang Minyak” untuk Transisi Energi Bersih

    Forum Bojonegoro Institute Soroti Akuntabilitas “Uang Minyak” untuk Transisi Energi Bersih

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Bojonegoro kini dihadapkan pada sebuah ironi. Kabupaten yang makmur karena pendapatan daerahnya didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, justru berhadapan dengan tantangan krisis iklim akibat ketergantungan pada energi fosil. Sekitar 50–60 persen pendapatan Bojonegoro bersumber dari DBH Migas, menempatkannya pada posisi strategis untuk mengarahkan sebagian pendapatan tersebut ke pembangunan yang berwawasan lingkungan.

    Pertanyaan mengenai arah penggunaan “uang minyak” menjadi sorotan utama dalam Forum Kajian Pembangunan Daerah (FKPD) yang digelar Bojonegoro Institute (BI), Selasa (11/11/2025) di Gedung EJSC Bakorwil. Forum yang didukung Ford Foundation ini mengangkat tema “Mengapa Harus Beralih ke Energi Bersih yang Berkeadilan?” dengan fokus mendorong akuntabilitas pemanfaatan DBH Migas untuk mendukung transisi energi bersih.

    Direktur Bojonegoro Institute, AW Syaiful Huda, menegaskan bahwa transisi energi tidak bisa dilihat hanya sebagai pergantian teknologi dari fosil ke terbarukan. Lebih dari itu, ini adalah soal keadilan sosial dan ekologis.

    “Transisi energi harus dimulai dari daerah,” tegas Syaiful Huda. Ia menambahkan, Bojonegoro memiliki tanggung jawab moral untuk memimpin upaya pengurangan emisi dan memperkuat energi terbarukan yang berpihak pada rakyat kecil. “Bojonegoro bisa menjadi contoh bagaimana sumber daya alam dikelola bukan hanya untuk ekonomi, tetapi juga untuk keberlanjutan hidup generasi mendatang,” ujarnya.

    Ahli Kebijakan Transisi Energi dari Yayasan Indonesia Cerah, Naomi Larasati, menambahkan bahwa isu transisi energi sering kali dianggap elitis, padahal dampaknya sangat nyata bagi masyarakat lokal. “Sebagai wilayah penghasil migas, Bojonegoro punya hak yang kuat untuk menjadi contoh daerah yang sadar akan pentingnya transisi energi,” katanya.

    Naomi menekankan, dampak krisis iklim kini dirasakan langsung oleh masyarakat — mulai dari petani yang gagal panen hingga nelayan yang kesulitan melaut. “Karena itu, transisi energi harus berkeadilan dan No One Left Behind (Tak Ada yang Tertinggal),” ujarnya.

    Senada, Wakil Pimpinan Katadata Green, Jeany Hartrianti, menyebut bahwa isu krisis iklim adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia mendorong agar kesadaran publik dibangun lewat kolaborasi berbagai pihak. “Masyarakat bisa berkampanye dengan bermacam cara. Baik lewat media sosial maupun perbincangan sehari-hari,” ujarnya.

    Forum yang dihadiri aktivis, akademisi, perwakilan NGO lokal, dan media tersebut berlangsung partisipatif. Di akhir sesi, para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kerja (pokja) untuk menetapkan isu prioritas yang akan dikawal di Bojonegoro, seperti transisi energi bersih, kedaulatan pangan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan skema pendanaan lingkungan termasuk pembentukan dana abadi.

    Melalui forum ini, diharapkan lahir jejaring kerja sama konkret antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah untuk mendorong model transisi energi yang adil dan berkelanjutan dari tingkat daerah hingga desa. [lus/beq]

  • Komisi V DPR Yakin Tambahan 30 Rangkaian KRL Perpendek Headway

    Komisi V DPR Yakin Tambahan 30 Rangkaian KRL Perpendek Headway

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Dirut PT KAI, Bobby Rasyidin, untuk menyelesaikan 30 rangkaian baru KRL dalam waktu singkat. Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda yakin dengan penambahan rangkaian KRL ini bisa memperpendek masa tunggu kereta (headway).

    “Penambahan 30 rangkaian KRL baru bisa menjadi solusi untuk memperpendek masa tunggu kereta (headway) terutama di jam-jam krusial saat berangkat dan pulang kerja,” kata Syaiful Huda kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).

    Huda merasa KAI Commuterline perlu memikirkan secara matang terkait penambahan armada ini. Menurut Huda, manajemen perjalanan KRL sangat dipengaruhi oleh persoalan teknis lainnya seperti sistem sinyal/kendali kereta, catudaya listrik, infrastruktur jalan/persilangan, fasilitas depot dan stabling, dwel time, hingga dukungan sumber daya manusia.

    “Instruksi dan komitmen Presiden Prabowo terhadap pembenahan KRL ini tentu menjadi tantangan bagi manajemen PT KAI dan PT KAI Commuterline agar bisa memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat,” kata Huda.

    Manajemen PT KAI dan KAI Commuterline, terangnya, harus segera memecahkan semua tantangan teknis maupun strategis hingga tambahan armada KRL benar-benar bisa meningkatkan kenyamanan bagi penumpang baik dari sisi efektivitas waktu maupun kenyamanan perjalanan.

    “Kami tentu mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo terhadap pembenahan moda kereta api terutama penambahan armada commuter line hinga 30 rangkaian KRL baru. Bagi kami ini merupakan langkah terobosan yang memang dibutuhkan publik,” tutur Huda.

    Dia menyoroti rata-rata penumpang kereta api berdasarkan data BPS tahun lalu mencapai lebih dari 300 juta per tahun dan didominasi oleh penumpang KRL. Yuda menyebut commuter line ini menjadi tulang punggung transportasi masyarakat urban terutama di wilayah Megapolitan (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo setuju ada tambahan 30 rangkaian baru KRL. Dia memerintahkan Dirut PT KAI, Bobby Rasyidin untuk menyelesaikan puluhan rangkaian baru itu dalam waktu singkat.

    “Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu, uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya,” kata Prabowo, Selasa (4/11).

    Prabowo kemudian bertanya berapa lama penyelesaian tambahan 30 rangkaian KRL baru ke Bobby. Dia kemudian memberi tenggat waktu satu tahun untuk menyelesaikannya.

    “Bisa berapa bulan Direktur KAI?” tanya Prabowo.

    “6 bulan Pak,” jawab Bobby.

    “Ini didengar loh, 6 bulan? Sudahlah, aku kasih satu tahun. Nanti dia stres, nanti dia stres nggak bisa tidur,” timpal Prabowo.

    “Tenang aja, kalau kau bisa 6 bulan oke, tapi satu tahun, ini rakyat yang saksi ya. Jadi ada tambahan 30 rangkaian baru,” lanjut Prabowo.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/ygs)

  • Dari Runtuhnya Ponpes Al-Khoziny, DPR Desak Audit Infrastruktur Pesantren se-Indonesia

    Dari Runtuhnya Ponpes Al-Khoziny, DPR Desak Audit Infrastruktur Pesantren se-Indonesia

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, menilai tragedi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur menjadi indikator lemahnya dukungan infrastruktur negara terhadap lembaga pendidikan pesantren di tanah air. Atas kejadian ini, ia meminta pemerintah turun tangan dalam memastikan kelayakan fasilitas pesantren.

    Huda menegaskan, duka di Ponpes Al-Khoziny menjadi titik tolak baru negara untuk lebih baik lagi dalam memperlakukan pesantren sebagai pilar pendidikan di Indonesia. Dia pun mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan survei kelayakan infrastruktur pesantren di tanah air.

    “Dari survei tersebut pemerintah harus turun tangan untuk memastikan kelayakan sarana prasarana pesantren. Jangan sampai selama ini tutup mata terhadap pesantren, lalu ada insiden ramai-ramai menudingkan jari menyalahkan pengelola pesantren,” ujar Huda kepada wartawan, Jumat, 3 Oktober.

    Huda mengungkapkan, mayoritas pesantren selama ini diselenggarakan atas swadaya publik. Karenanya, menurut dia, situasi ini membuat infrastruktur pesantren dibangun secara bertahap sesuai kemampuan pengasuh pesantren.

    “Di sinilah harusnya komitmen negara hadir untuk membantu kalangan pesantren menyediakan kebutuhan infrastruktur mulai dari asrama, tempat ibadah, hingga gedung sekolah,” ungkap Huda.

    Huda mengatakan, hampir semua elemen bangsa sepakat akan kontribusi besar pesantren di tanah air. Hanya saja, kata dia, faktanya kontribusi pesantren ini tidak sepenuhnya didukung oleh negara dalam segi penyediaan regulasi, anggaran, maupun pendampingan.

    “Saat ini memang sudah ada UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren, namun implementasi di lapangan juga masih lemah. Bahkan masih ada fenomena penganak tirian lembaga pesantren baik dalam bentuk alokasi bantuan maupun pengakuan kesetaraan lulusan jika dibandingkan dengan sekolah atau lembaga pendidikan milik pemerintah,” kata Legislator PKB dari Dapil Jawa Barat itu.

    Huda yang juga alumni Pesantren Denanyar Jombang ini pun mengungkapkan, proses pembangunan infrastruktur pesantren tergantung penuh pada kemampuan kiai pengasuh pesantren. Dengan konsep boarding school, menurutnya, pengasuh pesantren butuh asrama tempat menginap santri, tempat ibadah, gedung tempat belajar, hingga ruang interaksi memadai bagi para santri.

    “Tentu dengan kebutuhan sebesar itu, pengasuh pesantren tidak bisa menyediakan sarana prasarana sekaligus. Pembangunan pasti dilakukan secara bertahap. Di sisi lain minat masyarakat mengirim anak pesantren cukup tinggi. Situasi ini cukup dilematis bagi pengasuh pesantren,” ucapnya.

    Seperti diketahui, ratusan santri terjebak dalam reruntuhan gedung musala Asrama Putra Ponpes Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo saat mengerjakan jamaah Salat Ashar, Senin, 29 September. Lantai 4 Musala tersebut baru saja dicor untuk ruang kegiatan para santri.

    Diduga karena struktur pondasi tidak kuat menyangga beban memicu musibah tersebut. Hingga H+4, diduga sebanyak 59 korban masih terjebak dalam reruntuhan bangunan. Dalam insiden ini, tiga orang santri meninggal dunia dengan puluhan mengalami luka luka.

  • Komisi V: Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren Masih Lemah – Page 3

    Komisi V: Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren Masih Lemah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tragedi runtuhnya bangunan pesantren Al-Khoziny Sidoarjo memicu keprihatinan banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai tragedi Al-Khoziny menjadi indikator lemahnya dukungan infrastruktur negara terhadap lembaga pendidikan pesantren di tanah air.

    “Mayoritas pesantren selama ini diselenggarakan atas swadaya publik. Situasi ini membuat infrastruktur pesantren dibangun secara bertahap sesuai kemampuan pengasuh pesantren. Di sinilah harusnya komitmen negara hadir untuk membantu kalangan pesantren menyediakan kebutuhan infrastruktur mulai dari asrama, tempat ibadah, hingga gedung sekolah,” ujar Syaiful Huda.

    Untuk diketahui ratusan santri terjebak dalam reruntuhan gedung musala Asrama Putra Ponpes Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo saat mengerjakan jamaah Salat Ashar, Senin (30/9). Lantai 4 Musala tersebut baru saja dicor untuk ruang kegiatan para santri. Diduga karena struktur pondasi tidak kuat menyangga beban memicu musibah tersebut. Hingga H+4, diduga sebanyak 59 korban masih terjebak dalam reruntuhan bangunan.

    Huda mengatakan hampir semua elemen bangsa sepakat akan kontribusi besar pesantren di tanah air. Hanya saja faktanya kontribusi pesantren ini tidak sepenuhnya didukung oleh negara dalam segi penyediaan regulasi, anggaran, maupun pendampingan.

    “Saat ini memang sudah ada UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren, namun implementasi di lapangan juga masih lemah. Bahkan masih ada fenomena penganak tirian lembaga pesantren baik dalam bentuk alokasi bantuan maupun pengakuan kesetaraan lulusan jika dibandingkan dengan sekolah atau lembaga pendidikan milik pemerintah,” ujarnya.

     

  • DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak Regional 25 Juli 2025

    DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak Regional 25 Juli 2025

    DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    — Komisi V DPR memberikan dukungan penuh terhadap usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun yang diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk
    penanganan rob
    di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
    Dukungan ini dinilai sebagai hasil dari program Forum Senayan yang digagas oleh Gubernur Luthfi untuk memperkuat sinergi antara eksekutif daerah dan legislatif pusat.
    Dalam kunjungan kerja Komisi V di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat (25/7/2025), Anggota Komisi V
    DPR RI
    , Sriyanto Saputro, menegaskan bahwa meskipun ia bukan berasal dari daerah pemilihan Demak, ia tetap merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat Jawa Tengah.
    “Dulu saya ikut rapat di sini (Forum Legislatif). Setelah ada banjir rob, Pak Gubernur ajukan anggaran Rp 1,7 triliun. Kami perjuangkan di Komisi V dan juga ke Menteri Pekerjaan Umum,” ujar Sriyanto.
    Sriyanto menjelaskan bahwa rob di Sayung telah menjadi perhatian nasional karena sering terjadi meskipun tanpa hujan, yang mengganggu aktivitas warga dan mengancam kesejahteraan masyarakat.
    Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jateng yang menerjunkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara gotong-royong untuk menangani dampak rob, mulai dari penanganan kesehatan, pengaturan lalu lintas, hingga penyedotan air rob dilakukan secara terpadu.
    Anggota Komisi V lainnya, Syaiful Huda, juga mendukung pendekatan kolaboratif antar-OPD yang diinisiasi oleh Gubernur Luthfi.
    Menurutnya, penanganan rob di Sayung perlu menjadi prioritas nasional.
    “Luar biasa. Disukai rakyat. Insya Allah usulan strategis ini akan kami pertimbangkan untuk masuk prioritas pembangunan 2026,” kata Huda.
    Ia menambahkan bahwa solusi jangka panjang seperti pembangunan Giant Sea Wall memang memerlukan waktu dan anggaran besar, namun langkah-langkah strategis dari Kementerian PUPR tetap dibutuhkan sebagai solusi sementara.

    Sebelumnya,
    Gubernur Ahmad Luthfi
    telah menginstruksikan seluruh OPD untuk turun langsung ke Sayung.
    Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya bersama Dinas PUSDATARU bertugas menyedot air rob dan menyalurkannya ke sungai, sementara OPD lain menangani aspek sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan layanan kesehatan warga.
    Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan dukungan DPR, diharapkan permasalahan rob yang telah lama mengganggu masyarakat pesisir Demak dapat segera teratasi secara menyeluruh.
    Namun, penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul laut di pesisir Demak oleh pemerintah pusat sebelumnya menuai kekecewaan warga.
    Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah, menyoroti dampak penghapusan anggaran tersebut, yang dianggap sangat mengecewakan bagi warga pesisir Demak yang telah lama terdampak banjir rob, khususnya di kawasan Sayung, Bedono, hingga Bonang.
    “Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah di kantornya, Senin (16/6/2025).
    Ia menilai penolakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak menganggap serius persoalan rob yang sudah menahun di pesisir Demak.
    Kekecewaan warga pun diluapkan dalam aksi spiritual pada Minggu (15/6/2025) di jalan Pantura, Sayung.
    “Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Kamus Sejarah Indonesia Tanpa Jejak Hasyim Asyari

    Kala Kamus Sejarah Indonesia Tanpa Jejak Hasyim Asyari

    JAKARTA – Kemunculan Kamus Sejarah Indonesia buatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bawa kehebohan. Kamus itu dianggap tak membuat nama tokoh besar Kiai Haji Hasyim Asyari. Ketiadaan nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) membuat Kemendikbud dikecam banyak pihak.

    Kecaman paling keras muncul dari politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia berang bukan main dengan Kemendikbud. Ia menganggap Kamus Sejarah Indonesia aneh. Nama tokoh besar NU tak ada, sedang tokoh komunis bejibun.

    Hasyim Asy’ari adalah tokoh besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Jejaknya mencerdaskan anak bangsa tak bisa dianggap remeh. Ia jadi sosok yang membawa pendidikan Islam modern ke Nusantara. Ia menegaskan bawa kombinasi agama dan pendidikan barat jadi alat melawan kebodohan dan penjajahan.

    Ia pun mendirikan NU. Ormas itu jadi gerbong utamanya mengakomodasi kepentingan-kepentingan lembaga pendidikan seperti pesantren di Jawa di era pemerintahan Hindia Belanda. Ia ikut pula menjadi pendidik.

    Ia juga memberikan restu NU melawan penjajah. Ingatan akan perjuangannya begitu melekat. Apalagi, NU terus menjelma jadi organisasi Islam besar di Indonesia. Jejak itu juga hadir pula dengan munculnya tokoh-tokoh NU dalam peta politik nasional.

    Masalah muncul. Kemendikbud di bawah kuasa Nadiem Makarim bak melupakan jejak perjuangan Hasyim Asyari. Narasi itu dibuktikan dengan ketiadaan nama Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia keluaran tahun 2021.

    Ketiadaan nama Hasyim memancing protes. Semuanya karena nama tokoh lain dari tokoh Belanda hingga Komunisme muncul. Mereka yang protes meminta Nadiem minta maaf. Ada juga yang meminta untuk menarik Kamus Sejarah Indonesia jilid I dan II dari peredaran.

    Penarikan itu dilakukan supaya Kemendikbud bisa berbenah dan merevisinya. Langkah itu dianggap opsi paling tepat karena gelombang protes lebih besar bisa muncul belakangan.

    Pendiri NU, Hasyim Asyari. (Wikimedia Commons)

    “Setelah membaca dan mendengar pandangan dari banyak kalangan kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah.”

    “Anehnya di sampul Kamus Sejarah Jilid I ini ada gambar KH Hasyim Asyari, tapi dalam kontennya tidak dimasukkan sejarah dan kiprah perjuangan beliau. Lebih aneh lagi ada nama-nama tokoh lain yang masuk kamus ini, termasuk nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh militer Jepang Harada Kumaichi, yang dipandang berkontribusi dalam proses pembentukan negara Indonesia,” ungkap elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda sebagaimana dikutip laman detik.com, 20 April 2021.

    Protes Fadli Zon

    Kecaman terhadap Nadiem Makarim terus berdatangan. Kemendikbud dianggap sengaja menghilangkan jejak perjuangan Hasyim Asyari. Kecaman paling keras muncul dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon.

    Fadli menganggap Kemendikbud seraya ingin membelokkan sejarah. Ia sendiri tak habis pikir tokoh besar sekaliber Hasyim Asyari tak masuk Kamus Sejarah Indonesia. Ia juga heran bukan main kala tokoh komunisme dan radikal masuk daftar.

    Ia pun punya keinginan sama supaya buku karya Kemendikbud segera direvisi. Ia juga meminta supaya Kemendikbud melakukan investigasi kenapa nama Hasyim Asyari bisa hilang.

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon dikonfirmasi wartawan usai kunjungan kerja memimpin Komisi I DPR RI ke Kantor LPP RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (24/8/2023). (ANTARA/Nur Imansyah).

    “Harus segera dibuat investigasi kenapa tokoh penting KH Hasyim Asyari pencetus Resolusi Jihad bisa hilang, sementara yang komunis bisa ada. Ini masalah serius. Ada yang hendak membelokkan sejarah,” ungkap Fadli Zon dalam akun Twitter/X @Fadlizon, 20 April 2021.

    Protes dari Fadli dan lainnya mendapatkan hasil. Nadiem mencoba meminta maaf kepada NU dan seluruh rakyat Indonesia. Ia menganggap penyusunan Kamus Sejarah Indonesia bukan pada eranya menjabat Kemendikud karena dilakukan pada 2017.

    Nadiem lalu meminta jajarannya untuk merevisi dan menyempurnakan Kamus Sejarah Indonesia. Ia juga memastikan nama dari Hasyim Asyari hadir. Ia menegaskan respons yang dilakukannya sebagai bentuk dari menjawab kritik yang diarahkan kepada Kemendikbud.