Xcloud.id

Tag: Syahganda Nainggolan

  • Prabowo dan kebangkitan kaum buruh

    Prabowo dan kebangkitan kaum buruh

    Acara hari buruh pagi tadi begitu luar biasa. Sebab, Prabowo bersumpah dengan nama Allah SWT akan bersama kaum buruh dan rakyat miskin sampai dia mati

    Jakarta (ANTARA) – Pidato Prabowo Subianto bergema di tengah terik matahari yang menaungi Monumen Nasional (Monas), tempat kaum buruh berkumpul sekitar 200 ribu jiwa.

    Kaum buruh merupakan sebuah istilah sosiologis yang sudah hancur lebur selama dua dekade belakangan ini. Namun, di depan Prabowo Subianto, yang berkumpul tadi bukanlah kumpulan manusia individual melainkan sebuah komunal, sebuah kaum, yang bonding alias terikat dalam sebuah jiwa.

    Dalam pidatonya Prabowo menyebut kaum dan menyebut buruh. Istilah buruh pun selama ini sudah dihilangkan menjadi pekerja, sebuah istilah netral tanpa jiwa. Di tangan Prabowo ratusan ribu orang tadi adalah manusia dengan jiwa, dengan ruh.

    Ketika berpidato, Prabowo menerangkan bahwa dia sudah menjadi tua alias orang Indonesia asli yang sudah tua. Maksudnya dia memahami bahwa kekayaan alam di Indonesia begitu melimpah ruah dan di rampok oleh para bandit-bandit dan sekaligus memiskinkan kaum buruh. Menjadi tua berarti memahami sejarah dan menguasai data.

    Kemudian Prabowo mengatakan bahwa dia sudah menanyakan ke Mahkamah Agung soal kekuasaan dan kekuatan negara untuk mengambil kembali kekayaan yang dicuri para penjahat koruptor selama ini.

    Prabowo yakin dia akan melakukan itu. Namun, Prabowo berharap tidak menjadi manusia kesepian, apalagi kalau kemudian kaum buruh kehilangan idealisme dengan malah membela koruptor yang jahat. Dia minta kaum buruh berjuang bersamanya.

    Prabowo kemudian menjelaskan konsep ekonomi untuk menyejahterakan buruh. Pertama, Prabowo akan memperkuat daya beli kaum buruh melalui peningkatan upah dan memperkecil pajak upah.

    Dengan membesarkan upah buruh maka belanja masyarakat akan meningkat, konsumsi meningkat, lalu pabrik-pabrik hidup dan pengusaha ikut untung. Konsep ini adalah konsep kelompok pemikir sosialis maupun strukturalis, yang menekankan demand side.

    Kedua, Prabowo memperluas jaminan sosial dan bantuan sosial agar resultante kesejahteraan buruh meningkat. Namun, Prabowo mengingatkan agar bantuan sosial tepat sasaran.

    Untuk kesejahteraan buruh yang terukur, Prabowo mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK.

    Dewan tersebut merupakan institusi yang memberikan saran kepada presiden tentang teori upah dan konsep kesejahteraan dalam bingkai hubungan industrial. Sebab, Prabowo menekankan eksistensi pengusaha harus maksimal. Menurutnya, jika pengusaha enggan berbisnis, maka kaum buruh juga akan mengalami dampak negatif.

    Dewan tersebut di atas juga diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menyusun perangkat hukum dan undang-undang yang melindungi kaum buruh, termasuk pekerja rumah tangga.

    Sedangkan Satgas PHK adalah sebuah instrumen jangka pendek untuk memastikan PHK di masa-masa perekonomian sulit dapat memberikan kepastian bahwa hak-hak buruh tidak ditindas semena-mena.

    Acara hari buruh pagi tadi begitu luar biasa. Sebab, Prabowo bersumpah dengan nama Allah SWT akan bersama kaum buruh dan rakyat miskin sampai dia mati. Dia bersumpah meskipun banyak diancam dan ditentang kekuatan jahat yang menguasai Indonesia saat ini, dia rela mati untuk kemakmuran rakyat.

    Hidup Buruh! Teriak Prabowo mengakhiri pidatonya. Sebuah pidato pemimpin bangsa berkelas. Sebuah pidato sekelas Bung Karno. Penuh riuh dengan tepuk tangan penonton.

    Saatnya kaum buruh bangkit.

    *) Dr. Syahganda Nainggolan, Doktor Bidang Kesejahteraan Buruh

    Pewarta: Dr. Syahganda Nainggolan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI Berencana Bangun PLTN, Pemerintah Diminta Segera Bentuk Direktorat Khusus Nuklir – Halaman all

    RI Berencana Bangun PLTN, Pemerintah Diminta Segera Bentuk Direktorat Khusus Nuklir – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN) di Republik Indonesia (RI). Ditargetkan PLTN nantinya berkapasitas 32 GW dengan langkah awal reaktor nuklir berkapasitas 250 MW.

    Terkait hal tersebut, Kepala Desk Energi GREAT Institute Turino Yulianto menyarankan agar Presiden Prabowo segera membentuk Direktorat Jenderal Ketenaganukliran.

    “Pemerintah harus segera membentuk Direktorat Ketenaganukliran untuk mewujudkan rencana mendirikan reaktor nuklir 250 MW sebagai langkah awal dari target 35 GW pada tahun 2032,” ujar Turino dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

    Selain itu, Turino mengingatkan perlunya BUMN PT Industri Nuklir Indonesia diberikan tanggung jawab merealisasikan pembangunan nuklir tersebut.

    “Tanggung jawab realisasi pembangunan nuklir Indonesia bisa diserahkan kepada BUMN, yaitu PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI).”

    Pernyataan Turino tersebut merupakan bagian kesimpulan FGD diskusi ‘Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir” yang diselenggarakan GREAT Institute di Jakarta tadi siang di bilangan Gunawarman.

    Adapun FGD tersebut dihadiri antara lain Irwanuddin Kulla, tenaga ahli Menteri ESDM, Arnold Soetrisnanto, eks pimpro PLTN Muria,  Mayjen (purn) Dr. Pujo Widodo, dosen Unhan, Dr. Kusnanto, pendiri jurusan teknik nuklir UGM, Dr. Supriyadi Sadi (ahli nuklir CDC Amerika), Prof. Sidik Permana (ahli nuklir ITB), Prof. Sulfikar Amir (dosen Nanyang Technological University), Bernadus Sudarmanta (Indonesia Power), Dwi Sawung (Manajer Kampanye WALHI), Ismail, D.Eng (inspektur IAEA), Ir. Rijalul Fikri (ahli nuklir) dan Dr. Syahganda Nainggolan, pendiri GREAT Institute.

    Sementara itu Profesor Sidik Permana, guru besar ITB, salah seorang korban langsung  bencana nuklir Fukushima tahun 2011 lalu menekankan agar Satgas Percepatan Pembangunan PLTN jangan sebatas wacana.

    “Presiden Prabowo harus mempunyai kerangka waktu yang jelas dan tepat. Sebab, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, seperti Jepang, India dan Korea, yang sama-sama memulai riset nuklir sejak tahun 1960 an, saat ini sudah merealisasikan PLTN tersebut, sementara Indonesia gagal,” kata dia.

    Sidik mengutarakan perbandingan perkembangan nuklir di negara-negara lain dengan Indonesia.

    Dalam kesempatan itu pula,Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung, meminta pemerintah harus sungguh-sungguh meyakinkan masyarakat bahwa energi nuklir tersebut aman dan tidak merusak lingkungan.

    “Selama ini WALHI menolak PLTN Nuklir karena tidak berhasil diyakinkan pemerintah tentang keamanan teknologi tersebut”, jelas Sawung.

  • Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan

    Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan

    Ferry Juliantono (Wamenkop), Tito Sulistio ( Pengawas OJK), dan Syahganda Nainggolan (GREAT Institute) dalam diskusi belum lama ini di Jakarta. (ANTARA/HO-GREAT Institute)

    Koperasi Desa Merah Putih dan strategi membangun dari pedesaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 April 2025 – 09:24 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru sekaligus tantangan besar dalam upaya membangun ekonomi nasional dari level akar rumput.

    Wacana ini tentu saja menuai pro kontra. Sebagian kalangan masih menyimpan keraguan, mempertanyakan efektivitas dan keberlanjutannya di tengah kompleksitas ekonomi pedesaan dan sejarah panjang koperasi di Indonesia yang belum sepenuhnya sukses.

    Namun, jika dicermati secara lebih mendalam, langkah ini sesungguhnya bukan sekadar gerakan simbolik, melainkan inisiatif strategis untuk melakukan reorientasi sistemik terhadap struktur ekonomi nasional.

    Optimisme terhadap program ini diungkapkan oleh Tito Sulistio, anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2023–2028, dalam sebuah diskusi di GREAT Institute.

    Menurut Tito, Koperasi Desa Merah Putih merupakan pintu masuk menuju industrialisasi pedesaan yang berbasis prinsip-prinsip ekonomi Pancasila.

    Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berbasis koperasi bukan sekadar memperkuat sektor tradisional, melainkan juga menciptakan ekosistem modern yang mempertemukan nilai-nilai lokal dengan tuntutan global.

    Tito menekankan pentingnya koperasi desa tidak hanya bergerak di sektor konsumsi atau simpan pinjam seperti selama ini, melainkan naik kelas menjadi pelaku utama dalam rantai produksi, distribusi, bahkan ekspor.

    Dalam konteks pembiayaan, Tito menyoroti pentingnya peran Danantara, lembaga yang bertugas mengonsolidasi aset negara dan memberdayakannya untuk masyarakat.

    Ia mengusulkan agar Danantara tidak berdiri sendiri, melainkan masuk ke koperasi desa sebagai mitra strategis.

    Sinergi ini akan memperkuat posisi tawar koperasi, mempercepat akses permodalan, dan menjadikan koperasi desa sebagai lokomotif pembangunan ekonomi rakyat.

    Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Tito juga mengusulkan koperasi-koperasi ini terhubung langsung dengan pengawasan OJK, mengadopsi skema tata kelola modern yang sudah biasa diterapkan di sektor keuangan.

    Ketidakadilan struktural

    Lebih jauh, Turino Yulianto, tokoh koperasi pemuda dan mantan Ketua Kokesma ITB, menambahkan dimensi ideologis dari program ini.

    Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya besar Presiden Prabowo untuk mentransformasi struktur ekonomi dari yang sebelumnya oligarkis menjadi ekonomi rakyat yang berbasis pemerataan.

    Di tengah ketimpangan distribusi aset dan kesempatan, koperasi desa bisa menjadi kendaraan efektif untuk mengoreksi ketidakadilan struktural yang selama ini menjadi batu sandungan dalam pembangunan nasional.

    Koperasi ini akan berperan penting dalam memperbaiki tata niaga perekonomian di pedesaan dan menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan yang paling efektif, sebagai keberhasilan koperasi pengelolaan potensi unggulan desa, pengiriman pupuk, dan usaha desa yang lain.

    Turino mengingatkan bahwa di banyak negara maju, koperasi telah menjadi pemain utama dalam berbagai sektor strategis.

    Koperasi Zen Noh di Jepang, misalnya, menguasai hampir seluruh perdagangan padi nasional.

    Koperasi Frisian Flag di Belanda menguasai industri susu hingga ke tingkat global. Bahkan di Brasil, koperasi Unimed mendominasi sektor kesehatan dengan jaringan rumah sakit dan asuransi terbesar di negara tersebut.

    Indonesia sebenarnya tidak kekurangan potensi untuk mengikuti jejak tersebut. Dengan lebih dari 74.000 desa, masing-masing memiliki keunggulan lokal, koperasi desa bisa diarahkan menjadi basis produksi skala kecil hingga menengah yang terhubung ke pasar nasional dan internasional.

    Turino menekankan bahwa perbedaan fundamental Koperasi Desa Merah Putih dengan konsep BUMDes terletak pada pengakuan badan hukumnya di tingkat internasional.

    Dengan status koperasi, jaringan global yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan, membuka peluang ekspor komoditas lokal tanpa harus bergantung pada perantara besar.

    Sebagai contoh, koperasi peternak sapi perah di daerah dapat langsung bermitra dengan pabrik susu di New Zealand atau Belanda.

    Faktor krusial

    Namun demikian, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada beberapa faktor krusial. Pertama, kapasitas sumber daya manusia di tingkat koperasi desa harus dibangun secara serius.

    Ini memerlukan program pendidikan dan pelatihan intensif, tidak hanya tentang manajemen koperasi, tetapi juga tentang kewirausahaan modern, literasi keuangan, dan pemasaran digital.

    Kedua, perlu ada jaminan bahwa koperasi ini memiliki akses terhadap pasar yang adil. Tanpa perlindungan dari monopoli dan kartel yang selama ini menguasai distribusi hasil bumi dan produksi pedesaan, koperasi desa hanya akan menjadi pemain pinggiran.

    Ketiga, pemerintah perlu memastikan sistem insentif yang mendukung pertumbuhan koperasi, termasuk kemudahan akses pembiayaan, subsidi teknologi, dan perlindungan hukum.

    Lebih jauh lagi, Koperasi Desa Merah Putih harus dirancang bukan sekadar sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai pusat inovasi dan regenerasi sosial di desa.

    Mereka harus menjadi rumah bagi ide-ide baru, teknologi baru, dan semangat baru. Koperasi yang sehat akan melahirkan kelas menengah desa yang kuat, mandiri, dan produktif, sesuatu yang selama ini absen dalam peta pembangunan nasional.

    Dengan demikian, ekonomi desa tidak hanya bergerak dari bawah ke atas, tetapi juga menumbuhkan fondasi sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Langkah Presiden Prabowo dalam membangun Koperasi Desa Merah Putih bisa dibaca sebagai upaya terstruktur untuk menempatkan kembali rakyat sebagai aktor utama dalam ekonomi nasional.

    Jika dirancang dengan serius, didukung oleh regulasi yang tepat, dan dijalankan dengan profesionalisme tinggi, koperasi ini bisa menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Indonesia yang berakar kuat di desa namun menjulang tinggi ke pentas dunia.

    Sumber : Antara

  • Alasan Golkar Yakini Prabowo Akan Respons Usulan Para Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Gibran – Halaman all

    Alasan Golkar Yakini Prabowo Akan Respons Usulan Para Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Gibran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham meyakini Presiden Prabowo akan merespons usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari posisi Wakil Presiden lewat mekanisme MPR.

    Idrus juga meyakini respons Prabowo akan bersifat merangkul dan mempersatukan.

    Namun jawaban ini menurutnya tidak disampaikan dalam waktu dekat.

    “Pak Prabowo sudah menyampaikan, pasti akan memberikan respons, memahami dan pasti akan merespons. Tentu tidak sekarang, ya, kenapa? Karena setiap respon yang disampaikan oleh pemerintah pasti ada implikasi,” kata Idrus dalam acara pelantikan dan diklat kepemimpinan Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah, di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Sabtu (26/4/2025).

    Kesediaan Prabowo merespons usulan para purnawirawan TNI ini dinilai tak lepas dari sosok para pengusulnya yang merupakan kawan satu angkatan saat aktif sebagai tentara.

    Kata Idrus, jawaban Prabowo terhadap usulan tersebut akan berorientasi pada kesatuan serta persatuan demi menjaga situasi tetap kondusif dan agar pembangunan tidak terganggu.

    Apalagi orientasi tersebut selama ini juga kerap diperlihatkan oleh pemerintahan baru.

    Sebagai contoh, tak lama setelah Presiden Prabowo dilantik, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kerap merangkul kelompok-kelompok kritis atau oposisi yang selama ini mengkritik pemerintah.

    Seperti Rocky Gerung, Refly Harun, Syahganda Nainggolan hingga Jumhur Hidayat.

    Dirinya pun meyakini respons dari Prabowo tak jauh dari komunikasi yang merangkul.

    “Semua sudah diajak untuk diskusi dan kami punya keyakinan ini pasti akan terjadi nanti. Karena tidak mungkin Pak Dasco melakukan komunikasi dengan mereka itu tanpa ada perintah. Minimal ada sinyal dari Pak Prabowo,” katanya.

    “Kalau sudah diajak dan tidak (mau), itu tidak menghalangi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo,” ucap Idrus.

    Diketahui Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap kepada Presiden Prabowo.

    Surat terbuka itu diteken oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

    Beberapa di antara mereka adalah Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Salah satu poin surat tersebut adalah mengusulkan kepada Prabowo agar memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wapres melalui mekanisme di MPR.

    Usulan ini didasarkan pada putusan MK terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Pemilu yang menjadi karpet merah bagi Gibran, disebut telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

  • Great Institute nilai sikap RI hadapi perang tarif Trump sudah tepat

    Great Institute nilai sikap RI hadapi perang tarif Trump sudah tepat

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga riset ekonomi, politik, dan teknologi Great Institute menilai sikap Indonesia dalam menghadapi perang tarif antara Amerika Serikat dengan China sudah tepat, dengan memisahkan kepentingan kedua negara dan menyatakan posisi sebagai negara yang independen.

    “Langkah Presiden Prabowo sudah tepat, karena ingin membahas hubungan dagang ini secara terpisah dan independen antara negara berdaulat, baik terhadap Amerika maupun China,” kata Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, kebijakan tarif yang dibuat secara sepihak oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, membuat ekonomi dunia mengalami ketidakpastian, mengingat kebijakan ini mendapat respons yang keras dari Pemerintah China, sehingga menyebabkan adanya perang dagang antarkedua negara tersebut.

    Menurut dia, perang tarif ini turut menghantui pengambil kebijakan di Indonesia. Hal ini terjadi karena baik pihak AS maupun China saling mengancam Indonesia, dan negara lain, jika hubungan dagang dan negosiasi yang dilakukan dianggap merugikan dua negara itu.

    Sementara, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018 Tito Sulistio mengingatkan agar pemerintah tetap berhati-hati dalam melakukan negosiasi.

    Hal tersebut dikarenakan, industri keuangan di tanah air masih bergantung ke Amerika Serikat.

    “Kita harus waspada pada hubungan politik ke depan dengan Amerika. Kondisi keuangan kita sangat rentan saat ini. Jika Amerika tersinggung, mereka dapat membuat kondisi perekonomian kita memburuk,” katanya.

    Lebih lanjut, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memperkuat upaya dalam merealisasikan ekonomi kerakyatan guna menghadapi perang tarif.

    “Marilah kita tetap semangat membantu Presiden Prabowo mewujudkan berbagai program kerakyatan seperti koperasi desa merah putih, swasembada pangan, swasembada energi dan makan bergizi gratis,” kata Ferry.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Syahganda Nainggolan: Jokowi Nggak Punya Pikiran

    Syahganda Nainggolan: Jokowi Nggak Punya Pikiran

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menanggapi asumsi publik yang menyebut pertemuan sejumlah aktivis dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai upaya untuk menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. 

    Menurut Syahganda, asumsi tersebut keliru. Lewat kanal YouTube Refly Harun, Syahganda menerangkan  maksud sebenarnya dari pertemuan yang  berlangsung.

    “Seni politik di situ. Yang kita lihat opportunity-nya ada nggak untuk kita bisa berdialog dengan Presiden Prabowo,” kata Syahganda dikutip Senin 21 April 2025.

    Ia menegaskan, niat utama dari para aktivis seperti Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, Eggi Sudjana, dan dirinya sendiri adalah untuk membuka ruang diskusi dengan Presiden Prabowo. Aktivis meyakini Prabowo sosok yang terbuka terhadap pertukaran gagasan.

    “Kalau di zaman Jokowi nggak ada tukar pikiran karena Jokowi nggak punya pikiran,” sentil Syahganda.

    Lebih lanjut, Syahganda menyebut bahwa kehadiran Sufmi Dasco sebagai penghubung antara para aktivis dengan Prabowo adalah langkah strategis. Dasco dinilai sebagai figur yang efektif untuk menjembatani komunikasi politik yang sehat dan terbuka.

    Syahganda menegaskan, pertemuan dengan Dasco dan rencana membuka jalur komunikasi ke Prabowo adalah murni untuk membangun dialog yang substansial, bukan agenda politik terselubung. 

    “Kalau Pak Dasco ada urusan dengan Jokowi, ya itu urusan lain. Tapi menurut saya itu juga sudah masa lalu,” tandas Syahganda.

  • Syahganda Nainggolan Bongkar Fakta di Balik Pertemuan Dasco dan Aktivis

    Syahganda Nainggolan Bongkar Fakta di Balik Pertemuan Dasco dan Aktivis

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan memberikan klarifikasi terkait pertemuannya bareng sejumlah tokoh aktivis dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu lalu.

    Tokoh aktivis yang hadir antara lain Rocky Gerung dan Jumhur Hidayat. 

    Menurut Syahganda, pertemuan tersebut tidak semata inisiatif Dasco, melainkan merupakan kehendak kedua belah pihak.

    “Jadi pertemuan-pertemuan Dasco yang di mana ada saya khususnya, ketika saya meng-arrange pertemuan Dasco dengan Rocky Gerung, itu adalah pertemuan yang keduanya memang saling ingin,” ujar Syahganda di kanal YouTube Refly Harun, dikutip Senin 21 April 2025.

    Syahganda menepis anggapan sejumlah pihak yang mencurigai pertemuan tersebut sebagai upaya Dasco melunakkan suara-suara oposisi, bahkan dianggap sebagai manuver untuk membungkam kritik.

    “Jadi ini yang perlu diklarifikasi, apakah orang merayu atau saling ingin,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Syahganda menjelaskan bahwa sejak Januari, Rocky Gerung sudah memiliki niat untuk bertemu dengan Dasco. 

    Salah satu alasannya adalah untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang sampai ke telinga Prabowo Subianto mengenai pernyataannya yang menyebut Presiden ke-8 sebagai “bajingan tolol”.

    “Yang dimaksud oleh Rocky Gerung adalah Presiden ke-7 yaitu Jokowi yang bajingan tolol. Tapi kan digunting orang jadi video fake, sampai ke Pak Prabowo,” sambungnya.

    Pertemuan yang berlangsung di Senayan Park juga sempat dibarengi dengan rencana pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, agenda tersebut tertunda karena masuknya agenda lain yakni Sarasehan Ekonomi 2025.

    Syahganda juga menyebut aktivis Eggi Sudjana, yang disebutnya sudah lama ingin bertemu Dasco demi menjembatani komunikasi dengan Prabowo. 

    “Eggi WA saya, bilang ayo dong ketemu Dasco. Eggi itu die hard-nya Pak Prabowo, jadi dia ingin menjembatani komunikasi juga,” kata Syahganda.

    Ia menegaskan bahwa narasi seolah-olah Dasco dominan dalam upaya menjalin komunikasi dengan para aktivis adalah keliru. 

    “Yang ingin saya klarifikasi di sini keinginan bertemu berasal dari kedua belah pihak. Jadi nggak ada keinginan tuh misalkan Dasco seolah-olah dominan ingin ketemu,” pungkas Syahganda.

  • Dasco Bertemu Eggi Sudjana-Syahganda Nainggolan Bahas Industrialisasi Desa

    Dasco Bertemu Eggi Sudjana-Syahganda Nainggolan Bahas Industrialisasi Desa

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco bertemu dengan Eggi Sudjana, Syahganda Nainggolan, hingga Bupati Lahat Bursah Zarnubi. Pertemuan itu membahas tentang industrialisasi desa Lahat.

    Pertemuan itu diunggah Dasco di akun Instagramnya yang dilihat, Sabtu (19/4/2025). Dalam foto yang diunggah Dasco terlihat Eggi Sudjana, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Fandi Wijaya perwakilan dari Telkom Property, Stafsus Menteri Imigrasi Abdullah Rasyid, dan juga Syahganda Nainggolan.

    “Alhamdulillah baru selesai diskusi industrialisasi pedesaan Lahat sebagai model percontohan di suatu tempat di Menteng bersama DR. Eggi Sudjana, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Fandi Wijaya (Telkom Property) dan Abdullah Rasyid (stafsus Menteri Imigrasi),” bunyi caption Dasco.

    Dasco mengatakan pertemuan itu berlangsung di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam foto itu, Dasco dan tokoh lainnya terlihat berpose gaya jari membentuk huruf ‘L’.

    Dasco berharap dengan pertemuan itu desa di Indonesia bisa menciptakan lapangan kerja. Dia berharap lapangan kerja terbuka untuk seluruh masyarakat.

    “Sektor pedesaan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang massif,” katanya.

    (zap/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Operasi Senyap Diduga Sudah Dilakukan, Iman Politik Aktivis 98 Dipertanyakan

    Operasi Senyap Diduga Sudah Dilakukan, Iman Politik Aktivis 98 Dipertanyakan

    GELORA.CO – Buntut pertemuan antara Sufmi Dasco Ahmad selaku politisi Partai Gerindra dengan sejumlah Aktivis 98 beberapa hari lalu membuahkan pertanyaan.

    Publik kemudian beranggapan, pertemuan politisi Partai Gerindra dengan para Aktivis 98 merupakan cara pemerintah membungkam kelompok oposisi.

    Sebagaimana diketahui publik, beberapa Aktivis 98 telah berulang kali menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintah yang banyak didominasi Partai Gerindra.

    Selain Rocky Gerung, sederet Aktivis yang juga sempat ditemui politisi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad antara lain Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat serta Ferry Juliantono.

    Adanya pertemuan antara elite Gerindra dengan sejumlah Aktivis yang gencar menghujani kritik, juga digadang-gadang sebagian kalangan sebagai bentuk Operasi Senyap.

    Terkait dengan adanya pandangan Operasi Senyap yang dilakukan Sufmi Dasco, Pengamat asal Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memberi tanggapan.

    Menurut Adi, Operasi Senyap yang dilakukan Sufmi Dasco sebagai bagian dari pemerintah merupakan hal wajar dan biasa dilakukan oleh kekuasaan terhadap kelompok kritis.

    Sebagaimana dengan sikap pemerintah di era sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai RI 1, hal serupa juga kerap dilakukan oleh pemimpin negara.

    Membungkam para pengkritik melalui operasi senyap, menurut Adi merupakan strategi lunak kekuasaan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi.

    Memastikan tidak adanya hiruk-pikuk dan kicauan pedas yang bisa mendatangkan polemik, menurut Adi sangat penting bagi pemerintah.

    Bukan hanya sebagai jaminan kekuasaan, tetapi juga memastikan agar situasi sosial, ekonomi hingga politik tidak bergejolak ataupun terdampak.

    Selain untuk menyerap aspirasi, dialog yang diistilahkan sebagai operasi senyap merupakan ujian keimanan politik bagi para pengkritik ataupun kelompok oposisi.

    “Tinggal kita uji apakah orang-orang ini iman politiknya goyang, kalau berubah dan tidak lagi kritis ya berarti betul ada upaya melemahkan,” jelas Adi.

    Berbeda dengan Feri Juliantono yang juga merupakan kader Gerindra dan menjabat Wakil Menteri, publik menurut Adi perlu menelusuri ketiga tokoh lainnya.

    Sosok semisal Rocky Gerung, Syahganda serta Jumhur merupakan orang-orang yang oleh pemerintah dianggap cukup kritik.

    Untuk mengetahui ada atau tidaknya Operasi Senyap yang menjadi anggapan, perubahan ketiga tokoh tersebut akan menjadi jawaban.

    “Kita lihat saja apakah Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat akan berubah sikap kritisnya,” imbuh Adi.

    Adanya perubahan sikap dari ketiga sosok Aktivis non pemerintah serta buruh yang dikenal kritis, menurut Adi merupakan jawaban atas iman dan keberhasilan operasi senyap.

    Jika para Aktivis berhenti bersikap kritis, dapat dipastikan Operasi Senyap pemerintah berjalan sesuai dengan harapan.***

  • Pemerintah Harus Perkuat Komunikasi Politik dan Diplomasi Presiden Prabowo Subianto

    Pemerintah Harus Perkuat Komunikasi Politik dan Diplomasi Presiden Prabowo Subianto

    JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu memperkuat komunikasi politik untuk mendukung arah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, terutama di kawasan Global South. Kunjungan Presiden ke Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania menunjukkan komitmen kuat membangun solidaritas global sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

    Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, menilai upaya Prabowo membawa agenda politik dan ekonomi ke berbagai negara mendapat respons positif. Namun, menurutnya, komunikasi politik pemerintah masih harus diperbaiki agar kebijakan luar negeri Indonesia tidak disalahpahami atau menimbulkan persepsi negatif di dalam dan luar negeri.

    Pernyataan itu disampaikan Syahganda dalam diskusi bertema “Mencermati Arah Politik dan Diplomasi Prabowo di Timur Tengah dan Turki” yang digelar GREAT Institute, Senin, 14 April 2025, di Jakarta.

    Tiga pembicara utama dalam forum tersebut adalah Dr. Nurhayati Assegaf, Dr. Hilmy Bakar Almascaty, dan Dr. Teguh Santosa. Diskusi juga diperkuat oleh tanggapan dari sejumlah ilmuwan dan pemerhati, seperti Dr. Rizal Darmaputra, Dr. Zarmansyah, Prof. Iswandi Syahputra, dan Dr. Rahmi Fitrianti.

    Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menyoroti pentingnya membangun relasi antarnegara yang bebas dari ketergantungan atau absence of dependency. Menurutnya, kebijakan luar negeri tidak boleh jatuh pada pilihan antara satu negara hegemonik dengan yang lain.

    “Kesalahan besar bila kita berpikir mengganti satu ketergantungan dengan ketergantungan baru. Justru kita harus meniadakan ketergantungan sama sekali, membangun kemitraan yang setara dan saling menghormati kedaulatan,” kata Teguh.

    Ia menilai, dinamika global yang ditandai perang tarif antara Amerika Serikat di bawah Trump dan Tiongkok di bawah Xi Jinping, seharusnya jadi momentum untuk memperluas jejaring strategis Indonesia. Diplomasi Prabowo di berbagai negara, menurutnya, sejalan dengan prinsip tersebut.

    Sementara itu, Dr. Zarmansyah mengingatkan pentingnya konsistensi dalam diplomasi perdamaian yang telah lama dijalankan Indonesia. Ia menekankan, investasi besar Indonesia dalam misi perdamaian harus dibarengi dengan langkah lanjut berupa kerja sama ekonomi.

    “Sudah saatnya investasi perdamaian itu difollow up dengan kemitraan ekonomi konkret, agar Indonesia punya lebih banyak mitra strategis,” ujarnya.