Xcloud.id

Tag: Syahganda Nainggolan

  • Syahganda Bocorkan Obrolan dengan Dasco, Sejumlah Nama Disebut Masuk Amnesti Jilid 2

    Syahganda Bocorkan Obrolan dengan Dasco, Sejumlah Nama Disebut Masuk Amnesti Jilid 2

    GELORA.CO – Pembebasan Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong serta 1.116 orang lainnya melalui amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto, bukanlah yang terakhir.

    Hal itu disampaikan aktivis sekaligus intelektual publik, Syahganda Nainggolan, saat berbicara di channel Youtube Bambang Widjojanto, dikutip Kamis (7/8/2025). 

    Syahganda mendapat informasi tersebut dari orang dekat Prabowo yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kemudian Pak Dasco bilang, ‘Bang, kita akan lanjutkan untuk korban politik yang non koruptor, non-kasus koruptor, seperti saya, Habib Rizieq, apa segala. Insyaallah 17 Agustus, Bang, ya. Amnesti kedua gitu lho,” kata Syahganda.

    Pendiri Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle itu juga mengaku sudah menyetor 210 nama yang dianggap menjadi korban kasus politik karena dikriminalisasi.

    “Pak Dasko minta saya untuk ngumpulkan lagi teman-teman yang korban-korban Jokowi yang sudah saya hitung di sini 210 orang ya, mungkin bisa lebih lagi,” kata Syahganda.

    “Saya kirim ke Pak Dasco tadi ya kan. Nah, mudah-mudahan bisa tambah lagi supaya ini juga dapat amnesti atau abolisi atau apapun namanya,” lanjutnya.

    Syahganda menyebutkan sejumlah nama yang masih tersangkut kasus pidana terkait politik, di antaranya Jumhur Hidayat dan Eggi Sudjana.

    “Misalnya Jumhur, Jumhur sampai sekarang masih di Mahkamah Agung. Masih di Mahkam Agung kasusnya.”

    “Kasusnya Lieus Sungkharisma masih dianggap makar untuk kasus dia membela Presiden Prabowo. Eggi Sudjana masih dianggap makar belum selesai nih, banyak sekali, Kivlan Zen,” paparnya.

    Syahganda juga menyebut kasus Kilometer 50, yang seperti diketahui menewaskan 6 laskar FPI, karena beradu tembak hingga dibunuh di luar prosedur hukum oleh polisi.

    Menurutnya, kasus tersebut harus dituntut balik atas nama persatuan.

    “(Kasus Kilometer 50) itu mungkin satu klaster dengan Habib Rizieq ya. Insyaallah juga itu ditinjau ulang. Kita tuntut aja saya pikir gitu agar Presiden menunjukkan bahwa satu sisi urusannya persatuan ya yang belum tentu ideologis.”

    “Sisi lain dia harus menolong orang-orang korban politik di era Jokowi. Karena ideologis kan,” katanya.

  • Gerindra: Amnesti dan Abolisi Bukan Politik Balas Budi, tapi Demi Persatuan – Page 3

    Gerindra: Amnesti dan Abolisi Bukan Politik Balas Budi, tapi Demi Persatuan – Page 3

    Lebih lanjut, Sugiat mengungkap bahwa inisiatif awal pemberian amnesti-abolisi berasal dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang sebelumnya berdiskusi dengan berbagai tokoh publik.

    “Pak Dasco berdialog dengan akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat, seperti Romo Magnis, Marzuki Darusman, Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, hingga Syahganda Nainggolan, sebelum menyampaikan masukan kepada Presiden,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa keputusan ini merupakan bentuk penguatan sistem demokrasi di Indonesia. Presiden Prabowo, kata Sugiat, ingin menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya dibalas dengan kriminalisasi.

    “Presiden ingin menunjukkan bahwa ia tidak anti kritik dan tidak akan menggunakan hukum untuk membungkam lawan politik,” tegasnya.

    Di akhir pernyataannya, Sugiat menyatakan bahwa Presiden Prabowo ingin penegakan hukum di Indonesia berlandaskan keadilan dan kebijaksanaan, bukan sentimen politik.

    “Penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada asumsi atau sentimen, tapi harus objektif, adil, dan bijak,” pungkasnya.

  • Sufmi Dasco Disebut Otak di Balik Skenario Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong

    Sufmi Dasco Disebut Otak di Balik Skenario Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong

    GELORA.CO –  Sebuah manuver politik tingkat tinggi di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai terkuak ke publik. Usulan pemberian amnesti dan abolisi untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Co-Captain Timnas AMIN Tom Lembong disebut bukan sekadar wacana, melainkan sebuah skenario yang didalangi sosok kuat di lingkaran kekuasaan.

    Informasi krusial ini dibocorkan oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, dalam perbincangannya di podcast Forum Keadilan TV.

    Menurut Syahganda, di balik layar ada seorang “Prof. Dasco” yang menjadi motor penggerak utama inisiatif ini. Sosok yang diduga kuat merujuk pada politisi senior Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    Syahganda bahkan mengaku bahwa dirinya bersama Rocky Gerung dan Jumhur Hidayat sempat memberi masukan langsung kepada Dasco terkait nasib Hasto dan Tom Lembong, yang disambut dengan sinyal akan adanya perubahan besar.

    Syarat Politik Megawati: Hasto Bebas, PDIP Merapat?

    Lebih dalam dari sekadar konsolidasi, Syahganda Nainggolan mengungkap adanya syarat politik yang diduga menjadi kunci utama di balik rencana pembebasan Hasto Kristianto.

    Ia secara gamblang menyebut bahwa langkah ini menjadi penentu sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    “Kasus Tom Lembong dan Hasto lebih dipolitisasi daripada persoalan hukum murni,” tegas Syahganda dalam podcast tersebut.

    Menurut bocorannya, Megawati tidak akan memberikan restu bagi PDI Perjuangan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo jika Hasto tidak diamankan dari jeratan kasus yang sedang menimpanya.

    Hal ini menempatkan nasib Hasto sebagai kartu truf dalam negosiasi politik antara Gerindra dan PDIP.

    Jika Hasto benar-benar mendapat abolisi, pintu bagi PDIP untuk masuk ke dalam kabinet akan terbuka lebar. Syahganda menilai langkah ini sangat wajar sebagai bagian dari upaya Prabowo merangkul semua kekuatan politik demi fondasi pemerintahan yang solid.

    Keniscayaan Politik di Atas Supremasi Hukum

    Syahganda Nainggolan membela langkah ini sebagai sebuah keniscayaan politik, bukan pengkhianatan terhadap hukum.

    Ia berpandangan bahwa kasus yang menjerat kedua tokoh tersebut sudah terlampau sarat dengan muatan politis, sehingga penyelesaiannya pun harus melalui pendekatan politik.

    Alasan utamanya, kata Syahganda, adalah kebutuhan mendesak Presiden Prabowo untuk membangun persatuan nasional yang kokoh.

    Konsolidasi ini dianggap vital untuk menghadapi berbagai tantangan, khususnya di panggung internasional yang semakin kompleks.

    Langkah strategis ini juga diharapkan dapat menjadi titik awal untuk membangun kembali kepercayaan publik dalam kondisi yang ia sebut sebagai “low trust society”.

    Dengan keputusan berani ini, diharapkan sentimen positif dan kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo dapat meningkat.

    Meski demikian, Syahganda memberikan catatan penting. Ia mengingatkan bahwa peran masyarakat sipil (civil society) sebagai kekuatan penyeimbang dan pengawas (check and balances) tidak boleh dimatikan.

    Pengawasan kritis tetap harus berjalan untuk memastikan pemerintahan tidak melenceng dari koridor demokrasi.

  • Gerakan Rakyat sedang Menghukum Jokowi

    Gerakan Rakyat sedang Menghukum Jokowi

    GELORA.CO – Dalam bincang-bincang bersama mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Syahganda Nainggolan menyebut bahwa saat ini Jokowi dan keluarganya sedang kena karma.

    Hal ini bisa dilihat dari polemik keabsahan ijazah Jokowi.

    “Mantan rektor menjelaskan Bapak Jokowi itu memang enggak tamat [kuliah], itu insinyurnya atau doctorandus-nya tipu-tipu. Kalau dengar penjelasan itu, kita bisa menyimpulkan gimana?” tanya Bambang Widjojanto.

    “Kalau soal keluarga Jokowi ini kan memang namanya karma ya buat dia. Iya kan? Pembalasan,” kata Syahganda, dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto Official, Jumat (18/7/2025).

    “Ketika dia masih hidup, dia melihat bahwa gerakan rakyat ini sedang menghukum dia secara pribadi langsung dengan kasus ijazah palsu,” jelasnya.

    Syahganda menilai, pernyataan Sofian Effendi tidak perlu diragukan lantaran informasi yang didapat pasti dari pihak yang kredibel, mengingat statusnya sebagai mantan petinggi kampus.

    “Sampai Prof. Sofian Effendi, mantan rektor [yang] meskipun rektornya tidak bersamaan dengan masa periode dia, tapi dia adalah orang lama UGM, profesor di UGM. Jejaring dia jejaring kredibel,” papar Syahganda.

    “Jadi ketika dia mengatakan bahwa Jokowi hanya BSC yang kita lihat pada podcast teman-teman TPUA itu kan menunjukkan ada sosok yang sangat kredibel yang sudah memberikan kesaksian, bahwa Jokowi itu tidak pernah sarjana di UGM,” jelasnya.

  • Dinasti Jokowi Digoyang

    Dinasti Jokowi Digoyang

    Oleh: Tony Rosyid*

       

    BERBEDA dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turun dengan tenang dan nyaris tidak ada gejolak, Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi turun seolah penuh tragedi. Setidaknya ada dua penyebabnya. 

    Pertama soal ijazah. Kedua, tuntutan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kedua isu ini secara politik bisa cukup berat. Terutama untuk karir keluarga Jokowi.

    Kenapa keluarga Jokowi, dan bukan hanya Jokowi? Perlu dipahami bahwa politik itu sangat personal. Urusan masing-masing orang. Kakak-adik, bapak-anak, bahkan suami istri biasa memiliki identitas politik masing-masing. Satu dengan yang lain terpisah. 

    Tapi, dalam politik Jokowi, identitas keluarga menyatu menjadi satu entitas. Semua berasal dari satu sumber yaitu kekuasaan Jokowi. 

    Dari kekuasaan inilah Gibran menjadi Walikota Solo, lalu Wakil Presiden. Bobby Nasution, menantu Jokowi, jadi Walikota Medan, lalu Gubernur Sumut. Juga Kaesang Pangarep dalam hitungan hari langsung menjadi ketua umum PSI. Kesuksesan mereka sulit dirasionalisasi tanpa back up kekuasaan Jokowi.

    Politik keluarga Jokowi ibarat pohon. Jokowi sebagai akarnya. Anak dan menantu menjadi cabang dari pohon-pohon itu. Ketika akar pohon tidak kuat menahan terpaan angin, maka semuanya ikut tumbang. 

    Di atas pundak Jokowi ada beban politik terhadap Gibran, Bobby dan Kaesang. Ketiganya adalah anak-anak muda yang sedang menanjak karirnya. Tapi, karena karir mereka tidak tegak di atas kematangan pengalaman sendiri, tapi lebih karena bersumber dari kekuasaan sang ayah, maka nasibnya akan sangat bergantung kepada kekuatan Jokowi. 

    Jika Jokowi kuat, mereka akan ikut kuat, dan peluang masa depannya lapang. Tapi, jika kekuatan Jokowi melemah, maka kekuatan dan masa depan politik mereka akan ikut melemah, dan bisa jadi akan menunggu waktu untuk runtuh.

    Saat ini, Jokowi sedang menghadapi tuduhan ijazah palsu. Jokowi bahkan dikejar-kejar oleh sejumlah pihak yang selama Jokowi berkuasa, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Jokowi terlibat konflik dan permusuhan dengan mereka. Pendekatan konflik yang dilakukan Jokowi saat berkuasa tidak begitu saja terhapus dan terlupakan setelah Jokowi lengser.

    Jadi, masalah utama, dan ini yang paling krusial mengapa Jokowi setelah pensiun masih terus dikejar masalah adalah “jejak permusuhan Jokowi sedemikian masif kepada banyak kelompok”. Ini fakta objektif yang tidak bisa dipungkiri”.

    Pertama, Jokowi bubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara kontroversial. Ini tentu punya konsekuensi politik untuk jangka panjang.

    Kedua, Jokowi penjarakan puluhan aktivis yang mengkritiknya. Mulai dari Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Roy Suryo, Eggi Sudjana, Edi Mulyadi, Buni Yani, dan deretan nama tokoh yang sangat kritis terhadap Jokowi.

    Ketiga, Jokowi dianggap orang yang paling ambisius untuk menghancurkan karir Anies Baswedan. Ini membuat para pendukung Anies marah.

    Keempat, Jokowi berseteru hebat dengan Megawati Soekarnoputri dan PDIP. Sebuah partai yang sejak tahun 2005 telah membesarkan Jokowi.

    Kelima, tragedi pembantaian di KM 50 terjadi di era Jokowi. Tidak sedikit opini dan persepsi yang berkembang di publik menganggap KM 50 adalah bagian dari upaya Jokowi menghancurkan pengaruh pimpinan FPI. 

    KM 50 sebuah aksi jalanan yang sangat kasar dan brutal, yang membuat banyak pihak bertanya-tanya: kok bisa pembantaian semacam ini terjadi di Indonesia?

    Mereka, kelompok yang merasa dimusuhi oleh Jokowi selama berkuasa, terus akan bermanuver dan menuntut pengadilan terhadap Jokowi. 

    Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran hanya dua di antara tuntutan yang nanti boleh jadi akan muncul yang lain jika kedua tuntunan ini tidak berhasil. Ini bukan soal dendam, tapi lebih merupakan sebab akibat dalam relasi sosial yang bisa dipahami rasionalitasnya.

    Di sisi lain, Jokowi tidak punya penerus kekuasaan yang menjamin “rasa aman” terhadap dirinya. Gibran sebagai Wakil Presiden, posisinya tidak memberinya otoritas untuk mengamankan Jokowi dan dinastinya. 

    Sementara Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin pasang badan untuk mengamankan Jokowi. Prabowo adalah calon presiden yang dua kali dikalahkan “secara kontroversial” oleh Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Kontroversial lebih merujuk pada proses, bukan hasil. 

    Banyak yang menilai bahwa Gibran dianggap sebagai ancaman bagi Prabowo. Bukan Gibran, tapi kekuatan Jokowi yang meletakkan Gibran sebagai bayang-bayang Prabowo. 

    Tuntutan pemakzulan oleh para jenderal (purn) merupakan petunjuk adanya ancaman itu. Mengapa para jenderal (purn) itu menuntut pemakzulan kalau tidak ada kehawatiran atas potensi lengsernya Prabowo. 

    Di sinilah publik mesti cerdas membaca apa yang memicu para jenderal (purn) itu ngotot pemakzulan Gibran di tahun pertama Prabowo berkuasa. Takut Gibran capres 2029? Masih terlalu jauh. Takut Prabowo jatuh sakit, lalu meninggal di periode pertama? Prabowo sehat, dan semakin sehat. Lalu, apa trigger-nya? Ini yang menarik untuk anda telisik.

    Isu ijazah palsu dan tuntutan pemakzulan Gibran tidak hanya merepotkan Jokowi, tapi semakin berhasil men-downgrade politik dinasti Jokowi. Siapa pun dalam posisi Jokowi, dia akan terjepit. Sementara, Jokowi punya beban untuk mengawal dan membesarkan karir anak dan menantunya. 

    Jika Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya ke publik, maka situasi bisa berubah. Pamor Jokowi naik. Berangsur kepercayaan publik ke Jokowi akan membesar. Dengan menunjukkan ijazah asli, Jokowi akan mampu merehabilitasi keadaan politiknya, sekaligus menampar mereka yang menuduhnya.

    Sebaliknya, jika para terlapor kemudian jadi tersangka tanpa membuka ijazah asli Jokowi ke publik, maka ini akan memperburuk kondisi politik Jokowi. 

    Publik akan semakin marah dan hari-hari akan semakin besar narasi kebencian dan kemarahan publik terhadap Jokowi. Ini secara politik, tentu akan sangat merugikan bagi politik Jokowi itu sendiri. Persepsi publik terhadap Jokowi akan semakin negatif.

    Soal isu pemakzulan Gibran, selama posisi Prabowo aman, Gibran juga akan aman. Bagaimana dengan masa depan Gibran di 2029? Ini satu hal yang berbeda..

    *(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

  • Wamendagri harap Great Institute mampu kawal kebijakan Presiden

    Wamendagri harap Great Institute mampu kawal kebijakan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, berharap Lembaga Riset Ekonomi, Politik, dan Teknologi Great Institute dapat memperkuat diskursus narasi atas berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemunculan gerakan Great Institute ini adalah meletakkan konteks narasi ideologi yang kuat dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto,” kata Bima dalam grand launching Lembaga Riset Ekonomi, Politik, dan Teknologi Great Institute, Selasa (3/6).

    Dia menekankan pentingnya mengkaji berbagai kebijakan agar dialektika di ruang publik dapat berjalan.

    Ia mencontohkan beberapa kebijakan yang perlu dikaji lebih dalam, seperti langkah efisiensi anggaran yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    Bima menjelaskan efisiensi anggaran bukan semata tentang penghematan, melainkan tentang membentuk struktur anggaran pemerintahan yang lebih sehat dan tepat sasaran.

    Ia pun optimistis efisiensi tersebut akan memperkuat program-program strategis, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

    “Bukan [sekadar] soal penghematan, tapi ini adalah gerakan yang ideologis,” ujarnya.

    Meski demikian, ia percaya bahwa kehadiran Great Institute dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyuarakan berbagai kebijakan.

    “Saya percaya, Pak Syahganda (Direktur Great Institute) akan memperkuat barisan ini,” tambah Bima.

    Lebih lanjut, dirinya juga mendorong agar Great Institute berkontribusi dalam mengkaji isu-isu strategis lainnya, seperti revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu dan UU tentang Partai Politik ke arah yang lebih baik. Apalagi, saat ini Indonesia tengah menuju era Emas 2045, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

    “Nonsens kita berbicara di 2045, tanpa kita bicara tentang partai politik yang akan kita bangun kepada generasi yang akan memimpin kita pada saatnya,” tegasnya.

    Ia juga berharap Great Institute dapat berjalan searah dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, lembaga tersebut dapat turut menyebarkan narasi kebijakan secara lebih luas.

    “Jadi, welcome to the club Great Institute, terima kasih banyak insyaallah kita bersama-sama menuju Indonesia Emas di bawah komando Presiden Prabowo,” pungkas dia.

    Sebagai tambahan informasi, acara tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Ketua Bidang Panjat Tebing Alam dan Rekreasi Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Rocky Gerung, serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Great Institute Resmi Diluncurkan, Siap Kawal Program Presiden Prabowo Subianto

    Great Institute Resmi Diluncurkan, Siap Kawal Program Presiden Prabowo Subianto

    Bisnis.com, Jakarta — Lembaga riset Great Institute memastikan bahwa pihaknya akan mengawal seluruh keinginan dan pemikiran Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Dewan Direktur pada Great Institute, Syahganda Nainggolan mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki pemikiran dan gagasan tentang birokrasi yang ideologis untuk Indonesia. Namun, hal tersebut sayangnya tidak kunjung terwujud karena sampai saat ini belum ada yang bisa menerjemahkan semua pemikiran Presiden Prabowo.

    Maka dari itu, kata Syahganda, pihaknya membuat lembaga kajian bernama Great Institute yang siap membuat kajian terkait program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita sudah membuat beberapa riset dan paper tentang pikiran Presiden Prabowo Subianto yang perlu diterjemahkan agar pemikiran itu tidak mengawang,” tuturnya di sela-sela acara Grand Launching Lembaga Great Institute di Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Dia juga optimistis hasil kajian dari lembaga Great Institute bisa membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah kebijakan, termasuk kebijakan soal perang tarif Amerika Serikat dan China

    “Nah jadi kita mengkaji, mencoba agar Pak Prabowo yang pikirannya ini terlalu ideologis dan selalu sesuai dengan zamannya itu bisa kita imbangi agar kita sebagai lembaga tidak hanya sekedar mengkritik tapi juga memberikan hasil-hasil kajian dan research untuk membantu dia,” katanya.

    Menurut Syahganda, hasil kajian lembaga Great Institute tersebut akan diserahkan ke Presiden Prabowo dan kementerian terkait sehingga semakin mudah dan ideologis di dalam menentukan kebijakan.

    “Ya misalkan kemarin kita melakukan kajian perlukah Indonesia masuk ke energi nuklir, kita ada tenaga ahli nuklirnya dari pihak Kementerian ESDM. Setelah riset, kemudian kita serahkan hasilnya ke Kementrian ESDM, misalkan seperti itu. Kita membuat kajian itu agar bermanfaat buat pemerintahan,” ujar Syahganda.

  • Syahganda Nainggolan Yakini 90 Persen Duit Judol Mengalir ke Pemerintah Jokowi

    Syahganda Nainggolan Yakini 90 Persen Duit Judol Mengalir ke Pemerintah Jokowi

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menyoroti rekaman suara yang diduga milik Budi Arie Setiadi yang isinya menuding PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan berada di balik pemberitaan judi online yang menyeret namanya. 

    Menurutnya, rekaman itu menimbulkan kecurigaan serius dugaan aliran dana dari praktik judol ke Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    “Kalau dugaan pastilah. Saya 90 persen yakin dana judi online mengalir ke pemerintahan Jokowi, karena itu masa-masa menuju pilpres,” ujar Syahganda dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto, Minggu 1 Juni 2025.

    Atas dasar itu, Syahganda menyerukan pembentukan sebuah tim independen yang disebutnya sebagai ‘Komisi Kebenaran’ untuk mengusut dugaan tersebut secara menyeluruh. 

    Menurutnya, langkah ini penting untuk menjernihkan transisi kekuasaan dari era Jokowi ke pemerintahan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.

    “Ini menyangkut kekuasaan lama dan baru. Maka harus dibuat tim khusus untuk memeriksa itu,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung posisi mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi, yang menurutnya tak tersentuh dalam pusaran kasus judi online karena dianggap berperan dalam pemenangan Prabowo lewat organisasi relawan Projo.

    “Kenapa Budi Arie tidak tersentuh? Karena dia bagian dari pemenangan Prabowo kemarin,” katanya.

    Namun demikian, Syahganda menilai Budi Arie seharusnya legawa mundur jika sudah tidak lagi sejalan dengan visi pemerintahan baru, termasuk Asta Cita yang diusung Prabowo.

    “Kalau saya jadi presiden, saya langsung pecat. Prabowo sebagai presiden pasti punya kuasa penuh untuk mengambil keputusan,” ujar Syahganda.

  • Wamendagri: Penerapan otda harus berpihak pada keadilan sosial

    Wamendagri: Penerapan otda harus berpihak pada keadilan sosial

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa semangat otonomi daerah harus mengacu pada prinsip keadilan sosial untuk memperkuat pemerintahan lokal dan mewujudkan pemerataan pembangunan.

    “Keberpihakan pada keadilan sosial, kemudian pemerintahan dari bawah, permintaan dari rakyat. Ini artinya otonomi,” kata Bima saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Great Institute Indonesia dengan tema “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat – Daerah di Era Efisiensi Anggaran” di Kantor Great Institute Indonesia, Jakarta, Senin (26/5).

    Dia mengajak semua pihak yang hadir dalam FDG itu untuk melakukan refleksi terhadap jalannya otonomi daerah yang didesain untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.

    Menurut dia, langkah ini akan membuat berbagai pelayanan publik juga semakin dekat. Selain itu, otonomi juga dijalankan agar keberagaman di daerah dapat dikelola, termasuk optimalisasi pemanfaatan potensi lokal dan menekan kesenjangan antardaerah.

    “Nah, sekarang mari kita evaluasi itu semua,” ujarnya.

    Berdasarkan data yang dikantonginya, tak sedikit daerah yang kapasitas fiskalnya masih belum kuat. Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar dibanding transfer dari pemerintah pusat.

    Kondisi ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi jalannya otonomi daerah.

    “Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, itu pemimpin-pemimpin lokalnya efektif. Memimpin dengan transparan, memimpin dengan visioner,” jelas Bima.

    Selain itu, Bima mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal upaya efisiensi anggaran di lingkup pemerintah daerah (pemda).

    Dia menjelaskan efisiensi bertujuan untuk mengarahkan alokasi anggaran agar digunakan untuk kegiatan substantif.

    Menurut dia, tak sedikit pemda yang berhasil menggeser anggarannya untuk fokus terhadap program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

    “Presiden inginkan hal yang sederhana, rakyat ingin makan, rakyat ingin sehat, rakyat ingin sekolah, dan rakyat ingin bekerja,” ucapnya.

    Di sisi lain, ia mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui berbagai program strategis, salah satunya memanfaatkan bonus demografi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Berbagai program telah disusun seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, kata dia, program tersebut perlu didukung oleh banyak pihak termasuk pemda.

    Sebagai tambahan informasi, forum tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute Indonesia Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Rektor II Universitas Andalas Hefrizal Handra, Wali Kota Payakumbuh Periode 2012–2022 Riza Falepi, CEO Neraca Ruang Jilal Mardhani, dan beberapa tamu undangan lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Analisa Dibalik Batal Mundurnya Hasan Nasbi, Dibarter dengan Kembalinya Posisi Letjen Kunto Arief

    Analisa Dibalik Batal Mundurnya Hasan Nasbi, Dibarter dengan Kembalinya Posisi Letjen Kunto Arief

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, memberikan analisa dibalik batal mundurnya Hasan Nasbi dari Kepala Komunikasi Kepresidenan.

    Menurut Syahganda, kembalinya Hasan Nasbi sebagai PCO di Kabinet Prabowo-Gibran erat kaitannya dengan tukar posisi kepada Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Analisa Syahganda, Hasan Nasbi dikenal sebagai orang dekat Jokowi, sehingga tidak mudah bagi Prabowo untuk mencopotnya.

    Ia menyebut keputusan ini sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan politik di sekitar kekuasaan Prabowo.

    “Kalau dibandingkan mempertahankan Kunto (Letjen TNI Kunto Arief) dibanding dengan Hasan Nasbi ya tentu lebih valuable buat Pak Prabowo bagaimana Kunto bisa dia pertahankan, karena dia kan dari awal sudah menunjukkan bahwa dia punya kedekatan personal dengan Pak Try Sutrisno,” jelas Syahganda di kanal YouTube Refly Harun, Selasa (6/5/2025).

    Letjen Kunto Arief sempat kena mutasi sehari dan kemudian dikembalikan lagi kepada posisinya semula oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Menurut Syahganda, caturnya Prabowo ini memang agak rumit. Sehingga pada saat dia melakukan satu isyarat pemihakan kepada Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, mungkin pertukarannya sedikit, Prabowo mengasih juga posisi Hasan Nasbi untuk tetap ada di dalam lingkungan istana.

    “Jadi memang politiknya begitu,” katanya.

    Syahganda menyebut, secara politik, posisi Hasan Nasbi tak lagi sekuat sebelumnya.

    Hasan telah dilegitimasi setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Juru Bicara Baru yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Diketahui, Hasan Nasbi batal mengundurkan diri dari Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO.

    Penyebab Hasan Nasbi batal mundur karena perintah Presiden Prabowo Subianto yang masih menginginkannya di posisi tersebut.

    “Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.***