Xcloud.id

Tag: Syafruddin

  • Pemerintahan Prabowo pilih jalur negosiasi ketimbang balas tarif Trump – Perbanyak impor produk energi dan agrikultur dari AS – Halaman all

    Pemerintahan Prabowo pilih jalur negosiasi ketimbang balas tarif Trump – Perbanyak impor produk energi dan agrikultur dari AS – Halaman all

    Pemerintah Indonesia secara resmi menawarkan peningkatan pembelian produk energi dan agrikultur dari Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan Indonesia saat Presiden AS Donald Trump menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari sejak 10 April.

    Trump mengumumkan menangguhkan kenaikan tarif resiprokal selama 90 hari untuk puluhan negara, termasuk Indonesia. Penundaan ini tidak berlaku untuk China yang mereka anggap menantang kebijakan AS.

    Di tengah situasi ini, Indonesia memilih jalur negosisasi ketimbang membalas menaikan tarif impor dari AS.

    Dalam keterangan terbaru, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan membeli produk energi dari AS seperti “LPG, kemudian US crude oil (minyak mentah), dan gasoline (bensin)”.

    “Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agrikultur, antara lain gandum, soya bean (kedelai), soya bean milk (susu kedelai), dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” kata Airlangga, Jumat (18/04).

    Selain itu, Airlangga juga akan memberikan insentif terhadap perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia.

    “Indonesia juga menawarkan kerjasama terkait dengan mineral strategis atau critical mineral, dan juga terkait dengan mempermudah, terkait dengan prosedur dari pada impor untuk produk-produk, termasuk produk hortikultura dari Amerika,” tambahnya.

    Airlangga berkata, produk ekspor utama dari Indonesia ke AS seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang “mendapatkan tarif masuk yang lebih tinggi” dibandingkan negara-negara kompetitor.

    Tarif masuk ke AS untuk produk ekspor ini antara 10%-37%. Dengan penangguhan selama 90 hari, maka tetap dikenakan terjadi tarif tambahan 10%.

    “Dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut,” tambah Airlangga.

    Ia menambahkan, Indonesia dan AS terus berdiskusi tentang tarif resiprokal ini selama 60 hari ke depan sampai mencapai kesepakatan kedua pihak.

    Dalam keterangan sebelumnya, Airlangga menyampaikan Pemerintahan Prabowo mengambil jalur negosiasi ketimbang membalas tarif resiprokal AS sebesar 32%.

    “Arahan Bapak Presiden, Indonesia memilih jalur negosiasi, karena AS adalah mitra strategis,” ujar Airlangga, Selasa (08/04).

    Airlangga mengakui adanya ketidakpastian ekonomi menyusul pengenaan tarif dasar dan bea masuk atas barang-barang dari lebih 180 negara yang diumumkan Trump beberapa waktu lalu.

    Salah satu poin utama yang disorot Airlangga adalah revitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

    Airlangga juga mengatakan Indonesia sudah melakukan pendekatan ke perwakilan diplomatik AS serta berkomunikasi dengan asosiasi pedagang dan pengusaha seperti Kadin dan Apindo.

    Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menggarisbawahi Indonesia sebetulnya punya banyak alternatif untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

    “Dependensi kita terhadap AS tidak terlalu besar dibandingkan [sejumlah] negara-negara lain,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyayangkan sikap pemerintah yang disebutnya “tidak berani melakukan retaliasi” sedari awal.

    “Negara manapun semestinya menunjukkan bahwa opsi retaliasi akan selalu on the table [dimungkinkan],” ujar Andri ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Selasa (08/04).

    Sementara pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Andalas di Sumatra Barat, Syafruddin Karimi, mengatakan absennya perwakilan diplomatik Indonesia di AS melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral.

    “Tanpa duta besar yang aktif di Washington, upaya Indonesia untuk menjaga akses pasar ekspor dan meredam dampak proteksionisme Amerika akan selalu tertinggal satu langkah dibanding negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand,” ujarnya.

    ‘Menimbulkan ketidakpastian di dunia’

    Dalam pidato pembukanya di sarasehan ekonomi itu, Prabowo menyatakan bahwa goncangan dunia saat ini disebabkan oleh AS yang memberlakukan peningkatan tarif tinggi kepada banyak negara.

    “Banyak negara yang cemas, padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu—dan termasuk saya bertahun-tahun—saya sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Prabowo, pada Selasa (08/04).

    Prabowo menyampaikan bahwa swasembada pangan dan swasembada energi merupakan sasaran utama dari strategi ekonomi pemerintahannya, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB.

    Dalam sarasehan tersebut, Prabowo mengapresiasi masukan dari sejumlah asosiasi pegiat ekonomi, khususnya mengenai perizinan.

    Dia meminta kepada jajarannya untuk lebih efisien dan mempermudah birokrasi untuk para pegiat ekonomi.

    “Sebetulnya Presiden Trump mungkin membantu kita. Dia memaksa kita, supaya kita ramping, efisien, tidak manja. Ini kesempatan,” ujar Prabowo

     

    Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menggarisbawahi bahwa dari Indonesia sebetulnya punya banyak alternatif untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

    “Dilihat dari sisi neraca perdagangan, AS adalah yang terbesar kedua. Tapi dibandingkan dengan mitra paling besar, yaitu China, AS tidak jauh berbeda dengan destinasi ekspor lainnya,” ujar Sri Mulyani.

    “Destinasi ekspor kita masih bisa kita diversifikasi. Dependensi kita terhadap AS tidak terlalu besar dibandingkan [sejumlah] negara-negara lain.”

    Sri Mulyani juga mengatakan dampak dari tarif AS saat ini membuat muncul wacana di negara-negara seluruh dunia untuk mencari tujuan ekspor dan investasi alternatif untuk memunculkan “perdagangan tanpa Amerika”.

    Apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia?

    Pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang terkoordinasi dan komprehensif menanggapi kebijakan AS, sebagaimana diucapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Salah satu fokus utama adalah revitalisasi Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA) yang ditandatangani pada 1996.

    Di sisi lain, Airlangga mengatakan bergabungnya Indonesia ke New Development Bank (NDB) yang didirikan negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) membuat Indonesia sudah punya aliansi perekonomian alternatif.

    Airlangga menambahkan wakil perdana menteri Rusia akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 14 April sehingga membuka peluang pasar Indonesia di negara itu.

    Sebelumnya, sebagaimana dilansir kantor berita Antara, Airlangga pada Senin (07/04) mengatakan negara-negara ASEAN berencana untuk bertemu pada Kamis (10/04) untuk menyamakan sikap.

    “Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” ujar Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengajukan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, ujar Airlangga.

    Selain itu, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang ekspor maupun impor AS juga menjadi bagian dari rencana negosiasi.

    Solusi lain yang dipertimbangkan Indonesia adalah meningkatkan impor dan investasi dari AS melalui pembelian minyak dan gas (migas).

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui berbagai strategi, seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor dengan tujuan mendorong impor dari AS sekaligus mempertahankan daya saing ekspor Indonesia ke negara tersebut.

    Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$14,34 miliar (sekitar Rp241 triliun) pada tahun 2024.

    Surplus terbesar Indonesia berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik (US$4,18 miliar atau Rp 70,37 triliun), pakaian dan aksesori pakaian (US$2,84 miliar atau Rp47,81 triliun), serta alas kaki (US$2,39 miliar atau Rp40,2 triliun).

    Sementara AS mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia sebesar US$17,9 miliar (sekitar Rp301 triliun) pada tahun yang sama.

    Airlangga menambahkan bahwa para diplomat Indonesia telah berkomunikasi dengan U.S Trade Representative, yang saat ini masih menunggu proposal konkret dari pihak Indonesia.

    ‘Tertinggal satu langkah’

    Sejak tahun 2023, Indonesia tidak memiliki Duta Besar untuk Amerika Serikat.

    Posisi itu terakhir kali dipegang Rosan Roeslani yang kemudian ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN pada Juli 2023.

    Pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Andalas di Sumatra Barat, Syafruddin Karimi, mengatakan absennya perwakilan diplomatik Indonesia di AS ini melemahkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral “di tengah meningkatnya tensi dagang akibat kebijakan tarif Presiden Trump”.

    “Tanpa duta besar yang aktif di Washington, upaya Indonesia untuk menjaga akses pasar ekspor dan meredam dampak proteksionisme Amerika akan selalu tertinggal satu langkah dibanding negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand,” ujarnya.

    Di sisi lain, Syafruddin menekankan pentingnya bagi pemerintah Indonesia untuk belajar dari Vietnam yang berupaya melakukan pendekatan bilateral tetapi ditanggapi dingin oleh Gedung Putih.

    Sebelumnya, pemerintah Vietnam meminta penundaan tarif selama 46 hari.

     

    Akan tetapi, penasihat utama Presiden Trump, Peter Navarro, mengatakan kepada Fox News, mitra BBC di AS, bahwa “ini bukan negosiasi” meski kemudian menambahkan pihaknya “selalu bersedia mendengarkan”.

    “Penolakan terhadap Vietnam menunjukkan bahwa Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Trump, mengedepankan strategi proteksionisme yang tidak mudah dinegosiasikan, bahkan dengan mitra dagang utama sekalipun,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Syafruddin menyarankan agar Indonesia tidak hanya mengandalkan diplomasi formal, tetapi juga memperkuat posisi tawar melalui strategi konkret yang mencerminkan kepentingan bersama dan daya saing jangka panjang.

    Dia menekankan perlunya memastikan setiap proposal ke Washington memiliki nilai strategis dan ekonomi yang signifikan, bukan sekadar kompromi politik.

    “Tanpa pendekatan yang cermat dan persiapan matang, Indonesia berisiko mengalami nasib serupa dengan Vietnam: gagal meraih kepercayaan mitra strategis dan kehilangan momentum dalam arena perdagangan global,” ujarnya.

    Terpisah, pengamat ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyayangkan sikap pemerintah yang disebutnya “tidak berani melakukan retaliasi” sedari awal.

    “Negara manapun semestinya menunjukkan bahwa opsi retaliasi akan selalu on the table [dimungkinkan],” ujar Andri ketika dihubungi pada Selasa (08/04).

    Andri menekankan opsi retalisi di sini bukanlah semata ancaman, melainkan benar-benar harus disiapkan Indonesia dengan melakukan diversifikasi mitra dagang menjauh dari AS jika negosiasi tidak imbang.

    Lebih lanjut, Andri menilai Trump menunjukkan ketidaksukaannya terhadap negara mana saja yang berencana untuk melakukan pembalasan tarif terhadap kebijakan perdagangan AS.

    Kebijakan tarif global yang diterapkan Trump didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara lain akan bersikap patuh dan memberikan konsesi kepada Amerika Serikat dalam negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut, papar Andri.

    Namun, Andri menegaskan langkah tarif ini bersifat merugikan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

    Jika negara-negara lain memilih untuk tidak tunduk dan justru melakukan retaliasi, Trump berpotensi besar merugikan perekonomian negaranya sendiri tanpa alasan yang substansial.

    “Ini skenario yang sangat ingin dihindari oleh Trump,” ujar Andri.

    Andri menyoroti pernyataan Trump terhadap respons China terhadap kebijakan tarif AS sebagai contoh.

    Seperti diketahui, Trump dilaporkan mengancam untuk meningkatkan tarif hingga 50?ngan tujuan memaksa Beijing membatalkan langkah pembalasannya.

    “Di sisi lain, ketakutan Trump ini justru menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah boleh melepaskan opsi retaliasi dari meja negosiasi. AS akan mencoba apa saja agar retaliasi tidak dilakukan, dan Indonesia harus paham itu,” ujarnya.

    Andri menggarisbawahi poin dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia tidak terlampau dependen terhadap AS.

    “AS memang negara destinasi ekspor kedua terbesar, tapi selisihnya dengan yang terbesar [China] sangat jomplang, sehingga posisi AS ini sebenarnya tidak banyak lebih penting dengan negara mitra dagang lainnya,” ujar Andri.

    “Kalau melihat dari peta mitra dagang Indonesia selama ini, Indonesia masih punya sangat banyak alternatif. Mitra dagang Indonesia masih sangat bisa didiversifikasi sehingga ketergantungan ataupun dependensi terhadap AS sebenarnya tidak terlalu besar.”

    Lebih lanjut, Andri menggaris bawahi pidato Presiden Prabowo yang menyebut “swasembada energi” tetapi bertolak belakang dengan langkah negosiasi Indonesia dengan AS.

    “Sangat lucu ketika presiden berbicara tentang ‘swasembada energi’ namun dalam negosiasi dengan AS, Indonesia diminta untuk membeli lebih banyak minyak mentah dari AS untuk mengurangi surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS,” ujarnya.

    IHSG dan bursa saham Asia alami penurunan drastis

    Pada Selasa (08/04) IHSG menunjukkan tren penurunan di awal perdagangan setelah libur Lebaran.

    Pada pukul 09.01 WIB, IHSG bergerak di posisi 5.912. Posisi ini berarti IHSG melemah 598,55 poin (9,19%) dibanding penutupan sebelumnya pada level 6.510.

    Sesuai dengan ketentuan baru, Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan sementara atau trading halt selama 30 menit karena IHSG mengalami penurunan sebanyak 8%.

    Meski demikian, seperti dilansir Kompas.com, IHSG tetap berada di posisi 5.987 atau turun 522,92 poin (8,03%) pada pukul 09:38 WIB setelah trading halt dicabut.

    Seperti diberitakan BBC News sebelumnya, saham di Asia seperti di Shanghai, Tokyo, dan Hong Kong mengalami penurunan drastis pada Senin (07/04).

    Hal ini menyusul kemerosotan saham global pekan lalu setelah Trump mengumumkan tarif baru antara 10?n 46% di sebagian besar negara.

    Bursa saham Nikkei di Jepang ditutup dengan penurunan 7,8%, sementara bursa saham ASX 200 di Australia turun 4,2%.

    Sedangkan bursa saham Kospi di Korea Selatan ditutup 5,6% lebih rendah. Adapun pasar saham Shanghai Composite di China anjlok 7,3?n Indeks saham Taiwan turun drastis sebesar 9,7%.

    Sementara itu, bursa saham Hang Seng turun 12,5?lam penutupan perdagangan saham pada Senin (07/04) sore.

    Langkah Trump ini tidak hanya menyasar rival dagang utama seperti China, tetapi juga sekutu dekat AS seperti Jepang dan Korea Selatan, serta negara-negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi pesat seperti Vietnam.

    Jepang dan Korea Selatan akan menghadapi tarif sebesar 26%, sementara Vietnam, yang oleh Trump disebut sebagai “pelanggar terburuk”, bersiap untuk tarif 46%.

    Negara-negara lain dalam daftar sasaran termasuk Kamboja (49%), Thailand (36%), dan China yang akan dikenai tarif total mencapai 54%.

    Selain tarif tinggi yang menargetkan negara-negara tertentu, AS juga memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk sejumlah negara lain di kawasan tersebut, termasuk Singapura, Selandia Baru, dan Australia.

    Kebijakan ini memicu kekhawatiran luas akan potensi perang dagang global yang dapat menyeret ekonomi dunia ke dalam perlambatan, atau bahkan resesi.

    Kawasan Asia, yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, dinilai sangat rentan terhadap dampak negatif dari kebijakan AS ini.

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Sejarawan: Jangan Abaikan 1965

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Sejarawan: Jangan Abaikan 1965

    Yogyakarta, Beritasatu .com – Nama Presiden RI ke-2, Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto, diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Usulan tersebut menjadi bagian dari sepuluh nama tokoh yang diajukan bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), pakar, dan budayawan.

    Namun, usulan ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena rekam jejak kepemimpinan Soeharto yang dinilai kontroversial, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia dan represi terhadap kebebasan pers selama masa Orde Baru.

    Sejarawan Universitas Gadjah Mada  Agus Suwignyo menyatakan, secara kriteria formal, Soeharto memang layak menjadi pahlawan nasional. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya mempertimbangkan seluruh aspek sejarah.

    “Kalau melihat kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional, nama Soeharto memang memenuhi kriteria tersebut. Namun tidak bisa juga mengabaikan fakta sejarah dan kontroversinya pada 1965,” ujar Agus terkait Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional.

    Agus menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012, seorang tokoh harus terbukti memiliki kontribusi nyata sebagai pemimpin atau pejuang dan tidak pernah mengkhianati bangsa.

    Soeharto diketahui memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berhasil merebut Yogyakarta dari pendudukan Belanda, serta menjabat sebagai Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat pada 1962.

    “Cara pandang sejarah terhadap Soeharto ini tidak bisa hitam putih. Sebagai pahlawan nasional, tidak bisa mengabaikan fakta sejarah. Namun, tidak bisa juga mengabaikan kontribusinya dalam kemerdekaan,” papar Agus soal usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional.

    Meskipun kontribusi di masa perjuangan diakui, Agus menilai bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto berpotensi menimbulkan perdebatan. Sebab, ia juga dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat dan tindakan represif terhadap kebebasan sipil.

    “Penulisan sejarah itu harus memperhatikan konteks, ya. Jadi semisal ada kategori pahlawan nasional dalam bidang tertentu, sehingga bisa diberikan gelar, tetapi dalam konteks dan catatan,” jelasnya.

    Agus juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih luas dalam pengusulan gelar pahlawan nasional. Ia mencontohkan Syafruddin Prawiranegara, tokoh yang sempat dicap pengkhianat karena keterlibatannya dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), padahal perannya penting dalam sejarah pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

    “Selain itu, kita belum (memberikan pengakuan) pada berbagai tokoh-tokoh di bidang seni, teknologi, dan pengetahuan. Saya kira perlu ada kajian mengenai pahlawan nasional di luar latar belakang militer,” pungkas Agus.

    Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto kini menjadi perbincangan publik yang menyentuh aspek sejarah, politik, dan moral. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan pertimbangan lebih lanjut dari berbagai pihak terkait Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional ini.

  • Pemerintah Sebut Relaksasi TKDN Tak Akan Bikin Investor Kabur

    Pemerintah Sebut Relaksasi TKDN Tak Akan Bikin Investor Kabur

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah meyakinkan publik soal rencana relaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak akan membuat investor hengkang dari Indonesia. Pemerintah menilai relaksasi ini justru bisa membuka peluang baru meski kebijakan ini menuai kekhawatiran akan membanjirnya produk impor dan tergerusnya daya saing industri lokal.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menegaskan, kebijakan pelonggaran TKDN masih dalam tahap pemikiran matang dan tidak serta-merta berdampak negatif pada iklim investasi di Tanah Air.

    “Enggak juga (berpengaruh ke investasi yang kabur), relaksasi TKDN ini terjadi kan sebenarnya bisa ekstensifikasi fiskal dan lain-lain,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/3/2025).

    Todotua menyebut, langkah ini merupakan bagian dari strategi membuka ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan investasi, termasuk sektor information and communication technology (ICT).

    Meski demikian, sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan ini. Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengkritisi rencana relaksasi TKDN yang dinilai bisa memperbesar ketergantungan Indonesia pada produk asing dan mengancam industri lokal.

    “Relaksasi ini hanya akan memperlebar banjir impor, mematikan industri lokal, dan menambah ketergantungan struktural terhadap produk asing,” tegas Syafruddin.

    Menurutnya, TKDN bukan sekadar aturan angka, melainkan simbol tekad untuk memperkuat kemampuan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, dan memperkokoh rantai pasok nasional. Ia juga menyoroti pentingnya timbal balik yang adil, terutama bila relaksasi dilakukan atas tekanan negara mitra, seperti Amerika Serikat.

    Syafruddin menilai kebijakan pelonggaran tanpa perhitungan matang bisa melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia secara perlahan, terutama jika dilakukan hanya untuk meredam ketegangan dalam perang dagang global.

    Pemerintah sendiri tetap optimis kebijakan relaksasi TKDN tidak akan merugikan industri dalam negeri, selama implementasinya dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan perlindungan industri nasional.

  • Setoran Pajak Anjlok di Awal Tahun, Indikasi Ekonomi RI Bermasalah

    Setoran Pajak Anjlok di Awal Tahun, Indikasi Ekonomi RI Bermasalah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah kalangan ekonom kompak menyebutkan anjloknya setoran pajak pada awal tahun ini dipicu oleh bermasalahnya aktivitas perekonomian Indonesia. Namun, pemerintah membantah hal itu.

    Sebagaimana diketahui, dalam dua bulan awal tahun ini, setoran pajak yang masuk ke kas negara hanya senilai Rp187,8 triliun, terkontraksi sebesar 30,19% dibandingkan catatan Februari 2024 sebesar Rp 269,02 triliun.

    Guru Besar bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan ketika penerimaan pajak turun drastis sebesar 30,1% dibandingkan tahun lalu, pemerintah seharusnya mengakui tantangan yang dihadapi alih-alih menyepelekan dampaknya.

    “Penurunan ini menunjukkan masalah struktural dalam perekonomian, seperti melemahnya konsumsi domestik, rendahnya profitabilitas perusahaan, dan gangguan dalam administrasi perpajakan akibat implementasi sistem Coretax yang belum matang,” kata Syafruddin, Jumat (14/3/2025).

    Ia pun menyoroti keputusan Kementerian Keuangan yang hanya menyalahkan faktor teknis dan harga komoditas, sebagai penyebab anjloknya penerimaan negara, hingga berakibat defisit fiskal sudah muncul sejak awal tahun. “Itu adalah analisis yang terlalu dangkal,” tegasnya.

    Baginya, penurunan penerimaan pajak, khususnya setoran pajak pertambahan nilai dalam negeri atau PPN DN yang melorot pada dua bulan pertama tahun ini, dengan nilai Rp 102,5 triliun, atau minus 9,53% dibanding realisasi hingga Februari 2024 yang sebesar Rp 113,3 triliun, sudah menjadi sinyal bermasalahnya daya beli masyarakat.

    “Menutup-nutupi masalah dan mempertahankan kebijakan yang tidak efektif. Ini hanya akan memperburuk kondisi ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor serta masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.

    Ia mengingatkan, Goldman Sachs telah menurunkan peringkat aset investasi Indonesia, memproyeksikan defisit APBN 2025 bisa melebar menjadi 2,9% dari PDB, lebih tinggi dari target 2,53%.

    Selain itu, Lembaga investasi asing asal Jepang, Nomura Holdings juga memperkirakan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 akan melampaui batas defisit APBN yang tertuang dalam penjelasan Pasal 12 UU Keuangan Negara sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).

    Dalam laporan Nomura Asia Insights bertajuk Indonesia: Fiscal risk monitor #1 – Taking stock of new (unfunded) measures and their costs, disebutkan defisit APBN 2025 berpotensi membengkak sebesar 0,9% dari target defisit APBN pemerintah pada tahun ini 2,5% dari PDB. Mengakibatkan potensi APBN bengkak hingga menjadi 3,4%.

    “Jika masyarakat dan pelaku usaha memahami kondisi ekonomi secara transparan, mereka dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan,” ungkap Syafruddin.

    “Namun, jika pemerintah masih menganggap bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui kondisi ekonomi secara transparan, maka kepercayaan terhadap kebijakan fiskal akan semakin luntur. Saatnya pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk reformasi fiskal yang lebih nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.

    Pandangan serupa disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual. Ia bilang, penurunan penerimaan jelas-jelas ada kaitannya dengan kondisi ekonomi.

    “Kondisi ekonomi kan juga kalau kita lihat dari berbagai indikator belanja retail terus juga dari big data, terus juga dari penjualan mobil, penjualan barang tahan lama seperti mobil, motor, semua kan trendnya menurun. Jadi memang ini kaitan juga mungkin dari sisi Dari beli masyarakat yang juga melemah. Nah ini pasti ada pengaruhnya ke penerimaan pajak,” kata David.

    Selain itu, bila dilihat secara tahunan atau year on year (yoy), David menegaskan, memang pasti kondisi fiskal harus turun karena tahun lalu belanja pemerintah kencang sekali pada kuartal I untuk mendongkrak aktivitas ekonomi.

    “Belanja pemilu juga termasuk karena kan ada pemilu di Februari tahun lalu ya. Jadi wajar lah kalau menurut saya ada tekanan.

    Termasuk juga ada problem itu kan Coretax,” tutur David.

    Berbeda dengan kalangan ekonom, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, anjloknya penerimaan pajak pada awal tahun merupakan hal biasa dan bukan anomali. Ia mengatakan, tiap tahun, tren ini selalu muncul.

    “Itu sama setiap tahun. Jadi tidak ada hal yang anomali jadi sifatnya normal saja,” kata Anggito saat konferensi pers APBN di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Jumat (14/3/2025).

    Meski begitu, ia mengakui ada beberapa faktor yang menjadi pemicu tambahan turunnya penerimaan pajak. Yakni, masalah administrasi pajak hingga harga komoditas yang merosot.

    Khusus untuk harga komoditas yang anjlok dan memengaruhi penerimaan negara, ia mengatakan di antaranya harga minyak mentah yang merosot 5,2% secara tahunan, batu bara minus 11,8%, dan nikel turun 5,9%.

    “Kalau kita lihat kenapa Januari-Februari lebih rendah? karena dua faktor. Faktor penurunan harga komoditas utama dan ada juga faktor administrasi,” ujar Anggito.

    Dari sisi administrasi perpajakan yang membuat penerimaan merosot, ia enggan menyebut disebabkan permasalahan siste inti administrasi pajak atau Coretax yang terjadi sejak 1 Januari 2025.

    Menurutnya, lebih cenderung disebabkan efek kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) yang telah diterapkan sejak 2024, relaksasi untuk pelaporan dan penyetoran PPN termasuk faktornya dan restitusi yang signifikan.

    Penerapan TER PPh 21 atas gaji upah pegawai sejak Januari 2024 mengakibatkan lebih bayar Rp 16,5 triliun pada tahun 2024. Namun, Anggito berdalih tanpa lebih bayar seharusnya penerimaan PPh 21 pada 2025 ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “2025 karena adanya efek lebih bayar, kalau itu diklaim kembali atau dinormalisasi pada Januari dan Februari, maka sebetulnya rata-rata PPh 2025 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2024,” ungkapnya.

    (arj/haa)

  • Meski Sudah Sungkem ke ODGJ yang Bakar Motornya, Bripka J Anggota Polres Labuanbatu Tetap Ditahan – Halaman all

    Meski Sudah Sungkem ke ODGJ yang Bakar Motornya, Bripka J Anggota Polres Labuanbatu Tetap Ditahan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus anggota Polres Labuhanbatu, Bripka J tendang kepala Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bernama Evi berakhir damai.

    Bripka J bahkan sungkem minta maaf ke ODGJ bernama Evi tersebut. Kedua belah pihak saling memaafkan.

    Meski begitu, pimpinan tidak mentolerir sikap Bripka J.

    Kini dia menjalani proses hukuman dengan cara ditahan di tempat khusus atau di patsus. 

    “Langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan Polres Labuhanbatu, bahwa anggota Satlantas tersebut (Bripka J), telah dilakukan proses oleh unit Paminal dan ditempatkan di Patsus Bid Propam Polres Labuhanbatu,” ujar Kasi Humas Polres Labuhanbatu, Kompol Syafruddin

    Sebelumnya Bripka J telah menendang kepala ODGJ bernama Evi, karena kesal motornya dibakar.

     

    Dari video yang beredar tampak Bripka J bersimpuh meminta maaf kepada ibunda dari Evi, Nurhayati. 

    “Saya Bripka Aldian Janu Rambe (Bripka J) selaku personil Satlantas Polres Labuhanbatu, dari hati yang paling dalam, dengan kejadian yang saya lakukan, saya memohon maaf yang sebesar besarnya kepada orangtua saudara Evi,” ujar Bripka J.

    Selanjutnya dalam kesempatan itu, Nurhayati tampak memaafkan Bripka J.

    Dia pun juga meminta maaf atas perbuatan Evi yang membakar motor Bripka J.

    “Saya pun minta izin, minta maaf atas kesalahan anak saya, saya minta maaf atas kesalahan anak saya,” ujar Nurhayati.

    POLISI TENDANG ODGJ – Tangkapan layar oknum polisi di Labuhan Batu sengaja menendang kepala wanita ODGJ, Jumat (7/3/2025). Alasan polisi berinisial Bripka J menendang kepala wanita tersebut lantaran kesal motornya dibakar. (Tribunmedan.com/ Facebook @amitamitamin)

    Damainya kedua pihak dibenarkan Kasi Humas Polres Labuhanbatu, Kompol Syafrudin.

    “Atas kejadian tersebut telah disepakati penyelesaian secara kekeluargaan,” ujar Syahrudin, Minggu (9/3/2025).

    Kendati demikian kata Syafrudin, pihaknya tidak mentolerir sikap Bripka J, kini dia menjalani proses hukuman dengan cara ditahan di tempat khusus atau di patsus. 

    “Langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan Polres Labuhanbatu, bahwa anggota Satlantas tersebut (Bripka J), telah dilakukan proses oleh unit Paminal dan ditempatkan di Patsus Bid Propam Polres Labuhanbatu,” ujar Syafrudin.

     

    Syafrudin lalu menjelaskan duduk perkara kasus yang menyeret Bripka J.

    Peristiwa terjadi pada Kamis (6/3/2025) tepat pukul 16.00.

    Awalnya dia bersama personil lantas lainnya sedang bertugas di Pos Satlantas Polres Labuhanbatu di Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.

    Bripka J kemudian memarkirkan kendaraan di sekitar post lantas.

    “Tiba-tiba seorang wanita datang dan menyiramkan cairan minyak diduga pertalite ke sepeda motor milik anggota polri (Bripka J ) dan langsung menyulutnya dengan menggunakan mancis (korek gas) sehingga sepeda motor (Bripka J) terbakar,” ujar Syafruddin.

    Melihat ada kegaduhan, kata Syafruddin, Bripka J dan sejumlah personil polisi lain mengejar Evi yang langsung melarikan diri.

    Kemudian Evi berhasil diamankan warga. 

    “Dan saat itu lah personil polisi (Bripka J) merasa kesal dan menendang wanita tersebut,” ujar Syafruddin.

     

    Sebelumnya diberitakan insiden Bripka J menendang Evi sempat viral di media sosial.

    Dilihat dari akun Facebook @amitamitamin, awalnya tampak Evi duduk di lantai lalu berdebat dengan Brigadir J.

    Warga juga tampak mengerumuni lokasi tersebut. Evi kemudian terlihat berteriak di hadapan Brigadir J.

    Selanjutnya, dalam sekejap, polisi itu menendang kepala wanita ODGJ tersebut.

    Saat kejadian, warga sekitar sempat melarang polisi melakukan kekerasan.

    “Jangan, Pak, jangan pakai kekerasan, Pak,” ujar warga sekitar.

    Selanjutnya, Evi dibawa dengan cara digotong oleh beberapa pria lain.

     

    Nasib Wanita ODGJ

    Kini, Evi telah diamankan di Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    “Kami telah menerima laporan dari Polres Labuhanbatu terkait insiden ini. Kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku dan langkah hukum yang akan diambil,” terang Yudhi.

    “Jika terbukti bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, maka akan ada pendekatan yang sesuai dengan prosedur hukum dan kesehatan mental,” lanjutnya.

    Polres Labuhanbatu juga masih mendalami kasus ini guna memastikan motif dan latar belakang aksi pembakaran Evi.

    (*/tribun-medan.com/Tribunnews/kompas)

     

  • Saat Bripka J Bersimpuh Memohon Maaf Kepada Ibu ODGJ yang Ditendang Kepalanya Medan 9 Maret 2025

    Saat Bripka J Bersimpuh Memohon Maaf Kepada Ibu ODGJ yang Ditendang Kepalanya Medan 9 Maret 2025

    Saat Bripka J Bersimpuh Memohon Maaf Kepada Ibu ODGJ yang Ditendang Kepalanya
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com –
    Kasus personil Polres Labuhanbatu,
    Bripka J
    menendang kepala Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bernama Evi karena motornya dibakar, berakhir damai. Kedua belah pihak saling memaafkan.
    Dari video yang Kompas.com terima dari pihak Polres Labuhanbatu, tampak Bripka J bersimpuh meminta maaf kepada Ibu Evi, Nurhayati.
    “Saya Bripka Aldian Janu Rambe (Bripka J) selaku personil Satlantas Polres Labuhanbatu, dari hati yang paling dalam, dengan kejadian yang saya lakukan, saya memohon maaf yang sebesar besarnya kepada orangtua saudara Evi,” ujar Bripka J
    Selanjutnya dalam kesempatan itu, Nurhayati tampak memaafkan Bripka J. Dia pun juga meminta maaf atas perbuatan Evi yang membakar motor Bripka J.
    “Saya pun minta izin, minta maaf atas kesalahan anak saya, saya minta maaf atas kesalahan anak saya,” ujar Nurhayati
    Damainya kedua pihak dibenarkan Kasi Humas Polres Labuhanbatu, Kompol Syafrudin.
    “Atas kejadian tersebut telah disepakati penyelesaian secara kekeluargaan,” ujar Syahrudin berdasarkan keterangan pers yang diterima kompas.com, Minggu (9/3/2025).
    Kendati demikian kata Syafrudin, pihaknya tidak mentolerir sikap Bripka J, kini dia menjalani proses hukuman dengan cara ditahan di tempat khusus atau di patsus.
    “Langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan Polres Labuhanbatu, bahwa anggota Satlantas tersebut (Bripka J), telah dilakukan proses oleh unit Paminal dan ditempatkan di Patsus Bid Propam Polres Labuhanbatu,” ujar Syafrudin
    Syafrudin lalu menjelaskan duduk perkara kasus yang menyeret Bripka J. Peristiwa terjadi pada Kamis (6/3/2025) tepat pukul 16.00. Awalnya dia bersama personil lantas lainnya sedang bertugas di Pos Satlantas Polres
    Labuhanbatu
    di Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara. Bripka J kemudian memarkirkan kendaraan di sekitar post lantas.
    “Tiba-tiba seorang wanita datang dan menyiramkan cairan minyak diduga pertalite ke sepeda motor milik anggota polri (Bripka J ) dan langsung menyulutnya dengan menggunakan mancis (korek gas) sehingga sepeda motor (Bripka J) terbakar,” ujar Syafruddin.
    Melihat ada kegaduhan, kata Syafruddin, Bripka J dan sejumlah personil polisi lain mengejar Evi yang langsung melarikan diri. Kemudian Evi berhasil diamankan warga.
    “Dan saat itu lah personil polisi (Bripka J) merasa kesal dan menendang wanita tersebut,” ujar Syafruddin.
    Sebelumnya diberitakan insiden Bripka K menendang Evi sempat viral di media sosial. Dilihat dari akun Facebook @amitamitamin, awalnya tampak Evi duduk di lantai lalu berdebat dengan Brigadir J. Warga juga tampak mengerumuni lokasi tersebut. Evi kemudian terlihat berteriak di hadapan Brigadir J.
    Selanjutnya, dalam sekejap, polisi itu menendang kepala wanita ODGJ tersebut. Saat kejadian, warga sekitar sempat melarang polisi melakukan kekerasan.
    “Jangan, Pak, jangan pakai kekerasan, Pak,” ujar warga sekitar. Selanjutnya, Evi dibawa dengan cara digotong oleh beberapa pria lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bripka J, Polisi yang Tendang Wanita ODGJ di Labuhanbatu Ditahan Propam, Berikut Duduk Perkaranya – Halaman all

    Bripka J, Polisi yang Tendang Wanita ODGJ di Labuhanbatu Ditahan Propam, Berikut Duduk Perkaranya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Bripka Aldian Janu Rambe (39) alias Bripka J, anggota Satlantas Polres Labuhanbatu, Sumatera Utara ditahan Propam buntut menendang wanita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bernama Evi.

    Bripka J menjalani penempatan khusus atau Patsus dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus penganiayaan terhadap ODGJ.

    “Langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan Polres Labuhanbatu, anggota Satlantas tersebut (Bripka J), telah dilakukan proses oleh unit Paminal dan ditempatkan di Patsus Bid Propam Polres Labuhanbatu,” ujar Kasi Humas Polres Labuhanbatu Kompol Syafruddin dalam keterangan persnya, Minggu (9/3/2025).

    Menurut Kompol Syafruddin, Bripka J menendang wanita ODGJ karena kesal motornya dibakar.

    Peristiwa terjadi pada Kamis (6/3/2025) pukul 16.00 WIB.

    Peristiwa bermula saat Bripka J bersama personil Satlantas lainnya sedang bertugas di Pos Satlantas Polres Labuhanbatu di Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.

    Bripka J kemudian memarkirkan kendaraan di sekitar post lantas.

    “Tiba-tiba seorang wanita datang dan menyiramkan cairan minyak diduga pertalite ke sepeda motor milik anggota polri (Bripka J ) dan langsung menyulutnya dengan menggunakan mancis (korek gas) sehingga sepeda motor (Bripka J) terbakar,” ujar Syafruddin.

    Melihat ada kegaduhan, kata Syafruddin, Bripka J dan sejumlah personil polisi lain mengejar Evi yang langsung melarikan diri.

    Kemudian Evi berhasil diamankan warga.

    “Dan saat itu lah personil polisi (Bripka J) merasa kesal dan menendang wanita tersebut,” ujar Syafruddin.

    Berdasarkan informasi yang diterima tribun-medan.com, oknum polisi tersebut telah meminta maaf dan mengakui perbuatannya.

    Sedangkan Kanit Paminal Polres Labuhanbatu, IPDA SM Sihombing mengaku saat ini pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap aksi Bripka J yang video viral di media sosial.

    “Terkait permasalahan saat ini sedang kami lakukan penyelidikan. Mohon doa dan dukungannya,” ungkap IPDA SM Sihombing, Kanit Paminal Polres Labuhanbatu, Jumat (7/3/2025).

    Penuturan Saksi

    Diketahui insiden pembakaran sepeda motor milik anggota Polri tersebut terjadi di samping Pos Satlantas Polres Labuhanbatu, tepatnya di Jalan MH Thamrin, Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.

    Berdasarkan keterangan saksi, sepeda motor Bripka Janu yang berjenis Honda Vario dengan nomor polisi BK 6301 YBF tiba-tiba dibakar seseorang yang diduga ODGJ dan pelaku langsung melarikan diri, sekitar pukul 16.00 WIB.

    Menurut saksi Rully Apriyandika (31), yang juga merupakan anggota Polri, ia melihat api menyala di kendaraan Bripka Janu dan langsung memberitahukan kejadian tersebut. 

    Saat kejadian, seorang perempuan yang diduga sebagai pelaku terlihat melarikan diri sambil membawa sebuah botol air mineral berisi bahan bakar dan mancis.

    Hal ini juga terlihat dalam rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian.

    Pelaku, yang diketahui bernama Evi (nama panggilan), merupakan seorang perempuan yang diduga mengalami gangguan jiwa (ODGJ) dan berdomisili di Simpang Mangga, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. 

    Saat hendak diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan dengan mencoba menyiramkan bahan bakar ke arah Bripka Janu dan saksi.

    Beruntung, petugas yang berada di lokasi segera mengambil tindakan cepat untuk mengamankan pelaku berikut barang bukti.

    Barang bukti yang berhasil diamankan di lokasi kejadian antara lain sepeda motor Honda Vario milik Bripka Janu yang hangus terbakar, botol air mineral berisi bahan bakar jenis pertalite dan buah mancis warna merah.

    Menanggapi insiden ini, Ps Kanit 1 SPKT Polres Labuhanbatu, Aipda Supredi Harahap, menegaskan bahwa pihaknya langsung bergerak cepat dalam menangani kejadian tersebut.

    Setelah menerima laporan, Polres Labuhanbatu segera melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan barang bukti, serta mengamankan pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.

    Saat ini, pelaku telah diamankan di Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Sementara itu, Plt Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Yudhi Surya Markus Pinem juga memberikan pernyataan terkait insiden tersebut.

    “Kami telah menerima laporan dari Polres Labuhanbatu terkait insiden ini. Kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku dan langkah hukum yang akan diambil. Jika terbukti bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, maka akan ada pendekatan yang sesuai dengan prosedur hukum dan kesehatan mental,” jelas Kombes Pol Yudhi Surya Markus Pinem.

    Hingga saat ini, Polres Labuhanbatu masih terus mendalami kasus tersebut untuk memastikan motif dan latar belakang peristiwa pembakaran ini.

    Video Polisi Tendang Wanita ODGJ Viral

    Aksi Bripka Aldian Janu Rambe menendang kepala wanita ODGJ tersebut pun viral di media sosial.

    Kejadian ini viral setelah akun Facebook @amitamitamin merekam momen oknum polisi tersebut yang sengaja menendang kepala wanita ODGJ. 

    Dalam video viral tersebut, awalnya tampak seorang wanita diduga ODGJ duduk di lantai lalu berdebat dengan seorang polisi.

    Warga juga tampak mengerumuni lokasi tersebut. 

    Wanita itu kemudian terlihat berteriak di hadapan polisi tersebut.

    Selanjutnya, dalam sekejap, polisi itu menendang kepala wanita ODGJ tersebut. 

    Saat kejadian, warga sekitar sempat melarang polisi melakukan kekerasan. 

    “Jangan, Pak, jangan pakai kekerasan, Pak,” ujar warga sekitar.

    Selanjutnya, wanita ODGJ itu dibawa dengan cara digotong oleh beberapa pria lain. 

    Dalam narasi video dijelaskan ODGJ tersebut bernama Evi.

    Polisi tersebut diduga menendang kepala Evi lantaran kesal perempuan membakar sepeda motor polisi.

    “Walaupun dia membakar, dia adalah wanita kurang waras. Tidak seharusnya, Anda aparat pelindung rakyat, pengayom rakyat menunjukkan dan mempertontonkan kekejaman menendang wajah ibu itu,” tulis narasi video.

    (Tribunmedan.com/ Alif Al Qadri Harahap/ kompas.com/ Rahmat Utomo)

    Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul NASIB Bripka J yang Tendang Kepala ODGJ Bernama Evi, Dimasukkan ke Sel oleh Propam

     

  • Kasus Bripka J Tendang Kepala ODGJ karena Motornya Dibakar Berakhir Damai Medan 9 Maret 2025

    Kasus Bripka J Tendang Kepala ODGJ karena Motornya Dibakar Berakhir Damai Medan 9 Maret 2025

    Kasus Bripka J Tendang Kepala ODGJ karena Motornya Dibakar Berakhir Damai
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com-
    Kasus personil Polres Labuhanbatu, Bripka J menendang kepala Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bernama Evi karena kesal motornya dibakar berakhir damai.
    Kedua pihak memilih menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan.
    Hal tersebut dibenarkan Kasi Humas Polres Labuhanbatu, Kompol Syafrudin.
    “Atas kejadian tersebut telah disepakati penyelesaian secara kekeluargaan,” ujar Syahrudin berdasarkan keterangan pers yang diterima kompas.com, Minggu (9/3/2025).
    Kendati demikian kata Syafrudin, pihaknya tidak mentolerir sikap Bripka J, kini dia menjalani proses hukuman dengan cara ditahan di tempat khusus atau patsus.
    “Langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan Polres Labuhanbatu, bahwa anggota Satlantas tersebut (Bripka J), telah dilakukan proses oleh unit Paminal dan ditempatkan di Patsus Bid Propam Polres Labuhanbatu,” ujar Syafrudin.
    Syafrudin lalu menjelaskan duduk perkara kasus yang menyeret Bripka J. Peristiwa terjadi pada Kamis (6/3/2025) tepat pukul 16.00. Awalnya dia bersama personil lantas lainnya sedang bertugas di Pos Satlantas Polres
    Labuhanbatu
    di Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara. Bripka J kemudian memarkirkan kendaraan di sekitar post lantas.
    “Tiba-tiba seorang wanita datang dan menyiramkan cairan minyak diduga pertalite ke sepeda motor milik anggota polri (Bripka J ) dan langsung menyulutnya dengan menggunakan mancis (korek gas) sehingga sepeda motor (Bripka J) terbakar,” ujar Syafruddin.
    Melihat ada kegaduhan, kata Syafruddin, Bripka J dan sejumlah personil polisi lain mengejar Evi yang langsung melarikan diri. Kemudian Evi berhasil diamankan warga.
    “Dan saat itu lah personil polisi (Bripka K) merasa kesal dan menendang wanita tersebut,” ujar Syafruddin.
    Sebelumnya diberitakan insiden Bripka K menendang Evi sempat viral di media sosial. Dilihat dari akun Facebook @amitamitamin, awalnya tampak Evi duduk di lantai lalu berdebat dengan Brigadir J. Warga juga tampak mengerumuni lokasi tersebut. Evi kemudian terlihat berteriak di hadapan Brigadir J.
    Selanjutnya, dalam sekejap, polisi itu menendang kepala wanita ODGJ tersebut. Saat kejadian, warga sekitar sempat melarang polisi melakukan kekerasan.
    “Jangan, Pak, jangan pakai kekerasan, Pak,” ujar warga sekitar. Selanjutnya, Evi dibawa dengan cara digotong oleh beberapa pria lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rangkuman Ringkas 11 Klasemen Liga Korupsi Indonesia, Pertamina Juara 2

    Rangkuman Ringkas 11 Klasemen Liga Korupsi Indonesia, Pertamina Juara 2

    PIKIRAN RAKYAT – Ramai di internet, Liga Korupsi Indonesia, plesetan dari liga sepakbola untuk merunutkan ranking kasus korupsi Tanah Air. Didedahkan kasus-kasus korupsi RI dengan penyebab kerugian terbanyak menempati urutan pertama.

    Selengkapnya, berikut rangkuman kasus korupsi yang masuk Klasemen Sementara Liga Korupsi Indonesia:

    1. PT Timah Tbk – 300 T

    Kasus korupsi tata niaga timah PT Timah Tbk yang melibatkan Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Kasus ini bermula dari kerja sama ilegal antara Harvey, yang mewakili PT Refined Bangka Tin (RBT), dan Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, pada 2018-2019. Mereka terlibat dalam penggelapan dana dan penyewaan smelter ilegal.

    Skema ini menyamarkan kegiatan pertambangan ilegal dengan sewa peralatan smelter, lalu mengalihkan dana ke rekening yang dikelola kelompok mereka untuk membiayai operasional tambang ilegal. Kerugian finansial mencapai Rp2,28 triliun dari kerja sama ilegal dan Rp26,65 triliun dari pembayaran bijih timah. Kerugian lingkungan diperkirakan Rp271,07 triliun akibat kerusakan tanah, pencemaran air, dan ekosistem di Bangka Belitung seluas 170 juta hektar.

    2. Pertamina – 193 T

    Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Kasus ini melibatkan tujuh tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, yang diduga terlibat dalam pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, pengaturan harga, impor ilegal, dan mark-up kontrak pengiriman minyak.

    Korupsi ini bermula pada 2018 saat pemerintah mendorong pemenuhan minyak dalam negeri, tetapi beberapa tersangka memilih impor. Kerugian negara mencakup biaya subsidi, impor minyak, dan mark-up harga, dengan total kerugian selama 2018-2023 diperkirakan mencapai Rp968,5 triliun.

    Kasus ini juga terkait dengan keluhan masyarakat mengenai kualitas BBM Pertamax yang menyebabkan kerusakan kendaraan. Meskipun pihak Pertamina membantah adanya praktik oplos, mereka mengklaim ada kesalahan komunikasi terkait isu tersebut.

    3. BL BLBI – 138 T

    KPK mengeluarkan SP3 untuk kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang melibatkan Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Kasus ini terkait penyimpangan dalam penyaluran dana BLBI yang disalurkan oleh Bank Indonesia pada 1998. Dari Rp147,7 triliun dana yang disalurkan, sekitar Rp138,4 triliun merugikan negara.

    Sjamsul dan Itjih awalnya dijerat sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan Syafruddin Temenggung, namun MA membebaskan Syafruddin, menyatakan tidak ada unsur tindak pidana.

    Sjamsul dan Itjih kabur ke Singapura, menjadi buron, dan akhirnya KPK mengeluarkan SP3 pada 2021. Kasus ini bermula dari perjanjian dengan BPPN pada 1998 untuk menyelesaikan kewajiban BDNI sebesar Rp47,258 triliun. Sjamsul diduga merugikan negara Rp4,58 triliun akibat misrepresentasi aset yang dijadikan jaminan.

    4. Duta Palma – 78 T

    Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait usaha kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group, yang melibatkan Surya Darmadi, terus diselidiki sejak 2022. Kejaksaan Agung menyebutkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 100 triliun, dengan rincian kerugian keuangan Rp 4,9 triliun dan kerugian perekonomian Rp 99,2 triliun. Surya Darmadi diduga terlibat dalam penyerobotan lahan hutan di Riau dan pencucian uang.

    Surya Darmadi sempat menjadi buronan KPK namun menyerahkan diri pada 2022. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Kejagung setelah KPK menghentikan penyidikan dengan SP3 pada 2024. Kejaksaan Agung juga menyita aset dan uang tunai dari PT Duta Palma Group dan entitas terkait, dengan total penyitaan mencapai Rp 450 miliar. Upaya pemulihan kerugian negara terus dilakukan melalui penyitaan aset yang diduga hasil dari tindak pidana ini.

    5. PT TPPI – 37 T

    PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI), BUMN di sektor migas, mengalami kesulitan finansial setelah krisis ekonomi 1998. Pada 2008, untuk menyelamatkan perusahaan, JK meminta PT TPPI dibantu, yang kemudian direspons oleh Kepala BP Migas Raden Priyono dengan mengucurkan dana 2,7 miliar dolar AS. Kasus ini akhirnya terungkap sebagai dugaan korupsi.

    Raden Priyono, mantan Deputi BP Migas Djoko Harsono, dan Dirut PT TPPI Honggo Wendratno (yang menjadi buronan) diadili karena korupsi dana tersebut, yang setara dengan Rp 37,8 triliun. JK menyatakan bahwa kebijakan penyelamatan PT TPPI merupakan kebijakan negara untuk mengurangi impor BBM dan memanfaatkan industri petrochemical milik Pertamina, dan menilai kasus ini adalah kasus perdata.

    6. PT ASABRI – 22 T

    Kasus ini melibatkan manipulasi harga saham oleh pihak dalam dan luar Asabri, termasuk Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi, yang merugikan investasi Asabri.

    Antara 2012 hingga 2019, Asabri membeli saham dengan harga tinggi, namun dijual dengan harga lebih rendah, merugikan keuangan negara. Terkait kasus ini, Kejagung telah menetapkan delapan tersangka, termasuk mantan pejabat Asabri dan pihak swasta yang terlibat.

    Tersangka dikenakan pasal tindak pidana korupsi dan diancam dengan hukuman sesuai UU Pemberantasan Korupsi.

    7. PT JIWASRAYA – 17 T

    Dugaan kerugian negara terkait skandal Jiwasraya bertambah menjadi sekitar Rp17 triliun, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang mencapai Rp13,7 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini menahan enam tersangka dan telah menyita aset senilai ratusan miliar rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan.

    Direktur Utama Jiwasraya menyatakan kerugian negara akibat gagal bayar mencapai Rp13 triliun, yang dikaitkan dengan saham yang dimiliki oleh Benny Tjokrosaputro. Kuasa hukum Benny Tjokrosaputro membantah tuduhan tersebut, menganggapnya sebagai fitnah yang merugikan nama baik klien mereka.

    8. KEMENSOS – 17 T

    Kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, terungkap setelah KPK menangkap pejabat Kemensos pada Desember 2020. Juliari diduga menerima suap sekitar Rp 32,48 miliar dari vendor pengadaan bansos. Pada 23 Agustus 2021, Juliari divonis 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 14,5 miliar.

    Juliari mengajukan pembelaan, meminta dibebaskan, namun ICW mendesak hukuman berat. Keputusan hakim meringankan hukuman dengan alasan hujatan masyarakat terhadap Juliari. Pada Agustus 2022, KPK melaporkan bahwa Juliari telah melunasi uang pengganti Rp 14,5 miliar ke kas negara.

    9. Sawit CPO – 12 T

    Kejaksaan Agung memeriksa saksi FA, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan di Kementerian Perdagangan, terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO (minyak sawit mentah) dan turunannya pada 2021-2022. Kasus ini melibatkan tiga korporasi besar: Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup, yang ditetapkan sebagai tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp 6,47 triliun.

    Kasus ini bermula dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan eksportir memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), namun beberapa perusahaan tidak memenuhinya dan tetap mendapatkan izin ekspor. Sejumlah pejabat Kemendag dan eksekutif perusahaan juga menjadi tersangka.

    10. Garuda Indonesia – 9 T

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima hasil audit BPKP terkait pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia (2011-2021) yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8,8 triliun. Audit mengungkapkan pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR-72 yang terlalu mahal, mengakibatkan biaya operasional lebih tinggi daripada pendapatan.

    Kejagung menetapkan dua tersangka baru, Emirsyah Satar (mantan Direktur Utama Garuda) dan Soetikno Soedarjo (eks Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi), sehingga total tersangka menjadi lima orang. Kasus ini terkait dengan pengadaan pesawat yang tidak sesuai prosedur, mengakibatkan kerugian finansial negara sebesar USD 609,8 juta.

    11. BTS KOMINFO – 8 T

    Kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berlanjut. Kejaksaan Agung telah menerima laporan kerugian negara yang mencapai Rp8,32 triliun, yang berasal dari biaya penyusunan, mark-up harga, dan BTS yang tidak terbangun.

    Proyek ini terkait dengan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukungnya di lima paket BAKTI Kominfo pada 2020-2022. Kejaksaan telah memeriksa lebih dari 60 saksi dan mencegah 23 orang bepergian ke luar negeri.

    Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka, termasuk Direktur BAKTI Kominfo Anang Achmad Latief dan Direktur Utama PT Moratelindo Galumbang Menak. Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan adiknya juga telah diperiksa terkait kasus ini. Proyek BTS bertujuan untuk memperluas akses internet ke desa-desa 3T di Indonesia, dengan target 9.113 desa untuk dibangun BTS antara 2020-2022. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pramono Anung Tiba-tiba ‘Membisu’ Tak Ingin Komentari Retret di Magelang – Halaman all

    Pramono Anung Tiba-tiba ‘Membisu’ Tak Ingin Komentari Retret di Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memilih untuk tidak berkomentar saat ditanya mengenai kegiatan retret kepala daerah.

    Diketahui, retret ini tengah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dari tanggal 21-28 Februari 2025.

    Sikap Pramono Anung ini tentu membuat publik semakin menyadari ada peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di balik bungkamnya Gubernur DKI itu.

    Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025), menghimbau penundaan kegiatan retret bagi para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah.

    Para kepala daerah dari PDIP pun berbondong-bondong menarik diri dari kegiatan tersebut.

    Saat ditanya oleh wartawan mengenai keikutsertaannya dalam retret, Pramono Anung tak mau mengucapkan satu patah kata pun.

    Ia hanya melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi saat melayat di rumah duka eks Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Syafruddin Kambo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    “Pak ikut retret enggak?” tanya seorang wartawan, namun Pramono tidak memberikan jawaban.

    Antusias sebelum Instruksi Terbit

    Sebelum instruksi Megawati, Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap retret yang digelar atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Keduanya bahkan sempat berdiskusi dengan riang tentang rencana retret yang berlangsung selama delapan hari ke depan.

    Mereka telah mendapatkan kesepakatan bersama.

    Pramono Anung mengikuti seluruh rangkaian acara retret di Magelang, sedangkan Rano Karno akan menahkodai pemerintahan DKI Jakarta sementara.

    Sesuai dengan mandat Prabowo, Rano Karno juga akan menyusul Pramono Anung untuk mengikuti retret di hari terakhir.

    “Jadi begitu besok harus retret delapan hari, saya akan ikut retret.”

    “Saya iri sama Bang Doel yang hanya datang tanggal 28,” ungkap Pramono Anung dengan nada bercanda saat dilantik pada Kamis (20/2/2025).

    Di sisi lain, Rano Karno juga sempat bercanda mengenai rencana retret Pramono Anung.

    Rano Karno menanggapinya dengan santai dan penuh tanggung jawab.

    “Alhamdulillah si Doel selama seminggu jadi gubernur.

    “Lumayan bisa jadi gubernur seminggu,” ujar Rano Karno sambil tersenyum, menunjukkan dukungan terhadap rekannya.

    Keputusan untuk tidak mengikuti retret ini menandai sebuah pergeseran dalam dinamika politik di tubuh PDIP, yang mungkin akan mempengaruhi langkah-langkah kedepan para kadernya.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).