Xcloud.id

Tag: Syafruddin

  • Top 3: Pelabuhan Ketapang Macet, Begini Kondisi Layanan Penyeberangan – Page 3

    Top 3: Pelabuhan Ketapang Macet, Begini Kondisi Layanan Penyeberangan – Page 3

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif resiprokal untuk barang-barang impor dari negara ASEAN. Mayoritas dikenakan 19 persen, termasuk Indonesia. 

    Tak hanya Indonesia, beberapa negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Kamboja pun dikenakan tarif setara 19 persen. Namun, keputusan ini dinilai menimbulkan sisi dilematis bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menceritakan ulang, Trump awalnya berencana untuk mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap Indonesia. Sebelum pada akhirnya tarif tersebut diturunkan menjadi 19 persen setelah negosiasi pihak kedua.

    Berdasarkan kesepakatan, Indonesia berkomitmen untuk membeli produk energi dari AS senilai USD 15 miliar (sekitar Rp 244,07 triliun), produk pertanian senilai USD 4,5 miliar (sekitar Rp 73,2 triliun), serta 50 pesawat Boeing, mayoritas tipe 777. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen menerapkan tarif 0 persen untuk produk impor AS.

    “Tarif 19 persen untuk barang ekspor Indonesia ke AS, sementara AS bisa mendapat fasilitas 0 persen, sebenarnya punya risiko tinggi bagi neraca perdagangan Indonesia,” kata Bhima, Sabtu (2/8/2025).

    Senada, Ekonom Universitas Andalas (Unand) Syafruddin Karimi mengatakan, kesepakatan dagang AS-Indonesia menempatkan RI dalam posisi yang tidak seimbang. 

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Trump & Prabowo Lagi Mesra, Untung atau Buntung buat RI?

    Trump & Prabowo Lagi Mesra, Untung atau Buntung buat RI?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memangkas tarif impor untuk barang-barang asal Indonesia dari 32% menjadi 19%. Keputusan itu harus dibayar mahal pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui beberapa syarat.

    Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan diskon tarif 19% yang diberikan Trump tidak layak disebut sebagai kabar bahagia. Pemangkasan tarif itu justru dinilai menjadi hambatan serius bagi daya saing produk Indonesia.

    “Diskon tarif sebesar 19% yang diberikan Presiden Trump terhadap barang ekspor Indonesia tidak layak dirayakan sebagai kabar bahagia. Di balik angka yang tampak lebih ringan dibandingkan ancaman tarif 32% sebelumnya, tersembunyi tekanan struktural yang membahayakan posisi Indonesia dalam perdagangan global,” kata Syafruddin kepada detikcom, Rabu (16/7/2025).

    Syafruddin menyebut kesepakatan ini menempatkan Indonesia dalam posisi timpang. Bagaimana tidak, saat Indonesia terkena tarif 19% untuk semua barang yang masuk ke AS, barang-barang AS tidak akan dikenakan tarif apapun saat masuk ke Indonesia.

    Ketimpangan ini membuka jalan bagi produk-produk asal AS menguasai pasar lokal Indonesia dan menekan daya saing produk dalam negeri. “Ketika barang impor menjadi lebih murah karena bebas tarif, maka pelaku usaha lokal akan menghadapi tekanan besar dan ruang bagi industrialisasi nasional pun semakin menyempit,” tutur Syafruddin.

    RI Lebih Banyak Dirugikan

    Indonesia juga dibebani komitmen pembelian dalam jumlah besar yakni senilai US$ 15 miliar untuk membeli produk energi AS, US$ 4,5 miliar untuk membeli produk pertanian AS dan pembelian 50 pesawat Boeing.

    “Ini bukan sekadar perjanjian dagang, melainkan paket pembelian sepihak yang melemahkan fondasi kemandirian ekonomi nasional. Dalam kerangka kesepakatan ini, Indonesia lebih terlihat sebagai pasar konsumtif yang pasif, bukan mitra dagang yang setara dan berdaulat,” kritik Syafruddin.

    Banjirnya barang-barang impor dinilai berpotensi melemahkan industri dalam negeri terutama sektor-sektor yang belum sepenuhnya kompetitif. Tekanan ini disebut bisa memicu penurunan produksi, pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan gejala deindustrialisasi dini.

    “UMKM di sektor pertanian dan pangan menjadi kelompok yang paling rentan karena harus bersaing langsung dengan produk asing yang masuk tanpa beban tarif,” beber Syafruddin.

    Dalam kondisi seperti ini, kebijakan fiskal dan moneter diperkirakan akan semakin tertekan. Pemerintah kemungkinan harus mengalokasikan subsidi tambahan untuk meredam dampak sosial ekonomi, sementara ketimpangan pasar bisa menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, memicu inflasi berbasis impor dan meningkatkan volatilitas harga pangan.

    “Semua ini menciptakan tantangan serius bagi stabilitas ekonomi makro yang justru tergerus akibat skema dagang yang tidak imbang,” imbuh Syafruddin.

    Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kabar itu lebih banyak risikonya bagi neraca dagang Indonesia ketimbang baiknya.

    “Tarif 19% untuk barang ekspor Indonesia ke AS, sementara AS bisa mendapat fasilitas 0% sebenarnya punya risiko tinggi bagi neraca dagang Indonesia. Jadi lebih banyak risikonya karena AS dapat 0% tarif impor ke Indonesia,” kata Bhima dihubungi terpisah.

    Bhima menilai hasil negosiasi tarif Trump ini tetap merugikan posisi Indonesia. Ia menyarankan agar pemerintah mendorong akses pasar ke Eropa sebagai bentuk diversifikasi pasar pasca perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) disahkan.

    “Begitu juga dengan pasar intra-ASEAN bisa didorong. Jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS karena hasil negosiasi tarif tetap merugikan posisi Indonesia,” ucap Bhima.

    Tonton juga video “Kelakar Prabowo: Mau Ketemu Trump, Tapi Takut Diajak Main Golf” di sini:

    (acd/acd)

  • Efek AS Bom Iran, APBN RI Bisa Berantakan-Harga Barang Siap-Siap Naik

    Efek AS Bom Iran, APBN RI Bisa Berantakan-Harga Barang Siap-Siap Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tekanan inflasi hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah Indonesia rentan terdampak memburuknya konflik Iran-Israel, yang kini melibatkan Amerika Serikat setelah negara itu membom 3 fasilitas nuklir milik Teheran di Fordow, Natanz, dan Isfahan.

    Ekonom yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan efek rambatan konflik itu bisa menerpa inflasi Indonesia serta APBN pemerintah dari sisi beban subsidi energi, apabila lalu lintas perdagangan minyak dan komoditas lainnya di Selat Hormuz terganggu.

    Ia menilai, gangguan jalur perdagangan global di Selat Hormuz, kawasan Iran, dapat memicu harga minyak melonjak, memperbesar tekanan inflasi global dan mempersempit ruang kebijakan moneter banyak negara.

    “Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan ganda: potensi depresiasi rupiah yang dapat memicu kenaikan harga barang impor dan beban fiskal yang meningkat akibat subsidi energi yang membengkak,” ucap Karimi, Senin (23/6/2025).

    Karimi mengungkapkan, bila merujuk skenario terburuk yang diperkirakan Oxford Economics, harga minyak dunia bisa mencapai US$ 130 per barel, dari posisi saat ini di kisaran US$ 70 per barel, jika Iran menutup Selat Hormuz.

    Kenaikan harga tersebut dapat mendorong inflasi AS ke angka 6% dan membatalkan kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed tahun ini. Dampaknya, arus modal keluar dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia dapat terjadi, memperlemah rupiah, memperberat biaya subsidi energi di APBN dan memukul daya beli masyarakat.

    Bila merujuk data realisasi subsidi energi pemerintah hingga 31 Mei 2025, nilainya memang mengalami penurunan 15,1% dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp 77,8 triliun, yakni menjadi sebesar Rp 66,1 triliun. Namun, penyebabnya sebatas harga minyak mentah Indonesia yang harganya lebih rendah dari asumsi makro di APBN 2025.

    Sementara itu, dari sisi volume, realisasi subsidi mengalami peningkatan untuk mayoritas komponennya. BBM per Mei 2025 telah tersalurkan sebanyak 5,8 juta kiloliter atau naik 4,3% dari periode yang sama tahun lalu 5,57 juta kiloliter. Artinya, jika harga naik saat volume terus menanjak, tentu APBN akan kembali mengalami tekanan.

    “Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk bersikap netral dalam menyikapi dampak ekonomi dari krisis global ini. Waktu untuk bertindak adalah sekarang-demi stabilitas rupiah, daya beli rakyat, dan ketahanan fiskal yang berkelanjutan,” ucap Karimi.

    Untuk menghadapi potensi risiko itu, Bank Indonesia bersama pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, ia anggap harus segera menyusun langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat cadangan devisa, dan mengamankan pasokan energi domestik.

    “Presiden dan jajaran ekonomi harus mempersiapkan langkah darurat menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Ketergantungan Indonesia pada impor energi akan menjadi beban fiskal besar jika harga minyak menembus $100 per barel,” ujar Karimi.

    Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dendi Ramdani juga telah mewanti-wanti risiko yang sama dengan Karimi. Ia menjelaskan sensitivitas fiskal Indonesia terhadap kenaikan harga minyak sangat tinggi.

    Ia menjelaskan berdasarkan analisis Kementerian Keuangan, setiap kenaikan US$ 1 per barel akan meningkatkan biaya subsidi energi sebesar Rp 6,9 triliun.

    “Jadi bisa dibayangkan kalau naik US$10 itu hampir Rp 69 triliun terus kemudian ke US$20 ya berarti hampir Rp 140 triliun, dan itu tentu akan berdampak nanti ke defisit,” ujar Dendi dalam acara Squawk Box, CNBC Indonesia, Jumat (20/6/2025).

    Dendi menjelaskan, walaupun biasanya pemerintah menyalurkan kompensasi dan menjaga cash flow, perusahaan BUMN seperti Pertamina dan PLN akan terdampak.

    “Cashflownya itu bebannya di BUMN, tapi secara umum itu tentu akan meningkatkan harga minyak biaya domestik, dan itu berdampak pada biaya belanja subsidi pemerintah,” ujarnya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Ikut Perang Israel-Iran, Pemerintah Perlu Jaga Rupiah & Harga Minyak

    AS Ikut Perang Israel-Iran, Pemerintah Perlu Jaga Rupiah & Harga Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyoroti perlunya langkah darurat dan sigap dari pemerintah untuk menghadapi potensi volatilitas rupiah dan kenaikan harga minyak usai Amerika Serikat terjun ke medan perang Israel—Iran.

    Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengungkapkan perang terbuka antara Israel dan Iran yang kini melibatkan langsung Amerika Serikat dan harus menjadi alarm serius bagi Indonesia. 

    Dirinya menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menonton dalam diam. Ketika AS mengerahkan B-2 bomber untuk menghancurkan infrastruktur nuklir Iran, dampaknya tak hanya mengguncang Timur Tengah, tetapi juga menggoyang fondasi ekonomi dan geopolitik negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia harus segera bertindak, bukan sekadar membuat pernyataan normatif. Presiden dan jajarannya harus mempersiapkan langkah darurat menghadapi lonjakan harga minyak dunia,” ujarnya, Minggu (22/6/2025).  

    Syafruddin memandang ketergantungan Indonesia pada impor energi akan menjadi beban fiskal besar jika harga minyak menembus US$100 per barel. Dalam APBN 2025, pemerintah mengasumsikan harga minyak mentah Indonesia pada level US$82 per barel. 

    Per 20 Juni 2025, harga minyak mentah Indonesia berada di level US$65,29 per dolar AS. Mengacu data Bloomberg, harga minyak Brent telah mencapai puncaknya pada 19 Juni 2025 di angka US$78,85 per barel usai serangan Israel ke Iran. 

    Sementara Kementerian Keuangan telah mewaspadai konflik Israel dan Iran yang memburuk dapat mengganggu pasokan dan mendorong lonjakan harga minyak mentah Indonesia. Di samping harga minyak, Syafruddin menuturkan bahwa menunda revisi kebijakan subsidi energi hanya akan memperparah defisit APBN. 

    Selain itu, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus memperkuat koordinasi stabilisasi rupiah. Dengan kondisi saat ini, potensi capital outflow akibat dapat menekan nilai tukar dan mengerek inflasi. Untuk itu, intervensi moneter harus disertai penajaman komunikasi kebijakan agar pasar tetap tenang.

    Terlebih pada pekan ini, Bank Indonesia melaporkan adanya aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air senilai Rp2,04 triliun untuk periode 16—19 Juni 2025 atau pekan ketiga Juni.

    Syafruddin melihat saat Presiden Trump mengonfirmasi serangan udara terhadap situs nuklir Iran, termasuk penghancuran fasilitas Fordow, eskalasi konflik berubah drastis dari serangan regional menjadi pertarungan terbuka antara kekuatan global. 

    Saat ini, pemerintah Indonesia Indonesia belum memberikan pernyataan secara khusus terkait langkah menghadapi aksi teranyar Presiden AS Donald Trump. 

    Pasukan militer Amerika Serikat (AS) telah menyerang tiga situs nuklir Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Esfahan, pada Sabtu (21/6/2025) malam.  

    Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan serangan yang sangat sukses. Kini, seluruh awak pesawat yang membawa bom ke Iran telah berhasil keluar.  

    “Muatan penuh bom dijatuhkan di situs utama, Fordow. Semua pesawat dalam perjalanan pulang dengan selamat. Selamat kepada Prajurit Amerika kita yang hebat. Tidak ada militer lain di dunia yang bisa melakukan ini,” ujar Trump, dikutip dari akun resmi @WhiteHouse, Minggu (22/6/2025).   

    Lewat aksi ini, Trump disebut bertujuan untuk menghentikan perang yang terjadi dalam sepekan terakhir antara Iran dan Israel. 

  • Komisi XII DPR Dukung Kerja Sama Indonesia-Rusia di Bidang Migas dan Nuklir

    Komisi XII DPR Dukung Kerja Sama Indonesia-Rusia di Bidang Migas dan Nuklir

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama antara Indonesia dan Rusia di sektor minyak dan gas (migas). Dia juga mendukung kemitraan di bidang pengembangan energi nuklir.

    Syafruddin menilai kemitraan strategis tersebut berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang menguntungkan kedua negara.

    “Kerja sama Indonesia-Rusia di sektor migas merupakan langkah positif dalam menjawab tantangan energi global. Kita perlu membuka ruang yang lebih luas untuk investasi dan pertukaran teknologi agar sektor ini dapat tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Syafruddin Jumat 20 Juni 2025.

    Selain migas, Syafruddin juga menyatakan dukungannya terhadap rencana penguatan kerja sama Indonesia-Rusia di bidang energi nuklir untuk kepentingan damai. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir, jika dilakukan dengan standar keselamatan tinggi dan pengawasan ketat, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk kebutuhan energi nasional yang bersih dan berkelanjutan.

    “Selama energi nuklir dimanfaatkan untuk tujuan damai, terutama dalam rangka diversifikasi sumber energi dan peningkatan kapasitas riset, maka kerja sama ini patut kita dukung. Rusia memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan teknologi nuklir sipil, dan Indonesia dapat banyak belajar dari itu,” tuturnya.

    Dia berharap pemerintah Indonesia dapat terus memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia di sektor energi secara menyeluruh, termasuk dengan mendorong peran aktif BUMN dan perguruan tinggi dalam program kerja sama tersebut.

    “Kolaborasi yang baik harus melibatkan seluruh elemen pemerintah, dunia usaha, dan akademisi agar kerja sama ini tidak hanya berhenti pada level diplomatik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.***

  • Dua Sisi Efek Gejolak Harga Minyak Mentah Dunia untuk APBN

    Dua Sisi Efek Gejolak Harga Minyak Mentah Dunia untuk APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak mentah dunia meroket usai Israel dan Iran saling meluncurkan rudal sejak Jumat (13/6/2025). Efeknya akan terasa, terutama bagi negara importir seperti Indonesia.

    Di sisi lain, asumsi makro APBN 2025 sudah menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel. Sementara itu melansir Reuters, harga minyak berjangka Brent sempat melonjak 11,66% ke level US$77,45 per barel usai konflik Israel-Iran pada Jumat (13/6/2025).

    Meski harga minyak mentah dunia masih di bawah asumsi APBN 2025, Guru Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan jika konflik Israel-Iran terus berlanjut, tidak tertutup kemungkinan harga minyak akan terus melonjak naik di atas US$100 per barel.

    Syafruddin menjelaskan bahwa Selat Hormuz yang berada dekat Iran merupakan nadi perdagangan energi global. Dia meyakini investor akan meninggalkan kawasan yang dinilai tidak lagi aman.

    Hanya saja, imbuhnya, Indonesia merupakan negara pengimpor energi. Menurut dia, kenaikan harga minyak akan memperbesar beban APBN lewat subsidi energi, memperlebar defisit transaksi berjalan, dan mendorong inflasi.

    “Pemerintah menghadapi pilihan sulit, menaikkan harga BBM atau menanggung ledakan subsidi yang menggerogoti anggaran pembangunan,” kata Syafruddin dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

    Adapun, dalam analisis sensitivitas APBN 2025, pemerintah sudah menghitung bahwa setiap kenaikan harga ICP sebesar US$1 akan membuat belanja negara membengkak hingga US10,1 triliun rupiah. Di sisi lain, pendapatan negara hanya naik US$3,2 triliun.

    “Kenaikan sisi belanja lebih besar dibandingkan sisi penerimaan. Artinya, kenaikan harga minyak akan meningkatkan defisit anggaran,” ujar Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar kepada Bisnis, Minggu (15/6/2025).

    Dia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak memang berdampak positif dari sisi penerimaan karena berpotensi menambah setoran PPh dan PNBP minyak dan gas (migas). Hanya saja, kenaikan harga minyak juga meningkat dari sisi belanja negara seperti subsidi energi dan setoran dana bagi hasil migas ke pemerintah daerah.

    Oleh sebab itu, Fajry mengingatkan perlunya pemerintah melakukan penyesuaian anggaran jika tren harga ICP terus menjauh dari asumsi APBN 2025. Dia sendiri tidak sepakat apabila penyesuaian tersebut dilakukan dengan menaikkan harga BBM atau tabung LPG 3 kg.

    “Dengan kondisi ekonomi yang ada dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tinggi, mencabut subsidi energi bukan opsi yang tepat,” tuturnya.

  • Kronologi Sengketa 4 Pulau Aceh yang Kini Masuk Wilayah Sumut – Page 3

    Kronologi Sengketa 4 Pulau Aceh yang Kini Masuk Wilayah Sumut – Page 3

    Mendagri juga menguatkan keputusan itu dengan menerbitkan Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau sebagai revisi Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

    Setahun kemudian pada 2022, tim pusat Bersama Pemda Aceh dan Pemda Sumut rapat untuk membahas empat pulau tersebut dan masing-masing menyampaikan pandangannya. Sayang tidak ada kesepakatan saat itu.

    Kemudian, di tahun yang sama pada bulan Februari 2022 kembali terbit Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021 yang memasukkan empat pulau sebagai cakupan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Prov. Sumut, sesuai Data Gazeter Indonesia.

    Setelah lima tahun ketetapan itu tak digubris, pada April 2022, Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil menyampaikan somasi/keberatan terhadap Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 terkait penetapan status 4 pulau sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

    Singkat cerita, pada 31 Mei sampai dengan 4 Juni 2022, Tim Pusat bersama Pemerintah Aceh, Pemda Sumut, Pemda Kabupaten Aceh Singkil dan Pemda Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan survey di empat pulau itu.

    Hingga akhirnya, 16 Juli 2022 Gubernur Sumut menyampaikan keberadaan 4 Pulau sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumut.

    “Ini upaya-upaya yang dilakukan updating, jadi persoalan ini terus ya dari tahun 2007 sampai sekarang sehingga akhir di tahun 2020-2021 tim pusat bersidang dan memutuskan dan kemudian dituangkan ke dalam Kepmendagri di tahun 2022 menjadi wilayah Sumata Utara,” kata Syafruddin.

    Dia memastikan, Kepmendagri yang terbit dpada 2022 kemudian diulang dengan Kepmendagri yang dikeluarkan pada April 2025, isinya sama.

    “Jadi isinya sama dengan Kepmendagri dari yang semula,” jelas Syafruddin.

     

    Reporter: Rahmat Baihaqi (Merdeka.com)

  • Gubernur Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Jakarta: Ada Kepala Dinas hingga Wali Kota, Ini Daftarnya!

    Gubernur Pramono Anung Lantik 59 Pejabat Jakarta: Ada Kepala Dinas hingga Wali Kota, Ini Daftarnya!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bina Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarra Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Puluhan pejabat itu terdiri dari para kepala dinas, wali kota, hingga direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

    Pelantikan itu diselenggarakan di Ruang Balai Agung, kompleks Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (7/5/2025) sore.

    “Hari ini saya melantik pejabat di Jakarta, ada lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya, serta kepala dinas, kepala biro yang ada. Semuanya kami isi sepenuhnya,” ucapnya usai pelantikan.

    Pramono menambahkan, saat ini tinggal dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum diisi pejabat definitif, yaitu Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    “Sekarang tinggal dua yang masih plt, tapi dalam waktu dekat akan kami selesaikan,” kata orang nomor satu di Jakarta ini.

    Ia pun berharap, para pejabat yang baru ini bisa langsung bekerja dalam membantu Pramono dan wakilnya, Rano Karno alias Doel dalam membangun Jakarta.

    “Kami harap tim balai kota ini, pemerintah DKI Jakarta ini sudah lengkap, kami akan bekerja lebih serius, lebih menjawab apa yang menjadi keinginan dan tantangan masyarakat,” ujarnya.

    Berikut daftar pejabat yang hari ini dilantik:

    1. Ali Maulana Hakim sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

    2. Suharini Eliawati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

    3. Syaefuloh Hidayat sebagai Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

    4. Muhamad Matsani sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

    5. I Dewa Gede Soni Aryawan sebagai Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

    6. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

    7. Vera Revina Sari sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

    8. Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

    9. Iin Mutmainnah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

    10. Heru Hermawanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

    11. Muhammad Herizkianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

    12. Bayu Meghantara sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

    13. Nasruddin Djoko Surjono sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

    14. Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

    15. Iqbal Akbarudin sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

    16. Syaripudin sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

    17. Denny Wahyu Haryanto sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

    18. Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

    19. Sarjoko sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

    20. Hasudungan A. Sidabalok sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

    21. M. Fajar Sauri sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

    22. M. Fadjar Churniawan sebagai Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    23. Aceng Zaeni sebagai Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    24. Tri Indrawan sebagai Sekretaris Kabupaten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

    25. M. Anwar sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    26. Ali Murthadho sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    27. Mukhlisin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

    28. Munjirin sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

    29. Kusmanto sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

    30. Eka Darmawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur

    31. Hendra Hidayat sebagai Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

    32. Fredy Setiawan sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara

    33. Augustinus sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

    34. Hari Nugroho sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya

    35. Purwosusilo sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri dan Perdagangan

    36. Wahyu Haryadi sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup

    37. Indra Patrianto sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman

    38. Benni Agus Candra sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang

    39. Premi Lasari sebagai Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi

    40. Fanny Juniadi P. sebagai Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

    41. Sugih Ilman sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

    42. Abdul Khalit sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

    43. Fajar Eko Satriyo sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

    44. Syony Tjahjadi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

    45. Weningtyas Purnomorini, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    46. ​​​ Nikensari Koesrindartia sebagai Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    47. Siti Hannah sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    48. Endah Kartika Dewi sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    49. Dyah Eko Judihartanti sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    50. Friana Asmely sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    51. Lysbeth Regina Pandjaitan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

    52. Deftrianov sebagai Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

    53. Ujang Harmawan sebagai Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

    54. Dudi Gardesi Asikin sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

    55. Moh. Rizki Adhari J. sebagai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

    56. Yuli Hartono sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

    57. Firmanudin sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat

    58. Eric Phahlevi Zakaria Lumbun sebagai Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

    59. Denny Ramdany sebagai Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Penunjukan Airlangga Jadi Perunding Tarif Dagang ke AS Dinilai Tepat, Ekonom Jelaskan Alasannya – Halaman all

    Penunjukan Airlangga Jadi Perunding Tarif Dagang ke AS Dinilai Tepat, Ekonom Jelaskan Alasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar ekonomi dari Universitas Andalas Prof Syafruddin Karimi menilai, langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai koordinator negosiator perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) sebagai langkah cerdas. 

    Menurutnya, keputusan tersebut sebagai langkah strategis yang mengedepankan diplomasi teknis berbasis kepentingan nasional.

    Prof Syafruddin menuturkan, tarif dagang AS merupakan sektor ekonomi yang membutuhkan sosok piawai di bidang ekonomi untuk melindungi kepentingan domestik maupun internasional. 

    Dia menilai, surat Menko Airlangga kepada Pemerintah AS menjadi langkah awal untuk negosiasi lanjutan yang saat ini tengah berlangsung di Amerika Serikat. 

    “Proposal lima pilar yang disampaikan Airlangga menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu diserang, tetapi berinisiatif menawarkan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak,” kata Syafruddin kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

    Menurutnya, keterlibatan Airlangga di awal proses negosiasi, melalui penyampaian proposal lima pilar kepada Pemerintah AS, menunjukkan bahwa Indonesia tidak bersikap pasif, tetapi proaktif dalam mencari solusi bersama.

    “Proposal lima pilar tersebut mencerminkan inisiatif pemerintah untuk mengajukan jalan tengah yang menguntungkan kedua negara, bukan hanya menunggu kebijakan sepihak dari AS,” jelasnya.

    Meski mengapresiasi langkah tersebut, Prof. Syafruddin mengingatkan bahwa risiko konsesi berlebihan harus diantisipasi. 

    Dia menekankan pentingnya menjaga kemandirian industri strategis nasional dan tidak menggunakan deregulasi secara berlebihan sebagai alat tawar.

    “Tim negosiator harus menjaga agar ruang kebijakan nasional tetap terlindungi. Indonesia harus tetap berdiri sebagai subjek yang menentukan arah pembangunan, bukan sekadar objek reformasi global,” ujarnya.

    Diketahui, Menko Airlangga kini memimpin negosiasi dagang dengan AS menyusul rencana Presiden AS Donald Trump untuk menaikkan tarif impor secara resiprokal. 

    Dalam pernyataannya, Airlangga menyebut bahwa Indonesia termasuk negara yang cepat direspons oleh Pemerintah AS untuk membuka jalur dialog.

    Dalam proposal yang diajukan, terdapat lima pilar utama: pertama, komitmen Indonesia tetap membeli kebutuhan energi dari AS; kedua, memperjuangkan tarif ekspor yang kompetitif untuk produk Indonesia; ketiga, mendorong deregulasi untuk memperkuat iklim usaha dan penciptaan lapangan kerja; keempat, mempererat kerja sama dalam rantai pasok industri strategis dan critical minerals; serta kelima, memperluas akses teknologi di sektor kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan.

    Proposal ini, kata Airlangga, telah diterima dengan baik oleh pihak AS. Ia juga menegaskan bahwa dokumen negosiasi disusun berdasarkan masukan dari berbagai elemen nasional, termasuk pelaku usaha, asosiasi bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

    “Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri ataupun komunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis,” ucap Airlangga.

  • IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Ekonom Soroti Kurs Rupiah Hingga Daya Beli

    IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Ekonom Soroti Kurs Rupiah Hingga Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA — International Monetary Fund atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025, yang sebelumnya 5,1% menjadi 4,7%. Para ekonom pun menyoroti nilai tukar rupiah hingga daya beli.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan menilai penurunan proyeksi tersebut tak lepas dari pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra. Dia mencontohkan IMF menurunkan proyeksi Peru ekonomi Amerika Serikat (AS) dari yang awalnya 2,7% menjadi hanya 1,8%.

    Menurutnya, anjloknya proyeksi AS yang signifikan tersebut turut berdampak ke penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,2%—0,4%.

    Fadhil menjelaskan penurunan ekonomi AS akan memberi empat negatif ke perekonomian nasional. Pertama, dampak negatif ke sektor perdagangan.

    “[Sebanyak] 10% ekspor Indonesia ke US sementara share ekspor dalam ekonomi Indonesia sebesar 25%,” ungkapnya, Rabu (23/4/2025).

    Kedua, terjadi penurunan harga komoditas primer yang merupakan ekspor Indonesia yang signifikan karena melemahnya permintaan.

    Ketiga, terjadi arus modal keluar yang mengakibatkan depresiasi nilai tukar rupiah, naik imbal hasil obligasi, dan ketatnya likuiditas.

    Keempat, munculnya sentimen negatif dari pelaku pasar dan keyakinan konsumen menurun. Sentimen tersebut otomatis berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.

    Senada, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia mencerminkan kekhawatiran serius terhadap dampak jangka pendek dari ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionis.

    “Ketika Presiden Trump menaikkan tarif secara agresif terhadap hampir seluruh mitra dagangnya, termasuk Tiongkok, Eropa, dan negara-negara berkembang, pasar global merespons dengan ketidakpastian dan volatilitas tinggi,” ujar Syafruddin, Rabu (23/4/2025).

    Bagi Indonesia, sambungnya, turunnya proyeksi tersebut menandakan bahwa fondasi ekspor dan konsumsi nasional tertekan akibat kombinasi dari perlambatan ekonomi mitra dagang utama, fluktuasi harga komoditas, dan pelemahan daya beli domestik.

    Syafruddin menekankan pemerintah harus menganggap laporan IMF sebagai sinyal penting peringatan bahwa Indonesia harus segera mengambil kebijakan penyeimbang.

    “Tidak hanya untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik, tetapi juga untuk menyusun ulang strategi dagang dan investasi luar negeri agar lebih adaptif di tengah tekanan global yang terus berubah,” jelasnya.