TPE Cikini Rawan Pungli Saat Malam, Pengguna Parkir Sering Kena Tembak Harga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Slamet Riansyah (34),
juru parkir
resmi
Terminal Parkir Elektronik
(TPE) di kawasan Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat, sering kali terjebak dalam situasi yang menyulitkan.
Ia mengaku, pengguna parkir kerap melebihi batas waktu tetapi enggan membayar biaya tambahan.
“Kalau lewat, biasanya saya ingatkan. Tapi ya, ada juga yang ngotot bilang cuma sejam padahal lebih. Biasanya kalau lebih dari 10 menit tetap saya hitung tambahan,” ungkap Slamet saat ditemui
Kompas.com
pada Selasa (29/4/2025).
Masalah yang dihadapi Slamet tidak hanya sebatas soal pengguna parkir yang melanggar aturan.
Sebagai petugas juru parkir yang bertugas di
shift
pagi, ia juga sering mendengar keluhan dari masyarakat mengenai praktik
pungutan liar
yang dilakukan oleh juru parkir tidak resmi pada malam hari.
“Di sini kami yang resmi dari Unit Pengelola Perparkiran Dishub cuma berdua, itu
shift
pagi sampai sore pukul 16.00 WIB. Kalau malam dibantu akamsi (anak kampung sini) atau warga sekitar Cikini,” ujarnya.
Menurut Slamet, setelah dua petugas malam berhenti, pengelolaan parkir pada malam hari menjadi tidak sepenuhnya di tangan petugas resmi.
“Sering tuh warga ngeluh katanya malam suka tembak harga, bisa Rp25.000 per mobil,” tuturnya.
Kejadian ini juga diceritakan oleh Daris (41), seorang karyawan yang pernah menjadi korban pungutan liar saat parkir di malam hari.
“Pernah satu kali pas malam diminta sekitar Rp 20.000 lebih lah, tapi enggak saya kasih karena tahu kan ini ada mesin parkir dan ada aturannya per jam Rp 5.000. Jadi ya rugi lah,” ujar dia.
Hingga saat ini, di area parkir
TPE Cikini
hanya terdapat dua petugas resmi yang bekerja dari pagi hingga sore.
Ketidakhadiran petugas resmi di malam hari menyebabkan pengawasan menjadi longgar, dan situasi ini rawan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Slamet berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah terhadap praktik liar yang meresahkan pengguna parkir.
“Harapannya pemerintah tindak lanjuti atau kalau bisa tambahkan juru parkir resmi untuk shift malam,” tutur dia.
Sistem pembayaran di TPE Cikini sendiri telah menggunakan perangkat tambahan berupa MPOS (Mobile Point of Sales) yang mendukung pembayaran secara elektronik.
“Mesin utama kan pakai sistem
tap
, belum bisa
scan
QR. Tapi saya bisa pakai QRIS juga kalau orang pilih itu. MPOS ini kayak alat
scan
, sudah digunakan sekitar tujuh bulan,” jelas Slamet.
Meskipun teknologi telah diterapkan untuk mempermudah transaksi, keberadaan petugas parkir tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga ketertiban.
Tanpa pengawasan yang konsisten, penyalahgunaan tarif parkir seperti “tembak harga” masih saja terjadi, terutama di malam hari.
Situasi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi, demi menciptakan lingkungan parkir yang aman dan nyaman bagi pengguna.
Adapun mesin TPE di kawasan Cikini hanya terdapat dua alat mesin parkir dengan kode berbeda, yaitu 075 dan 076, sesuai lokasi penempatannya.
Diberitakan sebelumnya, kawasan Cikini dan Sabang merupakan dua lokasi yang menjadi percontohan penerapan sistem parkir elektronik di Jakarta Pusat. Namun, belakangan berbagai mesin TPE di sejumlah titik di Jakarta mengalami kerusakan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengaku kesulitan memperbaiki mesin TPE karena ketersediaan suku cadang.
Mesin-mesin TPE tersebut merupakan produk impor dari Swedia, sementara kerja sama dengan pihak penyedia, PT Agung Tunas Perkasa (ATP), sudah berakhir sejak 2016.
“Mesin parkir elektronik itu kalau mau diperbaiki, sekarang
sparepart
-nya enggak ada. Karena barang ini kan diimpor dari Swedia,” ujar Syafrin di Balai Kota Jakarta, Senin (28/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Syafrin
-
/data/photo/2025/04/29/681086c92a380.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
TPE Cikini Rawan Pungli Saat Malam, Pengguna Parkir Sering Kena 'Tembak Harga' Megapolitan 29 April 2025
-
/data/photo/2025/04/29/68107f798a20d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mesin Parkir Elektronik di Cikini Sering Gangguan, Jukir Sediakan QRIS untuk Alternatif Megapolitan 29 April 2025
Mesin Parkir Elektronik di Cikini Sering Gangguan, Jukir Sediakan QRIS untuk Alternatif
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat, kini menyediakan dua pilihan pembayaran bagi para pengguna.
Para pengguna kini bisa melakukan pembayaran menggunakan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Alternatif pembayaran itu karena mesin TPE sering mengalami kendala.
“Selain menggunakan kartu elektronik dengan sistem tap, pengguna juga dapat membayar dengan metode QRIS sebagai alternatif, terutama untuk mengantisipasi kendala teknis pada perangkat,” ujar Slamet Riansyah (34), juru parkir resmi di kawasan Cikini saat ditemui Kompas.com, Selasa (29/4/2025).
Metode pembayaran ganda ini dinilai lebih memudahkan masyarakat yang kerap mengalami kendala saat menggunakan kartu atau ketika mesin mengalami gangguan.
“Saya bisa pakai QRIS juga. Kadang-kadang orang pilih-pilih, ada yang enggak bawa kartu, jadi maunya QRIS aja,” kata Slamet.
Menurut Slamet, sistem parkir saat ini menggunakan perangkat
Mobile Point of Sales
(MPOS) yang telah digunakan selama sekitar tujuh bulan.
“Jika alat mengalami kerusakan, proses pembayaran kerap dialihkan ke perangkat MPOS,” kata dia.
Adapun mesin TPE di kawasan Cikini hanya terdapat dua alat mesin parkir dengan kode berbeda, yaitu 075 dan 076, sesuai lokasi penempatannya.
Diberitakan sebelumnya, kawasan Cikini dan Sabang merupakan dua lokasi yang menjadi percontohan penerapan sistem parkir elektronik di Jakarta Pusat.
Namun, belakangan berbagai mesin TPE di sejumlah titik di Jakarta mengalami kerusakan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengaku kesulitan memperbaiki mesin TPE karena ketersediaan suku cadang.
Mesin-mesin TPE tersebut merupakan produk impor dari Swedia, sementara kerja sama dengan pihak penyedia, PT Agung Tunas Perkasa (ATP), sudah berakhir sejak 2016.
“
Mesin parkir elektronik
itu kalau mau diperbaiki, sekarang sparepart-nya enggak ada. Karena barang ini kan diimpor dari Swedia,” ujar Syafrin di Balai Kota Jakarta, Senin (28/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pemprov DKI Jakarta Berencana Tambah 6 Rute Baru Transjabodetabek
PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah 6 rute baru Transjabodetabek. Penambahan rute ini untuk memberikan layanan memadai untuk masyarakat menggunakan transportasi umum.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rute baru tersebut diharapkan dapat diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang.
“Saya sudah memutuskan sebelum bulan mudah-mudahan September atau Agustus, 6 trayek baru akan kita luncurkan,” kata Pramono di Balaikota DKI Jakarta, Selasa 29 April 2025.
Adapun rute baru itu salah satunya akan melayani kawasan padat kendaraan pribadi seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) menuju Blok M, yang selama ini banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi.
Diharapkan hal ini sebagai upaya masyarakat juga bisa datang ke PIK dengan kendaraan transportasi umum.
“Termasuk trayek-trayek padat yang tertutup misalnya selama ini kan orang kalau ke PIK pasti kendaraan pribadi. Nanti akan kami buka PIK sampai dengan Blok M,” kata dia.
“Artinya siapa saja bisa pergi ke sana, jangan sampai kemudian ada eksklusivitas dari sebuah area atau tempat. Jadi dengan demikian akan kami buka,” ujarnya.
Di sisi lain Pramono mengatakan peresmian rute baru Transjabodetabek Alam Sutera – Blok M mendapatkan sambutan luar biasa oleh publik. Respons tersebut, dia menilai bahwa transportasi yang lebih baik dibutuhkan Jakarta dan daerah penyangganya saat ini.
Selain itu, Pramono juga merespons mengenai usulan penyesuaian tarif Transjakarta. Dia mengatakan sampai saat ini hal tersebut masih dikaji.
“Jadi sampai hari ini hal yang berkaitan dengan usulan Transjakarta belum diusulkan, masih dalam bentuk kajian,” katanya.
Sebelumnya Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun kembali menyampaikan rekomendasinya kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terkait penyesuaian tarif moda transportasi Transjakarta.
Ia menyampaikan, tarif Transjakarta belum mengalami kenaikan sejak lama. Karena itu, pemerintah perlu melakukan penyesuaian tarif. Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif yang lebih tinggi dinilai sudah ada.
“Artinya memang dari 2003-2004 itu kan gak naik-naik ya atau gak disesuaikan. Nah sebetulnya ATP-WTPnya (Ability To Pay dan Willingness To Pay) kan sudah,” ujarnya.
Haris menambahkan, DTKJ akan bekerja sama dengan tim Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk mengkaji hal ini secara teknis.
“Ini juga nanti akan dikaji secara teknikal oleh tim Pak Kadisub dengan DTKJ. Kita akan bersama-sama menajamkan itu,” ucapnya.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menjelaskan, tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini sudah tidak mengalami perubahan sejak 2005 atau selama 20 tahun terakhir. Rencana penyesuaian tarif Transjakarta pun sudah dilakukan sejak lama, namun masih perlu kajian yang lebih mendalam.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
/data/photo/2024/03/21/65fc021717fed.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tarif Transjakarta Rp 3.500 Sejak 2005, DTKJ Desak Kenaikan Harga Megapolitan 28 April 2025
Tarif Transjakarta Rp 3.500 Sejak 2005, DTKJ Desak Kenaikan Harga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendesak Pemerintah Provinsi Jakarta untuk segera menaikkan tarif layanan bus Transjakarta.
Desakan ini disampaikan oleh Ketua DTKJ Haris Muhammadun, dalam pertemuan dengan Gubernur Jakart Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta pada Senin (28/4/2025).
“
Kenaikan tarif Transjakarta
ini sudah kami sampaikan, mengingat tarif tidak mengalami penyesuaian sejak 2003-2004,” ujar Haris, Senin.
Ia menambahkan, DTKJ telah dua kali memberikan rekomendasi kenaikan tarif kepada pimpinan Jakarta di era sebelumnya, namun hingga saat ini belum ada realisasi.
Haris menyoroti bahwa tarif Transjakarta yang berlaku saat ini, yaitu Rp 3.500, tidak pernah disesuaikan sejak tahun 2005.
“DTKJ sendiri sudah menyampaikan rekomendasinya dua kali,” ungkapnya.
Menurut Haris, hasil kajian mengenai Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat siap menerima penyesuaian tarif.
Saat ini, tim teknis dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta bersama DTKJ sedang mendalami rencana tersebut.
“Nanti akan dikaji secara teknikal oleh tim Pak Kadishub dengan DTKJ, dan pembicaraan ke arah sana sudah ada,” tambah Haris.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengonfirmasi, tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 telah berlaku selama 20 tahun.
Ia menilai bahwa rencana penyesuaian tarif sudah lama dibahas dan kini akan kembali dipertimbangkan dengan kajian mendetail.
“Terkait tarif ini juga bisa kami detailkan pembahasannya untuk mendapatkan persetujuan, tentu semua aspek yang berpengaruh akan dipertimbangkan,” kata Syafrin.
Wacana
kenaikan tarif Transjakarta
sempat mengemuka pada 2023. Saat itu, DTKJ juga mendesak untuk menaikkan
tarif bus Transjakarta
.
PT Transjakarta pernah menyebutkan bahwa tarif yang akan naik adalah untuk layanan pada jam sibuk.
“Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp 4.000 dan Rp 5.000 pada waktu sibuk (07.01-10.00 dan 16.01-21.00),” demikian pernyataan yang tertulis dalam akun Twitter PT Transjakarta, dikutip pada Senin (10/4/2023).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2023/06/07/64804b294cd0e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
B2W Kritik Rencana Pembangunan 3,8 Km Jalur Sepeda, Soroti Anggaran Pemeliharaan Megapolitan 28 April 2025
Pegiat Sepeda Kritik Rencana Pembangunan 3,8 Km Jalur Baru, Soroti Anggaran Pemeliharaan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta untuk membangun
jalur sepeda
sepanjang 3,8 kilometer pada 2025 dikritik.
Pegiat sepeda, Fahmi Saimima, meragukan rencana tersebut bisa terealisasi. Pasalnya, kata dia, sejak 2023 hingga saat ini tidak ada alokasi anggaran yang terealisasi untuk pemeliharaan jalur sepeda di Jakarta.
“Kami melihat program evaluasi jalur sepeda yang sempat direncanakan, kini hilang tanpa kejelasan,” ujar Fahmi kepada
Kompas.com,
Senin (28/4/2025).
Sebelumnya,
Dishub Jakarta
mengumumkan rencana
pembangunan jalur sepeda
tambahan sebagai bagian dari program
quick wins
100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.
“Pada 2025, merupakan rencana aksi
quick wins,
Dinas Perhubungan Jakarta akan membangun 3,8 km untuk melengkapi pedestrianisasi
complete street,
” ucap Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo.
Fahmi juga menyoroti ketimpangan anggaran, di mana Dishub mengalokasikan Rp 37,3 miliar untuk pembelian 20 unit sepeda motor pengawalan, sementara kebutuhan warga akan jalur sepeda yang aman diabaikan.
“Ironisnya, di saat kebutuhan warga atas jalur sepeda yang aman diabaikan, justru Dishub menganggarkan pembelian sepeda motor pengawalan sebesar Rp 37,3 miliar untuk 20 unit motor gede (dengan spesifikasi 1.600 cc, 6 silinder, torsi 160 Nm),” jelasnya.
Dia menambahkan, petugas Dishub secara hukum dilarang melakukan pengawalan kendaraan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP No 43 Tahun 1993.
Fahmi juga mempertanyakan apakah
penambahan jalur sepeda
ini bentuk komitmen terhadap mobilitas keberlanjutan dan keselamatan, atau justru mencerminkan ketimpangan prioritas dan pengabaian pemerintah terhadap hak pengguna jalan non-motor.
”
Jalur sepeda
hanya mendapatkan anggaran Rp 10 miliar, sementara motor gede yang tidak relevan dengan tujuan mobilitas berkelanjutan justru mendapat perhatian lebih,” tegas Fahmi.
Fahmi mendesak agar ada realisasi yang lebih konkret serta transparansi anggaran untuk mendukung transportasi berkelanjutan di Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/04/28/680f4602136bb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Ratusan Mesin TPE di Jakarta Rusak, Dishub: Suku Cadangnya Tidak Ada Megapolitan
Ratusan Mesin TPE di Jakarta Rusak, Dishub: Suku Cadangnya Tidak Ada
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan, ratusan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Jakarta mengalami kerusakan akibat kesulitan dalam ketersediaan suku cadang atau
sparepart
.
Mesin-mesin tersebut merupakan produk impor dari Swedia. Sementara, kerja sama dengan pihak penyedia (ATP) tidak lagi berlanjut sejak 2016.
“
Mesin parkir elektronik
itu kalau mau diperbaiki, sekarang
sparepart
-nya enggak ada. Karena barang ini kan diimpor dari Swedia,” ujar Syafrin, di Balai Kota Jakarta, Senin (28/4/2025).
“Begitu dalam kurun waktu sejak 2016 si ATP-nya tidak berlanjut sehingga kami kesulitan untuk
sparepart
-nya,” ucap Syafrin.
Syafrin menambahkan, Pemerintah Provinsi Jakarta kini tengah mengganti mesin-mesin TPE yang rusak dengan mesin baru yang berbasis komponen dalam negeri.
Penggantian ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor, mempercepat perbaikan, dan meningkatkan kembali pendapatan dari sektor parkir.
Uji coba telah dilakukan di Jalan Sabang dan Jalan Agus Salim.
“Kami harap bisa mengganti total sebanyak 200 mesin yang ada di Jakarta. Untuk lima wilayah, tersebar di lima wilayah,” ungkap Syafrin.
Sebelumnya, ratusan mesin TPE milik Pemprov Jakarta dalam kondisi rusak, yang menyebabkan penurunan signifikan pendapatan Pemprov DKI Jakarta dari sektor parkir.
Dari total 201 mesin yang tersebar di 31 ruas jalan, hanya 64 unit yang masih berfungsi, sementara 137 lainnya tidak aktif.
“Saat ini banyak TPE yang sudah tidak berfungsi,” kata Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Jakarta Adji Kusambarto, Selasa (22/4/2025), dikutip dari
Antara
.
Kerusakan mesin TPE
ini berdampak langsung pada menurunnya pendapatan parkir yang sebelumnya sempat mencapai Rp 18 miliar per tahun.
Pada 2024, pendapatan Pemprov Jakarta dari sektor parkir tercatat hanya sebesar Rp 8,9 miliar. Padahal saat TPE mulai diterapkan pada 2016, pendapatan awal mencapai Rp 7 miliar.
Pendapatan parkir melalui TPE terus menanjak, dan antara 2017 hingga 2019 mencapai di atas Rp 18 miliar.
Menurut Adji, penurunan pendapatan tersebut tidak terlepas dari kerusakan mesin yang terus bertambah setelah pandemi Covid-19 serta kendala dalam pengadaan suku cadang.
“Ini dikarenakan mesin rusak dan suku cadang susah karena harus didatangkan dari luar negeri,” kata Adji.
Pendapatan mengalami penurunan yang signifikan, yakni pada 2020 menjadi Rp 13 miliar, pada 2021 menjadi Rp 10 miliar, dan pada 2022 serta 2023 masing-masing sebesar Rp 9 miliar. Pada 2024, pendapatan kembali turun menjadi Rp 8,9 miliar.
Dishub Jakarta kini tengah berupaya mencari solusi dengan menggandeng perusahaan penyedia mesin TPE lokal yang menggunakan server dan suku cadang dari dalam negeri.
“Kami butuh 200 unit baru dengan anggaran lebih dari Rp 19 miliar,” kata Adji.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mengembalikan efektivitas sistem parkir elektronik di Jakarta.
Sebelumnya, Dishub Jakarta diminta bertanggung jawab atas kerusakan mesin terminal parkir elektronik (TPE) pada sejumlah ruas jalan karena peralatan itu dibeli dari uang rakyat.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Jakarta Francine Widjojo mengatakan, harga mesin parkir di Jakarta itu tidak bisa dibilang murah dan dibeli menggunakan pajak yang dipungut dari warga.
Francine menyatakan, berdasarkan dari keterangan Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dishub Jakarta menunjukkan, lebih dari setengah
mesin parkir elektronik
berada dalam keadaan rusak.
Ia mengaku heran ketika parkir di ruas jalan yang terpasang mesin TPE, karena tidak pernah diminta menggunakan mesin oleh para petugas parkir.
Bahkan, Francine, dikenai tarif yang tidak semestinya oleh para petugas yang berusaha mengubah-ubah durasi parkirnya agar ongkosnya bisa menjadi lebih mahal.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1985464/original/057321100_1520826384-20180312-Bus-Transjabodetabek-Masih-Sepi-Peminat-di-Hari-Pertama-Ganjil-Genap-Bekasi-ARYA-3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono-Andra Soni Resmi Luncurkan Transjabodetabek Rute Blok M-Alam Sutera – Page 3
Sebelumnya diberitakan, Dinas Perhubungan DKI (Dishub DKI) melakukan uji coba rute Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera yang dimulai dari Terminal Blok M, Jakarta Selatan menuju Alam Sutera, Kota Tangerang.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Terminal Blok M Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025) mengatakan, rute ini akan melewati Jalan Sisingamangaraja, Sudirman, Semanggi, Gatot Subroto, Tol Merak, dan berakhir di Alam Sutera.
Nantinya Dishub DKI Jakarta akan melakukan survei di beberapa titik perhentian halte yang dibutuhkan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang ada di kawasan Kota Tangerang.
Mengingat masih dalam tahapan survei, pihaknya masih memperhitungkan tarif lantaran ada dua pola yang diberikan oleh Transjakarta. Pertama, adalah layanan BRT dengan tarif Rp3.500 dan tarif Royaltrans sekitar Rp20.000-35.000.
“Tapi tarif itu semuanya sekarang kita kesampingkan dulu. Kita ingin memastikan berapa kebutuhan sarana-prasarana pendukung untuk layanan ini bisa terpenuhi (ter-deliver) dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Syafrin menargetkan waktu tempuh Transjabodetabek rute Blok M, Jakarta Selatan-Alam Sutera, Kota Tangerang maksimal 1,5 jam.
“Target kita pergerakan dari Bodetabek ke Jakarta itu maksimum 1,5 jam,” kata Syafrin.
-

Bus Transjabodetabek Blok M–Alam Sutera dukung mobilitas antardaerah
Rute ini diharapkan dapat menjadi solusi mobilitas yang lebih efisien dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas antara Banten dan Jakarta
Serang (ANTARA) – Gubernur Banten Andra Soni melepas pengoperasian perdana rute Transjabodetabek Blok M–Alam Sutera sebagai langkah strategis memperkuat integrasi layanan transportasi publik dan mobilitas antarwilayah di kawasan Jabodetabek.
“Rute ini diharapkan dapat menjadi solusi mobilitas yang lebih efisien dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas antara Banten dan Jakarta,” ujar Andra dalam keterangannya di Kota Serang, Banten, Kamis.
Andra Soni melepas keberangkatan perdana rute Transjabodetabek Blok M–Alam Sutera di Halte Alam Sutera, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.
Dalam kesempatan itu, Andra Soni didampingi oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ikhsan, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, serta Direktur Utama PT Transjakarta.
Pelepasan ditandai dengan keberangkatan tiga unit bus Transjabodetabek yang siap melayani masyarakat di lintasan baru.
Rute baru ini merupakan bagian dari perluasan jaringan Transjabodetabek yang didorong untuk mendukung program pemerintah pusat dalam meningkatkan penggunaan transportasi umum dan mengurangi emisi kendaraan pribadi.
Usai seremoni pelepasan, Andra Soni bersama rombongan meninjau kesiapan armada dan halte, termasuk aspek kebersihan, kelayakan teknis bus, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ia juga turut mencoba perjalanan dengan bus menuju Blok M.
Di kesempatan itu Gubernur Banten Andra Soni dan rombongan turut menjajal langsung pengalaman perjalanan dengan menumpang salah satu bus dengan nomor polisi B 7426 TGC menuju arah Blok M.
Perjalanan ini bertujuan untuk merasakan secara langsung kenyamanan dan pelayanan yang akan dinikmati masyarakat.
Rute Blok M – Alam Sutera merupakan bagian dari perluasan jaringan Transjabodetabek yang dirancang untuk mengintegrasikan layanan transportasi antar wilayah metropolitan Jabodetabek. Layanan ini juga sejalan dengan program Pemerintah Pusat dalam mendorong penggunaan transportasi publik dan pengurangan emisi kendaraan pribadi.
Dengan pengoperasian rute baru ini, diharapkan konektivitas antar wilayah semakin meningkat, serta memberikan dampak positif bagi kelancaran lalu lintas dan kualitas udara di kawasan urban.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025 -

15 Golongan Masyarakat yang Bisa Naik TransJakarta, LRT, dan MRT secara Gratis Mulai Akhir Mei – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyetujui rencana pemberian subsidi berupa penggunaan moda transportasi massal secara gratis untuk sejumlah golongan masyarakat.
Nantinya, masyarakat yang masuk ke dalam golongan tertentu diperbolehkan untuk naik TransJakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) secara gratis.
“Apa yang menjadi semangat kami untuk mulai memberikan gratis bagi angkutan umum, termasuk nanti 15 golongan kemarin dalam rapat saya dan pak Wagub (Rano Karno) sudah memutuskan untuk 15 golongan itu subsidinya kita setujui angkanya,” kata Pramono, dikutip dari Wartakotalive.com. Selasa (22/4/2025).
Orang nomor satu di Jakarta itu mengatakan kebijakan ini akan mulai berlaku pada akhir Mei 2025.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo menuturkan, total anggaran subsidi yang dibutuhkan mencapai Rp 59,1 miliar untuk dua moda, yaitu MRT dan LRT.
“Subsidi untuk 15 golongan gratis naik MRT dan LRT, sehingga keseluruhannya menjadi Transjakarta, MRT dan LRT,” ujarnya.
“Tahun ini setelah kami perkirakan akan operasional pada akhir Mei nanti. Itu dibutuhkan lebih kurang sebesar Rp 59,1 miliar, untuk dua moda MRT dan LRT nantinya,” imbuh Syafrin.
Daftar Golongan Masyarakat
Berikut 15 golongan masyarakat yang bisa menikmati layanan TransJakarta, MRT, dan LRT secara gratis:
1. PNS dan Pensiunan DKI
2. Tenaga Kontrak DKI
3. Penerima KJP
4. Pekerja Bergaji UMP
5. Penghuni Rusunawa
6. Tim PKK
7. Warga Kepulauan Seribu
8. Penerima Raskin
9. TNI dan Polri
10. Veteran
11. Disabilitas
12. Lansia (>60 tahun)
13. Pengurus Rumah Ibadah
14. Guru dan Staf PAUD
15. Jumantik (Juru Pemantau Jentik).
Proses Digitalisasi
Saat ini, proses sosialisasi telah dimulai melalui kanal resmi media sosial dan media elektronik milik Pemprov Jakarta, serta melibatkan media massa.
Dishub juga telah membuka pendaftaran awal untuk pendataan pengguna yang termasuk dalam 15 golongan.
“Target kami sebagaimana program Quick Wins pak Gubernur dan pak Wagub, 100 hari kerja beliau, ini pada akhir Mei 2025 akan operasional untuk tarif 15 golongan gratis ke MRT dan LRT,” ujar Syafrin.
Pemprov Jakarta juga akan menyiapkan sistem digitalisasi berupa kartu elektronik dan QR code yang dapat digunakan melalui ponsel.
“Akan ada digitalisasi kartu pelangganan gratis. Dimana cukup dengan handphone, QR muncul kemudian itu bisa di-tap di layanan MRT dan LRT nantinya. Sehingga pengguna QR yang selama ini sudah berjalan itu bisa langsung digunakan,” pungkasnya.
(Tribunnews.com/David Adi) (Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)
/data/photo/2025/04/28/680f4f4dcb066.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)