Xcloud.id

Tag: Syafrin

  • Usai dirusak massa, Halte Transjakarta Senen Sentral berganti nama

    Usai dirusak massa, Halte Transjakarta Senen Sentral berganti nama

    Jakarta (ANTARA) – Halte Transjakarta Senen Sentral, Jakarta Pusat, yang kondisinya sempat rusak dan terbakar saat terjadi unjuk rasa anarki, berganti nama menjadi Halte Jaga Jakarta sejak diresmikan pada Senin (8/9).

    “Besok (Senin, 8 September 2025) peresmian penggantian nama Halte Senen Sentral menjadi Halte Jaga Jakarta,” kata Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Namun, Joga belum mengemukakan alasan di balik penamaan baru halte dan rincian perubahan yang dilakukan.

    Peresmian halte rencananya dilakukan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, pada 8 September 2025. Berbarengan dengan peresmian halte, nantinya juga dilakukan peluncuran armada bus listrik.

    Sebelum peresmian, Joga bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, meninjau gladi peresmian Halte Jaga Jakarta hari ini.

    Halte Senen Sentral sebelumnya menjadi salah satu halte yang dibakar oknum tak bertanggung jawab saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada Jumat (29/8). Kondisinya pun rusak parah.

    Menurut data, terdapat 22 halte Transjakarta baik Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus) maupun non-BRT, ditambah satu pintu tol yang rusak imbas unjuk rasa pada pekan lalu.

    Dari sejumlah tersebut, enam Halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte dirusak dan menjadi sasaran aksi vandalisme oknum tak bertanggung jawab.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai memperbaiki kerusakan di seluruh halte terdampak sejak Sabtu (30/8) dan menargetkan rampung maksimal pada 9 September 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Damkar-Ambulans, Lampu Hijau Lebih Lama

    Ada Damkar-Ambulans, Lampu Hijau Lebih Lama

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang teknologi lampu merah pintar. Lampu merah pintar itu akan menyesuaikan lamanya lampu merah atau lampu hijau menyala yang disesuaikan dengan kepadatan arus lalu lintas.

    Teknologi itu adalah ITCS (Intelligent Traffic Control System). Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, dengan ITCS ini, harapannya kepadatan lalu lintas di persimpangan jalan bisa teratasi.

    “Dengan Intelligent Traffic Control System banyak fitur yang bisa dimanfaatkan oleh daerah. Tapi saat ini kita masih fokus ke dalam 3 fitur. Yang pertama adalah fitur adaptif. Jadi keseluruhan traffic itu dipotret, kemudian dianalisis, kemudian dikembalikan dalam bentuk waktu hijau yang sifatnya realtime sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Syafrin belum lama ini.

    Kedua adalah responsif. Jadi akan dilakukan analitikal yang kemudian dihitung berapa maksimum kebutuhan waktu hijau di suatu kaki persimpangan.

    Yang ketiga, sistem ITCS bisa memberikan jalan buat kendaraan darurat agar lebih cepat sampai tujuan.

    “Dengan ITCS ini, kita bisa memberikan VIP route kepada kendaraan yang sifatnya khusus (seperti ambulans dan pemadam kebakaran, kemudian dia bisa bergerak dengan cepat ke tujuan,” kata Syafrin.

    Sejalan dengan tujuan itu, Dishub DKI Jakarta melakukan penandatanganan kerja sama pemanfaatan ITCS dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

    Dengan menandatangani kerja sama ini, ketiga instansi berkomitmen untuk mengoptimalkan waktu lampu hijau prioritas dan memanfaatkan teknologi ITCS dalam pengaturan lampu lalu lintas di Jakarta.

    “Baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Gulkarmat menyambut baik dan mengapresiasi kolaborasi ini karena memungkinan ambulans membawa pasien lebih cepat ke rumah sakit dan membantu tim pemadam kebakaran mencapai lokasi kejadian dengan waktu tempuh yang lebih singkat. Hal ini menunjukkan manfaat nyata dari penerapan ITCS bagi warga Jakarta,” demikian dikutip dari media sosial Dishub DKI Jakarta.

    (rgr/lth)

  • Buka-Tutup Pintu Tol Cipete Mau Diatur buat Atasi Macet Horor di Simatupang

    Buka-Tutup Pintu Tol Cipete Mau Diatur buat Atasi Macet Horor di Simatupang

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menerapkan pengaturan buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk di kawasan TB Simatupang. Hal ini menyusul kondisi kemacetan horor yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, ia telah berdiskusi bersama dengan Menteri PU Dody Hanggodo menyangkut hal ini. Ia juga telah meminta izin untuk menerapkan rekayasa lalu lintas tersebut dan mendapatkan lampu hijau.

    “Kebetulan dalam diskusi tadi kami juga, Pemerintah DKI Jakarta meminta untuk penanganan macet di TB Simatupang. Ada keputusan yang harus memohon izin persetujuan Kementerian PU,” kata Pramono, ditemui usai pertemuan di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Jalan TB Simatupang sendiri memiliki panjang sekitar 10 kilometer (km), terbentang dari persimpangan Jalan Fatmawati hingga Simpang Susun Taman Mini. Salah satu akses yang mendapat sorotan dari Pemprov DKI Jakarta ialah exit Tol Cipete-Pondok Labu.

    Exit Tol Cipete-Pondok Labu sendiri merupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Akses tersebut dinilai sebagai salah satu penyebab dari kemacetan di kawasan itu, khususnya pada jam sibuk sore hari.

    “Tadi kami sudah sampaikan (kepada Menteri PU), dan beliau dan tim sudah mengizinkan (kebijakan buka-tutup),” ujarnya.

    Dengan penanganan yang dapat dilakukan menyusul izin dari Kementerian PU, Pramono berharap, kemacetan di jalan TB Simatupang berangsur-angsur dapat berkurang.

    Sebagai informasi, sebelumnya rencana untuk menutup sementara exit Tol Cipete-Pondok Labu pada sore hari sempat disinggung oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.

    “Kami mengusulkan untuk sementara, mengatur agar kelancaran lalu lintas terjadi di titik itu, untuk exit Tol Cipete-Pondok Labu, ini pada peak sore, itu ditutup,” ucap Syafrin saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025), dikutip dari detikNews.

    Dengan begitu, pengendara mobil yang biasanya keluar di Cipete-Pondok Labu akan dialihkan menuju Gerbang Tol Lebak Bulus. Dari Lebak Bulus, pengendara yang hendak menuju kawasan Fatmawati bisa memutar di ujung Jalan RA Kartini.

    Menurut Syafrin, kendaraan yang keluar tol sering langsung menyeberang ke arah Jalan Fatmawati sehingga memperparah pertemuan arus lalu lintas dari TB Simatupang.

    Untuk mendukung wacana ini, Syafrin mengatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah bersurat kepada Kementerian Pekerjaan Umum terkait rencana penutupan sementara exit tol tersebut. Syafrin memastikan penyesuaian exit tol itu hanya bakal berlangsung untuk sementara waktu.

    (acd/acd)

  • 18 Traffic Light di Jakarta Rusak, Ini Daftarnya 

    18 Traffic Light di Jakarta Rusak, Ini Daftarnya 

    JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkap sebanyak 18 lampu lalu lintas atau traffic light pada persimpangan di Jakarta mengalami kerusakan.

    Traffic light menjadi salah satu dari sejumlah fasilitas publik yang terdampak akibat aksi unjuk rasa yang berujung bentrokan antara massa dengan aparat beberapa hari belakangan.

    “Ada 18 lokasi simpang yang terdampak akibat aksi unras di antaranya simpang Jatinegara hingga simpang Senen,” kata Syafrin kepada wartawan, Senin, 1 September.

    Syafrin mengaku, saat ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah melakukan perbaikan secara bertahap terhadap lampu lalu lintas yang rusak.

    “Untuk simpang Jatinegara alhamdulillah sudah berfungsi kembali, sementara simpang Senen dalam proses perbaikan,” tuturnya.

    Berikut 18 Lokasi lampu lalu lintas pada simpang atau ruas jalan yang terdampak:

    1. Traffic Light Matraman (Jalan Matraman-Jalan Pramuka)

    2. Traffic Light Salemba Dipo (Jalan Salemba raya-Jalan Diponegoro)

    3. Traffic Light Otista 3 (Jalan Otista Raya-Jalan Otista 3)

    4. Traffic Light Otista 1 (Jalan Otista Raya-Jalan Cawang baru)

    5. Traffic Light Cawang kompor (Jalan MT Haryono-Jalan Dewi Sartika)

    6. Traffic Light PGC (Jalan Raya Bogor- Cililitan-Jalan Dewi Sartika)

    7. Traffic Light Pejompongan BNI

    8. Traffic Light Penjernihan SPBU

    9. Traffic Light Kwitang (Jalan Abdurahman saleh-Jalan Kramat kwitang)

    10. Traffic Light Pemuda (Jalan Pemuda-Jalan Pramuka)

    11. Traffic Light Senen (Jalan Senen Raya-Kwitang)

    12. Traffic Light Slipi (Jalan S. Parman-Ks Tubun-Jalan Gatot Subroto)

    13. Traffic Light Makam Kalibata (Jalan Pasar Minggu-Jalan Kalibata)

    14. Traffic Light Bandung 12 (Patung Obor/Pemuda Membangun)

    15. Traffic Light Kuningan (Jalan Gatot subroto-Jalan Rasuna said)

    16. Traffic Light TMII

    17. Traffic Light Permai(Jalan Yos Sudarso)

    18. Traffic Light Pospol Cilincing

     

     

     

  • Dishub DKI perbaiki 18 lampu lalu lintas rusak imbas aksi ricuh

    Dishub DKI perbaiki 18 lampu lalu lintas rusak imbas aksi ricuh

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta secara bertahap melakukan perbaikan terhadap 18 lampu lalu lintas (Traffic Light/TL) yang rusak akibat kericuhan yang terjadi beberapa hari terakhir.

    “Ada 18 lokasi simpang yang terdampak akibat aksi unjuk rasa. Saat ini secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan agar bisa kembali berfungsi,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Syafrin menyebut, beberapa titik sudah kembali berfungsi, salah satunya di kawasan Jatinegara. Sementara itu, untuk simpang Senen dan lampu lalu lintas di beberapa titik lainnya masih dalam proses perbaikan.

    “Alhamdulillah untuk simpang Jatinegara sudah berfungsi kembali, sementara simpang Senen masih dalam proses perbaikan dan juga lainnya,” ujarnya.

    Dia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan agar seluruh lampu lalu lintas yang rusak segera kembali normal guna mendukung kelancaran arus kendaraan di ibu kota.

    Berikut 18 Lokasi simpang ataupun ruas jalan yang terdampak akibat unjuk rasa yaitu:

    1. TL Matraman (Jalan Matraman – Jalan Pramuka)

    2. TL Salemba Dipo (Jalan Salemba Raya – Jalan Diponegoro)

    3. TL Otista 3 (Jalan Otista Raya – Jalan Otista 3)

    4. TL Otista 1 (Jalan Otista Raya – Jalan Cawang Baru)

    5. TL Cawang Kompor (Jalan MT Haryono – Jalan Dewi Sartika)

    6. TL PGC (Jalan Raya Bogor – Cililitan – Dewi Sartika)

    7. TL Pejompongan BNI

    8. TL Penjernihan SPBU

    9. TL Kwitang (Jalan Abdurahman Saleh – Jalan Kramat Kwitang)

    10. TL Pemuda (Jalan Pemuda – Jalan Pramuka)

    11. TL Senen (Jalan Senen Raya – Jalan Kwitang)

    12. TL Slipi (Jalan S Parman – KS Tubun- – Gatot Subroto)

    13. TL Makam Kalibata (Jalan Pasar Minggu – Jalan Kalibata)

    14. TL Bandung 12 (Patung Obor/Pemuda membangun)

    15. TL Kuningan (Jalan Gatot Subroto- Jalan Rasuna Said)

    16. TL TMII Jakarta Timur

    17. TL Permai (pemadam)

    18. TL Pospol Cilincing

    Adapun gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR RI berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen, dan menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Massa mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR RI dan beberapa titik di Jakarta.

    Aksi tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Aksi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR RI sejak pagi hingga siang hari. Namun, pada sore harinya kericuhan pecah di sejumlah titik, termasuk Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Hari itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Aksi tersebut meluas ke beberapa titik di Jakarta hingga massa nekat merusak sejumlah fasilitas umum mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Bahkan, kendaraan yang berada di gedung rawan pun menjadi tumbal massa karena dibakar.

    Tak hanya itu, kemarahan berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis, bahkan massa juga meninggalkan jejak berupa coretan di tembok kediaman anggota DPR RI.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lampu lalu lintas di Jatinegara kembali normal usai kericuhan

    Lampu lalu lintas di Jatinegara kembali normal usai kericuhan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan lampu lalu lintas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), kembali normal setelah mengalami gangguan akibat kericuhan dalam beberapa hari terakhir.

    “Lampu lalu lintas di simpang Jatinegara, Alhamdulillah, sudah berfungsi kembali setelah rusak akibat aksi,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat ini, perbaikan di kawasan tersebut telah selesai sehingga arus lalu lintas terpantau lebih tertib.

    Dia menjelaskan lampu lalu lintas di sekitar simpang Jatinegara hingga Senen sempat tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan.

    Akibatnya, pengendara yang melintas terpaksa harus saling bergantian agar bisa melewati jalan tersebut

    “Saat ini, secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan di Simpang Senen, terus kami lakukan proses perbaikan,” ujar Syafrin.

    Selain Simpang Jatinegara dan Senen, kerusakan juga terjadi di lampu merah sekitar Matraman, Otista, dan Cawang.

    “Semoga dengan proses perbaikan ini, lalu lintas di Jakarta kembali normal dan lancar,” ucap Syafrin.

    Sebelumnya, lampu lalu lintas di Jalan Otista, Jakarta Timur, tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan yang terjadi pada Jumat (29/8) pagi.

    Peristiwa itu membuat arus kendaraan di kawasan tersebut menjadi semrawut karena tidak ada pengaturan lalu lintas.

    Sejumlah warga mengaku kesulitan melintas karena kendaraan dari berbagai arah berjalan tanpa aturan yang jelas.

    “Macet banget, semua orang mau jalan duluan, lampunya mati soalnya karena katanya dirusak masyarakat pas lagi demo,” kata salah seorang pengendara motor, Dannan (33), di Jakarta, Jumat.

    Kerusakan lampu lalu lintas itu menambah panjang dampak dari kericuhan yang sebelumnya terjadi di kawasan Otista.

    Gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Kelompok massa, mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja kantoran, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR dan beberapa titik di Jakarta.

    Unjuk rasa tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Demonstrasi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR sejak pagi hingga siang hari. Namun pada sore harinya, kericuhan pecah di sejumlah titik, salah satunya di Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Saat itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Rangkaian demonstrasi pun kian meluas ke beberapa titik di Jakarta. Sejumlah oknum tak bertanggung jawab bahkan merusak fasilitas umum, mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Tak hanya itu, kendaraan yang berada di gedung rawan turut menjadi korban amukan massa karena dibakar.

    Kemarahan lalu berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi, mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis dan tembok kediaman mereka dicoret-coret.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Jakarta –

    Pemprov DKI Jakarta masih mencari solusi mengatasi macet parah di Jalan TB Simatupang imbas proyek galian. Rencana alih fungsi trotoar batal.

    Rencana alih fungsi trotoar untuk mengatasi macet TB Simatupang sempat disampaikan Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (21/8). Dia menerangkan rencana itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Dia menyebutkan Pramono meminta agar arus lalu lintas di kawasan TB Simatupang bisa kembali minimal dua lajur. Hal itu dikarenakan bedeng proyek galian memakan sebagian jalan hingga terjadi penyempitan.

    “Kami dengan Dinas Bina Marga akan mengambil sedikit trotoar, khususnya di TB Simatupang area Cibis Park, sehingga lebar lajur lalu lintas paling tidak bisa kembali dua lajur,” kata Syafrin di Balai Kota, Kamis (21/8/2025).

    Pada saat itu, Syafrin memastikan penyesuaian trotoar tidak akan mengabaikan aspek keselamatan pejalan kaki. Dishub bersama Bina Marga akan menghitung ulang desain safety work agar fungsi trotoar tetap ada meski sebagian lahannya dipakai untuk kendaraan.

    Pramono sendiri sudah menyampaikan minta maaf proyek galian menyebabkan macet. Pramono sudah meminta proyek tersebut dikebut agar selesai November 2025.

    Rencana Alih Fungsi Trotoar 7 Titik

    Mantan Seskab ini sempat menyampaikan pemanfaatan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hanya di 7 titik, bukan sepanjang jalan. Menurutnya, kebijakan ini bersifat sementara sebagai rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan imbas proyek.

    “Trotoar yang dimanfaatkan itu bukan sepanjang trotoar, hanya ada 7 titik pendek, dan memang di titik itu sedang ada pembangunan. Kalau tidak dipakai, trotoarnya juga sudah tidak bisa digunakan karena sedang digali,” kata Pramono di Balai Kota, Senin (25/8/2025).

    Pramono juga menambahkan, Pemprov DKI masih mengkaji solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan menambah akses keluar dari jalan tol di kawasan TB Simatupang. Namun ia menegaskan, opsi pembangunan flyover atau underpass belum masuk tahap pembahasan.

    “Rencana jangka panjang pasti ada, tapi yang sekarang kita lakukan hanya rekayasa sementara. Saya termasuk yang pasti tidak mau trotoar digunakan untuk kendaraan kalau tidak terpaksa,” ujarnya.

    Alih Fungsi Trotoar Batal

    Rencana alih fungsi trotar TB Simatupang ini menimbulkan pro kontra sebab dinilai mengorbankan hak pejalan kaki. Akhirnya, rencana memangkas trotoar dibatalkan.

    Syafrin menerangkan, setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga, rencana pemangkasan trotoar dinyatakan tak memungkinkan. Hasil evaluasi teknis menunjukkan lebar trotoar yang tersisa kurang dari satu meter. Ditambah lagi, lokasi trotoar dipenuhi jaringan utilitas vital.

    “Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi existing trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelasnya.

    Meski pemangkasan trotoar batal dilakukan, pemerintah tetap mengambil langkah mitigasi agar kemacetan di kawasan itu tak semakin parah. Beberapa langkah darurat yang dilakukan antara lain memotong pagar area kerja dari 35 meter menjadi hanya 20 meter, menambah jumlah pekerja serta jam kerja kontraktor agar proyek lebih cepat rampung, hingga menambah jumlah flagman di lapangan.

    “Petugas pengatur lalu lintas dari Dishub maupun kepolisian juga sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” ungkapnya.

    Dia pun mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum selama pekerjaan galian berlangsung. Selain itu, pengendara yang tidak memiliki keperluan di sekitar Jalan TB Simatupang diimbau mencari jalur alternatif.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari Jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut,” ucapnya.

    Pramono pun menggelar rapat khusus siang kemarin untuk mencari cara mengurai macet parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dia mengaku ingin mencari solusi yang menyeluruh.

    “Siang ini jam 2 ada rapat khusus yang ketiga tentang TB Simatupang. Saya tidak mau penyelesaiannya parsial, harus menyeluruh,” kata Pramono di Taman Ismail Marzuki.

    Pramono mengatakan dirinya sudah mengecek situasi di jalan TB Simatupang. Dia memutuskan rencana alih fungsi trotoar tak jadi dilakukan.

    “Baik di kiri, di kanan (jalan) setelah dilakukan pengecekan secara detail yang trotoar yang apa, yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu,” ujarnya.

    Penambahan Armada TransJakarta

    Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mengurai kemacetan di Jalan TB Simatupang dengan cara lain. Salah satunya lewat penambahan armada TransJakarta.

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi. Beliau telah mengarahkan beberapa langkah yang akan segera ditindaklanjuti,” jelas Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo.

    Dia mengatakan, setidaknya ada 17 rute yang armadanya ditambah. Adapun rute tersebut yakni D21 (UI-Lebak Bulus), D41 (Lebak Bulus-Sawangan via Tol Desari), 7A (Lebak Bulus-Kampung Rambutan), 7E (Ragunan-Kampung Rambutan), S21 (Ciputat-CSW), S22 (Ciputat-Kampung Rambutan), 6H (Lebak Bulus-Senen), 1E (Pondok Labu-Blok M), Koridor 8 (Lebak Bulus-Pasar Baru), S21 (BSD-Fatmawati), S14 (Summarecon Serpong-Lebak Bulus), S31 (Bintaro-Fatmawati), JAK102 (Blok M-Lebak Bulus), JAK49 (Lebak Bulus-Cipulir), JAK95 (Lebak Bulus-Pasar Minggu), JAK93 (Jeruk Purut-Kebayoran), JAK31 (Blok M-Andara).

    “Kami juga akan menambah Transjakarta yang melewati TB Simatupang,” kata Pramono di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025).

    “Harapannya apa? Orang menggunakan transportasi publik yang melewati TB Simatupang akan bertambah,” lanjutnya.

  • Alasan Pemprov DKI batal pangkas trotoar di TB Simatupang

    Alasan Pemprov DKI batal pangkas trotoar di TB Simatupang

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut batal dilakukan karena sejumlah alasan.

    “Baik di kiri, di kanan, setelah dilakukan pengecekan secara detail, trotoar yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan. Tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu karena memang yang akan kita lakukan adalah menambah armada Transjakarta 14 unit,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Selain menambah armada Transjakarta, dia juga mengimbau agar masyarakat tidak banyak melewati Jalan TB Simatupang untuk sementara waktu hingga November mendatang.

    “Kami sedang memikirkan, hari ini kebetulan nanti jam 2, rapat khusus yang ketiga tentang TB Simatupang,” ujar Pramono.

    Menurut dia, masalah kemacetan di TB Simatupang tidak dapat diselesaikan secara parsial saja atau tidak lengkap.

    Dia mengaku sudah sempat merasakan padatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut saat mencoba melewati TB Simatupang bersama supirnya tanpa dikawal.

    “Sehingga saya tahu banget persoalan yang ada, termasuk titik-titik kemacetan yang parah. Tetapi saya sudah menginstruksikan kepada PAM JAYA, PAL JAYA, Dinas Sumber Daya Air untuk segera menyelesaikan pekerjaan, dan bedengnya nggak boleh lagi yang terlalu luas,” tutur Pramono.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal memangkas trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Rencana pemanfaatan trotoar itu sempat menjadi opsi untuk mengurangi kemacetan imbas proyek galian yang sedang berlangsung.

    Menurut dia, rencana pemangkasan trotoar itu merupakan salah satu alternatif solusi terkait rekayasa lalu lintas di jalan tersebut. Trotoar yang dimaksud itu pun berada di area galian PAL Jaya Manhole section 4, tepatnya di Jalan TB Simatupang sisi selatan, seberang pintu keluar Gedung Cibis Park hingga simpang tiga Jalan Keramat.

    Selain pemangkasan trotoar, Dishub juga mengusulkan sejumlah opsi lainnya, antara lain pengalihan akses keluar Tol Cipete-Pondok Labu ke exit Tol Lebak Bulus atau Pondok Indah serta pembuatan laybay dan pulau lalu lintas di Jalan RS Fatmawati-TB Simatupang.

    Namun setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga, rencana pemangkasan trotoar itu dinyatakan tidak memungkinkan.

    Berdasarkan hasil evaluasi teknis, lebar trotoar yang tersisa kurang dari satu meter. Ditambah lagi, lokasi trotoar yang dipenuhi dengan jaringan utilitas vital.

    “Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi eksisting trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu, terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelas Syafrin.

    Namun meskipun rencana pemangkasan trotoar itu batal dilakukan, Pemprov DKI tetap mengambil langkah mitigasi agar kemacetan di kawasan tersebut tidak semakin parah.

    Beberapa langkah darurat yang dilakukan, antara lain memotong pagar area kerja dari 35 meter menjadi 20 meter, menambah jumlah pekerja serta jam kerja kontraktor agar proyek lebih cepat rampung, serta menambah jumlah flagman di lapangan.

    “Petugas pengatur lalu lintas dari Dishub maupun kepolisian juga sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” tegas Syafrin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dishub Jakarta Batal Pangkas Trotoar Jalan TB Simatupang Megapolitan 27 Agustus 2025

    Dishub Jakarta Batal Pangkas Trotoar Jalan TB Simatupang Megapolitan 27 Agustus 2025

    Dishub Jakarta Batal Pangkas Trotoar Jalan TB Simatupang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membatalkan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang semula diajukan untuk mengurai kemacetan akibat proyek galian pipa instalasi Pengelolaan Air Limbah (PAL Jaya).
    “Rencana pemangkasan sementara trotoar yang berada pada galian PAL Jaya manhole section 4 setelah dilakukan penilaian teknis oleh Dinas Bina Marga tidak dapat dilaksanakan,” ujar Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Rabu (27/8/2025).
    Syafrin menjelaskan, pembatalan itu dilakukan karena kondisi eksisting trotoar yang tersisa kurang dari satu meter.
    Selain itu, di sepanjang jalur tersebut terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan dengan metode konstruksi sementara.
    Adapun trotoar yang dimaksud berada di sisi selatan Jalan TB Simatupang, tepatnya dari seberang pintu keluar Gedung Cibis Park hingga simpang tiga Jalan Keramat–Jalan TB Simatupang.
    Rencana detour dengan memangkas trotoar merupakan salah satu dari sejumlah opsi yang sempat diusulkan untuk meningkatkan kapasitas jalan.
    “Usulan lain untuk pengalihan akses exit pintu tol Cipete-Pondok Labu dialihkan ke exit tol Lebak Bulus/Pondok Indah, juga diusulkan untuk pembuatan laybay dan pulau lalu lintas di jalan RS Fatmawati-TB Simatupang,” ungkap Syafrin.
    Meski pemangkasan trotoar dibatalkan, Dishub bersama kontraktor proyek sudah mengambil langkah darurat untuk mengurangi kemacetan.
    Antara lain dengan mengecilkan area pagar proyek dari 35 meter menjadi 20 meter, menambah pekerja dan jam kerja agar pengerjaan lebih cepat, serta menambah petugas lapangan untuk mengatur lalu lintas.
    “Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut,” kata dia.
    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemangkasan trotoar di TB Simatupang hanya berlaku di tujuh titik kecil yang memang sudah terganggu proyek pembangunan.
    Ia menyebut langkah itu hanya sementara.
    “Mohon untuk jangan di-clickbait yang trotoar untuk dimanfaatkan itu bukan sepanjang trotoar, hanya ada 7 titik yang pendek-pendek, dan disitulah ada pembangunan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (25/5/2025).
    Pramono menegaskan, trotoar di titik yang dipangkas sejatinya memang sudah tidak bisa digunakan akibat pembangunan.
    “Trotoarnya juga sudah tidak bisa digunakan karena sudah dibangun. Saya termasuk yang pasti tidak mau trotoar digunakan untuk lalu lintas. Ini hanya temporari, mengurangi kemacetan sehingga dilakukan rekayasa,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kendaraan yang Nunggak Pajak dan Belum Uji Emisi Bisa Diawasi Kamera Ini

    Kendaraan yang Nunggak Pajak dan Belum Uji Emisi Bisa Diawasi Kamera Ini

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan sistem lalu lintas pintar untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Dengan sistem ini, kendaraan yang menunggak pajak dan belum melakukan uji emisi bisa dipantau langsung.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan menerapkan lampu merah pintar dengan teknologi artificial intelligence (AI). Teknologi bernama Intelligent Traffic Control System (ITCS) itu akan mengatur lamanya lampu hijau dan lampu merah menyala, sesuai dengan kepadatan lalu lintas.

    Jadi, jalan yang lalu lintasnya lebih padat di sebuah persimpangan akan diberikan lampu hijau lebih lama dibanding lalu lintas yang lebih sedikit. Dengan ITCS ini, harapannya kepadatan lalu lintas di persimpangan jalan bisa teratasi.

    Tak cuma itu, ITCS ini juga mengandalkan kamera ANPR atau automatic number plate recognition (kamera pengenal pelat nomor kendaraan otomatis). Kamera ANPR itu akan terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE (electronic traffic law enforcement).

    “Kami sudah koordinasi dengan Pak Dirlantas, kita akan memanfaatkan ini sehingga tidak hanya di ruas jalan terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam berkendara, tapi juga di setiap simpang nantinya, masyarakat akan aware. Jika kita menggunakan Waze, misalnya, akan diumumkan di depan ada kamera ETLE, sehingga masyarakat yang berkendara akan sangat disiplin. Ini juga akan kita terapkan,” kata Syafrin dalam sebuah diskusi yang ditayangkan kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta.

    Selain itu, Dishub DKI Jakarta juga menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk menjaring kendaraan yang belum melakukan uji emisi. Mengandalkan kamera ANPR, kendaraan yang belum uji emisi bakal ketahuan.

    “Mereka (DLH) akan memanfaatkan data yang ada, kemudian menetapkan target di mana ruas jalan atau titik-titik yang potensial harus dilakukan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran uji emisi,” ujar Syafrin.

    “Itu akan bisa teridentifikasi dengan mudah. Karena sistem sudah berdasarkan pelat nomor kendaraan. Jadi pergerakannya itu akan mudah diidentifikasi, tinggal diintegrasikan dengan data e-uji emisi Dinas Lingkungan Hidup, akan mendapatkan hasil di ruas jalan mana saja kendaraan yang lewat dan belum melakukan uji emisi,” jelasnya.

    Kemudian, kamera ANPR itu juga bisa mendeteksi kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan. Jadi, tim Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bisa melakukan tindakan yang dibutuhkan.

    “Ini juga mudah bisa diidentifikasi dengan ITCS. Karena di setiap ruas jalan yang sudah dipasang ITCS, kendaraannya bisa di-detect, tinggal diintegrasikan dengan data Bapenda, di ruas jalan mana kendaraan belum bayar pajak. Dan kita bisa sama-sama melakukan pemeriksaan di sana, bahkan menyiapkan mungkin tempat untuk kemudian mereka bisa langsung bayar pajak,” ucap Syafrin.

    (rgr/din)