Xcloud.id

Tag: Syafrin Liputo

  • Dishub DKI perbaiki 18 lampu lalu lintas rusak imbas aksi ricuh

    Dishub DKI perbaiki 18 lampu lalu lintas rusak imbas aksi ricuh

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta secara bertahap melakukan perbaikan terhadap 18 lampu lalu lintas (Traffic Light/TL) yang rusak akibat kericuhan yang terjadi beberapa hari terakhir.

    “Ada 18 lokasi simpang yang terdampak akibat aksi unjuk rasa. Saat ini secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan agar bisa kembali berfungsi,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Syafrin menyebut, beberapa titik sudah kembali berfungsi, salah satunya di kawasan Jatinegara. Sementara itu, untuk simpang Senen dan lampu lalu lintas di beberapa titik lainnya masih dalam proses perbaikan.

    “Alhamdulillah untuk simpang Jatinegara sudah berfungsi kembali, sementara simpang Senen masih dalam proses perbaikan dan juga lainnya,” ujarnya.

    Dia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan agar seluruh lampu lalu lintas yang rusak segera kembali normal guna mendukung kelancaran arus kendaraan di ibu kota.

    Berikut 18 Lokasi simpang ataupun ruas jalan yang terdampak akibat unjuk rasa yaitu:

    1. TL Matraman (Jalan Matraman – Jalan Pramuka)

    2. TL Salemba Dipo (Jalan Salemba Raya – Jalan Diponegoro)

    3. TL Otista 3 (Jalan Otista Raya – Jalan Otista 3)

    4. TL Otista 1 (Jalan Otista Raya – Jalan Cawang Baru)

    5. TL Cawang Kompor (Jalan MT Haryono – Jalan Dewi Sartika)

    6. TL PGC (Jalan Raya Bogor – Cililitan – Dewi Sartika)

    7. TL Pejompongan BNI

    8. TL Penjernihan SPBU

    9. TL Kwitang (Jalan Abdurahman Saleh – Jalan Kramat Kwitang)

    10. TL Pemuda (Jalan Pemuda – Jalan Pramuka)

    11. TL Senen (Jalan Senen Raya – Jalan Kwitang)

    12. TL Slipi (Jalan S Parman – KS Tubun- – Gatot Subroto)

    13. TL Makam Kalibata (Jalan Pasar Minggu – Jalan Kalibata)

    14. TL Bandung 12 (Patung Obor/Pemuda membangun)

    15. TL Kuningan (Jalan Gatot Subroto- Jalan Rasuna Said)

    16. TL TMII Jakarta Timur

    17. TL Permai (pemadam)

    18. TL Pospol Cilincing

    Adapun gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR RI berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen, dan menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Massa mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR RI dan beberapa titik di Jakarta.

    Aksi tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Aksi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR RI sejak pagi hingga siang hari. Namun, pada sore harinya kericuhan pecah di sejumlah titik, termasuk Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Hari itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Aksi tersebut meluas ke beberapa titik di Jakarta hingga massa nekat merusak sejumlah fasilitas umum mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Bahkan, kendaraan yang berada di gedung rawan pun menjadi tumbal massa karena dibakar.

    Tak hanya itu, kemarahan berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis, bahkan massa juga meninggalkan jejak berupa coretan di tembok kediaman anggota DPR RI.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lampu lalu lintas di Jatinegara kembali normal usai kericuhan

    Lampu lalu lintas di Jatinegara kembali normal usai kericuhan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan lampu lalu lintas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), kembali normal setelah mengalami gangguan akibat kericuhan dalam beberapa hari terakhir.

    “Lampu lalu lintas di simpang Jatinegara, Alhamdulillah, sudah berfungsi kembali setelah rusak akibat aksi,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat ini, perbaikan di kawasan tersebut telah selesai sehingga arus lalu lintas terpantau lebih tertib.

    Dia menjelaskan lampu lalu lintas di sekitar simpang Jatinegara hingga Senen sempat tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan.

    Akibatnya, pengendara yang melintas terpaksa harus saling bergantian agar bisa melewati jalan tersebut

    “Saat ini, secara bertahap kami sedang melakukan perbaikan di Simpang Senen, terus kami lakukan proses perbaikan,” ujar Syafrin.

    Selain Simpang Jatinegara dan Senen, kerusakan juga terjadi di lampu merah sekitar Matraman, Otista, dan Cawang.

    “Semoga dengan proses perbaikan ini, lalu lintas di Jakarta kembali normal dan lancar,” ucap Syafrin.

    Sebelumnya, lampu lalu lintas di Jalan Otista, Jakarta Timur, tidak berfungsi setelah dirusak massa saat kericuhan yang terjadi pada Jumat (29/8) pagi.

    Peristiwa itu membuat arus kendaraan di kawasan tersebut menjadi semrawut karena tidak ada pengaturan lalu lintas.

    Sejumlah warga mengaku kesulitan melintas karena kendaraan dari berbagai arah berjalan tanpa aturan yang jelas.

    “Macet banget, semua orang mau jalan duluan, lampunya mati soalnya karena katanya dirusak masyarakat pas lagi demo,” kata salah seorang pengendara motor, Dannan (33), di Jakarta, Jumat.

    Kerusakan lampu lalu lintas itu menambah panjang dampak dari kericuhan yang sebelumnya terjadi di kawasan Otista.

    Gelombang aksi yang dimulai sejak Senin (25/8) di Gedung DPR berawal dari keinginan massa membubarkan parlemen terkait sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

    Kelompok massa, mulai dari masyarakat di kalangan buruh, pekerja kantoran, hingga pelajar dan mahasiswa berbondong-bondong meramaikan gedung DPR dan beberapa titik di Jakarta.

    Unjuk rasa tersebut berujung ricuh ketika polisi membubarkan massa dengan menyemprotkan gas air mata. Mereka terpencar ke berbagai ruas jalan di Jakarta.

    Demonstrasi berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8) di Gedung DPR sejak pagi hingga siang hari. Namun pada sore harinya, kericuhan pecah di sejumlah titik, salah satunya di Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.

    Saat itu bersamaan dengan terjadinya insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) hingga tewas di kawasan Pejompongan.

    Rangkaian demonstrasi pun kian meluas ke beberapa titik di Jakarta. Sejumlah oknum tak bertanggung jawab bahkan merusak fasilitas umum, mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Tak hanya itu, kendaraan yang berada di gedung rawan turut menjadi korban amukan massa karena dibakar.

    Kemarahan lalu berujung pada penjarahan yang terjadi di beberapa rumah politisi, mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Barang-barang di rumah tersebut digasak habis dan tembok kediaman mereka dicoret-coret.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Bukan Trotoar yang Jadi Solusi Atasi Macet Simatupang

    Jakarta –

    Pemprov DKI Jakarta masih mencari solusi mengatasi macet parah di Jalan TB Simatupang imbas proyek galian. Rencana alih fungsi trotoar batal.

    Rencana alih fungsi trotoar untuk mengatasi macet TB Simatupang sempat disampaikan Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (21/8). Dia menerangkan rencana itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Dia menyebutkan Pramono meminta agar arus lalu lintas di kawasan TB Simatupang bisa kembali minimal dua lajur. Hal itu dikarenakan bedeng proyek galian memakan sebagian jalan hingga terjadi penyempitan.

    “Kami dengan Dinas Bina Marga akan mengambil sedikit trotoar, khususnya di TB Simatupang area Cibis Park, sehingga lebar lajur lalu lintas paling tidak bisa kembali dua lajur,” kata Syafrin di Balai Kota, Kamis (21/8/2025).

    Pada saat itu, Syafrin memastikan penyesuaian trotoar tidak akan mengabaikan aspek keselamatan pejalan kaki. Dishub bersama Bina Marga akan menghitung ulang desain safety work agar fungsi trotoar tetap ada meski sebagian lahannya dipakai untuk kendaraan.

    Pramono sendiri sudah menyampaikan minta maaf proyek galian menyebabkan macet. Pramono sudah meminta proyek tersebut dikebut agar selesai November 2025.

    Rencana Alih Fungsi Trotoar 7 Titik

    Mantan Seskab ini sempat menyampaikan pemanfaatan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hanya di 7 titik, bukan sepanjang jalan. Menurutnya, kebijakan ini bersifat sementara sebagai rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan imbas proyek.

    “Trotoar yang dimanfaatkan itu bukan sepanjang trotoar, hanya ada 7 titik pendek, dan memang di titik itu sedang ada pembangunan. Kalau tidak dipakai, trotoarnya juga sudah tidak bisa digunakan karena sedang digali,” kata Pramono di Balai Kota, Senin (25/8/2025).

    Pramono juga menambahkan, Pemprov DKI masih mengkaji solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan menambah akses keluar dari jalan tol di kawasan TB Simatupang. Namun ia menegaskan, opsi pembangunan flyover atau underpass belum masuk tahap pembahasan.

    “Rencana jangka panjang pasti ada, tapi yang sekarang kita lakukan hanya rekayasa sementara. Saya termasuk yang pasti tidak mau trotoar digunakan untuk kendaraan kalau tidak terpaksa,” ujarnya.

    Alih Fungsi Trotoar Batal

    Rencana alih fungsi trotar TB Simatupang ini menimbulkan pro kontra sebab dinilai mengorbankan hak pejalan kaki. Akhirnya, rencana memangkas trotoar dibatalkan.

    Syafrin menerangkan, setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga, rencana pemangkasan trotoar dinyatakan tak memungkinkan. Hasil evaluasi teknis menunjukkan lebar trotoar yang tersisa kurang dari satu meter. Ditambah lagi, lokasi trotoar dipenuhi jaringan utilitas vital.

    “Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi existing trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelasnya.

    Meski pemangkasan trotoar batal dilakukan, pemerintah tetap mengambil langkah mitigasi agar kemacetan di kawasan itu tak semakin parah. Beberapa langkah darurat yang dilakukan antara lain memotong pagar area kerja dari 35 meter menjadi hanya 20 meter, menambah jumlah pekerja serta jam kerja kontraktor agar proyek lebih cepat rampung, hingga menambah jumlah flagman di lapangan.

    “Petugas pengatur lalu lintas dari Dishub maupun kepolisian juga sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” ungkapnya.

    Dia pun mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum selama pekerjaan galian berlangsung. Selain itu, pengendara yang tidak memiliki keperluan di sekitar Jalan TB Simatupang diimbau mencari jalur alternatif.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari Jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut,” ucapnya.

    Pramono pun menggelar rapat khusus siang kemarin untuk mencari cara mengurai macet parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dia mengaku ingin mencari solusi yang menyeluruh.

    “Siang ini jam 2 ada rapat khusus yang ketiga tentang TB Simatupang. Saya tidak mau penyelesaiannya parsial, harus menyeluruh,” kata Pramono di Taman Ismail Marzuki.

    Pramono mengatakan dirinya sudah mengecek situasi di jalan TB Simatupang. Dia memutuskan rencana alih fungsi trotoar tak jadi dilakukan.

    “Baik di kiri, di kanan (jalan) setelah dilakukan pengecekan secara detail yang trotoar yang apa, yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu,” ujarnya.

    Penambahan Armada TransJakarta

    Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mengurai kemacetan di Jalan TB Simatupang dengan cara lain. Salah satunya lewat penambahan armada TransJakarta.

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi. Beliau telah mengarahkan beberapa langkah yang akan segera ditindaklanjuti,” jelas Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo.

    Dia mengatakan, setidaknya ada 17 rute yang armadanya ditambah. Adapun rute tersebut yakni D21 (UI-Lebak Bulus), D41 (Lebak Bulus-Sawangan via Tol Desari), 7A (Lebak Bulus-Kampung Rambutan), 7E (Ragunan-Kampung Rambutan), S21 (Ciputat-CSW), S22 (Ciputat-Kampung Rambutan), 6H (Lebak Bulus-Senen), 1E (Pondok Labu-Blok M), Koridor 8 (Lebak Bulus-Pasar Baru), S21 (BSD-Fatmawati), S14 (Summarecon Serpong-Lebak Bulus), S31 (Bintaro-Fatmawati), JAK102 (Blok M-Lebak Bulus), JAK49 (Lebak Bulus-Cipulir), JAK95 (Lebak Bulus-Pasar Minggu), JAK93 (Jeruk Purut-Kebayoran), JAK31 (Blok M-Andara).

    “Kami juga akan menambah Transjakarta yang melewati TB Simatupang,” kata Pramono di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025).

    “Harapannya apa? Orang menggunakan transportasi publik yang melewati TB Simatupang akan bertambah,” lanjutnya.

  • Alasan Pemprov DKI batal pangkas trotoar di TB Simatupang

    Alasan Pemprov DKI batal pangkas trotoar di TB Simatupang

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut batal dilakukan karena sejumlah alasan.

    “Baik di kiri, di kanan, setelah dilakukan pengecekan secara detail, trotoar yang ada pembangunannya saja yang bisa dilakukan. Tetapi akhirnya saya memutuskan trotoar di kanan dan di kiri tidak diganggu karena memang yang akan kita lakukan adalah menambah armada Transjakarta 14 unit,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Selain menambah armada Transjakarta, dia juga mengimbau agar masyarakat tidak banyak melewati Jalan TB Simatupang untuk sementara waktu hingga November mendatang.

    “Kami sedang memikirkan, hari ini kebetulan nanti jam 2, rapat khusus yang ketiga tentang TB Simatupang,” ujar Pramono.

    Menurut dia, masalah kemacetan di TB Simatupang tidak dapat diselesaikan secara parsial saja atau tidak lengkap.

    Dia mengaku sudah sempat merasakan padatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut saat mencoba melewati TB Simatupang bersama supirnya tanpa dikawal.

    “Sehingga saya tahu banget persoalan yang ada, termasuk titik-titik kemacetan yang parah. Tetapi saya sudah menginstruksikan kepada PAM JAYA, PAL JAYA, Dinas Sumber Daya Air untuk segera menyelesaikan pekerjaan, dan bedengnya nggak boleh lagi yang terlalu luas,” tutur Pramono.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal memangkas trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

    Rencana pemanfaatan trotoar itu sempat menjadi opsi untuk mengurangi kemacetan imbas proyek galian yang sedang berlangsung.

    Menurut dia, rencana pemangkasan trotoar itu merupakan salah satu alternatif solusi terkait rekayasa lalu lintas di jalan tersebut. Trotoar yang dimaksud itu pun berada di area galian PAL Jaya Manhole section 4, tepatnya di Jalan TB Simatupang sisi selatan, seberang pintu keluar Gedung Cibis Park hingga simpang tiga Jalan Keramat.

    Selain pemangkasan trotoar, Dishub juga mengusulkan sejumlah opsi lainnya, antara lain pengalihan akses keluar Tol Cipete-Pondok Labu ke exit Tol Lebak Bulus atau Pondok Indah serta pembuatan laybay dan pulau lalu lintas di Jalan RS Fatmawati-TB Simatupang.

    Namun setelah dilakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga, rencana pemangkasan trotoar itu dinyatakan tidak memungkinkan.

    Berdasarkan hasil evaluasi teknis, lebar trotoar yang tersisa kurang dari satu meter. Ditambah lagi, lokasi trotoar yang dipenuhi dengan jaringan utilitas vital.

    “Tidak dapat dilaksanakan karena kondisi eksisting trotoar yang ada hanya kurang dari 1 meter. Selain itu, terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan sementara dengan metode konstruksi,” jelas Syafrin.

    Namun meskipun rencana pemangkasan trotoar itu batal dilakukan, Pemprov DKI tetap mengambil langkah mitigasi agar kemacetan di kawasan tersebut tidak semakin parah.

    Beberapa langkah darurat yang dilakukan, antara lain memotong pagar area kerja dari 35 meter menjadi 20 meter, menambah jumlah pekerja serta jam kerja kontraktor agar proyek lebih cepat rampung, serta menambah jumlah flagman di lapangan.

    “Petugas pengatur lalu lintas dari Dishub maupun kepolisian juga sudah kami tempatkan. Intinya, pemerintah berusaha hadir di lapangan untuk membantu keluhan masyarakat yang mobilitasnya terganggu,” tegas Syafrin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dishub Jakarta Batal Pangkas Trotoar Jalan TB Simatupang Megapolitan 27 Agustus 2025

    Dishub Jakarta Batal Pangkas Trotoar Jalan TB Simatupang Megapolitan 27 Agustus 2025

    Dishub Jakarta Batal Pangkas Trotoar Jalan TB Simatupang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membatalkan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang semula diajukan untuk mengurai kemacetan akibat proyek galian pipa instalasi Pengelolaan Air Limbah (PAL Jaya).
    “Rencana pemangkasan sementara trotoar yang berada pada galian PAL Jaya manhole section 4 setelah dilakukan penilaian teknis oleh Dinas Bina Marga tidak dapat dilaksanakan,” ujar Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Rabu (27/8/2025).
    Syafrin menjelaskan, pembatalan itu dilakukan karena kondisi eksisting trotoar yang tersisa kurang dari satu meter.
    Selain itu, di sepanjang jalur tersebut terdapat jaringan utilitas kabel bawah tanah, tiang listrik, dan tiang penerangan jalan umum yang tidak memungkinkan untuk dipindahkan dengan metode konstruksi sementara.
    Adapun trotoar yang dimaksud berada di sisi selatan Jalan TB Simatupang, tepatnya dari seberang pintu keluar Gedung Cibis Park hingga simpang tiga Jalan Keramat–Jalan TB Simatupang.
    Rencana detour dengan memangkas trotoar merupakan salah satu dari sejumlah opsi yang sempat diusulkan untuk meningkatkan kapasitas jalan.
    “Usulan lain untuk pengalihan akses exit pintu tol Cipete-Pondok Labu dialihkan ke exit tol Lebak Bulus/Pondok Indah, juga diusulkan untuk pembuatan laybay dan pulau lalu lintas di jalan RS Fatmawati-TB Simatupang,” ungkap Syafrin.
    Meski pemangkasan trotoar dibatalkan, Dishub bersama kontraktor proyek sudah mengambil langkah darurat untuk mengurangi kemacetan.
    Antara lain dengan mengecilkan area pagar proyek dari 35 meter menjadi 20 meter, menambah pekerja dan jam kerja agar pengerjaan lebih cepat, serta menambah petugas lapangan untuk mengatur lalu lintas.
    “Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum atau menghindari jalan TB Simatupang apabila kegiatannya tidak berada di kawasan tersebut,” kata dia.
    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemangkasan trotoar di TB Simatupang hanya berlaku di tujuh titik kecil yang memang sudah terganggu proyek pembangunan.
    Ia menyebut langkah itu hanya sementara.
    “Mohon untuk jangan di-clickbait yang trotoar untuk dimanfaatkan itu bukan sepanjang trotoar, hanya ada 7 titik yang pendek-pendek, dan disitulah ada pembangunan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (25/5/2025).
    Pramono menegaskan, trotoar di titik yang dipangkas sejatinya memang sudah tidak bisa digunakan akibat pembangunan.
    “Trotoarnya juga sudah tidak bisa digunakan karena sudah dibangun. Saya termasuk yang pasti tidak mau trotoar digunakan untuk lalu lintas. Ini hanya temporari, mengurangi kemacetan sehingga dilakukan rekayasa,” kata Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kendaraan yang Nunggak Pajak dan Belum Uji Emisi Bisa Diawasi Kamera Ini

    Kendaraan yang Nunggak Pajak dan Belum Uji Emisi Bisa Diawasi Kamera Ini

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan sistem lalu lintas pintar untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Dengan sistem ini, kendaraan yang menunggak pajak dan belum melakukan uji emisi bisa dipantau langsung.

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya akan menerapkan lampu merah pintar dengan teknologi artificial intelligence (AI). Teknologi bernama Intelligent Traffic Control System (ITCS) itu akan mengatur lamanya lampu hijau dan lampu merah menyala, sesuai dengan kepadatan lalu lintas.

    Jadi, jalan yang lalu lintasnya lebih padat di sebuah persimpangan akan diberikan lampu hijau lebih lama dibanding lalu lintas yang lebih sedikit. Dengan ITCS ini, harapannya kepadatan lalu lintas di persimpangan jalan bisa teratasi.

    Tak cuma itu, ITCS ini juga mengandalkan kamera ANPR atau automatic number plate recognition (kamera pengenal pelat nomor kendaraan otomatis). Kamera ANPR itu akan terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE (electronic traffic law enforcement).

    “Kami sudah koordinasi dengan Pak Dirlantas, kita akan memanfaatkan ini sehingga tidak hanya di ruas jalan terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam berkendara, tapi juga di setiap simpang nantinya, masyarakat akan aware. Jika kita menggunakan Waze, misalnya, akan diumumkan di depan ada kamera ETLE, sehingga masyarakat yang berkendara akan sangat disiplin. Ini juga akan kita terapkan,” kata Syafrin dalam sebuah diskusi yang ditayangkan kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta.

    Selain itu, Dishub DKI Jakarta juga menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk menjaring kendaraan yang belum melakukan uji emisi. Mengandalkan kamera ANPR, kendaraan yang belum uji emisi bakal ketahuan.

    “Mereka (DLH) akan memanfaatkan data yang ada, kemudian menetapkan target di mana ruas jalan atau titik-titik yang potensial harus dilakukan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran uji emisi,” ujar Syafrin.

    “Itu akan bisa teridentifikasi dengan mudah. Karena sistem sudah berdasarkan pelat nomor kendaraan. Jadi pergerakannya itu akan mudah diidentifikasi, tinggal diintegrasikan dengan data e-uji emisi Dinas Lingkungan Hidup, akan mendapatkan hasil di ruas jalan mana saja kendaraan yang lewat dan belum melakukan uji emisi,” jelasnya.

    Kemudian, kamera ANPR itu juga bisa mendeteksi kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan. Jadi, tim Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bisa melakukan tindakan yang dibutuhkan.

    “Ini juga mudah bisa diidentifikasi dengan ITCS. Karena di setiap ruas jalan yang sudah dipasang ITCS, kendaraannya bisa di-detect, tinggal diintegrasikan dengan data Bapenda, di ruas jalan mana kendaraan belum bayar pajak. Dan kita bisa sama-sama melakukan pemeriksaan di sana, bahkan menyiapkan mungkin tempat untuk kemudian mereka bisa langsung bayar pajak,” ucap Syafrin.

    (rgr/din)

  • Tahun 2030 Semua Persimpangan Jakarta Pakai Lampu Merah Pintar

    Tahun 2030 Semua Persimpangan Jakarta Pakai Lampu Merah Pintar

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan strategi untuk mengurai kemacetan, terutama di persimpangan jalan. Penggunaan teknologi cerdas buat mengurai kemacetan bakal dimasifkan. Targetnya tahun 2030 semua persimpangan di Jakarta pakai lampu merah pintar.

    Lampu merah pintar yang dimaksud adalah Intellegent Traffic Control System (ITCS). Sistem itu akan mengatur lamanya lampu merah dan lampu hijau menyala sesuai dengan volume lalu lintas di persimpangan. Sederhananya, sistem akan mengatur lampu hijau lebih lama untuk jalan yang volume lalu lintasnya lebih banyak, sementara dari arah jalan lainnya yang volume cenderung lebih sedikit akan diberikan lampu merah lebih lama.

    Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, saat ini sebagian persimpangan di Jakarta sudah menerapkan ITCS tersebut. Namun, jumlahnya masih sedikit.

    “Untuk pengaturan traffic light di Jakarta belum keseluruhannya menggunakan ITCS. Dari total 321 simpang prioritas yang diatur dengan traffic light, untuk ITCS baru sekitr 65 simpang. Sementara untuk selebihnya masih menggunakan area traffic control system, sehingga pengaturannya masih bersifat statis, belum sedinamis ITCS,” kata Syafrin dalam sebuah diskusi yang ditayangkan kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta.

    Menurut Syafrin, teknologi lampu merah pintar tersebut dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Terlebih, warga Jakarta dan sekitarnya masih banyak yang mengandalkan kendaraan pribadi. Rencananya, 5 tahun lagi semua persimpangan di Jakarta sudah menerapkan ITCS.

    “Untuk pengaturan simpang dengan menggunakan teknologi kekinian melalui Intellegent Traffic Control System ini menjadi kebutuhan Jakarta. Begitu masif pergerakan masyarakat, tidak hanya Jakarta tapi juga Bodetabek yang masuk ke Jakarta masih car oriented untuk mobilitasnya. Oleh sebab itu, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus lakukan penyesuaian dari sisi pengaturan dengan masukan aspek dinamis di dalamnya. Target kami pada tahun 2030 paling lambat, keseluruhan simpang di Jakarta itu sudah diatur dengan artificial intelligent ini,” ucap Syafrin.

    (rgr/din)

  • FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet Megapolitan 24 Agustus 2025

    FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet Megapolitan 24 Agustus 2025

    FKBI Usul Terapkan Ganjil-Genap di TB Simatupang untuk Urai Macet
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menerapkan ganjil genap untuk mengurangi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
    “Terapkan saja kebijakan ganjil genap di sepanjang Jalan TB Simatupang, dengan penerapan ganjil genap di area tersebut, jumlah kendaraan pribadi roda empat yang melintas akan berkurang kisaran 40-45 persen,” kata Ketua FKBI Tulus Abadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
    Selain itu, di sepanjang Jalan TB Simatupang perlu diperkuat dengan akses angkutan umum massal.
    “Diharapkan, pengguna kendaraan pribadi bisa migrasi ke angkutan umum masal, baik Transjakarta, maupun MRT,” ucap dia.
    Tulus menilai, rencana Pemprov Jakarta memangkas beberapa titik trotoar, khususnya di sentra sentra kemacetan di Jalan TB Simatupang, kurang tepat.
    “Sebab pemangkasan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak-hak publik sebagai warga Jakarta, khususnya hak pejalan kaki, atau pedestrian,” kata dia.
    Menurut dia, pemangkasan trotoar tersebut juga tidak akan mengatasi atau mengurangi kemacetan secara signifikan.
    “Pemangkasan ini juga bentuk keberpihakan yang salah kaprah, karena terlalu berorientasi pada pemilik kendaraan pribadi,” kata Tulus.
    Dia menyarankan Pemprov Jakarta membatalkan rencana pemangkasan trotoar di sepanjang Jalan TB Simatupang dan menerapkan kebijakan yang lebih
    visible
    dan komprehensif dari sisi manajemen transportasi publik.
    “Yakni, terapkan ganjil genap dan perkuat akses angkutan umum di sepanjang Jalan TB Simatupang,” kata dia.
    Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta bersama Dinas Bina Marga akan menggunakan trotoar di Jalan TB Simatupang sebagai jalan guna mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
    “Kami dengan Dinas Bina Marga itu akan mengambil sedikit trotoar khususnya yang di TB Simatupang, di area Cibis Park sehingga lebar lajur lalu lintas, paling tidak, kita bisa kembalikan dua lajur,” kata Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/8/2025).
    Upaya ini dilakukan karena adanya proyek galian di kawasan tersebut.
    Salah satunya, adalah galian pipanisasi air minum karena adanya bedeng-bedeng yang menutupi proyek tersebut, hal inilah yang mengakibatkan Jalan TB Simatupang sering mengalami macet.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berbagai Jurus Pramono Atasi Horornya Macet di TB Simatupang Megapolitan 24 Agustus 2025

    Berbagai Jurus Pramono Atasi Horornya Macet di TB Simatupang Megapolitan 24 Agustus 2025

    Berbagai Jurus Pramono Atasi Horornya Macet di TB Simatupang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan sejumlah langkah untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
    Ruas jalan ini kerap dijuluki “jalur horor” oleh pengendara karena selalu padat pada jam sibuk, imbas dari proyek rekonstruksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat.
    Kebijakan pertama yang diterapkan adalah pelarangan keberadaan “pak ogah” atau pengatur lalu lintas liar.
    Selama ini, aksi mereka justru dianggap memperburuk kondisi di persimpangan jalan.
    “Saya sudah instruksikan agar tidak boleh lagi ada pak ogah di tengah jalan yang mengatur lalu lintas,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).
    Pemprov Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga memangkas sebagian trotoar di TB Simatupang untuk dijadikan jalur darurat kendaraan.
    “Saya setuju pemangkasan trotoar, bahkan ketika perlu membuka atau menutup outlet tol, saya izinkan. Yang terpenting kemacetan bisa diatasi,” ujar Pramono.
    Ia mengakui, banyak pejalan kaki kini merasa tidak nyaman akibat sempitnya ruang berjalan karena proyek yang sedang berlangsung.
    “Di TB Simatupang, pejalan kaki pasti juga merasa tidak nyaman,” tambahnya.
    Selain itu, Pramono meminta agar ukuran bedeng proyek galian di TB Simatupang diperkecil.
    Menurutnya, pembatas proyek yang terlalu besar memakan badan jalan sehingga memperparah kemacetan.
    “Beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilkan. Kalau perlu, saya siap tanda tangan,” ucap Pramono.
    Ia juga menekankan agar bedeng segera dibongkar setelah proyek selesai.
    Kebijakan lainnya adalah penerapan sistem buka-tutup pintu keluar (exit) Tol Cipete–Pondok Labu menuju TB Simatupang.
    Tujuannya untuk mencegah penumpukan kendaraan yang langsung menambah beban lalu lintas di jalan utama.
    “Ketika mau menutup atau membuka outlet tol, saya izinkan. Yang penting kemacetan bisa terurai,” jelas Pramono.
    Kepala Dishub Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan keputusan penutupan sementara pintu keluar tol diambil setelah analisis menunjukkan adanya titik penyempitan arus (bottleneck).
    “Setiap sore terjadi crossing kendaraan dari exit tol menuju Fatmawati, sementara arus di TB Simatupang mayoritas bergerak ke arah RA Kartini dan Fatmawati Utara. Kondisi ini menimbulkan kepadatan tinggi,” kata Syafrin.
    Sebagai alternatif, kendaraan dari arah timur yang biasa keluar di Cipete–Pondok Labu akan diarahkan menuju pintu keluar Lebak Bulus, lalu memutar kembali ke Jalan Fatmawati.
    Menurut Syafrin, wacana ini akan dikonsultasikan lebih lanjut oleh Gubernur Pramono dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan kepolisian sebelum diterapkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biar Nggak Kena Macet di TB Simatupang, Ini Pilihan Transportasi Umumnya

    Biar Nggak Kena Macet di TB Simatupang, Ini Pilihan Transportasi Umumnya

    Jakarta –

    Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, dikeluhkan macet parah. Proyek pekerjaan yang mempersempit ruang jalan menambah ruwet lalu lintas di TB Simatupang. Warga diminta mencari alternatif lain serta menggunakan transportasi umum.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengimbau masyarakat agar beralih menggunakan transportasi umum. Di sekitaran jalan tersebut, sudah tersedia layanan Transjakarta.

    Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, penggunaan transportasi umum dapat menjadi solusi agar perjalanan warga lebih lancar dan efisien dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, karena dapat mengurangi kepadatan lalu lintas.

    “Menghindari terjebak macet di ruas Jalan TB Simatupang, kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Transjakarta yang sudah melayani kawasan ini dengan beragam rute, baik BRT maupun non-BRT,” ujar Syafrin dikutip situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Syafrin menjelaskan, petugas akan melakukan pengaturan arus kendaraan, termasuk memberikan prioritas pada jalur angkutan umum agar operasional Transjakarta tetap optimal.

    “Kami pastikan personel Dishub siaga untuk membantu mengurai kepadatan dan mengarahkan pengendara. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam melakukan perjalanan,” ucapnya.

    Berikut beberapa pilihan layanan Transjakarta yang melewati kawasan Jalan TB Simatupang:

    BRT Transjakarta

    • Koridor 8 (Lebak Bulus – Pasar Baru)

    Non-BRT Transjakarta

    • D21 (UI – Lebak Bulus)

    • D41 (Lebak Bulus – Sawangan via Tol Desari)

    • 7A (Lebak Bulus – Kampung Rambutan)

    • 7E (Ragunan – Kampung Rambutan)

    • S21 (Ciputat – CSW)

    • S22 (Ciputat – Kampung Rambutan)

    • 6H (Lebak Bulus – Senen)

    Royaltrans

    • S12 (BSD – Fatmawati)

    “Dengan bersama-sama beralih ke transportasi publik, beban lalu lintas dapat berkurang dan perjalanan masyarakat tetap terjaga kelancarannya,” ujar Syafrin.

    (rgr/dry)